Skandal TPPU Rp4 Miliar, Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jaksa Penuntut Umum menuntut artis Nikita Mirzani 11 tahun penjara atas kasus pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang di Jakarta Selatan.

Jaksa mengungkap delapan poin yang memberatkan dalam tuntutan terhadap Nikita. Ia dinilai telah merusak martabat orang lain dan menimbulkan keresahan publik nasional.

Selain itu, jaksa menilai Nikita menikmati hasil kejahatan, berbelit di persidangan, tidak mengakui perbuatan, dan bersikap tidak sopan selama proses hukum berlangsung.

“Terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan dan pernah dihukum sebelumnya,” ujar jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

Jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider enam bulan kurungan terhadap Nikita Mirzani.

Dalam sidang, JPU menyebut Nikita terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman serta melanggar Pasal 45 ayat 10 huruf A UU ITE juncto KUHP.

Kasus ini bermula dari ancaman Nikita kepada pemilik PT Glafidsya RMA Group, Reza Gladys. Ia menuntut uang tutup mulut agar produk skincare Reza tidak diserang di media sosial.

Uang sebesar Rp4 miliar diberikan bertahap kepada Nikita melalui asistennya, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, sebagai bagian dari tindak pidana tersebut.

Jaksa menambahkan Nikita juga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Uang hasil kejahatan itu, menurut jaksa, digunakan Nikita untuk mengangsur rumah mewah di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan.

“Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik publik figur dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujar jaksa menutup tuntutannya.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan pengingat keras bagi selebritas agar menggunakan pengaruhnya secara positif, bukan untuk menekan atau mencemarkan pihak lain.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Direktur Mount Dreams Ditangkap, Rugikan Negara Rp42,5 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Gresik 

Direktur PT Mount Dreams Indonesia berinisial JD ditangkap Penyidik DJP Jawa Timur II bersama Kejati dan Polda Jatim atas dugaan manipulasi pajak senilai Rp42,5 miliar.

JD resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Gresik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejati Jatim, Selasa (7/10/2025).

Direktur Mount Dreams itu diduga menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar serta tidak menyampaikan laporan PPN periode Januari 2018 hingga Desember 2020.

“Penyerahan dilakukan setelah penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejati Jatim,” ungkap Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Kindy Rinaldy Syahrir dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

DJP mengungkapkan, JD menerbitkan faktur pajak penjualan dalam negeri lalu mengubah nilai DPP dan PPN menjadi lebih kecil, bahkan tidak melaporkannya sama sekali.

Atas manipulasi itu, negara dirugikan Rp42.533.920.274. JD dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP dengan ancaman enam tahun penjara.

Kindy menegaskan, penanganan kasus ini mengedepankan asas *ultimum remedium* atau upaya pidana menjadi langkah terakhir setelah pendekatan administratif tidak diindahkan.

Sebelumnya, KPP Madya Gresik memberi kesempatan kepada JD untuk memperbaiki kewajiban pajaknya, namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan hingga perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Kini JD juga tengah menjalani hukuman atas kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan dipindahkan ke Rutan Kelas IIB Gresik.

PT Mount Dreams Indonesia sendiri telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya melalui putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN Niaga Sby pada 16 Februari 2021.

“Keberhasilan ini hasil sinergi DJP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menjaga hak negara dan menegakkan keadilan,” ujar Kindy menegaskan komitmen pemberantasan kejahatan pajak.

Ia berharap penindakan hukum memberi efek jera bagi pelaku manipulasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh Indonesia.

Menurut Kindy, penegakan hukum tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kontribusi bagi pembangunan negara.

DJP berkomitmen terus mengedepankan pendekatan persuasif melalui asas *ultimum remedium* serta mengimbau wajib pajak menghitung, menyetor, dan melapor dengan benar.

“Pajak tumbuh berarti Indonesia tangguh. Kepatuhan pajak menjadi fondasi utama menuju kemandirian ekonomi nasional,” tutup Kindy penuh optimisme.

Kasus JD menjadi pengingat bahwa kejujuran dalam pajak adalah wujud nyata cinta tanah air sekaligus komitmen membangun Indonesia yang kuat dan berintegritas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Inilah Daftar Lengkap Operasi yang Ditanggung BPJS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tidak semua tindakan medis bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Hanya operasi yang bersifat pengobatan dan sesuai prosedur resmi yang masuk dalam jaminan.

Peserta BPJS Kesehatan wajib memahami daftar operasi yang ditanggung agar tidak salah langkah saat membutuhkan tindakan medis di rumah sakit rujukan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini hadir untuk membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan secara merata serta meringankan beban biaya pengobatan di seluruh Indonesia.

Namun, BPJS Kesehatan tidak menanggung semua jenis operasi. Hanya operasi dengan tujuan pengobatan medis yang termasuk dalam cakupan pembiayaan program jaminan nasional tersebut.

Sebaliknya, tindakan nonmedis seperti operasi kecantikan, operasi karena melukai diri sendiri, kecelakaan kerja, atau operasi di luar negeri tidak termasuk tanggungan BPJS.

Khusus tindakan akibat kecelakaan kerja, biaya menjadi tanggungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan, bukan dari BPJS Kesehatan yang mengelola layanan pengobatan umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, ada sejumlah operasi yang ditanggung BPJS, mulai dari tindakan kecil hingga besar sesuai kebutuhan medis.

Jenis operasi yang ditanggung BPJS antara lain operasi amandel, hernia, bedah empedu, bedah mulut, caesar, jantung, tumor, hingga penggantian sendi lutut.

Selain itu, operasi katarak, kista, miom, odontektomi, pengangkatan pen, dan operasi usus buntu juga termasuk dalam daftar layanan bedah yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan.

Namun, setidaknya ada lima jenis operasi yang tidak ditanggung BPJS, di antaranya operasi akibat kecelakaan dan operasi dengan tujuan estetika atau kosmetik.

BPJS juga tidak menanggung operasi tanpa prosedur resmi, seperti tindakan tanpa rujukan, operasi di luar negeri, atau kasus melukai diri sendiri secara sengaja.

Agar dapat memanfaatkan fasilitas operasi gratis dari BPJS, peserta wajib mengikuti prosedur rujukan berjenjang dari faskes tingkat pertama ke rumah sakit rujukan.

Peserta perlu membawa surat rujukan dari dokter faskes untuk pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis di rumah sakit sebelum tindakan operasi dijadwalkan.

Namun, dalam kondisi darurat, operasi tetap dapat dilakukan tanpa surat rujukan melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan penetapan dari tenaga medis berwenang.

Dengan memahami daftar operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan, masyarakat bisa merasa lebih tenang dan terlindungi saat harus menjalani tindakan medis mendesak.

Mulai dari operasi caesar hingga usus buntu, semua dapat ditanggung BPJS asalkan sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan rujukan resmi yang telah ditetapkan.

Mengetahui daftar operasi yang ditanggung BPJS membantu masyarakat menghindari kesalahpahaman biaya dan memastikan hak layanan kesehatan terpenuhi secara adil.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APTIKNAS Luncurkan Cybersec Startup Challenge di NCC 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) akan menggelar National Cybersecurity Connect (NCC) 2025 bertema Building Data Security Readiness Towards Economic Resilience di Jakarta, 29–30 Oktober 2025.

Event keamanan siber terbesar di Indonesia ini merupakan kolaborasi strategis antara APTIKNAS, ADIGSI, dan GP Ansor, disertai peluncuran Cybersec Startup Challenge 2025 untuk mendorong ekosistem digital nasional.

Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso (Hoky) menegaskan, kolaborasi ini menjadi tonggak penting memperkuat ketahanan siber nasional serta memperluas literasi digital hingga ke pelosok desa.

Hoky juga menyoroti pentingnya sinergi multipihak, termasuk rencana kolaborasi dengan PERATIN dalam membahas implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) demi kedaulatan data Indonesia.

Deputi BSSN RI Drs. Slamet Aji Pamungkas menilai NCC 2025 sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Ia berharap inisiatif ini melahirkan industri siber nasional yang kuat dan kompetitif.

Ketum GP Ansor Addin Jauharuddin menegaskan, generasi muda harus disiapkan menghadapi bonus demografi melalui peningkatan kesadaran digital. Ansor siap menjadi agen literasi hingga tingkat desa.

Firlie Ganinduto dari ADIGSI menyebut kolaborasi ini bukan hanya soal keamanan data, tetapi juga membangun startup tangguh yang mampu memperkuat ekonomi digital nasional secara berkelanjutan.

Presiden Direktur PT Naganaya Indonesia, Aditya Adiguna, menambahkan, NCC 2025 membuka akses bagi masyarakat luas untuk memahami isu keamanan digital dan membangun kesadaran kolektif menjaga ruang siber.

Rangkaian acara selama dua hari meliputi konferensi nasional, pameran teknologi siber terkini, Cyber Stage, workshop teknis, hingga Executive Luncheon yang mempertemukan pakar dan regulator.

Hoky mengungkapkan apresiasinya atas dukungan BSSN, Kemenkomdigi, Kemenparekraf, dan kehadiran tokoh penting seperti Rosan Roeslani dan Meutya Hafid dalam opening ceremony NCC 2025.

NCC 2025 dan Cybersec Startup Challenge menjadi simbol sinergi nasional memperkuat literasi siber, mendorong transformasi digital, serta menjaga kedaulatan ruang siber menuju Indonesia Emas 2045.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hakim se-ASEAN Bahas Access to Justice di Forum ASEAN-IFCE

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Para hakim dari enam negara ASEAN membahas peningkatan Access to Justice (A2J) di pengadilan dalam forum 13th ASEAN-IFCE Roundtable yang digelar secara daring, Rabu (8/10).

Forum tersebut menghadirkan perwakilan pengadilan dari Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina dengan fokus memperkuat akses terhadap keadilan melalui inovasi digital dan kolaborasi lintas negara.

Indonesia diwakili Dr. Edward T. H. Simarmata, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sekaligus anggota Executive Committee ICCE, bersama sejumlah hakim muda dari berbagai pengadilan negeri.

Hakim Thailand, Pakittah Chotkittikul, memaparkan kebijakan Mahkamah Agung Thailand yang menekankan integritas, transparansi publik, dan keunggulan peradilan berbasis sistem elektronik seperti e-Filing, e-Hearing, dan CIOS.

Perwakilan Singapura, Mohammed Jalees, menyoroti lima strategi besar dalam mewujudkan Access to Justice, termasuk digitalisasi layanan, integrasi komunitas, serta pembentukan Cross-Court A2J Workgroup pada awal 2023.

Sementara itu, Indonesia menampilkan inovasi seperti e-Court, e-Berpadu, Sidang Keliling, Posbakum, Mediasi Online, dan penerjemah bahasa isyarat sebagai upaya memperluas akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Forum berlangsung interaktif dan mencerminkan antusiasme peserta dalam memperkuat sinergi pengadilan ASEAN agar semakin inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan di kawasan.

Melalui forum ASEAN-IFCE, semangat kolaboratif pengadilan se-ASEAN diharapkan terus mendorong reformasi peradilan digital dan menjamin keadilan dapat diakses oleh semua warga tanpa diskriminasi.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Peternak Ayam Desak Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Peternak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gelombang protes dari Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggema di depan Istana Negara, Kamis (9/10/2025). Mereka menuntut keadilan bagi peternak ayam rakyat.

Ketua KPUN Alvino Antonio W. mengatakan, kenaikan harga ayam hidup tidak otomatis meningkatkan keuntungan peternak karena biaya pakan terus meroket dalam dua bulan terakhir.

“Per 1 Oktober 2025, harga ayam hidup di tingkat peternak Rp21.000 per kilogram, sedangkan biaya produksi mencapai Rp20.000 per kilogram,” ungkap Alvino dalam orasinya.

Kenaikan harga pakan jagung menjadi Rp6.900 hingga Rp7.000 per kilogram dinilai sebagai penyebab utama kerugian. Nilai itu jauh di atas harga acuan Rp5.500 per kilogram.

Ironisnya, harga ayam broiler di tingkat konsumen tetap tinggi di angka Rp38.377 per kilogram, tapi peternak tidak menikmati imbas keuntungan karena rantai distribusi tak berpihak.

Dalam aksinya, KPUN mendesak pemerintah segera membentuk Kementerian Peternakan. Mereka menilai Menteri Pertanian gagal memperjuangkan kesejahteraan peternak dan mengawasi industri pakan.

“Peternak rakyat kini seperti berjuang sendiri tanpa perlindungan. Kami minta regulasi ditegakkan agar budidaya dikembalikan sepenuhnya ke peternak mandiri,” tambah Alvino lantang.

Selain itu, KPUN menuntut penegakan Permentan No.10/2024 tentang pembagian DOC ayam ras, serta pengawasan ketat terhadap harga DOC yang dinilai sudah tidak terkendali.

Mereka juga menyoroti belum optimalnya program Bantuan Pangan dan Makan Bergizi Gratis, yang dinilai tidak melibatkan peternak ayam rakyat sebagai bagian dari rantai pasok nasional.

Pemerintah juga diminta segera menjalankan Perpres No.125/2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah, terutama penyerapan ayam hidup dari peternak sebagai bentuk stabilisasi harga.

“Jika pemerintah tidak menindaklanjuti tuntutan ini, kami akan turun lagi dalam jumlah lebih besar. Ini soal keberlanjutan hidup peternak kecil,” tegasnya menutup aksi.

Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah bahwa krisis pakan ternak dan mahalnya DOC bukan sekadar isu ekonomi, tetapi menyangkut nasib jutaan peternak rakyat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Policy+ Soroti Lemahnya Bankability Proyek Energi Hijau di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Policy+ menyoroti rendahnya bankability proyek energi terbarukan di Indonesia dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Selasa (7/10), bersama sejumlah lembaga riset nasional.

Bankability menjadi faktor utama penentu kelayakan pembiayaan proyek energi bersih. Namun, Indonesia masih tertinggal dibanding Vietnam dan Filipina dalam menarik minat investor global.

Dalam acara Media Luncheon dan Diskusi Publik, Direktur Policy+ Raafi Seiff menegaskan reformasi ekosistem BUMN sejalan dengan dorongan Presiden Prabowo untuk mempercepat target net zero emissions 2060.

Raafi menjelaskan, makna bankability perlu diperluas sesuai konteks global agar mendukung peran BUMN sebagai lokomotif transisi energi dan pendorong investasi hijau nasional.

Koordinator Investasi EBTKE Kementerian ESDM, Praptono Adhi Sulistomo, menekankan pentingnya pembiayaan inovatif serta kolaborasi multipihak dalam mendukung moratorium PLTU baru dan akselerasi energi terbarukan.

Verena Puspawardani dari LCDI menyebut sinkronisasi lintas kebijakan dan partisipasi aktif sektor swasta menjadi kunci efektifitas reformasi BUMN dalam mendorong investasi energi bersih.

Irvan Tengku Harja dari The Habibie Center menyoroti aspek keadilan sosial dan transparansi risiko lingkungan sebagai dasar penting dalam pembiayaan berkelanjutan dan transisi energi yang adil.

Sementara itu, Kenneth Nicholas, Wakil Direktur Policy+, menegaskan pentingnya membangun kepercayaan investor dan katalog profil nasional untuk menjembatani kesenjangan pendanaan energi terbarukan.

Menurut Via Azlia Widiyadi dari CSIS, kebijakan yang konsisten, stabilitas pasar, dan harmonisasi regulasi menjadi prasyarat utama agar investasi hijau di Indonesia semakin kompetitif.

Policy+ merekomendasikan tiga langkah strategis: memperkuat riset bankability, mengembangkan katalog investor nasional, serta mereformulasi mandat BUMN sebagai penggerak utama transisi energi.

Dengan sinergi kebijakan, transparansi, dan dukungan BUMN, Indonesia berpeluang besar memperkuat posisi sebagai pusat investasi energi hijau di kawasan Asia Tenggara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Komjen Chryshnanda: Reformasi Polri Harus Berbasis Moral dan Kemanusiaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kolaborasi KIK SKSG UI dan STIK PTIK Polri menggelar seminar nasional bertema “Ke Mana Arah Reformasi Kepolisian Saat Ini?” menghadirkan pakar dan pejabat tinggi di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Seminar ini membahas arah baru reformasi Polri di tengah tantangan sosial modern, dengan fokus pada penguatan moral, etika, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum nasional.

Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, menegaskan bahwa polisi sejati harus berbakti kepada negara dengan ketakwaan kepada Tuhan dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Menurutnya, penegakan hukum adalah ikon peradaban. Polisi bukan sekadar aparat penindak, melainkan penjaga tatanan sosial, keadilan, dan ketertiban dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Chryshnanda juga menekankan pentingnya transformasi moral Polri. Reformasi sejati bukan sekadar administratif, melainkan gerakan hati untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan.

Ia mencontohkan nilai Catur Prasetya Bhayangkara yang menempatkan kehormatan polisi pada pengorbanan demi rakyat, menegakkan hukum dengan adil, tanpa kekerasan atau anarkisme.

“Polisi yang beradab adalah polisi yang mendidik. Setiap tindakan penegakan hukum harus memberi pelajaran, bukan ketakutan,” ujar Chryshnanda penuh refleksi.

Seminar nasional ini menjadi momentum introspeksi dan sinergi akademisi–kepolisian dalam meneguhkan reformasi Polri sebagai gerakan moral demi keadilan dan kemanusiaan bangsa Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemuda Pancasila Gelar Mubes XI, Jatim Dukung Japto Pimpin Lagi

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Pemuda Pancasila akan menggelar Musyawarah Besar (Mubes) XI pada 26–28 Oktober 2025 di Jakarta, membahas arah organisasi dan pemilihan ketua umum.

Mubes XI Pemuda Pancasila akan mempertemukan seluruh kader dari MPW dan MPC se-Indonesia untuk merumuskan program strategis serta memilih Ketua Umum periode 2025–2030.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Ir. H. AA LaNyalla Mahmud Mattalatta, memastikan pihaknya siap berperan aktif dalam forum tertinggi organisasi tersebut.

Dalam pernyataannya, LaNyalla menegaskan seluruh kader Pemuda Pancasila Jawa Timur memberikan dukungan penuh kepada KPH Japto S. Soerjosoemarno untuk kembali memimpin MPN Pemuda Pancasila.

Dukungan ini, kata LaNyalla, berdasarkan rekam jejak Japto yang sukses membawa organisasi berperan nyata di tengah masyarakat dan menanamkan nilai-nilai Pancasila.

“Kepemimpinan Bapak Japto membawa Pemuda Pancasila menjadi ormas berkompetisi untuk kebaikan, aktif memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menjadi mitra sosial bangsa,” ujarnya.

Japto dinilai mampu mendorong kader menempati posisi strategis di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial kebencanaan.

Selain itu, ia memperkuat lembaga pendamping masyarakat di sektor hukum, perempuan, mahasiswa, dunia usaha, dan pekerja, memperkokoh peran ormas di level nasional.

LaNyalla menegaskan, “Pemuda Pancasila masih butuh sosok pemimpin seperti Japto yang meneladankan demokrasi Pancasila dan menjunjung nilai gotong royong.”

Mubes XI diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional Pemuda Pancasila untuk memperkuat peran ormas dalam menjaga semangat Pancasila demi kemajuan bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Titi Kamal dan Farel Prayoga Sukses Guncang Roadshow Air Mata di Ujung Sajadah 2

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gelombang haru menyapu kota Cirebon dan Medan! Roadshow Air Mata di Ujung Sajadah 2 memikat ribuan penonton dengan kisah cinta ibu yang menggetarkan hati.

Ratusan pengunjung memadati Mall Ramayana Cirebon Square saat special screening Air Mata di Ujung Sajadah 2, diikuti sesi meet and greet bersama Titi Kamal, Daffa Wardhana, dan Faqih Alaydrus.

Sutradara Key Mangunsong dan pengisi soundtrack Farel Prayoga turut hadir memeriahkan acara di Ramayana Cirebon XXI, yang berlangsung meriah penuh kehangatan dan tangis bahagia penonton.

Usai sukses di Lampung dan Cirebon, roadshow Air Mata di Ujung Sajadah 2 berlanjut ke Medan. Antusiasme warga Sumatera pecah di Cinepolis Plaza Medan Fair bersama produser Ronny Irawan.

Momen emosional terjadi ketika Farel Prayoga naik ke panggung membawakan lagu “Cinta untuk Mama”, membuat pengunjung larut dalam nyanyian dan kenangan tentang kasih ibu yang abadi.

Aktris utama Titi Kamal berbagi kisah menyentuh dalam meet and greet. “Lewat film ini, kami ingin menunjukkan bahwa cinta ibu tak pernah terbatas,” ungkapnya penuh haru.

Banyak penonton mengaku tak kuasa menahan air mata. Cerita Aqilla, Yumna, dan Baskara dianggap lebih menyayat dari film pertama, menghadirkan pesan mendalam tentang arti keluarga sesungguhnya.

Melanjutkan kesuksesan film pertamanya yang tembus 3,1 juta penonton, Air Mata di Ujung Sajadah 2 siap tayang serentak di seluruh bioskop 23 Oktober 2025.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menhan Sjafrie dan Menkes Budi Dorong RSPPN Jadi Rumah Sakit Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin memimpin Rakornis kedua antara Kemhan, Kemenkes, dan BPOM di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pertemuan tersebut membahas tahap implementasi kerja sama strategis di sektor rumah sakit dan farmasi untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat umum.

Menhan Sjafrie memastikan RSPPN telah memasuki fase pengembangan bertaraf internasional setelah memperoleh izin regulasi dari Menteri Kesehatan, sebagai langkah menuju standar pelayanan global.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan komitmennya memperkuat kualitas SDM kesehatan melalui kolaborasi internasional di bawah Defense Cooperation Agreement, termasuk program belajar dokter dan perawat di luar negeri.

Tenaga medis terbaik dari mancanegara juga akan diundang mengajar di RSPPN, menjadikannya pusat pendidikan utama tujuh spesialisasi dasar demi pemerataan layanan kesehatan nasional.

Menhan menegaskan RSPPN terbuka bagi masyarakat melalui BPJS Kesehatan, sementara layanan non-BPJS digratiskan bagi awak media mulai 5 Oktober 2025.

Kepala BPOM Taruna Ikrar turut mendukung percepatan sertifikasi industri farmasi TNI—Lafi AD, AL, dan AU—dengan pendampingan ketat berstandar internasional.

Kemhan juga menjajaki kerja sama G-to-G dengan Tiongkok dan India untuk pasokan bahan baku obat, mengurangi impor, dan menekan harga obat nasional.

Produk farmasi yang telah disertifikasi BPOM akan masuk e-Katalog Sektor Kesehatan agar dapat diakses RSUD dan Puskesmas di seluruh Indonesia.

Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya riset, inovasi, dan kolaborasi lintas lembaga guna menciptakan produk kesehatan strategis bagi prajurit dan masyarakat luas.

Sinergi Kemhan, Kemenkes, dan BPOM diharapkan memperkuat kemandirian kesehatan nasional serta menjadikan RSPPN Panglima Besar Soedirman ikon pelayanan medis global milik Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Warga Darmo Hill Kaget, Sertifikat Sah Ditolak BPN Tanpa Alasan Jelas

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Warga Darmo Hill Surabaya resah setelah Badan Pertanahan Nasional menolak perpanjangan sertifikat tanah sah mereka dengan alasan masih terikat Eigendom Pertamina.

Padahal, warga telah membeli tanah itu secara sah melalui notaris, memiliki sertifikat resmi, dan rutin membayar pajak selama bertahun-tahun.

Penolakan tersebut membuat warga terkejut. Mereka mempertanyakan dasar hukum BPN yang dianggap mengabaikan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997.

Aturan itu menegaskan, jika sertifikat diterbitkan sah dan dimiliki dengan itikad baik selama lima tahun tanpa gugatan, klaim lain seharusnya gugur.

Masalah makin pelik karena BPN justru meneruskan surat keberatan dari Pertamina kepada warga, tanpa memberikan kepastian hukum yang melindungi hak rakyat kecil.

Sementara itu, istilah Eigendom sendiri merupakan hak kepemilikan tanah zaman kolonial Belanda yang seharusnya telah dikonversi menjadi Hak Milik sejak UUPA 1960 berlaku.

Ahli agraria menilai Eigendom sudah tidak relevan. “Jika negara masih mengakui itu, berarti kita mundur ke era kolonial,” kata praktisi hukum tanah, R. Sudrajat.

Warga pun menilai sikap pemerintah inkonsisten. Mereka berharap negara hadir menegakkan keadilan, bukan sekadar menjadi penonton dalam konflik rakyat versus korporasi.

Kasus Darmo Hill menjadi simbol rapuhnya kepastian hukum agraria Indonesia, ketika sertifikat sah pun belum tentu menjamin hak rakyat atas tanahnya sendiri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wejangan Dahsyat Ignasius Jonan yang Bisa Ubah Bisnismu Selamanya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ignasius Jonan, mantan Menteri BUMN dan perkeretaapian, membagikan tiga wejangan kepemimpinan tajam yang mengguncang banyak pelaku bisnis muda Indonesia dalam sebuah workshop bisnis.

Jonan menuturkan pengalamannya saat memimpin PT KAI, ketika ia memberi kebebasan anak muda memilih peran sesuai passion agar produktivitas meningkat drastis.

Menurutnya, generasi Z bukan sulit diatur, tapi perlu ruang berekspresi. “Kalau kerja sesuai passion, mereka justru lebih loyal dan kreatif,” ujarnya tegas.

Ia juga mengingatkan pentingnya short-term wins. Pemimpin, kata Jonan, harus menciptakan kemenangan kecil agar tim tetap semangat mengejar target besar jangka panjang.

Banyak pengusaha muda tersadar setelah mendengar wejangan itu. Mereka menyadari bahwa tekanan tanpa apresiasi justru membunuh motivasi dan semangat kerja generasi baru.

Selain itu, Jonan menekankan konsep Build Business, Not a Job. Jika bisnis tak bisa berjalan tanpa kehadiran pemilik, artinya belum jadi bisnis sejati.

“Saya dulu juga begitu. Begitu saya libur, semua berhenti. Tapi setelah sistem diperbaiki, bisnis bisa mandiri,” kata salah satu peserta workshop.

Peserta lain menyebut wejangan Jonan sebagai “tamparan lembut” yang membuka mata. Mereka mengaku lebih siap memimpin dengan empati, bukan sekadar instruksi.

Wejangan Jonan menjadi pengingat penting bagi pemimpin muda: sukses bukan soal jabatan tinggi, tapi bagaimana membangun tim yang tumbuh bersama.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Crocs Comeback: Dari Bangkrut Jadi Brand Rp64 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Crocs membalikkan keterpurukan finansial. Dari brand yang nyaris bangkrut pada 2008, kini perusahaan ini sukses menembus revenue fantastis Rp64 triliun di 2024.

Crocs lahir tahun 2002 dengan konsep sepatu boating ringan dan tahan air. Ekspansi cepat ke 80 negara menjadikannya fenomena baru dalam industri alas kaki.

Pada 2006, Crocs sukses melantai di Nasdaq dengan valuasi US$1,2 miliar. Pendapatan 2007 melesat hingga US$847 juta, delapan kali lipat dari dua tahun sebelumnya.

Namun kesuksesan instan justru berbalik arah. Over-expansion, stok menumpuk, dan krisis finansial 2008 membuat Crocs rugi US$185 juta dan sahamnya anjlok ke US$1,19.

Dicap “bubble stock”, Crocs nyaris tenggelam. Hingga CEO Andrew Rees mengambil langkah berani: mengakui produk “jelek” dan menonjolkan keunikan sebagai identitas merek.

Crocs memilih tampil apa adanya, memperkuat karakter nyentrik lewat warna berani serta kolaborasi bersama figur publik yang merepresentasikan semangat “berani berbeda”.

Strategi personalisasi lewat Jibbitz charms menghasilkan US$270 juta pada 2024. Dalam lima tahun, pendapatan Crocs melejit menjadi US$4,1 miliar atau setara Rp64 triliun.

Crocs membuktikan: keaslian dan keberanian menjadi diri sendiri mampu mengubah kegagalan jadi kemenangan. Produk sederhana bisa luar biasa bila disertai strategi kuat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menhan Sjafrie Gratiskan Pengobatan Wartawan di RSPPN Jakarta Selatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media mendapat pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), Jakarta Selatan.

Dalam jumpa pers di RSPPN, Selasa (7/10), Sjafrie menegaskan kebijakan ini berlaku bagi seluruh jurnalis tanpa terkecuali, sebagai bentuk apresiasi atas kerja pers nasional.

Ia menjelaskan, pengobatan gratis diberikan di luar fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Wartawan cukup datang membawa identitas media untuk mendapatkan pelayanan.

Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai 5 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 TNI, sebagai momentum sinergi pertahanan dan kemanusiaan.

Langkah ini memperkuat hubungan antara institusi pertahanan dan awak media. Pemerintah ingin menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan jurnalis sebagai garda terdepan informasi publik.

Menhan Sjafrie hadir bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Taruna Ikrar yang juga membahas kerja sama pengembangan obat nasional di RSPPN.

Rapat tertutup tersebut menandai sinergi strategis antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan BPOM dalam memperkuat kemandirian industri farmasi nasional.

Kebijakan ini menjadi wujud penghormatan pemerintah terhadap peran wartawan, sekaligus langkah nyata membangun hubungan harmonis antara pertahanan dan kemanusiaan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Fenomena Jarkoni: Influencer Healing yang Bikin Energi Kita Capek

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Banyak influencer mengajarkan vibrasi tinggi dan healing spiritual. Namun, sebagian audiens justru merasa lelah, cemas, bahkan tertekan setelah menyimak pesan mereka.

Fenomena ini dikenal dengan istilah Jarkoni — “Iso ngajari, ora iso nglakoni,” yang berarti bisa mengajar, tapi belum mampu menjalankan ajarannya sendiri.

Menurut Dr. Stephen Porges, pencetus Polyvagal Theory, tubuh manusia membaca sinyal keselamatan bukan dari kata-kata, melainkan dari ekspresi dan getaran tubuh seseorang.

Inilah yang disebut neuroception: sistem saraf mendeteksi apakah seseorang benar-benar tenang, atau hanya berpura-pura tampil damai demi citra spiritual tinggi.

Karena itu, meski influencer berbicara soal healing, jika tubuh dan energinya masih menyimpan ketegangan, audiens tetap merasakan ketidaknyamanan batin.

Fenomena Energetic Misalignment ini terjadi ketika ajaran dan pengalaman pribadi tidak sinkron. Ajaran terdengar indah, tapi energinya membawa beban tak terselesaikan.

Seseorang bisa memiliki lisensi coaching atau bicara trauma, namun belum stabil secara emosional dan relasional — inilah akar energi yang melelahkan audiens.

Kita sering menyerap energi orang lain tanpa sadar. Tubuh tahu siapa yang berbicara dari kedalaman pengalaman, dan siapa yang hanya menjual kesan.

Belajarlah dari mereka yang tenang tanpa banyak bicara. Energi ketulusan menyembuhkan lebih dalam daripada kata-kata manis yang lahir dari ego.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Nusron Wahid Tegaskan Pentingnya Legalisasi Tanah Rakyat BPN

Duta Nusantara Merdeka | Bangka Belitung 

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya peran jajaran BPN dalam memastikan tanah rakyat aman, terdaftar, dan bersertipikat di seluruh Indonesia.

Dalam pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2026), Nusron menekankan pentingnya legalisasi aset sebagai bagian dari pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa tugas utama Kementerian ATR/BPN adalah memastikan tanah rakyat memiliki kepastian hukum. “Kita orang BPN tugasnya memastikan tanah rakyat aman,” tegas Nusron Wahid.

Menurutnya, pelayanan pertanahan tidak boleh pasif. Aparat harus proaktif mendatangi masyarakat agar seluruh aset segera terdaftar. “Kalau menunggu, masyarakat bisa bingung,” ujarnya.

Nusron juga menekankan, keberhasilan kementerian dapat diukur dari jumlah tanah yang berhasil disertipikatkan, bukan sekadar target administratif semata.

Kementerian ATR/BPN mencatat, sepanjang 2024 telah memberikan 7,8 juta layanan pertanahan. Di Bangka Belitung, terdapat 552.667 bidang tanah bersertipikat dari 715.039 bidang terdaftar.

Kepala Kanwil BPN Babel, Hizkia Simarmata, melaporkan pencapaian sertipikasi aset pemerintah daerah juga melampaui target, dengan 241 sertipikat dari target 100 bidang.

Nusron berharap jajaran BPN terus menjaga integritas, memperkuat sinergi daerah, dan memastikan pelayanan tanah rakyat berjalan cepat, tepat, serta transparan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wilson Lalengke Tiba di New York, Siap Berpidato di PBB

Duta Nusantara Merdeka | New York 

Wilson Lalengke tiba di New York, Senin (6/10/2025), setelah menempuh perjalanan 23 jam. Ia bersiap berpidato di Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kedatangan tokoh asal Morowali Utara itu menandai langkah bersejarah. Ia dijadwalkan menyuarakan isu hak asasi manusia dan perdamaian global di hadapan dunia.

Pidatonya di markas besar PBB akan menyoroti dekolonisasi, penegakan hukum internasional, serta solidaritas global untuk menghentikan pelanggaran kemanusiaan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia.

Selama di New York, Wilson menginap di Millennium Hilton One UN Plaza, hotel yang sering ditempati diplomat dunia karena berjarak hanya beberapa menit dari markas PBB.

Sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), ia membawa pesan penting: suara masyarakat sipil tidak boleh diabaikan dalam pengambilan kebijakan global.

“Pidato ini bukan sekadar formalitas, tapi wujud tanggung jawab moral kita terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia,” ujar Wilson Lalengke kepada wartawan.

Ia menyoroti maraknya pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, serta penahanan sewenang-wenang yang dibiarkan tanpa sanksi oleh komunitas internasional.

Wilson yang juga alumnus Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, menegaskan perlunya komitmen kolektif untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Kehadirannya di forum dunia ini menjadi momentum penting, mengingat semakin memburuknya krisis kemanusiaan dan lemahnya kepedulian global terhadap penderitaan sesama manusia.

Wilson Lalengke berharap pidatonya di PBB menjadi suara nurani dunia, mengingatkan pentingnya solidaritas dan kemanusiaan di tengah krisis global yang kian kompleks.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Apresiasi Mengalir, Kejagung Serahkan Aset Rp1,45 T untuk PT Timah

Duta Nusantara Merdeka | Pangkalpinang 

Kejaksaan Agung RI menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp1,45 triliun kepada PT Timah Tbk, disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Pangkalpinang.

Langkah monumental itu dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam acara resmi, Senin (6/10/2025). Seremoni berlangsung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Aset rampasan yang diserahkan telah melalui proses hukum final dan disahkan pengadilan. Nilainya mencapai Rp1,45 triliun melalui Kementerian Keuangan kepada PT Timah.

Tindakan konkret tersebut menuai pujian luas. Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail, menyebut Kejagung layak mendapat penghargaan nasional.

“Dari keberhasilan ini, Presiden Prabowo seharusnya memberi atensi khusus kepada Kejaksaan,” ujar Yakub yang juga Ketua Umum Astakoni, Selasa (7/10).

Yakub menegaskan, pemerintah perlu memperkuat fungsi Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung agar lebih efektif dalam menelusuri dan mengeksekusi hasil korupsi.

Ia menilai pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi momentum penting. Regulasi ini diharapkan memberi dasar hukum kuat bagi optimalisasi kerja Kejaksaan.

“Harapan kami, RUU ini mempertegas peran BPA agar tak ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga,” ujar Yakub yang juga Sekjen FLAJK.

Menurutnya, kelemahan pemulihan aset selama ini terletak pada fragmentasi kewenangan. Banyak institusi terlibat sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan efektivitas menurun.

Yakub menutup, Kejaksaan memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya terbaik untuk menangani pemulihan aset negara secara penuh dan profesional.

Penyerahan aset triliunan rupiah itu menjadi bukti nyata komitmen Kejagung dan dukungan Presiden Prabowo dalam memperkuat integritas serta kedaulatan ekonomi nasional.

Penulis Lakalim Adalin

Editor Arianto 

Read More

Dua Kali Di-PHK, Freelancer Ini Justru Temukan Jalan Hidup Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dua kali terkena PHK membuat Dirk, mantan pegawai korporat, memutuskan banting setir menjadi freelancer. Pilihan ini mengubah arah hidupnya secara drastis.

Setelah kehilangan pekerjaan pada 2021 dan 2023, Dirk menyadari karier penuh waktu tak selalu menjamin keamanan finansial. Ia memilih bertahan lewat jalur freelance.

Dirk memulai perjalanan barunya dengan pekerjaan daring berjam malam. Pertemuan kliennya kini berlangsung antara pukul sepuluh malam hingga dini hari.

Meski awalnya berat, langkah itu justru membuka jalan menuju peluang baru. Ia belajar menulis, mendesain, dan memasarkan dirinya di dunia digital.

Tak disangka, konten aviasi yang ia buat menarik perhatian bandara Soekarno-Hatta. Dirk bahkan diundang berbicara dan mendapat proyek hingga ke Dubai.

“Freelance bikin gue sadar, karier itu bukan soal zona nyaman, tapi soal kemampuan bertahan,” ujarnya dalam sebuah wawancara inspiratif.

Bagi Dirk, kehilangan pekerjaan bukan akhir, melainkan awal untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia menganggap freelance sebagai ruang eksperimen dan kebebasan kreatif.

Kini, ia mampu memadukan berbagai keahlian dari menulis hingga desain. Pendapatan yang semula tak menentu, kini stabil berkat diversifikasi proyek digitalnya.

Ia menilai, dunia kerja modern menuntut adaptasi cepat. “Kalau nggak bisa survive, ya harus belajar skill baru,” katanya penuh semangat.

Kisah Dirk membuktikan, di tengah gelombang PHK dan ketidakpastian ekonomi, fleksibilitas dan keberanian beradaptasi adalah kunci masa depan karier yang berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More