Dirjen Badilag Muchlis Raih Special Award BAZNAS 2025 untuk Zakat Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., kembali menorehkan prestasi membanggakan. Beliau resmi terpilih sebagai penerima Special Award 2025 dari BAZNAS.

Penghargaan bergengsi itu diberikan dalam kategori Pejabat Pendukung Zakat Sejahterakan Umat sebagai apresiasi atas dedikasi Muchlis mendukung pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kabar penerimaan penghargaan diumumkan melalui surat resmi BAZNAS RI bernomor T/7074/DIPK-DKPN/KETUA/KD.02.05/VIII/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua BAZNAS.

Puncak BAZNAS Awards 2025 diselenggarakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (29/8/2025). Acara eksklusif ini mempertemukan tokoh bangsa yang konsisten mengembangkan gerakan zakat nasional.

BAZNAS Awards merupakan agenda tahunan yang menyoroti kontribusi tokoh publik, pejabat, akademisi, hingga generasi muda yang memiliki peran nyata dalam pemberdayaan zakat di Indonesia.

Muchlis terpilih dalam kategori Special Award Pejabat Pendukung Zakat Sejahterakan Umat, yang diserahkan pada segmen ketiga acara mulai pukul 16.30 menjelang azan Magrib.

Kategori tersebut juga menempatkan Muchlis sejajar dengan tokoh besar lain, mulai dari menteri, kepala lembaga negara, seniman, hingga tokoh internasional yang aktif mendukung zakat.

Penghargaan ini tidak hanya membanggakan secara pribadi, namun juga menjadi kebanggaan besar bagi seluruh insan peradilan agama di bawah kepemimpinannya.

Hal tersebut membuktikan peradilan agama tak hanya fokus menegakkan hukum, melainkan turut berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi umat melalui zakat yang profesional dan amanah.

Kontribusi Muchlis diyakini memperkuat optimisme semua pihak dalam menjadikan zakat instrumen strategis mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemakmuran bangsa Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Komisioner BAZNAS RI kepada Fahadil Amin Al Hasan, M.Si., selaku perwakilan Dirjen Badilag yang sedang bertugas di Sumatera Selatan.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi aparatur peradilan agama dan seluruh masyarakat untuk terus mendukung gerakan zakat nasional demi kesejahteraan yang berkeadilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sikap Tegas Presiden Prabowo, DPR Cabut Tunjangan dan Hentikan Kunjungan Luar Negeri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disuarakan lewat aksi demonstrasi benar-benar didengar serius oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Presiden menyampaikan pimpinan DPR sepakat mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan sekaligus menghentikan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Pimpinan DPR telah memutuskan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo, Minggu (31/08/2025).

Selain itu, Prabowo mengumumkan pimpinan partai politik bersama DPR telah menyepakati tindakan tegas terhadap anggota bermasalah dengan mencabut status keanggotaan mereka mulai 1 September 2025.

“Langkah tegas para ketua umum partai politik adalah mencabut keanggotaan dari DPR RI terhadap individu yang membuat kegaduhan publik,” tegas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden meminta DPR segera membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan kelompok sipil agar aspirasi dapat tersampaikan secara langsung melalui pertemuan resmi.

Ia menekankan penyampaian aspirasi harus damai dan konstitusional, sebagaimana dijamin UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, serta perjanjian internasional.

Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa setiap tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman keselamatan rakyat merupakan pelanggaran hukum yang wajib ditindak aparat.

Prabowo menegaskan aparat keamanan harus adil, melindungi masyarakat, menjaga fasilitas publik, sekaligus menegakkan hukum terhadap setiap bentuk ancaman dan pelanggaran.

Terkait demonstrasi, Presiden memastikan Polri sedang memeriksa oknum aparat diduga melanggar prosedur, dengan proses transparan yang dapat dipantau publik secara terbuka.

Sebagai wujud keterbukaan, Presiden memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga menerima kritik, masukan, serta koreksi dari berbagai kelompok masyarakat untuk perbaikan pemerintahan.

Ia juga mengimbau semua elemen bangsa menjaga persatuan nasional dengan semangat gotong royong, menyuarakan aspirasi secara damai tanpa merusak fasilitas publik.

Konferensi pers turut dihadiri jajaran pimpinan lembaga negara, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta para ketua umum partai politik nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Aspirasi Damai Rakyat Akan Didengar Pemerintah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menghormati aspirasi murni masyarakat, asalkan disampaikan secara damai, santun, dan tidak merugikan kepentingan bangsa.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025, Presiden meminta masyarakat tetap tenang serta percaya pada pemerintah menghadapi dinamika nasional.

Menurutnya, seluruh partai politik baik di dalam koalisi maupun di luar pemerintahan, telah bersepakat berjuang bersama memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dan bangsa.

“Saudara-saudara sekalian, saya minta seluruh warga negara percaya kepada pemerintah. Dengan semua partai, kami bertekad memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan pemerintah akan mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap tuntutan rakyat yang disampaikan dengan baik, sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi Republik Indonesia.

“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni dengan baik dan damai. Kami pastikan semua akan didengar, dicatat, serta ditindaklanjuti,” ucapnya.

Selain itu, Presiden meminta DPR membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, serta kelompok sipil agar komunikasi politik berjalan terbuka dan efektif.

Ia menegaskan pertemuan langsung dengan wakil rakyat akan memperkuat hubungan publik dengan lembaga negara, sehingga aspirasi masyarakat benar-benar tersampaikan serta mendapat perhatian.

“Saya meminta pimpinan DPR segera mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, maupun kelompok sipil, supaya aspirasi bisa diterima dengan baik,” jelas Presiden.

Prabowo juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi pihak-pihak tertentu yang berusaha memecah belah dan mengganggu stabilitas bangsa Indonesia.

Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah momentum kebangkitan bangsa, dengan mengutamakan semangat kebersamaan serta gotong royong sebagai fondasi.

“Mari kita jaga persatuan nasional, jangan sampai kita diadu domba. Suarakan aspirasi secara damai, tanpa kekerasan, tanpa kerusuhan, dan tanpa penjarahan,” serunya.

Presiden mengajak seluruh masyarakat kembali menghidupkan semangat leluhur bangsa, yaitu gotong royong, demi menjaga lingkungan, keselamatan keluarga, serta keutuhan Tanah Air Indonesia.

“Semangat dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari bersama-sama menjaga keselamatan keluarga, lingkungan sekitar, dan Tanah Air tercinta,” pungkas Presiden.

Konferensi pers ini dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara serta para ketua umum partai politik yang menegaskan dukungan atas seruan Presiden menjaga persatuan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORMAS Apresiasi Sikap Tegas Presiden Prabowo Dengarkan Aspirasi Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Yohanes Handoyo Budhisedjati, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam merespons aspirasi masyarakat Indonesia.

Dukungan ini muncul setelah pernyataan resmi Presiden pada Minggu, 31 Agustus 2025, yang menegaskan langkah konkret pemerintah dalam menanggapi tuntutan publik yang semakin mendesak.

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyebut para ketua umum partai politik telah bertindak tegas dengan mencabut keanggotaan anggota bermasalah dari DPR RI.

Selain itu, Presiden juga mengumumkan pencabutan sejumlah kebijakan DPR, termasuk pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Presiden menegaskan komitmennya menghormati aspirasi murni masyarakat dan kebebasan berpendapat, namun tetap memberi perintah tegas untuk menindak aksi anarkis.

Prabowo menekankan aparat TNI-Polri wajib bertindak tegas terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga, serta sentra-sentra ekonomi sesuai aturan hukum.

Menanggapi pernyataan itu, Yohanes Handoyo menyebut langkah Presiden menunjukkan pemerintah mendengar suara rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah.

Handoyo menambahkan, Presiden telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga membuka akses komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat demi keterbukaan dan transparansi pemerintahan.

Ia menyebut keputusan tersebut adalah hasil positif dari penyampaian aspirasi masyarakat, sekaligus bukti keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan publik.

Lebih jauh, Handoyo menilai langkah ini momentum penting yang membuktikan komitmen pemerintah. Menurutnya, bukan sekadar janji, tetapi tindakan nyata yang ditunjukkan Presiden.

FORMAS menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi pemerintahan yang baik. Di era digital, transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan yang harus dipenuhi.

Handoyo juga meminta pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat terkait keringanan pajak. Hal itu dinilai sebagai langkah krusial untuk meringankan beban ekonomi rakyat.

Ia menegaskan, kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat luas akan sangat diapresiasi, sebab langsung berdampak pada kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi bangsa.

Handoyo pun mengajak 78 organisasi masyarakat di bawah naungan FORMAS untuk bersatu mendukung langkah pemerintah dan menyampaikan pernyataan dukungan resmi.

Menurutnya, hal itu penting untuk menciptakan ketenangan sosial, serta meyakinkan masyarakat bahwa aspirasi mereka telah ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah.

FORMAS juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi pihak tidak bertanggung jawab yang mendorong aksi anarkis yang dapat merusak tatanan ekonomi nasional.

Handoyo menegaskan, aspirasi rakyat telah direspons, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan aksi yang berpotensi merusak keamanan dan stabilitas bangsa.

Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketenangan, dan persatuan agar Indonesia tetap maju, stabil, dan kondusif di tengah dinamika politik yang berkembang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More