Konflik Timur Tengah Memanas, Iran Klaim Serang Target Militer

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menyatakan bahwa serangan yang dilakukan Angkatan Bersenjata Iran terhadap sejumlah sasaran militer di wilayah utara Palestina yang diduduki pada Minggu (7/6/2026) merupakan tindakan yang didasarkan pada hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (8/6/2026), Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyebut langkah tersebut diambil setelah terjadinya pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata yang disepakati pada 8 April 2026. Iran juga menuduh adanya tindakan agresif berkelanjutan yang dilakukan rezim Zionis terhadap Lebanon dan Republik Islam Iran.

Iran Klaim Hadapi Agresi Berkelanjutan

Menurut pernyataan tersebut, selama dua pekan terakhir Iran mengklaim menjadi sasaran berbagai serangan terhadap kapal-kapal dan sejumlah target strategis di wilayah selatan negaranya. Teheran menilai serangan itu melibatkan kerja sama antara Israel dan militer Amerika Serikat.

Selain itu, Iran juga menuduh kedua pihak terlibat dalam tindakan yang disebut sebagai perompakan maritim terhadap kepentingan nasional Iran. Kondisi tersebut, menurut pemerintah Iran, menjadi dasar bagi pelaksanaan operasi militer yang diumumkan pada akhir pekan lalu.

"Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dalam pelaksanaan hak inheren untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerang sejumlah sasaran militer di wilayah utara Palestina yang diduduki," demikian bunyi pernyataan resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta.

Soroti Peran Amerika Serikat

Iran juga menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata di Lebanon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada April 2026.

Karena itu, Teheran menilai Pemerintah Amerika Serikat memiliki tanggung jawab langsung atas berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dituduhkan kepada Israel. Menurut Iran, setiap dampak yang muncul akibat pelanggaran tersebut, termasuk meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, tidak dapat dilepaskan dari peran Washington.

Peringatan Keras untuk Israel

Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran kembali menegaskan komitmen negara tersebut untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya. Iran memperingatkan bahwa setiap tindakan provokatif maupun agresif terhadap Lebanon dan Iran akan mendapat respons militer yang tegas.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran siap memberikan respons menyeluruh terhadap setiap ancaman yang dinilai mengganggu kedaulatan dan keamanan nasional negara tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rights Issue Dorong Pemulihan BAJA, Rugi Bersih Susut 35 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) mencatat perbaikan kinerja BAJA 2025 membaik setelah rights issue yang dilakukan perseroan. Langkah penguatan permodalan tersebut berhasil memperbaiki struktur keuangan perusahaan sekaligus mengurangi tekanan kerugian yang selama beberapa tahun membebani kinerja emiten baja tersebut.

Dalam Public Expose di Jakarta, Senin (7/6/2026), Corporate Secretary BAJA, Handaja Susanto menjelaskan bahwa penjualan bersih sepanjang 2025 mencapai Rp824,22 miliar atau meningkat 4,56 persen dibandingkan Rp788,26 miliar pada tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan turut mendorong laba bruto melonjak menjadi Rp24,51 miliar dari Rp9,67 miliar pada 2024.

Laba Operasi Berhasil Berbalik Positif

Perbaikan paling menonjol terlihat pada tingkat operasional. BAJA membukukan laba operasi sebesar Rp7,60 miliar pada 2025, berbanding terbalik dengan rugi operasi Rp13,01 miliar pada tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas program efisiensi yang dijalankan perusahaan, termasuk pengendalian biaya produksi dan peningkatan kualitas penjualan. Meski demikian, beban keuangan dan dampak selisih kurs masih menekan kinerja laba bersih.

Kerugian sebelum pajak tercatat Rp34,78 miliar, membaik dibandingkan rugi sebelum pajak sebesar Rp57,25 miliar pada 2024. Sementara itu, rugi bersih tahun berjalan menyusut menjadi Rp36,42 miliar dari Rp56,68 miliar pada tahun sebelumnya, atau turun sekitar 35,75 persen secara tahunan.

Rights Issue Perkuat Struktur Permodalan

Handaja menilai rights issue menjadi faktor utama yang mendukung pemulihan fundamental perusahaan. Aksi korporasi tersebut mendorong peningkatan ekuitas dari Rp29,93 miliar menjadi Rp509,43 miliar.

Pada saat yang sama, total liabilitas turun signifikan dari Rp639,41 miliar menjadi Rp161,68 miliar. Dampaknya, rasio utang terhadap ekuitas (DER) merosot tajam dari 21,36 kali menjadi hanya 0,32 kali. Beban akrual juga berkurang Rp135,82 miliar, terutama berasal dari penurunan kewajiban bunga dan penyesuaian selisih kurs.

Fokus Produk Bernilai Tambah Tinggi

Selain memperkuat modal, BAJA mengembangkan produk bernilai tambah melalui spesifikasi Project Grade Saranalume serta peluncuran Saranacolor Extra dengan teknologi Super Durable Polyester. Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan margin usaha dan memperkuat daya saing di pasar baja lapis nasional.

Target Pertumbuhan pada 2026

Untuk 2026, BAJA menargetkan volume penjualan Saranalume tumbuh 10 persen dengan kenaikan harga sekitar 5 persen. Penjualan Saranacolor diproyeksikan meningkat 20 persen dengan kenaikan harga sekitar 6 persen.

Kinerja kuartal I 2026 menunjukkan sinyal positif. Penjualan bersih mencapai Rp250,11 miliar atau melonjak 38,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Volume penjualan meningkat 44,69 persen menjadi 16,82 juta kilogram.

Dengan struktur modal yang lebih sehat pasca-rights issue serta pertumbuhan operasional yang terus membaik, BAJA optimistis dapat melanjutkan tren pemulihan kinerja dan memperkuat posisinya di industri baja nasional sepanjang 2026.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Strategi Efisiensi Berbuah Manis, Laba ISEA Melesat 1.406 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) membukukan pertumbuhan kinerja yang signifikan sepanjang Tahun Buku 2025. Perseroan berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp564,2 miliar atau meningkat 74,9 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp322,6 miliar.

Direktur Utama ISEA, Ibnu Syena Alfitra, mengungkapkan capaian tersebut dalam Public Expose yang digelar di Jakarta, Senin (8/6/2026). Menurutnya, peningkatan kinerja ISEA 2025 ditopang oleh pertumbuhan ekspor, efisiensi operasional, serta optimalisasi fasilitas produksi dan penyimpanan.

Pendapatan dan Laba Tumbuh Signifikan

Selain kenaikan pendapatan, perseroan juga mencatat laba kotor sebesar Rp111,9 miliar atau meningkat sekitar 48 persen dibandingkan Rp75,6 miliar pada 2024.

Lonjakan paling mencolok terjadi pada laba bersih yang mencapai Rp5,27 miliar. Angka tersebut melonjak sekitar 1.406 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang hanya Rp348 juta.

"Kinerja positif ini didukung oleh peningkatan margin usaha, efisiensi biaya, dan optimalisasi kapasitas operasional perusahaan," ujar Ibnu Syena Alfitra dalam paparannya.

Ekspor AS dan Jepang Jadi Motor Pertumbuhan

Perseroan menyebut peningkatan volume ekspor menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan. Pasar Amerika Serikat dan Jepang masih menjadi kontributor terbesar terhadap penjualan perusahaan.

ISEA saat ini didukung kapasitas pengolahan mencapai 70 ton per hari serta fasilitas cold storage berkapasitas 2.700 ton. Meningkatnya permintaan pasar global terhadap produk perikanan turut memperkuat kinerja operasional sepanjang tahun.

Efisiensi dan Margin Jadi Kunci

Manajemen menjelaskan bahwa pertumbuhan laba ditopang oleh beberapa faktor utama, yakni perbaikan harga jual, bauran produk yang lebih menguntungkan, serta pengendalian biaya produksi.

Selain itu, efisiensi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead berhasil dilakukan melalui optimalisasi proses produksi dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif. Perseroan juga meningkatkan utilisasi fasilitas produksi dan penyimpanan guna menekan biaya tetap per unit.

Struktur Keuangan Makin Solid

Dari sisi neraca, total aset ISEA meningkat menjadi Rp803,6 miliar dari Rp795,2 miliar pada tahun sebelumnya. Total ekuitas naik menjadi Rp184,6 miliar, sementara total liabilitas turun 1,9 persen menjadi Rp251,3 miliar.

Ke depan, perusahaan akan fokus memperluas pasar ekspor, menjaga profitabilitas, mengoptimalkan kapasitas produksi, memperkuat operasional, serta melanjutkan program efisiensi biaya. 

Disisi lain, Perseroan juga menempatkan peningkatan kualitas produk, penguatan sertifikasi internasional, dan penyesuaian produk sesuai kebutuhan pasar ekspor sebagai prioritas pengembangan bisnis berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kementan Genjot Pengembangan Tebu Nasional di 30 Kabupaten

Duta Nusantara Merdeka | Subang 

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menggelar gerakan tanam serentak komoditas perkebunan di 30 kabupaten yang tersebar pada 12 provinsi, Rabu (3/6/2026). Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor perkebunan.

Pelaksanaan utama kegiatan dipusatkan di Kelompok Tani Bungur Tani, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Gerakan tersebut mencakup empat komoditas unggulan, yakni tebu, kopi, kakao, dan kelapa yang dinilai memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan, energi, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Tebu Jadi Prioritas Swasembada Gula Nasional

Menteri Pertanian menegaskan pengembangan tebu menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

“Kita tidak boleh terus bergantung pada impor gula. Indonesia memiliki lahan, sumber daya manusia, dan semangat yang kuat untuk mencapai swasembada. Tanam serentak ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong peningkatan produksi nasional,” ujar Amran.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, memastikan lahan yang telah dialokasikan dapat ditanami secara optimal dan dipantau perkembangannya secara berkelanjutan.

Pengembangan Tebu Capai Hampir 98 Ribu Hektare

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan mengatakan pemerintah terus meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor perkebunan nasional.

Pada Tahun Anggaran 2026, Ditjen Perkebunan mengalokasikan pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektare. Jawa Barat memperoleh alokasi 8.000 hektare, sementara Kabupaten Subang mendapatkan porsi 2.013 hektare yang terdiri dari program bongkar ratoon seluas 1.763 hektare dan perluasan lahan baru 250 hektare.

Subang Jadi Kawasan Strategis Pengembangan Tebu

Kabupaten Subang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional. Saat ini, wilayah tersebut memiliki areal tebu eksisting sekitar 3.595 hektare.

Dalam program pengembangan terbaru, setiap hektare lahan memperoleh dukungan benih sebanyak 60.000 mata tunas dan bantuan operasional setara 40 Hari Orang Kerja (HOK). Varietas tebu PSJT 941 yang digunakan memiliki potensi produksi mencapai 98,4 ton per hektare dengan rendemen gula hingga 9,64 persen.

Penanaman perdana pada gerakan tanam serentak dilakukan di lahan seluas 4,9 hektare sebagai bagian dari perluasan areal tebu baru seluas 250 hektare. Program ini diharapkan memperkuat kemitraan petani dengan dan sekaligus meningkatkan produksi gula nasional. 

Kementan berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekebun dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada gula serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Operasi Patuh 2026 Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri menegaskan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 akan mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan edukatif guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Meski mengutamakan pembinaan dan edukasi, Korlantas Polri tetap memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas dengan tingkat fatalitas tinggi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia.

Pendekatan Humanis Jadi Prioritas

Menurut Agus Suryonugroho, pendekatan humanis dalam Operasi Patuh 2026 menjadi prinsip utama yang diterapkan seluruh jajaran polisi lalu lintas selama pelaksanaan operasi.

“Prinsip kegiatan kita adalah mengutamakan humanis, preventif, edukasi. Tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu kami juga harus tegas. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak memakai helm, menggunakan handphone saat berkendara, dan pelanggaran lainnya yang membahayakan keselamatan,” ujar Agus Suryonugroho dalam keterangannya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam operasi, terutama terhadap pelanggaran yang secara langsung mengancam keselamatan pengguna jalan.

Pelanggaran Berisiko Tinggi Tetap Ditindak

Korlantas menilai sejumlah pelanggaran lalu lintas masih menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan raya. Karena itu, pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm, maupun menggunakan telepon seluler saat berkendara akan menjadi perhatian khusus petugas.

Penindakan dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara.

Membangun Budaya Tertib Berlalu Lintas

Lebih jauh, Kakorlantas menegaskan bahwa Operasi Patuh 2026 tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi atau tilang. Operasi ini juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, jajaran polisi lalu lintas akan memperkuat kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif kepada pengguna jalan. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Melalui pendekatan humanis dalam Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri berharap tercipta perubahan perilaku berkendara yang lebih disiplin sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat terus ditekan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Operasi Patuh 2026 Bidik TNKB Tak Sesuai Standar Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan pelat nomor kendaraan sesuai standar Polri. Imbauan tersebut disampaikan seiring pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia pada 8 hingga 21 Juni 2026.

Korlantas menegaskan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bukan sekadar pelengkap kendaraan, melainkan identitas resmi yang diterbitkan negara dan wajib digunakan sesuai ketentuan hukum. Karena itu, setiap bentuk modifikasi yang mengubah spesifikasi resmi pelat nomor dapat dikenai sanksi.

Dasar Hukum Penggunaan TNKB

Ketentuan mengenai penggunaan TNKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Dalam Pasal 68 UU LLAJ disebutkan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan TNKB resmi. Pelat nomor tersebut harus memuat kode wilayah, nomor registrasi, masa berlaku, serta memenuhi standar bentuk, ukuran, bahan, warna, dan tata cara pemasangan yang telah ditetapkan.

Penerapan standar tersebut juga mendukung efektivitas sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam mengidentifikasi kendaraan secara akurat.

Bentuk Modifikasi yang Dilarang

Korlantas menemukan masih banyak pemilik kendaraan yang mengubah tampilan pelat nomor demi alasan estetika atau agar menyerupai nama tertentu. Praktik tersebut dinilai melanggar aturan.

Beberapa bentuk pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain mengubah huruf dan angka, menggunakan font tidak standar, mengubah ukuran pelat, menghilangkan logo atau tulisan resmi Polri, memakai bahan reflektif berlebihan, hingga memasang pelat nomor pada posisi yang menyulitkan pembacaan oleh petugas maupun kamera ETLE.

Menjadi Fokus Operasi Patuh 2026

Penggunaan TNKB yang dimodifikasi, dipalsukan, ditutupi, atau dipasang tidak sesuai ketentuan menjadi salah satu sasaran penindakan dalam Operasi Patuh 2026. Penegakan hukum dilakukan melalui tilang manual maupun sistem ETLE Mobile dan ETLE Handheld.

Berdasarkan Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009, pengendara yang menggunakan kendaraan tanpa TNKB yang ditetapkan Polri dapat dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000.

Korlantas mengimbau masyarakat menggunakan pelat nomor resmi yang diterbitkan SAMSAT. Kepatuhan terhadap aturan pelat nomor kendaraan sesuai standar Polri tidak hanya menghindarkan pengendara dari sanksi hukum, tetapi juga mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta mempermudah proses identifikasi kendaraan ketika terjadi insiden di jalan raya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Peran Manusia dalam Era AI Superinteligensi Tetap Menjadi Faktor Penentu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) kembali memicu perdebatan mengenai masa depan peran manusia dalam dunia ilmu pengetahuan. Di tengah klaim sejumlah perusahaan teknologi yang meyakini bahwa AI akan berkembang menjadi sistem superinteligensi yang mampu melampaui kemampuan para ahli, sejumlah perkembangan terbaru di bidang matematika justru menunjukkan bahwa manusia masih memegang posisi sentral dalam proses penemuan ilmiah.

Sejarah mencatat, pada 1915, Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas umum di hadapan Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia. Temuan yang kini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sains tersebut awalnya tidak langsung mendapat sambutan luas. Kompleksitas matematika yang digunakan Einstein membuat banyak ilmuwan pada masanya kesulitan memahami implikasinya.

Lebih dari satu abad kemudian, situasi serupa muncul dalam perkembangan AI modern. Sejumlah perusahaan teknologi meyakini bahwa sistem AI masa depan akan mampu menghasilkan terobosan ilmiah setara para ilmuwan paling jenius. CEO Anthropic, Dario Amodei, bahkan pernah menggambarkan masa depan tersebut sebagai hadirnya “sebuah negara yang dipenuhi para jenius di dalam pusat data.”

Kemampuan AI di Bidang Matematika Melonjak

Perkembangan paling mencolok saat ini terlihat di bidang matematika. Banyak matematikawan mengaku terkesan sekaligus khawatir dengan peningkatan kemampuan AI dalam memecahkan persoalan matematis yang selama ini dianggap sangat rumit.

Beberapa pencapaian terbaru menunjukkan AI mampu membantu mengungkap pola dan menghasilkan dugaan baru yang sebelumnya luput dari perhatian para peneliti. Bahkan, sistem AI disebut berhasil membantah sebuah konjektur matematika yang telah bertahan selama sekitar delapan dekade.

Meski demikian, keberhasilan tersebut tidak serta-merta mengurangi peran ilmuwan manusia.

Validasi Tetap Bergantung pada Ahli

Nilai sebuah temuan matematika tetap ditentukan oleh komunitas ilmiah yang memverifikasi, menguji, dan mengembangkan hasil tersebut. Dengan kata lain, sebuah penemuan berbasis AI baru dianggap sah ketika para matematikawan dapat membuktikan dan menerima validitasnya.

Saat ini, banyak peneliti mulai memanfaatkan ide-ide yang dihasilkan AI untuk mencari solusi atas berbagai persoalan matematika lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan hubungan yang bersifat kolaboratif, bukan kompetitif.

Genius Tidak Pernah Bekerja Sendiri

Pelajaran penting juga dapat diambil dari perjalanan Einstein. Dampak besar teori relativitas tidak hanya lahir dari kecerdasan Einstein semata, tetapi juga berkat kontribusi ilmuwan lain seperti Karl Schwarzschild dan Willem de Sitter yang mengembangkan serta menerapkan teori tersebut untuk menjelaskan fenomena alam semesta, termasuk lubang hitam dan ekspansi kosmos.

Karena itu, munculnya AI superinteligensi kemungkinan tidak akan menggantikan manusia sepenuhnya. Sebaliknya, masa depan sains mungkin akan lebih ditentukan oleh mereka yang mampu memahami, mengarahkan, dan memanfaatkan kemampuan AI secara efektif.

Dalam konteks tersebut, peran manusia dalam era AI superinteligensi bukan berkurang, melainkan berubah menjadi penghubung utama antara kemampuan mesin dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Aktivitas Medsos Masuk Radar DJP, Ini Mekanisme Pengawasan Pajaknya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak. Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan adalah data terbuka yang tersedia di media sosial. Namun, aktivitas tersebut bukan berarti DJP secara langsung menagih pajak melalui unggahan konten.

Dalam praktiknya, DJP memanfaatkan berbagai metode seperti crawling data terbuka, pencocokan data (data matching), analisis digital, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara laporan perpajakan dan informasi yang tersedia di ruang publik.

Data Media Sosial Dapat Menjadi Bahan Klarifikasi

Data yang muncul di media sosial dapat menjadi petunjuk awal bagi otoritas pajak. Misalnya, seorang wajib pajak melaporkan memiliki dua cabang usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, pada saat yang sama ia mengunggah konten yang menunjukkan kepemilikan lima cabang usaha.

Apabila ditemukan indikasi perbedaan data, informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan awal untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut oleh DJP sesuai ketentuan yang berlaku.

SP2DK Menjadi Tahap Awal Pemeriksaan

Jika terdapat dugaan ketidaksesuaian antara penghasilan yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya, DJP dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Melalui mekanisme tersebut, wajib pajak diminta memberikan penjelasan terkait sumber penghasilan, kepemilikan aset, maupun transaksi tertentu yang dianggap belum sejalan dengan data perpajakan yang dimiliki otoritas.

Risiko Sanksi Jika Data Tidak Sesuai

Apabila hasil klarifikasi tidak mampu menjelaskan perbedaan data yang ditemukan, DJP dapat melanjutkan proses sesuai prosedur pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP).

Selain kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak juga berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa denda maupun bunga sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Waspadai Modus Penipuan Mengatasnamakan DJP

Masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Otoritas pajak tidak pernah melakukan penagihan, sinkronisasi data Coretax, maupun meminta akses sensitif seperti berbagi layar ponsel atau komputer melalui nomor pribadi ataupun panggilan WhatsApp tidak resmi.

Seluruh komunikasi resmi terkait perpajakan dilakukan melalui surat resmi dan kanal layanan resmi DJP. Karena itu, wajib pajak perlu memastikan seluruh laporan disampaikan sesuai kondisi sebenarnya sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang mengatasnamakan institusi perpajakan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Gagasan Kepemimpinan Ahok: Transparansi hingga Gaji Aparat Naik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menawarkan konsep reformasi tata kelola pemerintahan yang berfokus pada transparansi, efisiensi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut ketiga aspek tersebut sebagai fondasi utama untuk membangun pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan mampu menekan praktik korupsi.

Gagasan kepemimpinan Ahok tersebut menitikberatkan pada perubahan sistemik, bukan sekadar pergantian figur pemimpin. Menurutnya, tata kelola yang baik harus dibangun melalui mekanisme yang mendorong setiap individu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Transparansi Anggaran untuk Pengawasan Publik

Pilar pertama yang ditawarkan Ahok adalah penerapan sistem anggaran terbuka secara menyeluruh. Dalam konsep ini, masyarakat dapat mengakses dan memantau penggunaan uang negara secara langsung, mulai dari sumber penerimaan hingga realisasi belanja pemerintah.

Melalui keterbukaan tersebut, publik diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengawasi penggunaan dana pajak. Transparansi juga dinilai dapat mempersempit ruang penyimpangan karena setiap transaksi dan program pemerintah dapat ditelusuri secara terbuka.

Birokrasi Ramping dan Pengambilan Keputusan Lebih Cepat

Pilar kedua adalah penyederhanaan struktur pemerintahan dengan jumlah kementerian yang lebih terbatas. Ahok mengusulkan kabinet yang terdiri dari kurang dari 30 kementerian guna mengurangi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Menurut konsep tersebut, birokrasi yang lebih ramping akan mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta menghemat anggaran negara yang selama ini digunakan untuk mendukung struktur organisasi yang besar.

Gaji Layak Disertai Pengawasan Ketat

Pilar ketiga adalah peningkatan kesejahteraan aparatur negara, mulai dari pejabat birokrasi hingga anggota TNI dan Polri pada level bawah. Ahok menilai pemberian penghasilan yang kompetitif perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten.

Dalam kerangka tersebut, kesejahteraan dianggap sebagai instrumen untuk mengurangi dorongan melakukan penyalahgunaan wewenang. Namun, peningkatan gaji bukan menjadi solusi tunggal karena tetap harus disertai transparansi dan kontrol yang efektif.

Ahok menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik tidak bergantung pada hadirnya individu yang sempurna. Sebaliknya, negara perlu membangun lingkungan dan aturan yang mendorong orang biasa untuk bekerja secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab demi kepentingan publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Lita Gading Kritik Dugaan Penagihan Pajak Door to Door

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Psikolog klinis dan pengamat sosial Lita Gading menjadi sorotan setelah mengunggah video di media sosial yang berisi kritik terhadap dugaan kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Video tersebut memicu diskusi publik mengenai pelayanan perpajakan, etika komunikasi aparatur, serta hubungan antara negara dan masyarakat.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Lita menyampaikan keberatannya terhadap metode kunjungan langsung yang menurutnya dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia menilai pendekatan semacam itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

"Kalau mau minta duit, caranya yang sopan. Jangan kayak begitu. Ditelepon balik enggak ada yang respons," ujar Lita Gading dalam video yang beredar.

Soroti Etika Pelayanan kepada Wajib Pajak

Dalam pernyataannya, Lita menekankan bahwa masyarakat pada dasarnya memahami kewajiban perpajakan sebagai warga negara. Namun, ia menilai petugas yang menjalankan tugas pelayanan publik juga perlu mengedepankan etika dan komunikasi yang baik.

Menurutnya, hubungan antara negara dan masyarakat seharusnya dibangun melalui pendekatan yang profesional dan saling menghormati. Kritik tersebut kemudian memancing beragam tanggapan dari pengguna media sosial, baik yang mendukung maupun yang menilai penagihan pajak merupakan bagian dari tugas negara.

Kritik terhadap Pengelolaan Pajak

Pada bagian lain video, Lita juga mempertanyakan manfaat yang dirasakan masyarakat dari pembayaran pajak yang telah dilakukan. Ia mengajak publik untuk mendiskusikan transparansi penggunaan pajak dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga.

"Harusnya pemerintah mikir, bukan dibebankan kepada rakyat. Apa yang kita dapat dari hasil pajak kita?" katanya.

Perdebatan yang muncul dari unggahan itu kembali menyoroti pentingnya pelayanan publik yang transparan, komunikasi yang efektif antara aparat dan masyarakat, serta perlunya edukasi perpajakan yang lebih baik. Di sisi lain, pajak tetap menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan berbagai program pelayanan publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Minta Taruna Akmil Teladani SBY dan Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Magelang 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mengajak para taruna dan taruni Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk meneladani semangat belajar Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI Prabowo Subianto. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada calon perwira TNI di Akmil, Jumat (5/6/2026).

Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan seorang perwira tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh keluasan wawasan dan kemauan untuk terus belajar. Menurutnya, budaya membaca menjadi salah satu karakter yang menonjol dari para pemimpin nasional yang lahir dari lingkungan militer.

Meneladani Budaya Literasi SBY dan Prabowo

Di hadapan para taruna, Djamari mengingatkan bahwa dua presiden yang merupakan alumni Akmil, yakni SBY dan Prabowo, memiliki kesamaan penting berupa kecintaan terhadap literasi.

"Perlu diingat oleh kalian, tiga orang Presiden RI berasal dari tentara, dan dua di antaranya lahir dari tempat ini (Akmil): Presiden SBY dan Presiden Prabowo. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sangat senang membaca," ujar Djamari.

Ia kemudian mengenang pengalamannya saat bertugas bersama SBY muda dalam sebuah operasi militer. Menurut Djamari, SBY tetap menyempatkan diri membaca buku bahkan ketika berada di medan operasi.

"Bahkan di tengah operasi tersebut, beliau sering mendapatkan pasokan buku dari garis belakang yang dikirimkan oleh sang istri," kenangnya.

Sementara itu, Prabowo disebut memiliki koleksi perpustakaan pribadi yang besar dengan dominasi buku-buku sejarah peperangan dunia, ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Pangkat Harus Sejalan dengan Kualitas

Djamari menekankan bahwa kenaikan pangkat harus diiringi peningkatan kapasitas diri. Ia mengingatkan para taruna bahwa tanda kepangkatan merupakan simbol kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

"Tanda pangkat itu adalah tanda kualitas. Jadi, ketika kamu berpangkat kapten, kualitasmu sebagai prajurit harus lebih tinggi dari seorang letnan," tegasnya.

Selain itu, ia meminta para calon perwira menjaga soliditas antarsesama, memperkuat sinergi dengan Polri, serta membangun kedekatan dengan prajurit dan masyarakat. Menurutnya, kekuatan TNI bertumpu pada kebersamaan dan hubungan yang kuat antara pemimpin dengan anggota yang dipimpinnya.

Sementara itu, Gubernur Akmil, Mayjen TNI Rano Tilaar, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Polkam. Ia menilai pengalaman dan pandangan yang dibagikan menjadi bekal berharga bagi para taruna maupun civitas akademika Akmil dalam membentuk calon pemimpin TNI masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Silaturahmi TNI dan Keluarga Karo Perkuat Persatuan di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komunikasi sosial TNI dan masyarakat Karo Pekanbaru kembali diperkuat melalui kegiatan silaturahmi dan ramah tamah yang digelar Korem 031/Wira Bima. Kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat hubungan antara TNI dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas wilayah di Provinsi Riau.

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu dipimpin langsung Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han. Turut hadir jajaran pejabat Korem 031/WB, Ketua Persada Karo Kota Pekanbaru, pengurus inti marga-marga Karo, Ketua Pemuda Marga Silima Eduard Ginting, Pengurus Sitepu Margana, serta sejumlah tokoh masyarakat Karo.

Danrem Tekankan Pentingnya Kebersamaan

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Agustatius Sitepu menegaskan bahwa komunikasi sosial menjadi instrumen penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial sekaligus menjaga kondusivitas daerah.

"Kegiatan silaturahmi seperti ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan. Melalui komunikasi yang baik, kita dapat bersama-sama menjaga persatuan, kerukunan, dan kondusivitas wilayah," ujar Danrem, Jumat (5/6/2026).

Ia menambahkan bahwa hubungan yang terjalin melalui komunikasi terbuka dapat meningkatkan rasa saling percaya serta memperkuat kolaborasi positif demi kepentingan masyarakat luas.

Apresiasi dari Persada Karo Pekanbaru

Ketua Persada Karo Kota Pekanbaru menyampaikan apresiasi kepada Korem 031/WB yang telah membuka ruang dialog dan silaturahmi bersama keluarga besar Karo. Menurutnya, hubungan baik yang telah terbina selama ini menjadi modal penting dalam memperkuat persaudaraan serta menjaga keharmonisan sosial.

Kegiatan juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar seluruh pihak diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Komitmen Menjaga Harmoni

Suasana kekeluargaan semakin terasa dalam sesi ramah tamah yang dimanfaatkan para peserta untuk bertukar gagasan dan mempererat hubungan emosional. Melalui komunikasi sosial TNI dan masyarakat Karo Pekanbaru ini, Korem 031/Wira Bima berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin kuat sehingga mampu mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan harmonis di Provinsi Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

May Day 2026: Buruh Papua Tengah Kritik Keras Upah dan Kontrak Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026 di Timika berubah menjadi panggung kritik terhadap kondisi ketenagakerjaan di Papua Tengah. Federasi Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (FSBPI) Papua Tengah menilai kesejahteraan pekerja masih tertinggal di tengah geliat pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang di wilayah tersebut.

Dalam aksi yang digelar Kamis (1/5/2026), Sekretaris Eksekutif Partai Buruh sekaligus Ketua FSBPI Papua Tengah, Menase Ugedi Degei, menegaskan bahwa Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum untuk mengingatkan pemerintah dan perusahaan bahwa masih banyak persoalan pekerja yang belum terselesaikan.

"Hari ini bukan sekadar libur. Hari ini kita ingat: keringat adalah harapan, langkah adalah perlawanan, suara adalah kekuatan," kata Menase dalam orasinya.

Buruh Soroti Kesenjangan antara Pertumbuhan dan Kesejahteraan

FSBPI Papua Tengah menyoroti kondisi pekerja yang dinilai belum memperoleh manfaat optimal dari aktivitas ekonomi yang berkembang di daerah tersebut. Menurut organisasi buruh itu, persoalan upah dan status kerja masih menjadi keluhan utama yang terus berulang setiap tahun.

Menase mengatakan pekerja di Papua Tengah menginginkan perlakuan yang lebih adil serta penghormatan terhadap hak-hak dasar ketenagakerjaan.

"Dengar baik-baik suara dari bawah. Kami bukan mesin, kami punya marwah. Dari Nabire, Timika, sampai Dogiyai, buruh Papua Tengah tak mau dikhianati," ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian pekerja yang menilai pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan buruh.

Upah Tinggi di Atas Kertas, Daya Beli Masih Tertekan

FSBPI menilai besaran upah yang berlaku saat ini belum mampu mengimbangi tingginya biaya hidup di sejumlah wilayah Papua Tengah. Kondisi tersebut semakin terasa di daerah yang bergantung pada distribusi logistik berbiaya tinggi.

Data 2026 menunjukkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mimika berada di kisaran Rp4,1 juta dan menjadi yang tertinggi di Papua Tengah. Namun tingginya harga kebutuhan pokok di Timika, Dogiyai, hingga Deiyai membuat sebagian pekerja masih menghadapi tekanan ekonomi.

Selain persoalan upah, buruh juga menyoroti praktik kontrak kerja jangka pendek yang dinilai mengurangi kepastian masa depan pekerja, terutama di sektor tambang dan perkebunan.

"Upah tak cukup, kontrak seumur jagung. Tapi semangat kami tak pernah redup," kata Menase.

Peringatan bagi Pemerintah dan Dunia Usaha

May Day 2026 di Papua Tengah tidak hanya menjadi ajang solidaritas pekerja, tetapi juga pesan politik dan ekonomi kepada pemerintah serta pelaku usaha. Buruh meminta agar pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah diikuti kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan tenaga kerja.

Menutup aksinya, Menase menegaskan bahwa pekerja Papua Tengah akan terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui gerakan kolektif yang lebih kuat.

"Ini Papua Tengah. Tanah kami, keringat kami, suara kami. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan," tegasnya.

Peringatan Hari Buruh tahun ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya potensi sumber daya alam, masih terdapat tuntutan lama yang belum terjawab: upah layak, kepastian kerja, dan keadilan bagi pekerja.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

LAPK: Pemadaman Berulang, Komitmen PLN Dipertanyakan

Padian Adi, S. Siregar (Ketua Lembaga Advokasi Dan Perlindungan Konsumen)

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Terjadinya pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah Sumatera Utara pasca-blackout Sumatera pada 22 Mei 2026 menimbulkan pertanyaan serius mengenai keandalan sistem kelistrikan serta efektivitas proses pemulihan yang dilakukan. Berdasarkan laporan masyarakat, pemadaman masih terjadi hingga 5–6 kali di beberapa wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, meskipun sebelumnya disampaikan bahwa sistem kelistrikan telah kembali pulih dan normal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kelistrikan belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana mestinya. Dalam perspektif pelayanan publik, keberhasilan pemulihan tidak diukur dari pernyataan bahwa sistem telah normal, melainkan dari kemampuan penyedia layanan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami gangguan listrik secara berulang. Fakta bahwa pemadaman masih terus terjadi memperlihatkan masih adanya persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Tidak ada lagi alasan untuk menunda atau menghindari pemberian kompensasi kepada pelanggan di Sumatera Utara. Blackout yang berlangsung hingga lebih dari 27 jam di sejumlah daerah, ditambah pemadaman berulang pasca-blackout, telah menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat. Kerugian tersebut tidak hanya berupa terganggunya aktivitas rumah tangga dan usaha, tetapi juga biaya tambahan yang harus dikeluarkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan selama listrik padam.

Selain itu, muncul pertanyaan yang sangat wajar dari masyarakat. Jika pemadaman yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses pemulihan jaringan pasca-gangguan cuaca atau pasca-blackout, mengapa pemadaman dilakukan pada malam hari? Secara logika pelayanan publik, apabila pemadaman terencana memang harus dilakukan untuk kepentingan teknis, maka waktu pelaksanaannya seharusnya dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil bagi masyarakat. Pemadaman malam hari justru menimbulkan gangguan yang lebih besar terhadap keamanan, kenyamanan, dan aktivitas masyarakat.

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman berulang yang masih terjadi, alasan teknis pemadaman pada malam hari, serta langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan kondisi serupa tidak kembali terulang. Transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan publik kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan.

Blackout Sumatera dan pemadaman berulang setelahnya harus menjadi momentum pembenahan serius terhadap sistem mitigasi risiko, keandalan jaringan distribusi, dan tata kelola penanganan krisis kelistrikan. Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan, bukan sekadar janji pemulihan. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang nyata kepada pelanggan terdampak.  **

Read More

FORKABI Gelar Mubes VI, Abdul Ghoni Soroti Regenerasi Kepemimpinan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) resmi menggelar Musyawarah Besar (Mubes) VI di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Agenda organisasi masyarakat Betawi tersebut menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja sekaligus memilih kepemimpinan baru yang akan membawa arah organisasi ke depan.

Pembukaan Mubes VI FORKABI dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kontribusi FORKABI dalam menjaga identitas budaya Betawi sekaligus mendukung pembangunan ibu kota.

Uus mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian besar terhadap keberadaan FORKABI sebagai salah satu organisasi masyarakat yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat Betawi. Ia juga menyampaikan salam dan penghormatan dari Gubernur DKI Jakarta kepada seluruh peserta Mubes.

Pemprov DKI Dorong Persatuan dan Peran Strategis FORKABI

Menurut Uus, dinamika yang terjadi dalam organisasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh elemen organisasi harus tetap menjaga persatuan setelah proses musyawarah selesai.

“Dinamika yang terjadi di FORKABI ini bisa dilalui dengan baik. Itulah namanya demokrasi. Yang penting pada akhirnya nanti adalah kita menjadi satu kesatuan organisasi yang sama-sama membangun Jakarta menjadi kota global dan kota yang aman,” ujar Uus.

Ia menambahkan, Jakarta tidak dapat berkembang tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan Betawi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan FORKABI dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.

Uus juga mengingatkan bahwa budaya Betawi memiliki posisi strategis dalam pembangunan Jakarta. Bahkan, menurutnya, pengakuan terhadap budaya Betawi telah mendapatkan landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan budaya Betawi sebagai budaya inti Jakarta.

Abdul Ghoni: FORKABI Lahir dari Semangat Reformasi

Sementara itu, Ketua Umum DPP FORKABI, Abdul Ghoni, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya lahir dari semangat reformasi dan bertujuan memperkuat posisi masyarakat Betawi dalam pembangunan daerah.

“FORKABI lahir dari reformasi. Kami hadir untuk menyatukan kekuatan masyarakat Betawi dan membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan,” kata Abdul Ghoni.

Ia menegaskan bahwa Mubes VI menjadi momentum penting untuk melanjutkan regenerasi kepemimpinan secara demokratis dan sesuai aturan organisasi. Menurutnya, setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk maju sebagai pemimpin selama mengikuti mekanisme yang berlaku.

Abdul Ghoni juga menekankan bahwa FORKABI merupakan organisasi yang memiliki legalitas resmi dan berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ke depan, FORKABI akan terus memperluas pengembangan organisasi hingga wilayah Jabodetabek guna memperkuat kontribusi masyarakat Betawi.

“Masyarakat Betawi jangan hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri, tetapi harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan dan kemajuan daerahnya,” tegasnya.

Melalui Mubes VI FORKABI 2026, organisasi tersebut berharap dapat menghasilkan program kerja yang lebih adaptif serta memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga budaya Betawi dan membangun Jakarta yang inklusif, aman, serta berdaya saing global.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DARPA Kembangkan AI Hemat Energi untuk Medan Tempur Modern

Duta Nusantara Merdeka | Washington 

Ambisi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi global di bidang kecerdasan buatan (AI) kini menghadapi tantangan baru yang tidak hanya berkaitan dengan algoritma dan kapasitas komputasi, tetapi juga kebutuhan energi yang terus meningkat. Di tengah persaingan teknologi dengan Tiongkok, pemerintah AS mulai mengembangkan strategi agar sistem AI dapat beroperasi secara efektif bahkan dalam kondisi energi yang terbatas, termasuk di medan perang.

Langkah tersebut terlihat dari keputusan Departemen Energi AS pada 2025 yang menetapkan empat lokasi strategis untuk pengembangan pusat data AI dan proyek pembangkit energi. Pemerintah AS menilai penguatan infrastruktur AI menjadi bagian penting dalam menjaga keunggulan teknologi nasional sekaligus mendukung kebutuhan pertahanan masa depan.

Ketergantungan Pusat Data Dinilai Berisiko

Meski pembangunan pusat data terus dipercepat, sejumlah kalangan pertahanan menilai model tersebut menyimpan kerentanan strategis. CEO Spartan Forge sekaligus mantan perwira militer AS, Bill Thompson, memperingatkan bahwa sentralisasi komputasi dapat menciptakan titik kegagalan tunggal yang berbahaya bagi keamanan nasional.

Menurut Thompson, serangan terhadap infrastruktur kelistrikan atau jaringan pendukung pusat data berpotensi melumpuhkan operasional AI yang menjadi tulang punggung berbagai program strategis. Karena itu, militer membutuhkan teknologi komputasi yang dapat beroperasi secara mandiri di lapangan tanpa ketergantungan penuh pada pusat data raksasa.

"Ketahanan sistem menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kemampuan komputasi itu sendiri," tegas Thompson.

DARPA Ubah Paradigma Pengembangan AI

Menjawab tantangan tersebut, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) meluncurkan program Mapping Machine Learning to Physics (ML2P). Program ini berupaya mengubah pendekatan pengembangan AI dengan menempatkan konsumsi energi sebagai parameter utama, sejajar dengan akurasi dan performa model.

Dipimpin Program Manager Matthew Marge, ML2P menggunakan pendekatan Pareto Frontier untuk menyeimbangkan kebutuhan performa AI dengan ketersediaan daya. Konsep ini memungkinkan operator memilih model AI yang paling efektif sesuai kapasitas energi yang tersedia di lapangan.

Persaingan AI Berubah Menjadi Perebutan Infrastruktur

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kompetisi AI global tidak lagi semata-mata soal kecanggihan model bahasa atau kemampuan komputasi, tetapi juga menyangkut kemandirian energi dan ketahanan infrastruktur.

Spartan Forge, misalnya, memilih membangun server dan sistem komputasinya sendiri tanpa bergantung pada penyedia layanan besar. Model ini dipandang sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok eksternal yang berpotensi menjadi titik lemah dalam situasi konflik.

Di tengah meningkatnya rivalitas teknologi global, penguasaan AI militer hemat energi Amerika Serikat kini dipandang sebagai faktor strategis yang dapat menentukan keseimbangan kekuatan pada era peperangan modern.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

OJK Beberkan Modus Penipuan Investasi dan Pinjol Ilegal Terbaru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap lonjakan pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal sepanjang awal 2026. Hingga 20 Mei 2026, lembaga pengawas sektor jasa keuangan itu menerima 17.105 laporan, dengan mayoritas berasal dari kasus pinjaman online ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menjelaskan bahwa dari total laporan tersebut, sebanyak 14.380 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Selain itu, terdapat 2.601 laporan terkait investasi ilegal dan 124 laporan mengenai praktik gadai ilegal.

"Dari total tersebut, 14.380 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan terkait gadai ilegal," ujar Dicky dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/6/2026).

Satgas PASTI Hentikan Ratusan Entitas Ilegal

Menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat, OJK bersama Satgas PASTI melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas keuangan ilegal yang beroperasi melalui situs maupun aplikasi digital.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, Satgas PASTI berhasil menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, delapan penawaran investasi ilegal, serta satu aktivitas keuangan ilegal lainnya yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari praktik-praktik yang tidak memiliki izin resmi.

Waspadai Modus Penipuan Berkedok Investasi

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang terus berkembang. Selama Mei 2026, Satgas PASTI menemukan sejumlah pola penipuan baru yang melibatkan pelaku dari dalam maupun luar negeri.

Beberapa modus yang teridentifikasi antara lain penawaran investasi saham IPO palsu melalui teknik impersonation, tugas menonton drama China dengan iming-iming keuntungan, pembelian hak cipta film, hingga pembuatan akun e-commerce yang mensyaratkan setoran dana untuk memperoleh komisi.

Selain itu, terdapat pula modus menonton iklan berbayar, pembiayaan proyek fiktif, serta investasi aset kripto dengan skema copy trading yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

OJK Jatuhkan Sanksi kepada PUJK

Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK telah menjatuhkan 48 peringatan tertulis kepada 44 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), lima instruksi tertulis kepada lima PUJK, serta 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara dari sisi market conduct, regulator juga mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda. OJK menegaskan pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal dan perilaku pelaku industri akan terus diperkuat guna menekan risiko kerugian masyarakat akibat pengaduan pinjol ilegal OJK 2026 dan berbagai bentuk investasi ilegal.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Praperadilan Dikabulkan, Kuasa Hukum Sulpami Adukan Penyidik ke Propam

Duta Nusantara Merdeka | Padang 

Kuasa hukum Sulpami resmi mengadukan penyidik yang menangani perkara kliennya ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Barat. Langkah tersebut ditempuh setelah permohonan praperadilan yang diajukan Sulpami dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan tindakan penyidikan yang dipersoalkan dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan.

Pengaduan itu diajukan karena pihak kuasa hukum menilai belum terdapat tindak lanjut yang jelas dari penyidik setelah putusan praperadilan dibacakan. Hingga kini, menurut mereka, belum ada penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maupun langkah administratif lain yang dianggap sesuai dengan amar putusan.

Kuasa Hukum Soroti Ketidakpastian Hukum

Kuasa hukum Sulpami, Jetro Sibarani, SH., MH., menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kliennya. Karena itu, pihaknya meminta adanya evaluasi terhadap proses penanganan perkara yang telah diputus melalui mekanisme praperadilan.

"Putusan praperadilan telah memberikan kepastian hukum kepada klien kami. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas berupa penerbitan SP3 ataupun tindakan lain yang sesuai dengan amar putusan pengadilan. Karena itu kami menilai perlu adanya evaluasi terhadap kinerja penyidik yang menangani perkara ini," ujar Jetro, di Padang, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, laporan ke Propam Polda Sumbar bertujuan mendorong pemeriksaan terhadap penanganan perkara tersebut sekaligus memastikan putusan pengadilan dijalankan sebagaimana mestinya oleh aparat penegak hukum.

Minta Putusan Pengadilan Dijalankan

Jetro menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati institusi Polri sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Namun, ia menilai setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum wajib dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait.

"Kami menghormati institusi kepolisian. Namun sebagai negara hukum, setiap aparat penegak hukum juga wajib tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Kami berharap Propam Polda Sumbar dapat menindaklanjuti pengaduan ini secara objektif, profesional, dan transparan," katanya.

Selain menempuh jalur pengaduan internal kepolisian, tim kuasa hukum menyatakan akan terus menggunakan berbagai instrumen hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak kliennya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari penyidik maupun Polda Sumatera Barat terkait pengaduan yang diajukan kuasa hukum Sulpami tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Survei Ziswaf 2026: Potensi Dana Umat Tembus Rp343 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Potensi dana sosial keagamaan umat Islam di Indonesia diperkirakan mencapai Rp343 triliun dalam setahun. Temuan tersebut terungkap dalam Survei Nasional Potret dan Perilaku Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) Muslim Indonesia yang dirilis Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., menjelaskan survei dilakukan terhadap 8.360 responden Muslim berusia 18 tahun ke atas yang tersebar di seluruh provinsi. Penelitian berlangsung pada 20 Januari hingga 5 Februari 2026 dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar 1,4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Zakat Fitrah dan Sedekah Jadi Praktik Paling Dominan

Hasil survei menunjukkan hampir seluruh Muslim Indonesia atau 98,5 persen menunaikan zakat fitrah dalam satu tahun terakhir. Sebagian besar membayarnya dalam bentuk barang sebesar 59,3 persen, sedangkan 38,4 persen memilih uang tunai.

Sementara itu, infak dan sedekah menjadi bentuk Ziswaf yang paling banyak dilakukan. Sebanyak 74,8 persen responden mengaku memberikan infak atau sedekah dalam satu bulan terakhir. Mayoritas penyaluran dilakukan dalam bentuk uang tunai dan masih didominasi metode pembayaran langsung atau offline.

Selain itu, sekitar 10,2 persen Muslim Indonesia tercatat melaksanakan ibadah kurban dalam setahun terakhir. Nilai rata-rata hewan kurban yang dibayarkan mencapai Rp2,84 juta per orang.

Wakaf Masih Rendah, Tetapi Minat Terus Tumbuh

Survei juga menemukan tingkat partisipasi wakaf masih relatif rendah. Hanya 5,8 persen responden yang mengaku berwakaf dalam 12 bulan terakhir. Mayoritas wakaf diberikan dalam bentuk uang tunai, sementara sebagian lainnya berupa tanah, bangunan, perlengkapan ibadah, hingga Al-Quran.

Menariknya, sebanyak 72,3 persen responden menyatakan tertarik untuk berwakaf uang. Temuan ini menunjukkan peluang besar bagi pengembangan instrumen wakaf produktif di Indonesia.

Untuk zakat maal, partisipasi masyarakat tercatat sebesar 9,3 persen. Sebagian besar pembayaran berasal dari penghasilan atau gaji, dengan pertimbangan utama memilih lembaga penyalur yang dipercaya, transparan, dan memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Potensi Dana Ziswaf Nasional Capai Rp343 Triliun

Berdasarkan proyeksi survei, total dana Ziswaf masyarakat Muslim dewasa Indonesia mencapai sekitar Rp343 triliun per tahun. Kontributor terbesar berasal dari infak dan sedekah sebesar Rp221,7 triliun. Selanjutnya kurban menyumbang Rp52,3 triliun, wakaf Rp33,6 triliun, zakat maal Rp27 triliun, dan zakat fitrah Rp8,4 triliun.

Burhanuddin Muhtadi menilai besarnya potensi tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat maal dinilai efektif untuk menjawab kebutuhan mendesak, sedangkan wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan memperkuat kemandirian ekonomi jangka panjang.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam: Penghargaan Daerah Bukan Akhir, Tapi Awal Kemajuan

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah terus menjaga iklim persaingan yang sehat dan produktif guna mendorong percepatan pembangunan nasional. Pesan tersebut disampaikan saat Malam Apresiasi Anugerah Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Djamari, capaian kinerja pemerintah daerah saat ini menunjukkan perkembangan yang semakin merata. Selisih nilai antardaerah yang relatif tipis mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai wilayah Indonesia.

Menko Polkam Tekankan Pentingnya Persaingan Positif

Djamari menilai kompetisi yang sehat antarpemerintah daerah harus terus dipelihara karena mampu mendorong inovasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya lihat secara kuantitatif angkanya beda tipis saja, itu artinya kita punya kemajuan yang sama dalam menjalankan kewajiban untuk bangsa. Iklim persaingan kompetitif ini selalu dipelihara untuk mendapatkan kemajuan," ujar Djamari Chaniago.

Ia menegaskan penghargaan yang diterima daerah bukanlah tujuan akhir. Sebaliknya, pencapaian tersebut harus menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Penghargaan Jadi Pemicu Perbaikan Berkelanjutan

Djamari juga mengajak seluruh kepala daerah memperkuat kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan.

"Dan pertebal keyakinan kita bahwa apa yang kita kerjakan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari kita bekerja bersama-sama, pekerjaan kita belum selesai," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn.) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa program apresiasi pemerintah daerah dilaksanakan secara terintegrasi di enam regional, yakni Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, Papua, serta Jawa-Bali.

"Juaranya mendapatkan insentif fiskal. Ada empat kategori yang penilaiannya mudah dan terbuka, karena datanya dari BPS," ungkap Tito.

Sri Sultan: Pengabdian kepada Rakyat Tidak Boleh Berhenti

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menjadi tuan rumah acara menegaskan bahwa penghargaan tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya, pelayanan publik dan pengabdian kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

"Pengabdian pada rakyat tidak berhenti sampai mendapatkan piagam penghargaan," tegas Sri Sultan.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Ketua Komisi II DPR RI Rifqnizamy Karsayuda, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda dari wilayah Jawa dan Bali. 

Pesan utama yang mengemuka dalam forum itu adalah pentingnya menjaga persaingan positif antardaerah sebagai fondasi kemajuan Indonesia secara berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More