SBMI Soroti Gagalnya Peradilan Tangani TPPO, Hak Korban Terabaikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam momentum peringatan Hari Internasional Anti-Perdagangan Orang, SBMI meluncurkan laporan khusus di Jakarta Selatan. Rabu (30/07/2025).

Laporan ini membongkar praktik buruk aparat dan sistem peradilan dalam penanganan kasus perdagangan orang di lima pengadilan negeri sepanjang 2025.

Kelima pengadilan itu meliputi PN Sukadana, Serang, Indramayu, Pemalang, dan Malang, masing-masing menampilkan pola serupa: korban terabaikan, pelaku tak tersentuh.

Di PN Sukadana, korban tidak didampingi hukum, interogasi intimidatif terjadi, dan bukti hilang saat penyidikan lamban, dengan aparat tak responsif.

PN Serang menangani kasus korban yang dijual dari Arab Saudi ke Suriah; prosesnya berlarut, korban diperas untuk pulang dan tak mendapat pemulihan.

Kasus di Indramayu menunjukkan pekerja migran hamil dipaksa menandatangani pernyataan "tidak disiksa", diperiksa tanpa ruang aman, dan disalahkan hakim.

Di Pemalang, puluhan calon awak kapal dipalsukan datanya, diperiksa tanpa pendampingan, bahkan dipaksa damai oleh perusahaan, menunjukkan koordinasi lemah.

PN Malang mencatat buruh perempuan dipaksa kerja domestik, surat sidang mendadak, kejaksaan abai, dan hakim mengucap lelucon seksis kepada korban.

SBMI menyebut pola-pola ini memperlihatkan sistem hukum yang bukan hanya gagal melindungi, tapi menjadi instrumen kekerasan baru terhadap korban.

Maidina Rahmawati dari ICJR menyebut sistem peradilan “kacau” dan tak dirancang melindungi korban; korban malah tersingkir dalam proses hukum.

Sementara itu, Shafira Ayunindya dari IOM menambahkan, sistem pendampingan belum terpenuhi secara utuh, dan pelaku utama masih bebas tanpa jerat hukum korporasi.

SBMI menuntut revisi KUHAP, penguatan pelindungan korban, serta pelibatan masyarakat sipil dalam struktur Gugus Tugas TPPO yang selama ini mandek.

“Ini bukan seremoni. Ini perlawanan,” tegas Yunita Rohani dari SBMI, menyerukan konsolidasi nasional demi keadilan bagi korban perdagangan orang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tom Lembong Ajukan Banding Vonis Korupsi Gula, Tegaskan Bela Integritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, resmi mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

Vonis tersebut terkait dugaan korupsi dalam kebijakan importasi gula saat Tom Lembong menjabat di pemerintahan.

Langkah banding ini ditempuh sebagai bentuk pembelaan hukum agar namanya tidak tercatat dalam sejarah sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Pengacara Tom, Zaid Mushafi, menyampaikan bahwa kliennya tidak ingin dikenang sebagai koruptor, dan ini adalah soal prinsip dan harga diri.

"Ini bukan tentang menyerang siapa pun. Ini adalah pembelaan terhadap nama baik dan integritas pribadi," ujar Zaid, Rabu (30/07/2025).

Sementara itu, Ari Yusuf Amir, menyoroti kejanggalan vonis yang dijatuhkan karena tidak ditemukannya unsur mens rea dalam perkara ini.

Ari menjelaskan bahwa karena perkara ini termasuk delik materiil, unsur kesengajaan menjadi syarat mutlak untuk dapat dijatuhi hukuman.

"Kalau tidak ada niat jahat, tidak ada tindak pidana. Dan itu yang kami pertanyakan dari vonis ini," tegasnya di hadapan wartawan.

Tim hukum berharap pengadilan tingkat banding dapat mengkaji ulang fakta hukum dan mempertimbangkan ketidakadaan niat jahat Tom.

Dengan putusan yang adil, mereka ingin nama Tom Lembong dibersihkan dari stigma sebagai pelaku korupsi dalam kasus impor gula nasional.

Langkah banding ini menjadi titik balik untuk menilai kembali asas keadilan dalam setiap proses hukum, terutama bagi pejabat publik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Film Panggil Aku Ayah Hadirkan Haru dan Tawa, Tayang 7 Agustus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film Panggil Aku Ayah produksi Visinema Studios resmi melangsungkan Gala Premiere di Epicentrum XXI, Jakarta, Rabu (30/07/2025). Suasana gala penuh tawa dan tangis menandai kekuatan emosional film ini.

Disutradarai Benni Setiawan dan diproduseri Anggia Kharisma bersama CJ ENM Korea, film ini bercerita tentang anak perempuan bernama Intan yang diasuh dua penagih utang dengan cara tak biasa, namun penuh kasih.

Ringgo Agus Rahman dan Boris Bokir memerankan dua tokoh utama yang tak disangka tumbuh sebagai sosok ayah bagi Intan. Interaksi mereka menghadirkan momen lucu sekaligus menyentuh tentang makna keluarga sejati.

Menurut Anggia Kharisma, film ini merupakan ruang refleksi tentang cinta tanpa syarat, keterhubungan manusia, dan sosok keluarga yang bisa datang dari tempat tak terduga, bukan selalu dari hubungan darah.

Sutradara Benni Setiawan menyampaikan bahwa film ini tetap mempertahankan nuansa emosional asli, namun dikemas dalam konteks budaya lokal agar semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Tissa Biani yang memerankan Intan dewasa menyebut film ini cocok untuk penonton yang merindukan sosok orang tua. Ceritanya menyentuh hati dan relevan bagi anak-anak muda maupun orang tua.

Lagu legendaris “Tegar” yang dinyanyikan ulang oleh Sita Nursanti dan Tissa Biani turut memperkuat suasana film. Lagu ini menggambarkan kekuatan cinta, ketegaran ibu, dan tumbuhnya kasih antara orang asing.

Sebelum tayang resmi 7 Agustus 2025, film ini akan hadir lebih awal melalui Nonton Duluan di 25 kota pada 3 Agustus. Tiket sudah tersedia di platform bioskop dan link bit.ly/nontonduluanpan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kemenko Polkam Dorong Sinergi Program Nasional di NTT

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kemenko Polkam menegaskan pentingnya sinergi antarsektor untuk mempercepat realisasi Program Prioritas Nasional di NTT, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur NTT, Rabu (30/7/2025).

Marsda TNI Oka Prawira menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat strategi nasional, termasuk akselerasi program MBG melalui kolaborasi Pemda, TNI, dan Polri.

Optimalisasi program dianggap vital untuk meningkatkan kualitas SDM, sesuai misi Presiden dalam menyambut Indonesia Emas 2045 dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Selain MBG, rakor juga membahas TPPO, penyelundupan lintas negara, dan stabilitas keamanan wilayah. Kemenko Polkam akan merumuskan rekomendasi berdasarkan temuan lapangan.

Irjen Pol. Desman Tarigan menambahkan pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai benteng ideologi sejak dini untuk mencegah penyebaran paham menyimpang.

Isu digitalisasi juga disorot. Irjen Pol. Tonny Hermawan menyebut ada 900 titik blank spot di NTT yang menghambat akses layanan publik digital. Pemda diminta menyusun peta jalan digitalisasi.

Sementara itu, Laksda TNI (Purn) Suharto menyoroti masalah nelayan NTT yang ditahan di Australia. Ia mendorong sosialisasi MoU Box 74 untuk mencegah pelanggaran perbatasan laut.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmennya mendukung MBG, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program energi terbarukan berbasis tenaga surya, angin, dan air.

Ia menyebut surplus beras dan jagung tercapai lebih awal berkat kolaborasi TNI-Polri. Visi “NTT Maju, Sehat, dan Ekonomi Berkelanjutan” menjadi pedoman utama pembangunan daerah.

Usai rakor, tim Kemenko Polkam meninjau SPPG Polda NTT yang melayani kebutuhan gizi 2.631 siswa. Kunjungan ini memastikan kesiapan logistik program MBG.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IFG Dorong Reformasi Asuransi Nasional Demi Stabilitas Keuangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia Financial Group (IFG) menilai keberlanjutan industri asuransi nasional sangat penting bagi penguatan stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah tantangan global dan tekanan ekonomi domestik.

Sebagai holding BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG menyoroti pentingnya inovasi, tata kelola, dan digitalisasi dalam menata ulang strategi sektor asuransi agar tetap relevan dan berdaya saing.

Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji, menyebut bahwa asuransi berfungsi melindungi masyarakat dan sektor produktif dari risiko. Karena itu, perlu integrasi kebijakan dan pengawasan adaptif yang menyeluruh.

"Literasi publik tentang manfaat dan fungsi asuransi juga krusial agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan sosial yang terus berkembang," kata Denny dalam keterangan tertulis, Rabu (30/07).

IFG mencatat bahwa sekitar 63% aset investasi industri asuransi saat ini dialokasikan pada obligasi, dan sisanya tersebar ke saham, reksa dana, serta deposito sebagai bagian dari penguatan pasar keuangan.

Industri asuransi dan dana pensiun turut menopang pasar keuangan nasional dengan kepemilikan sekitar 19% terhadap Surat Berharga Negara (SBN), menjadikannya investor institusi yang sangat strategis.

Dalam rangka mendorong sinergi multipihak, IFG menggelar forum “IFG MEDIA BRIEF: Insurance Industry Outlook” di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025 sebagai bentuk edukasi dan kolaborasi.

Forum ini menghadirkan pemaparan dari peneliti IFG Progress seperti Ibrahim Kholilul Rohman dan Mohammad Alvin Prabowosunu yang membahas outlook ekonomi dan tantangan sektor asuransi ke depan.

Dengan pendekatan berbasis data dan riset ekonomi, IFG ingin membangun persepsi publik yang konstruktif terhadap industri asuransi sebagai bagian integral sistem ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan media dalam membangun sistem keuangan nasional yang lebih terintegrasi dan tangguh,” ujar Denny.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Lima Strategi Finansial Keluarga Muda Setelah Beli Mobil Baru

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Membeli mobil baru menjadi impian banyak keluarga muda di Indonesia. Namun, setelah impian itu tercapai, muncul tantangan menjaga stabilitas keuangan di tengah naiknya pengeluaran rumah tangga.

Menurut Windy Riswantyo, Marketing Alternate & Direct Business Group Head Astra Life, keputusan membeli mobil baru harus disertai perencanaan finansial jangka panjang agar tidak menimbulkan beban ekonomi.

Berikut lima tips menjaga keuangan keluarga tetap sehat setelah membeli mobil baru ala Astra Life:

1. Hitung Semua Pengeluaran Bulanan

Cicilan mobil, BBM, tol, parkir, dan servis berkala harus dihitung detail. Pengeluaran tambahan ini sebaiknya dimasukkan dalam anggaran bulanan untuk menjaga keseimbangan arus kas keluarga.

2. Jangan Sentuh Dana Darurat

Dana darurat bukan untuk bayar cicilan. Gunanya adalah mengantisipasi kejadian tak terduga seperti kecelakaan, perbaikan kendaraan besar, atau kebutuhan medis mendesak. Menjaga dana ini tetap utuh adalah bentuk manajemen risiko finansial.

3. Cari Penghasilan Tambahan

Jika beban bulanan meningkat, pertimbangkan side hustle seperti usaha sampingan atau freelance. Penghasilan tambahan bisa digunakan untuk biaya operasional mobil atau mempercepat pelunasan cicilan.

4. Proteksi Finansial Lewat Asuransi Jiwa

Astra Life menyediakan asuransi jiwa untuk pencari nafkah keluarga. Melalui promo di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, tersedia cashback Rp350 ribu untuk kredit mobil lewat ACC atau TAF disertai Asuransi Jiwa Kredit.

Ada juga produk Kado Love Life untuk rekan kerja, ART, hingga supir, dengan premi mulai Rp100 ribu per tahun. Astra Life juga bekerja sama dengan Bank Saqu untuk memberikan perlindungan jiwa gratis senilai Rp10 juta.

5. Kurangi Pengeluaran Konsumtif

Setelah beli mobil baru, bijaklah dalam gaya hidup. Hindari pengeluaran impulsif dan fokus pada kebutuhan prioritas seperti cicilan, perawatan kendaraan, dan tabungan jangka panjang.

Keluarga muda bisa mengunjungi booth Astra Financial di GIIAS 2025 pada 24 Juli–3 Agustus di ICE BSD. Ada satu main booth di Hall 7 dan dua booth lainnya di Hall 2 serta Pre Function Hall Nusantara.

Dengan strategi keuangan yang tepat, mobilitas keluarga muda akan lebih nyaman, stabil, dan aman secara finansial.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Demokrat Dituding di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi, Ini Tanggapan Tegasnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kembali mencuat, kali ini menyeret Partai Demokrat sebagai pihak yang disebut berada di balik penyebarannya. Namun tuduhan itu dinilai tidak berdasar.

Pernyataan ini muncul setelah pelapor Roy Suryo dalam kasus tersebut, Ade Darmawan, mengisyaratkan adanya “partai biru” di balik isu tersebut. Meski tidak menyebut langsung, dugaan publik tertuju ke Demokrat.

Spekulasi menguat karena Roy Suryo pernah menjadi kader partai berlambang mercy tersebut. Namun, tudingan ini dipandang lemah secara etika dan strategi politik oleh banyak kalangan.

Sejak berdiri pada 2001, Demokrat dikenal menjunjung politik santun. Di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, partai ini dikenal menolak serangan personal dan kampanye negatif.

Rekam jejak Demokrat selama pemilu 2019 hingga 2024 menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan politik rasional dan berbasis data, bukan menyerang privasi individu.

Menyebarkan tuduhan seperti ijazah palsu Jokowi justru bertentangan dengan prinsip dasar dan reputasi partai sendiri.

Tudingan Tak Masuk Akal Secara Politik

Dari sisi strategi, tudingan itu dianggap tidak masuk akal. Demokrat tengah berupaya memperkuat posisi politiknya sebagai kekuatan moderat yang rasional dan konstruktif.

Mengangkat isu sensitif terhadap tokoh sebesar Jokowi hanya akan memperburuk citra partai di mata publik dan menggerus dukungan politik yang telah dibangun.

Selain itu, isu ini berisiko menghambat langkah Demokrat dalam membangun kerja sama strategis di masa depan.

Waspadai Politisasi Tanpa Dasar

Tanpa bukti kuat, tuduhan terhadap Demokrat adalah bentuk politisasi yang tidak sehat. Dalam demokrasi, perbedaan sah-sah saja, tapi tetap harus dilandasi logika, data, dan etika.

Isu ijazah palsu tak seharusnya digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak lain tanpa pertanggungjawaban moral dan hukum yang jelas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Revisi KUHAP Dinilai Mendesak Demi Sistem Peradilan Berkeadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Revisi KUHAP dinilai mendesak untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, adaptif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, seiring dengan dinamika hukum dan sosial yang terus berkembang.

Akademisi Hukum Universitas Trisakti, Dr. Azmi Syahputra, menyoroti stagnasi reformasi hukum acara pidana. Ia menilai pembaruan KUHAP harus menyentuh akar permasalahan, bukan sekadar perombakan prosedural semu.

"Selama ini sistem hukum hanya berkutat pada norma, tanpa menyentuh substansi keadilan," kata Azmi dalam seminar nasional bertajuk “Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Hukum Nasional” yang digelar Yerikho Manurung & Partners bersama Indonesia Millennials Center di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Padahal, hukum acara pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan hukum pidana materil.

KUHAP versi baru akan mengalami perluasan pasal dari 286 menjadi 334 pasal. Hal ini menandakan adanya kebaruan, tapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan prinsip due process of law.

Salah satu poin penting dalam RKUHAP adalah peran aktif advokat. Kini, pengacara berhak mengajukan keberatan sejak tahap pemeriksaan dan keberatan itu harus dituangkan dalam berita acara resmi.

Azmi menyebutkan, kemajuan teknologi semestinya mendorong pembaruan hukum. Misalnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat dikirim melalui media digital seperti WhatsApp secara sah.

Ia menilai aparat penegak hukum harus mampu beradaptasi, termasuk mempercepat sinkronisasi antara jaksa, polisi, dan pengacara demi menjamin hak tersangka, saksi, maupun korban.

Di sisi lain, Azmi menyinggung lemahnya pengawasan dalam praktik penyidikan dan penahanan. Menurutnya, banyak pelanggaran terjadi karena minimnya mekanisme kontrol dan belum transparannya proses penetapan tersangka.

Kritik juga diarahkan pada penyadapan ilegal yang sering disamarkan atas nama penegakan hukum. Ia menegaskan pentingnya izin tertulis dari pengadilan sebagai bentuk perlindungan hak privat warga.

Lebih lanjut, Azmi mengingatkan bahwa sistem peradilan yang sehat hanya bisa terwujud jika semua elemen—baik akademisi, aparat, maupun masyarakat—mau jujur membaca akar persoalan hukum secara menyeluruh.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ekspansi Tambang Nikel Ancam Deforestasi dan Target Iklim Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Morowali 

Nilai ekonomi hutan Morowali mencapai Rp 2,81 triliun per tahun, namun lebih dari sepertiganya terancam hilang akibat perluasan tambang nikel yang menggerus kawasan hutan primer dan keanekaragaman hayati.

Laporan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menunjukkan valuasi ekonomi hutan Morowali melebihi pendapatan daerahnya sendiri. Ini menggambarkan pentingnya hutan sebagai modal alam yang belum sepenuhnya dihitung.

Nilai ekonomi total (Total Economic Value/TEV) Morowali mencapai Rp 2,81 triliun per tahun. Sebanyak Rp 1,07 triliun di antaranya berada di area konsesi tambang nikel dan berisiko hilang akibat deforestasi.

Laporan ini menggunakan pendekatan valuasi ekosistem hutan berdasarkan Permen LHK No. 15 Tahun 2012. Penilaian ekonomi dilakukan dengan metode pasar dan biaya pengganti, serta overlay spasial menggunakan Arcgis.

Morowali adalah episentrum industri nikel di Sulawesi Tengah dengan keberadaan IMIP dan IHIP. Namun, pertumbuhan industri mengancam kelestarian hutan, karbon, dan fungsi ekologis jangka panjang.

"Ekspansi industri nikel tanpa regulasi ketat akan berujung pada kerugian ekologis dan ekonomi yang lebih besar dari manfaat jangka pendeknya," kata Peneliti AEER, Risky Saputra, dalam peluncuran laporan di Jakarta, Selasa (29/07/2025). 

Laporan ini dirilis menjelang penyusunan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia untuk COP 30, yang memuat target FoLU Net-Sink 2030 dalam komitmen iklim nasional.

Hutan Morowali menyerap lebih dari 1,1 juta ton CO₂e per tahun, menjadikannya elemen vital dalam mitigasi emisi karbon nasional. Namun, 6.110 hektare hutan telah hilang akibat tambang.

Sebanyak 35% wilayah Morowali kini dikonversi menjadi konsesi tambang. Sebagian besar—97.790 hektare—berada di hutan primer yang seharusnya dilindungi.

Meity Ferdiana Pakual dari Universitas Tadulako mendorong moratorium izin baru di hutan primer dan evaluasi total terhadap izin lama berdasarkan nilai keanekaragaman hayati.

AEER juga mencatat pentingnya perlindungan spesies endemik seperti Maleo, Rangkong Sulawesi, dan Monyet Butung yang hidup eksklusif di Morowali.

Senada, Guru Besar IPB, Akhmad Fauzi, mengingatkan bahwa hutan harus dilihat sebagai natural capital, bukan sekadar komoditas eksploitasi, agar tidak mengalami depresiasi ekologis.

Bappeda Sulawesi Tengah menyatakan laporan AEER akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 untuk menyelaraskan pembangunan dan perlindungan ekosistem.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Revisi KUHAP Disorot dalam Seminar Nasional Kedaulatan Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Revisi KUHAP kembali menjadi sorotan dalam seminar nasional bertajuk “Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Hukum Nasional” yang digelar Yerikho Manurung & Partners bersama Indonesia Millennials Center di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Hukum acara pidana Indonesia melalui KUHAP disahkan pada 1981 dan belum mengalami revisi besar. Padahal, perubahan zaman menuntut sistem hukum yang adaptif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Prof. Dr. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, menekankan pentingnya semangat kolaboratif dalam merombak sistem hukum, bukan hanya sebatas legislasi simbolik atau tambal sulam aturan pidana.

Menurutnya, pendidikan hukum modern harus mampu membangun integrasi dan transformasi nilai keadilan secara fungsional, bukan sekadar transfer ilmu hukum yang formalistik dan tekstual belaka.

Ia mengajak peserta seminar untuk tidak hanya memahami norma hukum, tetapi turut menginspirasi gerakan kolektif reformasi KUHAP sebagai bagian dari proses menyehatkan sistem peradilan pidana nasional.

Suparji juga menyoroti pentingnya revisi pasal-pasal seperti penahanan tanpa pemberitahuan, wewenang penyitaan, hingga praktik penyadapan yang rentan disalahgunakan tanpa mekanisme akuntabel.

Sementara itu, Yerikho Manurung, Direktur Eksekutif IMC, mengungkapkan revisi KUHAP harus menjawab tantangan kedaulatan hukum dan memastikan kontrol terhadap lembaga penegak hukum agar tidak menyimpang dari konstitusi.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan RKUHAP kini telah masuk tahap partisipasi publik di DPR. Yerikho berharap hasil diskusi ini dapat diteruskan sebagai rekomendasi sipil kepada legislator.

Menurutnya, momentum reformasi KUHAP adalah momen strategis untuk membangun sistem hukum yang menghargai HAM, menghapus ketimpangan proses hukum, serta menutup ruang penyalahgunaan wewenang.

Keduanya sepakat bahwa penegakan hukum yang berdaulat tak hanya soal struktur, tapi juga kesadaran kolektif atas nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan warga negara dari praktik represif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

AMPHURI Dorong Optimalisasi BP Haji dan Proteksi Ekosistem Umrah Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mendorong optimalisasi peran Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk menjaga ekosistem haji dan umrah nasional dari ancaman liberalisasi penyelenggaraan.

Ketua Umum AMPHURI, Firman Muhammad Nur, menyampaikan kekhawatiran terhadap draf regulasi yang membuka peluang penyelenggaraan umrah mandiri tanpa pengawasan ketat dan perlindungan terhadap jemaah.

"Penyebutan kata “mandiri” dalam rancangan regulasi justru membuka celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab, termasuk potensi masuknya marketplace asing dalam tata kelola umrah nasional," kata Firman kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Firman menyoroti sistem di Arab Saudi yang kini semakin modern dan efisien melalui digitalisasi, namun tetap dikendalikan kuat oleh otoritas swasta lokal yang terorganisir dengan baik.

Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbesar di dunia, menurutnya, harus memiliki otoritas penyelenggara yang kuat agar manfaat ekonominya kembali ke dalam negeri, bukan mengalir keluar.

Ia menegaskan, banyak manfaat ekonomi haji dan umrah yang bisa digarap, mulai dari penyediaan barang konsumsi hingga penyerapan tenaga kerja, yang seharusnya dikendalikan oleh lembaga resmi dalam negeri.

Firman juga mengingatkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 3.300 Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPU) dan 910 Penyelenggara Haji Khusus (PHK), yang hidup dan berkembang dari sistem yang ada.

Jika tidak diatur dengan detail, liberalisasi penyelenggaraan justru dapat menghancurkan ekosistem berbasis pesantren, ulama, dan institusi pendidikan yang telah lama menopang sistem haji dan umrah Indonesia.

AMPHURI menolak sistem mandiri tanpa pengawasan, apalagi jika penyelenggara tidak diwajibkan memenuhi standar asuransi, perlindungan, dan pendataan jemaah secara terintegrasi.

Dengan jumlah jemaah umrah diprediksi mencapai lima juta orang per tahun ke depan, keberadaan lembaga kuat seperti BP Haji dan regulasi ketat menjadi sangat krusial demi perlindungan umat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Universitas Yarsi Dukung Profesionalisasi Haji Lewat Integrasi Kesehatan dan Ekonomi Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Prospek penyelenggaraan haji pasca pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi sorotan dalam Seminar Nasional yang digelar Universitas Yarsi, Rabu (30/7/2025), dengan mengangkat isu penguatan layanan berbasis profesionalisme dan kolaborasi sektor keilmuan.

Rektor Universitas Yarsi, Prof. Dr. Faisal Jalal, SP.GK, PH.D, menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait kesehatan jamaah dan efisiensi manajemen keuangan syariah.

Ia menyebut ibadah haji bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan spiritual kompleks yang melibatkan lebih dari 220 ribu jamaah Indonesia setiap tahunnya, dengan kondisi fisik, latar budaya, dan ekspektasi yang sangat beragam.

Menurutnya, profesionalisasi penyelenggaraan ibadah haji harus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, termasuk tantangan teknologi, demografi lansia, dan kesiapan mental jamaah menghadapi kondisi padat dan ekstrem di tanah suci.

Prof. Faisal menyatakan kesiapannya mendukung BP Haji melalui kontribusi akademik di bidang kedokteran, psikologi, gizi, hingga keuangan syariah, untuk memastikan haji bukan hanya sah secara fiqih, tapi juga layak secara manusiawi.

Prof. Faisal juga berharap agar sistem kuota dan masa tunggu haji dapat segera diperbaiki. Ia menyebut antrean haji di beberapa daerah mencapai lebih dari 40 tahun, dan itu menggerus keadilan bagi umat.

Lebih lanjut,, Ia menyampaikan kesiapan menjadi tuan rumah forum-forum akademik lanjutan terkait isu haji dan umrah, serta membuka diri untuk terlibat dalam edukasi, penelitian, dan rekomendasi kebijakan publik.

Seminar ini menjadi bagian dari upaya kolektif membangun tata kelola haji nasional yang profesional, kolaboratif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

-

Read More

BP Haji Siapkan Layanan Ibadah Haji Profesional dan Transparan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Muhammad Irfan Hasyim, menegaskan kesiapan lembaganya dalam mengelola ibadah haji yang profesional, transparan, dan akuntabel. 

Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk "Prospek Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasca Pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP HAJI): Menuju Pengelolaan Haji yang Lebih Professional" di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

BP Haji dibentuk Presiden Prabowo usai pelantikan Oktober lalu, sebagai bagian dari reformasi pelayanan haji nasional. Lembaga ini ditetapkan melalui Perpres 154/2025 dengan mandat utama mendukung dan mengawasi penyelenggaraan haji.

Meski masih berada di bawah Kementerian Agama, proses transisi kewenangan terus berjalan. Revisi Undang-Undang Haji kini sudah menjadi RUU inisiatif DPR dan ditargetkan disahkan Agustus mendatang.

Untuk mendukung pelaksanaan, BP Haji telah menyiapkan struktur hingga tingkat kabupaten/kota, mengoptimalkan asrama haji dan pusat layanan terpadu yang ada. SOP dan alih personel juga dalam tahap finalisasi.

Presiden mendorong optimalisasi ekosistem ekonomi haji. BP Haji menggandeng IPB dan UMKM untuk memasok produk lokal seperti bumbu dan ikan ke Arab Saudi. Namun, tantangan regulasi ekspor masih jadi hambatan.

Di sisi lain, sektor kesehatan jamaah menjadi sorotan serius. Tingginya angka kematian musim haji 2025 mendorong rencana kerja sama dengan rumah sakit Saudi, termasuk sistem klinik berbahasa Indonesia.

BP Haji juga mengusulkan pemeriksaan kesehatan jamaah dilakukan satu tahun sebelum keberangkatan. Hal ini memungkinkan penyesuaian biaya dan kesiapan logistik lebih awal.

Tingginya antrian haji—mencapai 5,5 juta orang—menuntut reformasi menyeluruh. Masa tunggu di beberapa daerah bahkan mencapai 48 tahun. BP Haji menekankan pentingnya efisiensi kuota dan transparansi data.

"Dengan semangat integritas dan profesionalisme, BP Haji berkomitmen menghadirkan tata kelola haji modern. Layanan ibadah haji tak sekadar ritual, tapi juga refleksi kemajuan peradaban umat dan kontribusi ekonomi nasional," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rakerkonas APINDO Dorong Kolaborasi Hadapi Tantangan Ekonomi 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rakerkonas APINDO ke-34 siap digelar pada 4–6 Agustus 2025 di Bandung. Forum ini menjadi panggung strategis dunia usaha untuk merespons tantangan ekonomi nasional menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan dunia usaha tengah berada dalam situasi kompleks. Lemahnya konsumsi rumah tangga dan kontraksi belanja pemerintah memperlihatkan perlambatan yang perlu segera ditangani bersama.

Data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 yang hanya 4,87% menjadi alarm keras. Terlebih, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur terus berada di bawah 50 selama tiga bulan, mengindikasikan kontraksi sektor riil.

Tantangan tak hanya datang dari dalam negeri. Ketidakpastian global, perang tarif, krisis rantai pasok, hingga kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat semakin menekan sektor industri, terutama industri padat karya.

Namun di balik tekanan, dunia usaha masih menyalakan harapan. Realisasi investasi Triwulan II 2025 mencapai Rp477,7 triliun dan menciptakan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja baru, menandakan geliat yang tak boleh diabaikan.

Rakerkonas menjadi ajang konsolidasi pengusaha nasional dan daerah untuk menyatukan suara. Melalui semangat Indonesia Incorporated, pelaku usaha ingin menjadi mitra aktif, bukan sekadar pelaksana kebijakan.

Shinta menyebut pentingnya konsistensi kebijakan dan percepatan reformasi struktural. Dunia usaha mendorong deregulasi nyata, peningkatan kualitas SDM, dan penciptaan ekosistem bisnis yang sehat dan adil.

APINDO juga mengapresiasi progres diplomasi ekonomi, seperti kesepakatan Joint Statement dengan Amerika Serikat yang membuka peluang pasar ekspor dan memperkuat kepercayaan investor luar negeri terhadap Indonesia.

Selain itu, APINDO mendorong percepatan perundingan IEU-CEPA serta perluasan akses pasar ke RCEP, CPTPP, dan BRICS+ sebagai strategi diversifikasi ekspor di tengah gejolak perdagangan global yang tak menentu.

Untuk menjaga keberlangsungan industri padat karya, APINDO mengusulkan insentif konkret seperti pembebasan PPN jasa subkontrak, restitusi PPN dipercepat, dan akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha.

Stimulus juga dibutuhkan dalam bentuk subsidi iuran BPJS Kesehatan, potongan tarif listrik dan gas, serta pengembangan PLTS atap sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Anthony Hilman selaku Ketua SC Rakerkonas menyatakan penyelenggaraan di luar Jakarta membuktikan komitmen APINDO merespons langsung tantangan struktural dunia usaha daerah seperti logistik, birokrasi, dan keamanan usaha.

Forum ini akan menghadirkan tokoh nasional dan menteri strategis seperti Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri UMKM untuk berdialog langsung dengan pelaku usaha.

APINDO juga menggelar Dialog Ekonomi bersama ekonom senior seperti Wijayanto Samirin dan Raden Pardede, sebagai ruang diskusi konkret untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional berbasis kondisi lapangan.

Melalui Rakerkonas ke-34, APINDO ingin memastikan bahwa kebijakan ekonomi nasional disusun berdasarkan realitas dunia usaha, bukan pendekatan top-down yang tidak adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Dalam semangat kolaboratif Indonesia Incorporated, APINDO menegaskan bahwa pelaku usaha siap menjadi penggerak utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 yang tangguh, adil, dan berdaya saing global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bill Gates Ungkap Tiga Pekerjaan yang Tak Tergantikan oleh AI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, menyampaikan pandangannya tentang masa depan dunia kerja di era kecerdasan buatan. Menurutnya, ada tiga pekerjaan yang tak bisa digantikan teknologi AI.

Gates menjelaskan bahwa sektor tersebut membutuhkan kemampuan manusia seperti kreativitas, empati, dan penilaian etis—sesuatu yang belum mampu dikuasai sepenuhnya oleh mesin atau algoritma kecerdasan buatan.

Tiga bidang itu adalah: energi terbarukan, biosains dan kesehatan, serta pengembangan AI itu sendiri. Ketiganya membutuhkan kecerdasan manusia untuk inovasi, riset, dan pemecahan masalah kompleks.

Energi alternatif memerlukan ide segar dalam merancang teknologi ramah lingkungan, sementara biosains menuntut pemahaman biologis mendalam untuk riset medis dan pengembangan obat.

Menariknya, Gates juga menyebut pengembangan AI sebagai pekerjaan yang justru aman dari disrupsi AI itu sendiri. Teknologi canggih butuh manusia untuk memelihara dan terus menyempurnakannya.

Profesi seperti engineer AI, analis data, dan ilmuwan komputer akan tetap sangat dibutuhkan di masa depan. Bahkan, AI justru memperluas peluang kerja digital baru.

Berbeda dengan biosains atau energi yang butuh fasilitas fisik, AI menawarkan jalur pembelajaran lebih fleksibel—bisa dimulai dari kursus daring, bootcamp, hingga sertifikasi dari platform global seperti Coursera atau Udemy.

Gates mendorong masyarakat awam agar mulai mempertimbangkan belajar AI karena peluangnya sangat besar. Bahkan, menurutnya, sektor ini bisa membuka jalan menuju kemandirian finansial.

Jika dilakukan serius, bekerja di sektor AI dapat menjadi jalan realistis untuk meningkatkan penghasilan dan bahkan membangun bisnis digital sendiri.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ria Ricis Gelar Pesta Ulang Tahun Mewah Bertema Nusantara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aktris dan konten kreator Ria Ricis menggelar pesta ulang tahun mewah senilai Rp1 miliar bersama putrinya, Cut Raifa Aramoana. Perayaan ini berlangsung di Gandaria, Jakarta Selatan, pada 27 Juli 2025.

Pesta meriah itu mengangkat tema Nusantara, yang menurut Ricis merupakan bentuk kebanggaannya terhadap budaya Indonesia. Ia menyebutkan tidak ada yang lebih layak dirayakan selain tanah air sendiri.

Mengusung konsep "30 Cerita, 3 Asa, Satu Jiwa", angka tersebut merujuk pada usia Ricis, umur putrinya Moana, dan kebersamaan mereka sebagai ibu dan anak dalam satu perayaan.

Dalam wawancara di kanal YouTube Cumicumi, Ricis mengungkapkan bahwa pesta tersebut juga menjadi momen silaturahmi. Ia sengaja mengundang keluarga, sahabat, dan rekan kerja dalam satu kesempatan.

"Karena aku sibuk kerja dan jarang ketemu orang, jadi ingin kumpulin mereka di satu acara penuh berkah," ujar Ricis, seraya menegaskan pentingnya kebersamaan dalam hidupnya.

Wanita bernama lengkap Ria Yunita ini mengaku telah menabung lama demi menyelenggarakan pesta tersebut. Ia ingin hari spesial itu menjadi sumber kebahagiaan tak hanya untuk keluarga, tapi juga para tamu.

Sejumlah selebritas turut hadir dalam pesta mewah tersebut. Di antaranya Fuji, Rossa, Ashanty, hingga Aishar Khaled, menambah gemerlap suasana dan keceriaan acara ulang tahun Ricis dan Moana.

Ricis berharap, pesta bertema lokal ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk bangga terhadap budaya sendiri. Ia juga menilai kebahagiaan sederhana bisa dirayakan dengan niat dan cinta tulus.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pola Asuh Tidak Konsisten Bisa Bikin Anak Tumbuh Manipulatif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pola asuh tidak konsisten dalam keluarga bisa memicu perilaku manipulatif sejak dini. Anak belajar memanfaatkan celah komunikasi orangtua, bukan menerima keputusan atau batas yang jelas.

Misalnya, saat ibu menolak permintaan anak lalu si anak langsung mencari izin dari ayah, tanpa ada diskusi atau kesepakatan sebelumnya. Hal ini terlihat kecil, tapi efeknya besar.

Menurut psikolog anak Dr. Yuliana, kondisi seperti ini membuat anak terbiasa berpikir, "kalau satu bilang tidak, cari saja yang bilang iya." Pola manipulatif terbentuk sejak dini.

Bukan belajar sabar, anak justru belajar bahwa aturan bisa dinegosiasikan. Ia jadi lebih fokus mencapai tujuan, bukan pada proses memahami keputusan atau menghormati batas.

Anak pun lama-kelamaan bingung, siapa yang sebenarnya harus didengar? Konsistensi aturan di rumah jadi kabur. Dari sini, rasa hormat bisa berubah menjadi akal-akalan.

Orangtua kerap tak menyadari bahwa ketidaksinkronan justru merusak fondasi disiplin anak. Komunikasi internal ayah dan ibu perlu solid sebelum tampil di hadapan anak.

Jika ada beda pendapat antara ayah dan ibu, sebaiknya dibahas empat mata terlebih dahulu. Anak perlu melihat kekompakan, bukan celah dalam pola pengasuhan.

Keteladanan bukan hanya soal ucapan, tapi tentang konsistensi sikap. Anak belajar banyak dari bagaimana orangtua bersikap satu suara saat membuat keputusan bersama.

Pola asuh yang sinkron menciptakan rasa aman dan kejelasan bagi anak. Di sinilah tumbuh kepercayaan, penghargaan terhadap batas, dan fondasi kedewasaan emosional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tren What's My Curse Ungkap Luka Batin dan Refleksi Diri Anak Muda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tren What’s My Curse yang viral menunjukkan bahwa banyak orang sebenarnya hanya ingin dipahami. Bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Jawaban reflektif dari chatbot memantik kesadaran yang sering terlupakan.

Kita sering merasa "terlalu mikirkan orang lain" atau "selalu jadi korban". Namun benarkah itu kutukan? Atau hanya luka batin lama yang belum sempat kita sembuhkan? Saatnya berhenti menyalahkan diri.

Setiap luka batin bisa menjadi titik awal perubahan. Satu kalimat sederhana yang menyentuh bisa membuka pintu kesadaran. Tapi kesadaran saja tak cukup. Refleksi tanpa tindakan hanya akan membuat kita terjebak dalam rasa sakit.

Gunakan hasil refleksi sebagai pijakan, bukan sebagai label diri. Kamu bukan sekadar hasil dari chatbot, horoskop, atau opini orang lain. Kamu adalah arsitek hidupmu sendiri, dengan kekuatan untuk mengubah arah hidup.

Terkadang, pertumbuhan dimulai dari kalimat seperti "aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Tidak egois. Justru di situlah letak keberanian. Keberanian untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai dunia yang luas ini.

Jika kamu merasa lelah selalu menyenangkan semua orang, mungkin sudah waktunya menyenangkan dirimu sendiri. Setiap orang punya batas. Mengenali batasan bukan kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari penghargaan diri.

Kamu tidak perlu sempurna untuk layak dimengerti. Kamu hanya perlu jujur. Tatap dirimu di cermin. Lihat sejauh apa kamu bertahan. Luka-luka itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa kamu sedang tumbuh.

Membuka diri tidak selalu berarti lemah. Kadang, di balik tangisan dan refleksi diam-diam, ada kekuatan yang tak terlihat. Jangan anggap dirimu rusak hanya karena kamu masih belajar mengenali dirimu sendiri.

Ingat, kamu tidak sedang terkutuk. Kamu sedang melalui proses bertumbuh. Dan setiap pertumbuhan dimulai dari keberanian untuk memahami, memaafkan, dan mencintai diri sendiri. Ini bukan akhir, ini awal yang baru.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tips Psikologi Melindungi Diri dari Manipulasi Emosional Terselubung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pernahkah kamu merasa bersalah saat berkata “tidak”? Atau merasa dirimu salah, padahal hatimu tahu ada yang janggal? Itu bukan kelemahan. Itu tanda kamu sedang disentuh oleh manipulasi emosional yang tak kasat mata.

Tak perlu merasa bodoh atau lemah. Bahkan orang paling cerdas bisa jatuh dalam perangkap ini—karena manipulasi tak menyerang logika, tapi menyentuh emosi paling dalam: rasa takut, malu, dan keinginan untuk diterima.

Kini saatnya kamu bangkit. Saatnya mengenal dan membentengi diri dari permainan psikologis yang bisa menguras energi, harga diri, bahkan arah hidupmu.

1. Kenali Suara Emosi yang Menyesatkan

Ketika kamu merasa bersalah hanya karena menjaga batasan, itu bukan hati nurani—itu sinyal manipulasi. Tarik napas. Katakan, “Aku butuh waktu berpikir.” Itu langkah awal pembebasan.

2. Kamu Bukan ‘Semua Orang’

Jika seseorang berkata “semua orang juga begitu,” ingat: kamu bukan semua orang. Kamu adalah dirimu sendiri. Satu kalimat itu cukup untuk merebut kembali kendali.

3. Waktu Adalah Perisai Terkuatmu

Saat kamu didesak untuk merespons cepat, tunda. Kebaikan sejati tidak memaksa. Jawaban yang sehat tidak lahir dari tekanan.

4. Percayai Instingmu, Jangan Biarkan Realitasmu Diputarbalikkan

Jika kamu mulai meragukan dirimu sendiri, itu tanda gaslighting. Tulislah perasaanmu. Kata-kata bisa jadi jangkar untuk meneguhkan kenyataanmu sendiri.

5. Kamu Tak Wajib Menjelaskan Semua

Bersikap baik tidak sama dengan menjelaskan segalanya. Saat kamu berkata “aku punya alasan pribadi,” itu bukan penolakan—itu bentuk penghormatan pada dirimu sendiri.

6. Pertanyaan Balik adalah Benteng Elegan

Ketika kamu disudutkan, jangan buru-buru menjelaskan. Tanyakan balik, “Kenapa kamu merasa begitu?” Dengan itu, kamu tetap tenang dan tidak kehilangan kendali.

7. Definisikan Kebaikan Versi Dirimu

Kebaikan sejati bukan selalu tentang memberi. Kadang, itu tentang berani berkata cukup. Karena kamu berharga. Karena kamu layak menentukan hidupmu sendiri.

💬 Ingat: menjaga batas bukan egois. Menghormati diri bukan dosa. Dan berkata “tidak” adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri.

Mulai hari ini, kamu punya kuasa untuk berkata: aku tidak ingin dimanipulasi. Aku layak hidup dalam kesadaran.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Jual Layanan Threesome via Facebook, Wanita Dijerat TPPO

Duta Nusantara Merdeka | Mojokerto 

Shinta Zuwita Sari (31) didakwa atas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah menjual layanan seksual bertarif melalui grup Facebook Wisata Upluk2 Surabaya menggunakan akun samaran Gemoy Chece Silvia.

Pada 4 Maret 2025, Shinta mengunggah tawaran layanan seks menyimpang berupa threesome dengan tarif Rp 1 juta. Unggahan itu langsung mendapat respons dalam dua hari dari seorang pelanggan.

Shinta menyanggupi permintaan tersebut dan mengajak IO, rekannya, untuk bergabung dalam praktik hubungan intim bertiga. IO dijanjikan imbalan sebesar Rp 300 ribu per transaksi.

Pada 7 Maret, mereka bertemu dengan pelanggan di sebuah kamar homestay di Jalan Empunala, Magersari, Kota Mojokerto. Transaksi dilakukan di kamar nomor 38.

Satreskrim Polres Mojokerto Kota kemudian melakukan penggerebekan setelah mendapat informasi terkait aktivitas prostitusi online tersebut. Ketiganya ditangkap sesaat setelah hubungan intim selesai.

Polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk uang Rp 1 juta hasil transaksi, ponsel Realme hijau, sprei putih, dan handuk.

Kepolisian menyatakan bahwa tindakan Shinta masuk dalam kategori eksploitasi seksual dengan perantara media sosial, dan memenuhi unsur TPPO.

Kasus ini menambah daftar praktik prostitusi digital yang berkembang pesat melalui grup-grup Facebook yang sulit diawasi secara langsung.

Sidang kasus Shinta tengah bergulir di pengadilan dengan ancaman hukuman maksimal sesuai UU TPPO yang berlaku di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More