Menkeu Purbaya Tegaskan APBN 2026 Dikelola Efisien dan Tepat Sasaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 akan dijalankan secara efisien, tepat sasaran, dan berhati-hati demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat Media Gathering bersama wartawan ekonomi nasional, Jumat (10/10), membahas arah kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi menjelang tahun anggaran 2026.

Dalam forum virtual itu, Menkeu menjawab berbagai pertanyaan wartawan terkait APBN 2026, pertumbuhan ekonomi, serta langkah pemerintah menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas keuangan nasional.

Purbaya menegaskan pengelolaan keuangan negara akan dijalankan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian. Ia memastikan belanja pemerintah dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran tanpa kebocoran.

Menurutnya, percepatan realisasi belanja serta peningkatan kredit perbankan akan menjadi motor penggerak ekonomi pada akhir 2025 hingga 2026 mendatang, seiring pulihnya daya beli masyarakat.

“Kami pastikan pengelolaan fiskal dijalankan secara hati-hati dan efisien agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,” tegas Menkeu Purbaya.

Ia juga menyoroti pentingnya integritas aparatur fiskal di sektor perpajakan dan kepabeanan. Pemerintah berkomitmen memberi penghargaan bagi pegawai berprestasi serta menindak tegas pelanggaran.

Purbaya menegaskan, keberhasilan APBN 2026 tak hanya diukur dari angka, tapi juga dari kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dokter Beberkan Vitamin Generik yang Kembalikan Stamina Pria

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Banyak pria di atas 60 tahun mengeluhkan cepat lelah, mudah mengantuk, dan kehilangan semangat. Dokter mengungkap penyebab utamanya bukan usia, melainkan kekurangan nutrisi vital.

Fenomena ini dialami banyak pria lansia di Indonesia. Dokter menemukan bahwa defisiensi Vitamin B Kompleks menjadi penyebab utama penurunan energi dan semangat hidup di usia senja.

Dalam wawancara medis terbaru, sejumlah dokter geriatrik menjelaskan bahwa penyerapan vitamin B menurun drastis setelah usia 60 tahun akibat metabolisme yang melambat. 

Vitamin B Kompleks dikenal sebagai penggerak utama energi sel tubuh. Zat ini membantu memperbaiki saraf, meningkatkan fokus, serta menjaga kestabilan hormon testosteron secara alami.

Banyak pria lanjut usia kembali bugar setelah rutin mengonsumsi vitamin generik seharga Rp2.000 per tablet yang tersedia di apotek tanpa resep dokter.

“Ini bukan obat kuat, tapi sumber energi sejati dari tingkat sel,” ujar dr. Rudi Santoso, Sp.GK, pakar gizi klinik dari Jakarta.

Ia menambahkan, konsumsi rutin satu tablet Vitamin B Kompleks setiap hari cukup membantu tubuh memulihkan stamina, memperbaiki tidur, dan meningkatkan mood positif secara alami.

Mengembalikan vitalitas di usia lanjut tak selalu butuh biaya mahal. Kadang, kunci kebugaran justru ada pada nutrisi sederhana yang sering diabaikan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

GPI Mantapkan Komitmen Kebangsaan Lewat Sosialisasi Empat Pilar MPR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Milad ke-80, Gerakan Pemuda Islam (GPI) menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Acara bertema “Empat Pilar di Tengah Polarisasi” itu menghadirkan tokoh nasional dan kader muda dari seluruh Indonesia, berlangsung khidmat dengan semangat kebangsaan tinggi.

Ketua Dewan Syuro GPI, Mohammad Yamin, menegaskan pentingnya GPI menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa di tengah tantangan radikalisme dan politik identitas.

Menurut Yamin, sepanjang delapan dekade perjalanan sejarah, GPI menjadi bagian penting pembentukan karakter bangsa yang meneguhkan semangat nasionalisme dan keislaman dalam satu nafas perjuangan.

“GPI telah melewati pasang surut bangsa, namun semangat mengamalkan nilai Pancasila tetap menjadi urat nadi perjuangan kami,” ujar Mohammad Yamin menegaskan dalam sambutannya.

Ia menambahkan, keseimbangan antara semangat keislaman dan kebangsaan menjadi jati diri GPI. “Pemuda Islam harus menafsirkan empat pilar kebangsaan agar tetap relevan menghadapi arus global dan ancaman ekstremisme,” imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI Dr. KH. Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kiprah panjang GPI. Ia menilai GPI telah berperan menjaga keutuhan bangsa melalui kaderisasi dan penguatan wawasan kebangsaan.

“Selamat Milad ke-80 untuk GPI. Jas merah—jangan lupakan sejarah. Jas hijau—jangan lupakan jasa ulama dalam menjaga bangsa ini,” kata Hidayat Nur Wahid disambut tepuk tangan peserta.

Hidayat juga mengingatkan agar pemuda memahami semangat konstitusi dan amandemen UUD 1945 yang berpihak pada rakyat, demi menjaga arah cita-cita proklamasi bangsa.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi GPI untuk meneguhkan komitmen nasionalisme di tengah polarisasi sosial dan politik identitas yang kian menguat di ruang publik.

Melalui sosialisasi empat pilar, GPI menegaskan peran strategisnya sebagai wadah kaderisasi pemuda Islam moderat, nasionalis, serta berjiwa persatuan dan kebinekaan.

Perayaan Milad ke-80 juga menjadi refleksi sejarah panjang perjuangan GPI, sekaligus panggilan moral bagi generasi muda untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah perubahan zaman.

Dengan semangat “Empat Pilar di Tengah Polarisasi”, GPI bertekad menjadi garda terdepan harmoni sosial dan benteng nilai-nilai kebangsaan di masa depan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

 

Read More

Peringati Milad ke-80, GPI Sosialisasikan 4 Pilar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Milad ke-80, Gerakan Pemuda Islam (GPI) bersama MPR RI menggelar sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Gedung Joeang, Jakarta, Sabtu (11/10).

Kegiatan bertajuk “Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa” itu dihadiri langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Muhammad Hidayat Nur, bersama tokoh pemuda dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Hidayat Nur menegaskan pentingnya empat pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai pedoman bangsa menghadapi tantangan global.

Ia menekankan, pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga ideologi negara dan semangat kebangsaan agar tidak tergerus arus ekstremisme dan politik identitas.

Menurutnya, perjuangan bangsa Indonesia lahir dari semangat pemuda yang berpikir radikal dalam konteks positif, yakni keberanian untuk membela bangsa dan mempertahankan kedaulatan.

“Para pendiri bangsa adalah aktivis muda, cendekiawan, dan pejuang. Mereka berpikir kritis tapi tetap berjiwa nasionalis. Inilah teladan bagi generasi hari ini,” ujar Hidayat Nur.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemahaman sejarah dan nilai luhur bangsa agar generasi muda tidak terjebak pada polarisasi yang melemahkan persatuan nasional.

Sosialisasi ini diharapkan menjadi ruang refleksi bagi pemuda untuk memahami makna kebhinekaan sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan di tengah masyarakat.

“Pancasila itu titik temu seluruh perbedaan. Kalau dulu pemuda bisa menyatukan Indonesia, maka hari ini pemuda harus menjaga dan memperkuatnya,” pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Densus 88 dan UIN Bengkulu Bersatu Tangkal Radikalisme di Era Digital

Duta Nusantara Merdeka | Bengkulu 

Densus 88 AT Polri berkolaborasi dengan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Kesbangpol Bengkulu menggelar Seminar Nasional “Sinergi Menangkal Ideologi Radikal di Era Digital,” Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan 250 peserta lintas kalangan dan menghadirkan narasumber Dr. M. Najih Arromadhoini, M.Ag yang membahas ancaman global terorisme serta tren radikalisme digital.

Dalam paparannya, Dr. Najih menyoroti perkembangan ideologi radikal yang muncul sejak 1960-an dan kini bertransformasi melalui media sosial yang mudah memengaruhi generasi muda.

Ia menegaskan, radikalisme bisa muncul di semua agama, termasuk melalui jaringan internasional seperti Al-Qaeda dan JAD yang memiliki afiliasi di Indonesia.

“Pencegahan harus dimulai dari penguatan wawasan kebangsaan dan pemahaman agama yang moderat agar masyarakat tidak mudah terpapar paham ekstrem,” ujarnya tegas.

Sesi diskusi interaktif menjadi bagian menarik acara ini, di mana peserta bertanya tentang cara mengenali ajaran radikal dan membedakannya dari dakwah moderat.

Para peserta juga antusias membahas bagaimana media sosial sering digunakan untuk menyebarkan narasi kebencian dan propaganda yang membahayakan persatuan bangsa.

Menurut panitia, kegiatan ini menjadi wujud sinergi nyata antara aparat keamanan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat daya tahan bangsa terhadap radikalisme.

“Kesadaran kolektif menjadi kunci mencegah penyebaran ideologi radikal di tengah derasnya arus informasi digital,” kata salah satu peserta seusai kegiatan.

Seminar ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan nasional dan menanamkan nilai toleransi sebagai fondasi bangsa Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO Gaet Standard Chartered dan CI, Bangun Ekonomi Biru Rumput Laut Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Standard Chartered, Conservation International, dan Konservasi Indonesia menandatangani MoU mendukung Indonesia Seaweed Initiative, di Jakarta, Jum'at (10/10/2025).

Inisiatif lintas sektor ini bertujuan mempercepat hilirisasi industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi biru berkelanjutan yang digagas oleh pemerintah Indonesia.

Kolaborasi tersebut menggabungkan kekuatan sektor swasta, lembaga keuangan, lembaga riset, dan organisasi konservasi guna membangun ekosistem industri yang tangguh dari hulu hingga hilir.

Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menyoroti rendahnya pemanfaatan potensi rumput laut Indonesia yang baru mencapai 0,8 persen dari total lahan yang tersedia.

Menurutnya, sebagian besar hasil produksi rumput laut masih diekspor dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonomi domestik belum optimal bagi petani dan pelaku industri.

“Hilirisasi rumput laut butuh lebih dari sekadar industrialisasi produk. Kuncinya membangun *ecosystem enabler* yang menyatukan riset, pembiayaan, logistik, dan inovasi,” ujarnya tegas.

Shinta menambahkan, APINDO mendorong terbentuknya *roadmap* nasional lintas sektor agar rumput laut ditempatkan sebagai komoditas strategis untuk memperkuat rantai pasok domestik dan ekspor.

Indonesia Seaweed Initiative disebut menjadi langkah konkret membangun sistem ekonomi biru yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan laut Indonesia.

CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE, menilai industri rumput laut memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung agenda iklim global.

“Rumput laut dapat menjadi tulang punggung ekonomi biru Indonesia karena menyerap karbon, menjaga ekosistem laut, dan menumbuhkan ekonomi lokal,” katanya.

Sementara itu, Senior Vice President Nature Finance Conservation International, Bjorn Stauch, menegaskan laut sehat adalah prasyarat ketahanan ekonomi biru Indonesia yang berkelanjutan.

Konservasi Indonesia turut mendukung riset ilmiah, analisis sosial-ekologi, dan pelatihan masyarakat pesisir guna memperkuat praktik budi daya berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara.

“Inisiatif ini menempatkan komunitas sebagai bagian penting dari ketahanan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang,” jelas Meizani Irmadhiany, Executive Chair Konservasi Indonesia.

Kerja sama multipihak ini menjadi tonggak penting menuju transformasi ekonomi biru yang inklusif, berkeadilan, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri rumput laut dunia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

UGM Soroti Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Zainal Arifin Buka Fakta Mengejutkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM Kampus Jakarta menggelar Seminar Nasional bertema tata kelola BUMN dan model ideal komisaris di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Seminar bertajuk “Tata Kelola BUMN: Model Komposisi dan Kompensasi Ideal untuk Komisaris BUMN” itu membahas transparansi, etika, dan efektivitas manajemen BUMN dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana menegaskan pentingnya hasil seminar ini sebagai masukan konkret bagi penguatan sistem hukum dan tata kelola BUMN yang lebih profesional.

Ia juga menekankan kolaborasi akademisi dan praktisi hukum sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berdampak nyata bagi sektor publik dan korporasi.

Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Zainal Arifin Mochtar, memaparkan isu rangkap jabatan komisaris BUMN yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip *good corporate governance*.

Menurutnya, terdapat lebih dari 50 persen posisi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan, termasuk dari unsur kementerian, TNI, Polri, dan akademisi, yang seharusnya diatur lebih ketat.

Zainal menjelaskan, pengaturan rangkap jabatan penting untuk menjaga kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan pejabat fokus pada tanggung jawab institusionalnya.

Ia menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menegaskan larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik, termasuk wakil menteri yang duduk sebagai komisaris BUMN.

Zainal juga mengusulkan reformasi sistem rekrutmen komisaris berbasis kompetensi terbuka, agar negara mendapatkan figur profesional terbaik tanpa intervensi politik atau relasi birokratis.

Menurutnya, pembenahan tata kelola BUMN harus mengarah pada meritokrasi dan akuntabilitas, agar BUMN benar-benar berfungsi untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

Seminar ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi pembenahan struktur BUMN dan memperkuat komitmen akademik terhadap transparansi, integritas, serta profesionalitas tata kelola korporasi negara.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Royalti Karya Jurnalistik, Babak Baru Penghargaan untuk Profesi Wartawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sudah puluhan tahun, wartawan dan dosen hidup dengan keyakinan bahwa asal mencantumkan sumber, mengutip karya jurnalistik sah tanpa harus membayar royalti.

Namun, wacana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang kini digodok Kementerian Hukum RI mengubah pandangan lama itu: mengutip bisa berarti wajib membayar royalti.

Revisi ini memuat gagasan penting bahwa karya jurnalistik adalah ciptaan intelektual bernilai ekonomi — dari berita, foto, hingga laporan investigatif dan video liputan.

“Ini bentuk penghargaan terhadap jurnalis yang karyanya digunakan pihak lain, terutama karya eksklusif dan investigatif,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Selama ini, Pasal 14 UU Hak Cipta memberi ruang pengambilan berita aktual asal sumber disebut lengkap. Namun, dunia digital membuat aturan itu mulai usang.

Model bisnis media kini berbasis algoritma dan klik, membuat karya jurnalis sering dikutip, disalin, bahkan dipotong tanpa kompensasi ekonomi bagi media asal.

Data *Reuters Institute Digital News Report 2024* mencatat 57 persen pembaca di Indonesia mendapat berita dari agregator, bukan dari situs media asalnya.

Akibatnya, media kehilangan potensi ekonomi besar. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan media daring turun hingga 30 persen akibat praktik pengutipan bebas.

Di tengah situasi ini, ide royalti menjadi masuk akal — bahkan mendesak, untuk melindungi nilai intelektual dan keberlanjutan ekonomi jurnalisme nasional.

“Kalau kita ambil foto media luar negeri tanpa izin, langsung ditagih dalam dolar,” ujar dosen jurnalistik di Yogyakarta mengingatkan mahasiswanya.

Meski demikian, penerapan royalti bukan perkara mudah karena UU Pers saat ini hanya mensyaratkan penyebutan sumber, bukan pembayaran hak ekonomi.

Dewan Pers dan LBH Pers menegaskan perlunya keterlibatan publik agar revisi UU tidak mengancam kebebasan pers maupun hak publik atas informasi.

Royalti karya jurnalistik bukan untuk membatasi akses, tetapi mengembalikan keseimbangan antara etika, ekonomi, dan penghargaan terhadap profesi jurnalis.

Jika dirancang transparan dan partisipatif, Indonesia akan memasuki era baru: menghargai berita bukan sekadar sebagai informasi, tapi sebagai karya bernilai tinggi.

Mengutip kini bukan hanya soal etika, tetapi tentang keadilan bagi mereka yang menulis kebenaran dengan dedikasi, keberanian, dan waktu yang tak ternilai.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

GRAM Gugat Perpol 8/2021 ke MA, Desak Keadilan Humanis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat (GRAM) resmi mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung atas Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Langkah hukum ini diambil setelah ditemukannya dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pemerasan, serta kriminalisasi pengguna narkotika dalam penerapan keadilan restoratif berbasis Perpol 8/2021.

Ketua Umum Yayasan Mutiara Maharani (YMM), Ade Hermawan, menegaskan banyak laporan penangkapan tanpa prosedur sah, disertai kekerasan dan pemaksaan saat interogasi terhadap warga sipil.

Menurut GRAM, praktik tersebut kerap terjadi dalam kasus narkotika, di mana pengguna dijadikan korban pemerasan dan komersialisasi rehabilitasi, alih-alih mendapatkan pemulihan kesehatan yang layak.

Koordinator GRAM Reinhard A. P. Siagian menyoroti kondisi tempat rehabilitasi yang tidak manusiawi dan sarat transaksi. Akses pemulihan bahkan bergantung pada kemampuan membayar keluarga korban.

Koalisi GRAM terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Jabez Rehabilitasi, Yayasan Agape, PKNI, FARI, YAIR, YLIP, dan BPPN Pemuda Pancasila, yang fokus pada reformasi kebijakan narkotika.

Dalam tuntutannya, GRAM meminta Mahkamah Agung membatalkan pasal-pasal Perpol 8/2021, karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika dan asas due process of law.

Selain itu, mereka mendorong perubahan paradigma menuju kebijakan narkotika berbasis kesehatan dan bukti ilmiah, bukan kriminalisasi yang justru memperparah over kapasitas penjara.

“Kami membawa suara korban dan keluarga yang diperlakukan tidak adil. Perpol 8/2021 gagal melindungi warga negara,” ujar Orsem, Koordinator Lapangan aksi di Mahkamah Agung.

Ia menambahkan, GRAM akan terus mengawal proses ini hingga ada reformasi menyeluruh dalam penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan bagi pengguna narkotika di Indonesia.

Gerakan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil untuk mendorong evaluasi total terhadap praktik kepolisian, sekaligus membuka jalan menuju reformasi hukum narkotika yang berorientasi kemanusiaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

AHY Buka IISF 2025, Dorong Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Hijau Asia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pembangunan berkelanjutan Indonesia harus dimulai dari tiga pilar utama: pangan, air, dan energi.

Pernyataan itu disampaikan AHY saat membuka "Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025" di Jakarta, Jumat (10/10/2025), dihadiri menteri, duta besar, dan pelaku industri nasional.

“Kita tidak boleh memisahkan isu iklim dan ekonomi. Keduanya harus berjalan bersama agar pembangunan tidak mengorbankan kemajuan,” tegas AHY disambut tepuk tangan peserta.

AHY menjelaskan, ketahanan pangan menjadi prioritas utama. Indonesia dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa harus memiliki sistem pangan tangguh dan berkelanjutan.

Pemerintah kini memperluas kawasan food estate, memperbaiki tata guna lahan agar sawah tetap produktif, serta memperkuat sistem distribusi hasil pertanian di seluruh wilayah.

“Langkah ini bukan strategi jangka pendek, melainkan jaminan pasokan jangka panjang agar bangsa ini mandiri dari ketergantungan impor,” ujar AHY tegas.

Selain pangan, AHY menyoroti akses air bersih yang belum merata. Infrastruktur air sudah tersedia, namun belum optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah menargetkan pada 2045 seluruh kawasan perkotaan memiliki akses air bersih andal melalui jaringan pipa modern yang ramah lingkungan.

Di sektor energi, Indonesia menyiapkan peta jalan energi nasional dengan target penambahan 69,5 gigawatt kapasitas listrik baru hingga 2034.

Sekitar 75 persen dari kapasitas tersebut bersumber dari energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, dan sistem penyimpanan energi modern.

AHY menegaskan pentingnya elektrifikasi transportasi dan hilirisasi industri. Penjualan kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai 120 ribu unit hingga Agustus 2025.

“Keberhasilan hilirisasi nikel telah mengubah struktur ekspor Indonesia. Kini kami memperluasnya ke tembaga, bauksit, sawit, dan rumput laut,” jelas AHY.

Ia juga menekankan dekarbonisasi industri melalui efisiensi energi, digitalisasi, kesiapan hidrogen, dan penerapan teknologi penangkapan karbon.

Untuk mendukung transisi hijau, pemerintah menilai dibutuhkan SDM kompeten serta investasi kredibel. Indonesia memerlukan sekitar US$650 miliar pembiayaan infrastruktur hijau.

Dari jumlah tersebut, sekitar US$190 miliar diharapkan berasal dari sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta dan skema pembiayaan campuran (blended finance).

“Transisi hijau tidak cukup dengan slogan. Kita butuh insinyur, teknisi, dan ahli keuangan hijau yang bisa mewujudkan ambisi menjadi aksi nyata,” ujarnya.

ISF 2025 menjadi wadah strategis bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional menyusun langkah konkret menuju pembangunan hijau dan inklusif.

“Kolaborasi lintas sektor adalah mesin sejati pertumbuhan berkelanjutan. Indonesia ingin menjadi mitra andal dalam mewujudkan visi hijau global,” tutup AHY.

Dengan komitmen tersebut, AHY berharap seluruh pihak dapat membangun masa depan hijau, adil, dan tangguh tanpa meninggalkan satu daerah pun tertinggal.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor' Arianto 

Read More

Kronologi Lengkap Pembunuhan Joel Tanos, Cucu Pengusaha Besar Sulut

Duta Nusantara Merdeka | Manado 

Warga Sulawesi Utara dikejutkan tragedi berdarah tewasnya mahasiswa Swiss, Alberto Benedict Joel Tanos (18), yang ditikam residivis kambuhan di Manado, Senin (4/8/2025).

Peristiwa nahas itu terjadi di Kecamatan Sario, Manado, sekitar pukul 07.30 WITA. Joel merupakan cucu pengusaha besar Sulut, Tony Tanos.

Tersangka utama, Ervannasio Deferde Siging alias EDS, dikenal sebagai residivis pembunuhan. Ia pernah membunuh Bryan Rondonuwu (2015) dan Adriano Manorek (2019).

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan menjelaskan, sebelum kejadian, Joel sempat makan bersama pacarnya di kawasan Megamas Manado.

Usai mengantar obat ke rumah sang pacar, Joel menuju rumah temannya di Sario. Namun di lokasi itu, EDS dan AMR sedang pesta minuman keras.

Sekitar pukul 07.00 WITA, Joel datang mencari pacarnya. Saat membuka pintu, tubuhnya tak sengaja mengenai AMR, memicu cekcok dan perkelahian sengit.

Melihat keributan itu, EDS mengeluarkan pisau dari tasnya dan menikam Joel berkali-kali hingga korban terkapar bersimbah darah di teras rumah.

“Korban sempat dibawa ke RS Bhayangkara Manado, namun meninggal pukul 08.10 WITA akibat luka tusuk di dada kiri dan leher,” kata Kombes Alamsyah.

Tim gabungan Resmob Polda Sulut, Polresta Manado, dan Polsek Sario langsung memburu pelaku dan menangkap keduanya hanya beberapa jam usai kejadian.

Polisi menyita dua pisau, handphone, tas selempang, pakaian korban, serta dua sepeda motor sebagai barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut.

“Keduanya kini diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Sulut,” tambah Alamsyah menegaskan komitmen kepolisian mengusut kasus secara transparan.

Joel dikenal sebagai sosok cerdas, santun, dan berprestasi. Ia tengah menempuh pendidikan di Swiss dan pulang ke Manado untuk berlibur bersama keluarga.

Kematian Joel menyisakan duka mendalam bagi keluarga besar Tanos, terutama sang kakek Tony Tanos, tokoh bisnis infrastruktur Sulawesi Utara yang disegani.

Karangan bunga ucapan duka membanjiri rumah keluarga Tanos, termasuk dari Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo, serta Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko.

Tragedi Joel Tanos menjadi cermin kelam bahwa kebebasan residivis berisiko tinggi. Masyarakat menuntut aparat menegakkan keadilan tanpa pandang bulu bagi korban.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Skandal TPPU Rp4 Miliar, Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jaksa Penuntut Umum menuntut artis Nikita Mirzani 11 tahun penjara atas kasus pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang di Jakarta Selatan.

Jaksa mengungkap delapan poin yang memberatkan dalam tuntutan terhadap Nikita. Ia dinilai telah merusak martabat orang lain dan menimbulkan keresahan publik nasional.

Selain itu, jaksa menilai Nikita menikmati hasil kejahatan, berbelit di persidangan, tidak mengakui perbuatan, dan bersikap tidak sopan selama proses hukum berlangsung.

“Terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan dan pernah dihukum sebelumnya,” ujar jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

Jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider enam bulan kurungan terhadap Nikita Mirzani.

Dalam sidang, JPU menyebut Nikita terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman serta melanggar Pasal 45 ayat 10 huruf A UU ITE juncto KUHP.

Kasus ini bermula dari ancaman Nikita kepada pemilik PT Glafidsya RMA Group, Reza Gladys. Ia menuntut uang tutup mulut agar produk skincare Reza tidak diserang di media sosial.

Uang sebesar Rp4 miliar diberikan bertahap kepada Nikita melalui asistennya, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, sebagai bagian dari tindak pidana tersebut.

Jaksa menambahkan Nikita juga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Uang hasil kejahatan itu, menurut jaksa, digunakan Nikita untuk mengangsur rumah mewah di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan.

“Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik publik figur dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujar jaksa menutup tuntutannya.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan pengingat keras bagi selebritas agar menggunakan pengaruhnya secara positif, bukan untuk menekan atau mencemarkan pihak lain.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Direktur Mount Dreams Ditangkap, Rugikan Negara Rp42,5 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Gresik 

Direktur PT Mount Dreams Indonesia berinisial JD ditangkap Penyidik DJP Jawa Timur II bersama Kejati dan Polda Jatim atas dugaan manipulasi pajak senilai Rp42,5 miliar.

JD resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Gresik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejati Jatim, Selasa (7/10/2025).

Direktur Mount Dreams itu diduga menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar serta tidak menyampaikan laporan PPN periode Januari 2018 hingga Desember 2020.

“Penyerahan dilakukan setelah penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejati Jatim,” ungkap Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Kindy Rinaldy Syahrir dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

DJP mengungkapkan, JD menerbitkan faktur pajak penjualan dalam negeri lalu mengubah nilai DPP dan PPN menjadi lebih kecil, bahkan tidak melaporkannya sama sekali.

Atas manipulasi itu, negara dirugikan Rp42.533.920.274. JD dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP dengan ancaman enam tahun penjara.

Kindy menegaskan, penanganan kasus ini mengedepankan asas *ultimum remedium* atau upaya pidana menjadi langkah terakhir setelah pendekatan administratif tidak diindahkan.

Sebelumnya, KPP Madya Gresik memberi kesempatan kepada JD untuk memperbaiki kewajiban pajaknya, namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan hingga perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Kini JD juga tengah menjalani hukuman atas kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan dipindahkan ke Rutan Kelas IIB Gresik.

PT Mount Dreams Indonesia sendiri telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya melalui putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN Niaga Sby pada 16 Februari 2021.

“Keberhasilan ini hasil sinergi DJP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menjaga hak negara dan menegakkan keadilan,” ujar Kindy menegaskan komitmen pemberantasan kejahatan pajak.

Ia berharap penindakan hukum memberi efek jera bagi pelaku manipulasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh Indonesia.

Menurut Kindy, penegakan hukum tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kontribusi bagi pembangunan negara.

DJP berkomitmen terus mengedepankan pendekatan persuasif melalui asas *ultimum remedium* serta mengimbau wajib pajak menghitung, menyetor, dan melapor dengan benar.

“Pajak tumbuh berarti Indonesia tangguh. Kepatuhan pajak menjadi fondasi utama menuju kemandirian ekonomi nasional,” tutup Kindy penuh optimisme.

Kasus JD menjadi pengingat bahwa kejujuran dalam pajak adalah wujud nyata cinta tanah air sekaligus komitmen membangun Indonesia yang kuat dan berintegritas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Inilah Daftar Lengkap Operasi yang Ditanggung BPJS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tidak semua tindakan medis bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Hanya operasi yang bersifat pengobatan dan sesuai prosedur resmi yang masuk dalam jaminan.

Peserta BPJS Kesehatan wajib memahami daftar operasi yang ditanggung agar tidak salah langkah saat membutuhkan tindakan medis di rumah sakit rujukan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini hadir untuk membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan secara merata serta meringankan beban biaya pengobatan di seluruh Indonesia.

Namun, BPJS Kesehatan tidak menanggung semua jenis operasi. Hanya operasi dengan tujuan pengobatan medis yang termasuk dalam cakupan pembiayaan program jaminan nasional tersebut.

Sebaliknya, tindakan nonmedis seperti operasi kecantikan, operasi karena melukai diri sendiri, kecelakaan kerja, atau operasi di luar negeri tidak termasuk tanggungan BPJS.

Khusus tindakan akibat kecelakaan kerja, biaya menjadi tanggungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan, bukan dari BPJS Kesehatan yang mengelola layanan pengobatan umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, ada sejumlah operasi yang ditanggung BPJS, mulai dari tindakan kecil hingga besar sesuai kebutuhan medis.

Jenis operasi yang ditanggung BPJS antara lain operasi amandel, hernia, bedah empedu, bedah mulut, caesar, jantung, tumor, hingga penggantian sendi lutut.

Selain itu, operasi katarak, kista, miom, odontektomi, pengangkatan pen, dan operasi usus buntu juga termasuk dalam daftar layanan bedah yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan.

Namun, setidaknya ada lima jenis operasi yang tidak ditanggung BPJS, di antaranya operasi akibat kecelakaan dan operasi dengan tujuan estetika atau kosmetik.

BPJS juga tidak menanggung operasi tanpa prosedur resmi, seperti tindakan tanpa rujukan, operasi di luar negeri, atau kasus melukai diri sendiri secara sengaja.

Agar dapat memanfaatkan fasilitas operasi gratis dari BPJS, peserta wajib mengikuti prosedur rujukan berjenjang dari faskes tingkat pertama ke rumah sakit rujukan.

Peserta perlu membawa surat rujukan dari dokter faskes untuk pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis di rumah sakit sebelum tindakan operasi dijadwalkan.

Namun, dalam kondisi darurat, operasi tetap dapat dilakukan tanpa surat rujukan melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan penetapan dari tenaga medis berwenang.

Dengan memahami daftar operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan, masyarakat bisa merasa lebih tenang dan terlindungi saat harus menjalani tindakan medis mendesak.

Mulai dari operasi caesar hingga usus buntu, semua dapat ditanggung BPJS asalkan sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan rujukan resmi yang telah ditetapkan.

Mengetahui daftar operasi yang ditanggung BPJS membantu masyarakat menghindari kesalahpahaman biaya dan memastikan hak layanan kesehatan terpenuhi secara adil.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APTIKNAS Luncurkan Cybersec Startup Challenge di NCC 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) akan menggelar National Cybersecurity Connect (NCC) 2025 bertema Building Data Security Readiness Towards Economic Resilience di Jakarta, 29–30 Oktober 2025.

Event keamanan siber terbesar di Indonesia ini merupakan kolaborasi strategis antara APTIKNAS, ADIGSI, dan GP Ansor, disertai peluncuran Cybersec Startup Challenge 2025 untuk mendorong ekosistem digital nasional.

Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso (Hoky) menegaskan, kolaborasi ini menjadi tonggak penting memperkuat ketahanan siber nasional serta memperluas literasi digital hingga ke pelosok desa.

Hoky juga menyoroti pentingnya sinergi multipihak, termasuk rencana kolaborasi dengan PERATIN dalam membahas implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) demi kedaulatan data Indonesia.

Deputi BSSN RI Drs. Slamet Aji Pamungkas menilai NCC 2025 sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Ia berharap inisiatif ini melahirkan industri siber nasional yang kuat dan kompetitif.

Ketum GP Ansor Addin Jauharuddin menegaskan, generasi muda harus disiapkan menghadapi bonus demografi melalui peningkatan kesadaran digital. Ansor siap menjadi agen literasi hingga tingkat desa.

Firlie Ganinduto dari ADIGSI menyebut kolaborasi ini bukan hanya soal keamanan data, tetapi juga membangun startup tangguh yang mampu memperkuat ekonomi digital nasional secara berkelanjutan.

Presiden Direktur PT Naganaya Indonesia, Aditya Adiguna, menambahkan, NCC 2025 membuka akses bagi masyarakat luas untuk memahami isu keamanan digital dan membangun kesadaran kolektif menjaga ruang siber.

Rangkaian acara selama dua hari meliputi konferensi nasional, pameran teknologi siber terkini, Cyber Stage, workshop teknis, hingga Executive Luncheon yang mempertemukan pakar dan regulator.

Hoky mengungkapkan apresiasinya atas dukungan BSSN, Kemenkomdigi, Kemenparekraf, dan kehadiran tokoh penting seperti Rosan Roeslani dan Meutya Hafid dalam opening ceremony NCC 2025.

NCC 2025 dan Cybersec Startup Challenge menjadi simbol sinergi nasional memperkuat literasi siber, mendorong transformasi digital, serta menjaga kedaulatan ruang siber menuju Indonesia Emas 2045.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hakim se-ASEAN Bahas Access to Justice di Forum ASEAN-IFCE

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Para hakim dari enam negara ASEAN membahas peningkatan Access to Justice (A2J) di pengadilan dalam forum 13th ASEAN-IFCE Roundtable yang digelar secara daring, Rabu (8/10).

Forum tersebut menghadirkan perwakilan pengadilan dari Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina dengan fokus memperkuat akses terhadap keadilan melalui inovasi digital dan kolaborasi lintas negara.

Indonesia diwakili Dr. Edward T. H. Simarmata, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sekaligus anggota Executive Committee ICCE, bersama sejumlah hakim muda dari berbagai pengadilan negeri.

Hakim Thailand, Pakittah Chotkittikul, memaparkan kebijakan Mahkamah Agung Thailand yang menekankan integritas, transparansi publik, dan keunggulan peradilan berbasis sistem elektronik seperti e-Filing, e-Hearing, dan CIOS.

Perwakilan Singapura, Mohammed Jalees, menyoroti lima strategi besar dalam mewujudkan Access to Justice, termasuk digitalisasi layanan, integrasi komunitas, serta pembentukan Cross-Court A2J Workgroup pada awal 2023.

Sementara itu, Indonesia menampilkan inovasi seperti e-Court, e-Berpadu, Sidang Keliling, Posbakum, Mediasi Online, dan penerjemah bahasa isyarat sebagai upaya memperluas akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Forum berlangsung interaktif dan mencerminkan antusiasme peserta dalam memperkuat sinergi pengadilan ASEAN agar semakin inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan di kawasan.

Melalui forum ASEAN-IFCE, semangat kolaboratif pengadilan se-ASEAN diharapkan terus mendorong reformasi peradilan digital dan menjamin keadilan dapat diakses oleh semua warga tanpa diskriminasi.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Peternak Ayam Desak Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Peternak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gelombang protes dari Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggema di depan Istana Negara, Kamis (9/10/2025). Mereka menuntut keadilan bagi peternak ayam rakyat.

Ketua KPUN Alvino Antonio W. mengatakan, kenaikan harga ayam hidup tidak otomatis meningkatkan keuntungan peternak karena biaya pakan terus meroket dalam dua bulan terakhir.

“Per 1 Oktober 2025, harga ayam hidup di tingkat peternak Rp21.000 per kilogram, sedangkan biaya produksi mencapai Rp20.000 per kilogram,” ungkap Alvino dalam orasinya.

Kenaikan harga pakan jagung menjadi Rp6.900 hingga Rp7.000 per kilogram dinilai sebagai penyebab utama kerugian. Nilai itu jauh di atas harga acuan Rp5.500 per kilogram.

Ironisnya, harga ayam broiler di tingkat konsumen tetap tinggi di angka Rp38.377 per kilogram, tapi peternak tidak menikmati imbas keuntungan karena rantai distribusi tak berpihak.

Dalam aksinya, KPUN mendesak pemerintah segera membentuk Kementerian Peternakan. Mereka menilai Menteri Pertanian gagal memperjuangkan kesejahteraan peternak dan mengawasi industri pakan.

“Peternak rakyat kini seperti berjuang sendiri tanpa perlindungan. Kami minta regulasi ditegakkan agar budidaya dikembalikan sepenuhnya ke peternak mandiri,” tambah Alvino lantang.

Selain itu, KPUN menuntut penegakan Permentan No.10/2024 tentang pembagian DOC ayam ras, serta pengawasan ketat terhadap harga DOC yang dinilai sudah tidak terkendali.

Mereka juga menyoroti belum optimalnya program Bantuan Pangan dan Makan Bergizi Gratis, yang dinilai tidak melibatkan peternak ayam rakyat sebagai bagian dari rantai pasok nasional.

Pemerintah juga diminta segera menjalankan Perpres No.125/2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah, terutama penyerapan ayam hidup dari peternak sebagai bentuk stabilisasi harga.

“Jika pemerintah tidak menindaklanjuti tuntutan ini, kami akan turun lagi dalam jumlah lebih besar. Ini soal keberlanjutan hidup peternak kecil,” tegasnya menutup aksi.

Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah bahwa krisis pakan ternak dan mahalnya DOC bukan sekadar isu ekonomi, tetapi menyangkut nasib jutaan peternak rakyat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Policy+ Soroti Lemahnya Bankability Proyek Energi Hijau di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Policy+ menyoroti rendahnya bankability proyek energi terbarukan di Indonesia dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Selasa (7/10), bersama sejumlah lembaga riset nasional.

Bankability menjadi faktor utama penentu kelayakan pembiayaan proyek energi bersih. Namun, Indonesia masih tertinggal dibanding Vietnam dan Filipina dalam menarik minat investor global.

Dalam acara Media Luncheon dan Diskusi Publik, Direktur Policy+ Raafi Seiff menegaskan reformasi ekosistem BUMN sejalan dengan dorongan Presiden Prabowo untuk mempercepat target net zero emissions 2060.

Raafi menjelaskan, makna bankability perlu diperluas sesuai konteks global agar mendukung peran BUMN sebagai lokomotif transisi energi dan pendorong investasi hijau nasional.

Koordinator Investasi EBTKE Kementerian ESDM, Praptono Adhi Sulistomo, menekankan pentingnya pembiayaan inovatif serta kolaborasi multipihak dalam mendukung moratorium PLTU baru dan akselerasi energi terbarukan.

Verena Puspawardani dari LCDI menyebut sinkronisasi lintas kebijakan dan partisipasi aktif sektor swasta menjadi kunci efektifitas reformasi BUMN dalam mendorong investasi energi bersih.

Irvan Tengku Harja dari The Habibie Center menyoroti aspek keadilan sosial dan transparansi risiko lingkungan sebagai dasar penting dalam pembiayaan berkelanjutan dan transisi energi yang adil.

Sementara itu, Kenneth Nicholas, Wakil Direktur Policy+, menegaskan pentingnya membangun kepercayaan investor dan katalog profil nasional untuk menjembatani kesenjangan pendanaan energi terbarukan.

Menurut Via Azlia Widiyadi dari CSIS, kebijakan yang konsisten, stabilitas pasar, dan harmonisasi regulasi menjadi prasyarat utama agar investasi hijau di Indonesia semakin kompetitif.

Policy+ merekomendasikan tiga langkah strategis: memperkuat riset bankability, mengembangkan katalog investor nasional, serta mereformulasi mandat BUMN sebagai penggerak utama transisi energi.

Dengan sinergi kebijakan, transparansi, dan dukungan BUMN, Indonesia berpeluang besar memperkuat posisi sebagai pusat investasi energi hijau di kawasan Asia Tenggara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Komjen Chryshnanda: Reformasi Polri Harus Berbasis Moral dan Kemanusiaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kolaborasi KIK SKSG UI dan STIK PTIK Polri menggelar seminar nasional bertema “Ke Mana Arah Reformasi Kepolisian Saat Ini?” menghadirkan pakar dan pejabat tinggi di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Seminar ini membahas arah baru reformasi Polri di tengah tantangan sosial modern, dengan fokus pada penguatan moral, etika, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum nasional.

Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, menegaskan bahwa polisi sejati harus berbakti kepada negara dengan ketakwaan kepada Tuhan dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Menurutnya, penegakan hukum adalah ikon peradaban. Polisi bukan sekadar aparat penindak, melainkan penjaga tatanan sosial, keadilan, dan ketertiban dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Chryshnanda juga menekankan pentingnya transformasi moral Polri. Reformasi sejati bukan sekadar administratif, melainkan gerakan hati untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan.

Ia mencontohkan nilai Catur Prasetya Bhayangkara yang menempatkan kehormatan polisi pada pengorbanan demi rakyat, menegakkan hukum dengan adil, tanpa kekerasan atau anarkisme.

“Polisi yang beradab adalah polisi yang mendidik. Setiap tindakan penegakan hukum harus memberi pelajaran, bukan ketakutan,” ujar Chryshnanda penuh refleksi.

Seminar nasional ini menjadi momentum introspeksi dan sinergi akademisi–kepolisian dalam meneguhkan reformasi Polri sebagai gerakan moral demi keadilan dan kemanusiaan bangsa Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemuda Pancasila Gelar Mubes XI, Jatim Dukung Japto Pimpin Lagi

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Pemuda Pancasila akan menggelar Musyawarah Besar (Mubes) XI pada 26–28 Oktober 2025 di Jakarta, membahas arah organisasi dan pemilihan ketua umum.

Mubes XI Pemuda Pancasila akan mempertemukan seluruh kader dari MPW dan MPC se-Indonesia untuk merumuskan program strategis serta memilih Ketua Umum periode 2025–2030.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Ir. H. AA LaNyalla Mahmud Mattalatta, memastikan pihaknya siap berperan aktif dalam forum tertinggi organisasi tersebut.

Dalam pernyataannya, LaNyalla menegaskan seluruh kader Pemuda Pancasila Jawa Timur memberikan dukungan penuh kepada KPH Japto S. Soerjosoemarno untuk kembali memimpin MPN Pemuda Pancasila.

Dukungan ini, kata LaNyalla, berdasarkan rekam jejak Japto yang sukses membawa organisasi berperan nyata di tengah masyarakat dan menanamkan nilai-nilai Pancasila.

“Kepemimpinan Bapak Japto membawa Pemuda Pancasila menjadi ormas berkompetisi untuk kebaikan, aktif memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menjadi mitra sosial bangsa,” ujarnya.

Japto dinilai mampu mendorong kader menempati posisi strategis di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial kebencanaan.

Selain itu, ia memperkuat lembaga pendamping masyarakat di sektor hukum, perempuan, mahasiswa, dunia usaha, dan pekerja, memperkokoh peran ormas di level nasional.

LaNyalla menegaskan, “Pemuda Pancasila masih butuh sosok pemimpin seperti Japto yang meneladankan demokrasi Pancasila dan menjunjung nilai gotong royong.”

Mubes XI diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional Pemuda Pancasila untuk memperkuat peran ormas dalam menjaga semangat Pancasila demi kemajuan bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More