Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Delapan Jemaah Haji Indonesia Wafat, Kemenag Pastikan Perlindungan dan Badal Haji


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa hingga 10 Mei 2025, sebanyak delapan jemaah haji asal Indonesia dilaporkan wafat. Salah satunya berasal dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dan satu lagi dari Sidoarjo, Jawa Timur.

Jemaah asal Karimun, pria berusia 84 tahun, meninggal di RS King Fadh Arab Saudi pada Rabu, 7 Mei 2025. Sedangkan jemaah asal Sidoarjo yang berusia 45 tahun, meninggal dalam pesawat saat menuju Madinah, Kamis (8/5).

“Dengan penuh duka, kami sampaikan bahwa delapan jemaah haji telah wafat. Mereka semua mendapatkan layanan terbaik,” ujar Muhammad Zain, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag dalam konferensi pers, Sabtu (10/5/2025).

Kemenag memastikan bahwa jenazah diproses sesuai standar pemakaman haji. Selain itu, seluruh jemaah telah diasuransikan, baik asuransi jiwa maupun kecelakaan, serta didampingi Petugas Haji Umum (PHU).

Muhammad Zain juga menegaskan, ibadah jemaah yang wafat tetap ditunaikan melalui program badal haji, demi menjamin hak ibadah mereka tetap terpenuhi.

“Pemerintah menjamin pelaksanaan ibadah para jemaah yang wafat, termasuk badal haji. Ini menjadi bentuk tanggung jawab kami,” katanya.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Tinjau Pemberantasan Premanisme di Jawa Timur, Kemenko Polhukam Tegaskan Komitmen Bersama


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa pentingnya komitmen bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas premanisme dan aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu masyarakat.

“Komitmen ini perlu kita bangun bersama, karena hal ini berpotensi nyata untuk mengganggu investasi serta ketertiban umum, yang mana berdampak untuk kelangsungan hidup kita bersama,” ujar Marsda Eko saat meninjau langsung penanganan pemberantasan premanisme di wilayah Jawa Timur, Sabtu (10/05/2025).

Deputi Kominfo menekankan bahwa tindakan premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. “Sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden yaitu membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri, sehingga jangan sampai terganggu dengan keberadaan ormas yang memanfaatkan aksi premanismenya,” tegas Marsda Eko.

Sesuai dengan arahan Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Deputi Kominfo menyampaikan bahwa pemerintah tidak ragu untuk menindak tegas kepada oknum ormas tertentu. “Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” jelas Marsda Eko.

Pemberantasan premanisme di Jawa Timur dinilai sudah baik dan tanggap. “Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” ujar Deputi Kominfo.

“Kita perlu melokalisir dan memetakan dimana saja titik-titik rawan premanisme di wilayah ini dan langkah apa yang tepat untuk mengatasinya,” tambah Deputi Kominfo.

Marsda Eko menerangkan bahwa selain berbagai kegiatan preemtif dan preventif, juga terkait penegakan dan penindakan hukum yang harus terus dilakukan, sosialisasi dengan media massa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berdampak baik bagi masyarakat.

Deputi Kominfo mengharapkan Polri dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemda Jatim serta masyarakat. Beliau juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan aksi premanisme. Masyarakat diharapkan untuk tidak takut melapor aksi premanisme kepada polisi.

“Mari kita berantas premanisme bersama-sama. Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” harap Marsda Eko.

Pada kesempatan yang sama, Karo Ops Polda Jatim, Kombes Pol. Jimmy Agustinus Anes melaporkan bahwa Polda Jatim secara intensif menangani kasus premanisme di wilayah ini. Jimmy juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus premanisme yang terjadi di dalam 10 hari terakhir.

“Hingga saat ini, sebanyak 1.200 kasus telah berhasil ditangani, dengan 276 kasus di antaranya telah naik ke penyidikan, selebihnya tindak pidana ringan dan kita lakukan pembinaan,” terang Jimmy.

Karo Ops Polda Jatim juga menjelaskan bahwa Operasi Pekat II Semeru 2025 akan berakhir pada 14 Mei 2025, namun operasi ini akan terus dilanjutkan menjadi kegiatan operasi rutin yang akan terus ditingkatkan.

Peninjauan akan dilanjutkan dengan melihat langsung titik kerawanan di Provinsi Jatim, seperti pelabuhan, daerah industri, dan pusat ekonomi pada 11-12 Mei 2025. (Ar)


Share:

Pastikan Keamanan dan Kondusivitas, Kemenko Polkam Tinjau Langsung Kondisi Pabrik Es Viral di Sumut


Duta Nusantara Merdeka | Langkat 
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, meninjau langsung kondisi keamanan dan kondusivitas kegiatan usaha pabrik es di Desa Pantai Gemi, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang sempat tutup usai diintimidasi sebuah organisasi masyarakat.

“Kami dari tim Kemenko Polkam ke Desa Pantai Gemi, Pabrik Es yang kemarin sempat viral di media sosial, (datang langsung) meyakinkan apakah benar-benar tempat ini sudah dalam keadaan kondusif,” kata Purwito saat meninjau pabrik es di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (10/5/2025).

Peninjauan tersebut sebagai bagian dari upaya memberantas aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi kemasyarakatan di daerah Sumatera Utara. Purwito juga mengapresiasi kerja Polres Langkat yang dengan sigap menindak pelaku.

“Mudah-mudahan ke depan daerah ini, khususnya di Sumatera Utara tidak ada lagi perbuatan dari kelompok-kelompok yang mengaku ormas, yang menghalangi, baik dari investasi dan produksi dalam negeri, sehingga kegiatan (usaha) ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” ungkapnya.

Saat rapat koordinasi bersama jajaran Polres Langkat dan Kodim Langkat, Purwito berharap kolaborasi dan sinergitas antara keduanya terus berjalan sehingga keamanan tetap terjaga.

“Harapan kami, seterusnya di daerah Langkat ini kondusif. Pak Dandim, saya minta bantu juga Pak Kapolres jika dibutuhkan,” katanya. (Ar)


Share:

PWMOI Riau Ajak Media Online Bersinergi Bangun Daerah


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau menggelar Rapat Konsolidasi dan Silaturahmi serta Rapat Kerja pengurus DPW dan DPD se-Kota/Kabupaten di Ballroom Hotel Furaya, Pekanbaru, Sabtu (10/5/2025). Kegiatan ini menjadi tonggak baru dalam penguatan organisasi wartawan online di Riau.

Ketua PWMOI Riau yang baru dilantik, H. Rio Kasairy, meneruskan estafet kepemimpinan dari almarhum Bang Boma. Dalam rapat, Rio menyampaikan rencana strategis untuk menambah jumlah anggota hingga 100 orang di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Menurut Hendra, Humas PWMOI Riau, fokus utama PWMOI adalah meningkatkan kualitas wartawan melalui program pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Selain itu, organisasi ini mendorong kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah guna memperkuat peran media online dalam pembangunan daerah.

“DPW PWMOI juga menyerahkan SK kepada pengurus DPD PWMOI Kuansing serta lima surat mandat untuk pembentukan DPD di Tembilahan, Rengat, Kampar, Rohul, dan Dumai,” kata Hendra. Kartu Tanda Anggota (KTA) juga diserahkan sebagai bentuk legalitas keanggotaan.

Istri almarhum Bang Boma, Yuhana, menyampaikan apresiasi kepada PWMOI Riau atas kelanjutan perjuangan mendiang suaminya. Ia berharap kepemimpinan baru bisa membawa PWMOI semakin besar dan profesional.

Hasil rapat kerja dan konsolidasi ini akan disampaikan ke DPP PWMOI dalam bentuk berita acara untuk ditindaklanjuti.

Penulis Lakalim Adalin 
Editor Arianto 


Share:

Pemilik CV Sentosa Seal Surabaya, Jan Hwa Diana Resmi Ditahan


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 
Pemilik CV Sentosa Seal Surabaya, Jan Hwa Diana, resmi ditahan oleh Polrestabes Surabaya usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pengerusakan mobil milik warga bernama Nimus. Ia kini mengenakan baju tahanan dan mendekam di sel tahanan sejak Kamis (8/5/2025).

Kasus ini menambah panjang daftar permasalahan hukum yang melibatkan perusahaan milik Jan Hwa Diana. Sebelumnya, ia dilaporkan oleh mantan karyawan atas dugaan penahanan ijazah. Kali ini, Jan Hwa Diana dan suaminya, Handy, dilaporkan atas dugaan pengerusakan dua unit mobil pikap. Laporan telah diregistrasi dengan nomor LP/B/353/IV/2025 sejak 19 April 2024.

"Sudah kami tetapkan sebagai tersangka," ujar AKP Rina Shanti, perwakilan Polrestabes Surabaya. Ia menegaskan bahwa dua alat bukti sah telah dikantongi penyidik sebagai dasar hukum penetapan tersangka.

Namun, proses hukum tidak berjalan lancar. Handy, suami Jan Hwa Diana, dua kali mangkir dari panggilan resmi pada 23 dan 28 April 2025. Ketidakhadiran ini menimbulkan sorotan publik akan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pihak swasta.

Kasus ini kembali menggugah kesadaran publik mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat kecil dan mantan karyawan yang kerap merasa tidak berdaya menghadapi pemilik modal. Kini, sorotan tajam tertuju pada Sentosa Seal Surabaya. Apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan?

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

MPC Pemuda Pancasila Pekanbaru Raih Penghargaan E-KTA Terbaik dari MPW Riau


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru meraih piagam penghargaan terbaik dalam kategori Pencapaian Peningkatan Heregistrasi E-KTA dari Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Penghargaan ini diserahkan dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) MPW Pemuda Pancasila di Hotel Grand Central, Sabtu (10/5/2025).

Ketua MPC Pemuda Pancasila Pekanbaru, Iwan Pansa, mengaku bangga dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.
"Kami sangat mengapresiasi kepercayaan ini. Terima kasih kepada Ketua MPW Riau, Bapak Anto Rachman, atas penilaian dan dukungan terhadap upaya kami," ujarnya.

Piagam diserahkan langsung oleh Ketua MPW PP Riau, Anto Rachman, dalam acara yang turut dihadiri oleh Pengurus Majelis Pimpinan Nasional (MPN) dan perwakilan 12 MPC Kabupaten/Kota se-Riau. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kerja keras MPC Pekanbaru dalam mendorong transformasi digital melalui optimalisasi E-KTA.

Program heregistrasi E-KTA menjadi salah satu langkah penting dalam modernisasi administrasi keanggotaan Pemuda Pancasila. Capaian MPC Pekanbaru ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas dan akurasi database organisasi secara digital.

Selain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan ini memperkuat semangat kolaborasi antar MPC se-Riau untuk terus berinovasi dalam pelayanan keanggotaan.

"Kami akan terus berbenah dan memperkuat peran Pemuda Pancasila sebagai garda terdepan pemersatu bangsa," tegas Iwan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

UMKM Lokal Terpukul, Toko Khas Banjar Tutup Akibat Produk Tanpa Label Kedaluwarsa


Duta Nusantara Merdeka | Banjar 
Toko Mama Khas Banjar, UMKM lokal yang selama ini dikenal dengan produk olahan laut dan sirup khas Kalimantan Selatan, resmi menghentikan operasionalnya per 1 Mei 2025. Keputusan ini diambil pasca pemiliknya, Firli Norachim, ditahan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penyidik menemukan 35 produk di toko Firli yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa. Meskipun belum ditemukan korban yang dirugikan secara langsung, proses hukum tetap berjalan. Akibatnya, usaha rumahan yang telah berjalan tujuh tahun itu harus berhenti total.

“Ikutannya bukan cuma kehilangan penghasilan. Mental kami hancur. Saya trauma dan tak sanggup lagi meneruskan usaha ini sendirian sambil mengurus anak balita,” ungkap Ani, istri Firli.

UMKM Lokal dan Tantangan Regulasi

Kasus ini memicu diskusi luas tentang minimnya edukasi hukum dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM. Ani menyesalkan perlakuan hukum yang menurutnya kurang proporsional.

“Kami bukan pelaku usaha besar. Kami tidak pernah berniat menipu konsumen. Kalau pun lalai, mestinya ada pembinaan, bukan kriminalisasi langsung,” tambahnya dengan mata berkaca-kaca.

Banyak warganet dan pemerhati UMKM ikut bersuara. Mereka menyoroti kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas UMKM dalam mengedukasi pedagang kecil tentang standar pangan, label gizi, dan aturan kemasan.

Perlunya Perlindungan dan Pendampingan UMKM

Penutupan toko Mama Khas Banjar menjadi simbol lemahnya sistem pendampingan terhadap usaha mikro. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pelaku usaha memahami regulasi agar produk tetap aman dan sesuai hukum.

Pemerintah diminta tak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun sistem yang memudahkan UMKM kecil naik kelas melalui edukasi dan sertifikasi yang terjangkau.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah. UMKM seharusnya dilindungi dan dibina, bukan dimatikan,” ujar seorang pengamat usaha kecil menengah di Banjarmasin.

Toko Mama Khas Banjar kini tinggal nama. Namun, kisahnya menjadi pengingat pentingnya keberpihakan negara terhadap pelaku UMKM agar mereka tidak menjadi korban ketidaktahuan atas regulasi yang makin kompleks.

Penulis Lakalim Adalin 
Editor Arianto 



Share:

TMMD 124 Renovasi Rumah Warga, TNI Kodim Dumai Buktikan Peduli dan Dekat dengan Rakyat


Duta Nusantara Merdeka | Dumai 
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 0320/Dumai kembali menunjukkan aksi nyata dengan merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Bapak Sisu di Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Sabtu (10/05/2025). Kegiatan ini menjadi bukti kepedulian TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos, selaku Dansatgas TMMD, menegaskan bahwa renovasi rumah ini adalah bentuk komitmen TNI untuk hadir langsung dan memberikan dampak nyata. “Kami pastikan pengerjaan berjalan tepat waktu dan sesuai sasaran. Ini bagian dari tanggung jawab sosial TNI terhadap rakyat,” jelasnya.

Perbaikan dimulai dari pembongkaran bagian rumah yang rusak, pemasangan tiang penyangga baru, hingga penyempurnaan struktur bangunan. Tak hanya TNI, warga setempat juga turut ambil bagian dalam semangat gotong royong, mencerminkan kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

Bapak Sisu tak kuasa menahan haru saat menyampaikan rasa terima kasihnya.
“Terima kasih kepada TNI dan warga yang peduli. Semoga rumah ini membawa kenyamanan dan kehidupan lebih layak bagi kami sekeluarga,” ucapnya.

Selain membangun fisik, TMMD juga bertujuan mempererat silaturahmi dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Diharapkan, seluruh sasaran fisik dalam TMMD ke-124 di wilayah Kodim 0320 Dumai dapat segera rampung dan memberi manfaat luas.

Kegiatan ini mengukuhkan semangat bahwa Bersama Rakyat, TNI Kuat, bukan sekadar slogan, tapi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat.

Penulis;: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

APTIKNAS Dorong Akselerasi Industri TIK Nasional dan Strategi TKDN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) melakukan audiensi dengan Edy Priyono selaku Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI, untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Nasional yang berdaulat, aman, dan berdaya saing global.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pulau Naira, Gedung Bina Graha Lt.2 Jakarta Pusat pada (7/5/2025) ini membahas isu hulu-hilir industri, kebijakan TKDN, keamanan data biometrik, serta tantangan sosial akibat maraknya judi online.

Tim APTIKNAS dipimpin langsung Ketua Umum Ir. Soegiharto Santoso, SH memenuhi undangan Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, didampingi Sekretaris Jenderal Fanky Christian, Bendahara Umum Andri Sugondo, Ketua Komptap AI Karim Taslim, dan Ketua Komtap AI dan Tech Consultant Andreas Tjendra.

Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso memperkenalkan peran dan visi organisasi APTIKNAS sebagai wadah pelaku industri TIK yang berkomitmen mendukung transformasi digital nasional. Berbagai inisiatif APTIKNAS telah digelar di dalam dan luar negeri seperti pameran teknologi, seminar digitalisasi UMKM, dan forum diskusi publik-swasta turut disampaikan sebagai bentuk kontribusi aktif dalam membangun ekosistem inovasi nasional.

APTIKNAS dan KSP pada kesempatan ini membahas tantangan serta peluang dalam rantai pasok industri teknologi, baik di sisi hulu seperti riset, pengembangan SDM, dan manufaktur perangkat, maupun di sisi hilir seperti distribusi, integrasi solusi, dan penerapan teknologi dalam layanan publik dan sektor bisnis. 

Pentingnya sinergi lintas sektor dan integrasi kebijakan, menurut Hoky sapaan Ketum APTIKNAS, menjadi fokus untuk menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai pasar, namun juga produsen teknologi.

“APTIKNAS menekankan urgensi implementasi kebijakan TKDN sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian teknologi nasional,” ujar Hoky yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Pendiri dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Diskusi ini juga membahas tentang isu hambatan industri dalam memenuhi persyaratan TKDN dan pentingnya dukungan regulasi serta insentif agar produk lokal mampu bersaing secara kompetitif di pasar dalam dan luar negeri.

Isu keamanan siber menjadi perhatian dalam diskusi, terutama terkait penggunaan teknologi biometrik seperti Worldcoin yang menggunakan pemindaian iris retina.

APTIKNAS menyoroti pentingnya kerangka regulasi perlindungan data pribadi dan pengawasan terhadap adopsi teknologi asing yang dapat mengeksploitasi data warga negara Indonesia.

Fenomena judi online (judol) dipandang sebagai ancaman multidimensi terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.

“APTIKNAS mendorong pendekatan teknologi untuk mendeteksi dan menanggulangi aktivitas judol secara lebih efisien, termasuk kerja sama lintas sektor dengan regulator dan penyedia fintech,” ujar Sekjen APTIKNAS Fanky Christian. 

Menurut Fanky, APTIKNAS terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan KSP dan lembaga-lembaga terkait dalam rangka mempercepat pengembangan industri TIK nasional yang berkelanjutan.

“Program lanjutan akan dirancang untuk menggali aspek teknis dari regulasi teknologi baru, penguatan perlindungan data pribadi, serta pemberantasan aktivitas ilegal berbasis digital,” ujarnya. 

Pada kesempatan ini, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyambut baik kehadiran tim APTIKNAS, karena pertemuan kali ini sebagai tindaklanjut pertemuan sebelumnya di Jakarta baru-baru ini, dengan Staf Ahli Kedeputian I, Kantor Staf Presiden (KSP-RI), Luigi Pralangga pada acara Ngopi Bareng APTIKNAS di salah satu café. 

Terkait isu penghapusan TKDN, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono mengatakan, “Maksud dari Bapak Prabowo selaku Presiden, penghapusan TKDN itu tidak serta merta dihapuskan seluruhnya, pemerintah melakukan deregulasi ekonomi guna memberikan kemudahan cara penghitungan, mempercepat proses penghitungan, dan mengurangi beban biaya sertifikasi TKDN sehingga lebih mudah, cepat, dan murah.” ungkap Edy.

Edy juga menambahkan, “Untuk aturan tata cara perhitungan nilai TKDN, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tengah melakukan kebijakan reformasi kebijakan sebagai upaya deregulasi yang tengah digencarkan pemerintah, bahwa Bapak Presiden Prabowo mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realitis.” pungkasnya. (Ar)

Share:

APTIKNAS Gemakan Danantara Summit 2026 di Smart City Summit dan Expo 2025 Taipei


Duta Nusantara Merdeka | Taipei 
Rencana pemerintah melaksanakan Danantara Summit 2026 mendapat dukungan penuh dari salah satu organisasi teknologi terbesar di Indonesia yakni Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS). 

“Danantara Summit 2026 akan menjadi ajang investasi global terbesar di Indonesia, mempertemukan pemimpin pemerintah, inovator sektor swasta, dan para investor,” ujar Wakil Ketua Umum APTIKNAS Bidang Smart City & Industry 4.0, Tritan Saputra saat diundang menjadi pembicara pada Smart City Summit & Expo 2025 (SCSE) di Taipei Nangang Exhibition Center baru-baru ini.  

Dalam pemaparannya di acara pembukaan Smart City Summit & Expo 2025, Tritan menjelasakan, bahwa untuk membangun Indonesia yang siap di masa depan, butuh dukungan finansial yang kuat. “Itulah mengapa Indonesia meluncurkan Danantara Indonesia, dana kekayaan negara dengan aset kelolaan lebih dari 900 miliar dolar Amerika,” ujar Tritan pada event yang menarik 2.500 mitra internasional, 560 peserta pameran dan 2.000 stan. 

Ia mengungkapkan, Danantara mengelola perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia, berinvestasi di sektor-sektor strategis seperti: Infrastruktur cerdas yang menghubungkan kota dan desa, AI & energi terbarukan, Teknologi & manufaktur, dan di bidang Pertanian & ketahanan pangan. 

“Bayangkan sebuah negara dengan lebih dari 17.000 pulau, membentang di tiga zona waktu, dihuni oleh 280 juta jiwa, sebuah negeri yang kaya akan budaya, tengah mengalami transformasi digital yang pesat, dan memiliki ambisi yang luar biasa,” ujar Tritan mengajak hadirin mengetahui poptensi besar yang dimiliki Indonesia. 

APTIKNAS Jadi Pemimpin Transformasi Digital di Indonesia

Tritan juga tak lupa memperkenalkan APTIKNAS di forum internasional Smart City Summit & Expo 2025 ini. APTIKNAS mewakili lebih dari 2.000 perusahaan TIK di lebih dari 30 kota di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua yang dipimpin oleh Ir. Soegiharto Santoso, SH., alias Hoky selaku Ketua Umum dan Fanky Christian selaku Sekretaris Jenderal DPP APTIKNAS.

Anggota APTIKNAS meliputi pengusaha yang bergerak di bidang: System Integrator, Pengembang Perangkat Lunak, Perusahaan IoT & AI, Robotic, Cyber Security, Gaming, Data Center, Cloud Computing, dan Inovator Blockchain.

“Kami fokus pada lima bidang utama dalam transformasi digital yakni Talenta Digital untuk membangun tenaga kerja masa depan Indonesia, lalu Cyber Security untuk melindungi kepentingan nasional dan bisnis, kemudian Smart City untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang cerdas dan terhubung, selanjutnya Industri 4.0 untuk mendukung otomasi dan manufaktur canggih, serta Marketpalce,” paparnya

Ia mengatakan, APTIKNAS memimpin pengembangan Kota Cerdas di Indonesia dan bermitra dengan pemerintah untuk mempercepat transformasi digital.

Tantangan Perkotaan: Mengapa Smart City Penting

Pada tahun 2050, hampir 70% populasi dunia akan tinggal di kota. Tritan menerangkan, bahwa di Indonesia, pada tahun 2045, sekitar 73% penduduk akan tinggal di daerah perkotaan. 

Kondisi ini menurut Tritan membawa tantangan besar yakni Kemacetan, Kebutuhan energi, Perubahan iklim, dan Perumahan terjangkau. “Itulah mengapa Indonesia meluncurkan Inisiatif 100 Kota Cerdas. Pusat dari transformasi ini adalah Nusantara, ibu kota baru Indonesia, dirancang sebagai kota hijau yang didukung AI dan teknologi pintar,” tutur Tritan menutup pemaparannya. 

Tema Digital and Green Transformation

Smart City Summit & Expo 2025 in mengangkat tema Digital and Green Transformation menunjukkan fokus pada transformasi digital dan keberlanjutan dalam pembangunan kota pintar. 

Pameran kota pintar terbesar di Asia Pasifik ini digelar di dua kota di Taiwan sebagai representatif, yakni di Taipei pada 18-21 Maret 2025 dan Kaohsiung pada 20-22 Maret 2025. SCSE 2025 memfasilitasi kolaborasi antarkota, menghubungkan pembuat kebijakan, bisnis, dan inovator untuk mendorong keberlanjutan, integrasi AI dan tata kelola digital.

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Dewan Pembangunan Nasional, Shien Quey Kao, mengatakan Taipei dan Kaohsiung telah menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga. Dia menyebut di Taiwan, lebih dari 500 perusahaan swasta dilibatkan untuk mencari solusi ini.
 
”Lebih penting lagi solusi cerdas ini mesti memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup semua penduduk. Semoga melalui acara ini, Taiwan dapat menjadi contoh dan mempromosikan pembangunan ekonomi di kota seluruh dunia,” kata Shien saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara pembukaan. 

Pada pelaksanaan SCSE 2025 ini, penyelenggara menghadirkan 360 forum tingkat tinggi, menampilkan aplikasi AI mutakhir Taiwan dalam infrastruktur perkotaan, tanggap darurat, dan perawatan kesehatan. 

Hadir dalam kegiatan tersebut beberapa jajaran pengurus dan anggota APTIKNAS yaitu; Ir. Nazir Danuarta Sudirman, MM., MBA., Brian Sokhily Lasse, Antonius Alfons Tanujaya, Didi (A P) Nurcahya, Wey Wey Dermawan, Gracella Airen, Widarto Djasiman, Tina Veronica, Alexander Jason, Yoki Mulyadi Widjaja dan Victorina dimana pada tanggal 20-23 Mei 2025 yang akan datang jajaran pengurus dan anggota APTIKNAS akan kembali ke Taipei untuk menghadiri undangan kegiatan pameran Computex 2025. (Ar)

Share:

Glodon Luncurkan Inovasi BIM Cloud di AEC Connect Day 2025, Solusi Digital Masa Depan


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 
Glodon Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital sektor konstruksi nasional lewat AEC Connect Day 2025, yang digelar pada Jumat, 9 Mei 2025 di Jakarta. Bertemakan “A Decade Stronger”, acara ini menjadi penanda satu dekade kontribusi Glodon dalam pengembangan teknologi Building Information Modeling (BIM) di Indonesia.

Hadir ratusan profesional dari industri Architecture, Engineering, and Construction (AEC), baik dari BUMN karya seperti PT PP, WIKA, dan Hutama Karya, hingga swasta nasional seperti Sinarmas Land dan lainnya, AEC Connect Day 2025 menjadi ajang strategis untuk berbagi pengalaman, memupuk kolaborasi, dan memperkuat adopsi teknologi digital konstruksi di Tanah Air.

Teknologi BIM 5D menjadi sorotan utama dalam acara ini. Melalui kompetisi Glodon 5D BIM Competition, para finalis menunjukkan penerapan nyata software Cubicost untuk efisiensi tender, estimasi volume pekerjaan, dan proyeksi biaya konstruksi. Kompetisi ini menampilkan inovasi praktis yang berdampak langsung terhadap efisiensi, akurasi data, dan pengambilan keputusan proyek.
 
"Penggunaan Cubicost yang terintegrasi dengan teknologi cloud membuat proses perhitungan proyek jauh lebih cepat dan transparan. Cubicost terbagi dalam empat sub-produk, diantaranya, TAS untuk pekerjaan arsitektur, TRB untuk struktur beton, TME untuk sistem mekanikal dan elektrikal, dan TBQ untuk penyusunan dan pengelolaan Bill of Quantity (BOQ)," kata Bobby Williams, Customer Success Consultant Glodon Indonesia.

“Melalui AEC Connect Day, kami menghadirkan forum lintas sektor yang memacu adopsi teknologi digital dalam industri konstruksi. Solusi digital adalah masa depan sektor ini,” ujar Wataru Matsumoto, Managing Director of Glodon Asia International.

Menurut Wataru, Salah satu momen penting dalam AEC Connect Day 2025 adalah peluncuran fitur terbaru dalam ekosistem digital Glodon. Inovasi ini dirancang untuk memperkuat interoperabilitas dan akses real-time dalam pengelolaan proyek konstruksi. Fitur baru berbasis cloud ini akan membantu stakeholder proyek mengelola informasi secara lebih cepat, kolaboratif, dan transparan.

Dengan pendekatan data-driven construction, Glodon menghadirkan solusi digital yang mendorong efisiensi biaya dan waktu, sekaligus memperkecil risiko kegagalan proyek. Solusi ini menjadi semakin krusial di tengah meningkatnya kompleksitas proyek pembangunan infrastruktur dan properti di Indonesia.

"Menginjak usia ke-10, Glodon Indonesia bukan hanya sekadar penyedia teknologi, tetapi juga mitra transformasi industri AEC nasional. Dalam satu dekade terakhir, perusahaan ini berhasil membangun ekosistem digital konstruksi yang melibatkan berbagai stakeholder—dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri," ungkapnya.

Acara ini juga membuka ruang diskusi strategis antara pengguna teknologi dan pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan masa depan konstruksi yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi, akuntabilitas, dan inovasi digital menjadi tiga fondasi utama dalam setiap sesi panel dan showcase yang diselenggarakan.

Keberhasilan Glodon tidak hanya diukur dari teknologi, tetapi juga kemampuannya dalam membangun jejaring profesional AEC yang solid di Indonesia. AEC Connect Day 2025 membuktikan bahwa transformasi digital di sektor konstruksi bukanlah mimpi, melainkan keniscayaan yang bisa dicapai melalui kemitraan strategis dan ekosistem digital yang adaptif.

Dengan visi untuk terus mempercepat digitalisasi konstruksi nasional, Glodon Indonesia akan terus berinovasi dan memperluas jangkauan solusi BIM agar dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak perusahaan, termasuk pelaku konstruksi menengah dan kecil.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Kementerian PU Dorong Transformasi Digital Konstruksi Lewat BIM di AEC Connect Day 2025


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Transformasi digital di sektor konstruksi kembali ditekankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dalam AEC Connect Day 2025 yang digelar pada Jumat, 9 Mei 2025 di Jakarta. Muhammad Iksan, perwakilan Kementerian PU RI, menegaskan bahwa penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) telah menjadi fondasi utama dalam mempercepat, mempermudah, dan memastikan efisiensi proyek infrastruktur nasional.

“Selama ini, transformasi digital kita sudah berjalan. Namun, kita perlu meningkatkan lagi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tujuan akhir kita adalah proyek selesai cepat, mutu tepat, anggaran akurat, dan yang terpenting: aman,” ujar Iksan.

Menurutnya, sektor konstruksi Indonesia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari metode kerja konvensional, proses proyek yang panjang, hingga pemborosan anggaran. Untuk itu, BIM hadir sebagai solusi integratif, yang mencakup seluruh siklus proyek—dari perencanaan, pelelangan, konstruksi, hingga operasional—dalam bentuk digital.

Sejak 2018, Kementerian PU telah merintis regulasi penerapan BIM melalui Direktorat Cipta Karya, disusul bidang-bidang lain hingga tahun 2024. Ditargetkan pada 2029 seluruh proyek Kementerian PU, terutama yang bernilai di atas Rp100 miliar, wajib menggunakan BIM 3D sebagai standar minimum.

Kunci keberhasilan transformasi ini terletak pada tiga pilar utama: regulasi, teknologi digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Iksan menyebut bahwa integrasi sistem, ketersediaan software standar terbuka, dan pelatihan SDM menjadi tantangan besar yang tengah dihadapi.

“Kalau kita ingin proyek berjalan efisien dan efektif, tidak ada jalan lain selain melakukan transformasi digital menyeluruh,” tegasnya.

Studi global menunjukkan bahwa penerapan BIM bisa menghemat hingga 20-30% biaya proyek dan hanya membutuhkan investasi 0,1-2% dari nilai proyek total. Fakta ini menjadi argumen kuat untuk mempercepat adopsi BIM di Indonesia.

“Kita sudah punya regulasi, software, dan SDM. Sekarang waktunya kolaborasi. Pemerintah, konsultan, kontraktor harus bergerak bersama,” tutup Iksan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 




Share:

Sekolah Rakyat: Pertautan Astacita dan Pengusaha Mengajar APINDO


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dunia pendidikan tanah air terus menjadi fokus perhatian dan pengkajian berbagai elemen sosial. Problem keterbelakangan dan ketimpangan akses pendidikan menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot.

Mengutip data yang dirilis Worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada di urutan ke-67 dari 209 negara di dunia. 

Indonesia hanya berdampingan dengan Albania yang berada satu tingkat di atas Indonesia dengan menempati posisi di ke-66 dan satu level di atas Serbia dengan peringkat ke-68 dunia. 

Ini mencerminkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. 

Jangan jauh-jauh mencari perbandingannya, di skala regional ASEAN saja kualitas pendidikan Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia.

Mirisnya, pendidikan Indonesia berdasarkan penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) justru menempati peringkat ke-6 di ASEAN di bawah Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Itu baru soal mutu, belum soal keadilan akses. Dalam hal keterjangkauan terhadap pendidikan formal, masih banyak generasi muda Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Faktor ketidakmerataan institusi pendidikan seperti sekolah dan tenaga pengajar masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara, di saat bersamaan, pemerintah mencanangkan visi Indonesia Emas tahun 2045, yang berarti dalam dua puluh tahun akan datang Indonesia akan mencetak generasi-generasi muda penerus bangsa yang produktif dan berdaya saing global.

Visi tersebut tentu hanya akan digapai manakala kualitas dan akses pendidikan benar-benar sesuai yang diharapkan.

Artinya, mutu pendidikan kita harus ditingkatkan dan kesempatan mengenyam pendidikan bagi putra-putri terbaik bangsa tidak lagi mengalami kendala berarti.

Sedangkan, situasi hari ini di Indonesia menunjukkan fakta yang bertolak belakang dengan harapan tersebut.

Hal itulah yang mengilhami Presiden Prabowo Subianto menginisiasi Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas pemasalahan pendidikan di tanah air.

Dan, menariknya, spirit mencerdaskan anak bangsa itu telah dimulai oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui program “Pengusaha Mengajar”.

Program APINDO ini selaras, senafas dan sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan generasi emas akan datang.

*Apa dan Bagaimana dengan Sekolah Rakyat* 

Masih seputar data tentang kondisi pendidikan di Indonesia, data yang sempat dirilis UNESCO pada tahun 2000 tentang Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Indeks), yaitu komposisi dari peringkat kecapaian pendidikan, Indonesia masih menghadapi kendala besar dari segi kemerataan.

Problem ketidakmerataan pendidikan di tanah air adalah salah satu yang paling kompleks di antara negara-negara lain di dunia.

Salah satu faktor krusial yang memicu kondisi tersebut yakni masalah sosio-ekonomi. Kita ketahui bahwa kondisi ketimpangan di Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor pendidikan, melainkan juga pada sektor ekonomi.

Hampir sebagian besar masyoritas anak-anak miskin di Indonesia kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Hal ini dengan jeli dibaca oleh pemerintah, terutama di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab anak-anak tidak mampu mengakses sekolah-sekolah yang ada.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada seluruh anak negeri untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, pemerintah melalui visi Astacita, mencoba menghadirkan sebuah program baru dengan nama “Sekolah Rakyat”.

Sekolah Rakyat ini lahir sebagai bagian tidak terpisahkan dari keprihatinan Presiden Prabowo atas kondisi ketimpangan akses pendidikan yang dialami anak-anak kurang mampu.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 21 Maret 2025, Prabowo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan sebuah program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Rencananya, pemerintah akan membangun 200 sekolah berasrama per tahun dengan target seribu siswa per sekolah. 

Adapun Sekolah Rakyat ini akan dibuat berjenjang layaknya sekolah formal pada umumnya mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. 

Dalam pidatonya, Presiden menargetkan 53 sekolah pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan ke depan. Menurutnya, Kementerian Sosial telah memiliki sejumlah gedung yang bisa segera direnovasi untuk mempercepat realisasi program ini. Sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. 

Untuk mewujudkan itu, tentu pemerintah butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pengusaha dalam negeri.

Alhasil, APINDO yang selama ini lebih dulu menginisiasi Pengusaha Mengajar, tentu sangat siap untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam menyukseskan visi Sekolah Rakyat.

*APINDO Siap Bangun Bangsa*

Kolaborasi adalah kunci keberhasilan pembangunan bangsa. Prinsip ini telah menjadi spirit APINDO sejak awal berdiri hingga sekarang.

Lahirnya program Pengusaha Mengajar juga bagian dari menjaga spirit kolaboratif tersebut. Bahwa membangun bangsa adalah bagian dari tanggung jawab seluruh elemen bangsa tanpa kecuali.

Dan membangun pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa yang harus dijadikan perhatian khusus seluruh pemangku kepentingan.

Mengenal lebih dalam Pengusaha Mengajar atau juga dikenal dengan sebutan “Mentoring Program”, adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dunia usaha kepada generasi muda Indonesia. 

Program ini diharapkan mampu mencetak pengusaha (mentor) yang dapat berinteraksi langsung dengan anak muda (mentee) dalam berbagi pengalaman dan memberikan bimbingan dalam berbagai hal terkait bisnis dan karier. 

Sebagaimana tujuan utama dari program ini yakni meningkatkan pengetahuan dan keterampilan generasi muda tentang dunia usaha, membangun jiwa kewirausahaan, dan memberikan inspirasi untuk meraih kesuksesan di masa depan. 

Adapun sasaran dari program Pengusaha Mengajar ialah anak-anak muda Indonesia dengan rentang usia antara 17 hingga 25 tahun. 

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan interaksi langsung antara pengusaha (mentor) dan anak muda (mentee) melalui diskusi, berbagi pengalaman, dan bimbingan personal. 

Dalam hal keterlibatan, para pengusaha yang tertarik dengan program ini dapat mendaftarkan diri sebagai mentor untuk berbagi keahlian dan pengalaman mereka kepada generasi muda. 

Menelisik ke belakang, bahwa program ini diinisiasi oleh APINDO sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membangun generasi penerus yang tangguh dan berwawasan bisnis. 

Program ini termasuk bagian dari upaya APINDO dalam, tidak hanya, mendukung perkembangan dunia usaha dalam negeri, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui penguatan kapasitas pendidikan. 

Melihat hakikat dan tujuan dari Pengusaha Mengajar yang senafas-seirama dengan Sekolah Rakyat, maka keduanya diharapkan bisa menjadi satu inspirasi dan kolaborasi yang produktif demi membangun Indonesia yang maju dan berawasan global di masa akan datang.

Penulis: Yakub F. Ismail, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia


Share:

Indonesia Tuan Rumah World of Coffee 2025: Peluang Emas Kopi Nusantara Tampil di Panggung Dunia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Indonesia bersiap mencetak sejarah baru dalam industri kopi dunia. Untuk pertama kalinya, ajang kopi paling bergengsi di dunia, World of Coffee, akan digelar di Jakarta, tepatnya pada 15–17 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah ajang ini, sekaligus negara produsen kopi pertama yang dipilih oleh Specialty Coffee Association (SCA).

Ketua Umum Asosiasi Spesialti Kopi Indonesia (SCAI), Daryanto Witarsa, menyebut momen ini sebagai kebanggaan besar bagi Indonesia. “Biasanya World of Coffee diselenggarakan di negara konsumen seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, atau Uni Emirat Arab. Kali ini, dunia datang ke rumah kita—produsen kopi keempat terbesar di dunia,” ujarnya dalam konferensi pers di Excelso Central Park, Jakarta Barat, Jum'at (09/05/2025).

Tak hanya menjadi pameran kopi global, World of Coffee Jakarta 2025 juga menjadi panggung bagi World Brewers Cup Championship, di mana 50 penyeduh kopi dari 50 negara akan bertanding. Indonesia akan diwakili Bayu Prawiro Utama Putra, juara Indonesia Brewers Cup 2025. Ajang ini membuka kesempatan emas bagi petani kopi dan pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke untuk bertemu langsung dengan buyers dan pelaku industri kopi dunia.

Pada kesempatan yang sama, CEO Excelso, Kevin Mergonoto, menilai ajang ini sebagai tonggak penting dalam ekosistem kopi nasional. “Kami akan memperkenalkan lebih luas kopi-kopi Indonesia, baik specialty maupun kopi rakyat. Ini juga momentum membangun kolaborasi dan meningkatkan ekspor,” katanya.

Diperkirakan lebih dari 30 ribu pengunjung dan 300 peserta pameran dari berbagai negara akan hadir. Penyelenggaraan ini turut didukung Kementerian BUMN, melalui program Kopi Nusantara yang mendorong ekspor kopi Indonesia dan memperkuat kesejahteraan petani.

Senada, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan UMKM, Loto Srinaita Ginting, menekankan pentingnya momen ini untuk memberdayakan petani. “Petani bisa langsung menunjukkan hasil panen mereka ke importir dari Eropa, Amerika, Asia, bahkan Afrika. Harapannya ekspor meningkat dan harga jual petani ikut naik,” ucapnya.

Sementara itu, Dwi Sutoro dari PTPN Group menegaskan bahwa pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah merupakan hasil perjuangan panjang. “Kita melewati seleksi ketat dan mengalahkan beberapa negara. Ini adalah hasil kolaborasi SCAI, pemerintah, dan pelaku industri kopi nasional,” jelasnya.

Disisi lain, Michael Bayu Sumarijanto, Direktur Dyandra Promosindo selaku co-organizer, menyatakan komitmennya membawa World of Coffee Jakarta 2025 menjadi etalase utama kopi Nusantara. “Ini platform penting untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia punya kopi berkualitas dengan ragam rasa dan budaya yang luar biasa,” ujarnya.

World of Coffee Jakarta 2025 diharapkan tidak hanya mempromosikan kopi Indonesia, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, membuka pasar ekspor baru, serta menjadikan Indonesia pemain utama dalam industri kopi global. Dari kebun hingga cangkir, dunia akan mencicipi kekayaan rasa kopi Nusantara.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Paus Leo XIV: Pemimpin Baru Gereja Katolik dari Amerika Serikat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemilihan Paus bukan hanya peristiwa religius, tetapi juga simbol dinamika sosial dan politik global. Dengan terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo XIV, Gereja Katolik memasuki babak baru dalam sejarah panjangnya—lebih inklusif, global, dan progresif.

Paus Leo XIV dikenal sebagai sosok yang tegas namun penuh empati. Sebelum menjabat di Vatikan, ia merupakan Uskup di Chicago dan dikenal sebagai pengayom komunitas urban serta pembela hak-hak migran. Karier pastoralnya membawanya menjelajah berbagai wilayah, termasuk Peru dan Filipina, memberinya pengalaman lintas budaya yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan global Gereja Katolik.

Rekam Jejak Internasional dan Kepemimpinan Global

Terpilihnya Paus Leo XIV mencerminkan kesadaran Gereja Katolik akan perlunya kepemimpinan global yang lebih inklusif. Ia memiliki rekam jejak internasional yang panjang, mulai dari keterlibatannya di Amerika Latin hingga Asia Tenggara. Dalam berbagai kesempatan, ia mendorong dialog antaragama, toleransi, serta transformasi sosial berbasis ajaran kasih dan kemanusiaan.

Sebagai Prefek Kongregasi untuk Para Uskup sejak 2023, Leo XIV telah mendorong penunjukan uskup-uskup progresif yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan kaum marjinal. Visi ini sangat dinantikan untuk dibawa ke tingkat kepemimpinan tertinggi Gereja Katolik.

Harapan Baru Bagi Umat Katolik

Di tengah tantangan global seperti krisis iklim, konflik geopolitik, serta degradasi nilai kemanusiaan, Paus Leo XIV diharapkan mampu membawa Gereja Katolik pada peran yang lebih aktif dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian. Banyak umat Katolik—khususnya dari generasi muda—menyambut hangat terpilihnya Paus asal Amerika ini sebagai simbol perubahan dan modernisasi.

Kehadirannya juga menjadi angin segar bagi negara-negara berkembang. Dengan pengalaman pelayanan di negara-negara Selatan, Paus Leo XIV diharapkan dapat menjadikan suara-suara dari pinggiran lebih terdengar di pusat kekuasaan Vatikan.

Simbol Rekonsiliasi dan Persatuan Dunia

Sebagai pemimpin Gereja Katolik yang memiliki lebih dari 1,3 miliar umat di seluruh dunia, Paus Leo XIV menghadapi tantangan besar: bagaimana menjadikan Vatikan sebagai ruang dialog dan bukan hanya simbol otoritas rohani. Ia telah berulang kali menyuarakan pentingnya inklusivitas dalam gereja, keterbukaan terhadap isu LGBTQ+, serta perlunya tata kelola gereja yang lebih transparan dan akuntabel.

Paus Leo XIV juga dikenal dekat dengan prinsip-prinsip Ekonomi Fransiskus—konsep pembangunan berkelanjutan berbasis solidaritas yang digagas oleh pendahulunya. Ia diyakini akan melanjutkan visi ekonomi yang pro-lingkungan dan pro-kaum miskin ini ke dalam kebijakan-kebijakan pastoral yang lebih konkret.

Respon Dunia dan Antusiasme Umat

Kabar terpilihnya Paus Leo XIV disambut antusias oleh berbagai kalangan. Dari Amerika Latin hingga Afrika, dari Eropa hingga Asia, umat Katolik menyambut momen ini dengan penuh harap. Media internasional menyoroti bahwa ini pertama kalinya seorang Paus berasal dari Amerika Serikat—negara yang selama ini menjadi episentrum geopolitik dunia, namun belum pernah melahirkan pemimpin tertinggi Gereja Katolik.

Uskup-uskup dari Asia dan Afrika juga memberikan pernyataan positif, menyebut Paus Leo XIV sebagai figur yang memahami realitas global dan tantangan umat Katolik di negara berkembang. Para pemimpin lintas agama pun menyambut baik figur Paus baru yang dikenal moderat dan terbuka terhadap dialog lintas iman.

Tantangan Kepemimpinan di Era Digital dan Krisis Kepercayaan

Tak dapat dipungkiri, Paus Leo XIV mewarisi gereja yang sedang menghadapi krisis kepercayaan akibat berbagai skandal yang mencoreng institusi suci ini. Tantangan lainnya adalah disrupsi era digital, di mana informasi menyebar tanpa kendali, dan Gereja harus mampu berkomunikasi lebih cepat, jujur, dan relevan dengan umatnya.

Paus Leo XIV diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, transparan, dan membumi. Ia telah menunjukkan sinyal ke arah itu lewat pidato pertamanya di Balkon Basilika Santo Petrus yang menekankan tiga nilai utama: belas kasih, keadilan, dan keterbukaan.

Awal Baru Gereja Katolik

Pemilihan Paus Leo XIV bukan sekadar suksesi rohani, tetapi juga momentum kultural dan spiritual global. Dunia menyaksikan bahwa Gereja Katolik kini benar-benar bergerak ke arah inklusivitas dan keberagaman. Dari Chicago ke Vatikan, dari altar ke mimbar dunia—Paus Leo XIV membawa harapan baru.

Dengan membawa semangat persatuan dan keberpihakan pada yang tertindas, Paus Leo XIV diharapkan mampu menjembatani jurang antara tradisi dan modernitas, antara kekuasaan dan pelayanan, antara institusi dan nurani.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Hercules dan Politik Makelar Kekerasan: Di Mana Peran Negara


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Nama Hercules Rosario Marshall pernah menggema sebagai legenda jalanan. Namun, bagi ilmuwan sosial seperti Ian Douglas Wilson, Hercules bukan sekadar sosok kontroversial. Ia adalah simbol dari absennya negara—sebuah fenomena yang terus tumbuh dalam demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru.

Dalam buku Politik Jatah Preman, Wilson menggambarkan Hercules bukan sebagai anomali, tetapi manifestasi dari struktur kekuasaan informal yang mengisi ruang kosong yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Negara yang absen, hukum yang lemah, dan ketidakpastian keamanan sosial menciptakan ruang subur bagi makelar kekerasan.

Absennya Negara, Tumbuhnya Premanisme

Premanisme bukan sekadar cerita kriminalitas. Ia adalah sistem kekuasaan alternatif yang tumbuh ketika otoritas formal gagal melindungi rakyat. Di tempat-tempat di mana keadilan tak hadir, dan hukum tak ditegakkan, orang seperti Hercules hadir sebagai solusi alternatif, meski penuh ironi.

Kekuasaan informal, kata Wilson, adalah bentuk coercive capital atau modal koersif yang dijalankan oleh aktor-aktor non-negara untuk memperoleh pengaruh, sumber daya, dan legitimasi sosial. Ini bukan kekerasan semata, melainkan permainan rumit antara ketakutan, loyalitas, dan kekosongan hukum.

Makelar Kekerasan dalam Demokrasi Pincang

Dalam kasus Hercules, kita melihat bagaimana seorang mantan preman bisa bersalin rupa menjadi "mitra lingkungan", "relawan ormas", atau bahkan tokoh politik. Perubahan wujud ini tidak menghapus esensi kekuasaan informal yang ia bawa: kekuatan yang lahir bukan dari hukum, tetapi dari reputasi.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di lorong-lorong pasar atau jalanan. Wilson mencatat bahwa makelar kekerasan kini bahkan masuk ke ruang-ruang formal: perkantoran, pertemuan bisnis, hingga arena politik. Preman hari ini tak harus membawa senjata tajam—cukup membawa proposal, surat resmi, atau foto bersama politisi.

Studi Kasus: BYD dan “Mitra Lingkungan”

Contoh mutakhir adalah kisah perusahaan otomotif asal Tiongkok, BYD, yang didatangi oleh sekelompok orang mengaku sebagai “mitra lingkungan.” Mereka tak membawa ancaman terbuka, namun membawa bahasa samar seputar keamanan, harmoni, dan ketertiban.

Di balik kata-kata tersebut, tersimpan praktik lama: permintaan “jatah” atau kontribusi tidak resmi sebagai “biaya perlindungan.” Inilah invisible coercion—paksaan tak terlihat yang sering dibungkus dengan istilah modern.

Mengapa Premanisme Tak Pernah Mati?

Premanisme bertahan karena negara tak kunjung hadir secara menyeluruh. Ketika hukum tidak menyentuh masyarakat akar rumput, ketika keadilan hanya menjadi narasi elitis, maka kekuasaan informal menjadi alternatif.

Kekuasaan informal tumbuh dari logika kelangsungan hidup. Bagi banyak pelaku usaha kecil, pengusaha lokal, bahkan perusahaan multinasional, membayar jatah adalah cara tercepat untuk menghindari konflik. Maka preman berubah dari ancaman menjadi “mitra strategis”—sebuah pergeseran yang menunjukkan kegagalan negara dalam menata otoritasnya.

Preman: Musuh atau Mitra Negara?

Wilson menekankan bahwa dalam banyak kasus, kekuasaan informal tidak selalu menjadi lawan negara. Bahkan, tak jarang preman menjadi mitra elite untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dilakukan secara sah.

Inilah yang disebut Wilson sebagai “demokrasi bayangan”—sistem di mana aktor non-negara memiliki peran signifikan dalam penegakan hukum, keamanan, dan bahkan pengambilan keputusan politik.

Apa Solusinya?

Menumpas premanisme tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Negara harus kembali hadir—secara utuh. Hadir dengan keadilan, dengan perlindungan nyata, dengan sistem hukum yang dipercaya rakyat.

Pemerintah perlu memperkuat aparat hukum yang bersih dan transparan. Pelayanan publik harus inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat sipil harus ditingkatkan agar ruang kekuasaan informal tidak lagi menjadi pilihan rasional.

Negara Harus Hadir, Bukan Hanya Ada

Premanisme hari ini bukan sekadar warisan masa lalu, tapi penanda bahwa negara belum benar-benar hadir di ruang-ruang paling penting kehidupan warga. Hercules, dan para penerusnya, akan terus muncul selama negara membiarkan kekuasaan berserakan.

Pertanyaannya kini: apakah kita masih ingin hidup dalam sistem di mana ketakutan lebih dihargai daripada hukum? Atau saatnya negara kembali mengambil alih ruang-ruang yang telah lama ditinggalkan?

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Kejagung Sita Rp6,8 Triliun dari Duta Palma, Begini Dampaknya pada Industri Sawit


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) kembali membuat gebrakan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terbaru, penyidik Jampidsus menyita dana senilai Rp479 miliar dari kasus perkebunan sawit ilegal milik PT Duta Palma Group, Kamis (8/5/2025).

Dengan tambahan ini, total uang yang berhasil disita Kejagung dari perkara Duta Palma mencapai Rp6,8 triliun. “Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami serius menindak kasus TPPU dan memulihkan kerugian keuangan negara,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar.

Korupsi sawit ini menyeret nama pengusaha besar Surya Darmadi dan lima korporasi: PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani. Kelimanya diduga menyerobot lahan hutan negara di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, kerugian negara akibat praktik perkebunan ilegal ini mencapai Rp4,7 triliun dan 7,8 juta dolar AS. Audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat nilai kerugian tersebut.

Seluruh dana hasil sitaan langsung disimpan dalam rekening penitipan (RPN) di bank persepsi. “Tidak ada uang yang dibawa pulang atau disimpan secara pribadi. Semua langsung masuk rekening resmi,” tegas Harli.

Kasus ini mengundang perhatian luas karena melibatkan praktik sistematis pencucian uang, penggelapan pajak, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Surya Darmadi sebagai pemilik Duta Palma, disebut mengendalikan seluruh aliran dana dan aset ilegal tersebut.

Tak hanya menjadi peringatan bagi pelaku usaha, kasus Duta Palma ini menjadi momentum penting dalam reformasi tata kelola industri sawit Indonesia. Penyitaan Rp6,8 triliun bukan hanya angka, tapi bentuk nyata pemulihan kerugian dan efek jera.

Pemerintah pun didesak untuk memperkuat pengawasan di sektor perkebunan serta mempercepat digitalisasi perizinan lahan. “Kasus ini harus menjadi pelajaran agar tidak ada lagi korporasi menyalahgunakan izin,” kata pakar hukum agraria.

Publik berharap proses hukum Duta Palma berjalan transparan, akuntabel, dan memberi dampak jangka panjang terhadap tata kelola perkebunan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

Di Munas VII APEKSI, Wamendagri Bima Arya Atensi Pemda Tingkatkan Realisasi APBD


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, peningkatan realisasi ini akan memperbesar peredaran uang di masyarakat, sehingga perekonomian daerah semakin berkembang.

“Semangat, ikhtiar untuk mendorong beredarnya uang di daerah, agar kita bisa mendorong perkembangan ekonomi,” jelasnya dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (8/5/2025).

Bima menjelaskan, saat ini rata-rata realisasi pendapatan di daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja masih di bawah 17 persen dari target. Karena itu, ia meminta kepala daerah untuk lebih meningkatkan realisasi APBD. "Dorong terus realisasi pendapatan dan belanja daerah," imbaunya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan agar Pemda, termasuk pemerintah kota, memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Langkah ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kita kuatkan untuk bisa kita melompat ke atas lagi. Kapasitas fiskal daerah adalah tantangan utama kita," ujarnya.

Menurutnya, salah satu upaya menjaga ruang fiskal adalah dengan melakukan efisiensi anggaran. Sebab, langkah ini menekankan pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dengan mengutamakan program-program strategis.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi peran Pemda dalam mengendalikan laju inflasi. Setiap minggu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan seluruh Pemda. Berkat upaya ini, inflasi Indonesia mampu terkendali. “Mari kita pertahankan, jangan pernah [inflasi] di atas 3,5 persen,” ujarnya.

Ia juga mempersilakan Pemda untuk menyampaikan kondisi di daerahnya saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. Bima mengimbau agar Pemda dapat memanfaatkan forum tersebut dengan baik. "Ketika Rakor Inflasi, jangan sungkan-sungkan japri (menghubungi melalui pesan pribadi), kalau ada saya di situ, silakan japri apabila ada yang ingin disampaikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Munas VII APEKSI tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jatim, serta pejabat terkait lainnya. (Ar)


Share:

Ritel Asing Gulung Tikar, GS Supermarket dan LuLu Hypermarket Tutup Semua Gerai di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Industri ritel modern di Indonesia kembali menghadapi tantangan besar. Setelah sebelumnya beberapa pusat perbelanjaan tutup, kini giliran dua raksasa ritel asing, GS Supermarket asal Korea Selatan dan LuLu Hypermarket asal Timur Tengah, resmi menghentikan operasionalnya di Tanah Air.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa GS Supermarket akan menutup seluruh gerainya di Indonesia pada akhir Mei 2025. Gerai-gerai yang terdampak tersebar di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Salah satu karyawan GS Supermarket cabang Mampang, Jakarta Selatan, mengonfirmasi hal tersebut. “Iya sudah mau tutup semua akhir bulan ini,” ujar Mawar (bukan nama sebenarnya), Senin (5/5).

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyatakan bahwa penutupan ini disebabkan oleh proses akuisisi oleh pihak lain. “GS Supermarket ditutup karena telah di-take over supermarket lain,” jelasnya.

Tidak hanya GS, sebelumnya LuLu Hypermarket juga mengakhiri kiprahnya di Indonesia. Gerai pertama LuLu Hypermarket di Cakung yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2016, kini menjadi satu-satunya cabang yang tersisa, setelah kabar tutupnya cabang di Bekasi dan Tangerang.

Dalam kunjungan ke cabang Cakung, salah satu pegawai menyebutkan bahwa mereka tengah menerima barang dari cabang lain yang akan ditutup terlebih dahulu. “Karena kabarnya kedua tempat itu yang akan lebih dulu tutup,” ujarnya. Meski sepi pengunjung, LuLu Cakung tetap buka hingga akhir April lalu.

LuLu Group sebelumnya berkomitmen untuk menanamkan investasi sebesar 500 juta dolar AS dan menyerap 5.000 tenaga kerja Indonesia dalam tiga tahun. Sayangnya, persaingan pasar ritel lokal dan perubahan perilaku konsumen tampaknya menjadi hambatan bagi keberlanjutan ekspansi mereka.

Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa industri ritel modern di Indonesia tengah bertransformasi. Meningkatnya tren belanja online, efisiensi biaya operasional, dan kemampuan beradaptasi terhadap preferensi konsumen lokal menjadi kunci utama bertahan di tengah persaingan.

Pakar ekonomi menyarankan agar pelaku usaha ritel, baik lokal maupun asing, harus mengadopsi pendekatan digital, memperkuat distribusi, dan memahami pola konsumsi masyarakat Indonesia yang makin dinamis.

Dengan tutupnya GS Supermarket dan LuLu Hypermarket, para pelaku ritel lokal diharapkan dapat mengambil momentum untuk tumbuh dan mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan dua pemain besar tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Bareskrim Sita Aset Rp530 M dari TPPU Judi Online, Dua Pelaku Diciduk


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil kejahatan judi online. Dua tersangka, OHW dan H, ditangkap karena diduga kuat menyamarkan dana hasil judi melalui skema perusahaan cangkang berbasis teknologi informasi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., menyebutkan bahwa para tersangka menjalankan peran strategis sebagai Komisaris dan Direktur PT A2Z Solusindo Teknologi. “Mereka mendirikan perusahaan cangkang untuk menerima dan mentransfer dana hasil judi online melalui rekening nominee,” jelas Wahyu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/5). 

Dari pengungkapan tersebut, kepolisian menyita aset senilai Rp530 miliar. Rinciannya mencakup 4.656 rekening dari 22 bank senilai Rp250,5 miliar, obligasi negara sebesar Rp276,5 miliar, serta empat kendaraan mewah, termasuk satu Mercedes-Benz dan tiga mobil BYD.

Penyidik juga membekukan 197 rekening dari delapan bank tambahan untuk mencegah aliran dana mencurigakan. Modus operandi para pelaku termasuk penggunaan payment gateway, QRIS, dan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai alat layering guna menyamarkan asal-usul uang.

“Uang hasil judi disalurkan ke rekening atas nama pihak lain, kemudian dikirim ke pihak terafiliasi melalui perusahaan teknologi untuk membeli obligasi dan aset pribadi,” ungkap Wahyu.

Tersangka dijerat Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Kasus ini menegaskan bahwa Polri serius memberantas TPPU dan kejahatan digital yang memanfaatkan celah teknologi keuangan. Penggunaan rekening nominee, perusahaan cangkang, dan kripto menjadi tren baru dalam skema pencucian uang.

Masyarakat diminta waspada terhadap penawaran investasi ilegal dan platform judi online yang makin canggih dalam menyembunyikan transaksi. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan digital.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dikdasmen Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym H Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini