Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta Perum Bulog mempercepat distribusi Minyakita ke Indonesia Timur, terutama Papua. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Pemerintah menilai distribusi minyak goreng di kawasan timur belum berjalan optimal. Di tengah biaya logistik yang tinggi dan akses transportasi yang rumit, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah masih mudah melonjak melewati Harga Eceran Tertinggi (HET).
Distribusi Minyakita ke Papua Baru Tersalur 65 Persen
Tomsi mengatakan kawasan Indonesia Timur, meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua, sejauh ini mendapat alokasi Minyakita sekitar 6.115 kiloliter. Namun realisasi distribusinya baru mencapai 4.025 kiloliter atau sekitar 65 persen.
“Dari Bulog tadi juga kami minta untuk penyaluran daripada minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia Timur ya, khususnya Papua,” ujar Tomsi Tohir di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Ia mengakui distribusi ke Papua bukan perkara sederhana. Jalur laut yang panjang, cuaca, hingga biaya angkut menjadi hambatan klasik yang terus berulang setiap tahun.
Di sejumlah pasar tradisional kawasan timur, persoalan stok sering kali berdampak langsung pada harga. Pedagang kecil biasanya paling cepat merasakan tekanan. Ketika pasokan tersendat beberapa hari saja, harga minyak goreng bisa langsung bergerak naik.
Kemendagri Fokus Tekan Lonjakan Harga Pangan
Menurut Tomsi, forum pengendalian inflasi seharusnya lebih fokus membahas daerah dengan lonjakan harga ekstrem. Dengan begitu, pemerintah pusat bisa lebih cepat menentukan solusi distribusi maupun intervensi pasar.
“Oleh sebab itu, seluruh paparan narasumber kami minta untuk fokus dan bisa dipercepat sehingga nantinya ada waktu untuk daerah-daerah yang kita nilai kenaikannya cukup ekstrem,” katanya.
Ia juga meminta evaluasi mingguan pengendalian inflasi dimanfaatkan untuk membaca potensi kenaikan harga sejak dini. Pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya sibuk merespons ketika harga sudah telanjur naik di lapangan.
Rapat tersebut turut dihadiri Pelaksana Harian Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Kelik Budiana.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto




























