Narasi populisme dinilai semakin kuat digunakan dalam praktik politik modern melalui penciptaan “musuh bersama” untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Kritik publik, data pembanding, hingga karya dokumenter kerap ditempatkan sebagai ancaman terhadap negara melalui permainan bahasa dan simbol politik.
Pandangan itu mengemuka dalam pembacaan ulang terhadap novel 1984 karya George Orwell yang memuat semboyan terkenal: “War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength.” Kalimat tersebut menggambarkan bagaimana rezim totaliter membalik makna bahasa demi mengendalikan persepsi publik.
Dalam praktik politik populisme, kritik tidak lagi dipandang sebagai bagian dari demokrasi, melainkan dikonstruksi sebagai ancaman terhadap negara dan nasionalisme.
Populisme Membutuhkan Musuh Bersama
Politik populisme disebut bekerja dengan membelah masyarakat menjadi dua kelompok besar, yakni “rakyat sejati” dan pihak yang dianggap bukan bagian dari rakyat. Pola itu, menurut teori populisme Jan-Werner Muller, menjadi cara efektif untuk memobilisasi emosi publik.
Istilah seperti “antek asing”, “propaganda”, hingga “tidak patriotis” dinilai bukan sekadar tuduhan politik, melainkan instrumen untuk menciptakan ketakutan massal.
Narasi anti asing juga dianggap mudah diterima di negara-negara yang memiliki sejarah kolonialisme panjang. Trauma sejarah tersebut kemudian dipakai untuk membangun legitimasi politik dan memperkuat sentimen nasionalisme.
“Begitu seseorang diberi label asing, ruang dialog seakan selesai. Rezim tidak perlu lagi menjawab argumen yang disampaikan”.
Kritik dan Data Alternatif Dianggap Ancaman
Fenomena itu terlihat dalam respons terhadap film dokumenter, riset akademik, maupun kritik masyarakat sipil. Film Pesta Babi, misalnya, disebut dipersoalkan bukan karena mengganggu keamanan negara, melainkan karena menghadirkan sudut pandang berbeda terhadap pembangunan dan konflik agraria.
Narasi populisme juga dinilai sering digunakan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan struktural seperti konflik lahan, proyek food estate, hingga ketimpangan ekonomi.
Dalam konteks itu, negara dianggap lebih mudah menuding adanya campur tangan asing dibandingkan menjelaskan substansi kritik yang muncul di ruang publik.
Di sisi lain, nasionalisme populistik disebut kerap bersikap keras terhadap kritik domestik, tetapi cenderung lunak terhadap kekuatan modal global dan ekspansi korporasi besar.
Demokrasi seharusnya memberi ruang bagi kritik, data pembanding, dan perdebatan terbuka. Kekuasaan yang terlalu takut pada kritik justru dinilai menunjukkan krisis kepercayaan terhadap legitimasi dirinya sendiri.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
