Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah harus aktif mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Instruksi ini menyasar 214 daerah terdampak lonjakan harga.
Dalam Rapat Koordinasi secara virtual, Kamis (4/9/2025). Tito meminta pemda segera memanfaatkan cadangan beras pemerintah yang tersedia di Bulog untuk melakukan intervensi harga. Tujuannya meringankan beban masyarakat.
Menurut Tito, beras menjadi komoditas dominan penyumbang inflasi. Data Badan Pusat Statistik per 1 September 2025 mencatat, jumlah daerah terdampak naik dari 200 menjadi 214 wilayah.
Untuk itu, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog akan menggelar operasi pasar beras SPHP. Pemda diinstruksikan berkolaborasi penuh agar distribusi berjalan cepat dan tepat sasaran.
Mendagri menegaskan, pihaknya bakal memantau langsung daerah yang konsisten mendukung program penyaluran beras SPHP. Evaluasi kinerja pemda akan dilakukan untuk memastikan intervensi tepat guna.
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan beras SPHP benar-benar menjangkau masyarakat kurang mampu. Keberhasilan program ditentukan distribusi yang transparan dan berkeadilan di seluruh wilayah sasaran.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis harga beras akan stabil jika operasi pasar dilakukan konsisten hingga akhir tahun. Ia menargetkan tren penurunan harga signifikan.
Menurut Amran, strategi ini akan menekan harga beras dalam kurun satu bulan, apalagi operasi pasar direncanakan berlangsung hingga Desember 2025 mendatang.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan target distribusi beras SPHP mencapai 1,3 juta ton hingga Desember. Jajarannya di seluruh daerah dikerahkan untuk mengawal penyaluran.
Bulog juga menyesuaikan operasional gudang agar tetap melayani permintaan dari kabupaten hingga kecamatan. Skema ini diharapkan memastikan suplai beras merata di semua daerah terdampak.
Rakor ini turut dihadiri Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi serta pejabat pemda dari 214 kabupaten/kota. Agenda utama menyoroti strategi kolaborasi menekan lonjakan harga beras secara berkelanjutan.
Dengan sinergi lintas kementerian, Bulog, dan pemda, pemerintah menargetkan stabilisasi harga beras terwujud, menjaga inflasi tetap terkendali, serta melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar