KSIX Rugi Rp3,54 Miliar di Kuartal I 2026, Ini Penyebabnya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Kentanix Supra International Tbk (KSIX) menghadapi tekanan kinerja pada kuartal pertama 2026 seiring melemahnya pendapatan dan berbaliknya laba menjadi rugi. Meski demikian, emiten properti tersebut tetap optimistis menatap sisa tahun berjalan dengan menyiapkan sejumlah strategi bisnis dan keuangan guna mendorong pertumbuhan penjualan.

Direktur Utama PT Kentanix Supra International Tbk, Ferdinand Aryanto, dalam Public Expose di Jakarta, Selasa (10/6/2026), mengungkapkan bahwa pendapatan Perseroan pada Kuartal I-2026 tercatat sebesar Rp11,11 miliar. Realisasi tersebut turun tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp37,90 miliar.

Kinerja Keuangan KSIX Kuartal I 2026 Mengalami Penurunan

Penurunan pendapatan turut menekan laba bruto Perseroan. Pada tiga bulan pertama tahun ini, laba bruto KSIX tercatat sebesar Rp6,46 miliar, turun dari Rp22,26 miliar pada Kuartal I-2025.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Jika pada Kuartal I-2025 KSIX masih membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp3,68 miliar, maka pada periode yang sama tahun ini Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp3,54 miliar.

Meski demikian, kondisi neraca perusahaan masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Total aset meningkat menjadi Rp1,36 triliun hingga akhir Maret 2026, dibandingkan Rp1,35 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara total liabilitas turun menjadi Rp18,42 miliar dari Rp20,34 miliar.

Penurunan liabilitas tersebut ikut memperkuat struktur permodalan perusahaan. Total ekuitas tercatat naik menjadi Rp1,34 triliun dari Rp1,33 triliun pada Kuartal I-2025.

Strategi Bisnis dan Outlook KSIX 2026

Manajemen menjelaskan, penurunan kinerja dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat, tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kenaikan biaya konstruksi, serta ketatnya persaingan di industri properti.

Untuk memperbaiki kinerja, Perseroan akan mengoptimalkan proyek yang sedang berjalan di wilayah Cileungsi, Bogor, dan Cilegon. Selain itu, KSIX juga melakukan diversifikasi produk sesuai kebutuhan pasar, mempercepat perputaran aset melalui pengelolaan persediaan yang lebih efisien, serta mempersiapkan proyek pengembangan untuk tiga tahun mendatang.

Dari sisi keuangan, fokus diarahkan pada penguatan arus kas, pengendalian anggaran operasional, dan efisiensi belanja aset. Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan bersih segmen real estate sebesar 17 persen pada 2026, kenaikan pendapatan wahana air sebesar 14 persen, serta peningkatan aset tidak lancar melalui pengembangan persediaan tanah mentah di kawasan Bogor.

Dengan portofolio bisnis yang masih didominasi sektor real estate dan didukung struktur permodalan yang kuat, KSIX berharap dapat memanfaatkan peluang pemulihan pasar properti pada paruh kedua tahun ini.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Transparansi Danantara Disorot, Risiko Tekanan Fiskal Ganda Mengemuka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Koalisi Danantara Monitor mendesak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara meningkatkan transparansi pengelolaan aset dan keuangan negara guna mencegah potensi tekanan fiskal ganda terhadap APBN. Desakan tersebut muncul di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga energi dunia.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026), koalisi menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan aset negara senilai Rp300 triliun yang berada di bawah pengelolaan Danantara. Transparansi dinilai menjadi syarat utama agar publik dapat menilai manfaat investasi yang dijalankan sekaligus mengawasi dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi Danantara Dinilai Tertinggal

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai standar tata kelola Danantara masih tertinggal dibandingkan Indonesia Investment Authority (INA). Menurutnya, Danantara hingga kini belum menjadi anggota International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) maupun mengadopsi Santiago Principles yang selama ini menjadi acuan transparansi dana investasi negara di tingkat global.

Bhima menyoroti belum tersedianya laporan keuangan yang dapat diakses publik. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai tingkat akuntabilitas lembaga yang mengelola dana dalam jumlah besar.

"Danantara belum melakukan transparansi keuangan, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar akuntabilitas yang diterapkan," ujar Bhima.

Ia juga mengingatkan potensi munculnya double fiscal exposure atau tekanan fiskal ganda. Menurutnya, dividen BUMN yang sebelumnya masuk langsung ke APBN kini dikelola Danantara, sementara lembaga tersebut tetap berpeluang memperoleh dukungan pendanaan negara.

Investasi Berkelanjutan Jadi Sorotan

Juru Kampanye TrendAsia, Novita Indri, menilai orientasi investasi Danantara masih didominasi proyek yang berkaitan dengan energi fosil. Padahal, banyak sovereign wealth fund di berbagai negara mulai mengalihkan investasi ke sektor energi bersih dan energi terbarukan.

Novita juga menyoroti dukungan terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis hingga keekonomian proyek.

"Dari daftar proyek tersebut, Danantara justru tidak diprioritaskan untuk mendanai proyek bersih," kata Novita.

ICW Ingatkan Potensi Korupsi

Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, mengingatkan bahwa minimnya keterbukaan informasi dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, publik hingga kini belum memiliki akses yang memadai terhadap laporan keuangan maupun rincian penggunaan dana yang dikelola Danantara.

Egi menilai kondisi tersebut berpotensi melemahkan pengawasan publik, terlebih setelah Danantara mengelola sejumlah BUMN strategis. Ia juga mengingatkan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat mengingat sektor BUMN dalam satu dekade terakhir kerap dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi.

Koalisi Danantara Monitor mengungkapkan telah mengajukan permohonan informasi kepada Danantara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 3 Juni 2026. Danantara disebut berkomitmen membuka laporan keuangan pada akhir Juni. Koalisi menyatakan akan terus mengawal proses tersebut, termasuk melalui Komisi Informasi, guna memastikan tata kelola aset negara berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Gandeng Media Kawal Implementasi KUHP Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) memperkuat sinergi dengan media massa dalam rangka mendukung transparansi lembaga peradilan dan sosialisasi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan media gathering yang sekaligus menjadi ajang perkenalan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA RI yang baru, Dr. Andi Yulia Cakrawala, ST, SH, MH, MT.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto, mengatakan bahwa penunjukan pejabat baru tersebut telah melalui proses seleksi terbuka dan tahapan yang panjang hingga terpilih kandidat terbaik. Menurutnya, salah satu fokus utama MA saat ini adalah mempersiapkan berbagai kebijakan pendukung implementasi KUHP baru yang akan berlaku secara nasional.

MA Siapkan Regulasi Pendukung Implementasi KUHP Baru

Suharto menjelaskan Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi KUHP untuk menginventarisasi dan menyesuaikan berbagai regulasi internal dengan ketentuan hukum yang baru.

Dari hasil kerja kelompok tersebut, MA telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 yang memberikan pedoman bagi hakim terkait konsep pemaafan hakim dalam KUHP baru.

"Mahkamah Agung membutuhkan dukungan media untuk mengedukasi publik mengenai berbagai kebijakan baru yang lahir sebagai konsekuensi implementasi KUHP baru," ujar Suharto.

Ia menambahkan, MA juga tengah menyiapkan surat edaran lanjutan yang akan diterbitkan setelah proses sosialisasi internal selesai dilakukan.

Perkuat Hubungan Media dan Lembaga Peradilan

Juru Bicara Mahkamah Agung, Heru Pramono, menilai komunikasi antara lembaga peradilan dan media perlu dibangun secara lebih terstruktur. Karena itu, MA berencana menggelar rapat koordinasi bagi para juru bicara dan petugas humas di seluruh satuan kerja peradilan.

Langkah tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan awak media sekaligus mengatasi berbagai kendala komunikasi yang masih sering ditemui di lapangan.

Menurut Heru, MA juga akan mengadakan forum komunikasi berkala bersama media sebagai sarana evaluasi dan penyampaian informasi mengenai kebijakan maupun putusan pengadilan yang berdampak bagi masyarakat.

Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Dalam perkenalannya, Kepala Biro Hukum dan Humas MA yang baru, Andi Yulia Cakrawala, menegaskan komitmennya untuk memperluas akses informasi publik tanpa mengabaikan prinsip independensi peradilan.

Ia menyebut media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai kebijakan Mahkamah Agung kepada masyarakat. Karena itu, pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sistem informasi perkara dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), akan terus dikembangkan untuk memudahkan akses publik terhadap produk hukum dan kebijakan lembaga.

"Kami berkomitmen agar informasi publik dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat, namun tetap memperhatikan batasan yang berkaitan dengan independensi lembaga peradilan," kata Andi.

Pada kesempatan yang sama, mantan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Soebandi, menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini mendukung keterbukaan informasi di lingkungan Mahkamah Agung. Sementara itu, berbagai masukan dari organisasi media dan Media Center MA akan menjadi bahan evaluasi guna memperkuat transparansi serta pelayanan informasi publik di seluruh lingkungan peradilan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danantara Monitor Desak Keterbukaan Audit dan Evaluasi Arah Investasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Koalisi yang terdiri dari ICEL, PILNET, Transisi Bersih Asia (TranAsiat), Indonesia Corruption Watch (ICW), Enter Nusantara, dan Trend Asia mendesak Badan Pengelola Investasi Danantara membuka laporan keuangan audit tahun 2025 dan laporan keuangan Triwulan I 2026 kepada publik. Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Danantara Monitor di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Koalisi enam organisasi masyarakat sipil menilai keterbukaan informasi menjadi aspek penting untuk mengukur kinerja serta akuntabilitas lembaga pengelola aset BUMN tersebut.

 

Transparansi dan Pengawasan Jadi Sorotan

Peneliti ICW, Egy Primayoga, mengatakan keberadaan Danantara yang kini mengelola aset negara dalam skala besar harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat.

Menurut dia, publik hingga saat ini masih kesulitan memperoleh informasi rinci mengenai sumber pendanaan, proses penentuan proyek, hingga mekanisme tender yang dijalankan Danantara.

"Kami meminta laporan keuangan audit karena sampai saat ini informasi yang tersedia belum memuaskan dan masih menyisakan banyak pertanyaan terkait pengelolaan dana publik," ujar Egy dalam konferensi pers.

Ia juga menyoroti proses revisi Undang-Undang BUMN yang menjadi landasan pembentukan Danantara. Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut berlangsung cepat dan minim partisipasi publik sehingga memunculkan kekhawatiran terkait aspek pengawasan dan akuntabilitas.

Selain itu, ICW menilai sejumlah ketentuan dalam aturan BUMN berpotensi menimbulkan ruang perlindungan berlebihan terhadap keputusan investasi yang berujung kerugian negara.

Investasi Energi Fosil Dinilai Masih Dominan

Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai arah investasi Danantara belum sepenuhnya sejalan dengan target transisi energi nasional dan komitmen penurunan emisi.

Ia menyoroti masih besarnya porsi proyek yang berkaitan dengan batu bara, migas, dan hilirisasi berbasis energi fosil. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap sektor energi konvensional.

Senada, Novita Indri dari Trend Asia mengungkapkan bahwa dari daftar proyek yang diajukan kepada Danantara, hanya sebagian kecil yang terkait energi terbarukan. Sebaliknya, proyek berbasis batu bara dan industri ekstraktif masih mendominasi kebutuhan investasi.

Menurut Novita, Danantara seharusnya dapat berperan sebagai katalis pembiayaan energi bersih guna membantu pencapaian target bauran energi terbarukan nasional yang ditetapkan pemerintah.

Koalisi Danantara Monitor berharap pengelola Danantara segera membuka laporan audit, meningkatkan transparansi proyek, serta mengarahkan portofolio investasi ke sektor yang lebih berkelanjutan agar pengelolaan aset negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FOLK Cetak Laba Perdana sejak IPO, Tembus Rp14,82 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Multi Garam Utama Tbk (FOLK) mencatatkan tonggak penting dalam perjalanan bisnisnya setelah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp14,82 miliar pada kuartal pertama 2026. Capaian tersebut menjadi laba perdana sejak perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), sekaligus berbalik dari rugi bersih Rp2,89 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut menunjukkan lonjakan hingga 612,8 persen secara tahunan dengan perbaikan laba absolut mencapai Rp17,71 miliar. Hasil ini mencerminkan keberhasilan strategi efisiensi dan transformasi bisnis yang dijalankan Perseroan dalam dua tahun terakhir.

Kinerja Keuangan FOLK Menguat Signifikan

Selain mencatatkan laba bersih positif, FOLK juga memperlihatkan penguatan fundamental keuangan. Hingga 31 Maret 2026, total aset Perseroan meningkat 93,57 persen menjadi Rp147,50 miliar. Sementara itu, total ekuitas melonjak 108,42 persen menjadi Rp137,80 miliar.

Peningkatan tersebut ditopang oleh keberhasilan aksi korporasi private placement yang menghasilkan tambahan agio saham sebesar Rp53,99 miliar. Di sisi lain, total liabilitas tetap terkendali pada level Rp9,71 miliar dengan rasio utang terhadap ekuitas (DER) hanya 0,07 kali dan current ratio mencapai 8,65 kali.

Menariknya, Perseroan tidak memiliki utang bank sehingga seluruh kewajiban yang tercatat berasal dari aktivitas operasional.

Efisiensi dan Transformasi Digital Jadi Motor Pertumbuhan

Manajemen menjelaskan bahwa disiplin efisiensi yang diterapkan sejak 2024 menjadi fondasi utama perbaikan kinerja. Langkah tersebut berhasil menurunkan beban operasional hingga 22,4 persen dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan profitabilitas.

FOLK juga mempercepat transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) Agent pada berbagai fungsi strategis, mulai dari riset investasi, pemantauan portofolio, kepatuhan regulasi, intelijen pasar modal, hingga otomatisasi pelaporan internal.

Direktur Utama PT Multi Garam Utama Tbk, Danny Sutradewa, mengatakan hasil kuartal pertama tahun ini menjadi validasi atas strategi yang dijalankan perusahaan.

“Kuartal I 2026 menandai titik infleksi bagi FOLK. Laba bersih yang kami catatkan merupakan konfirmasi awal bahwa strategi konsolidasi dan efisiensi operasional yang dijalankan selama dua tahun terakhir mulai membuahkan hasil,” ujar Danny Sutradewa dalam Public Expose di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Fokus Ekspansi Healthcare dan Infrastruktur

Sejalan dengan strategi diversifikasi, FOLK memperluas portofolio investasinya ke sektor kesehatan dan infrastruktur yang dinilai memiliki prospek jangka panjang kuat. Perseroan memperkuat eksposur melalui Diagnos Laboratorium Utama (DGNS) di sektor healthcare dan Traya Group di bidang infrastruktur pengolahan air bersih serta air limbah.

Ke depan, FOLK menargetkan pertumbuhan pendapatan di seluruh portofolio bisnis, memperkuat kondisi keuangan melalui optimalisasi arus kas, menjaga laba bersih tetap positif, serta memperluas ekspansi ke berbagai sektor strategis di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Manajemen meyakini kombinasi antara disiplin investasi, tata kelola aktif, dan sinergi antarportofolio akan menjadi fondasi utama untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Edi Suhita Pimpin APINDO Kalbar Periode 2026-2031

Duta Nusantara Merdeka | Putusibau 

Musyawarah Provinsi (Musprov) III Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Kalimantan Barat berlangsung sukses di Putussibau pada 9 Juni 2026. Forum tertinggi organisasi pengusaha di tingkat provinsi tersebut menghasilkan kepemimpinan baru dengan terpilihnya Edi Suhita sebagai Ketua DPP APINDO Kalimantan Barat untuk masa bakti 2026–2031.

Pelaksanaan Musprov III menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi sekaligus penegasan komitmen APINDO Kalimantan Barat dalam memperkuat peran dunia usaha di daerah. Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Edi Suhita Terpilih sebagai Ketua APINDO Kalimantan Barat 2026-2031

Penyelenggaraan Musprov III merupakan tindak lanjut dari mandat Dewan Pimpinan Nasional APINDO yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 151/SK-DPN/1.1/2B/IV/26 tentang Penunjukan Caretaker DPP APINDO Kalimantan Barat.

Sebelum musyawarah digelar, panitia telah membuka proses penjaringan bakal calon ketua secara terbuka dan demokratis pada 25 hingga 31 Mei 2026. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama dalam proses pencalonan.

Melalui persidangan yang berlangsung sesuai tata tertib organisasi dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APINDO hasil Munas Khusus 2022, Edi Suhita akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno II Musprov III.

Partisipasi DPK Perkuat Legitimasi Hasil Musyawarah

Musprov III diikuti oleh 10 Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) dari total 14 DPK APINDO yang ada di Kalimantan Barat. Tingginya tingkat partisipasi anggota dinilai memperkuat legitimasi hasil keputusan forum sekaligus mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga soliditas organisasi.

Dengan berakhirnya Musprov III, APINDO Kalimantan Barat menegaskan kesiapannya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serikat pekerja, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Mengusung semangat "Pengusaha Bersatu, Indonesia Maju", organisasi tersebut berkomitmen mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, APINDO Kalbar juga akan fokus mendukung peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas guna menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Al-Qur'an Sebagai Obat Hati di Tengah Krisis Makna Kehidupan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan hidup yang terus berkembang, banyak orang justru menghadapi persoalan batin yang semakin kompleks. Kecemasan, kesepian, tekanan mental, hingga hilangnya makna hidup menjadi fenomena yang banyak ditemukan dalam kehidupan modern. Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material, tetapi juga menyangkut kesehatan jiwa dan spiritual manusia.

Al-Qur'an menawarkan pendekatan berbeda dalam menjawab persoalan tersebut. Kitab suci umat Islam itu memperkenalkan dirinya sebagai syifa atau penawar. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Isra ayat 82: “Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar (syifa’) dan rahmat bagi orang-orang mukmin.”

Al-Qur'an Sebagai Obat Hati dan Penawar Kegelisahan Hidup

Konsep syifa dalam Al-Qur'an tidak sekadar dimaknai sebagai penyembuh gejala, melainkan menyentuh akar persoalan manusia. Dalam banyak kondisi, kegelisahan muncul bukan karena kekurangan fasilitas hidup, melainkan karena hilangnya arah dan tujuan kehidupan.

Manusia pada dasarnya selalu mencari jawaban atas pertanyaan mendasar mengenai asal-usul, tujuan hidup, dan arah akhir kehidupannya. Ketika pertanyaan tersebut tidak menemukan jawaban yang memuaskan, muncul perasaan hampa yang sering disebut sebagai krisis makna atau kekosongan eksistensial.

Makna Syifa dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Kehidupan dipandang sebagai amanah yang memiliki nilai dan hikmah. Pemahaman ini membantu seseorang melihat ujian, kesulitan, maupun penderitaan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan diri.

Selain itu, Al-Qur'an mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bertumpu pada hal-hal yang bersifat sementara seperti harta, jabatan, popularitas, atau pengakuan manusia. Ketergantungan berlebihan terhadap hal-hal yang fana kerap melahirkan rasa takut, cemas, dan ketidakpastian.

Melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Al-Qur'an mengajak manusia mengenali dirinya sendiri, mengevaluasi kondisi batin, serta memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Dari proses itulah lahir ketenangan yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, Al-Qur'an sebagai obat hati dan penawar kegelisahan hidup tidak selalu mengubah situasi yang dihadapi seseorang. Namun, Al-Qur'an membantu mengubah cara pandang terhadap berbagai persoalan sehingga hati menemukan makna, harapan, dan kedamaian di tengah dinamika kehidupan modern.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ferry Sang Rayakan Ulang Tahun ke-50, Ini Kiprah dan Pengabdiannya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Keluarga besar Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-50 kepada Ferry Sang, sosok yang dikenal luas sebagai Humas Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI). Momentum ini menjadi ajang refleksi atas perjalanan panjang dan kontribusinya dalam membangun komunikasi, memperkuat jejaring, serta mendukung perkembangan dunia pers di Indonesia.

Selama bertahun-tahun, Ferry Sang dikenal sebagai figur yang aktif menjembatani hubungan antara organisasi wartawan, masyarakat, pemerintah, maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya. Perannya sebagai Humas FWJI dinilai turut memperkuat citra organisasi sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi insan pers di berbagai daerah.

Perjalanan FWJI dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan

Forum Wartawan Jaya Indonesia berdiri sebagai wadah yang menghimpun para jurnalis untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kompetensi, serta mendorong profesionalisme di bidang jurnalistik.

Dalam perjalanannya, FWJI secara konsisten menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas wartawan, mulai dari pelatihan jurnalistik, lokakarya penulisan berita, seminar hukum pers, hingga edukasi mengenai etika profesi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan insan pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Aktif dalam Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan

Selain fokus pada pengembangan sumber daya wartawan, FWJI juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Organisasi ini kerap menggelar bakti sosial, penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu, kegiatan donor darah, hingga aksi kemanusiaan saat terjadi bencana alam.

FWJI juga aktif membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas lokal. Melalui berbagai kegiatan tersebut, organisasi berupaya memperkuat peran pers sebagai jembatan informasi yang akurat dan berimbang.

Tidak hanya itu, FWJI rutin mengadakan kunjungan ke berbagai daerah untuk mempererat hubungan antaranggota sekaligus mengangkat potensi lokal melalui pemberitaan yang konstruktif. Organisasi ini juga berpartisipasi dalam peringatan Hari Pers Nasional, diskusi publik, serta kegiatan budaya yang bertujuan memperkuat identitas kebangsaan.

Pada momen ulang tahun ke-50 Ferry Sang, berbagai pihak menyampaikan doa dan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan. Harapan disampaikan agar semangat pengabdian terhadap dunia pers, masyarakat, dan organisasi terus terjaga serta menjadi inspirasi bagi generasi wartawan berikutnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MA dan KY Pecat Hakim, Terbukti Terima Uang dan Langgar Etik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap seorang hakim berinisial I.W.S., S.H. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Sanksi dijatuhkan setelah majelis menilai hakim terlapor terbukti melakukan sejumlah pelanggaran serius terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam rentang waktu 2023 hingga 2024. Putusan tersebut menjadi bagian dari langkah MA dan KY dalam memperkuat integritas lembaga peradilan serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kehakiman.

Hakim Diberhentikan Tetap Karena Melanggar Kode Etik

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlapor dinilai melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip independensi dan kehormatan profesi hakim.

Pelanggaran tersebut antara lain mempertemukan salah satu pihak yang sedang berperkara dengan ketua majelis di luar proses persidangan. Selain itu, hakim yang bersangkutan juga terbukti menerima sejumlah uang dari pihak yang memiliki kepentingan dalam penanganan perkara pidana.

Tidak hanya itu, terlapor disebut menawarkan bantuan pengurusan perkara pada tingkat banding dan kasasi kepada seorang advokat. Dalam pemeriksaan juga terungkap adanya tindakan meminta uang, berutang kepada advokat, hingga penggunaan jasa prostitusi.

MA dan KY Tegaskan Komitmen Menjaga Integritas Peradilan

Putusan MKH menegaskan sikap tegas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap setiap bentuk pelanggaran etik yang berpotensi merusak citra lembaga peradilan. Kedua institusi menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap perilaku yang mencederai integritas hakim, independensi kekuasaan kehakiman, maupun kewibawaan pengadilan.

Melalui penegakan kode etik yang konsisten, MA dan KY berharap budaya integritas semakin mengakar di lingkungan peradilan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang profesional, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

Sebagai informasi, sidang MKH dilaksanakan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam Nota Dinas tertanggal 13 Desember 2024. Sidang dipimpin Ketua Kamar Perdata MA, Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, bersama enam anggota majelis dari unsur Hakim Agung dan Komisioner KY. Sementara itu, terlapor didampingi tim pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Viral di Jabar, Kyai Menikahi Santriwati Muda dengan Restu Istri Pertama

Duta Nusantara Merdeka | Kuningan 

Sebuah video yang memperlihatkan prosesi pernikahan di Desa Gandasoli, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi perhatian luas di media sosial. Pernikahan tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul narasi yang menyebut seorang kyai berusia 40 tahun menikahi santriwati berusia 19 tahun yang merupakan anak didiknya di lingkungan pesantren.

Video yang beredar sejak akhir pekan itu memicu beragam tanggapan publik. Selain karena perbedaan usia kedua mempelai, perhatian masyarakat juga tertuju pada kehadiran istri pertama sang kyai yang tampak mengikuti rangkaian acara pernikahan.

Pernikahan Viral Jadi Sorotan Warganet

Informasi yang beredar di media sosial menyebut mempelai perempuan merupakan santriwati dari salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan. Dalam unggahan yang viral, disebutkan bahwa perempuan berusia 19 tahun tersebut menikah dengan pimpinan sekaligus pengurus pesantren yang telah berusia 40 tahun.

Narasi lain yang turut menyebar menyatakan bahwa pernikahan itu mendapat restu dari istri pertama sang kyai. Bahkan, sejumlah unggahan menyebut prosesi tersebut merupakan bentuk hadiah ulang tahun dari istri pertama kepada suaminya.

Klaim tersebut semakin menarik perhatian publik karena istri pertama terlihat hadir mengenakan pakaian adat Sunda lengkap dengan siger yang menghiasi kepalanya.

Narasi Beredar Belum Terkonfirmasi

Sejumlah warganet mengaku terkejut dengan cerita yang berkembang di media sosial. Sebagian mempertanyakan kebenaran informasi yang beredar, sementara lainnya menyoroti keterlibatan istri pertama dalam prosesi pernikahan tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan seluruh narasi yang beredar di media sosial, termasuk mengenai status santriwati tersebut, usia para pihak, maupun klaim bahwa pernikahan itu merupakan hadiah ulang tahun dari istri pertama.

Video prosesi pernikahan itu masih terus menyebar di berbagai platform digital dan menjadi bahan diskusi publik. Masyarakat pun menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait guna memastikan fakta di balik peristiwa yang tengah viral tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/WB Pimpin Apel Pengamanan Kunjungan Wakil Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kesiapan pengamanan kunjungan Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Seruni Kabinet Merah Putih di Provinsi Riau terus dimatangkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Apel Gelar Pasukan yang dipimpin Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., mewakili Pangdam XIX/Tanjungpura, di halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa (9/6/2026).

Apel tersebut menjadi tahap akhir pengecekan kesiapan personel, sarana, dan prasarana yang akan digunakan untuk mendukung kelancaran seluruh agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI di wilayah Riau. Kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai instansi pendukung lainnya.

Sinergi Lintas Instansi Jadi Kunci Pengamanan

Sejumlah pejabat dari berbagai lembaga turut hadir dalam apel tersebut, di antaranya perwakilan Kodam, Polda Riau, Lanud, Lanal, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, dan instansi terkait lainnya yang memiliki peran dalam pengamanan maupun pelayanan selama kunjungan berlangsung.

Dalam amanat Pangdam XIX/Tanjungpura yang dibacakan Danrem 031/Wira Bima, seluruh personel diminta memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mengedepankan profesionalisme, koordinasi, dan kewaspadaan selama menjalankan tugas.

“Apel gelar pasukan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan seluruh unsur pengamanan siap melaksanakan tugas secara optimal. Saya berharap seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga koordinasi yang baik antarinstansi, serta mengedepankan pelayanan yang humanis,” tegas Brigjen TNI Agustatius Sitepu.

Fokus pada Kesiapan Personel dan Peralatan

Selain memastikan kesiapan sumber daya manusia, pelaksanaan apel juga menjadi sarana evaluasi terhadap perlengkapan pendukung operasi pengamanan. Danrem bersama jajaran pejabat terkait melakukan inspeksi langsung terhadap pasukan, kendaraan operasional, dan peralatan yang akan digunakan selama pengamanan tamu VVIP berlangsung.

Menurut Danrem, soliditas antarinstansi menjadi faktor penting dalam menjamin seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan sesuai rencana. Karena itu, setiap unsur diminta menjaga komunikasi dan koordinasi secara intensif selama pelaksanaan tugas.

Pastikan Agenda Berjalan Aman dan Lancar

Melalui pengamanan kunjungan Wakil Presiden RI di Riau yang telah dipersiapkan secara menyeluruh, pemerintah berharap seluruh agenda kerja dapat berlangsung tanpa hambatan. Kesiapan aparat keamanan dan unsur pendukung diharapkan mampu menciptakan situasi yang aman, nyaman, serta mendukung kesuksesan kunjungan kenegaraan tersebut.

Apel gelar pasukan ini sekaligus menjadi wujud komitmen TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam memastikan standar pengamanan VVIP berjalan optimal demi kelancaran seluruh agenda di Provinsi Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KOWANI Dorong Peran Perempuan Indonesia untuk Lingkungan Hidup

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) mempertegas komitmennya dalam mendorong peran perempuan Indonesia untuk lingkungan hidup melalui Seminar Nasional Hari Lingkungan Hidup 2026 yang digelar di Gedung KOWANI, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid itu menjadi momentum konsolidasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan sekaligus menginisiasi gerakan penanaman pohon serentak di seluruh organisasi anggota KOWANI.

Acara tersebut dihadiri organisasi perempuan dari berbagai daerah, unsur pemerintah, akademisi, peneliti, pegiat lingkungan, hingga masyarakat umum. Forum ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan.

Perempuan Dinilai Memiliki Posisi Strategis

Ketua Umum KOWANI, Nanie Hadi Tjahjanto, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam membangun budaya peduli lingkungan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

“Menjelang satu abad KOWANI, kami ingin memperkuat komitmen perempuan Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam menjaga bumi. Perempuan memiliki posisi strategis, baik dalam keluarga maupun masyarakat, untuk menanamkan kesadaran dan budaya peduli lingkungan sejak dini,” ujar Nanie.

Menurutnya, persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas agar program pelestarian lingkungan berjalan secara berkelanjutan.

Gerakan Tanam Pohon Jadi Aksi Konkret

Sebagai tindak lanjut, KOWANI menginisiasi gerakan penanaman pohon serentak sebagai bentuk kontribusi nyata perempuan Indonesia terhadap pelestarian lingkungan.

“Kita harus menjaga alam agar terhindar dari berbagai kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Menanam pohon merupakan bentuk kepedulian yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga bumi,” kata Nanie.

Ia menambahkan bahwa pendidikan lingkungan perlu dimulai dari keluarga. Perempuan, sebagai ibu dan pendidik pertama dalam rumah tangga, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan kepada generasi muda.

Riset dan Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan

Dalam seminar tersebut, Wakil Kepala BRIN, Prof. Dr. Amarulla Octavian, menekankan pentingnya riset dan inovasi dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang efektif. Sementara itu, peneliti BRIN Prof. Dr. R. Siti Zuhro menilai keterlibatan sekitar 142 juta perempuan Indonesia menjadi modal besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Direktur Mitigasi Kementerian Lingkungan Hidup, Haruki Agustina, juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, degradasi lingkungan, serta persoalan pengelolaan sampah yang memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Mantan Ketua Umum KOWANI 2009–2014, Dewi Motik, turut mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat gerakan “Tanam dan Pelihara”. Menurutnya, penghijauan, termasuk penanaman mangrove di kawasan pesisir, merupakan langkah sederhana namun berdampak besar bagi masa depan lingkungan.

Melalui seminar dan gerakan penanaman pohon serentak tersebut, KOWANI berharap kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan semakin meningkat. Peran perempuan Indonesia untuk lingkungan hidup dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Reformasi Tata Kelola Guru Indonesia 2026 Dipercepat, Ini Fokus Pemerintah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat reformasi tata kelola guru Indonesia 2026 sebagai upaya menjawab berbagai persoalan yang selama ini membayangi dunia pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kompetensi, perbaikan kesejahteraan, penyederhanaan administrasi, hingga pemerataan distribusi tenaga pendidik.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa profesionalisme guru tidak dapat dipisahkan dari aspek kesejahteraan. Menurutnya, kedua unsur tersebut harus berjalan beriringan agar kualitas pendidikan nasional dapat meningkat secara berkelanjutan.

“Tidak mungkin kita mendorong guru menjadi profesional tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan. Namun, sebaliknya, kalau guru terlalu menuntut kesejahteraan tetapi mengabaikan aspek profesionalitas juga tidak seimbang,” ujar Fajar saat acara Wamen Menyapa Guru di SD Muhammadiyah 3 Denpasar, Bali.

Percepatan PPG dan Kualifikasi Akademik Guru

Kemendikdasmen mencatat sekitar 800 ribu guru aktif masih belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menargetkan percepatan PPG bagi 230 ribu guru pada 2026 agar memperoleh sertifikat pendidik sekaligus membuka akses terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Selain itu, pemerintah menyiapkan program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui mekanisme ini, pengalaman mengajar guru diakui sebagai bagian dari proses pendidikan sehingga masa studi dapat diselesaikan lebih cepat. Tahun ini, program tersebut ditargetkan menjangkau 150 ribu guru.

TPG Naik Menjadi Rp2 Juta per Bulan

Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui kenaikan Tunjangan Profesi Guru dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Kebijakan yang diinisiasi Presiden Prabowo tersebut diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat akademik, menyelesaikan PPG, serta memenuhi ketentuan beban kerja.

Guru yang baru lulus PPG dan telah memenuhi persyaratan administrasi juga langsung berhak menerima TPG sebesar Rp2 juta tanpa melalui skema nominal sebelumnya.

Beban Administrasi Dipangkas

Kemendikdasmen turut menyederhanakan tata kelola kerja guru melalui Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Aturan tersebut menetapkan beban kerja selama 37 jam 30 menit per minggu yang mencakup seluruh tugas profesional guru, tidak hanya mengajar di kelas.

Di saat yang sama, pelaporan kinerja guru ASN kini cukup dilakukan satu kali dalam setahun dan disampaikan kepada kepala sekolah. Langkah ini diharapkan mengurangi beban administratif sehingga guru dapat lebih fokus pada kegiatan belajar mengajar.

Redistribusi Guru dan Rekrutmen ASN

Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keberlangsungan sekolah swasta yang kehilangan banyak tenaga pendidik setelah lebih dari 100 ribu guru swasta diangkat menjadi PPPK dan bertugas di sekolah negeri.

Melalui Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah membuka mekanisme redistribusi guru PPPK agar dapat kembali mengajar di sekolah asal sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, Kemendikdasmen mengusulkan pengangkatan 498 ribu calon guru ASN guna mengantisipasi gelombang pensiun yang mencapai 60 ribu hingga 70 ribu guru setiap tahun.

Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk menghadirkan sistem pengelolaan guru yang lebih adil bagi guru ASN maupun non-ASN. Reformasi tata kelola guru Indonesia 2026 diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan mutu pendidikan nasional melalui penguatan kompetensi, kesejahteraan, dan profesionalisme tenaga pendidik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

WIDI Cetak Pendapatan Rp16 Miliar, Namun Rugi Bersih Rp1,4 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) mencatatkan kinerja yang beragam sepanjang 2025. Di satu sisi, emiten penyedia jasa sewa alat berat ini berhasil meningkatkan pendapatan tahunan. Namun di sisi lain, tekanan pada profitabilitas membuat perseroan berbalik mencatat rugi bersih sebesar Rp1,4 miliar.

Direktur WIDI, Budiman S. Silaban, menyampaikan bahwa perseroan membukukan total pendapatan sebesar Rp16 miliar sepanjang 2025. Angka tersebut tumbuh dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp15,1 miliar.

Meski demikian, pertumbuhan pendapatan belum mampu menopang laba perusahaan. WIDI yang pada 2024 masih mencetak laba bersih Rp500,3 juta, kini harus menanggung rugi bersih sebesar Rp1,4 miliar. Rugi bersih per saham tercatat sebesar Rp0,86 per lembar.

"Kinerja perseroan sepanjang 2025 menghadapi tantangan yang berdampak terhadap profitabilitas," ujar Budiman dalam Public Expose di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Profitabilitas Mengalami Tekanan

Tekanan kinerja terlihat dari penurunan laba kotor perusahaan. Sepanjang 2025, WIDI membukukan laba kotor sebesar Rp2,8 miliar, turun signifikan dibandingkan Rp5,4 miliar pada tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut membuat margin laba kotor atau gross margin berada di level 17,5 persen. Sementara itu, EBITDA tercatat sebesar Rp4,4 miliar dengan EBITDA margin 27,5 persen, lebih rendah dibandingkan capaian 2024 yang mencapai Rp6 miliar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan belum mampu mengimbangi peningkatan biaya operasional dan tekanan pada efisiensi usaha.

Strategi WIDI Dongkrak Kinerja

Untuk memperbaiki kinerja ke depan, WIDI telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Perseroan akan menambah variasi armada alat berat sekaligus melakukan pembaruan terhadap unit-unit yang telah beroperasi.

Selain itu, perusahaan berfokus memperluas bisnis heavy lifting services, mengembangkan layanan alat berat lainnya, serta meningkatkan kemampuan mobilisasi dan demobilisasi secara mandiri.

Fokus Efisiensi dan Loyalitas Pelanggan

Manajemen juga menargetkan peningkatan standar keselamatan kerja sebagai bagian dari penguatan operasional. Di sisi lain, program customer maintenance akan terus dijalankan guna menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan.

WIDI optimistis langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi biaya, memperluas sumber pendapatan, serta mendukung perbaikan kinerja perseroan pada periode mendatang di tengah persaingan industri alat berat yang semakin ketat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DJP Blokir 419 Rekening Penunggak Pajak, Nilainya Rp1,62 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat langkah penagihan terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan kepada negara. Sepanjang Mei 2026, sejumlah kantor wilayah DJP melakukan pemblokiran serentak terhadap ratusan rekening wajib pajak di berbagai daerah dengan nilai terkait mencapai lebih dari Rp1,62 triliun.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban kepada negara. Pemblokiran menyasar rekening wajib pajak yang tercatat memiliki tunggakan pajak dan telah melalui tahapan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemblokiran Dilakukan Serentak di Tiga Wilayah

Di wilayah Banten, Kantor Wilayah DJP Banten melakukan pemblokiran terhadap 84 rekening wajib pajak yang tersebar di 15 bank milik negara maupun swasta nasional. Kegiatan tersebut melibatkan 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan nilai terkait mencapai Rp330,66 miliar.

Sementara itu, Kanwil DJP Jakarta Selatan II memblokir 60 rekening wajib pajak yang berada di 17 bank. Aksi penagihan ini melibatkan sembilan KPP dan berkaitan dengan nilai tunggakan sebesar Rp1,07 triliun.

Adapun Kanwil DJP Jawa Barat I melakukan pemblokiran terhadap 275 rekening aktif milik 174 wajib pajak. Sebanyak 16 KPP turut terlibat dalam pelaksanaan tindakan tersebut dengan nilai mencapai Rp224,60 miliar.

DJP: Memberikan Kepastian Hukum

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (PPIP) Kanwil DJP Jawa Barat I, Nandang Hidayat, menegaskan bahwa pemblokiran rekening merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perpajakan.

"Tindakan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak," ujar Nandang.

Menurut dia, langkah tersebut juga diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih tertib, adil, dan memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh wajib pajak.

Nilai Tunggakan Berpotensi Lebih Besar

Akumulasi nilai dari tiga wilayah yang mengungkapkan nominal tunggakan telah melampaui Rp1,62 triliun. Namun, angka tersebut belum mencakup kegiatan pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, Jawa Timur II, dan Jawa Timur III pada periode 6-8 Mei 2026.

DJP tidak merinci besaran tunggakan dari rekening yang diblokir di wilayah Jawa Timur. Otoritas pajak hanya menyampaikan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan 3.185 berkas penunggak pajak yang tersebar pada 11 bank besar yang berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang.

Langkah pemblokiran rekening penunggak pajak ini menunjukkan semakin tegasnya strategi penagihan yang ditempuh DJP untuk mengamankan penerimaan negara sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan secara nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menkeu Purbaya: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kokoh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam posisi yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak nilai tukar yang masih membayangi berbagai negara. Keyakinan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri pertemuan bersama pimpinan DPR RI dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu membahas perkembangan ekonomi nasional sekaligus langkah menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Menurut Purbaya, sejumlah indikator menunjukkan perekonomian Indonesia masih berada pada jalur yang sehat. Dari sisi fiskal, pemerintah tetap menjalankan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati dan berkelanjutan.

“Dari pertemuan APBN KiTa kemarin sudah kelihatan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada,” ujar Purbaya.

Sinkronisasi Kebijakan Jadi Fokus Utama

Purbaya menilai kekuatan fundamental ekonomi menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi tekanan eksternal yang berasal dari perlambatan ekonomi global maupun volatilitas pasar keuangan internasional.

Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras. Sinergi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi.

“Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah,” jelasnya.

Stabilitas Rupiah Diharapkan Jaga Daya Beli

Menkeu optimistis koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan bank sentral akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka menengah. Stabilitas kurs dinilai memiliki dampak langsung terhadap kepastian usaha dan harga kebutuhan masyarakat.

“Dengan nanti kebijakan yang bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil, sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, stabilitas ekonomi tidak hanya penting di level makro, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan fiskal yang sehat, koordinasi kebijakan yang kuat, serta kepercayaan pasar yang tetap terjaga, pemerintah meyakini ekonomi Indonesia memiliki fondasi yang cukup kokoh untuk menghadapi tantangan global sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Gerakan Yuk Haji Dorong Perencanaan Keuangan Haji Lebih Realistis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tingginya keinginan masyarakat Muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji ternyata belum sepenuhnya diikuti kesiapan finansial yang memadai. Survei terbaru yang dilakukan Muslim Pro mengungkap sekitar 65% responden mengaku jarang bahkan tidak pernah menabung secara rutin untuk kebutuhan haji maupun umrah, meskipun ibadah tersebut menjadi salah satu tujuan hidup yang penting bagi mereka.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara niat dan kesiapan dalam mewujudkan perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Ketidakpastian kondisi keuangan dan prioritas kebutuhan sehari-hari menjadi faktor utama yang membuat banyak masyarakat menunda langkah awal mempersiapkan dana haji.

Ketidakstabilan Pendapatan Jadi Hambatan Utama

Hasil survei juga mengungkap bahwa 83% responden yang mengalami kesulitan menabung untuk tujuan keagamaan menyebut ketidakstabilan pendapatan sebagai kendala terbesar. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga masih menjadi prioritas utama di berbagai kelompok usia dan tingkat penghasilan.

Meski demikian, semangat untuk mempersiapkan ibadah tetap tinggi. Lebih dari 81% responden menyatakan membutuhkan solusi yang dapat membantu mereka merencanakan tabungan haji, umrah, dan tujuan keuangan syariah lainnya secara lebih mudah dan terarah.

Melihat kondisi tersebut, Muslim Pro bersama PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah meluncurkan gerakan #YukHaji sekaligus membuka pendaftaran Kajian Akbar “Langkah Baik” yang akan digelar di Jakarta pada 28 Juni 2026. Kegiatan ini terbuka untuk umum dengan kapasitas hingga 600 peserta.

Edukasi Agar Niat Berhaji Menjadi Aksi Nyata

Group Managing Director Muslim Pro, Nafees Khundker, mengatakan tantangan utama masyarakat bukan semata-mata soal kemampuan finansial, melainkan bagaimana memulai langkah pertama secara konsisten.

“Salah satu temuan paling menarik adalah banyak responden sebenarnya telah mengetahui adanya sarana untuk membantu perencanaan haji dan umrah, namun belum mulai menabung secara konsisten. Ini menunjukkan tantangannya bukan pada niat, melainkan menemukan cara yang praktis untuk memulai,” ujarnya saat Gathering Media di Jakarta, Senin (8/6/26).

Menurut Nafees, banyak rencana berhaji tertunda karena berbagai tuntutan kehidupan, mulai dari kebutuhan keluarga hingga komitmen keuangan lainnya. Karena itu, masyarakat didorong untuk memulai dari langkah kecil yang realistis dibanding menunggu kondisi yang dianggap sempurna.

Amanah Pro Permudah Perencanaan Haji

Inisiatif tersebut didukung Amanah Pro, platform perencanaan haji dan umrah berbasis syariah hasil kolaborasi Muslim Pro dan Maybank Syariah yang diluncurkan pada Mei 2026. Platform ini memungkinkan pengguna menetapkan target perjalanan ibadah, membangun kebiasaan menabung, dan memantau perkembangan dana secara digital.

Direktur Perbankan Syariah Maybank Indonesia, Romy H. Buchari, menegaskan bahwa dana yang disimpan melalui Amanah Pro ditempatkan pada rekening syariah yang diawasi regulator sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah.

“Keinginan masyarakat untuk berhaji sudah sangat kuat. Tantangannya adalah memulai dan menjaga konsistensi. Melalui kolaborasi ini, kami ingin membantu masyarakat mengubah aspirasi berhaji menjadi rencana nyata melalui persiapan keuangan yang terstruktur, realistis, dan berkelanjutan,” kata Romy.

Melalui Amanah Pro, masyarakat dapat mulai menabung untuk tujuan haji dengan setoran awal Rp200.000. Platform tersebut kini tersedia melalui App Store dan Google Play Store sebagai bagian dari upaya memperluas akses perencanaan keuangan syariah bagi calon jemaah haji Indonesia.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Surat Somasi dan Konsekuensi Hukum yang Wajib Dipahami

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Surat somasi kerap menjadi langkah awal dalam berbagai sengketa hukum di Indonesia, mulai dari perkara utang-piutang, pelanggaran kontrak bisnis, hingga dugaan perbuatan melawan hukum. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang menganggap surat somasi tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat diabaikan begitu saja.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, surat somasi memiliki kedudukan hukum yang jelas dan dapat menjadi dasar penting dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Karena itu, memahami akibat hukum mengabaikan surat somasi menjadi hal yang penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Surat Somasi Memiliki Dasar Hukum

Secara hukum, somasi merupakan teguran tertulis yang dikirimkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang dianggap melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang ditegur untuk memenuhi kewajibannya sebelum sengketa dibawa ke jalur litigasi.

Dasar hukum somasi mengacu pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan demikian, keberadaan surat somasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang diakui.

Risiko Jika Surat Somasi Diabaikan

Mengabaikan surat somasi dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum. Pertama, penerima somasi dapat dianggap lalai atau berada dalam kondisi in mora. Status tersebut sering dijadikan bukti bahwa pihak terkait tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

Kedua, pengabaian somasi membuka peluang bagi pengirim untuk mengajukan gugatan ganti rugi, termasuk tuntutan biaya perkara dan kerugian lainnya yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan.

Ketiga, sikap tidak kooperatif terhadap somasi dapat memperburuk posisi hukum penerima di hadapan hakim. Dalam praktik peradilan, itikad baik sering menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara.

Potensi Berlanjut ke Proses Pidana

Dalam kondisi tertentu, pengabaian somasi juga dapat menjadi pintu masuk bagi langkah hukum lanjutan. Misalnya pada perkara yang mengandung unsur penipuan atau penggelapan, sengketa yang semula bersifat perdata dapat berkembang menjadi persoalan pidana.

Karena itu, penyusunan surat somasi harus dilakukan secara cermat. Identitas para pihak, dasar hukum, uraian pelanggaran, tuntutan yang jelas, batas waktu yang wajar, serta metode pengiriman yang dapat dibuktikan menjadi unsur penting agar somasi memiliki kekuatan hukum yang optimal dan tidak melemahkan posisi pengirim di kemudian hari.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dugaan Manipulasi Harga Ekspor Sawit, Dua Raksasa Masuk Penyelidikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor minyak sawit yang melibatkan sejumlah eksportir besar nasional. Temuan awal menunjukkan adanya indikasi under-invoicing dan transfer pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga triliunan rupiah.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa dari sampel acak terhadap 10 eksportir sawit terbesar Indonesia, seluruhnya ditemukan memiliki pola transaksi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai US$84 juta atau sekitar Rp1,49 triliun.

Modus Dugaan Manipulasi Nilai Ekspor Sawit

Berdasarkan temuan pemerintah, praktik yang diduga terjadi dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri, khususnya di Singapura. Dalam skema tersebut, komoditas sawit diekspor dari Indonesia dengan harga yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.

Setelah itu, perusahaan afiliasi menjual kembali produk yang sama ke negara tujuan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selisih harga tersebut diduga menjadi celah yang menyebabkan nilai ekspor Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan transaksi riil di pasar internasional.

Purbaya menjelaskan, salah satu contoh yang ditemukan menunjukkan laporan ekspor dari Indonesia hanya sebesar US$2,6 juta. Namun, data impor dari Amerika Serikat mencatat nilai barang yang sama mencapai US$4,2 juta.

Dalam kasus lain, nilai ekspor yang dilaporkan sebesar US$1,44 juta tercatat berubah menjadi sekitar US$4 juta pada negara tujuan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya selisih nilai yang bahkan mencapai lebih dari 200 persen.

Pemerintah Perkuat Pengawasan Digital

Selama ini praktik semacam itu dinilai sulit dideteksi karena otoritas hanya mengacu pada data ekspor dalam negeri. Sementara transaksi lanjutan yang terjadi di luar negeri tidak selalu dapat dipantau secara langsung.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah kini mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pelacakan pergerakan kapal secara individual, serta pencocokan data perdagangan lintas negara.

Dua Perusahaan Besar Masuk Penyelidikan

Dari jajaran perusahaan sawit terbesar Indonesia, dua perusahaan disebut telah masuk tahap penyelidikan, yakni Wilmar International dan Musim Mas.

Pemerintah juga menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi perdagangan sekaligus menutup celah praktik manipulasi harga ekspor yang berpotensi merugikan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Konflik Timur Tengah Memanas, Iran Klaim Serang Target Militer

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menyatakan bahwa serangan yang dilakukan Angkatan Bersenjata Iran terhadap sejumlah sasaran militer di wilayah utara Palestina yang diduduki pada Minggu (7/6/2026) merupakan tindakan yang didasarkan pada hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (8/6/2026), Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyebut langkah tersebut diambil setelah terjadinya pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata yang disepakati pada 8 April 2026. Iran juga menuduh adanya tindakan agresif berkelanjutan yang dilakukan rezim Zionis terhadap Lebanon dan Republik Islam Iran.

Iran Klaim Hadapi Agresi Berkelanjutan

Menurut pernyataan tersebut, selama dua pekan terakhir Iran mengklaim menjadi sasaran berbagai serangan terhadap kapal-kapal dan sejumlah target strategis di wilayah selatan negaranya. Teheran menilai serangan itu melibatkan kerja sama antara Israel dan militer Amerika Serikat.

Selain itu, Iran juga menuduh kedua pihak terlibat dalam tindakan yang disebut sebagai perompakan maritim terhadap kepentingan nasional Iran. Kondisi tersebut, menurut pemerintah Iran, menjadi dasar bagi pelaksanaan operasi militer yang diumumkan pada akhir pekan lalu.

"Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dalam pelaksanaan hak inheren untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerang sejumlah sasaran militer di wilayah utara Palestina yang diduduki," demikian bunyi pernyataan resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta.

Soroti Peran Amerika Serikat

Iran juga menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata di Lebanon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada April 2026.

Karena itu, Teheran menilai Pemerintah Amerika Serikat memiliki tanggung jawab langsung atas berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dituduhkan kepada Israel. Menurut Iran, setiap dampak yang muncul akibat pelanggaran tersebut, termasuk meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, tidak dapat dilepaskan dari peran Washington.

Peringatan Keras untuk Israel

Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran kembali menegaskan komitmen negara tersebut untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya. Iran memperingatkan bahwa setiap tindakan provokatif maupun agresif terhadap Lebanon dan Iran akan mendapat respons militer yang tegas.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran siap memberikan respons menyeluruh terhadap setiap ancaman yang dinilai mengganggu kedaulatan dan keamanan nasional negara tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More