Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai provinsi menandakan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi semakin memicu kekecewaan mendalam.
Untuk itu, KONSOLIDASI Civil Society, Intelektual, Akademisi, Aktivis Perempuan dan Pengusaha menggelar Pernyataan Sikap dan Rekomendasi Strategis di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Prof Musdah Mulia, Koordinator Komunitas Suara Perempuan, menyampaikan tuntutan keras kepada pemerintah. Ia menyoroti tunjangan DPR yang fantastis sementara rakyat dicekik pajak, pungutan, serta harga melambung.
Jakarta diguncang tragedi kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, yang menyulut frustrasi publik. Situasi kian parah akibat arogansi aparat, memicu kerusuhan, bentrokan, hingga pembakaran gedung pemerintah.
Menurut Musdah, aparat seharusnya mengedepankan pendekatan empatik, menjunjung hak asasi manusia, serta menegakkan hukum adil. Pemulihan kepercayaan rakyat hanya bisa diraih lewat sikap demokratis.
Dalam pernyataannya, Musdah bersama komunitas menyampaikan duka cita bagi korban tewas unjuk rasa. Mereka menuntut pemecatan Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab atas kebrutalan polisi.
Selain itu, polisi diminta menghentikan penangkapan aktivis dan segera mengusut kekerasan aparat. Penindakan sewenang-wenang dianggap merusak wibawa demokrasi serta merugikan rakyat.
Tuntutan lain mencakup pencabutan fasilitas mewah pejabat DPR, perbaikan kondisi ekonomi rakyat, pemberantasan korupsi, hingga perampingan kabinet untuk menekan defisit anggaran.
Musdah juga menekankan pentingnya 20 persen APBN diarahkan penuh untuk pendidikan, bukan dialihkan ke program kontroversial seperti Makan Bersama Gratis.
Selain reformasi kepolisian, komunitas ini menuntut pemerintah membuka dialog nasional inklusif yang melibatkan mahasiswa, buruh, perempuan, masyarakat adat, hingga kelompok difabel.
Mereka juga mendesak evaluasi kebijakan fiskal agar berpihak pada rakyat kecil, pemerataan sosial-ekonomi, serta perlindungan kelompok rentan melalui program inklusif berbasis kebutuhan lokal.
Penegakan hukum tegas dan pemberantasan korupsi menjadi sorotan utama. Pemerintah didesak memperkuat independensi KPK serta menghentikan impunitas pejabat pelanggar hukum.
Komunitas juga menyerukan pendekatan humanis dalam keamanan, menghentikan represifitas aparat terhadap aspirasi rakyat, serta memastikan kebebasan pers dan hak berpendapat tetap dijunjung tinggi.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar