Kemendikdasmen Gandeng KPK dan Polri Awasi SPMB 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggalang komitmen lintas lembaga untuk mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 agar lebih transparan dan bebas diskriminasi. Komitmen itu diteken di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Langkah tersebut melibatkan aparat penegak hukum, lembaga pengawas, hingga pemerintah daerah di tengah sorotan publik terhadap praktik titipan, dominasi sekolah favorit, dan ketimpangan akses pendidikan. Pemerintah menilai SPMB bukan lagi sekadar proses administrasi tahunan, melainkan bagian dari layanan publik yang menentukan akses pendidikan anak.

Pemerintah Perketat Tata Kelola SPMB

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan pelaksanaan SPMB harus berjalan objektif, akuntabel, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Menurut dia, hambatan ekonomi, domisili, hingga kondisi disabilitas tidak boleh menjadi alasan anak kehilangan akses pendidikan bermutu. Karena itu, pemerintah menggandeng sejumlah institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, Ombudsman RI, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan SPMB Ramah.

Pelibatan lintas sektor itu menunjukkan pemerintah ingin menekan potensi penyimpangan dalam penerimaan siswa baru yang selama ini kerap memicu polemik di daerah. Mulai dari dugaan manipulasi domisili hingga praktik jalur titipan yang dinilai merusak asas keadilan.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suharwoto mengatakan persepsi publik terhadap SPMB mulai membaik. Survei Katadata Insight Center 2025 mencatat 64 persen responden menilai sistem tersebut membantu pemerataan akses pendidikan.

Selain itu, 51 persen responden menilai SPMB meningkatkan transparansi dan 50 persen menyebut sistem ini mampu mengurangi dominasi sekolah favorit.

Daerah dan Sekolah Swasta Mulai Dilibatkan

Kemendikdasmen mencatat sebanyak 476 pemerintah daerah telah menetapkan petunjuk teknis SPMB 2026. Jumlah itu terdiri dari 451 kabupaten/kota dan 25 pemerintah provinsi.

Sejumlah daerah seperti Sumatera Utara, Palembang, Pamekasan, dan Solok bahkan mulai membuka tahapan pendaftaran.

Pemerintah juga memperluas keterlibatan sekolah swasta dalam SPMB. Sebanyak 135 daerah telah menggandeng sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Dari jumlah itu, 92 daerah memberikan bantuan operasional kepada sekolah swasta. Sementara 43 daerah menyalurkan bantuan langsung kepada murid melalui beasiswa maupun program sekolah gratis bagi keluarga kurang mampu.

SPMB Ramah 2026 menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa reformasi penerimaan siswa baru tidak berhenti pada slogan transparansi. Tantangan terbesar tetap berada di level pelaksanaan daerah, terutama dalam memastikan pengawasan berjalan efektif dan akses pendidikan benar-benar merata.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Strategi Minimalkan Pajak Kian Populer, DJP Hadapi Tantangan Baru

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Beragam strategi menekan kewajiban pajak kembali ramai dibahas pelaku usaha dan konsultan pajak di media sosial. Skema yang mencakup penggunaan tarif final UMKM, pendirian PT atau CV, hingga optimalisasi biaya usaha dinilai legal, namun berpotensi mengurangi penerimaan negara bila tidak diawasi ketat.

Pembahasan itu muncul di tengah upaya pemerintah memperluas basis pajak dan mengejar target penerimaan 2026. Sejumlah strategi bahkan secara terbuka menawarkan cara membayar pajak lebih kecil melalui pengaturan struktur usaha dan distribusi laba.

Skema Pajak Legal yang Banyak Digunakan

Salah satu skema yang paling banyak dibicarakan ialah penggunaan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM 0,5 persen untuk wajib pajak dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Pemerintah disebut berencana memperpanjang fasilitas tersebut bagi wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, pelaku usaha dengan omzet Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar juga mendapat fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 50 persen untuk bagian omzet tertentu. Kebijakan ini sebelumnya memang dirancang untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Di sisi lain, sejumlah strategi agresif mulai menjadi perhatian otoritas pajak. Salah satunya praktik memaksimalkan biaya perusahaan agar laba kena pajak menyusut. Secara aturan, biaya dapat dibebankan selama nyata, wajar, dan berkaitan dengan usaha.

Namun, Direktorat Jenderal Pajak berpotensi melakukan koreksi bila menemukan biaya fiktif atau transaksi yang tidak sesuai prinsip kewajaran usaha.

Skema Dividen dan CV Jadi Sorotan

Praktik lain yang ramai dipakai ialah mendirikan perseroan terbatas atau PT, lalu mengambil gaji kecil agar PPh Pasal 21 lebih rendah. Sisa keuntungan perusahaan dibagikan dalam bentuk dividen yang dikenakan pajak final 10 persen atau bahkan nol persen bila direinvestasikan.

Selain PT, bentuk usaha CV juga dianggap menarik karena pemilik dapat menarik keuntungan atau prive tanpa tambahan pajak pribadi. Pajak dinilai telah dikenakan di level badan usaha.

Skema penyewaan aset pribadi ke perusahaan sendiri juga mulai banyak digunakan. Dalam pola ini, rumah, gedung, atau gudang milik pribadi disewakan ke perusahaan dengan tarif pajak final 10 persen.

Fenomena tersebut memperlihatkan meningkatnya kesadaran wajib pajak memanfaatkan celah legal dalam sistem perpajakan. Namun di saat bersamaan, DJP menghadapi tantangan menjaga kepatuhan agar penghindaran pajak tidak bergeser menjadi praktik manipulatif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodam XIX dan Pertamina Perkuat Pengamanan Energi di Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pemerintah dan aparat keamanan memperkuat koordinasi pengamanan sektor energi di Riau. Upaya itu mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai dan PT Pertamina (Persero) di Makodam XIX, Pekanbaru, Jumat 22 Mei 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Yudha Makodam XIX itu dihadiri Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan mewakili Pangdam Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo. Dari pihak Pertamina hadir Senior Vice President HSSE Program I Ketut Laba bersama sejumlah pejabat operasional dan keamanan perusahaan.

Agenda tersebut tidak sekadar silaturahmi formal. Di tengah tingginya ketergantungan nasional terhadap pasokan energi dari wilayah Riau, pengamanan objek vital nasional strategis dinilai semakin krusial, terutama di area operasi migas dan distribusi energi.

Pengamanan Energi Jadi Fokus Bersama

Kasdam XIX Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan sektor energi memiliki kaitan langsung dengan stabilitas nasional. Karena itu, pengamanan infrastruktur energi tidak dapat dibebankan hanya kepada satu institusi.

“Energi merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional. Karena itu, pengamanan seluruh infrastruktur dan operasional objek vital nasional memerlukan sinergi yang terpadu antara TNI, pemerintah daerah, aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Rudi.

Menurut dia, forum tersebut menjadi langkah menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi menghadapi potensi ancaman terhadap objek vital nasional. Ancaman itu mulai dari gangguan keamanan, sabotase fasilitas, hingga kondisi darurat yang dapat menghambat operasional energi nasional.

Riau selama ini menjadi salah satu wilayah strategis industri migas nasional. Aktivitas hulu hingga distribusi energi di daerah itu menopang kebutuhan energi nasional dan industri domestik.

Pertamina Perkuat Kolaborasi dengan TNI

Pihak Pertamina menyampaikan apresiasi atas dukungan pengamanan yang selama ini dilakukan Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Perusahaan menilai stabilitas keamanan menjadi faktor penting menjaga kelancaran operasional sektor energi.

Pertemuan itu juga memperlihatkan meningkatnya kebutuhan kolaborasi antara BUMN energi dan aparat keamanan di tengah tingginya risiko gangguan terhadap infrastruktur strategis nasional.

Kodam XIX menegaskan kesiapan mendukung pengamanan objek vital nasional sesuai tugas pokok TNI AD dan ketentuan hukum yang berlaku. Sinergi tersebut diharapkan memperkuat ketahanan wilayah sekaligus menjaga keberlangsungan pasokan energi nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Laba Bersih NRCA Melonjak 115 Persen pada 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) membukukan laba bersih Rp175,52 miliar sepanjang 2025. Angka itu melonjak 115,1 persen dibandingkan laba tahun sebelumnya sebesar Rp81,6 miliar. Lonjakan terjadi di tengah kenaikan beban pokok pendapatan dan meningkatnya liabilitas perusahaan konstruksi tersebut.

Direktur Utama NRCA, Hadiwinarto Christanto, menyampaikan capaian itu dalam public expose di Jakarta, Jumat, 21 Mei 2026. Anak usaha PT Surya Semesta Internusa Tbk tersebut menilai peningkatan penghasilan lain-lain dan efisiensi beban menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan laba.

Kinerja Operasional Masih Tertekan

Sepanjang 2025, pendapatan NRCA tumbuh 7,1 persen menjadi Rp3,61 triliun, dibandingkan Rp3,37 triliun pada 2024. Namun, kenaikan itu belum sepenuhnya tercermin pada laba bruto karena beban pokok pendapatan ikut naik 7,7 persen menjadi Rp3,21 triliun.

Akibatnya, laba bruto hanya meningkat tipis 2,8 persen menjadi Rp398,99 miliar. Situasi ini menunjukkan margin operasional perseroan masih menghadapi tekanan di tengah ketatnya industri konstruksi.

Meski demikian, laba usaha NRCA justru melonjak 42,5 persen menjadi Rp278,47 miliar. Kenaikan tajam tersebut terutama ditopang penghasilan lainnya yang melesat 142 persen menjadi Rp95,03 miliar. Di sisi lain, beban lainnya turun 32,6 persen menjadi Rp65,55 miliar.

Laba sebelum pajak perusahaan konstruksi yang terafiliasi dengan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk itu mencapai Rp175,64 miliar atau naik 114,1 persen secara tahunan.

Ekspansi dan Risiko Liabilitas

Dari sisi neraca, total aset NRCA naik 22,4 persen menjadi Rp2,9 triliun hingga akhir 2025. Kas dan setara kas juga meningkat 20,5 persen menjadi Rp649,4 miliar.

Namun, kenaikan aset dibarengi lonjakan liabilitas sebesar 31,6 persen menjadi Rp1,54 triliun. Peningkatan terutama berasal dari kewajiban jangka pendek, seiring ekspansi proyek dan kebutuhan modal kerja.

Manajemen menargetkan pendapatan operasional Rp3,8 triliun pada 2026. Hingga Mei 2026, nilai kontrak baru telah mencapai Rp1,11 triliun, termasuk proyek Pou Chen Factory Pekalongan, Lampung City Mall Phase 2, hingga Saint Carolus Hospital Gading Serpong.

NRCA kini menghadapi dua tantangan sekaligus: menjaga pertumbuhan laba dan mengendalikan tekanan liabilitas. Strategi memburu proyek pemerintah, efisiensi operasional, serta ekspansi kemitraan diproyeksikan menjadi penopang utama kinerja perseroan pada 2026.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Carsurin Perkuat Bisnis Hijau, Laba Kuartal I Naik 16 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Carsurin Tbk (CRSN) mencatat laba bersih Rp3,10 miliar pada kuartal I/2026, tumbuh 16,54 persen dibanding periode sama tahun lalu. Kenaikan itu terjadi di tengah pertumbuhan pendapatan yang relatif tipis dan ekspansi agresif ke sektor ekonomi hijau.

Direktur Utama CRSN, Erwin Manurung, mengatakan penguatan bisnis ditopang layanan sertifikasi, pengujian kendaraan listrik, hingga verifikasi karbon. Pernyataan itu disampaikan dalam Public Expose di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Inti Peristiwa

Pendapatan Carsurin pada kuartal I/2026 naik 1,96 persen menjadi Rp114,19 miliar. Pada periode sama tahun sebelumnya, pendapatan perusahaan berada di level Rp112 miliar.

Kenaikan tersebut ikut mendorong laba bruto menjadi Rp69,07 miliar dari sebelumnya Rp67,15 miliar. Namun, beban pokok pendapatan juga meningkat menjadi Rp45,11 miliar.

Di sisi operasional, laba usaha tumbuh 12,99 persen menjadi Rp8,44 miliar. Perseroan masih mampu menjaga efisiensi meski biaya usaha mulai bergerak naik.

Bagi industri jasa pengujian dan sertifikasi, pertumbuhan moderat seperti ini justru kerap dianggap sinyal positif. Apalagi ketika banyak sektor industri masih menahan ekspansi akibat tekanan ekonomi global dan kenaikan biaya operasional.

Carsurin juga mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp5,22 miliar atau naik 0,97 persen secara tahunan. Hingga Maret 2026, total aset perusahaan tercatat mencapai Rp384,12 miliar.

Fokus Baru ke Kendaraan Listrik dan Karbon

Erwin Manurung mengatakan perusahaan kini memperbesar fokus pada sektor ekonomi hijau dan transisi energi. Langkah itu dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan industri terhadap layanan sertifikasi emisi dan energi bersih.

Carsurin mulai memperluas layanan sertifikasi Gas Rumah Kaca (GRK), penilaian jejak karbon, hingga Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) untuk kebutuhan perdagangan lintas negara.

Perseroan juga mengembangkan layanan pengujian baterai kendaraan listrik roda dua dan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Di sektor tambang, layanan pengujian bijih nikel diperluas guna mendukung rantai pasok industri kendaraan listrik.

Selain itu, perusahaan mempercepat digitalisasi melalui penggunaan drone otonom dan analitik berbasis kecerdasan buatan untuk kebutuhan pertambangan dan pemetaan wilayah.

Di tengah tren transisi energi, bisnis jasa laboratorium kini mulai bergeser ke layanan karbon dan kendaraan listrik. Carsurin tampaknya mencoba mengambil posisi lebih awal sebelum persaingan pasar semakin padat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DJP Rombak Penempatan Wajib Pajak, Pengawasan Diperketat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai merombak penempatan ribuan wajib pajak ke lingkungan KPP Madya, Kanwil Khusus, hingga KPP Wajib Pajak Besar mulai 1 Juli 2026. Langkah itu dinilai sebagai strategi memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak berpotensi besar demi mengamankan penerimaan negara.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/PDH-CT/PJ/2026 dan KEP-00002/PDH-CT/PJ/2026 yang diteken Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 4 Mei 2026. Penataan mencakup ribuan wajib pajak, mulai dari perusahaan besar, konglomerat asing, hingga ekspatriat perorangan.

DJP Dinilai Sedang Memetakan Ulang Wajib Pajak Potensial

Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menilai langkah DJP bukan sekadar perpindahan administrasi biasa. Menurut dia, pola perpindahan menunjukkan adanya pemetaan ulang terhadap wajib pajak dengan potensi setoran besar.

“Pola perubahan seperti ini jelas sekali tujuannya adalah memaksimalkan penerimaan pajak,” kata Raden dikutip dari Kontan.co.id, Rabu, 6 Mei 2026.

Perpindahan itu terlihat dari sejumlah wajib pajak yang sebelumnya berada di KPP Pratama kemudian dipindahkan ke KPP Madya maupun KPP di lingkungan Kanwil Khusus. Sebagian lainnya bahkan naik ke KPP Wajib Pajak Besar.

Di lingkungan perpajakan, perpindahan semacam ini sering disebut sebagai “naik kelas”. Seorang mantan pegawai pajak pernah bercerita, semakin besar kontribusi pajak suatu perusahaan, semakin ketat pula pengawasan administrasi dan kepatuhannya.

Menurut Raden, wajib pajak yang dipindahkan ke kantor pajak khusus akan diawasi lebih intensif karena rasio account representative (AR) terhadap wajib pajak menjadi lebih kecil.

“Semakin kecil span of control, maka pengawasan perpajakan akan semakin optimal,” ujarnya.

Sektor Tambang hingga Fintech Masuk Penataan Baru

Dalam beleid terbaru itu, DJP memindahkan sejumlah perusahaan besar ke KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua.

Perusahaan yang masuk penataan berasal dari berbagai sektor strategis seperti pertambangan, perbankan, asuransi, multifinance, manufaktur, teknologi finansial, hingga perusahaan digital.

Selain itu, DJP juga melakukan penataan ulang terhadap 4.625 wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Langkah itu mencakup perusahaan asing dan ekspatriat yang selama ini menjadi bagian pengawasan khusus otoritas pajak.

Kebijakan tersebut muncul saat pemerintah terus mencari ruang memperkuat penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Roadshow AI Nasional Bidik Transformasi Digital Rumah Sakit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kolaborasi Yorindo Communication, APTIKNAS, APKOMINDO, dan PERATIN dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI) terus memperluas kampanye transformasi digital nasional melalui roadshow “AI Driven Secure & Efficient: Engineering The Digital Transformation Blueprint”.

Hingga Mei 2026, kegiatan tersebut telah digelar di enam kota, yakni Surabaya, Bali, Cikarang, Batam, Purwakarta, dan Tangerang. Forum itu mempertemukan pelaku industri, regulator, vendor teknologi, hingga praktisi keamanan siber untuk membahas penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang aman dan efisien.

Industri Mulai Mengejar AI, Tapi Kekhawatiran Siber Meningkat

Di banyak perusahaan, pembahasan AI kini tidak lagi sekadar tren seminar teknologi. Dunia industri mulai serius menghitung efisiensi operasional, otomatisasi data, hingga penguatan keamanan digital berbasis AI.

Namun, di balik antusiasme itu, kekhawatiran soal serangan siber dan kebocoran data ikut meningkat. Seorang pengelola rumah sakit swasta di Jakarta pernah mengaku mulai khawatir setelah sistem digital rumah sakit makin bergantung pada cloud dan integrasi data pasien.

Roadshow nasional ini membahas berbagai isu tersebut, mulai dari autonomous cyber defense, cloud computing, data center, hingga penguatan keamanan infrastruktur digital.

Ketua Umum APTIKNAS sekaligus Ketua Umum APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso atau Hoky, menilai sektor kesehatan menjadi salah satu sektor paling krusial dalam transformasi digital nasional.

“Kita tidak punya waktu lagi untuk ragu. Gelombang AI tidak akan menunggu kesiapan kita,” ujar Hoky.

Menurut dia, rumah sakit membutuhkan sistem digital yang bukan hanya modern dan efisien, tetapi juga aman, patuh regulasi, dan mampu menjaga kedaulatan data nasional.

Jakarta dan Balikpapan Jadi Fokus Berikutnya

Sepanjang roadshow, tingkat partisipasi peserta terus meningkat. Di Cikarang misalnya, jumlah kehadiran bahkan melampaui angka registrasi. Kawasan industri itu menjadi titik penting pembahasan efisiensi manufaktur berbasis digital backbone yang aman.

Purwakarta juga menarik perhatian karena pembahasan mengenai risiko “black box syndrome” dalam implementasi AI. Isu transparansi algoritma mulai menjadi perhatian industri, terutama sektor yang berhubungan dengan layanan publik.

Memasuki Juni 2026, roadshow akan berfokus pada sektor kesehatan. Agenda berikutnya dijadwalkan berlangsung di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, 10 Juni 2026 dengan target peserta direktur rumah sakit dan tim teknologi informasi.

Penutupan roadshow nasional akan berlangsung di Balikpapan pada 25 Juni 2026. Selain seminar, panitia juga menyiapkan Business Meetup yang mempertemukan pelaku industri teknologi lokal di Balikpapan dan Samarinda untuk memperkuat ekosistem digital Kalimantan Timur dan mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Mahkamah Agung Soroti Etika Advokat dan Kegaduhan Sidang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sekaligus Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Yanto, menerima audiensi jajaran baru Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Dalam pertemuan itu, Mahkamah Agung menyoroti kembali persoalan etik profesi advokat, ketertiban persidangan, hingga maraknya opini liar di media sosial yang dinilai berpotensi mengganggu independensi proses hukum.

Mahkamah Agung Ingatkan Advokat Jaga Martabat Sidang

Prof. Yanto menegaskan ruang sidang tidak boleh berubah menjadi arena pertunjukan atau konflik terbuka antarpihak. Ia mengingatkan advokat memiliki tanggung jawab moral menjaga wibawa pengadilan.

“Jangan ada lagi advokat yang sampai naik meja. Kita semua adalah orang terpelajar dan harus menjadi contoh,” ujar Prof. Yanto di hadapan pengurus DPN PERADI.

Pernyataan itu terasa relevan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah persidangan yang viral di media sosial. Dalam beberapa kasus, keributan di ruang sidang justru lebih ramai dibahas dibanding substansi perkara.

Seorang pengacara senior di Jakarta pernah bercerita, suasana persidangan sekarang sering berubah sejak potongan video pendek mudah menyebar di media sosial. Kadang, tensi ruang sidang ikut terbawa karena semua pihak merasa sedang ditonton publik.

Menurut Prof. Yanto, kritik terhadap proses hukum tetap terbuka. Namun, mekanismenya harus melalui jalur resmi, bukan menggiring opini di media sosial.

“Laporkan secara resmi ke MA, jangan diolok-olok di depan umum atau di media sosial. Kami pasti tindak lanjuti,” katanya.

MA Tegaskan Komitmen Berantas Praktik Transaksional

Dalam audiensi itu, Mahkamah Agung juga menegaskan komitmennya menindak hakim maupun advokat yang melanggar kode etik.

Hakim Agung Kamar Perdata, Dr. Heru Pramono, mengingatkan kembali implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan Peradilan.

Ia juga menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 mengenai larangan pungutan dalam pengambilan sumpah advokat.

“Hukumannya sudah jelas, jika masih ada hakim yang melakukan pelayanan transaksional, pecat atau penjara,” ujar Heru.

Sementara itu, Ketua Umum DPN PERADI Ahmad Fikri Assegaf mengatakan kepengurusan baru PERADI akan melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki kualitas organisasi advokat, termasuk memperketat pelatihan profesi.

PERADI juga mengapresiasi transformasi digital Mahkamah Agung yang dinilai menjadi salah satu sistem layanan peradilan elektronik paling maju di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Serangan Siber Melonjak, Metrodata dan HP Bidik Celah Keamanan UKM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lonjakan serangan siber di Indonesia mulai mengubah cara perusahaan menjaga sistem digital mereka. Di tengah meningkatnya ancaman berbasis kecerdasan buatan atau AI, PT FPT Metrodata Indonesia (FMI) bersama HP Indonesia meluncurkan SecBox, solusi keamanan siber terintegrasi yang menyasar usaha kecil dan menengah (UKM).

Peluncuran dilakukan di Jakarta, Kamis, 20 Mei 2026, saat tekanan terhadap sektor digital nasional terus membesar. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 1,52 miliar insiden siber terjadi sejak Januari hingga pertengahan April tahun ini. Angka itu memperlihatkan serangan digital bukan lagi ancaman abstrak, melainkan risiko bisnis sehari-hari.

UKM Mulai Jadi Target Baru Serangan Siber

Selama ini, banyak pelaku usaha kecil menganggap keamanan siber hanya kebutuhan perusahaan besar. Padahal, pola serangan mulai bergeser. Peretas justru memburu bisnis dengan sistem keamanan lemah dan respons lambat.

Seorang pemilik perusahaan distribusi di Jakarta Selatan pernah bercerita, email palsu yang tampak biasa nyaris membuat data pelanggan mereka bocor. Serangannya sederhana, tetapi dampaknya bisa panjang. Dari situ, perusahaan mulai sadar biaya pemulihan sering kali lebih mahal dibanding investasi keamanan sejak awal.

FMI melihat celah itu sebagai kebutuhan pasar yang terus tumbuh. Presiden Direktur PT FPT Metrodata Indonesia, Edwin Putraoetama Octosa, mengatakan banyak perusahaan masih kesulitan membangun sistem pengawasan keamanan digital karena terbentur biaya dan keterbatasan sumber daya.

“Melalui SecBox, kami tidak sekadar meluncurkan produk, kami membangun kepercayaan bahwa setiap organisasi di Indonesia dari skala apa pun, berhak atas keamanan digital yang tangguh,” ujar Edwin.

Ancaman Berbasis AI Dinilai Makin Sulit Dideteksi

SecBox mengintegrasikan sejumlah layanan keamanan dalam satu platform, mulai dari Endpoint Detection and Response (EDR), SIEM/XDR, threat monitoring, hingga layanan Security Operations Center (SOC) selama 24 jam.

HP Indonesia mendukung sistem itu melalui HP Wolf Security yang dirancang memperkuat perlindungan perangkat kerja harian. Presiden Direktur HP Indonesia, Juliana Cen, menilai ancaman berbasis AI membuat pola serangan makin cepat dan sulit dikenali.

“Bagi usaha kecil dan menengah, satu insiden saja dapat menimbulkan dampak finansial yang serius,” kata Juliana.

Di sisi lain, banyak perusahaan menengah belum mampu membangun SOC mandiri karena investasi infrastruktur dan tenaga ahli masih mahal. Situasi itu membuka ruang bagi layanan keamanan berbasis langganan yang lebih fleksibel.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk, Susanto Djaja, mengatakan keamanan siber kini sudah menjadi bagian penting strategi bisnis perusahaan, bukan lagi sekadar pelengkap transformasi digital.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

TMMD Bengkalis 2026 Rampung, TNI Percepat Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran 2026 resmi ditutup di halaman Kantor Camat Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Kamis, 21 Mei 2026. Penutupan dipimpin Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan mewakili Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo.

Program TMMD di wilayah Kodim 0303/Bengkalis difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, mulai dari peningkatan jalan, drainase, penyediaan air bersih, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kegiatan itu melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan warga Desa Tengganau yang bergotong royong selama pelaksanaan program.

TMMD Bengkalis Dorong Infrastruktur dan Akses Ekonomi Desa

Sejak pagi, warga sudah memadati lokasi upacara penutupan. Sebagian datang menggunakan sepeda motor, sebagian lain berjalan kaki dari permukiman sekitar Desa Tengganau. Suasana terasa lebih seperti hajatan kampung dibanding seremoni formal militer.

Bagi warga, pembangunan jalan desa menjadi salah satu hasil paling terasa. Sebelumnya, akses antarpermukiman kerap terganggu saat hujan turun. Jalan berlumpur membuat distribusi hasil kebun tersendat dan aktivitas warga melambat.

Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang dibacakan Brigjen TNI Rudi Hermawan, TMMD disebut sebagai bentuk sinergi nyata antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

“Kolaborasi ini adalah kunci utama yang memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan,” demikian amanat Kasad.

Program TMMD ke-128 digelar serentak di 47 kabupaten dan kota di Indonesia. Fokusnya tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Penyuluhan dan Layanan Kesehatan Jadi Fokus Tambahan

Selain proyek infrastruktur, TMMD di Bengkalis juga menghadirkan kegiatan nonfisik seperti penyuluhan, pelayanan kesehatan, pengobatan gratis, hingga bazar masyarakat.

Seorang warga Desa Tengganau mengaku baru pertama kali mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar langsung di wilayah mereka. Hal-hal kecil seperti itu justru sering menjadi kebutuhan dasar masyarakat desa yang jarang tersentuh layanan rutin.

Usai upacara, Kasdam XIX/Tuanku Tambusai bersama jajaran Korem 031/Wira Bima dan Forkopimda Bengkalis meninjau langsung sejumlah titik pembangunan.

Melalui tema “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”, TNI menegaskan pembangunan kawasan pinggiran tetap menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Model Ansy De Vries Dibacok Begal di Kebon Jeruk

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dunia modeling Jakarta kembali diguncang aksi kriminal jalanan. Model photoshoot Ansy De Vries mengalami luka berat usai menjadi korban pembacokan komplotan begal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu malam, 16 Mei 2026. Hingga Senin, 18 Mei 2026, korban masih menjalani perawatan intensif di RS Sumber Waras dalam kondisi belum sadar.

Peristiwa itu terjadi saat Ansy pulang dari sesi pemotretan dan menumpang ojek online melintasi ruas pinggir tol Kebon Jeruk. Jalan yang mulai sepi diduga dimanfaatkan empat pelaku bermotor untuk melancarkan aksinya. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Ansy De Vries Diserang Saat Pulang Photoshoot

Menurut informasi yang beredar dari keluarga korban, serangan berlangsung sangat cepat. Pengemudi ojek online yang membawa Ansy ikut menjadi korban setelah tangannya terkena sabetan senjata tajam.

Sejumlah pekerja kreatif di Jakarta Barat mengaku terpukul mendengar kabar tersebut. Di dunia modeling dan fotografi, perjalanan malam selepas syuting atau photoshoot memang bukan hal baru. Namun belakangan, rasa aman di jalan mulai terasa mahal.

Make up artist Zara, rekan korban, membenarkan kondisi Ansy yang masih kritis. “Ansy belum sadar. Aku dapat info dari pacarnya. Minta doanya ya teman-teman,” ujarnya.

Keterangan keluarga yang beredar di media sosial menyebut luka di bagian kepala korban cukup serius. Diduga, senjata tajam yang dipakai pelaku dalam kondisi berkarat sehingga memperparah infeksi. Pembengkakan terjadi dari bagian dahi hingga wajah.

Yang membuat keluarga terpukul, Ansy disebut masih sempat menghubungi kerabat setelah kejadian. Dalam pesan singkat itu, korban mengaku merasa pusing sebelum akhirnya tak sadarkan diri.

Teror Begal Jakarta Barat Kembali Jadi Sorotan

Kasus begal brutal di Kebon Jeruk ini memicu reaksi luas di media sosial. Tagar tentang dukungan untuk Ansy ramai bermunculan sejak Minggu malam. Banyak fotografer, model, hingga pekerja kreatif mempertanyakan keamanan jalanan Jakarta Barat pada malam hari.

Di sejumlah titik pinggir tol dan jalur minim penerangan, aksi kriminal disebut makin meresahkan. Beberapa warga mengaku mulai membatasi aktivitas malam karena khawatir menjadi sasaran pelaku jalanan.

Hingga berita ini ditulis, polisi masih melakukan penyelidikan dan belum mengumumkan identitas pelaku. Empat orang yang diduga terlibat dalam penyerangan masih diburu aparat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Pastikan Negara Kawal Pembebasan WNI di Israel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah Indonesia menyatakan terus bekerja mengupayakan keselamatan dan pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melalui Kepala Biro Humas dan Data Informasi Brigjen TNI Honi Havana, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurut Kemenko Polkam, negara memberi perhatian serius terhadap penahanan sejumlah WNI dalam operasi pencegatan armada kemanusiaan tersebut. Pemerintah memastikan langkah diplomatik dan komunikasi internasional terus dijalankan.

“Pemerintah akan menempuh seluruh jalur diplomatik, hukum, dan komunikasi internasional yang tersedia dengan tetap mengedepankan perlindungan keselamatan WNI, kebebasan pers, serta prinsip-prinsip kemanusiaan,” ujar Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan pernyataan Menko Polkam.

Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, isu perlindungan WNI kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa kasus sebelumnya, proses pembebasan warga di wilayah konflik memang sering berjalan panjang dan senyap dari ruang publik.

Pemerintah Dorong Koordinasi Internasional

Kemenko Polkam mendukung langkah Menteri Luar Negeri RI bersama sejumlah negara sahabat yang mengecam pencegatan terhadap Global Sumud Flotilla 2.0 oleh militer Israel.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat komunikasi dengan pihak internasional. Jalur diplomasi disebut menjadi opsi utama dalam proses penyelamatan para WNI tersebut.

Seorang diplomat Indonesia yang pernah menangani evakuasi warga di kawasan Timur Tengah pernah mengatakan, negosiasi dalam situasi konflik sering berlangsung maraton dan melibatkan banyak saluran tidak resmi.

Karena itu, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan melalui informasi resmi pemerintah agar tidak muncul spekulasi yang memperkeruh situasi.

Perlindungan WNI Jadi Prioritas Negara

Kemenko Polkam menegaskan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah meningkatnya risiko keamanan internasional.

Komitmen tersebut tidak hanya terkait penahanan WNI oleh militer Israel, tetapi juga upaya penyelamatan empat WNI yang disandera di perairan Somalia sejak akhir April lalu.

Situasi ini memperlihatkan tantangan perlindungan warga negara kini semakin kompleks. Pemerintah menghadapi tekanan diplomatik, keamanan lintas negara, hingga dinamika geopolitik global yang bergerak cepat.

Meski begitu, pemerintah memastikan seluruh jalur yang tersedia akan terus digunakan untuk mengupayakan keselamatan dan pembebasan para WNI tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

RGAS Raup Penjualan Rp272 Miliar di Tengah Tekanan EPC

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS) mencatat lonjakan kinerja sepanjang 2025. Emiten jasa penunjang industri gas itu membukukan penjualan Rp272,53 miliar, naik 275,78 persen dibanding tahun sebelumnya Rp72,52 miliar. Kenaikan pendapatan itu turut mengerek laba bersih hingga 497,56 persen menjadi Rp15,95 miliar.

Direktur Utama RGAS, Edy Nurhamid Amin, mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang bisnis perdagangan barang dan jasa konstruksi yang menjadi tulang punggung pendapatan perseroan. Pernyataan itu disampaikan dalam Public Expose di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Bisnis EPC dan Spare Parts Jadi Mesin Pertumbuhan

Segmen perdagangan barang menyumbang pendapatan terbesar mencapai Rp210,10 miliar. Sementara jasa konstruksi berkontribusi Rp42,31 miliar. Sisanya berasal dari segmen lain Rp16,36 miliar dan jasa inspeksi Rp3,75 miliar.

Di tengah perlambatan sejumlah sektor industri, lonjakan RGAS terbilang mencolok. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kontraktor EPC justru menahan ekspansi akibat margin yang makin tipis dan harga material yang sulit diprediksi.

Perseroan mengakui tekanan industri masih besar. Persaingan proyek EPC dan penyediaan spare parts semakin ketat. Kondisi geopolitik Timur Tengah serta penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah ikut menekan biaya material.

“Perseroan harus lebih selektif memilih proyek dan mitra agar tetap kompetitif dari sisi harga, kualitas, dan waktu pengerjaan,” ujar Edy.

Beban pokok pendapatan RGAS naik menjadi Rp229,69 miliar dari sebelumnya Rp47,10 miliar. Namun, beban usaha relatif terkendali di angka Rp19,15 miliar atau hanya naik 4,49 persen dibanding 2024.

Di sisi neraca, aset lancar tercatat Rp127 miliar, turun dibanding tahun sebelumnya Rp144,19 miliar. Sementara total liabilitas hingga akhir 2025 mencapai Rp54,02 miliar.

Jaringan Gas Rumah Tangga Jadi Peluang Baru

RGAS melihat prospek industri gas nasional masih terbuka lebar. Pemerintah tengah mendorong pengurangan impor LPG sekaligus memperluas jaringan gas rumah tangga atau jargas.

Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pembangunan 119.354 sambungan rumah pada 2025-2026. Angka itu diperkirakan melonjak menjadi 959.232 sambungan rumah pada 2026-2027.

Perseroan menilai program itu bakal meningkatkan permintaan gas bumi domestik. Dari sinilah RGAS mencoba mengambil posisi lebih agresif, mulai dari penguatan layanan EPC terintegrasi hingga pengembangan produk berbasis TKDN.

Menariknya, perusahaan mulai mengoptimalkan teknologi Artificial Intelligence untuk mendukung pemasaran, analisis pelanggan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Langkah digitalisasi ini dianggap penting agar operasional lebih efisien di tengah persaingan proyek yang makin padat.

Di level industri, cerita seperti ini bukan hal baru. Banyak pelaku sektor energi mulai sadar, perang bisnis kini bukan sekadar soal proyek besar, tetapi juga kecepatan membaca data dan efisiensi rantai pasok.

RGAS juga menyatakan akan memperkuat tata kelola perusahaan dan kualitas sumber daya manusia demi menjaga pertumbuhan berkelanjutan pada 2026.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal I 2026, CSRA Cetak Laba Rp83,68 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) mencatat laba bersih Rp83,68 miliar sepanjang kuartal I 2026. Angka itu tumbuh 6 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp78,96 miliar.

Kenaikan laba terjadi di tengah lonjakan pendapatan perusahaan yang hampir dua kali lipat. Perseroan juga mengklaim mampu menjaga efisiensi operasional saat biaya produksi dan aktivitas bisnis meningkat tajam.

Dalam paparan publik usai RUPS Tahunan di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategis PT Cisadane Sawit Raya Tbk, Seman Sendjaja, mengatakan pertumbuhan ditopang peningkatan penjualan dan pengendalian beban usaha.

“Peningkatan laba didorong kenaikan penjualan dan efisiensi beban usaha di tengah peningkatan aktivitas operasional,” ujar Seman Sendjaja dalam paparan publik tersebut.

Pendapatan perusahaan tercatat melonjak menjadi Rp541,32 miliar. Nilai itu naik 96,6 persen dibandingkan Rp275,39 miliar pada kuartal I 2025.

Namun, lonjakan penjualan ikut diiringi kenaikan beban pokok penjualan menjadi Rp427,98 miliar. Angka tersebut meningkat 177,6 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Beban Produksi Naik, Margin Laba Bruto Tertekan

Kenaikan biaya produksi membuat laba bruto perusahaan turun 6,5 persen menjadi Rp113,34 miliar. Pada periode sama tahun lalu, laba bruto CSRA masih berada di level Rp121,18 miliar.

Situasi ini lazim terjadi di industri sawit ketika volume produksi meningkat bersamaan dengan kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional kebun.

Seorang analis perkebunan di Jakarta pernah menyebut, tantangan perusahaan sawit saat ini bukan hanya menjaga produksi, tetapi mempertahankan margin keuntungan ketika biaya terus bergerak naik.

Meski begitu, arus kas operasional perusahaan justru menguat. CSRA membukukan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp96,07 miliar, naik 57,8 persen dibandingkan Rp60,89 miliar tahun sebelumnya.

CSRA Fokus Mekanisasi dan Ekspansi Lahan

Peningkatan arus kas didorong penerimaan pelanggan yang mencapai Rp567,55 miliar. Nilai itu hampir dua kali lipat dibandingkan kuartal I 2025.

Di sisi lain, arus kas investasi tercatat negatif Rp69,47 miliar akibat penambahan aset tetap dan tanaman produktif. Perseroan juga mengalokasikan dana untuk pembayaran utang bank dan liabilitas pembiayaan.

Per 31 Maret 2026, total aset perusahaan mencapai Rp2,64 triliun. Ekuitas naik menjadi Rp1,55 triliun, mencerminkan penguatan struktur keuangan perusahaan.

Ke depan, CSRA menargetkan peningkatan produksi tandan buah segar, optimalisasi mekanisasi panen, serta perluasan landbank di Sumatera Selatan untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Deadline Update KBLI 2025 Tinggal Sebulan, Pengusaha Diminta Waspada

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah menetapkan 18 Juni 2026 sebagai batas akhir pembaruan KBLI 2020 ke KBLI 2025 dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen legalitas usaha lainnya. Pengusaha yang terlambat memperbarui data berisiko menghadapi pembekuan izin usaha hingga penolakan akta perusahaan.

Perubahan ini menjadi perhatian besar, terutama bagi sektor digital, startup teknologi, perdagangan aset kripto, hingga energi hijau. Pemerintah menilai banyak model bisnis baru belum tercakup dalam klasifikasi lama.

Di sejumlah kantor notaris, antrean konsultasi mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Seorang pelaku usaha rintisan di Jakarta mengaku baru sadar kode KBLI perusahaannya ternyata sudah tidak relevan setelah hendak memperpanjang izin usaha.

KBLI 2025 Ubah Peta Legalitas Usaha Digital

KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menjadi acuan utama saat pengusaha membuat PT, CV, maupun Nomor Induk Berusaha. Setiap bidang usaha wajib menggunakan kode yang sesuai dengan aktivitas bisnis sebenarnya.

Pembaruan KBLI 2025 dilakukan karena munculnya banyak sektor baru berbasis teknologi digital, kecerdasan buatan, platform daring, hingga ekonomi karbon. Pemerintah melalui Permen BPS 7/2025 menyesuaikan klasifikasi agar lebih relevan dengan perkembangan industri.

Beberapa sektor yang paling terdampak ialah jasa berbasis platform, marketplace, konten kreator, podcaster, streamer, industri game, hingga perdagangan aset kripto dan unit karbon.

Selain itu, sektor factoryless goods producers atau industri maklon tanpa pabrik juga mengalami penyesuaian definisi yang lebih spesifik dibanding aturan sebelumnya.

NIB dan Akta Perusahaan Bisa Bermasalah

Pengusaha yang belum memperbarui KBLI berpotensi mengalami hambatan administrasi. NIB dapat dibekukan, sementara perubahan akta perusahaan berisiko ditolak Kementerian Hukum dan HAM.

Karena itu, pelaku usaha diminta segera melakukan audit internal terhadap seluruh kegiatan bisnis yang berjalan saat ini. Langkah tersebut penting agar kode KBLI sesuai dengan klasifikasi terbaru.

Pengusaha juga disarankan berkoordinasi dengan notaris lebih awal. Proses perubahan akta hingga pembaruan data usaha di portal OSS RBA membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Di lapangan, banyak pelaku usaha baru bergerak setelah mendekati tenggat. Padahal, proses administratif sering memakan waktu lebih lama dibanding perkiraan awal.

Pemerintah mengingatkan, tidak semua bidang usaha wajib melakukan pembaruan KBLI 2025. Namun, perusahaan yang mengalami perubahan aktivitas usaha perlu segera menyesuaikan legalitasnya sebelum batas waktu berakhir.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Cara DJP Melacak Penghasilan Karyawan dan Pengusaha di Era Coretax

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat sistem pengawasan pajak berbasis teknologi digital dan integrasi data sejak 2025. Melalui sistem Coretax dan integrasi NIK-NPWP, otoritas pajak kini mampu membaca pola penghasilan karyawan maupun pengusaha lebih detail.

Perubahan itu membuat pelaporan pajak tidak lagi sekadar mengandalkan pengakuan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). DJP kini mengombinasikan data transaksi, rekening, aset, hingga aktivitas usaha dalam satu sistem terintegrasi.

Banyak wajib pajak sebenarnya belum menyadari perubahan besar ini. Seorang konsultan pajak di Jakarta pernah bercerita, kliennya kaget saat petugas mampu mencocokkan omzet usaha dengan transaksi faktur dan mutasi rekening hanya dalam waktu singkat.

Integrasi Coretax dan Data Perbankan Perkuat Pengawasan Pajak

Salah satu instrumen utama DJP adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sistem Coretax menjadi pusat pengolahan data perpajakan yang memudahkan pengawasan secara otomatis.

Aktivitas ekonomi yang memakai NIK dapat terbaca dalam sistem. Mulai dari pembelian aset, kepemilikan kendaraan, izin usaha, hingga transaksi tertentu berpotensi menjadi bagian analisis DJP.

Selain itu, DJP juga memperoleh data dari pihak ketiga melalui skema Automatic Exchange of Information (AEOI). Data tersebut berasal dari perbankan, instansi pemerintah, dan lembaga lain yang terhubung dengan sistem perpajakan nasional.

Dalam kondisi tertentu, DJP memiliki kewenangan memperoleh informasi rekening bank apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian laporan pajak. Mutasi rekening dapat menjadi dasar klarifikasi maupun pemeriksaan lanjutan.

Faktur Pajak dan Bea Cukai Jadi Alat Cocokkan Omzet

Pengawasan juga dilakukan lewat faktur pajak dan laporan transaksi perusahaan. Data pembelian serta penjualan yang tercatat membantu DJP membaca pola usaha dan memperkirakan omzet sebenarnya.

Perusahaan wajib melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan. Artinya, data penghasilan pegawai umumnya sudah masuk ke sistem bahkan sebelum SPT pribadi dilaporkan.

Aktivitas impor dan ekspor melalui Bea Cukai ikut menjadi sumber pengawasan. DJP dapat membandingkan skala transaksi dengan omzet yang tercantum dalam laporan pajak wajib pajak.

Perubahan sistem ini membuat administrasi perpajakan Indonesia bergerak menuju pola pengawasan otomatis. Wajib pajak kini dituntut lebih akurat dan disiplin menyampaikan laporan sebelum sistem mendeteksi perbedaan data lebih dulu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Harkitnas Kodam XIX, Semangat Nasionalisme Kembali Digaungkan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Harkitnas 2026 di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai berlangsung khidmat pada Rabu, 20 Mei 2026. Upacara yang dipimpin Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan itu menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah tekanan global yang makin kompleks.

Upacara digelar mewakili Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr Agus Hadi Waluyo S.A.P. M.M. CHRMP. Kegiatan itu diikuti prajurit TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Tema Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tahun ini ialah “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Pemerintah mendorong penguatan generasi muda sebagai fondasi ketahanan nasional di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi global.

Di lapangan upacara, prosesi berlangsung tertib. Mulai dari laporan perwira upacara, penghormatan pasukan, pengibaran Sang Merah Putih, hingga pembacaan doa berjalan tanpa hambatan. Lagu Indonesia Raya terdengar menggema sejak pagi.

Beberapa prajurit tampak berdiri tegak meski cuaca cukup terik. Situasi itu mengingatkan pada satu hal sederhana di lingkungan militer: disiplin sering kali dibangun dari rutinitas yang tampak kecil, tetapi dijaga konsisten setiap hari.

Semangat Kebangkitan Nasional Ditekankan lewat Kerja Nyata

Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital yang dibacakan Brigjen TNI Rudi Hermawan, pemerintah menegaskan bahwa semangat kebangkitan nasional tidak cukup berhenti pada seremoni tahunan.

“Semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui kerja nyata, loyalitas dan kepedulian terhadap masyarakat. Persatuan menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa,” ujar Brigjen TNI Rudi Hermawan.

Pesan itu menjadi penekanan penting di tengah situasi nasional yang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan secara bersamaan. Kodam XIX menilai soliditas internal dan kedekatan dengan masyarakat menjadi modal utama menjaga stabilitas wilayah.

Lagu Perjuangan Menggema di Lapangan Upacara

Suasana semakin hening ketika seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu perjuangan itu menggema di lapangan upacara dan membangun suasana nasionalisme yang kuat.

Bagi sebagian peserta, momentum seperti ini bukan sekadar agenda tahunan. Ada rasa keterikatan emosional yang muncul ketika lagu perjuangan dinyanyikan bersama dalam satu barisan.

Melalui peringatan Harkitnas ke-118, Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan komitmennya memperkuat profesionalisme prajurit, menjaga soliditas satuan, dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat serta negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Ingatkan Kepala Daerah Jaga Empati ke Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Nusa Tenggara Barat 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Djamari Chaniago membawa pesan khusus Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri silaturahmi Forkopimda wilayah Nusa Tenggara dan Maluku di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 19 Mei 2026. Pemerintah pusat meminta soliditas kepala daerah tetap dijaga di tengah tekanan ekonomi dan krisis global.

Pesan itu disampaikan di hadapan gubernur, bupati, wali kota, Kapolda, Pangdam, Danlanud, Kajati, hingga unsur Forkopimda regional Maluku dan Nusa Tenggara. Pemerintah menilai koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas politik, keamanan, dan keberlanjutan program nasional.

Djamari Chaniago Ingatkan Kepala Daerah Dekat dengan Rakyat

Dalam arahannya, Djamari menegaskan para pemimpin daerah tidak boleh kehilangan empati terhadap masyarakat. Menurut dia, situasi global yang belum stabil berpotensi memukul ekonomi rakyat jika pemerintah daerah lambat merespons persoalan di lapangan.

“Saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Bapak dan Ibu seluruhnya, dengan harapan agar soliditas di antara kita tetap dijaga,” kata Djamari.

Ia juga meminta para pejabat menunjukkan semangat pengabdian, bukan sekadar simbol kekuasaan. Pernyataan itu terasa relevan di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup pejabat dan jarak sosial antara birokrasi dengan masyarakat bawah.

“Berempatilah kita pada posisi rakyat. Tidak ada pilihan lain, kita sudah terlanjur dipilih oleh rakyat untuk memimpin negeri ini,” ujar Djamari.

Di sejumlah daerah, keresahan warga soal harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja mulai terdengar lebih keras dibanding tahun lalu. Seorang kepala daerah di kawasan timur Indonesia bahkan sempat bercerita, keluhan warga kini bukan lagi soal bantuan, melainkan bagaimana bertahan hidup di tengah biaya hidup yang terus naik.

Tito Karnavian dan Maruarar Soroti Stabilitas dan Perumahan

Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya peran Forkopimda menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. Menurut Tito, program pemerintah tidak akan berjalan efektif tanpa koordinasi yang solid antarinstansi.

Sementara itu, Maruarar Sirait memaparkan program perumahan rakyat yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Pemerintah, kata dia, memberi perhatian besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh hunian layak.

Para kepala daerah diminta aktif memanfaatkan program tersebut di wilayah masing-masing. Pemerintah berharap kolaborasi pusat dan daerah tidak berhenti di forum seremonial, tetapi benar-benar terasa di tingkat masyarakat.

Turut mendampingi Menko Polkam dalam kegiatan itu antara lain Mochammad Hasan serta jajaran deputi Kemenko Polkam.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danantara Kebut Penataan 180 BUMN, Ini Strateginya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dony Oskaria memimpin rapat evaluasi bersama Danantara Asset Management di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026. Pertemuan itu membahas percepatan streamlining atau penataan ulang badan usaha milik negara sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menargetkan BUMN bergerak lebih ramping, efisien, dan fokus pada bisnis inti. Hingga Mei 2026, sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah masuk proses penataan melalui skema konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran.

Penataan 180 BUMN Masuk Tahap Percepatan

Dony mengatakan penataan dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih bisnis yang selama ini membebani struktur korporasi negara. Menurut dia, banyak entitas berjalan tanpa arah bisnis yang tegas dan justru menggerus efisiensi.

“Streamlining BUMN harus memastikan setiap perusahaan fokus pada bisnis inti, memiliki tata kelola yang kuat, dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony.

Di banyak kementerian dan perusahaan pelat merah, istilah restrukturisasi sebenarnya bukan barang baru. Namun, dalam praktiknya, proses itu kerap tersendat akibat tarik-menarik kepentingan dan birokrasi panjang. Seorang mantan pejabat BUMN pernah bercerita, rapat konsolidasi bisa berlangsung berbulan-bulan hanya untuk menentukan siapa memegang aset tertentu.

Kali ini, pemerintah tampaknya ingin bergerak lebih cepat. BP BUMN bersama Danantara menyoroti perusahaan yang dinilai masih tumpang tindih agar dapat bergerak lebih lincah dan kompetitif menghadapi tekanan pasar.

Fokus Bisnis Inti dan Optimalisasi Aset

Rapat juga membahas penguatan tata kelola perusahaan, penajaman arah bisnis, dan optimalisasi aset BUMN yang selama ini belum produktif. Pemerintah ingin setiap perusahaan negara memiliki fungsi yang jelas serta mampu menghasilkan nilai ekonomi nyata.

Di sisi lain, langkah ini menunjukkan pemerintah mulai meninggalkan pola lama yang membiarkan terlalu banyak entitas bergerak di sektor serupa. Dalam beberapa kasus, perusahaan pelat merah justru saling berebut proyek di pasar yang sama.

BP BUMN dan Danantara menegaskan restrukturisasi bukan sekadar memangkas jumlah perusahaan. Penataan itu diarahkan untuk memperkuat fondasi korporasi negara agar lebih profesional, sehat secara bisnis, dan mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pendapatan PPGL Susut 17 Persen, DER Tembus 185 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL) mencatat penurunan pendapatan dan laba sepanjang tahun buku 2025 di tengah tekanan industri logistik nasional. Dalam paparan publik di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026, Direktur Utama PPGL Darmawan Suryadi mengakui kondisi pasar belum sepenuhnya pulih, terutama akibat perlambatan aktivitas pengiriman dan tingginya biaya operasional.

Pendapatan usaha Perseroan tercatat Rp175,23 miliar atau turun 17,24 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp211,73 miliar. Penurunan itu turut menekan laba sebelum pajak menjadi Rp14,56 miliar dari sebelumnya Rp19,23 miliar.

Tekanan Industri Logistik Mulai Terasa

Di sektor logistik, penurunan volume pengiriman bukan lagi cerita baru. Sejumlah pelaku usaha mengaku biaya distribusi terus bergerak naik, sementara persaingan tarif semakin ketat. Situasi itu ikut membayangi kinerja PPGL sepanjang tahun lalu.

“Pendapatan usaha tercatat sebesar Rp175,23 miliar, mengalami penurunan sebesar 17,24 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp211,73 miliar,” ujar Darmawan Suryadi.

Penurunan juga terjadi pada laba komprehensif tahun berjalan. PPGL membukukan laba Rp9,50 miliar atau turun 25,78 persen dibandingkan capaian 2024 sebesar Rp12,96 miliar.

Meski demikian, Perseroan masih mencatat kenaikan aset cukup agresif. Total aset meningkat 59,25 persen menjadi Rp411,85 miliar. Namun, kenaikan itu dibarengi lonjakan liabilitas hingga 136,45 persen menjadi Rp267,53 miliar.

Kondisi tersebut tercermin pada rasio utang perusahaan. Debt to Equity Ratio (DER) naik tajam menjadi 185,3 persen, jauh di atas posisi tahun sebelumnya sebesar 77,7 persen. Sementara Debt to Asset Ratio (DAR) naik menjadi 64,96 persen.

PPGL Fokus Cari Pelanggan Baru

Di tengah tekanan itu, PPGL memilih menjaga pelanggan lama sambil memburu pasar baru. Strategi ini dinilai penting karena sektor logistik kini makin sensitif terhadap efisiensi biaya dan kecepatan layanan.

Darmawan mengatakan Perseroan tetap berupaya mempertahankan kualitas pelayanan kepada pelanggan eksisting. Pada saat bersamaan, perusahaan juga membidik pelanggan baru untuk menopang pertumbuhan tahun berjalan.

Dalam industri logistik, mempertahankan klien lama sering kali lebih sulit dibanding mencari pelanggan baru. Apalagi, eksportir dan importir kini semakin selektif memilih jasa pengurusan transportasi yang mampu memberi layanan cepat sekaligus efisien.

PPGL menegaskan komitmennya menjalankan strategi operasional yang lebih optimal demi memperbaiki kinerja pada 2026. Perseroan juga tetap mempertahankan visi sebagai penyedia layanan one-stop service bagi eksportir dan importir.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More