SMP Muhammadiyah 48 Medan Gelar Pelepasan dan Perpisahan Siswa Tahun 2026 Di Central Park Zoo

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Muhammadiyah 48 Medan Melaksanakan Kegiatan Pelepasan dan Perpisahan Siswa-Siswi Tahun Ajaran 2025 - 2026 Di Hall Central Park Zoo, Selasa (12/5). Kegiatan ini Dihadiri Oleh PCM Medan Denai , Majelis Dikdasmen & PNF Medan Denai, Seluruh Guru, Pegawai, Siswa dan Para Wali Murid.

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai, Harun Al Rasyid, S.Pd.I dalam Sambutannya mengatakan Atas nama PCM Medan Denai kami mengucapkan selamat atas kelulusan anak-anakku. Tiga tahun lamanya, ananda telah ditempa tidak hanya secara intelektual, tetapi juga dibentuk karakter dan adabnya sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. SMP Muhammadiyah bukan sekadar tempat menuntut ilmu umum, melainkan lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan, Ucapnya.

Lebih Lanjut Harun yang Juga Merupakan Alumni SMP Muhammadiyah 48 Medan ini Menambahkan, Pelepasan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang. Ingatlah, di mana pun kalian melanjutkan pendidikan, jadilah kader persyarikatan yang fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan). Jaga shalat lima waktu, jaga akhlakul karimah, dan jadilah pribadi yang membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

Kalian adalah generasi yang dituntut tidak hanya unggul, tetapi juga berintegritas. Jadilah pemimpin masa depan yang berwawasan luas namun tetap memegang teguh akidah Islam Tegas Harun mengakhiri sambutannya.

Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 48 Medan, Suryani Nazmi, S.Si. Gr. Menyampaikan Nasehat kepada Para Siswa "Jagalah selalu shalat dan jadikanlah Al-Qur'an serta Sunnah sebagai pedoman hidup. Jangan pernah lelah menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi, serta teruslah berprestasi dan membawa nama baik persyarikatan Muhammadiyah di mana pun kalian berada" ungkapnya.

Kami selaku pihak sekolah memohon maaf jika selama mendidik terdapat kekurangan atau kekhilafan. Yakinlah, setiap didikan kami bertujuan untuk kebaikan masa depan kalian. 

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami melepas siswa-siswi kelas IX. Selamat berjuang di tingkat selanjutnya, semoga sukses selalu menyertai langkah kalian. Ujarnya.

Read More

Transformasi TLKM 30 Dorong Laba Telkom Tetap Stabil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menutup tahun buku 2025 dengan laba bersih Rp17,8 triliun di tengah tekanan industri telekomunikasi dan perlambatan ekonomi. Perseroan membukukan pendapatan konsolidasi Rp146,7 triliun dengan EBITDA Rp72,2 triliun sepanjang 2025.

Kinerja itu muncul bersamaan dengan percepatan strategi transformasi TLKM 30 yang mulai dijalankan lebih agresif sejak tahun lalu. Pasar merespons positif langkah tersebut. Total Shareholder Return (TSR) Telkom tercatat mencapai 35,7 persen sepanjang 2025.

Di kalangan investor pasar modal, saham Telkom memang sempat dipandang bergerak “aman tapi lambat”. Namun situasinya berubah sejak perusahaan mulai fokus merapikan portofolio bisnis dan memperjelas arah transformasi digital. Seorang analis telekomunikasi bahkan menyebut pasar mulai melihat Telkom lebih disiplin dalam mengelola aset dan belanja modal.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, mengatakan strategi TLKM 30 menjadi fondasi utama transformasi perusahaan.

“Lewat strategi TLKM 30, Telkom memantapkan arah transformasi yang lebih terstruktur untuk mengakselerasi terwujudnya visi sebagai penggerak ekosistem digital nasional yang berdaya saing global,” ujar Dian.

Restrukturisasi Bisnis Mulai Diarahkan Lebih Fokus

Melalui TLKM 30, Telkom menjalankan empat pilar transformasi, mulai dari penguatan tata kelola, perampingan bisnis noninti, optimalisasi aset, hingga perubahan model holding menjadi strategic holding.

Langkah streamlining mulai terlihat lewat proses divestasi AdMedika dan TelkoMedika yang ditargetkan rampung pada paruh pertama 2026. Telkom juga mulai merampingkan sejumlah entitas yang dinilai tidak lagi selaras dengan bisnis utama telekomunikasi digital.

Di sisi lain, perusahaan melakukan pemisahan sebagian aset Wholesale Fiber Connectivity ke InfraNexia. Langkah itu ditandai lewat penandatanganan Conditional Spin-off Agreement pada Desember 2025.

Telkom juga mengubah pendekatan bisnis dari operating holding menjadi strategic holding. Nantinya, operasional usaha akan difokuskan ke empat segmen utama, yakni B2C, B2B Infrastructure, B2B ICT, dan International.

Bisnis Data Dan Infrastruktur Masih Jadi Penopang

Segmen B2C melalui Telkomsel masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar dengan capaian Rp109,2 triliun. Trafik data tumbuh 15 persen secara tahunan seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital masyarakat.

Sementara itu, bisnis infrastruktur digital ikut menopang pertumbuhan. TelkomGroup kini memiliki backbone serat optik lebih dari 210 ribu kilometer, jaringan data center, hingga konektivitas satelit untuk wilayah blank spot.

Anak usaha menara telekomunikasi Mitratel membukukan pendapatan Rp9,5 triliun dengan EBITDA margin mencapai 82,2 persen. Adapun bisnis data center dikelola melalui NeutraDC yang mengoperasikan fasilitas hyperscale di Cikarang dan Singapura.

Telkom mengalokasikan belanja modal Rp27,5 triliun sepanjang 2025. Mayoritas dana digunakan untuk memperkuat infrastruktur digital dan memperluas konektivitas nasional.

“Di tahun 2026, Telkom berada pada fase penting dalam mengakselerasi dan melanjutkan eksekusi transformasi,” kata Dian.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

LaNyalla Kritik Raperda Olahraga Jatim, Peran KONI Terancam

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengkritik draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan yang sedang disusun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menilai sejumlah pasal dalam rancangan itu berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Kritik itu disampaikan LaNyalla menjelang pembacaan raperda oleh gubernur di DPRD Jawa Timur pekan depan. Menurut dia, ada sejumlah poin yang justru bisa mempersempit kewenangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di tingkat provinsi.

“Tidak boleh ada pasal yang bertentangan dengan undang-undang yang nantinya melemahkan atau bahkan mereduksi tugas dan wewenang komite olahraga nasional provinsi,” ujar LaNyalla, Selasa (12/5).

Sebagai mantan Wakil Ketua KONI Jawa Timur periode 2010–2019, LaNyalla mengaku memahami pola pembinaan olahraga daerah dari dekat. Ia mengatakan, konflik kewenangan dalam dunia olahraga biasanya muncul bukan saat pertandingan berlangsung, melainkan ketika anggaran, pembinaan, dan pengambilan keputusan mulai tumpang tindih.

Pasal Raperda Dinilai Pangkas Fungsi KONI

LaNyalla menyoroti perbedaan mencolok antara draf raperda baru dengan aturan sebelumnya. Ia menilai tugas KONI dalam rancangan terbaru tampak dipersempit dan berisiko hanya menjadi pelaksana teknis di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur.

Padahal, menurut dia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sudah mengatur secara jelas posisi KONI sebagai lembaga pembinaan olahraga prestasi di daerah.

“Jika KONI pusat memiliki tugas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat nasional dan daerah, maka secara mutatis mutandis KONI provinsi juga memiliki tugas serupa dalam lingkup wilayahnya,” kata Ketua PB Muaythai Indonesia itu.

Sorotan lain tertuju pada Pasal 39 ayat 2 draf raperda. Dalam pasal tersebut, pembinaan olahraga prestasi disebut dilakukan pemerintah provinsi bersama induk organisasi cabang olahraga, tanpa mencantumkan peran KONI.

Padahal, Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Keolahragaan menegaskan pengelolaan olahraga provinsi dilakukan pemerintah daerah dengan dibantu komite olahraga nasional di daerah.

Kekhawatiran Ganggu Pembinaan Atlet

Di sisi lain, Dispora Jawa Timur tengah mematangkan raperda baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang dianggap sudah tidak relevan. Pemerintah daerah menargetkan aturan baru dapat memperkuat pembinaan atlet usia dini hingga legalitas lembaga olahraga.

Namun sejumlah kalangan khawatir ketidaksinkronan aturan justru memicu konflik kewenangan baru. Beberapa pengurus cabang olahraga di Jawa Timur bahkan mulai mempertanyakan arah pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional mendatang.

LaNyalla meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memperbaiki substansi raperda agar selaras dengan Undang-Undang Keolahragaan dan tidak memunculkan polemik berkepanjangan di dunia olahraga daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dony Oskaria Soroti Kepastian Hukum Transformasi BUMN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memimpin Focus Group Discussion (FGD) terkait penataan BUMN dan anak usaha BUMN di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN untuk menyamakan perspektif soal kepastian hukum serta mitigasi risiko transformasi korporasi.

FGD bertajuk “Perspektif Hukum atas Strategic Alignment Program Penataan BUMN & Anak Usaha BUMN: Kepastian Hukum, Tata Kelola, dan Mitigasi Risiko” itu turut menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Dalam beberapa tahun terakhir, isu restrukturisasi BUMN memang kerap memunculkan perdebatan. Di sejumlah perusahaan pelat merah, proses konsolidasi bisnis sering tersendat karena tarik-menarik kepentingan dan persoalan regulasi. Situasi itu membuat pemerintah mulai menaruh perhatian lebih besar pada aspek kepastian hukum.

Dony Oskaria mengatakan transformasi BUMN tak cukup hanya mengejar pertumbuhan bisnis. Menurut dia, proses penataan juga harus berjalan transparan dan memiliki landasan hukum yang jelas.

“Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” ujar Dony dalam forum tersebut.

Tata Kelola Jadi Sorotan Utama

FGD itu menjadi ruang koordinasi lintas institusi untuk membangun pola pengawasan yang lebih terukur dalam penataan BUMN dan anak usaha BUMN. Pemerintah ingin setiap kebijakan strategis memiliki perlindungan hukum yang kuat sekaligus tetap menjaga prinsip good corporate governance.

Di kalangan pelaku usaha negara, kekhawatiran terhadap risiko hukum memang masih terasa. Seorang pejabat BUMN yang pernah ditemui Tempo beberapa waktu lalu bahkan mengaku banyak direksi kini lebih berhati-hati mengambil keputusan bisnis besar karena khawatir terseret persoalan hukum di kemudian hari.

Karena itu, sinkronisasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN dinilai penting agar proses transformasi tidak berjalan setengah hati. Pemerintah berharap penataan perusahaan negara dapat berlangsung lebih profesional, prudent, dan berorientasi jangka panjang.

Transformasi BUMN Diarahkan Lebih Kompetitif

BP BUMN bersama Danantara Indonesia menyatakan akan terus memperkuat kolaborasi lintas kelembagaan untuk mendukung daya saing BUMN di tengah tekanan ekonomi global. Penataan korporasi dinilai menjadi langkah penting agar perusahaan pelat merah lebih adaptif menghadapi perubahan bisnis.

Selain memperkuat struktur usaha, pemerintah juga ingin memastikan transformasi BUMN memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

  

Read More

Glodon Indonesia Dorong AI 5D BIM, Proyek Konstruksi Diburu Efisiensi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Transformasi digital mulai bergerak serius di industri konstruksi nasional. Glodon Indonesia memperkenalkan integrasi Artificial Intelligence (AI) dan 5D Building Information Modeling (BIM) dalam forum AEC Connect Day 2026 di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Di tengah proyek infrastruktur yang makin kompleks dan biaya pembangunan yang terus naik, teknologi konstruksi digital kini tidak lagi dianggap sekadar pelengkap seminar. Industri mulai membutuhkannya untuk menekan kesalahan hitung, mempercepat pekerjaan, dan menjaga efisiensi proyek.

Beberapa tahun lalu, seorang quantity surveyor di proyek gedung bertingkat Jakarta harus begadang dua malam hanya untuk menghitung ulang revisi tulangan. Perubahan kecil pada gambar struktur membuat volume pekerjaan berubah total. Ketika data proyek tersebar di banyak file berbeda, risiko salah hitung membesar.

Situasi itu masih sering terjadi di lapangan. Karena itu, pembahasan AI, BIM, dan Common Data Environment dalam forum tersebut terasa lebih dekat dengan kebutuhan industri dibanding jargon teknologi semata.

AI dan 5D BIM Masuk ke Proses Perhitungan Proyek

Vice Country Director Glodon Indonesia, Florentia Edrea, mengatakan AEC Connect Day 2026 menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri konstruksi.

“Sebagai salah satu acara penting di industri AEC di Indonesia, kegiatan ini akan mempertemukan para pemimpin industri dari sektor publik dan swasta untuk mengeksplorasi bagaimana inovasi digital membentuk masa depan konstruksi,” ujar Florentia.

Dalam agenda itu, Glodon Indonesia juga meluncurkan QuantifAI, platform 2-in-1 QTO Global Version yang menggabungkan AI dan 5D BIM untuk mendukung pengelolaan biaya proyek.

Teknologi tersebut memungkinkan gambar AutoCAD dibaca otomatis oleh sistem AI. Data tulangan kemudian langsung dihitung hingga menghasilkan quantity take-off, bar bending schedule, sampai pola potong material dengan limbah paling minimal.

Florentia mengatakan efisiensi waktu menjadi salah satu keunggulan utama. Berdasarkan pengalaman pengguna sejak tahun lalu, proses perhitungan dapat berlangsung lima hingga tujuh kali lebih cepat dibanding metode konvensional.

“Kalau dibandingkan manual, pastinya jauh lebih cepat lagi,” katanya.

Industri Konstruksi Mulai Mengejar Akurasi Data

Di lapangan, persoalan konstruksi kerap muncul dari revisi desain mendadak, perubahan volume material, hingga pembengkakan biaya yang terlambat terdeteksi.

Seorang konsultan proyek yang hadir dalam forum itu mengaku pernah menghadapi keterlambatan pembangunan hanya karena perubahan volume pekerjaan tidak langsung tercatat dalam sistem proyek.

Glodon Indonesia menilai integrasi AI dan BIM bisa menjadi solusi untuk memperbaiki pengawasan biaya secara real time sekaligus meningkatkan akurasi pekerjaan.

Selain meluncurkan QuantifAI, perusahaan juga menggandeng Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dalam Indonesia National 5D BIM Competition 2026.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat standar quantity surveying berbasis BIM, meningkatkan transparansi biaya proyek, dan memperbaiki tata kelola konstruksi nasional yang selama ini masih menghadapi persoalan efisiensi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Glodon dan PUPR Percepat AI 5D BIM Konstruksi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Glodon Indonesia bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia mempercepat transformasi digital sektor konstruksi melalui penerapan Artificial Intelligence (AI), 5D BIM, dan Common Data Environment (CDE) dalam ajang Glodon Indonesia AEC Days 2026 di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Forum itu bukan sekadar peluncuran teknologi baru. Pemerintah dan pelaku industri mulai mengakui digitalisasi konstruksi sebagai kebutuhan mendesak di tengah proyek infrastruktur yang makin kompleks, mahal, dan melibatkan ribuan data lintas sektor.

Head of Data and Information Division Ministry of Public Works Indonesia, Komang Sri Hartini, mengatakan percepatan transformasi digital mulai terasa sejak pandemi Covid-19 dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Digitalisasi infrastruktur bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kami harus membangun manajemen data yang efisien, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Komang Sri Hartini.

Menurut dia, proyek IKN menjadi titik balik pengelolaan data konstruksi nasional. Dari sana, pemerintah mulai membangun standarisasi data digital dan pola kolaborasi lintas sektor berbasis BIM.

Tantangan Digitalisasi Konstruksi Indonesia

Komang mengakui transformasi digital tak berjalan mulus. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan sekitar 75 ribu data infrastruktur yang harus dipantau secara bersamaan.

Di lapangan, persoalan sering muncul karena data proyek tersebar di banyak sistem. Seorang pengawas proyek yang hadir dalam forum itu bahkan bercerita pernah mengejar revisi gambar konstruksi lewat grup percakapan hingga tengah malam karena dokumen tidak terintegrasi.

Masalah semacam itu membuat implementasi BIM, CDE, dan AI menjadi semakin penting. Lewat sistem terpusat, pemerintah dapat memantau progres proyek, membaca potensi risiko, hingga mengevaluasi kinerja konstruksi secara real time.

“Semua pemangku kepentingan bekerja dalam basis data yang sama. Itu membuat pengambilan keputusan jauh lebih cepat,” kata Komang.

Glodon Luncurkan QuantifAI dan Kompetisi AI 5D BIM

Vice Country Director Glodon Indonesia, Florentia Edrea, mengatakan perusahaan kini mengembangkan teknologi 5D BIM berbasis AI melalui produk terbaru bernama Glodon QuantifAI, solusi digital terbaru dalam bentuk 2-in-1.

Teknologi itu diklaim mampu membaca berbagai format gambar konstruksi di Indonesia dan membantu penghitungan volume material lebih akurat. Sistem tersebut juga terhubung dengan kontrol penggunaan material di lapangan.

“Tujuan utamanya membuat proyek lebih efisien, lebih menguntungkan, dan mengurangi kesalahan pekerjaan,” ujar Florentia.

Dalam acara itu, Glodon dan Kementerian Pekerjaan Umum juga meluncurkan AI 5D BIM Master Challenge 2026 dengan target 1.500 peserta dari kalangan mahasiswa, quantity surveyor, hingga profesional konstruksi.

Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Republik Indonesia, Kimron Manik, mengatakan tenaga kerja konstruksi Indonesia tak bisa lagi menghindari perubahan teknologi.

“Suka atau tidak suka, pelaku konstruksi Indonesia dipaksa mengikuti perkembangan teknologi digital,” ujar Kimron.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Gejolak Timur Tengah Picu Kenaikan Biaya Umrah di Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kenaikan harga tiket pesawat akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah mulai menekan biaya perjalanan ibadah umrah di Indonesia. Di Provinsi Riau, harga paket umrah musim 1448 Hijriah diperkirakan melonjak hingga Rp5-6 juta per jamaah.

Lonjakan itu dipicu kenaikan harga avtur serta melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mendekati Rp17.500 per dolar AS. Dampaknya merembet ke hampir seluruh komponen perjalanan umrah, mulai tiket pesawat hingga hotel di Arab Saudi.

Situasi tersebut membuat puluhan pemilik travel umrah di Pekanbaru berkumpul pada Senin, 11 Mei 2026. Mereka mencoba mencari jalan keluar di tengah kenaikan tarif maskapai yang dinilai mulai memberatkan jamaah.

Travel Umrah di Riau Mulai Tertekan

Pertemuan para pelaku usaha travel itu turut dihadiri owner Riau Wisata Hati, HM Dawood, yang juga dikenal sebagai wholesaler tiket Batik Air.

Dalam forum tertutup tersebut, mayoritas travel mengaku mulai kesulitan menjaga harga paket tetap stabil. Sebagian bahkan harus menghitung ulang biaya keberangkatan jamaah yang sudah lama mendaftar.

“Kami memahami situasi geopolitik di Timur Tengah memang berdampak pada kenaikan bahan bakar pesawat. Namun kenaikan harga tiket yang dirilis maskapai sangat memberatkan travel maupun jamaah,” ujar salah seorang pemilik travel di Pekanbaru, Senin, 11 Mei 2026.

Di sejumlah kantor travel, suasana mulai berubah. Biasanya calon jamaah sibuk membahas jadwal manasik atau pilihan hotel dekat Masjidil Haram. Kini, pertanyaan paling sering muncul justru soal tambahan biaya keberangkatan.

Rupiah Melemah, Biaya Operasional Ikut Naik

Tidak hanya tiket pesawat, pelemahan rupiah ikut menambah tekanan pada biaya hotel, transportasi darat, dan konsumsi jamaah selama berada di Tanah Suci.

Muhammad Dawood mengatakan pihaknya memahami keresahan travel umrah di Riau dan akan mencoba menyampaikan aspirasi tersebut kepada maskapai.

“Saya akan mencoba mengomunikasikan aspirasi rekan-rekan travel kepada pihak maskapai,” kata Dawood.

Meski keberatan dengan kenaikan tarif, sebagian besar travel memilih tetap memberangkatkan jamaah sesuai jadwal. Mereka menilai penundaan keberangkatan justru berisiko memicu kenaikan biaya lebih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Para pelaku usaha juga meminta jamaah memahami kondisi global yang sedang terjadi. Sebab, kenaikan biaya umrah saat ini dinilai bukan semata persoalan internal maskapai atau travel, melainkan efek berantai konflik geopolitik dan tekanan ekonomi global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MIRA Catat Rugi Rp9,1 Miliar di Tengah Tekanan Transportasi

Duta Nusantara Merdeka   Jakarta 

PT Mitra International Resources Tbk (MIRA) mencatat penurunan pendapatan sepanjang 2025 di tengah tekanan bisnis transportasi darat dan angkutan barang. Dalam Paparan Publik di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2026, perusahaan membukukan pendapatan bersih Rp63.279 juta atau turun 4,2 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp66.023 juta.

Direktur MIRA, Darminto, mengatakan penurunan pendapatan belum sepenuhnya menekan operasional perusahaan. Perseroan masih mampu memperbaiki laba bruto secara signifikan menjadi Rp7.361 juta, dari sebelumnya hanya Rp128 juta pada 2024. Namun, rugi tahun berjalan justru meningkat menjadi Rp9.178 juta.

Tekanan Bisnis Transportasi Masih Terasa

Di sektor transportasi darat, kondisi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Pelaku industri kerap menghadapi biaya operasional yang bergerak cepat, mulai dari harga suku cadang hingga beban logistik yang terus naik. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan angkutan juga dipaksa lebih disiplin mengatur arus kas.

MIRA mencatat EBITDA turun menjadi Rp5.149 juta dibandingkan Rp6.096 juta pada tahun sebelumnya. Meski demikian, rugi usaha membaik dari Rp4.644 juta menjadi Rp4.131 juta.

“Perseroan tetap optimis akan keberlangsungan industri transportasi darat mengingat pertumbuhan perekonomian sangat membutuhkan peran transportasi angkutan barang,” ujarnya.

Di sisi neraca, total aset perusahaan mencapai Rp233.564 juta. Nilai tersebut terdiri dari aset lancar Rp35.068 juta dan aset tidak lancar Rp198.496 juta. Adapun total liabilitas tercatat Rp88.227 juta dengan ekuitas sebesar Rp145.337 juta.

Infrastruktur Jadi Andalan Pertumbuhan

Manajemen MIRA menilai peluang industri transportasi truk masih terbuka lebar, terutama untuk distribusi material konstruksi dan semen. Pemerintah yang masih mendorong pembangunan infrastruktur dinilai menjadi ruang tumbuh baru bagi bisnis angkutan barang.

Perseroan juga mulai menata ulang jalur distribusi agar lebih efisien. Strategi itu ditempuh lewat peningkatan utilisasi armada, pembukaan rute baru, hingga pengendalian biaya administrasi dan operasional.

Rasio laba bruto terhadap pendapatan bersih ikut melonjak menjadi 11,63 persen dari sebelumnya 0,19 persen. Namun current ratio perusahaan masih berada di level 0,68, mencerminkan tekanan likuiditas jangka pendek yang belum sepenuhnya pulih.

Bagi industri transportasi, efisiensi kini bukan lagi sekadar pilihan tambahan. Banyak operator truk mulai sadar, keuntungan kecil tetap bisa bertahan jika biaya berhasil ditekan secara ketat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menkeu Purbaya Kejar Harta WNI di Luar Negeri hingga Akhir Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi tenggat hingga enam bulan bagi warga negara Indonesia yang masih menyimpan hartanya di luar negeri untuk segera membawa dana tersebut ke Indonesia dan melaporkan kewajiban pajaknya. Kebijakan itu disampaikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026.

Purbaya menegaskan langkah tersebut bukan bagian dari program pengampunan pajak atau tax amnesty baru. Pemerintah, kata dia, hanya memberi ruang transisi agar wajib pajak mematuhi prosedur perpajakan secara normal hingga akhir tahun.

“Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, enggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu sampai akhir tahun,” ujar Purbaya.

Pemerintah Perketat Pengawasan Harta di Luar Negeri

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap kepatuhan pajak dan perluasan basis penerimaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pajak memang semakin agresif memanfaatkan pertukaran data keuangan lintas negara.

Di kalangan pelaku usaha, isu pemeriksaan pajak sering memunculkan kecemasan lama. Seorang konsultan pajak di kawasan Sudirman bahkan mengaku telepon kantornya ramai sejak pagi hanya untuk memastikan tidak ada “tax amnesty jilid baru”.

Namun Purbaya buru-buru meluruskan persepsi tersebut. Ia memastikan peserta Program Pengungkapan Sukarela atau PPS yang telah melaporkan asetnya tidak akan diperiksa ulang secara menyeluruh.

“Yang sudah tax amnesty enggak akan digali-gali lagi,” kata dia.

Menurut Purbaya, pemerintah hanya akan menelusuri wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya secara benar, terutama terkait komitmen repatriasi dana atau pemulangan aset dari luar negeri ke Indonesia.

Peserta Tax Amnesty Diminta Tak Panik

Purbaya juga meminta pengusaha tidak panik menghadapi kebijakan itu. Ia menegaskan Kementerian Keuangan tidak sedang memburu seluruh peserta tax amnesty untuk diaudit kembali.

“Kalau untuk saya sih begitu tax amnesty sudah selesai, yang dikejar adalah yang belum mengungkapkan dengan sesungguhnya,” ujarnya.

Ia menambahkan strategi pemerintah saat ini lebih diarahkan pada perluasan basis pajak ketimbang sekadar mengejar wajib pajak lama. Pendekatan itu, menurut dia, penting agar penerimaan negara tumbuh lebih sehat.

“Kita akan perluas tax base, bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Jadi, kita tidak akan berburu di kebun binatang,” kata Purbaya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hari Pendidikan Nasional, KPK Dorong Pelajar Bikin Film Antikorupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

ACFFEST bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perpustakaan Nasional RI menggelar pemutaran film serta diskusi antikorupsi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026 di Gedung Perpusnas, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026. Kegiatan itu menyasar pelajar sebagai target utama kampanye integritas dan pendidikan karakter antikorupsi.

Tiga film yang diputar dalam kegiatan tersebut yakni “Sandal Bupati”, “Tumbuhlah!”, dan “Ada yang Salah dengan Cinta”. Selain pemutaran film, acara juga diisi diskusi bersama pejabat KPK, Pemprov DKI Jakarta, serta pengelola Perpustakaan Nasional RI.

Perpusnas Dorong Literasi dan Pendidikan Sepanjang Hayat

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Dra. Adriati, menyebut Perpusnas merupakan “rumah ilmu pengetahuan” yang terbuka bagi seluruh masyarakat.

“Ini adalah rumah kita semua. Silakan bapak dan ibu, adik-adik untuk berkegiatan apa saja di sini,” ujar Adriati.

Ia menjelaskan, Perpusnas memiliki lebih dari 2,5 juta judul koleksi dengan hampir 9,8 juta eksemplar. Koleksi tersebut meliputi buku, surat kabar, majalah, film, musik, hingga arsip digital seperti iPusnas dan Khastara.

Di tengah derasnya konsumsi konten digital singkat, suasana Perpusnas justru menghadirkan pengalaman berbeda. Pengunjung masih bisa melihat pelajar duduk berjam-jam membaca atau sekadar berburu sudut tenang di antara rak-rak buku tinggi.

Adriati juga mengingatkan pentingnya menjaga koleksi buku. “Kalau buku hilang, tidak ada penggantinya,” katanya.

KPK Soroti Regenerasi Koruptor Muda

Inspektur DKI Jakarta Danis Sukma mengatakan pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini karena praktik korupsi dapat menghancurkan negara meski memiliki sumber daya melimpah.

Menurut dia, film menjadi media efektif membangun kesadaran integritas karena mampu mempengaruhi cara pandang generasi muda.

“Film akan mengubah mindset bahwa korupsi akan menghancurkan suatu bangsa,” ujar Danis.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana menyoroti munculnya fenomena koruptor usia muda. Ia menyebut penindakan hukum saja tidak cukup menghentikan praktik korupsi.

“Sekarang koruptor termuda usianya 22 tahun. Artinya regenerasi koruptor berjalan,” kata Wawan.

Karena itu, KPK memperkuat jalur pendidikan melalui kampanye nilai integritas “JUMAT BERSEPEDA KAK”, yang mencakup nilai jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

ACFFEST Jadi Ruang Kreatif Pelajar

KPK juga membuka kesempatan bagi pelajar mengikuti kompetisi film pendek dalam program Anti-Corruption Film Festival atau ACFFEST hingga akhir Mei 2026.

Wawan mengatakan pelajar tidak perlu takut soal keterbatasan alat produksi. Banyak film pendek ACFFEST dibuat hanya menggunakan telepon genggam.

“Yang penting esensinya, isinya tentang nilai kejujuran dan integritas,” ujarnya.

Bagi KPK, festival ini bukan sekadar lomba film. ACFFEST diposisikan sebagai gerakan sosial untuk membangun budaya antikorupsi melalui medium yang dekat dengan generasi muda.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Agustatius Sitepu Tekankan Amanah dalam Sertijab Kasiter

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komando Resor Militer 031/Wira Bima menggelar serah terima jabatan Kepala Seksi Teritorial Kasrem 031/WB di Pekanbaru, Senin, 11 Mei 2026. Acara dipimpin langsung Danrem 031/WB Brigjen TNI Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han.

Pergantian jabatan dari Kolonel Inf N. Wahyu Nugroho S.E kepada Kolonel Kav. Nanang Siswoko ST berlangsung sederhana, namun sarat pesan mengenai regenerasi kepemimpinan dan kesinambungan pengabdian di tubuh TNI AD.

Danrem 031/WB Tekankan Tanggung Jawab Jabatan

Acara sertijab dihadiri Kasrem 031/WB, para kepala seksi, Dandim 0301, perwira, prajurit, hingga anggota Persit. Suasana terlihat hangat sejak awal kegiatan.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Agustatius Sitepu menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian penting dalam dinamika organisasi militer. Menurut dia, rotasi dilakukan untuk menjaga ritme organisasi tetap sehat dan adaptif.

“Jabatan adalah amanah sekaligus bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan loyalitas,” ujar Danrem.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kolonel Inf N. Wahyu Nugroho S.E atas kontribusi dan pengabdiannya selama bertugas di Korem 031/WB.

Di lingkungan militer, pergantian pejabat memang bukan sekadar formalitas administrasi. Ada proses adaptasi, kesinambungan program, hingga kepercayaan antaranggota yang ikut dibangun perlahan.

Momen seperti ini biasanya terasa paling hangat saat sesi ramah tamah. Beberapa prajurit tampak berbincang santai sambil mengenang pengalaman bertugas bersama pejabat lama.

Kasiter Baru Diminta Perkuat Sinergi Teritorial

Kepada pejabat baru, Kolonel Kav. Nanang Siswoko ST, Danrem meminta agar segera menyesuaikan diri dengan pola kerja dan melanjutkan program yang telah berjalan.

Menurut Agustatius Sitepu, peran teritorial memiliki posisi penting dalam menjaga hubungan TNI dengan masyarakat, termasuk memperkuat stabilitas wilayah.

Suasana kekeluargaan terlihat menonjol sepanjang kegiatan berlangsung. Tidak banyak seremoni berlebihan, tetapi nuansa soliditas antar personel terasa cukup kuat.

“Dengan terlaksananya sertijab ini, diharapkan Kasiter yang baru dapat membawa semangat baru serta terus meningkatkan sinergi teritorial demi mendukung tugas-tugas Korem 031/WB ke depan,” kata Danrem.

Acara kemudian ditutup dengan sesi ramah tamah bersama keluarga besar Korem 031/WB sebagai bagian mempererat silaturahmi dan menjaga kekompakan satuan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dukcapil Tegaskan Fotokopi KTP-el Masih Bisa Digunakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menegaskan masyarakat masih dapat menggunakan fotokopi KTP-el untuk berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan publik. Klarifikasi itu disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.

Penjelasan tersebut muncul setelah beredarnya beragam tafsir mengenai penggunaan KTP elektronik atau KTP-el. Dukcapil mengakui ada penyampaian informasi sebelumnya yang memicu kebingungan di tengah masyarakat.

Dukcapil Klarifikasi Penggunaan Fotokopi KTP-el

Teguh Setyabudi mengatakan KTP-el tetap menjadi identitas resmi yang sah untuk berbagai keperluan administrasi maupun layanan publik lainnya.

“Masyarakat tetap dapat menggunakan KTP-el untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi,” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Teguh, penggunaan fotokopi KTP-el pada prinsipnya masih diperbolehkan selama dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan pelayanan.

Belakangan, isu soal pembatasan penggunaan fotokopi KTP-el memang ramai dibicarakan. Di sejumlah hotel dan layanan administrasi, warga sempat bertanya apakah identitas fisik masih berlaku atau seluruh proses harus beralih digital.

Kondisi itu menunjukkan persoalan perlindungan data pribadi makin sensitif. Banyak warga mulai berhati-hati saat menyerahkan salinan identitas karena khawatir disalahgunakan untuk pinjaman online atau pembukaan akun ilegal.

Teguh menegaskan aspek keamanan data tetap menjadi perhatian utama Dukcapil. Karena itu, pengelolaan dan penyimpanan data kependudukan harus mengikuti aturan perlindungan data pribadi.

Dukcapil Perkuat Sistem Verifikasi Data Digital

Ditjen Dukcapil saat ini telah bekerja sama dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna data kependudukan, baik instansi pemerintah maupun badan hukum Indonesia.

Kerja sama itu dilakukan melalui berbagai sistem verifikasi seperti card reader, web service, web portal, face recognition, hingga Identitas Kependudukan Digital atau IKD.

Dukcapil mendorong proses verifikasi data kependudukan dilakukan secara elektronik agar lebih aman dan meminimalkan penyalahgunaan identitas.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi yang kurang clear sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang tidak tepat,” ujar Teguh.

Ia memastikan layanan administrasi kependudukan tetap diberikan secara cepat, aman, akurat, dan gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mendes Yandri Dorong Literasi Karantina di 75 Ribu Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta peningkatan literasi karantina bagi kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Langkah itu dibahas saat Yandri bertemu Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding di Ruang Rapat Menteri Kemendes PDT, Senin, 11 Mei 2026.

Pemerintah menilai minimnya pemahaman soal karantina berpotensi menghambat pengembangan desa berbasis ekspor. Karena itu, Kemendes PDT dan Badan Karantina Indonesia mulai menyiapkan pola kerja sama untuk memperkuat standar mutu komoditas desa.

Kemendes Soroti Rendahnya Literasi Karantina Desa

Yandri Susanto mengatakan jumlah kepala desa di Indonesia mencapai 75.266 orang. Namun, literasi mengenai sistem karantina dan pengawasan komoditas dinilai masih rendah.

“Jumlah Kepala Desa itu 75.266 dan kami melihat masih minim literasi karantina. Untuk itu, kami mengajak Barantin untuk MoU dan PKS untuk pertebal literasi karantina,” ujar Yandri.

Kemendes PDT juga bakal melibatkan delapan asosiasi desa, termasuk Apdesi Merah Putih, PAPDESI, dan PABPDSI. Langkah itu diarahkan agar pemahaman karantina tidak berhenti di level kebijakan pusat.

Yandri mengatakan kepala desa dan perangkat desa perlu memahami aturan karantina agar tidak tersandung persoalan administratif maupun distribusi komoditas.

Di sejumlah daerah, persoalan seperti sertifikasi hingga standar mutu produk desa memang masih sering dianggap urusan belakangan. Padahal, ketika produk mulai masuk pasar antardaerah atau ekspor, aturan karantina menjadi pintu pertama yang harus dilalui.

“Kami siap bekerja sama karena ini sangat penting untuk diketahui semua yang ada di desa termasuk 34.000 pendamping,” kata mantan Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Desa Ekspor dan Biosekuriti Jadi Fokus Baru

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menyambut rencana kerja sama tersebut. Menurut dia, desa kini bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek utama penggerak ekonomi.

Ia menilai potensi desa cukup besar, tetapi masih terkendala standarisasi dan sertifikasi produk. Akibatnya, banyak komoditas desa sulit menembus pasar ekspor.

“Olehnya itu kita harus dorong desa prioritas ekspor harus punya standarisasi dan sertifikasi hingga mudahkan untuk ekspor,” ujar Karding.

Barantin kemudian mengusulkan program Desa Ekspor Berbasis Biosekuriti dan Mutu Terjamin. Program itu mencakup Desa Berbasis Biosekuriti, Klinik Karantina Desa, BUMDesa Export Hub, hingga Digital Traceability Desa.

Kemendes PDT diusulkan memperkuat kelembagaan BUMDesa, kapasitas produksi masyarakat, dan infrastruktur desa. Sementara Barantin menyiapkan sistem biosekuriti, pengawasan komoditas, hingga fasilitas gerbang ekspor.

Turut hadir mendampingi Mendes Yandri antara lain Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PEID Tabrani, dan Staf Ahli Sugito.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Satgas Garuda Lebanon Diminta Perkuat Disiplin Tempur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta 744 prajurit Satgas Kontingen Garuda UNIFIL meningkatkan disiplin, kualitas latihan, dan kesiapan tempur sebelum diberangkatkan ke Lebanon akhir Mei 2026.

Arahan itu disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Mei 2026. Pemerintah menilai situasi kawasan penugasan semakin kompleks dan penuh risiko.

Menko Polkam Ingatkan Risiko Misi Perdamaian Lebanon

Di hadapan ratusan prajurit, Djamari Chaniago mengingatkan bahwa misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan sekadar penugasan luar negeri. Ada nama Indonesia yang ikut dipertaruhkan dalam setiap tindakan prajurit di lapangan.

Sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian, Djamari menyinggung pengalamannya saat bertugas dalam misi United Nations Emergency Force II di Sinai pada dekade 1970-an.

Ia mengatakan kedisiplinan dan latihan keras menjadi fondasi utama keselamatan personel di wilayah konflik. Menurut dia, prajurit yang disiplin cenderung lebih siap menghadapi situasi tidak terduga.

“Latihan yang keras adalah bentuk kesejahteraan yang diberikan kepada para prajurit. Dengan latihan keras dan disiplin, prajurit kita dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Djamari.

Suasana pengarahan berlangsung serius. Sejumlah prajurit tampak mencatat arahan sambil sesekali berdiskusi kecil dengan rekan di sebelahnya. Bagi sebagian personel, penugasan ke Lebanon bukan pengalaman pertama, tetapi ancaman di kawasan itu terus berubah.

Djamari juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo terhadap peningkatan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Pemerintah ingin reputasi pasukan Indonesia tetap terjaga di bawah bendera PBB.

“Kalian mengemban tugas negara untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia. Di pundak kalian ada bendera Merah Putih dan baret biru PBB,” ujar Djamari.

Pemerintah Dorong Reputasi Indonesia di Misi PBB

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan rapat koordinasi tersebut penting untuk memperkuat kesiapan antarlembaga di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.

Menurut Sugiono, kawasan penugasan UNIFIL di Lebanon memiliki tingkat risiko tinggi sehingga kemampuan prajurit harus benar-benar matang sebelum diberangkatkan.

“Tempat kalian ditugaskan adalah tempat yang tidak damai sama sekali dan penuh risiko,” kata Sugiono.

Ia meminta seluruh prajurit menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab karena setiap keberhasilan operasi akan ikut memperkuat reputasi Indonesia di mata internasional.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, serta sejumlah pejabat TNI, Polri, dan kementerian terkait lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Harga Cabai Merah Naik, Kemendagri Tegur 242 Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah segera mengendalikan kenaikan harga cabai merah yang terjadi di 242 daerah pada pekan pertama Mei 2026. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.

Lonjakan harga cabai merah dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Kemendagri menyoroti masih adanya daerah yang belum aktif bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam program peningkatan produksi cabai merah.

Kemendagri Soroti Daerah yang Belum Ikut Program Cabai

Tomsi Tohir mengatakan pemerintah daerah tak bisa hanya menunggu pasokan pasar berjalan normal. Menurut dia, daerah perlu bergerak sejak awal untuk menjaga stabilitas harga pangan.

“[Pemda] boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan [sampai harga] cabainya naik,” ujar Tomsi dalam forum tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sejumlah daerah belum mendukung program Calon Petani dan Calon Lokasi atau CPCL untuk peningkatan produksi cabai merah. Bahkan, ada daerah yang menolak alokasi kawasan cabai dalam program tersebut.

Padahal, pola kenaikan harga cabai hampir selalu berulang setiap musim berganti. Di sejumlah pasar tradisional, harga cabai sering melonjak cepat hanya dalam hitungan hari. Pedagang kecil biasanya paling dulu merasakan dampaknya karena pembeli mulai mengurangi belanja.

Tomsi mengingatkan pengalaman menghadapi musim hujan, cuaca panas, hingga gelombang tinggi seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi pangan.

“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, kita harus sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu,” kata Tomsi.

Stok Beras Melimpah, Distribusi Tetap Jadi Catatan

Di tengah lonjakan harga cabai merah, Kemendagri justru mengapresiasi stok beras nasional yang mencapai 5,19 juta ton. Angka itu disebut menjadi cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah.

Namun Tomsi meminta Perum Bulog memastikan distribusi beras berjalan merata. Sebab, masih ditemukan daerah yang harga berasnya berada di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET.

“Tolong Ibu [Perum Bulog] data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan,” ujarnya.

Rapat itu turut dihadiri Direktur Statistik Harga BPS Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wisuda Tahfidz Darul Aman Makassar, 27 Santri Hafal 30 Juz

Duta Nusantara Merdeka | Makassar 

Suasana haru bercampur bangga menyelimuti Kampus 1 Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar, Ahad, 10 Mei 2026. Sebanyak 184 santri dan santriyah resmi ditamatkan dalam Penamatan Santri Angkatan ke-32 dan Wisuda Tahfidzul Qur’an Tahun 2026.

Momen itu makin terasa istimewa setelah pondok pesantren tersebut meresmikan lapangan baru bernama Konstantinopel Hall. Peresmian dilakukan di tengah antusiasme orang tua santri, dewan guru, serta sejumlah tokoh pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

Wisuda Tahfidz Jadi Sorotan Penamatan Santri

Acara diawali pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh santri program takhassus, lalu dilanjutkan lagu Indonesia Raya. Nuansa khidmat langsung terasa sejak pagi.

Dari total 184 santri yang ditamatkan, terdiri atas 95 santri putra dan 89 santriyah putri. Sebanyak 27 santri di antaranya diwisuda sebagai hafiz dan hafizah Al-Qur’an.

Rinciannya, hafiz dan hafizah 30 juz kategori Kubro terdiri dari empat putra dan enam putri. Sementara kategori Sughro diikuti 14 putra dan enam putri.

Ketua panitia, Ust. Baharuddin, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga acara wisuda dan penamatan santri dapat berjalan sukses,” ujarnya.

Di tengah prosesi wisuda, suasana sempat menghangat ketika salah satu wisudawan, Rafly, menyampaikan kesan selama enam tahun belajar di pesantren. Sejumlah wali santri terlihat menahan air mata saat nama anak mereka dipanggil satu per satu.

Bagi sebagian orang tua, momen seperti ini bukan sekadar seremoni kelulusan. Ada perjuangan panjang yang ikut tumbuh bersama hafalan demi hafalan para santri.

Konstantinopel Hall dan Spirit Generasi Santri

Ketua Yayasan Buq'atun Mubarakah H.M. Iqbal Djalil, Lc, meminta para lulusan menjaga tanggung jawab sosial setelah kembali ke masyarakat.

“Banggalah menjadi seorang santri dan jadilah generasi yang membawa manfaat bagi bangsa,” katanya.

Wakil Sekretaris Yayasan Buq'atun Mubarakah menjelaskan, nama Konstantinopel Hall dipilih sebagai simbol perjuangan dan semangat menuntut ilmu.

Sementara itu, Kepala Seksi Pontren Kementerian Agama Sulawesi Selatan, KH. Hasan Pinang, S.Ag., M.Phil, menilai santri memiliki peran penting sebagai pewaris nilai agama dan harapan bangsa.

Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada santri berprestasi dan santri teladan Angkatan ke-31. Hadir pula pendiri Ponpes Darul Aman KH. Abdul Djalil dan Hj. Khaeriyah Abd Djabbar, unsur pemerintah setempat, hingga perwakilan pondok pesantren lain di Makassar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Penggerebekan Judi Online Jakbar Jadi Alarm Keras bagi DKI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Penggerebekan markas judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, oleh Satuan Brimob Polda Metro Jaya pada Sabtu, 9 Mei 2026, memicu sorotan dari Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Kevin Wu.

Menurut Kevin, kasus penggerebekan judi online Hayam Wuruk Jakarta Barat tidak bisa dipandang sebagai perkara kriminal biasa. Ia menilai kasus tersebut berkaitan langsung dengan keamanan kota, pengawasan warga negara asing, dan kejahatan siber lintas negara.

Kevin Wu Nilai Jakarta Hadapi Ancaman Serius

“Menurut saya ini alarm keras untuk Jakarta. Saya mengapresiasi langkah Polri yang berhasil membongkar sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat,” ujar Kevin Wu.

Ia menilai keberadaan ratusan WNA yang diduga beroperasi dari gedung perkantoran di pusat kota menunjukkan adanya celah pengawasan yang tidak kecil. Terlebih, Jakarta sedang mendorong citra sebagai kota global.

Kevin mengingatkan, konsep kota global semestinya dibarengi sistem keamanan dan pengawasan yang kuat. Bukan justru memberi ruang bagi praktik ilegal berskala internasional berkembang di tengah kawasan bisnis.

“Jangan sampai gedung perkantoran legal di Jakarta dipakai sebagai ‘pabrik kejahatan digital’,” katanya.

Di Jakarta, cerita soal penyalahgunaan apartemen atau ruko untuk aktivitas ilegal sebenarnya bukan hal baru. Seorang pengelola properti di kawasan pusat bisnis pernah bercerita, aktivitas mencurigakan biasanya terlihat dari lalu-lalang pekerja dengan jam operasional tidak wajar dan akses ruangan yang tertutup rapat.

Pemprov DKI Diminta Perkuat Deteksi Dini

Kevin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat koordinasi dengan kepolisian, imigrasi, Satpol PP, hingga Kesbangpol untuk memperketat pengawasan terhadap gedung perkantoran, rumah sewa, dan apartemen.

Menurut dia, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada operator lapangan semata. Aparat juga diminta menelusuri pengendali utama, aliran dana, hingga pihak yang memberi akses operasional.

“Pengelola gedung juga harus dimintai keterangan secara serius, karena kegiatan sebesar ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan,” ujarnya.

Kevin menegaskan judi online bukan hanya merusak pemainnya, tetapi juga berdampak pada ekonomi keluarga dan keamanan lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak bersikap reaktif setelah penggerebekan terjadi.

“Jakarta harus ramah bagi investasi yang sehat, tapi tidak boleh ramah bagi mafia judi online,” kata dia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX Tuanku Tambusai Rotasi Pejabat Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo memimpin langsung serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis Kodam XIX/TT di Makodam XIX/TT, Pekanbaru, Senin, 11 Mei 2026.

Rotasi jabatan itu mencakup posisi Aster Kasdam, Kakomlekdam, Kabekangdam, hingga Kakumdam. Pergantian dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan ritme kerja satuan di lingkungan TNI AD.

Pangdam Tekankan Loyalitas dan Integritas Jabatan

Suasana aula Makodam XIX/TT pagi itu berlangsung khidmat. Jajaran pejabat utama Kodam, para komandan satuan, prajurit, hingga Persit Kartika Chandra Kirana mengikuti prosesi sertijab secara penuh.

Dalam tradisi militer, pergantian jabatan bukan sekadar formalitas administrasi. Ada kesinambungan komando yang harus dijaga, terutama di wilayah teritorial yang ritme kerjanya terus bergerak cepat.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang tulus selama mengemban tugas,” ujar Agus Hadi Waluyo dalam sambutannya.

Pejabat yang melaksanakan pindah satuan yakni Victor Andhyka Tjokro, Sasmito, dan Andi Sugandi. Ketiganya mendapat penugasan baru di lingkungan TNI AD.

Struktur Baru Kodam XIX/TT Mulai Dibentuk

Pada saat bersamaan, Kodam XIX/Tuanku Tambusai juga menerima sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis. Mereka diharapkan memperkuat koordinasi internal dan kesiapan operasional satuan.

Pejabat baru tersebut yakni Hermawan Weharema sebagai Aster Kasdam, Rubenson Bulo sebagai Kabekangdam, Raden Gustaman Wiradinata sebagai Kakumdam, dan Bayu Wibowo sebagai Kakomlekdam XIX/TT.

Bagi kalangan internal TNI, rotasi seperti ini lazim menjadi momentum evaluasi sekaligus regenerasi kepemimpinan. Seorang perwira senior pernah mengatakan, jabatan di tubuh militer selalu berjalan bersama tanggung jawab moral yang berat, bukan sekadar pangkat di pundak.

“Jabatan yang diamanahkan merupakan bentuk kepercayaan dan kehormatan dari pimpinan, sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan dedikasi,” tegas Pangdam.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai berharap sertijab pejabat strategis ini dapat memperkuat soliditas organisasi, profesionalisme prajurit, serta kesiapan satuan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Film Horor Dosa: Penebusan atau Pengampunan Tayang 11 Juni 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film horor “Dosa: Penebusan atau Pengampunan” dijadwalkan tayang pada 11 Juni 2026. Film produksi HAS Pictures dan HAS Creative itu menandai debut penyutradaraan Sondang Pratama di layar lebar.

Trailer dan poster terbaru film ini diperkenalkan dalam acara peluncuran beberapa waktu lalu. Nuansa gelap, konflik keluarga, hingga adegan berdarah langsung menjadi sorotan penonton yang hadir di lokasi.

Konflik Menantu dan Mertua Jadi Pintu Teror

Berbeda dari horor jump scare biasa, film ini membuka cerita lewat konflik rumah tangga yang terasa dekat dengan keseharian. Hubungan menantu dan mertua dijadikan pintu masuk menuju teror psikologis yang lebih dalam.

“Karena secara psikologis konflik itu mudah dipahami penonton,” ujar Sondang Pratama saat menjelaskan alasan memilih tema tersebut.

Di tengah maraknya horor yang hanya mengandalkan suara keras dan visual ekstrem, pendekatan seperti ini justru terasa menarik. Penonton seperti diajak masuk perlahan ke ruang gelap yang akrab, lalu diseret ke situasi yang makin tidak nyaman.

Film “Dosa: Penebusan atau Pengampunan” dibintangi Ratu Sofya, Riza Irsyadillah, Revaldo Fifaldi Surya Permana, Jennifer Eve, dan Dominique Sanda.

Kecelakaan di Perbukitan Berujung Mimpi Buruk

Cerita berpusat pada Bima dan Ersya yang memutuskan pergi ke luar kota meski sudah diperingatkan sang ibu, Nungki. Keputusan itu berubah menjadi petaka setelah mobil mereka mengalami kecelakaan di kawasan perbukitan.

Dalam kondisi terluka, keduanya terdampar di hotel tua misterius. Di tempat itu, mereka mulai diteror penampakan ganjil, pesan misterius, hingga sosok algojo tak kasat mata yang perlahan membuka rahasia masa lalu mereka.

Irish Bella yang kali ini menjadi produser eksekutif mengaku pengalaman tersebut memberi sudut pandang berbeda baginya di industri film.

“Biasanya sebagai pemain, sekarang harus menjaga syuting agar lancar,” kata Irish Bella. Ia juga menilai efek CGI dan atmosfer film membawa pesan tentang penyesalan dan pertobatan.

Bagi penonton film horor Indonesia, tema dosa dan hukuman sebenarnya bukan hal baru. Namun, kombinasi drama keluarga dan horor psikologis dalam film ini memberi ruang tafsir yang lebih personal. Ada rasa takut yang datang bukan hanya dari makhluk gaib, melainkan dari keputusan manusia sendiri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Jelang 500 Tahun Jakarta, Bamus Betawi Dorong Sertifikasi Budaya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Adat Bamus Betawi (DABB) menggelar Halal Bihalal Silaturahmi Kebangsaan dan Rapat Kerja III di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026. Agenda itu bukan sekadar forum internal organisasi. Di forum tersebut, muncul dorongan serius agar masyarakat Betawi memperoleh ruang lebih besar menjelang 500 tahun Kota Jakarta.

Ketua Umum DABB, Eki Pitung, menegaskan rapat kerja merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Menurut dia, forum itu dipakai untuk merumuskan gagasan strategis demi memperkuat posisi masyarakat Betawi di Jakarta maupun tingkat nasional.

“Rapat kerja adalah bagaimana kita menginisiasi gagasan, ide, apapun yang sifatnya memajukan organisasi, khususnya kaum Betawi di Jakarta,” ujar Eki dalam sambutannya di Jakarta.

Sertifikasi Budaya Betawi Jadi Agenda Utama

Dalam forum itu, Eki juga meminta dukungan pemerintah agar DABB bisa bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Targetnya, pelaku budaya Betawi memiliki sertifikasi profesi resmi.

Usulan itu menyasar seniman gambang kromong, pelaku palang pintu, pedagang kerak telor, hingga penggiat kuliner Betawi. Menurut Eki, profesi berbasis budaya lokal selama ini hidup dari tradisi, tetapi belum memperoleh perlindungan administratif yang memadai.

Di banyak sudut Jakarta, profesi budaya Betawi sebenarnya bertahan lewat kerja sunyi. Seorang pedagang kerak telor di kawasan Kota Tua, misalnya, bisa bertahun-tahun berjualan tanpa perlindungan profesi apa pun. Ketika sakit atau kehilangan ruang usaha, mereka nyaris tak punya pegangan hukum.

Karena itu, DABB ingin hadir sebagai pendamping sekaligus kurator sertifikasi budaya Betawi. Eki menyebut langkah awal bisa dimulai dengan sekitar 500 sertifikasi profesi budaya.

Melalui kegiatan ini, Eki Pitung selaku Ketum Dewan Adat Bamus Betawi memberikan Prabowo Gelar Bapak Perdamaian Dunia.

Menjelang 500 Tahun Jakarta, Betawi Dinilai Belum Dapat Peran

Selain isu budaya, Raker Dewan Adat Bamus Betawi juga menyoroti posisi masyarakat Betawi dalam status kekhususan Jakarta. Eki menyinggung Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat dan daerah khusus.

Ia membandingkan Jakarta dengan Aceh, Yogyakarta, dan Papua yang dinilai telah memperoleh bentuk kekhususan politik maupun adat. Sementara itu, menurut dia, masyarakat Betawi belum mendapatkan ruang serupa di Jakarta.

“Pertanyaannya untuk DKI Jakarta sebagai daerah khusus, Betawi sudah berdaulat belum?” kata Eki.

Pernyataan itu langsung memancing diskusi panjang di arena rapat kerja. Sebagian peserta terlihat mengangguk ketika isu keterwakilan masyarakat Betawi dalam pemerintahan daerah disinggung. Tema itu memang lama menjadi percakapan di komunitas adat Jakarta, terutama menjelang transformasi Jakarta pasca-ibu kota negara pindah.

Di akhir sambutannya, Eki mengatakan hasil rekomendasi Raker III DABB nantinya akan disampaikan kepada Prabowo Subianto. Salah satu usulan yang muncul ialah mendorong pengakuan lebih besar terhadap masyarakat Betawi sebagai bagian dari kekhususan Jakarta.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More