Pelantikan pejabat Poltek Imipas menjadi langkah awal restrukturisasi pendidikan keimigrasian. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, melantik 10 pejabat strategis di lingkungan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia di Tangerang, Senin (20/04/2026).
Agenda ini berlangsung sebagai tindak lanjut keputusan menteri terkait pemberhentian dan pengangkatan jabatan. Fokusnya jelas: memperkuat organisasi dan mempercepat transformasi pendidikan aparatur di sektor imigrasi dan pemasyarakatan.
Penguatan Struktur dan Arah Baru Poltek Imipas
Pelantikan pejabat Poltek Imipas bukan sekadar rotasi administratif. Ini bagian dari desain besar membangun institusi pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lapangan.
Sebanyak 10 pejabat yang dilantik akan mengisi posisi manajerial dan nonmanajerial. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak perubahan, terutama dalam membenahi tata kelola internal.
Asep Kurnia menegaskan, momentum ini bukan rutinitas birokrasi tahunan. “Hari ini adalah momentum awal tonggak estafet kepemimpinan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, Poltek Imipas diposisikan sebagai pabrik kader strategis. Bukan hanya mencetak lulusan teknis, tetapi juga membangun karakter dan budaya kerja yang relevan dengan tantangan global.
Saya teringat percakapan dengan seorang dosen birokrasi tahun lalu. Ia bilang, banyak lembaga pendidikan kedinasan gagal karena terlalu fokus pada teori. Poltek Imipas tampaknya ingin menghindari jebakan itu sejak awal.
Fokus Reformasi: Kurikulum hingga Budaya Kerja
Transformasi Poltek Imipas tidak berdiri di ruang kosong. Asep mengungkapkan, prosesnya sudah dimulai sejak izin program studi terbit pada Januari 2026.
Pengalihan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam penataan kelembagaan. Artinya, perubahan ini menyentuh struktur sekaligus kultur organisasi.
Ada empat fokus utama yang ditegaskan: tata kelola akuntabel, kurikulum berbasis kebutuhan lapangan, peningkatan kualitas SDM, dan sistem penjaminan mutu berkelanjutan.
Budaya kerja PRIMA—Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel—menjadi fondasi. Ini bukan jargon baru, tetapi standar yang harus terasa di pelayanan publik.
Dalam pengalaman meliput layanan imigrasi beberapa tahun lalu, keluhan publik sering berulang: lambat, kurang transparan. Jika Poltek Imipas serius, perbaikan seharusnya terasa dalam beberapa tahun ke depan.
Asep juga meminta percepatan kinerja dan kolaborasi lintas unit. Targetnya ambisius: menjadikan Poltek Imipas sebagai pusat keunggulan di lingkungan Kemenimipas.
Dampak ke Layanan Publik
Pelantikan ini berujung pada satu hal: kualitas layanan publik. Lulusan Poltek Imipas diharapkan lebih profesional, adaptif, dan berintegritas.
Jika skema ini berjalan konsisten, dampaknya bukan hanya internal birokrasi. Masyarakat akan merasakan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Di akhir sambutannya, Asep mengingatkan soal integritas. Pesan klasik, tapi sering menjadi titik lemah. Tanpa itu, reformasi hanya berhenti di dokumen.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar