Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada Pangan dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Namun, efektivitas kedua program tersebut sangat bergantung pada kualitas pengawasan, tata kelola, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Pandangan itu disampaikan Ketua Koordinator Pusat (Korpus) BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus, dalam Forum Terbuka Diskusi Publik yang digelar di Solo. Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, gejolak harga komoditas dunia, dan perlambatan ekonomi global menjadi peringatan bahwa Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi dari dalam negeri.
"Ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap mata uang asing, biaya impor berbagai kebutuhan menjadi lebih mahal. Kondisi ini dapat berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Karena itu, program MBG dan Swasembada Pangan harus dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional dari sisi pangan dan kualitas sumber daya manusia," ujar Yogi.
Swasembada Pangan Dinilai Kurangi Ketergantungan Impor
Yogi menilai salah satu titik lemah ekonomi nasional masih terletak pada tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas strategis. Kondisi tersebut membuat perekonomian domestik rentan terhadap gejolak nilai tukar dan perubahan harga di pasar internasional.
Karena itu, agenda swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional.
"Swasembada pangan bukan sekadar program pertanian. Ini adalah strategi menjaga kedaulatan bangsa. Jika kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri, maka risiko akibat fluktuasi nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi global dapat diminimalkan," katanya.
MBG Berpotensi Menggerakkan Ekonomi Daerah
Selain memperbaiki kualitas gizi masyarakat, program MBG dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah apabila terintegrasi dengan rantai pasok lokal.
Menurut Yogi, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat menjadi pasar yang stabil bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga pelaku ekonomi di tingkat akar rumput.
Transparansi dan Evaluasi Jadi Kunci
Meski demikian, Yogi mengingatkan bahwa tantangan implementasi masih cukup besar. Sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain efektivitas penggunaan anggaran, kesiapan distribusi pangan, pemerataan manfaat, serta pengawasan pelaksanaan di daerah.
"Program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang baik. Kita harus memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi berkala dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga," tegasnya.
Ia juga menilai mahasiswa perlu mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah melalui pengawasan berbasis data dan pemberian masukan yang konstruktif.
Menutup diskusi, Yogi menegaskan bahwa tekanan ekonomi global seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian nasional. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui MBG dan penguatan ketahanan pangan melalui swasembada harus berjalan beriringan agar mampu menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar