Koalisi yang terdiri dari ICEL, PILNET, Transisi Bersih Asia (TranAsiat), Indonesia Corruption Watch (ICW), Enter Nusantara, dan Trend Asia mendesak Badan Pengelola Investasi Danantara membuka laporan keuangan audit tahun 2025 dan laporan keuangan Triwulan I 2026 kepada publik. Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Danantara Monitor di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Koalisi enam organisasi masyarakat sipil menilai keterbukaan informasi menjadi aspek penting untuk mengukur kinerja serta akuntabilitas lembaga pengelola aset BUMN tersebut.
Transparansi dan Pengawasan Jadi Sorotan
Peneliti ICW, Egy Primayoga, mengatakan keberadaan Danantara yang kini mengelola aset negara dalam skala besar harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat.
Menurut dia, publik hingga saat ini masih kesulitan memperoleh informasi rinci mengenai sumber pendanaan, proses penentuan proyek, hingga mekanisme tender yang dijalankan Danantara.
"Kami meminta laporan keuangan audit karena sampai saat ini informasi yang tersedia belum memuaskan dan masih menyisakan banyak pertanyaan terkait pengelolaan dana publik," ujar Egy dalam konferensi pers.
Ia juga menyoroti proses revisi Undang-Undang BUMN yang menjadi landasan pembentukan Danantara. Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut berlangsung cepat dan minim partisipasi publik sehingga memunculkan kekhawatiran terkait aspek pengawasan dan akuntabilitas.
Selain itu, ICW menilai sejumlah ketentuan dalam aturan BUMN berpotensi menimbulkan ruang perlindungan berlebihan terhadap keputusan investasi yang berujung kerugian negara.
Investasi Energi Fosil Dinilai Masih Dominan
Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai arah investasi Danantara belum sepenuhnya sejalan dengan target transisi energi nasional dan komitmen penurunan emisi.
Ia menyoroti masih besarnya porsi proyek yang berkaitan dengan batu bara, migas, dan hilirisasi berbasis energi fosil. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap sektor energi konvensional.
Senada, Novita Indri dari Trend Asia mengungkapkan bahwa dari daftar proyek yang diajukan kepada Danantara, hanya sebagian kecil yang terkait energi terbarukan. Sebaliknya, proyek berbasis batu bara dan industri ekstraktif masih mendominasi kebutuhan investasi.
Menurut Novita, Danantara seharusnya dapat berperan sebagai katalis pembiayaan energi bersih guna membantu pencapaian target bauran energi terbarukan nasional yang ditetapkan pemerintah.
Koalisi Danantara Monitor berharap pengelola Danantara segera membuka laporan audit, meningkatkan transparansi proyek, serta mengarahkan portofolio investasi ke sektor yang lebih berkelanjutan agar pengelolaan aset negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar