FORSIMEMA Apresiasi Program Rumah Dinas Hakim Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan 8.900 rumah dinas hakim di seluruh Indonesia. Program itu diumumkan melalui arahan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait per 14 Mei 2026.

Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia atau FORSIMEMA-RI. Organisasi jurnalis yang fokus meliput lingkungan peradilan itu menilai langkah pemerintah menjadi sinyal serius memperkuat independensi hakim.

Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menyebut rumah dinas bukan sekadar fasilitas tambahan. Menurut dia, tempat tinggal yang layak berkaitan langsung dengan keamanan, wibawa, hingga kualitas putusan hakim di lapangan.

Di sejumlah daerah, terutama wilayah terpencil, masih ada hakim yang tinggal di rumah kontrakan sederhana dekat pasar atau terminal. Situasi itu kerap memunculkan kerentanan, mulai dari tekanan sosial hingga intervensi pihak berperkara.

“Komitmen Presiden Prabowo adalah angin segar juga perubahan baik menuju integritas bagi dunia peradilan,” ujar Syamsul Bahri.

Rumah Dinas Hakim dan Agenda Reformasi Peradilan

Program rumah dinas hakim dinilai menjadi bagian penting dalam agenda reformasi lembaga peradilan. Pemerintah ingin memastikan hakim bekerja tanpa tekanan ekonomi maupun persoalan keamanan tempat tinggal.

Prabowo sebelumnya juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan hakim sebagai benteng terakhir keadilan. Pesan itu kembali menguat di tengah sorotan publik terhadap integritas aparat penegak hukum.

FORSIMEMA-RI menilai pembangunan rumah dinas dapat menjadi salah satu cara menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor yudisial. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, hakim dinilai bisa lebih fokus menangani perkara.

Bagi banyak hakim daerah, terutama di kawasan 3T, fasilitas rumah dinas selama ini memang menjadi isu lama yang jarang dibahas terbuka. Padahal, kondisi tempat tinggal sering memengaruhi kualitas kerja harian mereka.

Media Diminta Kawal Transparansi Program

FORSIMEMA-RI menegaskan media harus ikut mengawasi realisasi proyek nasional tersebut agar berjalan tepat sasaran dan tidak tersendat birokrasi.

“Namun, tugas kita bersama—termasuk media—adalah memastikan bahwa pembangunan 8.900 rumah dinas ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit,” ujar Syamsul.

Organisasi itu juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia menyiapkan pemetaan wilayah prioritas secara akurat. Sementara pemerintah diminta menjaga kualitas bangunan agar sesuai standar keamanan dan kelayakan.

Program rumah dinas hakim ini dinilai menjadi ujian baru pemerintah dalam membangun sistem hukum yang lebih independen dan dipercaya publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor; Arianto 

Read More

Prabowo Soroti Penyelamatan Aset Negara dan Integritas Hakim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat penegakan hukum dan sektor yudikatif saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti besarnya potensi kekayaan negara yang selama ini dinilai belum sepenuhnya kembali untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut penyelamatan aset negara menjadi fondasi penting untuk memperbaiki ekonomi nasional hingga layanan publik.

“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” ujar Prabowo.

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap tata kelola sumber daya alam dan kawasan hutan yang selama bertahun-tahun kerap memunculkan sengketa, pelanggaran izin, hingga kerugian negara. Di ruang-ruang diskusi ekonomi, isu kebocoran aset negara memang bukan cerita baru. Namun kali ini, pemerintah memberi sinyal pendekatan yang lebih keras.

Satgas PKH dan Perburuan Aset Negara

Prabowo mengapresiasi capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam menyelamatkan aset negara. Meski demikian, ia menilai capaian itu baru sebagian kecil dari potensi yang masih harus diamankan.

Menurut dia, perjuangan penyelamatan aset masih panjang karena nilainya diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah.

“Bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” katanya.

Nada pidato Prabowo terdengar lebih tegas dibanding sejumlah forum sebelumnya. Ia berulang kali menyinggung pentingnya negara hadir lewat penegakan hukum yang konsisten. Bagi kalangan pelaku usaha, pesan itu dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak ingin lagi kompromi terhadap praktik penguasaan aset negara yang bermasalah.

Hakim Jadi Sorotan dalam Agenda Pemberantasan Korupsi

Selain bicara aset negara, Prabowo juga menyoroti penguatan lembaga peradilan. Ia menilai pemberantasan korupsi dan ketidakadilan tidak akan berjalan tanpa hakim yang independen dan sejahtera.

“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan hakim harus dipilih secara baik dan diberi penghasilan layak agar tidak mudah disogok. Pernyataan itu sekaligus menjadi penekanan terhadap pentingnya reformasi peradilan di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap sejumlah putusan hukum.

Prabowo juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menilai putusan pengadilan. Menurut dia, rakyat dapat merasakan langsung ketika hukum dianggap tidak adil.

“Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan,” kata Prabowo.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Satgas PKH Sumbang Rp10 Triliun, Nasib Jaksa Dipertanyakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Penegakan hukum mulai terlihat memberi kontribusi nyata terhadap penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah. Pada Kamis, 14 Mei 2026, Satgas PKH di bawah Kejaksaan Agung RI menyerahkan lebih dari Rp10 triliun kepada Menteri Keuangan.

Tak hanya itu, sebanyak 2,3 juta hektare lahan siap pakai juga diserahkan kepada BUMN Agrinas. Penyerahan tersebut disaksikan langsung Presiden dan menjadi yang ketiga setelah sebelumnya Satgas PKH menyerahkan aset bernilai Rp5 triliun dan Rp11 triliun.

Penegakan Hukum Jadi Mesin PNBP Negara

Direktur Eksekutif INISIATOR, Yakub F. Ismail, menilai capaian itu memperlihatkan penegakan hukum tak lagi hanya bicara proses pidana. Aparat juga mulai berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Di daerah, tren serupa ikut terlihat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan misalnya, disebut berhasil memulihkan keuangan negara lebih dari Rp1,2 triliun.

Namun capaian tersebut disebut lahir dari proses panjang dan penuh risiko. Seorang sumber di lingkungan APK Kejaksaan mengungkapkan petugas di lapangan kerap menghadapi tekanan dari pemilik lahan hingga pelaku tindak pidana yang memiliki pengaruh kuat.

“Tidak saja karena medannya yang berat, tapi juga menghadapi orang-orang yang mempunyai kuasa,” ujar sumber tersebut.

Di sejumlah daerah, cerita soal tekanan itu bukan rahasia lagi. Ada jaksa yang harus masuk kawasan terpencil dengan pengawalan minim. Sebagian bahkan mengaku lebih sering memakai dana pribadi saat anggaran operasional tersendat.

Popularitas Kejaksaan Naik, Kesejahteraan Jaksa Disorot

Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan memang terus meningkat sejak 2020. Penanganan perkara korupsi besar dengan nilai fantastis menjadi salah satu faktor pendorongnya.

Namun di balik citra positif tersebut, persoalan kesejahteraan jaksa mulai ramai dibicarakan. Gaji dan tunjangan disebut hampir tidak mengalami kenaikan selama sekitar satu dekade.

Kondisi itu memunculkan kesenjangan dibanding penegak hukum lain seperti pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik pajak, hingga bea cukai.

Situasi makin terasa setelah gaji hakim naik hingga 280 persen. Di sejumlah daerah, pimpinan satuan kerja bahkan disebut harus menalangi kebutuhan operasional akibat pemotongan anggaran.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya juga menegaskan tidak ada ruang bagi aparat yang memperjualbelikan keadilan. Melalui PAM SDO atau Satgas 53, Kejaksaan beberapa kali menangkap oknum internal.

“Tidak ada tempat bagi Jaksa yang menggadaikan bertransaksi dengan keadilan masyarakat,” tegas ST Burhanuddin.

Yakub berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan insan Adhyaksa agar penegakan hukum tetap berjalan profesional dan tidak membuka ruang degradasi moral di lapangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

RUU KKS Didesak Segera Disahkan, Ancaman Siber Melonjak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Asosiasi Pengusaha Komputer dan Informatika Indonesia (APKOMINDO), serta Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) kembali mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Regulasi itu dinilai mendesak di tengah lonjakan serangan digital terhadap sektor vital nasional.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO sekaligus Sekretaris Jenderal PERATIN, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. atau Hoky, dalam seminar nasional “Dari Serangan Digital ke Ancaman Nyata: Urgensi Payung Hukum Keamanan Siber” di Kampus UI Salemba, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ancaman Siber Tak Lagi Sekadar Gangguan Teknis

Forum itu mempertemukan akademisi, regulator, praktisi keamanan siber, hingga pelaku industri digital. Mereka membahas meningkatnya ancaman digital yang kini dinilai sudah menyentuh aspek pertahanan negara dan stabilitas ekonomi nasional.

Prof. Drs. Sri Yunanto, M.Si., Ph.D. menyebut serangan siber telah berubah menjadi instrumen strategis yang dapat melumpuhkan sektor penting seperti perbankan, kesehatan, telekomunikasi, hingga layanan publik.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan miliaran serangan siber terjadi setiap tahun di Indonesia. Estimasi kerugiannya mencapai Rp500 triliun per tahun.

Belum lagi serangan ransomware dan pencurian data pribadi yang ditaksir memicu kerugian tambahan hingga Rp8,2 triliun per tahun. Sekitar 60 persen serangan bahkan disebut sudah memanfaatkan Artificial Intelligence (AI).

Beberapa peserta seminar mengaku situasi itu terasa makin dekat. Ada yang bercerita rekening digital sempat terkunci akibat serangan phishing, sementara layanan publik pernah lumpuh hanya karena gangguan sistem beberapa jam. Dampaknya langsung terasa ke masyarakat.

Ego Sektoral Dinilai Hambat Respons Nasional

Wahyudi Djafar dari Lembaga Advokasi dan Catalyst Policy Works mengungkapkan anomali trafik siber nasional pada 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka itu melonjak sekitar 714 persen dibanding rata-rata tahunan sebelumnya.

Menurut dia, koordinasi keamanan siber nasional masih belum optimal karena kewenangan tersebar di berbagai lembaga seperti BSSN, Komdigi, BIN, dan Polri.

Anggota Komisi I DPR RI, Junico B.P. Siahaan, menegaskan RUU KKS bukan alat pembatas kritik publik.

“Kita bicara tentang perlindungan sistem nasional dari serangan siber, bukan membatasi demokrasi atau kritik publik,” ujar Junico.

Sementara itu, Hoky menilai Indonesia tidak bisa lagi menunda kehadiran RUU KKS. Ia menyinggung dugaan sabotase siber terhadap infrastruktur internet Iran sebagai alarm serius bagi Indonesia yang masih bergantung pada perangkat impor digital.

“Apa yang terjadi di Iran merupakan wake-up call bagi Indonesia. Ketergantungan terhadap perangkat impor tanpa audit keamanan dan pengawasan yang memadai dapat membuka celah serius terhadap keamanan nasional,” kata Hoky.

Menurut Hoky, RUU KKS dibutuhkan untuk melindungi data masyarakat, memperkuat Infrastruktur Informasi Kritikal, dan membangun kedaulatan digital nasional yang lebih mandiri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam Tuanku Tambusai Percepat Jembatan Garuda Dumai

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Kelurahan Tanjung Penyebal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, terus dipercepat. Pada Kamis, 14 Mei 2026, personel Kodim 0320/Dumai bersama warga kembali melangsir material menuju titik pembangunan di seberang sungai.

Proyek yang didorong Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr Agus Hadi Waluyo S.A.P., M.M., CHRMP itu diproyeksikan menjadi jalur penghubung utama antara Kelurahan Tanjung Penyebal dan Kelurahan Basilam Baru. Selama bertahun-tahun, warga di kawasan pesisir tersebut menghadapi keterbatasan akses transportasi.

TNI dan Warga Bahu-Membahu di Medan Berlumpur

Di lokasi pembangunan, personel TNI terlihat memindahkan pasir dan batu split melewati jalur berlumpur. Material diangkut bertahap menggunakan alat berat karena kondisi medan cukup berat dan licin akibat pengaruh pasang laut.

Pemandangan seperti itu sebenarnya bukan hal baru di kawasan Sungai Sembilan. Warga setempat sudah terbiasa berjalan pelan sambil menjaga keseimbangan ketika air pasang datang. Kini, aktivitas itu perlahan berubah menjadi kerja gotong royong yang lebih terorganisasi.

Jembatan sepanjang 50 meter itu dibangun melintasi bentangan sungai selebar sekitar 20 meter. Kehadirannya diperkirakan memberi manfaat langsung bagi 79 kepala keluarga atau sekitar 260 jiwa.

Selain memangkas waktu tempuh, akses baru tersebut dinilai akan memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat pesisir. Aktivitas ekonomi warga yang selama ini tersendat karena transportasi terbatas diharapkan ikut bergerak lebih cepat.

Jembatan Garuda Dinilai Dorong Ekonomi Pesisir

Komandan Kodim 0320/Dumai Letkol Arm Herman Santoso mengatakan pembangunan jembatan itu merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah binaan.

“Pembangunan jembatan gantung ini adalah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah, aman, dan layak untuk menunjang aktivitas sehari-hari serta meningkatkan perekonomian warga,” ujar Herman Santoso.

Meski cuaca terpantau cerah, pekerjaan di lapangan masih menghadapi tantangan berupa pasang air sungai dan akses jalan yang licin. Namun pengerjaan disebut tetap berjalan sesuai target.

Kodim 0320/Dumai bersama masyarakat kini terus mempercepat pembangunan agar Jembatan Gantung Garuda segera bisa dimanfaatkan sebagai jalur utama penghubung antarwilayah di Sungai Sembilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Lansia Melemah Bukan Sekadar Faktor Usia, Ini Penyebabnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Penurunan fungsi tubuh pada lansia ternyata tidak seluruhnya disebabkan faktor usia. Kebiasaan duduk terlalu lama, minim latihan kekuatan, serta kurang asupan protein disebut mempercepat hilangnya massa otot atau sarcopenia.

Fenomena itu kini makin sering terlihat di lingkungan perkotaan. Banyak lansia tetap aktif secara sosial, tetapi tubuhnya perlahan kehilangan kekuatan dasar untuk berjalan stabil, bangun dari kursi, hingga menjaga keseimbangan tubuh.

Gaya Hidup Sedenter Mempercepat Penurunan Otot

Di banyak keluarga Indonesia, kondisi lansia yang melemah sering dianggap wajar. Kalimat “namanya juga sudah tua” terdengar sederhana, tetapi perlahan menjadi pembenaran atas penurunan fungsi tubuh yang sebenarnya masih bisa ditekan.

Padahal tubuh manusia dirancang untuk terus bergerak. Ketika otot jarang dipakai dan tubuh terlalu lama pasif, sistem tubuh beradaptasi menjadi lebih lemah.

Kondisi itu dikenal sebagai sarcopenia, yakni penurunan massa dan fungsi otot seiring bertambah usia. Organisasi kesehatan seperti World Health Organization dan National Institute on Aging menyoroti gaya hidup sedenter sebagai faktor yang mempercepat proses tersebut.

Di sejumlah taman kota Jakarta pada pagi hari, pemandangan lansia berjalan pelan sambil membawa tongkat mulai jamak terlihat. 

Sebagian mengaku cepat lelah meski aktivitas hariannya ringan. Ada pula yang mulai kesulitan naik tangga rumah sendiri.

Latihan Kekuatan Dinilai Lebih Penting

Penelitian menunjukkan latihan kekuatan dan asupan protein cukup membantu mempertahankan massa otot, keseimbangan tubuh, serta kemampuan fungsional lansia.

Artinya, aktivitas fisik untuk usia lanjut tidak cukup hanya berjalan santai. Tubuh tetap memerlukan stimulasi otot dan latihan keseimbangan agar fungsi gerak tidak turun drastis.

Namun pendekatan itu juga bukan berarti memaksa lansia berolahraga ekstrem. Tujuan utamanya justru sederhana: tetap mandiri dalam aktivitas dasar sehari-hari.

Kemampuan bangun sendiri dari tempat tidur, berjalan tanpa takut jatuh, hingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggota keluarga menjadi indikator penting kualitas hidup lansia.

Pada akhirnya, menjaga kekuatan otot bukan soal tampil bugar semata. Di usia lanjut, otot menjadi penyangga utama agar hidup tetap aktif, aman, dan bermartabat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Massa Otot dan Panjang Umur, Ini Fakta yang Sering Diabaikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pembicaraan soal hidup sehat selama ini lebih sering berhenti pada diet, langkah kaki, atau angka timbangan. Padahal, ada satu faktor yang justru mulai dianggap paling menentukan usia panjang: massa otot.

Sejumlah riset kesehatan menunjukkan kehilangan massa otot berkaitan erat dengan risiko kematian dini. Otot tak lagi dipandang sekadar penunjang kekuatan fisik, melainkan organ hidup yang ikut menjaga metabolisme, hormon, hingga kestabilan gula darah.

Otot Jadi Penyangga Metabolisme Tubuh

Banyak orang baru sadar pentingnya otot ketika usia mulai menua. Lutut mudah nyeri, badan cepat lelah, dan pemulihan tubuh makin lambat. Di pusat kebugaran atau taman kota, pemandangan orang usia 40 tahun mulai rutin latihan beban kini makin lazim terlihat.

Fungsi otot ternyata jauh lebih kompleks dibanding sekadar membentuk tubuh. Jaringan ini membantu mengatur sensitivitas insulin, menjaga keseimbangan hormon, serta menekan peradangan melalui produksi miokin.

Tak sedikit dokter kini menyebut otot sebagai “tabungan kesehatan” jangka panjang. Sebab ketika massa otot turun drastis, metabolisme tubuh ikut melambat. Kondisi itu membuka jalan bagi berbagai penyakit kronis.

Sekitar 80 persen glukosa setelah makan disimpan di jaringan otot. Karena itu, otot menjadi pengatur utama kadar gula darah manusia. Semakin baik kualitas massa otot seseorang, semakin stabil pula sistem metaboliknya.

Risiko Penyakit Kronis Disebut Menurun

Penelitian kesehatan juga menemukan hubungan antara massa otot dengan penurunan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Bahkan, penurunan fungsi kognitif seperti Alzheimer disebut lebih rendah pada individu dengan massa otot terjaga.

Di usia lanjut, manfaat itu terasa lebih nyata. Tubuh yang memiliki otot cukup cenderung lebih stabil, tidak mudah jatuh, dan memiliki kepadatan tulang lebih baik sehingga risiko osteoporosis ikut menurun.

Masalahnya, penurunan massa otot sering terjadi diam-diam. Setelah usia 30 tahun, tubuh mulai kehilangan massa otot secara bertahap bila tidak diimbangi aktivitas fisik dan asupan protein memadai.

Karena itu, menjaga otot kini bukan lagi urusan atlet atau binaragawan. Bagi banyak orang, terutama pekerja urban yang duduk berjam-jam di depan layar, latihan kekuatan perlahan berubah menjadi kebutuhan dasar kesehatan jangka panjang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Marco Rubio ke Beijing, China Pakai Trik Transliterasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Marco Rubio akhirnya menginjak Beijing pekan ini mendampingi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam lawatan resmi ke China. Kunjungan itu langsung memantik perhatian karena Rubio masih tercatat sebagai pejabat AS yang dikenai sanksi oleh pemerintah China sejak 2020.

Situasi itu menjadi janggal sekaligus menarik. Di satu sisi Beijing belum pernah mengumumkan pencabutan sanksi terhadap Rubio. Namun di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS tersebut tetap bisa masuk ke wilayah China tanpa hambatan administratif. Sejumlah diplomat menduga ada jalan belakang diplomatik yang sengaja dibuka Beijing melalui perubahan penulisan nama Rubio dalam aksara Mandarin.

Beijing Diduga Ubah Identitas Mandarin Marco Rubio

Media internasional seperti AFP dan TRT World melaporkan pemerintah China mengganti karakter Mandarin untuk suku kata “Lu” dalam nama belakang Rubio. Sebelumnya nama Rubio ditulis “Lúbǐ'ào”, lalu diubah menjadi “Lǔbǐ'ào”.

Perubahan itu tampak kecil. Namun dalam sistem administrasi China, beda karakter berarti beda identitas pencatatan. Dua diplomat yang dikutip AFP menyebut perubahan tersebut diyakini menjadi cara praktis untuk menghindari benturan dengan daftar sanksi lama.

Di kalangan diplomat Asia, permainan simbol seperti ini bukan hal asing. Seorang mantan pejabat perdagangan Indonesia pernah bercerita bahwa dalam negosiasi lintas negara, satu kata atau satu karakter bisa menentukan nada hubungan politik. Kadang yang berubah bukan substansi, melainkan cara negara menjaga muka di depan publik.

Juru bicara Kedutaan Besar China di Amerika Serikat, Liu Pengyu, mengakui sanksi terhadap Rubio memang dijatuhkan akibat pernyataannya saat masih menjadi senator AS.

“Sanksi tersebut menargetkan ucapan dan perbuatan Bapak Rubio ketika menjabat sebagai senator AS terkait China,” ujar Liu Pengyu dikutip AFP, Rabu, 13 Mei 2026.

Rekam Jejak Rubio dan Pelunakan Sikap Beijing

Rubio selama ini dikenal keras terhadap Beijing. Politikus keturunan Kuba-Amerika itu aktif mendorong sanksi terkait isu etnis Uyghur di Xinjiang serta lantang mengkritik kebijakan China di Hong Kong.

Karena itu, saat Trump menunjuk Rubio sebagai Menteri Luar Negeri awal 2025, banyak analis mempertanyakan bagaimana hubungan diplomatik AS-China akan berjalan. Apalagi Rubio termasuk figur yang dua kali masuk daftar sanksi personal Beijing.

Namun situasi berubah setelah Rubio masuk kabinet Trump. Fokus Washington perlahan bergeser ke hubungan dagang dan stabilitas ekonomi. Nada keras soal hak asasi manusia mulai meredup dalam komunikasi resmi kedua negara.

Pendiri China Market Research Group, Shaun Rein, menilai Beijing sebenarnya lebih mudah mencabut sanksi sementara ketimbang mengganti transliterasi nama Rubio.

“Jika China ingin bertemu dengan Marco Rubio, mereka bisa mencabut sanksi untuk sementara waktu,” kata Rein kepada TRT World.

Meski terdengar administratif, perubahan karakter Mandarin itu menunjukkan satu hal penting: dalam diplomasi China, simbol kadang bekerja lebih efektif dibanding pengumuman resmi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Transformasi Militer TNI AD Disorot di Seminar Seskoad

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Pangdam XIX Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo mengikuti Seminar Nasional Pasis Dikreg LXVII Seskoad TA 2026 yang digelar secara hybrid di Gedung Prof Dr Satrio Seskoad, Bandung, Rabu, 13 Mei 2026. Forum itu membahas transformasi militer TNI AD di tengah perkembangan teknologi dan tekanan ekonomi global.

Seminar bertema “From Combat Force to Strategic Forces: Transformasi TNI AD melalui Yonif TP, AI, dan Ekonomi Nasional” tersebut menghadirkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai keynote speaker. Acara juga diikuti secara daring oleh Danrem, Danbrigif TP, Dandim, hingga Danyonif TP dari berbagai wilayah Indonesia.

Pangdam XIX TT Soroti Perubahan Ancaman Modern

Dalam forum itu, Agus Hadi Waluyo menekankan perubahan pola ancaman saat ini tidak lagi sepenuhnya berbentuk perang konvensional. Teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ketahanan ekonomi mulai menjadi bagian penting dalam strategi pertahanan nasional.

“Transformasi TNI AD harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh jajaran. Perkembangan teknologi, penguatan kemampuan teritorial, hingga dukungan terhadap ekonomi nasional menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan masa depan,” ujar Agus Hadi Waluyo.

Di lingkungan militer, pembahasan soal AI bukan lagi tema futuristik. Seorang peserta seminar bahkan sempat menyebut perubahan ini mirip pergeseran era radio komunikasi menuju sistem satelit tempur. Dulu dianggap rumit, kini menjadi kebutuhan dasar operasi.

Pangdam XIX TT menilai kesiapan satuan harus berjalan seiring dengan percepatan teknologi. Sebab, modernisasi alat dan sistem pertahanan tanpa peningkatan kualitas personel hanya akan menjadi proyek administratif semata.

Seminar Seskoad Jadi Ruang Evaluasi Strategis

Seminar nasional itu juga menjadi ruang diskusi mengenai penguatan profesionalisme prajurit dan arah pembangunan kekuatan matra darat yang lebih adaptif. Fokus pembahasan diarahkan pada peran satuan tempur penyangga dalam menjaga stabilitas nasional.

Selain isu pertahanan, forum turut membahas hubungan antara keamanan dan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, isu geopolitik global memang ikut memengaruhi pola pertahanan banyak negara, termasuk Indonesia.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB itu memperlihatkan bagaimana TNI AD mulai bergerak menyesuaikan diri dengan pola ancaman modern. Tidak hanya soal kekuatan tempur, tetapi juga kemampuan membaca perubahan teknologi dan dinamika ekonomi secara bersamaan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasad Maruli Dorong Transformasi Strategis TNI AD

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat menggelar Seminar Nasional Pasis Dikreg LXVII TA 2026 di Gedung Prof. Dr. Satrio Seskoad, Bandung, Rabu, 13 Mei 2026. 

Forum ini membahas transformasi militer TNI AD dari kekuatan tempur menuju kekuatan strategis di tengah tekanan geopolitik, perkembangan kecerdasan buatan, dan tantangan ekonomi nasional.

Kegiatan itu dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak bersama Komandan Seskoad Agustinus Purboyo. Seminar diikuti ratusan peserta, baik langsung maupun daring, dari lingkungan TNI, Polri, hingga perguruan tinggi.

TNI AD Mulai Bergeser ke Kekuatan Strategis

Dalam sambutannya, Maruli Simanjuntak menegaskan seminar strategis di lingkungan Seskoad bukan sekadar agenda akademik tahunan. 

Menurut dia, forum seperti ini dibutuhkan untuk membangun pola pikir adaptif di kalangan perwira TNI AD menghadapi perubahan global yang bergerak cepat.

Maruli mengatakan TNI AD siap memberi masukan kepada pemerintah terkait kondisi lapangan dan tantangan nasional. Ia juga berharap seminar mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat stabilitas nasional.

Di sejumlah forum militer belakangan, isu transformasi pertahanan memang makin sering muncul. Seorang perwira peserta seminar bahkan sempat berkelakar di sela acara, “Sekarang perang bukan cuma soal tank dan senjata, tapi juga data.” Kalimat itu terdengar ringan, tetapi menggambarkan perubahan besar yang sedang dihadapi militer modern.

AI dan Ekonomi Jadi Sorotan Seminar Nasional

Seminar turut menghadirkan keynote speaker Luhut Panjaitan dengan materi “Transformasi Ekonomi Menghadapi Tantangan Global”. 

Dalam paparannya, Luhut menyoroti pentingnya kesiapan nasional menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan geopolitik dunia.

Selain itu, memaparkan materi tentang kedaulatan teknologi AI untuk TNI AD. Sementara membahas biodiversitas sebagai aset strategis dalam ketahanan nasional berbasis sains dan inovasi.

Forum ini juga dihadiri para Asisten Kasad, Pangdam, Danrem, serta rektor dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Jenderal Achmad Yani.

Sebanyak 584 peserta lain mengikuti seminar secara daring, terdiri dari Danbrig TP, Dandim, hingga Danyonif TP dari berbagai wilayah Indonesia. 

Kehadiran mereka menunjukkan isu transformasi militer, AI, dan ekonomi nasional kini mulai dipandang sebagai satu tarikan napas dalam strategi pertahanan modern.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Laba Bersih NTBK Naik di Tengah Penjualan yang Melemah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) mencatat laba bersih Rp706,98 juta sepanjang 2025. Angka itu tumbuh 10,36 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp640,58 juta, meski pendapatan perusahaan justru mengalami penurunan.

Kinerja tersebut dipaparkan Direktur Utama NTBK, Bambang Susilo dalam Public Expose di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026. Emiten berkode saham NTBK itu mulai mengandalkan efisiensi dan ekspansi kendaraan listrik untuk menjaga pertumbuhan di tengah tekanan pasar.

Pendapatan NTBK Turun, Laba Justru Menguat

Sepanjang 2025, pendapatan NTBK tercatat Rp96,58 miliar atau turun 8,44 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp105,48 miliar.

Penurunan itu terjadi di tengah perlambatan sejumlah sektor industri yang menjadi pasar utama perusahaan. Namun di saat bersamaan, NTBK berhasil menekan beban pokok pendapatan menjadi Rp77,54 miliar dari sebelumnya Rp89,11 miliar.

Hasilnya, laba kotor justru meningkat menjadi Rp19,04 miliar dari Rp16,37 miliar pada akhir 2024.

Di ruang-ruang publik pasar modal, situasi seperti ini sering dianggap sinyal penting. Beberapa analis melihat perusahaan mulai lebih disiplin menjaga biaya operasional dibanding sekadar mengejar pertumbuhan penjualan agresif.

Beban usaha NTBK tercatat Rp16,88 miliar, naik dari Rp15,12 miliar. Meski demikian, laba usaha perusahaan masih meningkat menjadi Rp2,16 miliar dari sebelumnya Rp1,25 miliar.

Pendapatan lain-lain juga melonjak menjadi Rp1,34 miliar dari Rp926,79 juta. Namun, beban lain-lain ikut membengkak menjadi Rp2,19 miliar dibanding tahun sebelumnya Rp1,12 miliar.

NTBK Bidik Peluang dari Kendaraan Listrik dan Tambang

Di tengah tekanan pendapatan, NTBK mulai memindahkan fokus pertumbuhan ke tiga sektor utama: manufaktur dan infrastruktur, kendaraan listrik, serta pertambangan.

Perusahaan menilai pembangunan infrastruktur nasional masih membuka peluang permintaan kendaraan dan alat berat.

Selain itu, berkembangnya ekosistem kendaraan listrik nasional ikut menjadi ruang ekspansi baru. Dukungan pemerintah terhadap energi baru membuat bisnis EV dipandang lebih menjanjikan dalam beberapa tahun mendatang.

“Dengan strategi ekspansi dan diversifikasi ini, Perseroan optimistis dapat meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan,” ujar Bambang Susilo.

Dari sisi neraca, total aset NTBK tercatat Rp158,31 miliar, turun dari Rp168,64 miliar pada akhir 2024. Liabilitas juga turun menjadi Rp63,44 miliar dari Rp73,29 miliar.

Sementara total ekuitas tercatat Rp94,86 miliar, sedikit turun dibanding akhir tahun sebelumnya sebesar Rp95,35 miliar.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BAZNAS DKI Fokus Kurban 2026 untuk Kampung Kumuh Miskin

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta mulai mematangkan program Kurban Berkah 2026 dengan fokus penyaluran ke kawasan kumuh miskin di Jakarta hingga wilayah 3T di luar ibu kota. Program itu dipaparkan dalam Public Expose Kurban Berkah Baznas (Bazis) 2026 di Jakarta, Rabu, 14 Mei 2026.

Ketika banyak lembaga filantropi masih berkutat pada seremoni tahunan, BAZNAS DKI justru mencoba mengubah pola distribusi kurban menjadi lebih terukur. Penyaluran daging kini berbasis DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar bantuan benar-benar jatuh ke warga paling rentan.

Kurban BAZNAS DKI Sasar RW Kumuh dan Kampung Tanpa Matahari

Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, Ahmad H. Abubakar, mengatakan distribusi kurban tahun ini diprioritaskan untuk 23 titik RW kumuh miskin atau “RW Kumis” yang tersebar di lima wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu.

“Kurban ini kami hadirkan lebih terukur dengan data, lebih transparan, dan lebih berdampak nyata bagi warga di pelosok Jakarta,” ujar Ahmad H. Abubakar.

Ia bercerita pernah mendatangi gang sempit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Lorongnya gelap dan nyaris tanpa cahaya matahari. Banyak warga di kawasan itu hidup berdempetan dan rentan penyakit.

Dari pengalaman itulah muncul konsep “Kampung Tanpa Matahari”, wilayah urban padat yang selama ini jarang tersentuh distribusi kurban konvensional.

Di sisi lain, BAZNAS DKI juga memperluas distribusi ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Program ini diarahkan untuk wilayah yang bahkan jarang menikmati penyembelihan hewan kurban setiap Iduladha.

Kurban Digital hingga Rendang Kaleng Jadi Andalan

Program kurban digital Jakarta juga menjadi fokus baru tahun ini. Warga bisa menyalurkan kurban melalui aplikasi dan situs resmi BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta.

Pilihan hewan kurban yang ditawarkan mulai dari kambing reguler Rp2.299.000 hingga sapi Rp19.999.000. Harga itu dinilai lebih terjangkau dibanding tahun sebelumnya.

Pimpinan Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Muhammad Bahaudin menyebut sebagian daging juga akan diolah menjadi rendang kaleng untuk kebutuhan logistik bencana.

Program ini melibatkan kolaborasi dengan ASN Pemprov DKI Jakarta, BUMD, hingga KORPRI guna memperluas dampak sosial.

Selain itu, BAZNAS DKI menegaskan penerapan konsep Green Kurban melalui penggunaan besek ramah lingkungan, pengawasan Juru Sembelih Halal atau Juleha, serta standar hewan ASUH: aman, sehat, utuh, dan halal.

“Kurban Anda adalah kebahagiaan mereka. Mari kita jadikan Iduladha tahun ini sebagai momentum Jakarta berbagi keberkahan,” kata Ahmad.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rumah123: Bekasi dan Tangerang Masih Jadi Favorit Pembeli Rumah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasar rumah sekunder di kawasan penyangga Jakarta masih bergerak stabil di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Tangerang, Jakarta Selatan, hingga Bekasi tetap menjadi wilayah dengan pencarian properti tertinggi sepanjang April 2026.

Di saat penjualan properti primer nasional mengalami kontraksi tajam, konsumen justru mulai memburu rumah siap huni dengan harga yang lebih realistis. Pola ini terlihat dari laporan Flash Report Mei 2026 yang dirilis Rumah123.

Rumah Sekunder Jadi Pilihan Saat Daya Beli Melemah

Nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh Rp17.528 per dolar AS mulai menekan industri properti nasional. Dampaknya terasa pada kenaikan biaya konstruksi, perlambatan proyek baru, hingga penjualan rumah primer yang melemah.

Bank Indonesia mencatat penjualan properti residensial primer pada kuartal I 2026 terkontraksi 25,67 persen secara tahunan. Situasi itu membuat banyak pengembang menahan ekspansi sambil menghitung ulang biaya pembangunan.

Namun pasar rumah sekunder bergerak berbeda. Harga rumah sekunder nasional masih tumbuh 0,1 persen secara bulanan dan 0,8 persen secara tahunan pada April 2026.

Denpasar memimpin pertumbuhan harga tahunan sebesar 2 persen, disusul Bogor 1,8 persen dan Surakarta 1,5 persen.

Fenomena ini memperlihatkan konsumen kini lebih pragmatis. Banyak pembeli mulai meninggalkan gengsi lokasi premium dan beralih ke kawasan yang cicilannya lebih masuk akal. Seorang agen properti di Tangerang bahkan mengaku calon pembeli sekarang lebih sering bertanya soal akses transportasi dibanding desain fasad rumah.

Tangerang dan Bekasi Masih Jadi Magnet Properti

Rumah123 mencatat Tangerang menjadi wilayah dengan proporsi listing enquiries terbesar secara nasional sebesar 15,1 persen. Posisi berikutnya ditempati Jakarta Selatan 11 persen dan Jakarta Barat 9,3 persen.

Menurut Head of Research Rumah123, Marisa Jaya, kawasan suburban kini berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru pasar hunian end-user.

“Yang berubah saat ini bukan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah, melainkan cara konsumen mengambil keputusan. Di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan Rupiah, konsumen menjadi jauh lebih rasional,” ujar Marisa Jaya dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Mei 2026.

Marisa menilai Tangerang, Bekasi, dan Bogor tetap diminati karena menawarkan kombinasi harga yang lebih attainable, akses kawasan yang membaik, serta potensi kenaikan nilai jangka panjang.

Di sisi lain, segmen rumah kecil dengan luas bangunan di bawah 60 meter persegi justru mencatat pertumbuhan harga paling tinggi. Surakarta mengalami kenaikan median harga mencapai 23,5 persen pada segmen tersebut.

Situasi ini mengingatkan pada pola pascapandemi beberapa tahun lalu. Ketika ekonomi mulai goyah, rumah sederhana yang siap ditempati kembali menjadi incaran utama keluarga muda.

Pasar Properti Sedang Berubah Arah

Inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat 2,42 persen secara tahunan, sementara BI Rate tetap berada di level 4,75 persen. Stabilnya suku bunga dinilai masih memberi ruang bagi pasar rumah sekunder bertahan.

Rumah123 juga mencatat suplai rumah sekunder nasional turun 8,7 persen secara tahunan. Banyak pemilik properti memilih menahan aset sambil menunggu harga kembali naik.

“Pasar properti saat ini tidak sedang melemah sepenuhnya, tetapi sedang mengalami reposisi perilaku konsumen,” kata Marisa.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Operasi Koarmada RI Bongkar Penyelundupan, Narkoba hingga Timah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Koordinasi operasi laut yang dijalankan Komando Armada Republik Indonesia bersama sejumlah lembaga negara mulai menunjukkan dampak besar. Dalam 17 bulan terakhir, aparat mengklaim berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp14,75 triliun dari berbagai praktik penyelundupan sumber daya alam dan narkotika.

Pernyataan itu disampaikan Djamari Chaniago saat konferensi pers di Markas Koarmada RI, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026. Menurut dia, operasi sepanjang 2025 hingga lima bulan pertama 2026 menjadi salah satu indikator meningkatnya pengawasan jalur laut nasional.

“Jangan puas dengan hal yang sudah kita capai, jangan lelah untuk melakukan tugas-tugas seperti ini,” ujar Djamari Chaniago di hadapan jajaran TNI AL dan aparat penegak hukum lainnya.

Laut Indonesia Jadi Jalur Rawan Penyelundupan

Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan klasik: laut luas, pengawasan terbatas, dan tingginya permintaan pasar gelap lintas negara. Di sejumlah pelabuhan kecil, praktik penyelundupan kerap berlangsung senyap. Nelayan di pesisir Sumatera pernah bercerita, kapal asing datang malam hari tanpa lampu, lalu pergi sebelum subuh. Cerita seperti itu bukan lagi kabar baru.

Menurut Djamari, kekayaan sumber daya alam Indonesia justru menjadi magnet kejahatan lintas batas. Karena itu, negara harus hadir menjaga hasil tambang, hasil laut, hingga komoditas strategis agar tidak bocor ke luar negeri.

Sepanjang 2025, nilai kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp14,75 triliun. Sementara pada Januari-Mei 2026, aparat mencatat penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp112,9 miliar.

Tak hanya soal sumber daya alam. Operasi pengamanan laut juga diarahkan untuk menekan masuknya narkotika. Pemerintah mengklaim penggagalan penyelundupan narkoba sepanjang 2025 telah menyelamatkan sekitar 24,5 juta jiwa dari paparan barang terlarang tersebut.

Sinergi Aparat Jadi Kunci Operasi Laut

Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Denih Hendrata, mengatakan keberhasilan operasi tidak berdiri sendiri. TNI AL bekerja bersama Bea Cukai, Polri, pemerintah daerah, hingga intelijen militer.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid,” kata Denih Hendrata.

Pengungkapan terbaru ialah penyitaan dua truk bermuatan 16 ton pasir timah ilegal. Kasus itu memperlihatkan jalur distribusi komoditas tambang masih menjadi celah empuk penyelundupan.

Di sisi lain, pemerintah tampaknya ingin mengirim pesan politik yang jelas: laut Indonesia bukan wilayah bebas transaksi ilegal. Bagi aparat keamanan, perang melawan penyelundupan kini bukan sekadar urusan ekonomi negara, tetapi juga menyangkut ketahanan sosial dan keamanan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

SMP Muhammadiyah 48 Medan Gelar Pelepasan dan Perpisahan Siswa Tahun 2026 Di Central Park Zoo

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Muhammadiyah 48 Medan Melaksanakan Kegiatan Pelepasan dan Perpisahan Siswa-Siswi Tahun Ajaran 2025 - 2026 Di Hall Central Park Zoo, Selasa (12/5). Kegiatan ini Dihadiri Oleh PCM Medan Denai , Majelis Dikdasmen & PNF Medan Denai, Seluruh Guru, Pegawai, Siswa dan Para Wali Murid.

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Denai, Harun Al Rasyid, S.Pd.I dalam Sambutannya mengatakan Atas nama PCM Medan Denai kami mengucapkan selamat atas kelulusan anak-anakku. Tiga tahun lamanya, ananda telah ditempa tidak hanya secara intelektual, tetapi juga dibentuk karakter dan adabnya sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. SMP Muhammadiyah bukan sekadar tempat menuntut ilmu umum, melainkan lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan, Ucapnya.

Lebih Lanjut Harun yang Juga Merupakan Alumni SMP Muhammadiyah 48 Medan ini Menambahkan, Pelepasan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang. Ingatlah, di mana pun kalian melanjutkan pendidikan, jadilah kader persyarikatan yang fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan). Jaga shalat lima waktu, jaga akhlakul karimah, dan jadilah pribadi yang membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

Kalian adalah generasi yang dituntut tidak hanya unggul, tetapi juga berintegritas. Jadilah pemimpin masa depan yang berwawasan luas namun tetap memegang teguh akidah Islam Tegas Harun mengakhiri sambutannya.

Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 48 Medan, Suryani Nazmi, S.Si. Gr. Menyampaikan Nasehat kepada Para Siswa "Jagalah selalu shalat dan jadikanlah Al-Qur'an serta Sunnah sebagai pedoman hidup. Jangan pernah lelah menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi, serta teruslah berprestasi dan membawa nama baik persyarikatan Muhammadiyah di mana pun kalian berada" ungkapnya.

Kami selaku pihak sekolah memohon maaf jika selama mendidik terdapat kekurangan atau kekhilafan. Yakinlah, setiap didikan kami bertujuan untuk kebaikan masa depan kalian. 

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami melepas siswa-siswi kelas IX. Selamat berjuang di tingkat selanjutnya, semoga sukses selalu menyertai langkah kalian. Ujarnya.

Read More

Transformasi TLKM 30 Dorong Laba Telkom Tetap Stabil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menutup tahun buku 2025 dengan laba bersih Rp17,8 triliun di tengah tekanan industri telekomunikasi dan perlambatan ekonomi. Perseroan membukukan pendapatan konsolidasi Rp146,7 triliun dengan EBITDA Rp72,2 triliun sepanjang 2025.

Kinerja itu muncul bersamaan dengan percepatan strategi transformasi TLKM 30 yang mulai dijalankan lebih agresif sejak tahun lalu. Pasar merespons positif langkah tersebut. Total Shareholder Return (TSR) Telkom tercatat mencapai 35,7 persen sepanjang 2025.

Di kalangan investor pasar modal, saham Telkom memang sempat dipandang bergerak “aman tapi lambat”. Namun situasinya berubah sejak perusahaan mulai fokus merapikan portofolio bisnis dan memperjelas arah transformasi digital. Seorang analis telekomunikasi bahkan menyebut pasar mulai melihat Telkom lebih disiplin dalam mengelola aset dan belanja modal.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, mengatakan strategi TLKM 30 menjadi fondasi utama transformasi perusahaan.

“Lewat strategi TLKM 30, Telkom memantapkan arah transformasi yang lebih terstruktur untuk mengakselerasi terwujudnya visi sebagai penggerak ekosistem digital nasional yang berdaya saing global,” ujar Dian.

Restrukturisasi Bisnis Mulai Diarahkan Lebih Fokus

Melalui TLKM 30, Telkom menjalankan empat pilar transformasi, mulai dari penguatan tata kelola, perampingan bisnis noninti, optimalisasi aset, hingga perubahan model holding menjadi strategic holding.

Langkah streamlining mulai terlihat lewat proses divestasi AdMedika dan TelkoMedika yang ditargetkan rampung pada paruh pertama 2026. Telkom juga mulai merampingkan sejumlah entitas yang dinilai tidak lagi selaras dengan bisnis utama telekomunikasi digital.

Di sisi lain, perusahaan melakukan pemisahan sebagian aset Wholesale Fiber Connectivity ke InfraNexia. Langkah itu ditandai lewat penandatanganan Conditional Spin-off Agreement pada Desember 2025.

Telkom juga mengubah pendekatan bisnis dari operating holding menjadi strategic holding. Nantinya, operasional usaha akan difokuskan ke empat segmen utama, yakni B2C, B2B Infrastructure, B2B ICT, dan International.

Bisnis Data Dan Infrastruktur Masih Jadi Penopang

Segmen B2C melalui Telkomsel masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar dengan capaian Rp109,2 triliun. Trafik data tumbuh 15 persen secara tahunan seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital masyarakat.

Sementara itu, bisnis infrastruktur digital ikut menopang pertumbuhan. TelkomGroup kini memiliki backbone serat optik lebih dari 210 ribu kilometer, jaringan data center, hingga konektivitas satelit untuk wilayah blank spot.

Anak usaha menara telekomunikasi Mitratel membukukan pendapatan Rp9,5 triliun dengan EBITDA margin mencapai 82,2 persen. Adapun bisnis data center dikelola melalui NeutraDC yang mengoperasikan fasilitas hyperscale di Cikarang dan Singapura.

Telkom mengalokasikan belanja modal Rp27,5 triliun sepanjang 2025. Mayoritas dana digunakan untuk memperkuat infrastruktur digital dan memperluas konektivitas nasional.

“Di tahun 2026, Telkom berada pada fase penting dalam mengakselerasi dan melanjutkan eksekusi transformasi,” kata Dian.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

LaNyalla Kritik Raperda Olahraga Jatim, Peran KONI Terancam

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengkritik draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan yang sedang disusun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menilai sejumlah pasal dalam rancangan itu berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Kritik itu disampaikan LaNyalla menjelang pembacaan raperda oleh gubernur di DPRD Jawa Timur pekan depan. Menurut dia, ada sejumlah poin yang justru bisa mempersempit kewenangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di tingkat provinsi.

“Tidak boleh ada pasal yang bertentangan dengan undang-undang yang nantinya melemahkan atau bahkan mereduksi tugas dan wewenang komite olahraga nasional provinsi,” ujar LaNyalla, Selasa (12/5).

Sebagai mantan Wakil Ketua KONI Jawa Timur periode 2010–2019, LaNyalla mengaku memahami pola pembinaan olahraga daerah dari dekat. Ia mengatakan, konflik kewenangan dalam dunia olahraga biasanya muncul bukan saat pertandingan berlangsung, melainkan ketika anggaran, pembinaan, dan pengambilan keputusan mulai tumpang tindih.

Pasal Raperda Dinilai Pangkas Fungsi KONI

LaNyalla menyoroti perbedaan mencolok antara draf raperda baru dengan aturan sebelumnya. Ia menilai tugas KONI dalam rancangan terbaru tampak dipersempit dan berisiko hanya menjadi pelaksana teknis di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur.

Padahal, menurut dia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sudah mengatur secara jelas posisi KONI sebagai lembaga pembinaan olahraga prestasi di daerah.

“Jika KONI pusat memiliki tugas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat nasional dan daerah, maka secara mutatis mutandis KONI provinsi juga memiliki tugas serupa dalam lingkup wilayahnya,” kata Ketua PB Muaythai Indonesia itu.

Sorotan lain tertuju pada Pasal 39 ayat 2 draf raperda. Dalam pasal tersebut, pembinaan olahraga prestasi disebut dilakukan pemerintah provinsi bersama induk organisasi cabang olahraga, tanpa mencantumkan peran KONI.

Padahal, Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Keolahragaan menegaskan pengelolaan olahraga provinsi dilakukan pemerintah daerah dengan dibantu komite olahraga nasional di daerah.

Kekhawatiran Ganggu Pembinaan Atlet

Di sisi lain, Dispora Jawa Timur tengah mematangkan raperda baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang dianggap sudah tidak relevan. Pemerintah daerah menargetkan aturan baru dapat memperkuat pembinaan atlet usia dini hingga legalitas lembaga olahraga.

Namun sejumlah kalangan khawatir ketidaksinkronan aturan justru memicu konflik kewenangan baru. Beberapa pengurus cabang olahraga di Jawa Timur bahkan mulai mempertanyakan arah pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional mendatang.

LaNyalla meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memperbaiki substansi raperda agar selaras dengan Undang-Undang Keolahragaan dan tidak memunculkan polemik berkepanjangan di dunia olahraga daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dony Oskaria Soroti Kepastian Hukum Transformasi BUMN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memimpin Focus Group Discussion (FGD) terkait penataan BUMN dan anak usaha BUMN di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN untuk menyamakan perspektif soal kepastian hukum serta mitigasi risiko transformasi korporasi.

FGD bertajuk “Perspektif Hukum atas Strategic Alignment Program Penataan BUMN & Anak Usaha BUMN: Kepastian Hukum, Tata Kelola, dan Mitigasi Risiko” itu turut menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Dalam beberapa tahun terakhir, isu restrukturisasi BUMN memang kerap memunculkan perdebatan. Di sejumlah perusahaan pelat merah, proses konsolidasi bisnis sering tersendat karena tarik-menarik kepentingan dan persoalan regulasi. Situasi itu membuat pemerintah mulai menaruh perhatian lebih besar pada aspek kepastian hukum.

Dony Oskaria mengatakan transformasi BUMN tak cukup hanya mengejar pertumbuhan bisnis. Menurut dia, proses penataan juga harus berjalan transparan dan memiliki landasan hukum yang jelas.

“Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” ujar Dony dalam forum tersebut.

Tata Kelola Jadi Sorotan Utama

FGD itu menjadi ruang koordinasi lintas institusi untuk membangun pola pengawasan yang lebih terukur dalam penataan BUMN dan anak usaha BUMN. Pemerintah ingin setiap kebijakan strategis memiliki perlindungan hukum yang kuat sekaligus tetap menjaga prinsip good corporate governance.

Di kalangan pelaku usaha negara, kekhawatiran terhadap risiko hukum memang masih terasa. Seorang pejabat BUMN yang pernah ditemui Tempo beberapa waktu lalu bahkan mengaku banyak direksi kini lebih berhati-hati mengambil keputusan bisnis besar karena khawatir terseret persoalan hukum di kemudian hari.

Karena itu, sinkronisasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN dinilai penting agar proses transformasi tidak berjalan setengah hati. Pemerintah berharap penataan perusahaan negara dapat berlangsung lebih profesional, prudent, dan berorientasi jangka panjang.

Transformasi BUMN Diarahkan Lebih Kompetitif

BP BUMN bersama Danantara Indonesia menyatakan akan terus memperkuat kolaborasi lintas kelembagaan untuk mendukung daya saing BUMN di tengah tekanan ekonomi global. Penataan korporasi dinilai menjadi langkah penting agar perusahaan pelat merah lebih adaptif menghadapi perubahan bisnis.

Selain memperkuat struktur usaha, pemerintah juga ingin memastikan transformasi BUMN memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

  

Read More

Glodon Indonesia Dorong AI 5D BIM, Proyek Konstruksi Diburu Efisiensi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Transformasi digital mulai bergerak serius di industri konstruksi nasional. Glodon Indonesia memperkenalkan integrasi Artificial Intelligence (AI) dan 5D Building Information Modeling (BIM) dalam forum AEC Connect Day 2026 di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Di tengah proyek infrastruktur yang makin kompleks dan biaya pembangunan yang terus naik, teknologi konstruksi digital kini tidak lagi dianggap sekadar pelengkap seminar. Industri mulai membutuhkannya untuk menekan kesalahan hitung, mempercepat pekerjaan, dan menjaga efisiensi proyek.

Beberapa tahun lalu, seorang quantity surveyor di proyek gedung bertingkat Jakarta harus begadang dua malam hanya untuk menghitung ulang revisi tulangan. Perubahan kecil pada gambar struktur membuat volume pekerjaan berubah total. Ketika data proyek tersebar di banyak file berbeda, risiko salah hitung membesar.

Situasi itu masih sering terjadi di lapangan. Karena itu, pembahasan AI, BIM, dan Common Data Environment dalam forum tersebut terasa lebih dekat dengan kebutuhan industri dibanding jargon teknologi semata.

AI dan 5D BIM Masuk ke Proses Perhitungan Proyek

Vice Country Director Glodon Indonesia, Florentia Edrea, mengatakan AEC Connect Day 2026 menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri konstruksi.

“Sebagai salah satu acara penting di industri AEC di Indonesia, kegiatan ini akan mempertemukan para pemimpin industri dari sektor publik dan swasta untuk mengeksplorasi bagaimana inovasi digital membentuk masa depan konstruksi,” ujar Florentia.

Dalam agenda itu, Glodon Indonesia juga meluncurkan QuantifAI, platform 2-in-1 QTO Global Version yang menggabungkan AI dan 5D BIM untuk mendukung pengelolaan biaya proyek.

Teknologi tersebut memungkinkan gambar AutoCAD dibaca otomatis oleh sistem AI. Data tulangan kemudian langsung dihitung hingga menghasilkan quantity take-off, bar bending schedule, sampai pola potong material dengan limbah paling minimal.

Florentia mengatakan efisiensi waktu menjadi salah satu keunggulan utama. Berdasarkan pengalaman pengguna sejak tahun lalu, proses perhitungan dapat berlangsung lima hingga tujuh kali lebih cepat dibanding metode konvensional.

“Kalau dibandingkan manual, pastinya jauh lebih cepat lagi,” katanya.

Industri Konstruksi Mulai Mengejar Akurasi Data

Di lapangan, persoalan konstruksi kerap muncul dari revisi desain mendadak, perubahan volume material, hingga pembengkakan biaya yang terlambat terdeteksi.

Seorang konsultan proyek yang hadir dalam forum itu mengaku pernah menghadapi keterlambatan pembangunan hanya karena perubahan volume pekerjaan tidak langsung tercatat dalam sistem proyek.

Glodon Indonesia menilai integrasi AI dan BIM bisa menjadi solusi untuk memperbaiki pengawasan biaya secara real time sekaligus meningkatkan akurasi pekerjaan.

Selain meluncurkan QuantifAI, perusahaan juga menggandeng Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dalam Indonesia National 5D BIM Competition 2026.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat standar quantity surveying berbasis BIM, meningkatkan transparansi biaya proyek, dan memperbaiki tata kelola konstruksi nasional yang selama ini masih menghadapi persoalan efisiensi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Glodon dan PUPR Percepat AI 5D BIM Konstruksi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Glodon Indonesia bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia mempercepat transformasi digital sektor konstruksi melalui penerapan Artificial Intelligence (AI), 5D BIM, dan Common Data Environment (CDE) dalam ajang Glodon Indonesia AEC Days 2026 di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Forum itu bukan sekadar peluncuran teknologi baru. Pemerintah dan pelaku industri mulai mengakui digitalisasi konstruksi sebagai kebutuhan mendesak di tengah proyek infrastruktur yang makin kompleks, mahal, dan melibatkan ribuan data lintas sektor.

Head of Data and Information Division Ministry of Public Works Indonesia, Komang Sri Hartini, mengatakan percepatan transformasi digital mulai terasa sejak pandemi Covid-19 dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Digitalisasi infrastruktur bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kami harus membangun manajemen data yang efisien, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Komang Sri Hartini.

Menurut dia, proyek IKN menjadi titik balik pengelolaan data konstruksi nasional. Dari sana, pemerintah mulai membangun standarisasi data digital dan pola kolaborasi lintas sektor berbasis BIM.

Tantangan Digitalisasi Konstruksi Indonesia

Komang mengakui transformasi digital tak berjalan mulus. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan sekitar 75 ribu data infrastruktur yang harus dipantau secara bersamaan.

Di lapangan, persoalan sering muncul karena data proyek tersebar di banyak sistem. Seorang pengawas proyek yang hadir dalam forum itu bahkan bercerita pernah mengejar revisi gambar konstruksi lewat grup percakapan hingga tengah malam karena dokumen tidak terintegrasi.

Masalah semacam itu membuat implementasi BIM, CDE, dan AI menjadi semakin penting. Lewat sistem terpusat, pemerintah dapat memantau progres proyek, membaca potensi risiko, hingga mengevaluasi kinerja konstruksi secara real time.

“Semua pemangku kepentingan bekerja dalam basis data yang sama. Itu membuat pengambilan keputusan jauh lebih cepat,” kata Komang.

Glodon Luncurkan QuantifAI dan Kompetisi AI 5D BIM

Vice Country Director Glodon Indonesia, Florentia Edrea, mengatakan perusahaan kini mengembangkan teknologi 5D BIM berbasis AI melalui produk terbaru bernama Glodon QuantifAI, solusi digital terbaru dalam bentuk 2-in-1.

Teknologi itu diklaim mampu membaca berbagai format gambar konstruksi di Indonesia dan membantu penghitungan volume material lebih akurat. Sistem tersebut juga terhubung dengan kontrol penggunaan material di lapangan.

“Tujuan utamanya membuat proyek lebih efisien, lebih menguntungkan, dan mengurangi kesalahan pekerjaan,” ujar Florentia.

Dalam acara itu, Glodon dan Kementerian Pekerjaan Umum juga meluncurkan AI 5D BIM Master Challenge 2026 dengan target 1.500 peserta dari kalangan mahasiswa, quantity surveyor, hingga profesional konstruksi.

Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Republik Indonesia, Kimron Manik, mengatakan tenaga kerja konstruksi Indonesia tak bisa lagi menghindari perubahan teknologi.

“Suka atau tidak suka, pelaku konstruksi Indonesia dipaksa mengikuti perkembangan teknologi digital,” ujar Kimron.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More