Di tengah kebijakan pengetatan anggaran pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan justru menambah tenaga ahli gubernur. Kebijakan ini menuai sorotan karena berpotensi menambah beban belanja pegawai di APBD.
Langkah tersebut dipertanyakan publik dan pemerhati kebijakan, terutama karena dilakukan saat pemerintah pusat mendorong efisiensi pengeluaran. Kritik datang dari Pembina DPP Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), Junaidi.
Kebijakan Tambahan Tenaga Ahli Dipersoalkan
Junaidi menilai penambahan tenaga ahli gubernur tidak sejalan dengan semangat efisiensi. Menurut dia, kebijakan ini justru berpotensi memperlebar beban anggaran daerah.
“Perlu adanya keterbukaan dari pemprov terkait hal ini kepada masyarakat dengan menjelaskan tingkat urgensi menambah staf khusus,” ujar Junaidi.
Ia menekankan, transparansi menjadi kunci. Tanpa penjelasan yang memadai, publik sulit memahami dasar kebutuhan tenaga ahli tambahan tersebut.
Saya teringat satu obrolan dengan seorang pegawai daerah beberapa waktu lalu. Ia mengeluh soal anggaran yang makin ketat, bahkan untuk program dasar. Di saat bersamaan, muncul kabar penambahan staf khusus. Kontrasnya terasa.
Junaidi juga meminta DPRD tidak pasif. Ia menilai lembaga legislatif seharusnya menggunakan fungsi pengawasan untuk mempertanyakan kebijakan tersebut secara terbuka.
Manfaat Dipertanyakan, Regulasi Disinggung
Lebih jauh, Junaidi menilai jumlah tenaga ahli yang sudah ada sebenarnya sudah berlebihan. Ia menyebut fungsi dan tugas mereka pun belum jelas di mata publik.
Penambahan tenaga ahli baru, menurut dia, juga diragukan manfaatnya. Apalagi jika diisi oleh kalangan pensiunan tanpa indikator kinerja yang terukur.
“Kebijakan ini tentu bertentangan dengan aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri,” kata Junaidi.
Di titik ini, persoalannya bukan sekadar jumlah orang. Tapi soal akuntabilitas dan relevansi. Apakah tenaga ahli benar-benar memberi nilai tambah, atau hanya memperpanjang daftar belanja rutin?
Dalam banyak kasus, jabatan staf khusus sering kali menjadi ruang abu-abu. Tidak selalu jelas output-nya, tapi pasti ada konsekuensi anggarannya.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar