Asosiasi Desak Pemerintah Perketat Impor Food Tray Ilegal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM) bersama Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMAKI) menegaskan kesiapan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyuplai kebutuhan food tray secara mandiri dalam negeri.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (31/7/2025), mereka menyoroti kapasitas produksi lokal yang dinilai sangat mencukupi. Bahkan, produksi nasional disebut telah menembus 10 juta unit per bulan.

Alie Cendrawan dari PT Makmur Bersama-sama Garuda mengatakan, produksi dalam negeri telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 9369:2025 tanpa perlu mengandalkan impor.

Menurutnya, para pelaku industri telah berinvestasi besar di sektor manufaktur demi mendukung ketahanan rantai pasok nasional untuk penyediaan alat makan program MBG.

Namun, mereka menyayangkan masih maraknya food tray impor ilegal berbahan SS 201 yang dianggap tidak aman dan dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Robert Susanto, Presiden Direktur PT Bintang Matrix Indonesia, mengungkapkan baru 12% dari kapasitas nasional yang dimanfaatkan, dan pembukaan keran impor justru bisa membunuh industri dalam negeri.

Beberapa hasil uji menyebutkan bahwa bahan SS 201 rentan terhadap reaksi kimia dengan panas dan asam. Sebaliknya, SS 304 dinilai lebih stabil dan aman sebagai bahan food tray.

ASPRADAM dan APMAKI mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kemenperin, dan Bea Cukai memperketat pengawasan serta penegakan hukum terhadap produk tanpa izin, PPN dan SNI palsu.

Mereka juga meminta kejelasan soal bahan baku legal untuk mendukung keberlanjutan industri dalam negeri agar tidak tertinggal oleh produk buatan luar negeri, khususnya dari Tiongkok.

“Demi keberhasilan MBG, produsen lokal butuh dukungan regulasi yang adil,” tegas perwakilan ASPRADAM dan APMAKI. Industri ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja dan menopang pertumbuhan UMKM.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prabowo Beri Amnesti Hasto, DPR Setujui 1.116 Terpidana Dibebaskan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Kebijakan ini disahkan DPR RI dalam rapat konsultasi bersama pemerintah di Senayan.

Amnesti tersebut mencakup 1.116 orang yang sebelumnya telah menerima vonis pidana. Hak prerogatif presiden ini memungkinkan penghapusan seluruh konsekuensi hukum terhadap terpidana.

“Pemberian persetujuan atas surat Presiden nomor 42/Pres/072025 mengenai amnesti termasuk Hasto Kristiyanto,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Hasto sebelumnya dijatuhi hukuman penjara 3,5 tahun dalam kasus dugaan suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.

Dengan diberikannya amnesti, Hasto tidak perlu menjalani hukuman dan dinyatakan bebas sepenuhnya dari segala dampak hukum yang sebelumnya berlaku padanya.

Rapat konsultasi turut dihadiri pimpinan fraksi, pimpinan komisi, Menkumham Supratman Agtas, serta Mensesneg Prasetyo Hadi. Agenda utama adalah membahas surat Presiden terkait amnesti tersebut.

Secara konstitusional, amnesti berbeda dengan abolisi. Amnesti bersifat pengampunan, sedangkan abolisi menghapuskan proses hukuman. Keduanya merupakan hak eksklusif presiden dengan persetujuan parlemen.

Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya tensi politik nasional. Dugaan kriminalisasi terhadap tokoh politik oposisi dinilai berpotensi memperparah polarisasi di masyarakat.

Analis menilai langkah Prabowo bersifat strategis untuk meredam ketegangan politik dan menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan ekonomi dan sentimen publik yang memanas.

Amnesti terhadap Hasto dan abolisi kepada tokoh lain seperti Tom Lembong dipandang sebagai sinyal rekonsiliasi politik. Presiden diduga ingin menciptakan ruang dialog untuk mencegah konflik horizontal.

Presiden diyakini sedang berupaya menghindari eskalasi sosial-politik yang dapat mengganggu agenda pembangunan dan kepercayaan pasar terhadap stabilitas nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PPATK Buka Kembali 28 Juta Rekening yang Sempat Diblokir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pembukaan kembali lebih dari 28 juta rekening yang sempat dibekukan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan keuangan.

Rekening tersebut sebelumnya dihentikan sementara karena dicurigai terlibat dalam jaringan transaksi ilegal, khususnya kasus perjudian daring dan penyalahgunaan rekening tidak aktif oleh pelaku kejahatan digital.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa pembekuan bersifat sementara demi verifikasi identitas nasabah serta dokumen pendukung agar rekening tidak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Selama proses ini berlangsung, sudah lebih dari 28 juta rekening kami buka kembali. Pembekuan dilakukan semata untuk mencegah penyalahgunaan rekening tidak aktif,” jelas Ivan lewat pesan kepada IDX Channel, Kamis (31/7/2025). 

Ivan menekankan, PPATK tidak mempersulit masyarakat. Rekening akan dibuka jika nasabah melengkapi dokumen dan mengonfirmasi identitas, sehingga proses verifikasi berjalan transparan dan adil.

Rekening yang diblokir berasal dari berbagai wilayah Indonesia. PPATK menyisir rekening pasif, yang selama ini rentan dimanfaatkan sebagai penampungan hasil tindak pidana seperti judi online.

Program pembekuan sementara ini merupakan langkah strategis PPATK dalam mengantisipasi meningkatnya transaksi mencurigakan, sekaligus mendorong perbankan lebih aktif dalam pemantauan nasabahnya.

Dengan pembukaan kembali jutaan rekening ini, publik diimbau tetap menjaga kewaspadaan serta memastikan dokumen perbankan dan data diri selalu diperbarui agar terhindar dari risiko penyalahgunaan.

PPATK menegaskan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas keuangan mencurigakan dan tetap bekerja sama dengan otoritas perbankan serta penegak hukum untuk memberantas kejahatan finansial.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Bali 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kader mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, menyikapi tantangan fiskal dan geopolitik global yang kian kompleks.

Instruksi disampaikan saat seluruh kader PDIP berkumpul di Bali, Kamis (31/7/2025), dalam agenda bimbingan teknis. Namun banyak menilai, kegiatan ini berkaitan dengan sikap politik PDIP ke depan.

Di tengah sorotan publik, Prabowo memberi amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Thomas Lembong. Momen ini bersamaan dengan konsolidasi PDIP di Bali.

Publik menilai langkah Megawati strategis. PDIP memilih tidak menjadi oposisi keras demi menghindari fragmentasi internal. Ketegangan justru dapat dimanfaatkan kekuatan lain untuk melemahkan partai.

Megawati dinilai mengambil posisi mendekat ke Prabowo untuk menghindari tekanan lebih besar dari kekuatan lama yang pernah mengintervensi PDIP melalui jalur hukum.

Keputusan ini disebut sebagai strategi bertahan. Jika PDIP menantang Prabowo sekarang, ancaman perpecahan justru membesar, dan lawan politik lama bisa kembali menyerang dari dalam.

Koalisi ini bukan tanpa syarat. Sinyal kuat terlihat dari pembebasan Hasto. Banyak pihak menilai, ini bagian dari kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak secara politik.

PDIP tetap mempertahankan identitas ideologisnya, namun memainkan siasat politik realistis. Megawati memilih berkoalisi sebagai langkah taktis demi stabilitas internal dan kekuatan jangka panjang.

Langkah Prabowo mendekati PDIP diyakini sebagai upaya mencegah oposisi keras yang dapat mengganggu konsolidasi nasional. Megawati pun tetap jadi figur penentu dalam dinamika politik nasional.

Kini, muncul tanda-tanda perubahan peta kekuasaan. Kedekatan PDIP dan Prabowo memberi sinyal bahwa kompromi politik pragmatis menjadi arus utama jelang transisi pemerintahan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Koalisi Sipil Minta Pejabat Hentikan Narasi Keliru Soal Cukai Rokok

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Tujuh organisasi masyarakat sipil melayangkan surat terbuka kepada pejabat publik yang menolak kenaikan tarif cukai rokok karena dinilai menyesatkan dan tidak berpihak pada kesehatan.

Surat tersebut dikirim oleh Koalisi Pengendalian Tembakau, terdiri dari PKJS UI, CISDI, Komnas PT, IYCTC, Yayasan Lentera Anak, Yayasan KAKAK, dan PBHI.

Koalisi menyebut, pernyataan pejabat yang menyebut cukai merugikan industri dan tenaga kerja, tanpa dasar kebijakan menyeluruh, bisa melemahkan upaya reformasi kesehatan nasional.

Mereka mencatat, prevalensi perokok di Indonesia terus meningkat, bahkan perokok anak usia 10–18 tahun melonjak drastis dari 4,1 juta (2013) menjadi 5,9 juta (2023).

Selain itu, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok laki-laki tertinggi di dunia. Konsumsi rokok elektronik pun naik sepuluh kali lipat dalam satu dekade.

Koalisi juga menyoroti kerugian ekonomi akibat rokok yang mencapai Rp410 triliun per tahun, jauh lebih besar dari penerimaan cukai yang hanya Rp170 triliun saat itu.

Mereka menyebut enam dari sepuluh rumah tangga lebih banyak membeli rokok dibandingkan makanan bergizi, seperti ikan, sayur, telur, dan buah.

Narasi soal cukai merugikan petani dan menyebabkan PHK, menurut mereka, tidak berdasar. Justru industri besar menggunakan otomatisasi, menggantikan ribuan pekerja dengan mesin.

Mereka juga membantah klaim bahwa rokok ilegal meningkat akibat kenaikan cukai. Riset menunjukkan rokok ilegal lebih disebabkan lemahnya pengawasan pasokan di tingkat lokal.

Koalisi meminta pejabat berhenti menyebarkan narasi keliru yang memperkuat resistansi industri rokok dan melemahkan perlindungan masyarakat dari dampak rokok.

Mereka menegaskan, cukai rokok adalah sanksi atas produk adiktif dan harus direformasi secara progresif demi tercapainya generasi emas Indonesia 2045.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Penolong Palsu di Flyover Rawa Buaya Bawa Kabur Motor Korban

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aksi pria yang terekam membantu korban kecelakaan di Flyover Rawa Buaya, Cengkareng, ternyata hanyalah kedok untuk mencuri kendaraan milik korban yang tak sadarkan diri.

Pelaku diketahui berinisial IM alias Memet (48). Ia pura-pura menolong, namun malah membawa kabur sepeda motor korban ke lokasi lain untuk disembunyikan.

Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana membenarkan penangkapan terhadap pelaku, usai timnya menelusuri CCTV dan laporan masyarakat yang beredar sejak awal pekan ini.

"Pelaku diamankan setelah analisa rekaman CCTV dan laporan warga. Ia berpura-pura tolong korban, tapi motor korban malah dibawa kabur," jelas Abdul Jana.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (30/7) di Jl. Inspeksi Cengkareng Drain, Kedaung Kaliangke, lokasi yang jadi tempat persembunyian IM setelah kejadian.

Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Parman Gultom menyebut korban, Asep, terjatuh usai terserempet kendaraan tak dikenal di Flyover Duri Kosambi.

Dalam kondisi tak sadar, Asep "ditolong" oleh pelaku yang menggunakan motor miliknya sendiri untuk membawa ke Puskesmas Cengkareng.

Setelah korban mulai siuman di IGD, pelaku pamit hendak memarkir motor dan menitipkan kunci kepada petugas. Namun pelaku justru menghilang.

“Saat dicek, petugas tidak menerima titipan apapun. Rekaman CCTV menunjukkan motor dibawa kabur oleh pelaku,” terang AKP Parman.

Korban segera melaporkan kejadian tersebut. Berkat respons cepat aparat, pelaku berhasil diamankan hanya dalam kurun waktu dua hari.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 subsider 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan kini ditahan di Mapolsek Cengkareng.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Astra Life Lindungi 15.000 Pelari di Ajang Pocari Sweat Run 2025

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) kembali menjadi mitra resmi ajang Pocari Sweat Run Indonesia (PSRI) 2025 yang digelar hybrid di Bandung, 19–20 Juli 2025.

Tahun ini menjadi tahun keenam keikutsertaan Astra Life sebagai official life insurance partner dalam event lari berskala nasional tersebut.

Direktur Astra Life, Alkaf Ghozali menyebut, lebih dari 15.000 pelari terlindungi dalam ajang PSRI 2025, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat.

Seluruh peserta memperoleh manfaat perlindungan dari produk AVA Group Proteksi Dinamis, termasuk santunan meninggal dunia hingga Rp25 juta dan biaya perawatan maksimal Rp2,5 juta.

Booth Astra Life turut diramaikan pengunjung yang membeli asuransi tambahan ASLI iSport Protection, sekaligus menikmati fasilitas sablon nama di jersey PSRI 2025.

Selain itu, produk Kado Love Life dengan pilihan premi Rp100 ribu, Rp250 ribu, dan Rp500 ribu juga diminati oleh peserta yang ingin memberikan proteksi kepada orang terkasih.

“Melalui PSRI, kami hadirkan rasa aman bagi pelari. Asuransi jiwa bukan hanya proteksi, tapi bentuk dukungan bagi gaya hidup aktif,” ujar Alkaf.

Astra Life berharap, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan jiwa, terutama saat beraktivitas fisik atau mengikuti kegiatan olahraga massal.

“Ke depan, kami akan terus hadir mendukung event olahraga positif agar masyarakat bisa berolahraga nyaman dan terlindungi,” tutup Alkaf.

PSRI 2025 sendiri menjadi ajang tahunan yang tidak hanya mempromosikan kesehatan, namun juga mengajak peserta melek asuransi dan literasi keuangan.

Astra Life menegaskan, keterlibatan dalam PSRI adalah bentuk kontribusi nyata terhadap kesejahteraan dan perlindungan masyarakat aktif di seluruh Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemenko Polkam Tinjau MBG dan Keamanan Wilayah Strategis Manggarai

Duta Nusantara Merdeka | Manggarai Barat 

Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/7), guna memperkuat program prioritas nasional.

Tim yang hadir antara lain Irjen Pol. Desman Tarigan, Marsda TNI Oka Prawira, dan Irjen Pol. Tonny Hermawan. Mereka meninjau Command Center Polres Manggarai Barat bersama Wakapolres Kompol Martinus Pake.

Kemenko Polkam mendorong kolaborasi aparat keamanan dan pemerintah daerah demi mendukung program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar.

Dalam kunjungan itu, isu lain seperti potensi gangguan keamanan dan peredaran narkoba turut menjadi pembahasan, mengingat kawasan ini adalah tujuan wisata internasional.

"Stabilitas daerah strategis harus dijaga agar pembangunan berjalan optimal," ujar Desman saat memberi arahan kepada jajaran kepolisian setempat.

Kunjungan dilanjutkan ke fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Sejahtera Desaku yang melayani 3.200 siswa dari enam sekolah di Manggarai Barat.

Tim Kemenko Polkam menyaksikan langsung proses penyajian makan siang bergizi bagi pelajar. Fasilitas ini menjadi prototipe skema MBG di daerah.

Marsda Oka menyatakan bahwa keberhasilan program nasional sangat bergantung pada suasana aman dan koordinasi lintas sektor yang efektif.

“Program nasional harus memberi dampak nyata. Itu hanya bisa terwujud bila sinergi pusat-daerah berjalan,” tegasnya.

Tim juga mencatat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kelancaran program. Keberadaan SPPG menjadi contoh konkret kolaborasi tiga pihak.

Kemenko Polkam berkomitmen memperkuat koordinasi antar-kementerian dan daerah agar program prioritas nasional berjalan optimal serta menyentuh masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sadis! 3 Emak di Bali Didakwa Siksa dan Bunuh Pria karena Utang

Duta Nusantara Merdeka |Denpasar 

Warga Bali dikejutkan kasus pembunuhan sadis terhadap I Pande Gede P. Korban ditemukan tak bernyawa usai disiksa tiga emak-emak selama beberapa hari.

Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (29/7). Jaksa menjerat para terdakwa dengan pasal pembunuhan berencana dan penyiksaan berat.

Ketiganya, yakni I Gusti Ayu Leni Yuliastari (57), Ida Ayu Oka Suryani Mantara (38), dan Intan Oktavia Pusparini (39), didakwa menganiaya korban secara brutal.

Pemicunya adalah utang Rp5,4 miliar yang tak kunjung dibayar sejak 2019. Emosi memuncak dan berujung pada tindakan di luar nalar kemanusiaan.

Korban disekap di sebuah kamar kos di Jalan Gunung Soputan, Denpasar. Di sana, ia disiksa berhari-hari oleh para pelaku secara bergantian.

Kekerasan yang dilakukan termasuk memukul, menyetrika tubuh korban, membakar kulit dengan rokok, hingga menyulut api menggunakan korek gas.

I Pande akhirnya mengembuskan napas terakhir pada 2 Februari 2025 dini hari akibat luka serius yang dideritanya selama disiksa.

Demi menghilangkan jejak, jasad korban kemudian dibuang ke jurang di wilayah Desa Pancasari, Buleleng, oleh salah satu tersangka.

Jaksa menegaskan bahwa ketiga perempuan tersebut sudah merencanakan aksinya. Mereka bahkan menyiapkan lokasi dan alat penyiksaan sebelumnya.

Dalam persidangan, fakta-fakta mengerikan terungkap, membuat publik dan pengunjung sidang bergidik ngeri. Salah satu pelaku disebut paling aktif menyiksa.

Kuasa hukum korban meminta hukuman maksimal. “Ini bukan emosi sesaat, ini sadisme terencana,” ujarnya saat ditemui seusai sidang.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pelaku perempuan yang dikenal di lingkungannya sebagai ibu rumah tangga biasa.

Sidang lanjutan akan digelar pekan depan. Sementara itu, pihak keluarga korban berharap keadilan ditegakkan atas peristiwa tragis ini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menag Ajak PTKIS Jadi Pelopor Peradaban Islam di Era Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak PTKIS berperan aktif membangun peradaban Islam berbasis ilmu dan teknologi di era digital saat ini.

Hal itu disampaikan saat membuka Seminar Internasional bertema “Transformasi PTKIS sebagai Pusat Kajian dan Peradaban Islam Nusantara”.

Menurut Menag, tema tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret di setiap kampus, agar tidak berhenti pada tataran wacana belaka.

Ia menekankan, kampus yang menguasai teknologi akan memimpin kemajuan peradaban keislaman masa depan secara global.

Menag menyinggung masa kejayaan Islam abad ke-6 hingga ke-12, ketika ilmu dan agama bersatu dan melahirkan banyak ilmuwan besar.

“Wahyu pertama, Iqra', menjadi simbol sintesis sains dan spiritualitas. Ini fondasi peradaban Islam,” ujarnya di Universitas PTIQ, Kamis (31/7/2025).

Ilmuwan seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, hingga Ibnu Rusyd adalah contoh tokoh yang menyeimbangkan iman dan logika.

Namun, setelah Baghdad ditaklukkan Mongol, peradaban Islam mulai surut dan lebih fokus pada kekuasaan serta fikih semata.

“Turki Usmani gagal melanjutkan kejayaan sains. Akibatnya, dunia Islam stagnan selama berabad-abad,” jelas Menag.

Nasaruddin menilai, sisa warisan pasca-Mongol masih terasa hingga kini, menyebabkan dominasi fikih tanpa kemajuan saintifik.

“Umat Islam perlu menghidupkan kembali semangat Nabi: menggabungkan iman dan ilmu,” tegasnya.

PTKIS diharapkan memimpin kebangkitan ini, membangun peradaban Islam digital yang rahmatan lil 'alamin.

Seminar juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia Ekhwan Toriman, serta tokoh akademik lainnya.

Ketua APTIKIS Maslim Halimin menyebut seminar ini jadi momentum penting untuk reposisi peran PTKIS secara global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Transparansi PBJ Jadi Fokus Rakor Keterbukaan Informasi di Manado

Duta Nusantara Merdeka | Manado 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di tingkat daerah.

Hal itu disampaikan dalam Rakor dan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi PBJ bagi pemerintah daerah di Manado, Kamis (31/7/2025).

Sambutan Deputi dibacakan Asisten Deputi Komunikasi Publik, Agung Pratistho. Ia menegaskan, transparansi informasi adalah fondasi mencegah korupsi dan membangun kepercayaan publik.

Menurutnya, pemerintah daerah, terutama di Sulawesi, harus berada di garis depan penerapan keterbukaan dalam proses PBJ dari awal hingga akhir.

“PBJ adalah sektor rawan korupsi. Hanya dengan akses informasi terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi,” ujarnya.

Agung juga menyebut, meski UU KIP sudah 15 tahun berlaku, hambatan implementasi masih tinggi, termasuk kurangnya pemahaman di tubuh badan publik.

“Banyak instansi belum memahami informasi mana yang wajib dibuka atau dikecualikan. Ini memperlambat pelayanan informasi,” lanjutnya.

Faktor lain adalah lemahnya komitmen pimpinan, minimnya literasi informasi, serta kurangnya sinergi pengelola informasi di daerah.

Melalui rakor ini, diharapkan kapasitas aparatur meningkat, pelayanan membaik, dan sinergisitas lintas instansi dapat diperkuat.

Pejabat Sekda Sulut, Tahlis Gallang, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sejak awal hingga pelaksanaan PBJ di daerah.

“Semakin luas partisipasi, makin terarah pelaksanaan PBJ-nya,” ujar Tahlis dalam sambutannya di forum tersebut.

Hadir pula sebagai narasumber: Kapuspen Kemendagri Benni Irwan, Kepala Biro Humas LKPP Dwi Rahayu Eka, dan Rega Taedak dari Kemendagri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

ASPRADAM dan APMAKI Tegaskan Siap Suplai Wadah MBG Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dua asosiasi industri nasional, ASPRADAM dan APMAKI, menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (31/7/2025), mereka menyatakan siap menyuplai kebutuhan food tray secara mandiri.

Alie Cendrawan, First Commisionaire PT Makmur Bersama-sama Garuda mengatakan, kapasitas produksi nasional mampu mencapai 10 juta unit per bulan, melebihi kebutuhan dapur MBG. Produksi juga telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 9369:2025.

“Industri lokal mampu menyediakan food tray berkualitas tanpa harus bergantung pada impor,” ujar Alie. 

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa sebagian besar pelaku industri telah berinvestasi miliaran rupiah untuk pengembangan pabrik di dalam negeri.

Namun, produsen menyayangkan masih adanya praktik impor ilegal dan penyelundupan food tray berbahan SS 201, yang dinilai tak layak dan membahayakan kesehatan jika digunakan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Robert Susanto, President Director PT. Bintang Matrix Indonesia menuturkan, “Baru 12% dari kapasitas nasional yang terserap. Jika impor dibuka bebas, industri yang baru tumbuh bisa mati sebelum berkembang.”

Beberapa pengujian sederhana juga membuktikan bahwa bahan SS 201 mudah bereaksi terhadap asam dan panas, berpotensi mencemari makanan. Sebaliknya, food tray berbahan SS 304 dinyatakan aman dan tahan terhadap migrasi logam berat.

Pihak asosiasi mendesak Kementerian Perdagangan, Kemenperin, dan Bea Cukai segera memperketat regulasi impor serta memperjelas izin bahan baku untuk industri nasional.

“Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program MBG. Tapi regulasi harus berpihak pada industri lokal,” tegas salah satu produsen dari Cikarang.

Investasi food tray tidak hanya berdampak pada industri besar, tapi juga mendukung UMKM, lapangan kerja, dan penerimaan pajak. 

Dengan dukungan regulasi, produsen lokal yakin bisa menjadi tumpuan utama penyediaan wadah makan bergizi di Indonesia.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

LAMR Rohil Ajak Warga Jaga Stabilitas Pascapelantikan Bupati-Wabup

Duta Nusantara Merdeka | Rokan Hilir 

LAMR Rohil menyerukan pentingnya menjaga stabilitas politik pascapelantikan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jonny Charles di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Sebagai lembaga adat, LAMR menegaskan posisinya sebagai penjaga nilai, pengayom masyarakat, dan penyeimbang kehidupan sosial di Rokan Hilir.

Ketua DPH LAMR, Datuk Juprizan, mengimbau masyarakat untuk tidak larut dalam narasi konflik yang berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan baru.

Ia mengajak mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pemuda untuk fokus membangun kampung, bukan memperkeruh suasana melalui opini tanpa dasar hukum.

“Kritik boleh, tapi sampaikan lewat jalur resmi. Jangan membangun opini liar yang menyesatkan publik,” ujar Datuk Juprizan, Selasa (30/7).

LAMR juga mengingatkan pentingnya menjaga media sosial dari pernyataan provokatif yang merusak citra daerah dan kehormatan adat Melayu.

Menurutnya, ruang publik harus bersih dari tudingan tanpa bukti dan kabar simpang siur yang memperkeruh harmoni sosial.

Sikap LAMR selaras dengan pernyataan Kesbangpol Rohil yang juga menekankan pentingnya suasana damai demi kelancaran pembangunan.

Datuk Juprizan menegaskan bahwa stabilitas bukan semata isu politik, melainkan fondasi bagi kelestarian budaya Melayu yang diwariskan turun-temurun.

“Kampung ini bukan sedang berperang. Jangan saling menjatuhkan, mari bangun bersama,” tegasnya.

LAMR juga menyatakan kesiapan menjadi fasilitator netral dalam menyelesaikan konflik atau aspirasi yang berkembang di masyarakat.

“Kalau ada persoalan, mari duduk semeja. LAMR siap menjadi ruang damai untuk semua pihak,” lanjutnya.

Di tengah arus zaman, LAMR ingin budaya Melayu tetap hidup dan mengakar dalam atmosfer yang kondusif dan bersatu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

LPK-RI B.A.I Klarifikasi Isu BBM Subsidi di SPBU Peranap

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Badan Advokasi Indonesia (B.A.I) DPW Riau membantah tuduhan pencatutan penyaluran BBM subsidi di SPBU 14.293.651 oleh salah satu LSM lokal.

Melalui pernyataan resminya, Sekretaris LPK-RI B.A.I Riau, Ali Amran Piliang, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar kuat serta tidak sesuai dengan data lapangan.

“Tidak ditemukan bukti sahih mengenai keterlibatan kami dalam pelanggaran distribusi BBM subsidi. Pernyataan tanpa fakta ini hanya merusak reputasi SPBU dan lembaga,” ujar Ali, Rabu (30/7).

LPK-RI B.A.I menyatakan tetap berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mendukung penyaluran BBM bersubsidi secara adil dan sesuai regulasi yang berlaku. 

Pihaknya juga mengingatkan semua elemen masyarakat untuk tidak gegabah menyebar tuduhan yang belum diverifikasi.

Ketua Divisi Hukum LPK-RI B.A.I, Rudi Tampubolon, SH, mengingatkan agar LSM berhati-hati dalam menyampaikan informasi. 

“Kami mengecam keras segala bentuk tudingan yang tak berdasar. Perlu ada data dan bukti sebelum membuat pernyataan,” tegas Rudi.

Senada dengan itu, Hadi, Manajer SPBU Peranap, juga menyampaikan klarifikasi. Ia membantah seluruh isi pemberitaan yang menyebut SPBU miliknya terlibat praktik ilegal. 

“Kami justru terbuka terhadap pengawasan. Tapi jangan menyudutkan tanpa konfirmasi,” ujar Hadi.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama dengan Kapolsek Peranap, AKP Rafidin Lumban Gaol, SH, MM, yang turut menjaga keamanan distribusi BBM dan **k

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Enam Tanda Tubuh Kekurangan Vitamin D, dari Pilek hingga Rontok

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan. Jika tubuh kekurangan asupan harian, sejumlah gejala ringan bisa muncul.

Tubuh memerlukan sekitar 600 IU vitamin D setiap hari. Sumbernya berasal dari sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak, telur, jamur, serta susu.

Makanan yang diperkaya vitamin D, seperti jus jeruk dan sereal sarapan, juga bisa membantu memenuhi kebutuhan harian secara optimal.

1. Rambut Rontok

Kerontokan rambut bisa menjadi tanda awal. Kekurangan vitamin D berkaitan erat dengan alopecia areata, penyakit autoimun penyebab kebotakan.

2. Nyeri Otot

Nyeri otot kronis tanpa sebab jelas dapat dikaitkan dengan defisiensi vitamin D. Studi 2014 mencatat 71% penderita nyeri kronis mengalami kekurangan ini.

3. Luka Sulit Sembuh

Lambatnya proses penyembuhan luka bisa menandakan tubuh kekurangan vitamin D. Nutrisi ini mendukung regenerasi kulit dan menangkal infeksi.

4. Perubahan Mood

Mood tak stabil atau mudah cemas bisa dipicu kurangnya vitamin D. Hormon serotonin dan melatonin yang dipengaruhinya penting untuk emosi.

5. Mudah Lelah Sering kelelahan meski cukup istirahat bisa jadi tanda kekurangan. Penelitian mengaitkannya dengan kualitas dan durasi tidur yang menurun.

6. Sering Terkena Flu Jika tubuh kerap terinfeksi seperti pilek atau flu, bisa jadi imunitas melemah karena defisiensi vitamin D. Nutrisi ini penting untuk pertahanan sel tubuh.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Minum Air Dingin Berlebihan Bisa Lemahkan Organ Tubuh, Ini Penjelasannya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Konsumsi air es atau minuman bersuhu rendah seperti es kopi dan es teh dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada kesehatan organ dalam.

Menurut pandangan pengobatan tradisional Tiongkok, air dingin bisa melemahkan Yang Qi, yaitu energi hangat tubuh yang menjaga daya tahan dan kestabilan metabolisme.

Saat kita minum air dingin, tubuh harus bekerja ekstra keras menyesuaikan suhu cairan dengan suhu tubuh. Ini menyedot energi panas tubuh secara signifikan.

Akibatnya, Yang Qi jadi lemah. Kondisi ini membuat tubuh lebih rentan terserang penyakit luar seperti flu, demam, dan sakit kepala.

Terlebih saat olahraga, tubuh sedang mengalirkan Yang Qi secara intens. Minum es dalam kondisi ini bisa menyebabkan tubuh drop mendadak.

Efeknya dapat memicu pingsan, lemas, gangguan jantung, bahkan kambuhnya penyakit kronis pada organ dalam.

Lemahnya Yang Qi turut berdampak pada fungsi limpa dan lambung. Organ pencernaan jadi dingin, gerak usus melambat, dan memicu sembelit.

Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan suhu tubuh dapat memicu panas dalam hingga demam berulang tanpa sebab yang jelas.

Stagnasi aliran Qi dan darah akibat limpa yang dingin juga dapat mengganggu siklus menstruasi. Haid bisa menjadi sedikit, tidak lancar, dan disertai nyeri hebat.

Jika dibiarkan, darah haid yang tak keluar sempurna dapat membeku di rahim, berisiko berkembang menjadi miom atau kista.

Untuk menjaga keseimbangan energi tubuh, disarankan mengurangi konsumsi air es, terutama saat tubuh sedang lelah, sakit, atau setelah aktivitas fisik berat.

Penting juga memperhatikan asupan makanan dan kebiasaan hidup yang mendukung metabolisme dan kesehatan sistem pencernaan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PPATK Klarifikasi Isu Pemblokiran Rekening Nganggur 3 Bulan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan bahwa rekening bank yang tak aktif selama tiga bulan tidak otomatis diblokir.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pemblokiran hanya berlaku untuk rekening yang masuk kategori risiko tinggi, seperti terkait judi online atau tindak pidana.

"Kriteria dormant berbeda tiap bank, tergantung profil nasabah dan parameter risiko internal masing-masing lembaga," kata Ivan kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

Ivan meluruskan bahwa masa tiga bulan bukanlah standar mutlak. Namun digunakan bila rekening tersebut sengaja dibuat untuk kejahatan dan tidak digunakan setelahnya.

Contohnya, rekening digunakan sebentar untuk aktivitas ilegal, lalu dibiarkan setelah pengkinian data dari pihak bank.

Menurut Ivan, rekening yang diblokir mayoritas sudah tidak aktif lebih dari lima tahun. Hal ini dilakukan demi menghindari penyalahgunaan akun oleh pelaku kejahatan.

"Bukan soal merampas atau mengambil. Pemerintah hadir untuk melindungi, bukan merugikan," ujarnya.

Ia menambahkan, pemblokiran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan rekening dalam kejahatan seperti judi daring yang bisa menyebabkan kerugian besar hingga bunuh diri.

Ivan juga menegaskan, pemilik tetap bisa mengaktifkan kembali rekening yang dibekukan dengan mendatangi bank terkait atau PPATK.

"Saldo tetap aman seratus persen. Tak ada yang hilang. Cukup hubungi bank untuk aktivasi kembali," jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya negara mengamankan sistem keuangan dari kejahatan, bukan mengekang hak pemilik rekening.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Harta Rp735 Miliar, Sherly Tjoanda Jadi Gubernur Terkaya

Duta Nusantara Merdeka | Maluku 

Nama Sherly Tjoanda mencuri perhatian publik bukan hanya karena kiprahnya sebagai Gubernur Maluku Utara perempuan pertama, tetapi juga karena kekayaannya yang fantastis.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 15 Oktober 2024, total kekayaan Sherly mencapai Rp734,2 miliar, dengan utang hanya sekitar Rp24,4 miliar.

Artinya, kekayaan bersihnya menyentuh angka mengagumkan Rp709,8 miliar. Angka ini menempatkannya sebagai salah satu gubernur terkaya di Indonesia.

Kekayaan Sherly terdiri dari beragam aset, termasuk properti senilai lebih dari Rp201 miliar yang tersebar di Ambon, Morotai, dan Manado.

Selain itu, ia memiliki koleksi kendaraan mewah seperti Lexus, Land Rover, dan Hummer Jeep dengan nilai mencapai Rp7 miliar.

Tak kalah mencolok, ia juga menginvestasikan dana besar di surat berharga dan instrumen keuangan lainnya, dengan total mencapai Rp245 miliar.

Kas dan setara kas milik Sherly mencapai Rp146 miliar. Sisa kekayaannya berasal dari aset bergerak dan harta lainnya.

Banyak pihak menyebut sumber utama kekayaan Sherly berasal dari warisan mendiang suaminya, Benny Laos, mantan Bupati Morotai yang wafat dalam kecelakaan laut pada Oktober 2024.

Sherly juga dikenal aktif memimpin yayasan sosial Bela Peduli, namun gaya hidup glamornya tetap menjadi sorotan warganet.

Popularitas Sherly Tjoanda semakin meningkat seiring rumor kedekatannya dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang santer dibicarakan publik.

Dengan profil kekayaan yang menakjubkan dan latar belakang kepemimpinan yang kuat, Sherly kini berada dalam sorotan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dokter: Remaja Alami Saraf Terjepit Akibat Gadget dan Duduk Lama

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Lonjakan kasus saraf terjepit di kalangan remaja kian mengkhawatirkan. Dokter spesialis tulang belakang Eka Hospital BSD, dr. Asrafi Rizki Gatam, menyebut kebiasaan duduk lama jadi faktor utama.

Menurut dr. Asrafi, gaya hidup sedentari dan penggunaan gadget dalam durasi panjang menyebabkan tekanan pada area punggung bawah atau lumbar.

Dalam pemaparannya, ia mengutip Jurnal *Frontiers in Surgery* yang mencatat kenaikan 6,8 persen kasus saraf kejepit pada anak usia di bawah 21 tahun.

Saraf terjepit terjadi saat jaringan lunak seperti otot atau bantalan tulang menekan saraf, umumnya pada leher, punggung bawah, dan pergelangan tangan.

Faktor risiko lainnya termasuk obesitas, cedera fisik, olahraga ekstrem, postur buruk, dan riwayat genetik dalam keluarga.

Gejala umum antara lain kesemutan, rasa terbakar, nyeri menjalar, kelemahan otot, hingga mati rasa di tangan atau kaki.

Jika ditangani sejak dini, kondisi ringan bisa membaik lewat fisioterapi, peregangan, dan koreksi postur tanpa tindakan operasi.

Namun, dalam kondisi kronis, risiko kelumpuhan hingga gangguan buang air dapat muncul jika tidak ditangani dengan tepat.

Untuk kasus berat, dr. Asrafi merekomendasikan teknik Biportal Endoscopic Spine Surgery (BESS) sebagai solusi operasi minimal invasif.

Metode BESS menggunakan dua sayatan kecil dan memungkinkan presisi tinggi, mempercepat pemulihan, serta menurunkan risiko komplikasi.

Keunggulan metode ini membuatnya cocok bagi remaja, mengingat proses penyembuhan yang lebih cepat sangat penting di masa pertumbuhan.

Pencegahan dapat dimulai dari perubahan pola duduk, pengurangan waktu layar, aktivitas fisik rutin, dan edukasi sejak usia sekolah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA Apresiasi Dr. Sobandi, Dukung Penuh Sinergi Baru di Mahkamah Agung RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) menyampaikan apresiasi kepada Dr. H. Sobandi, SH., MH. atas kepemimpinannya sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI.

Dalam pelantikannya sebagai Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI pada (30/07/2025), FORSIMEMA mengucapkan selamat dan sukses atas amanah baru tersebut.

Ucapan serupa juga disampaikan kepada Suradi, S.Sos., SH., MH. sebagai Kepala Badan Pengawasan MA (Bawas) dan Dr. H. Syamsul Arief, SH., MH. sebagai Kepala Badan Strajak MA.

Ir. Soegiharto Santoso, SH. yang akrab disapa Hoky, Anggota Penasihat FORSIMEMA menilai Dr. Sobandi berhasil membangun hubungan harmonis antara MA dan media dengan pendekatan humanis, transparan, dan inklusif.

"Pak Sobandi menempatkan FORSIMEMA sebagai mitra strategis. Kami mendukung visi Ketua MA YM. Prof. Dr. H. Sunarto dalam menciptakan peradilan yang akuntabel dan modern," ujar Hoky.

Selama masa kepemimpinannya, Dr. Sobandi menunjukkan respon cepat terhadap isu pemberitaan, membangun silaturahmi, serta menerapkan komunikasi yang terbuka dan solutif.

FORSIMEMA menyoroti kolaborasi positif dalam berbagai momen, seperti buka puasa bersama dan diskusi media, yang memperkuat kemitraan antara lembaga peradilan dan pers.

Dalam amanat pelantikan, Ketua MA RI menegaskan pentingnya BUA sebagai pusat birokrasi yudikatif. Sementara Bawas dan Badan Strajak memegang peran dalam pengawasan dan pendidikan hukum.

Sementara itu, Ketua FORSIMEMA, Syamsul Bahri, menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Dr. Sobandi dalam mengelola BUA dan berharap sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat.

FORSIMEMA juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama menjalin kerja sama serta komitmen untuk terus mendukung visi reformasi peradilan MA RI.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More