Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut harga garam nasional masih tinggi akibat kendala distribusi dan logistik di sentra tambak Jakarta.
KKP menilai persoalan jalan dan pelabuhan di kawasan tambak menjadi faktor utama mahalnya harga garam, sehingga perlu kolaborasi lintas kementerian untuk memperbaiki rantai pasok.
Distribusi Jadi Titik Lemah
Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan jalur distribusi yang belum memadai berdampak langsung pada harga di tingkat konsumen.
Menurut Frista, persoalan infrastruktur seperti akses jalan dan pelabuhan masih menjadi hambatan utama di sejumlah wilayah sentra produksi garam.
“Jalur distribusi yang kurang bagus ikut memengaruhi harga. Perbaikan jalan dan pelabuhan perlu dikoordinasikan dengan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan,” ujar Frista.
Pernyataan itu disampaikan dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian
Dari sisi kebijakan, Frista menilai penguatan sektor garam harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pengolahan.
KKP, menurut dia, tidak dapat bekerja sendiri, terutama dalam pembangunan infrastruktur logistik di kawasan tambak.
Karena itu, koordinasi dilakukan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk perbaikan akses jalan serta pembangunan pelabuhan.
Infrastruktur logistik, kata dia, berperan besar dalam menentukan efisiensi distribusi dan stabilitas harga garam nasional.
Integrasi Regulasi dan Industri
Selain infrastruktur fisik, KKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk pengawalan regulasi.
Bappenas dan Kementerian Koordinator Pangan turut dilibatkan agar program swasembada garam terintegrasi dengan kebijakan lintas sektor.
Frista menambahkan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian juga memiliki peran penting karena sebagian besar penggunaan garam berada di sektor industri.
“Pengguna garam mayoritas adalah industri, bukan hanya konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Penguatan Hulu dan Investasi Teknologi
Di tingkat hulu, KKP melakukan penguatan terhadap petambak garam rakyat melalui perbaikan saluran air agar kualitas air baku lebih baik.
Penyediaan sarana pengolahan serta pembangunan fasilitas penyimpanan juga dilakukan untuk menjaga mutu hasil produksi.
Namun, Frista menegaskan pengembangan teknologi pengolahan garam membutuhkan investasi besar.
Menurutnya, kebutuhan belanja modal atau capital expenditure untuk teknologi bisa mencapai nilai triliunan rupiah.
“Pengembangan teknologi tidak mungkin sepenuhnya ditopang APBN, karena itu kami bekerja sama dengan PT Garam,” katanya.
Upaya kolaboratif tersebut diharapkan dapat memperkuat industri garam nasional sekaligus menekan tekanan harga di pasar domestik.
Reporter Lakalim Adalin
Editor Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar