Mahkamah Agung Perkuat Keterbukaan Informasi Bersama Jurnalis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar silaturahmi bersama puluhan jurnalis media cetak, elektronik, dan online di Ruang Pleno Lantai 2, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (29/04/2026). Pertemuan ini menegaskan upaya MA memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus membangun hubungan yang lebih sehat dengan insan pers.

Forum itu menghadirkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Suharto, Hakim Agung Kamar Perdata Heru Pramono, serta Kepala Badan Urusan Administrasi Sobandi sebagai moderator. Fokus utama diskusi adalah transparansi peradilan, akses informasi hukum, dan peran media dalam menjaga akuntabilitas lembaga peradilan.

Sinergi Mahkamah Agung dan Media Bukan Hubungan Baru

Suharto menegaskan hubungan antara Mahkamah Agung dan media massa sudah terjalin lama. Menurut dia, relasi itu bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan kemitraan strategis untuk membangun pemahaman publik terhadap proses hukum.

Di ruang redaksi, saya sering melihat satu putusan pengadilan bisa menimbulkan tafsir berbeda hanya karena informasi awal yang tidak lengkap. Dari situ terlihat, akses informasi yang jelas memang bukan pelengkap, melainkan kebutuhan utama.

Suharto mengatakan masyarakat membutuhkan informasi yang benar, objektif, dan mudah dipahami, terutama terkait kebijakan dan putusan pengadilan yang berdampak luas.

“Sinergi antara Mahkamah Agung dan insan pers sangat penting. Media memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan,” ujar Suharto.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Karena itu, komunikasi antara MA dan media harus terus diperkuat.

Peran Jurnalis dalam Menjaga Informasi Hukum yang Bertanggung Jawab

Hakim Agung Kamar Perdata Heru Pramono menilai media memiliki posisi penting dalam menyebarkan informasi hukum yang akurat kepada masyarakat. Ia menekankan, jurnalis tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga memberi pemahaman yang utuh.

Heru, yang pernah menjadi juru bicara di Pengadilan Tinggi Jakarta, menyoroti pentingnya etika peliputan perkara sensitif. Menurutnya, ada batas yang harus dijaga, terutama menyangkut privasi para pihak.

“Termasuk menjaga privasi para pihak. Misalnya terhadap perkara yang menyangkut anak, perceraian, dan lain-lain,” ujar mantan Panitera MA tersebut.

Pernyataan itu terasa relevan. Dalam praktiknya, kecepatan berita sering berbenturan dengan kehati-hatian. Di situlah kualitas jurnalisme diuji.

Forum Dialog untuk Peradilan yang Lebih Transparan

Sobandi menilai forum seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat dan berkelanjutan antara Mahkamah Agung dan media. Menurut dia, ruang dialog semacam ini membantu menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi publik.

Diskusi berlangsung dinamis. Para jurnalis menyampaikan masukan soal pola komunikasi kelembagaan, akses informasi, hingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang cepat, akurat, dan terpercaya.

Mahkamah Agung berharap pemberitaan tentang lembaga peradilan semakin konstruktif dan edukatif. Bukan hanya soal putusan, tetapi juga tentang bagaimana publik memahami wajah peradilan Indonesia secara utuh.

Silaturahmi ini menjadi penanda bahwa keterbukaan informasi Mahkamah Agung bukan sekadar slogan, melainkan pekerjaan yang harus dijaga bersama.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ristadi: KSPN Dorong Upah Minimum Lebih Adil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejumlah konfederasi serikat pekerja menggelar konferensi pers menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Jakarta, Rabu (29/04/2026). Dengan mengusung tema Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, peringatan May Day tahun ini bukan lagi sekadar panggung tuntutan keras, melainkan penyampaian aspirasi sekaligus bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sejumlah respons pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan.

“Besok itu sebetulnya sebagai wujud ucapan terima kasih ke Pak Presiden atas sebagian besar aspirasi pekerja buruh Indonesia yang sudah dipenuhi,” ujar Ristadi kepada awak media usai konferensi pers.

Isu yang kembali ditekankan antara lain pembentukan Satgas PHK, aturan pekerja outsourcing, hingga percepatan pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Menurut Ristadi, persoalan paling mendasar masih berkutat pada ketimpangan upah minimum antarwilayah.

Upah Minimum Dinilai Masih Jomplang

KSPN menilai sistem upah minimum saat ini belum mencerminkan rasa keadilan. Buruh di sektor yang sama, dengan jam kerja serupa, bisa menerima gaji yang sangat berbeda hanya karena bekerja di kota yang berbeda.

Ia mencontohkan pekerja sektor otomotif di Yogyakarta dan Karawang. Selisih upah keduanya bisa mencapai 2,5 kali lipat.

“Kami menuntut upah yang berkeadilan, berimbang, dan adil,” kata Ristadi.

Menurut dia, alasan perbedaan biaya hidup tak selalu relevan. Berdasarkan survei internal serikat pekerja, kebutuhan hidup layak di Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan Karawang.

Harga beras sama, BBM sama, biaya kos pun nyaris setara. Bahkan Yogyakarta sebagai kota pendidikan justru memiliki beban hidup tersendiri.

“Kalau sistem upah sekarang ini jomplang, sampai Yogyakarta sama Karawang beda 2,5 kali lipat, itu tidak adil,” ujarnya.

Ia mengatakan aspirasi soal upah minimum berkeadilan sudah disampaikan ke DPR dan akan didorong masuk dalam pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Revisi Aturan Outsourcing dan Omnibus Law

Selain soal upah, serikat buruh juga menyoroti klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Ristadi menegaskan, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pembaruan, bukan sekadar revisi.

Salah satu titik benturan ada pada aturan outsourcing. Dalam Omnibus Law, skema itu dinilai terlalu longgar dan memberi ruang lebih besar bagi perusahaan.

Sementara pemerintah disebut berencana mengubahnya agar kembali mendekati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Pak Presiden sudah menyampaikan akan merubah itu, minimal kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003,” katanya.

Artinya, jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan akan dibatasi dan masa kerjanya tidak lagi sebebas sebelumnya.

Biasanya, setiap kali isu outsourcing dibahas, respons buruh selalu cepat: cemas. Sebab di lapangan, status kerja yang tidak pasti sering kali lebih menakutkan daripada angka gaji yang kecil.

Harapan Buruh untuk Pemerintah

Menjelang May Day 2026 yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo, buruh membawa empat harapan utama.

Pertama, membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat yang masih menganggur.

Kedua, memperkuat perlindungan bagi pekerja agar ancaman PHK tidak terus menghantui.

Ketiga, mendukung industri dalam negeri lewat modernisasi teknologi, insentif modal, pajak ringan, dan pemberantasan impor ilegal.

Keempat, meningkatkan kesejahteraan buruh melalui kenaikan upah dan perluasan jaminan sosial.

Bagi pekerja, May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah pengingat bahwa stabilitas ekonomi nasional selalu punya wajah yang paling nyata: dapur rumah tangga buruh.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Elly Rosita: Buruh Sambut May Day 2026, Soroti PHK dan Outsourcing

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perayaan May Day 2026 di kawasan Monas, Jakarta, diproyeksikan menjadi panggung besar konsolidasi buruh nasional. Sebanyak 24 konfederasi serikat pekerja dipastikan terlibat, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung bersama para pimpinan serikat pada 1 Mei 2026.

Momentum ini tidak hanya dimaknai sebagai seremoni Hari Buruh Internasional. Buruh justru menjadikannya ruang untuk menagih komitmen pemerintah terkait ratifikasi konvensi ILO, perlindungan pekerja ojek online, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga pembentukan Satgas PHK.

Presiden KSBSI Elly Rosita menyebut kehadiran Presiden selama dua tahun berturut-turut menjadi sinyal penting bagi gerakan buruh. Menurut dia, hal itu bukan kekuatan satu orang, melainkan hasil dari kekuatan kolektif serikat pekerja.

“Di negara mana pun ini tidak mudah, tapi ini adalah kekuatan kolektif serikat buruh, bukan kekuatan satu orang,” ujar Elly Rosita dalam konferensi pers perayaan May Day 2026 di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Saya teringat obrolan singkat dengan seorang buruh tekstil di Tangerang tahun lalu. Ia bilang, yang paling melelahkan bukan jam kerja panjang, tetapi rasa tidak pasti apakah bulan depan masih bekerja atau justru terkena PHK. Kalimat itu terasa relevan hingga hari ini.

Buruh Dorong Pengumuman Soal PHK dan Outsourcing

Elly berharap Presiden Prabowo mengumumkan ratifikasi Konvensi 188 yang sebelumnya sudah dijanjikan. Selain itu, buruh juga meminta ratifikasi Konvensi 190 tentang kekerasan di tempat kerja.

Pekerja ojek online juga masuk dalam daftar perhatian utama. Buruh menilai kelompok ini membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan yang lebih jelas.

Tak hanya itu, serikat pekerja juga meminta pernyataan resmi soal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditargetkan disahkan pada September atau Oktober 2026.

“Lalu di statement beliau nanti akan kita minta dan bisikkan supaya beliau ber-statement tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Elly.

May Day Dinilai Bukan Sekadar Perayaan

Dalam forum yang sama, pimpinan serikat pekerja menepis anggapan bahwa May Day hanya seremoni tahunan tanpa substansi. Mereka menegaskan tema besar tahun ini adalah perjuangan nyata untuk perlindungan dan keadilan buruh.

Data pengangguran menjadi alasan utama. Serikat pekerja mencatat sekitar 7,2 juta rakyat Indonesia masih menganggur, sementara 11 juta lainnya masuk kategori setengah pengangguran dan rentan kehilangan pekerjaan.

Setiap tahun, sekitar 2 juta angkatan kerja baru juga masuk ke pasar kerja. Tekanan itu membuat isu PHK, outsourcing, dan upah layak menjadi semakin mendesak.

“Perayaan May Day secara bersama-sama dan Pak Prabowo hadir, ini adalah wujud kepedulian luar biasa dari pemerintah terhadap pekerja buruh Indonesia,” ujar salah satu pimpinan konfederasi.

Panitia juga meminta seluruh peserta menjaga ketertiban, terutama saat pembagian makan siang dan sembako usai salat Jumat. Pengamanan akan diperketat bersama aparat kepolisian.

Tema May Day 2026 adalah “Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan.”

Bagi buruh, tema itu sederhana, tetapi sangat nyata: kerja yang aman, upah yang cukup, dan pulang ke rumah tanpa dihantui ketakutan kehilangan pekerjaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

May Day 2026: Prabowo dan Buruh Siapkan Kejutan Besar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perayaan May Day 2026 dipastikan menjadi salah satu momentum terbesar gerakan buruh tahun ini. Sejumlah konfederasi serikat pekerja menyiapkan kehadiran sekitar 400 ribu massa dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Kamis, 1 Mei 2026.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, seluruh presiden konfederasi buruh akan duduk bersama Presiden Prabowo Subianto di panggung utama. Situasi ini dinilai menjadi sinyal penting bahwa isu kesejahteraan buruh kembali masuk ke pusat perhatian negara.

“Seluruh presiden konfederasi akan bersama Presiden Republik Indonesia di panggung utama. Ini menjadi simbol bahwa perjuangan buruh harus didengar langsung oleh kepala negara,” ujar Andi Gani dalam konferensi pers perayaan May Day 2026 di Jakarta, Rabu (29/04/2026).

Bagi kalangan buruh, May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Saya masih ingat, beberapa tahun lalu seorang pekerja pabrik di Bekasi pernah berkata, yang mereka tunggu bukan panggung megah, melainkan keputusan nyata soal upah dan kepastian kerja. Tahun ini, harapan itu terasa lebih besar.

Agenda Besar May Day 2026

Panitia membuka pintu masuk sejak pukul 05.30 WIB melalui dua akses utama dan satu pintu tambahan yang dirahasiakan untuk kepentingan keamanan. Peserta yang berada di area dekat Presiden juga dilarang membawa tas agar pemeriksaan berjalan cepat.

Pengamanan dilakukan ketat. Panitia menegaskan akan bertindak tegas terhadap penyusup atau pihak yang mencoba memprovokasi kerusuhan. Satuan tugas dari berbagai organisasi buruh seperti: Garda Metal, SP KEP, KSPN, hingga Brigade akan bekerja sama dengan Paspampres dan Kepolisian.

Jumlah peserta yang sudah terkonfirmasi mencapai sekitar 400 ribu orang. Sebanyak 211 ribu berasal dari unsur buruh, ditambah komunitas ojek online yang juga menjadi bagian penting dalam agenda tahun ini.

Kejutan Presiden untuk Kesejahteraan Buruh

Andi Gani menyebut Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan sejumlah pengumuman penting. Salah satunya terkait kesejahteraan pengemudi ojek online, ratifikasi ILO, hingga kebijakan lain yang menyentuh langsung nasib pekerja.

Selain itu, kabar mengenai regulasi outsourcing dan pembentukan Satgas PHK juga diharapkan terbit sebelum perayaan May Day berlangsung. Dua isu ini menjadi perhatian besar karena gelombang efisiensi perusahaan belakangan mulai memicu kecemasan pekerja.

Urutan acara dimulai dari menyanyikan Indonesia Raya, pidato para presiden konfederasi, pidato Presiden Republik Indonesia, lalu ditutup dengan lagu perjuangan Internationale dan lagu kebangsaan lainnya.

Panitia juga menyiapkan lima titik salat Jumat lengkap dengan fasilitas wudu. Acara diperkirakan selesai pukul 17.00 WIB.

Hadiah Khusus dan Pesan Simbolik

Presiden disebut menyiapkan kaus khusus yang desainnya dibuat langsung bersama pimpinan buruh sejak Maret 2026. Selain itu, payung juga disediakan khusus untuk buruh perempuan agar tidak kepanasan selama acara.

Ada pula hadiah tambahan yang akan dibagikan setelah salat Jumat. Panitia menyebut seluruh pembiayaan, mulai dari kaus, panggung, konsumsi hingga fasilitas lainnya, tidak menggunakan APBN.

“Semua murni dari donasi pihak-pihak yang peduli terhadap gerakan buruh. Tidak ada satu rupiah pun dari APBN,” kata Andi Gani.

Tema May Day 2026 sendiri adalah “Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan.”

Tema itu terdengar sederhana, tetapi bagi buruh, maknanya selalu sama: bekerja dengan layak, pulang dengan tenang, dan hidup tanpa rasa cemas soal besok.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sekolah Rakyat Jadi Strategi Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. 

Dalam peringatan satu tahun perjalanan program itu di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, di Jakarta, Rabu (29/04/2026), pemerintah menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah berasrama, melainkan model pengentasan kemiskinan yang menyasar seluruh keluarga.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pendekatan ini dirancang untuk menjangkau kelompok yang selama ini nyaris tak terlihat oleh sistem, mereka yang hidup dalam kemiskinan turun-temurun dan sulit keluar dari lingkaran tersebut.

Sekolah Rakyat Menyasar Warga yang Selama Ini Tak Terlihat

“Biasanya anak orang miskin, anaknya tetap miskin. Kita harus berani merubah,” ujar Gus Ipul, menirukan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut.

Ia menyebut mereka sebagai invisible people, kelompok yang kerap luput dari perhatian meski hidup sangat dekat. Ada keluarga yang hanya mampu makan sekali sehari, ada pula orang tua yang tak sanggup menebus ijazah anaknya karena tunggakan sekolah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hampir 4 juta anak usia sekolah belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Mayoritas tersendat saat hendak masuk jenjang SMA.

Miniatur Pengentasan Kemiskinan, Bukan Sekadar Ruang Kelas

Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan. Anak disekolahkan, orang tua diberdayakan, rumah tidak layak huni diperbaiki, dan keluarga didorong masuk ekosistem ekonomi melalui Koperasi Merah Putih.

Target akhirnya jelas: keluarga keluar dari daftar penerima bantuan sosial dan menjadi mandiri.

Sekolah ini juga tidak membuka pendaftaran umum. Negara justru melakukan outreach berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS), mendatangi rumah warga, lalu memastikan anak usia sekolah tetap mendapat akses pendidikan.

Tidak ada tes akademik. Anak yang mengalami trauma, korban KDRT, bahkan yang pernah terpapar narkoba tetap diterima dengan pendekatan rehabilitasi lebih dulu.

Abdul Muhaimin: Sekolah Rakyat Harus Jadi Game Changer

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan Sekolah Rakyat harus menjadi pengubah permainan dalam penanggulangan kemiskinan nasional.

Menurut dia, saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat yang beroperasi di 34 provinsi. Program itu diperkuat melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2025 dan sinkronisasi data lewat Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

“Sekolah Rakyat adalah solusi Indonesia mengatasi kemiskinan dengan pemberdayaan,” kata Muhaimin.

Setelah sembilan bulan berjalan, perubahan mulai terlihat. Anak-anak lebih sehat, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Bagi sebagian dari mereka, makan tiga kali sehari saja dulu terasa seperti kemewahan.

Kini, negara ingin memastikan mereka tidak lagi menjadi angka statistik kemiskinan, melainkan generasi baru yang mampu mengubah nasib keluarganya sendiri.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kodam XIX/TT Terima 36 Mobil Damkar untuk Antisipasi Karhutla

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai menerima 36 unit mobil pemadam kebakaran bantuan Kementerian Pertahanan RI untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Penyerahan berlangsung di Lapangan Apel Makodam XIX/TT, Selasa (28/04/2026).

Kegiatan itu dipimpin Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M., serta dihadiri Pejabat Utama Kodam dan para Komandan Satuan jajaran Kodam XIX/TT. Bantuan ini dinilai menjadi langkah strategis menghadapi ancaman karhutla yang hampir setiap tahun menjadi persoalan serius di dua wilayah tersebut.

Distribusi Mobil Damkar untuk Satuan Jajaran

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan kepada Pasilog Kodim 0315/Tanjungpinang, Kodim 0301/Pekanbaru, Brigif 89/GG, dan Yonarhanud 13/PBY.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan Kasdam XIX/Tuanku Tambusai. Dalam arahannya, Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan bahwa kendaraan operasional ini bukan sekadar tambahan armada, melainkan bagian dari kesiapsiagaan satuan menghadapi bencana.

Di Riau, musim kemarau kerap membawa kekhawatiran lama: asap, lahan terbakar, dan aktivitas warga yang terganggu. Banyak masyarakat masih mengingat bagaimana kabut asap pernah melumpuhkan sekolah hingga penerbangan. Karena itu, tambahan armada seperti ini bukan perkara kecil.

“Dukungan ini harus dimanfaatkan secara optimal, dirawat dengan penuh tanggung jawab, serta digunakan secara profesional, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Brigjen TNI Rudi Hermawan dalam sambutannya, Selasa (28/4/2026).

Fokus Perkuat Penanganan Karhutla

Kasdam menekankan seluruh kendaraan operasional yang diterima harus benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam penanggulangan karhutla dan kesiapsiagaan bencana lainnya.

Bagi banyak daerah di Riau dan Kepri, mobil damkar sering kali menjadi garda pertama saat api mulai meluas. Dalam sejumlah kasus, kecepatan respons hanya ditentukan oleh satu hal sederhana: seberapa cepat armada tiba di lokasi.

Karena itu, distribusi 36 unit mobil damkar ini diharapkan memperkuat respons lapangan sekaligus mempererat sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan simbolis, penandatanganan berita acara serah terima, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, serta sesi foto bersama.

Dengan tambahan armada tersebut, Kodam XIX/TT menargetkan penanganan karhutla di wilayah tugas menjadi lebih cepat, terukur, dan efektif, terutama menjelang musim rawan kebakaran pada pertengahan tahun.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

25 Tokoh Teken Persaudaraan Masyarakat Iran Indonesia di ICC

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Persaudaraan Masyarakat Iran Indonesia secara resmi dideklarasikan di Islamic Culture Center (ICC) Jakarta, Selasa (28/4/2026). Sebanyak 25 tokoh menandatangani deklarasi sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat hubungan sosial, budaya, pendidikan, hingga kerja sama internasional antara Indonesia dan Iran.

Deklarasi dibacakan langsung oleh Ketua Panitia Jalaluddin Tapau Jahidin. Forum ini menegaskan posisinya sebagai gerakan masyarakat sipil yang mendorong perdamaian dunia, perdagangan global, dakwah internasional, serta penguatan pendidikan dan teknologi.

Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Iran Indonesia

Dalam naskah deklarasi, poin pertama menegaskan komitmen menjaga dan mengawal perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Pesan ini menjadi dasar utama pembentukan forum tersebut.

Poin kedua menyoroti kesiapan membangun kerja sama di bidang perdagangan global. Langkah ini dinilai penting karena hubungan antarnegara hari ini tidak hanya ditentukan diplomasi politik, tetapi juga kekuatan ekonomi masyarakat.

Poin ketiga deklarasi menyebut kerja sama untuk melakukan dakwah internasional. Jalaluddin menilai hubungan keislaman antara Iran dan Indonesia memiliki akar sejarah panjang yang perlu diperkuat lewat ruang dialog terbuka.

“Ini bukan government, tetapi murni dari masyarakat, tidak mewakili pemerintah. Kita ingin membentuk Persaudaraan Masyarakat Iran-Indonesia,” ujar Jalaluddin.

Menurut dia, pemilihan kata “masyarakat” menegaskan semangat musyawarah dan ukhuwah, bukan agenda politik praktis.

Fokus Pendidikan, Teknologi, dan Peradaban

Poin keempat deklarasi menegaskan kesiapan bekerja sama di bidang pendidikan dan teknologi. Jalaluddin menyebut sektor ini menjadi fondasi penting untuk hubungan jangka panjang yang lebih konkret.

Banyak kerja sama gagal karena berhenti di seremoni. Pendidikan dan teknologi justru menjadi ukuran apakah sebuah persaudaraan benar-benar dibangun atau hanya berhenti di spanduk acara.

Poin kelima bahkan lebih besar: menjadikan Iran dan Indonesia sebagai pusat budaya dan peradaban dunia. Gagasan ini memang ambisius, tetapi bukan sesuatu yang mustahil jika ditopang kerja nyata.

Dalam forum itu, peserta juga menekankan pentingnya pertukaran gagasan lintas budaya agar hubungan kedua negara tidak hanya bersifat simbolik.

Deklarasi ini diharapkan menjadi awal bagi kolaborasi yang lebih luas, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga penguatan posisi budaya Iran dan Indonesia di tingkat global.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/WB Dampingi Pangdam XIX/TT Silaturahmi ke Bengkalis

Duta Nusantara Merdeka | Bengkalis 

Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han mendampingi Pangdam XIX/TT dalam kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Daerah Bengkalis, Selasa, 28 April 2026. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hubungan antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah.

Rombongan disambut langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, S.Sos., MMP bersama jajaran pemerintah daerah. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan terbuka, menandai hubungan yang selama ini terjalin cukup harmonis antara kedua institusi.

Danrem 031/WB Dampingi Pangdam XIX/TT ke Bengkalis

Dalam pertemuan tersebut, Pangdam XIX/TT menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara TNI dan pemerintah daerah. Menurut dia, sinergi yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Ia menilai stabilitas wilayah tidak bisa dibangun hanya dengan pendekatan keamanan semata. Pemerintah daerah, aparat teritorial, dan masyarakat harus bergerak dalam irama yang sama.

Di lapangan, hal seperti ini sering terlihat sederhana—sekadar kunjungan dan jamuan singkat. Namun, pengalaman menunjukkan banyak persoalan daerah justru selesai dari meja silaturahmi, bukan dari ruang rapat yang terlalu formal.

Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu menambahkan bahwa silaturahmi seperti ini bukan sekadar agenda seremonial. Menurut dia, kehadiran TNI harus terasa langsung manfaatnya bagi masyarakat.

“Silaturahmi seperti ini bukan sekadar agenda formal, melainkan wujud nyata dari komitmen bersama untuk hadir dan berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan itu menegaskan posisi TNI bukan hanya sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan publik.

Bupati Bengkalis Apresiasi Dukungan TNI

Bupati Bengkalis Kasmarni menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi perhatian dan dukungan jajaran TNI terhadap berbagai agenda pembangunan di wilayahnya.

Menurut dia, hubungan yang selama ini terjalin perlu terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif, terutama dalam menjaga rasa aman dan nyaman.

Kasmarni berharap kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis semakin solid ke depan. Dengan begitu, pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa sinergi TNI dan pemerintah daerah tetap menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga Bengkalis tetap stabil dan berkembang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Iran Indonesia, Ini Agenda Besarnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Persaudaraan Masyarakat Iran Indonesia resmi dideklarasikan di Islamic Culture Center (ICC) Jakarta, Selasa (28/04/2026). Forum ini dibentuk sebagai ruang silaturahmi masyarakat sipil untuk memperkuat hubungan sosial, budaya, dan keislaman antara Indonesia dan Iran, tanpa membawa kepentingan pemerintah.

Deklarasi itu juga ditandai dengan penyerahan piagam kepada Direktur ICC yang diwakili Kepala Departemen Tabligh dan Budaya ICC, Muhammad Zaki Amami. Kehadiran tokoh lintas daerah mempertegas bahwa forum ini ingin bergerak sebagai simpul persaudaraan nasional.

Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Iran Indonesia

Ketua Umum Persaudaraan Masyarakat Iran-Indonesia, KH. Abu Hasan atau Abuya Hasan, menegaskan forum ini tidak berhenti sebagai acara seremonial. Ia berharap deklarasi ini melahirkan kerja nyata yang berdampak panjang.

“Semoga pada nantinya peradaban, khususnya di Kabupaten Bondowoso, ada sebuah pembangunan namanya pembangunan Masjid Raya Iran-Indonesia,” ujar Abuya Hasan dalam sambutannya.

Pernyataan itu disambut antusias peserta. Gagasannya sederhana, tetapi pesannya kuat: persaudaraan harus punya jejak nyata, bukan sekadar dokumentasi acara.

Ketua panitia Jalaluddin Tapau Jahidin mengatakan inisiatif ini lahir setelah komunikasi langsung dengan pihak Kedutaan Besar Iran di Jakarta. Menurut dia, Wakil Duta Besar Iran menyambut positif pembentukan organisasi tersebut.

“Ini bukan government, tetapi murni dari masyarakat, tidak mewakili pemerintah. Kita ingin membentuk Persaudaraan Masyarakat Iran-Indonesia,” kata Jalaluddin.

Ia menjelaskan, istilah “masyarakat” dipilih untuk menegaskan semangat musyawarah dan persaudaraan, bukan agenda politik praktis.

Peran Islamic Culture Center Jakarta

Muhammad Zaki Amami menjelaskan ICC merupakan lembaga kebudayaan Islam di bawah naungan Republik Islam Iran yang membuka ruang kerja sama luas dengan masyarakat Indonesia.

Menurut dia, ICC menjadi pusat penghubung budaya Islam dan hubungan sosial kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, hingga Brunei.

“Di sini adalah lembaga yang open-minded. Kita memiliki tujuan dan visi bersama sebagaimana Islam yang merupakan agama yang rahmatan lil alamin,” ujar Zaki.

Zaki yang menempuh pendidikan di Iran lewat beasiswa penuh sejak 2011 hingga 2022 menilai hubungan Indonesia dan Iran memiliki akar sejarah panjang, terutama melalui pengaruh Persia dalam perkembangan Islam di Nusantara.

Jejak itu, katanya, masih terasa dari Sumatera hingga Aceh. Kadang sejarah memang tidak ramai dibicarakan, tetapi pengaruhnya tetap hidup dalam budaya dan ingatan masyarakat.

Forum ini diharapkan menjadi ruang baru bagi dialog budaya, penguatan ukhuwah, dan kerja sama masyarakat Iran Indonesia ke depan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tabrakan KA Argo Bromo vs KRL Bekasi: 7 Tewas, 81 Luka

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperbarui data korban tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di wilayah Bekasi. Hingga Selasa (28/04/2026), jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi tujuh orang, sementara 81 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan medis.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan seluruh 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dinyatakan selamat. Korban meninggal dan luka berasal dari rangkaian KRL yang mengalami benturan paling parah dalam insiden tersebut.

Kronologi Tabrakan dan Proses Evakuasi

Peristiwa ini terjadi saat KA Argo Bromo Anggrek bertabrakan dengan KRL di lintasan wilayah Bekasi Timur. Benturan keras membuat proses evakuasi berlangsung cukup lama karena sejumlah korban ditemukan masih hidup dalam kondisi terjepit.

Tim Basarnas, petugas medis, aparat kepolisian, TNI, serta tim teknis PT KAI bekerja berjam-jam untuk mengevakuasi korban dari badan kereta.

Korban luka dirawat di sejumlah rumah sakit, di antaranya RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Distribusi korban ke banyak rumah sakit dilakukan untuk mempercepat penanganan medis dan menghindari penumpukan pasien di satu lokasi.

Posko Informasi dan Evaluasi Sistem Keselamatan

PT KAI membuka Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga korban mendapatkan kepastian mengenai kondisi penumpang.

Untuk sementara, Stasiun Bekasi Timur tidak melayani naik dan turun penumpang. Perjalanan KRL juga dibatasi dan hanya beroperasi hingga Stasiun Bekasi.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian ini serta permohonan maaf kepada seluruh pelanggan. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik,” ujar Anne Purba.

Insiden ini juga memunculkan pertanyaan publik mengenai sistem persinyalan, koordinasi jalur, serta prosedur keselamatan perjalanan kereta. Evaluasi menyeluruh menjadi penting agar tragedi serupa tidak kembali terulang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tabrakan KA Argo Bromo vs KRL: 6 Orang Meninggal Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan sebanyak enam orang meninggal dunia dalam insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di wilayah Bekasi. Sementara itu, 80 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

Di tengah kabar duka itu, KAI mencatat seluruh 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek selamat. Fokus penanganan kini diarahkan pada evakuasi korban KRL, layanan medis, serta pendampingan keluarga yang masih mencari informasi anggota keluarganya.

Evakuasi Berlangsung Lama dan Penuh Kehati-hatian

Proses penyelamatan berlangsung cukup panjang karena sejumlah korban ditemukan masih dalam kondisi hidup dan membutuhkan penanganan ekstra hati-hati.

Tim medis, Basarnas, aparat terkait, serta tim PT Kereta Api Indonesia terus bekerja di lokasi untuk memastikan seluruh korban dapat dievakuasi dengan aman.

Korban luka saat ini dirawat di beberapa fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Distribusi korban ke banyak rumah sakit dilakukan agar penanganan medis lebih cepat dan tidak menumpuk di satu titik layanan.

Posko Informasi Dibuka, Stasiun Bekasi Timur Ditutup Sementara

Untuk membantu keluarga korban, KAI membuka Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur. Posko ini menjadi pusat informasi bagi keluarga yang ingin memastikan kondisi penumpang.

Sementara itu, operasional Stasiun Bekasi Timur untuk sementara dihentikan. Stasiun tersebut tidak melayani naik dan turun penumpang hingga proses penanganan selesai.

Perjalanan KRL juga dibatasi dan sementara hanya dilayani sampai Stasiun Bekasi.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan duka cita atas peristiwa tersebut.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian ini serta permohonan maaf kepada seluruh pelanggan. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar proses penanganan berjalan dengan baik,” ujar Anne Purba.

Kecelakaan ini kembali menjadi pengingat bahwa keselamatan transportasi publik tidak boleh ditawar. Di balik angka korban, ada keluarga yang menunggu pulang, dan ada luka yang tidak selesai hanya dengan permintaan maaf.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX/TT Soroti Posisi Strategis Bengkalis dan Ancaman Karhutla

Duta Nusantara Merdeka | Bengkalis 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP menegaskan Kabupaten Bengkalis memegang posisi strategis karena berada di jalur Selat Malaka, salah satu lintasan perdagangan internasional paling vital di kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri ramah tamah bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan jajaran Forkopimda di Wisma Sri Mahkota, Senggoro, Senin malam (27/04/2026). Kegiatan itu juga dihadiri Danrem 031/WB Brigjen TNI Agustatius Sitepu, Bupati Bengkalis Kasmarni, serta sejumlah pejabat strategis daerah.

Posisi Bengkalis Tak Bisa Dipandang Biasa

Bagi daerah pesisir seperti Bengkalis, stabilitas bukan sekadar urusan keamanan. Ia berkaitan langsung dengan arus perdagangan, investasi, hingga rasa aman masyarakat sehari-hari.

Saya pernah mendengar seorang nelayan di pesisir Riau berkata, “Kalau laut tenang, dapur juga ikut tenang.” Kalimat sederhana itu menjelaskan betapa pentingnya stabilitas wilayah bagi kehidupan warga.

Mayjen Agus Hadi menilai letak Bengkalis di jalur Selat Malaka membuat daerah ini harus memiliki kesiapsiagaan tinggi, terutama di tengah dinamika global yang terus berubah.

Menurut dia, komunikasi dan koordinasi antarlembaga menjadi fondasi utama agar pembangunan daerah berjalan sejalan dengan kepentingan pertahanan wilayah.

“Sinergi yang kuat harus diwujudkan dalam langkah nyata untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan,” ujarnya.

Bupati Bengkalis Kasmarni juga menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan lintas sektor. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda.

Antisipasi Karhutla Jadi Sorotan Serius

Selain isu strategis wilayah, Pangdam XIX/TT juga memberi perhatian khusus pada ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hampir selalu menjadi alarm tahunan di wilayah Sumatra.

Ia mengingatkan bahwa pencegahan dini jauh lebih penting daripada penanganan saat api sudah membesar.

Langkah antisipatif itu, menurutnya, harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan personel, serta penguatan deteksi awal di lapangan.

Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan, karhutla bukan hanya soal asap. Dampaknya menjalar ke kesehatan warga, aktivitas sekolah, hingga roda ekonomi lokal.

Karena itu, pendekatan bersama menjadi keharusan, bukan pilihan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan sesi ramah tamah yang berlangsung hangat. Suasana akrab antara jajaran TNI dan pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa stabilitas wilayah memang dibangun dari hubungan yang solid, bukan hanya rapat formal.

Di Bengkalis, pesan itu terasa jelas: menjaga daerah strategis membutuhkan kerja bersama yang nyata.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Olahraga Pria Usia 50 agar Stamina Tetap Prima, Ini 3 Latihan Sederhana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memasuki usia 50 tahun, banyak pria mulai merasakan perubahan fisik yang nyata. Tubuh lebih cepat lelah, napas terasa pendek, stamina menurun, hingga vitalitas yang tak lagi seperti dulu. Kondisi ini kerap dianggap wajar karena faktor usia, padahal masih bisa diperbaiki.

Pakar kesehatan menilai olahraga pria usia 50 agar stamina tetap prima tidak harus dilakukan dengan latihan berat atau alat mahal. Cukup dengan aktivitas fisik ringan yang konsisten, fungsi tubuh dan sirkulasi darah dapat kembali optimal.

Jalan Cepat Jadi Latihan Paling Aman

Salah satu olahraga paling mudah dilakukan adalah jalan cepat atau brisk walking. Aktivitas ini dinilai efektif membantu melancarkan aliran darah dan menjaga kesehatan jantung, terutama bagi pria usia 50 tahun ke atas.

Studi dari Harvard menyebut jalan cepat selama 30 menit setiap hari dapat membantu meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah hingga 40 persen. Fungsi ini penting karena pembuluh darah yang sehat berperan besar dalam menjaga stamina dan vitalitas tubuh.

Saya pernah mendengar keluhan dari seorang ayah di lingkungan rumah yang berkata, “Sekarang naik tangga dua lantai saja sudah terasa berat.” Setelah rutin jalan pagi selama beberapa pekan, ia mengaku tubuhnya lebih ringan dan tidur lebih nyenyak.

Selain aman untuk sendi, jalan cepat juga mudah dilakukan tanpa biaya tambahan. Sepasang sepatu yang nyaman sudah cukup untuk memulai.

Push-Up hingga Glute Bridge Bantu Vitalitas

Latihan berikutnya adalah bodyweight strength seperti push-up, squat, dan plank. Gerakan ini membantu menjaga massa otot, melatih jantung, serta memperbaiki distribusi oksigen ke seluruh tubuh.

Dalam European Journal of Applied Physiology, latihan kekuatan ringan selama 12 minggu disebut mampu meningkatkan aliran darah perifer dan membantu menurunkan tekanan darah.

Selain itu, glute bridge dan hip thrust juga penting untuk menjaga area panggul dan punggung bawah. Latihan ini sering dianggap sepele, padahal sangat membantu postur tubuh dan mendukung sirkulasi darah di bagian bawah tubuh.

Rutinitas sederhana seperti jalan cepat, latihan kekuatan ringan, tidur cukup, dan konsumsi sayuran kaya nitrat alami seperti bayam serta seledri dapat memberi perubahan nyata dalam dua hingga empat minggu.

Usia 50 bukan alasan untuk berhenti aktif. Justru di fase ini, menjaga tubuh menjadi investasi paling penting agar tetap produktif, sehat, dan bugar dalam jangka panjang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tujuh Taktik Negosiasi Kotor yang Sering Menjebak Korban

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Taktik negosiasi kotor kerap muncul dalam bisnis, kerja sama proyek, hingga urusan pekerjaan sehari-hari. Modusnya sering terlihat halus, bahkan terasa seperti komunikasi yang ramah dan profesional.

Namun di balik kesan nyaman itu, ada jebakan yang bisa membuat satu pihak kehilangan posisi tawar, terpaksa menyetujui syarat berat, bahkan menanggung risiko sendirian setelah kesepakatan berjalan.

Saya pernah mendengar seorang pelaku usaha kecil bercerita, ia merasa “menang” saat awal kerja sama karena semua permintaannya disetujui. Dua minggu kemudian, klausul tambahan muncul satu per satu. Saat itu, mundur terasa jauh lebih mahal.

Di situlah negosiasi kotor bekerja: bukan menyerang di awal, tetapi perlahan membuat korban merasa tidak punya pilihan.

Tujuh Taktik Negosiasi Kotor yang Sering Dipakai

1. Good News Dulu, Trap Belakangan

Di awal, lawan negosiasi tampil sangat menyenangkan. Mereka banyak setuju dan memberi kesan bahwa Anda sedang menang.

Tujuannya sederhana: membangun rasa aman. Setelah kepercayaan tumbuh, syarat penting dimasukkan perlahan tanpa banyak perlawanan.

Jika negosiasi terasa terlalu mulus sejak awal, justru itu saat yang perlu diwaspadai.

2. False Urgency atau Tekanan Waktu Palsu

Kalimat seperti “harus deal hari ini” atau “besok sudah ada pihak lain” sering dipakai untuk menekan keputusan.

Padahal, belum tentu ancaman itu nyata. Tekanan waktu palsu sengaja dibuat agar Anda berhenti berpikir kritis.

Negosiasi sehat memberi ruang pertimbangan, bukan memaksa keputusan terburu-buru.

3. Informasi Tidak Simetris

Pihak lain sering mengetahui lebih banyak tentang transaksi, tetapi tampil seolah sangat terbuka.

Anda merasa sudah diberi semua informasi, padahal bagian paling penting justru disimpan rapat.

Karena itu, jangan hanya mendengar yang disampaikan. Periksa juga apa yang sengaja tidak dibicarakan.

4. Klausul Abu-Abu

Bahasa kontrak dibuat samar dan multitafsir. Saat dibaca, terlihat aman. Saat masalah muncul, tafsir mereka yang berlaku.

Kalau isi perjanjian membuat Anda harus menebak-nebak maksudnya, itu bukan detail kecil. Itu alarm.

Saat Emosi Mengambil Alih, Risiko Membesar

5. Emotional Hooking

Negosiator memainkan emosi: takut kehilangan peluang, ingin cepat sukses, atau ambisi untuk segera naik level.

Akibatnya, fokus bergeser dari proses ke hasil akhir. Padahal keputusan besar seharusnya lahir dari logika yang dingin.

Semakin terlalu bersemangat, semakin besar kemungkinan Anda sedang diarahkan.

6. Small Yes, Big Commitment

Semuanya dimulai dari persetujuan kecil: setuju meeting, revisi ringan, atau perubahan minor.

Tanpa sadar, rangkaian “iya” kecil itu berubah menjadi komitmen besar yang sulit dibatalkan.

Banyak orang kalah bukan karena satu keputusan besar, tetapi karena akumulasi persetujuan kecil.

7. Disappearing Act

Semua terlihat lancar sampai risiko mulai muncul. Setelah itu, pihak lawan menghilang.

Kontak sulit dihubungi, tanggung jawab kabur, dan Anda ditinggal menghadapi masalah sendirian.

Negosiasi bukan soal deal selesai, tetapi siapa yang tetap hadir setelah kesepakatan berjalan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tujuh Tanda Serangan Jantung yang Bisa Muncul Sebulan Sebelumnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Serangan jantung sering dianggap datang mendadak tanpa peringatan. Padahal, dalam banyak kasus, tubuh sudah lebih dulu mengirim sinyal sejak beberapa minggu sebelumnya, bahkan hingga sebulan sebelum serangan terjadi.

Masalahnya, banyak orang menganggap gejala awal itu hanya keluhan ringan seperti masuk angin, maag, atau sekadar kelelahan biasa. Akibatnya, penanganan terlambat dan risiko justru membesar.

Saya pernah mendengar cerita seorang tetangga yang mengira sesak napas dan cepat lelah hanya karena usia bertambah. Ia tetap memaksakan aktivitas harian. Seminggu kemudian, ia harus dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung mendadak.

Kasus seperti itu bukan hal langka. Justru sering terjadi karena tanda awal terlihat terlalu “biasa” untuk dianggap serius.

Tujuh Tanda Serangan Jantung yang Sering Diabaikan

1. Cepat Lelah

Dulu kuat beraktivitas, kini naik tangga sedikit saja sudah terasa berat. Ini bisa menjadi sinyal bahwa jantung mulai tidak bekerja optimal.

Jika rasa lelah itu berbeda dari biasanya, jangan langsung menganggapnya hanya faktor usia atau kurang istirahat.

2. Napas Menjadi Pendek

Aktivitas ringan seperti berjalan santai atau membereskan rumah tiba-tiba membuat napas terasa pendek dan tidak lega.

Kondisi ini bisa menandakan suplai oksigen terganggu karena fungsi jantung mulai menurun.

3. Dada Tidak Nyaman

Tidak selalu berupa nyeri tajam. Kadang rasanya seperti dada tertekan, penuh, atau seperti tertindih sesuatu.

Jika keluhan ini muncul berulang, terutama saat beraktivitas, itu patut menjadi perhatian serius.

4. Nyeri Menjalar

Rasa tidak nyaman dari dada bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, atau punggung.

Banyak orang mengira ini hanya pegal biasa, padahal bisa menjadi alarm penting dari jantung.

Gejala Tambahan yang Sering Disalahartikan

5. Keringat Dingin

Tubuh tiba-tiba berkeringat dingin tanpa cuaca panas atau aktivitas berat bisa menjadi tanda tubuh sedang dalam mode darurat.

Apalagi jika disertai dada tidak nyaman atau sesak napas, jangan menunda pemeriksaan.

6. Mual dan Perut Tidak Nyaman

Kadang gejalanya mirip maag atau masuk angin. Perut terasa tidak enak, mual, bahkan ingin muntah.

Karena letak saraf yang saling berkaitan, sinyal dari jantung bisa terasa seperti gangguan pencernaan.

7. Tidur Berantakan

Sering terbangun tengah malam, gelisah, atau merasa tubuh tidak benar-benar beristirahat juga bisa menjadi tanda awal.

Banyak orang menyalahkannya pada stres, padahal tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres.

Yang paling berbahaya bukan karena tanda itu tidak ada, tetapi karena kita memilih mengabaikannya.

Jika mulai merasakan beberapa gejala ini, jangan panik. Namun, jangan menunda konsultasi medis agar risiko serangan jantung bisa ditekan lebih awal.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Kemenimipas Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 menjadi titik penting bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperluas peran lembaga pemasyarakatan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Dalam acara yang digelar di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Senin (27/04/2026), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memimpin langsung penandatanganan sejumlah nota kesepahaman strategis. Fokusnya jelas: pemasyarakatan tidak lagi hanya soal pembinaan di balik tembok penjara, tetapi juga soal pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Ada satu hal yang sering luput dari perhatian publik. Banyak orang masih melihat lapas hanya sebagai tempat hukuman selesai dijalani. Padahal, di balik pagar tinggi itu, ada pekerjaan panjang untuk memastikan warga binaan bisa kembali ke masyarakat dengan lebih siap.

Agus menegaskan, perubahan itu membutuhkan dukungan banyak pihak, bukan kerja satu institusi semata.

“Inilah wajah baru pemasyarakatan kita, bukan hanya mengurung tapi membangun, bukan hanya menekan tapi memberdayakan. Langkah mulia ini hanya dapat kita wujudkan melalui kerja keras, komitmen dari seluruh insan Pemasyarakatan, dan tentunya kolaborasi lintas sektoral,” ujar Agus.

Sinergi Strategis di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62

Dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Kemenimipas meneken sejumlah kerja sama penting dengan berbagai kementerian dan lembaga negara.

Salah satunya adalah nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi mengenai sinergi pemberdayaan, pembinaan, dan penguatan ekonomi berbasis koperasi di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Kerja sama juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memperkuat sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria, pertanahan, serta tata ruang.

Selain itu, Kemenimipas menandatangani MoU dengan Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan tugas di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan layanan kesehatan.

Dukungan terhadap layanan kesehatan warga binaan juga diperkuat lewat kerja sama dengan BPJS Kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerintah Provinsi Bali turut masuk dalam kolaborasi ini, bersama Kabupaten Badung, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas imigrasi dan pemasyarakatan di daerah.

Integritas Jadi Penentu Utama

Tak hanya soal kerja sama besar, Agus mengingatkan bahwa fondasi utama tetap berada pada integritas aparatur.

Menurut dia, sehebat apa pun program yang dirancang, semuanya akan runtuh jika tidak ditopang profesionalitas dan akuntabilitas.

“Kesepakatan-kesepakatan besar ini adalah modalitas yang luar biasa bagi institusi kita. Namun saudara-saudara, saya tetap harus mengingatkan sehebat apapun kolaborasi yang kita gali dan sebesar apapun program yang kita rancang, semua tidak akan berarti apa apa jika tidak dilandasi oleh pondasi yang bernama integritas,” ujarnya.

Pernyataan itu terasa relevan. Dalam banyak kasus birokrasi, masalah sering kali bukan pada kurangnya program, melainkan lemahnya konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, Kemenimipas ingin menegaskan transformasinya sebagai institusi yang bukan hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi pembangunan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sabotase Siber Iran Jadi Alarm, RUU KKS Harus Dipercepat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dugaan sabotase siber terhadap infrastruktur internet Iran menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Serangan yang disorot CNN Indonesia pada Minggu, 26 April 2026 itu dinilai menunjukkan bahwa perang digital kini bukan lagi gangguan teknis biasa, melainkan instrumen geopolitik yang bisa melumpuhkan negara.

Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib, menilai pola serangan seperti backdoor dan botnet dapat tertanam sejak rantai pasok perangkat jaringan. Risiko serupa, kata dia, sangat mungkin terjadi di Indonesia yang masih bergantung pada Produk dengan Elemen Digital (PDED) impor.

Modus Senyap, Ancaman Besar

Saya pernah berbincang dengan seorang praktisi keamanan jaringan yang berkata sederhana: “Kadang ancaman paling berbahaya justru yang tidak berbunyi.” Kalimat itu terasa relevan ketika melihat kasus Iran.

Ridlwan Habib menjelaskan, serangan bisa disisipkan melalui perangkat jaringan sejak awal distribusi, lalu diaktifkan pada saat paling kritis.

Kerentanan ini menjadi alarm karena Indonesia masih memakai banyak perangkat impor yang belum sepenuhnya lolos audit keamanan nasional.

Ia menegaskan, audit menyeluruh dan deteksi anomali wajib dilakukan sebelum ancaman berubah menjadi krisis nasional.

Menanggapi hal itu, Ir. Soegiharto Santoso, SH (Hoky), Ketua Umum APKOMINDO dan APTIKNAS serta Sekretaris Jenderal PERATIN, menyebut insiden Iran sebagai wake-up call nyata.

“Apa yang terjadi di Iran benar merupakan wake-up call bagi kita semua. Ketergantungan terhadap perangkat impor tanpa pengawasan dan audit yang memadai dapat membuka celah serius terhadap keamanan nasional. Ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut kedaulatan digital bangsa,” tegas Hoky.

RUU KKS Jadi Fondasi Pertahanan Siber Nasional

Ancaman siber kini tak lagi berhenti pada phishing atau ransomware. Serangan berbasis kecerdasan artifisial mulai menyasar Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK).

Sektor energi, transportasi, telekomunikasi, kesehatan, hingga sistem keuangan menjadi target utama karena menyangkut hajat hidup masyarakat.

Gangguan pada sektor ini bisa memicu efek berantai terhadap stabilitas nasional. Karena itu, urgensi RUU KKS untuk keamanan siber nasional semakin sulit ditunda.

“Tanpa landasan hukum yang kuat, akselerasi ekonomi digital Indonesia akan terus dibayangi risiko asimetris yang besar. Kehadiran RUU KKS adalah kebutuhan strategis yang tidak bisa ditawar,” ujar Hoky.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber diproyeksikan melindungi transaksi digital masyarakat, memperkuat IIK, menumbuhkan kepercayaan investor, serta mendorong standar keamanan nasional bagi PDED.

Pemerintah telah mengirimkan Surpres ke DPR RI. APKOMINDO, APTIKNAS, dan PERATIN menyambut langkah itu sebagai prioritas nasional.

Dari Reaktif ke Antisipatif

Indonesia, kata Hoky, harus berhenti hanya bereaksi setelah serangan terjadi.

Langkah yang dibutuhkan adalah audit keamanan menyeluruh, penguatan deteksi dini, sinergi antar-lembaga seperti BSSN, Komdigi, BIN, TNI, dan aparat hukum, serta pengembangan teknologi dalam negeri.

“RUU KKS akan menjadi perisai utama dalam memastikan bahwa kedaulatan digital Indonesia tidak dapat disandera oleh dinamika global,” kata Hoky.

Di tengah transformasi digital yang terus melaju, regulasi ini bukan sekadar dokumen hukum. Ia adalah pagar pertama agar ruang digital Indonesia tetap aman dan berdaulat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Baru Tiga Hari Menikah, Istri Kabur Karena Gaji Suami Rp3,9 Juta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pernikahan yang baru seumur jagung antara Duong Gia Minh dan Truong Le justru berujung pahit. Baru tiga hari setelah resmi menikah, sang istri memilih meninggalkan rumah setelah mengetahui penghasilan suaminya hanya 1.800 Yuan atau sekitar Rp3,9 juta per bulan.

Kisah ini menjadi sorotan publik karena pasangan tersebut sebenarnya sudah menjalin hubungan selama tiga tahun. Namun, keduanya ternyata belum benar-benar saling mengenal, bahkan hanya empat kali bertemu sebelum akhirnya memutuskan menikah.

Pernikahan Cepat karena Desakan Keluarga

Duong Gia Minh dan Truong Le sepakat menikah bukan semata karena hubungan yang matang, melainkan karena tekanan keluarga. Truong Le disebut mulai didesak untuk segera memiliki pasangan hidup.

Situasi serupa juga dialami Duong. Ia merasa mereka bisa langsung membangun rumah tangga meski cinta belum sepenuhnya tumbuh. Dalam banyak kasus, keputusan seperti ini memang sering terlihat sederhana di awal, tetapi rumit saat dijalani.

Saya pernah mendengar cerita serupa dari seorang teman lama. Ia bilang, urusan menikah sering kali bukan soal pesta atau foto prewedding, melainkan soal kesiapan menghadapi kenyataan setelah tamu pulang.

Truong Le akhirnya setuju. Pernikahan pun berlangsung, tetapi masalah justru muncul pada malam pertama.

Penghasilan Jadi Titik Balik Rumah Tangga

Pada malam pernikahan, Truong Le baru menanyakan berapa penghasilan suaminya. Pertanyaan yang seharusnya dibicarakan jauh sebelum akad itu justru muncul saat semuanya sudah terlambat.

Duong mengaku sempat ragu menjawab. Namun akhirnya ia berkata jujur.

“Aku adalah pekerja musiman di perusahaan, gajiku 1.800 Yuan (Rp3,9 juta) sebulan,” katanya.

Jawaban itu membuat istrinya terkejut. Ia tidak menyangka penghasilan suaminya jauh di bawah ekspektasi. Malam itu, Truong Le menolak melayani suaminya dengan alasan sedang tidak enak badan.

Tiga hari kemudian, ia mulai mengemas barang-barangnya. Awalnya, ia mengaku hanya ingin pulang menemui orang tuanya. Namun, ia tak pernah kembali.

Rumah Jadi Syarat untuk Bertahan

Duong terus membujuk istrinya agar pulang. Sebulan berlalu, ia meminta agar mereka tidak terus hidup terpisah. Namun jawaban yang diterimanya justru lebih menyakitkan.

“Kamu bahkan tidak bisa membelikanku rumah. Di mana aku akan tinggal?” kata Truong.

Kalimat itu menjadi titik sadar bagi Duong. Ia mulai berpikir untuk memiliki rumah demi mempertahankan pernikahan mereka.

Ia bahkan memutuskan tinggal di rumah keluarga mertuanya. Namun upaya itu tak berhasil. Sang istri kembali pergi dan memilih tinggal di rumah pamannya.

Situasi itu terus berlangsung hingga setahun kemudian. Pernikahan yang dibangun dengan tergesa akhirnya berjalan tanpa arah.

Kadang, masalah rumah tangga bukan datang dari kurangnya cinta, melainkan dari percakapan penting yang terlambat dilakukan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Daycare Little Aresha Jogja Digerebek, Dugaan Kekerasan Anak Diusut Polisi

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Tempat penitipan anak semestinya menjadi ruang paling aman setelah rumah. Namun di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kepercayaan itu justru retak.

Pada Jumat sore, 24 April 2026, aparat kepolisian menggerebek daycare tersebut setelah muncul dugaan penganiayaan terhadap balita yang dititipkan di sana. Garis polisi dipasang. Sejumlah pengelola, termasuk pengurus dan pengasuh, dibawa untuk dimintai keterangan.

Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Namun bagi para orang tua, luka kepercayaan itu sudah telanjur terbuka.

Menitipkan anak ke daycare bukan sekadar urusan administrasi harian. Itu soal menyerahkan rasa aman kepada orang lain. Banyak orang tua berangkat kerja setiap pagi dengan satu harapan sederhana: anak mereka pulang dalam keadaan baik.

Karena itu, ketika kabar penggerebekan menyebar, kepanikan datang lebih cepat daripada penjelasan resmi.

Noorman, salah satu orang tua sekaligus saksi, mengaku pertama kali mengetahui kabar itu dari rekan istrinya yang juga menitipkan anak di tempat yang sama.

“Sekitar jam 2 siang ke atas, istri saya dihubungi rekannya yang sama-sama penitipan anak di sana, menginfokan bahwa ada penggerebekan,” kata Noorman.

Setelah menerima informasi itu, istrinya langsung menjemput anak mereka. Saat Noorman tiba pada sore hari, lokasi sudah dipenuhi orang tua dan polisi.

Ia bahkan mengaku sempat diperlihatkan video oleh pihak kepolisian saat proses penggerebekan berlangsung.

“Ternyata anak-anak itu diperlakukan tidak manusiawi selama dititipkan di sana,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi titik paling mengganggu dalam kasus ini. Sebab kekerasan terhadap anak sering kali tidak datang dalam bentuk yang langsung terlihat. Ia bersembunyi di balik rutinitas, senyum pengasuh, dan asumsi orang tua bahwa semua baik-baik saja.

Aldewa, orang tua lain asal Mergangsan, mengaku anaknya yang berusia tiga tahun sudah lebih dari enam bulan dititipkan di daycare tersebut.

Sekitar sepekan lalu, ia melihat lebam di lutut kanan anaknya. Saat itu ia mengira sang anak hanya terjatuh saat bermain.

“Kalau pagi mau berangkat itu selalu nangis. Saya kira biasa, anak kecil memang kadang takut,” katanya.

Kalimat itu terdengar biasa, bahkan lazim dalam kehidupan orang tua. Tetapi dalam banyak kasus kekerasan pada anak, tanda-tanda awal memang sering dianggap normal: tangisan saat berangkat, perubahan perilaku, tubuh yang mendadak mudah memar.

Yang paling menyayat datang dari pengakuan Sri, warga Kotagede. Ia mengatakan cucunya yang berusia empat tahun pernah bercerita dikunci di kamar mandi oleh pengasuh.

“Terus dia katanya dimasukkan ke kamar mandi, dikunci di kamar mandi,” ujar Sri.

Ia juga pernah melihat pipi cucunya memerah saat dijemput. Namun sang cucu enggan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

“Kalau ketemu baik sekali, tidak kelihatan ada apa-apa. Tapi ya saya kesel sekali kalau itu benar,” katanya.

Di sinilah persoalan menjadi lebih besar dari sekadar satu daycare. Ini menyentuh lemahnya pengawasan terhadap lembaga penitipan anak yang tumbuh cepat di tengah kebutuhan keluarga urban.

Daycare bukan sekadar bisnis jasa. Ia adalah ruang pengasuhan. Dan ketika ruang itu gagal menjaga martabat anak, maka yang runtuh bukan hanya reputasi satu tempat, tetapi kepercayaan publik secara keseluruhan.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Riski Adrian, membenarkan penggerebekan tersebut.

“Benar, Satuan Reserse Polresta Jogja tadi sore baru saja melakukan penggerebekan sebuah tempat penitipan anak di daerah Umbulharjo,” katanya.

Menurut Adrian, polisi menduga ada oknum pengelola daycare yang melakukan perlakuan salah, penelantaran, hingga kekerasan terhadap anak.

Frasa “oknum” memang sering dipakai dalam setiap kasus serupa. Namun publik berhak menuntut lebih dari sekadar istilah itu. Sebab jika pengawasan internal lemah, jika prosedur perlindungan anak tidak berjalan, maka masalahnya bukan hanya pada satu orang, melainkan pada sistem yang membiarkan itu terjadi.

Hari ini para orang tua menunggu satu hal: kejelasan.

Mereka tidak hanya ingin pelaku diproses hukum, tetapi juga memastikan ruang aman bagi anak tidak berubah menjadi tempat paling menakutkan.

Sebab bagi orang tua, meninggalkan anak di daycare seharusnya tidak pernah menjadi keputusan yang harus disertai rasa curiga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APTIKNAS Dorong Perusahaan TIK Go Public Lewat Workshop BEI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) dan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) bersama Bursa Efek Indonesia menggelar workshop go public untuk mendorong perusahaan TIK masuk pasar modal.

Kegiatan bertajuk “Go Big with Go Public: From Technology Excellence to Public Markets” itu berlangsung di Main Hall BEI Jakarta, Rabu (15/04/2026), dan diikuti sekitar 100 anggota APTIKNAS serta APKOMINDO.

Di tengah geliat ekonomi digital, banyak perusahaan teknologi tumbuh cepat, tetapi sering tersendat saat bicara tata kelola. Produk bagus belum tentu siap masuk bursa.

Saya pernah berbincang dengan pelaku startup yang mengaku lebih pusing mengurus audit dibanding mencari pelanggan baru. Di situlah tantangan sebenarnya dimulai.

Ketua Umum APTIKNAS sekaligus APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. atau Hoky, menegaskan bahwa go public bukan sekadar mencari pendanaan.

“Go public adalah lompatan strategis dari keunggulan teknologi menuju kredibilitas global. Ini bukan hanya tentang memperoleh pendanaan, tetapi juga tentang membangun tata kelola yang baik,” ujar Hoky.

Bursa Efek Indonesia Nilai Sektor Teknologi Siap IPO

Wakil Direktur Bursa Efek Indonesia, Listyorini Dian Pratiwi, mengatakan sektor teknologi menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan pasar modal Indonesia ke depan.

Menurut dia, banyak perusahaan TIK lokal sebenarnya sudah layak melantai di bursa, tetapi masih membutuhkan pendampingan dalam proses menuju IPO.

“Perusahaan teknologi memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pasar modal. BEI berkomitmen mendampingi perusahaan dalam setiap tahapan,” kata Listyorini.

Yan Hendrick Simorangkir dari Bursa Efek Indonesia menambahkan, tantangan terbesar sering muncul pada aspek administrasi dan pelaporan keuangan.

Banyak perusahaan unggul dari sisi produk, namun belum siap dalam transparansi dan akuntabilitas yang menjadi syarat utama perusahaan terbuka.

Enam Agenda Strategis APTIKNAS 2026 Jadi Penguat

Selain workshop IPO, APTIKNAS juga memaparkan enam agenda strategis nasional 2026 yang sebelumnya telah disampaikan kepada Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

Agenda itu mencakup National Cybersecurity Connect 2026, ASOCIO Digital AI Summit 2026, Indonesia Game Experience, Warkop Digital, Roadshow Teknologi 10 Kota, dan Mall APTIKNAS.

Hoky menilai transformasi digital Indonesia tidak boleh berjalan setengah-setengah. Talenta, keamanan siber, teknologi, hingga akses pasar harus bergerak bersamaan.

“Digitalisasi membuka peluang ekonomi yang sangat besar, namun juga menghadirkan risiko seperti serangan siber dan kejahatan digital,” ujarnya.

Presiden Direktur PT ITSEC Asia Tbk, Patrick Dannacher, yang telah membawa perusahaannya go public, mengatakan perubahan budaya organisasi menjadi tantangan terbesar.

Namun manfaatnya jauh lebih besar, mulai dari akses pendanaan yang luas hingga meningkatnya kredibilitas perusahaan di mata investor.

Lewat sinergi APTIKNAS, APKOMINDO, dan Bursa Efek Indonesia, perusahaan TIK Indonesia didorong tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh sebagai pemain global yang kompetitif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More