Mendagri Tito Karnavian menegaskan percepatan pendataan kependudukan nasional sangat mendesak setelah perekaman baru mencapai 97 persen, sehingga seluruh jajaran diminta bergerak lebih agresif.
Dalam Rakornas Dukcapil di Jakarta pada Selasa (9/12), Tito meminta pendataan dipercepat dan memastikan seluruh warga maupun penduduk asing terdaftar resmi dalam server nasional pemerintah.
la menekankan pentingnya metode jemput bola, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat pedalaman, warga prasejahtera, hingga tunawisma yang kesulitan mengakses layanan kependudukan.
Tito menegaskan undang-undang menjamin perlindungan seluruh penduduk sehingga percepatan pendataan menjadi kunci pemerataan layanan publik serta efisiensi berbagai program sosial pemerintah.
Selain domestik, Tito menyoroti persoalan diaspora Indonesia yang kesulitan memperbarui dokumen sehingga perlu perluasan layanan Dukcapil melalui perwakilan RI di berbagai negara.
la mengaku prihatin dengan warga yang harus pulang ke Indonesia hanya untuk mengurus KTP, sehingga percepatan digitalisasi dan layanan luar negeri harus diprioritaskan.
Dalam forum tersebut, Tito juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, terutama server, storage, bandwidth, dan keamanan siber yang semakin krusial.
la menyebut data kependudukan sebagai aset strategis negara karena dipakai lintas kementerian hingga sektor swasta, sehingga keamanan dan akurasinya wajib dijaga ketat.
Data tersebut menjadi dasar penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional demi memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tito juga memerintahkan percepatan layanan bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat melalui pengerahan tim langsung ke daerah terdampak.
la menilai percepatan layanan adminduk bagi korban bencana penting untuk memastikan akses bantuan serta pemulihan administrasi berjalan cepat dan tidak terkendala situasional.
Rakornas hadirkan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, perwakilan Bank Dunia, Kepala Dukcapil se-Jabodetabek, dan perwakilan lembaga pengguna data dari berbagai instansi.
Tito menegaskan percepatan pendataan bukan sekadar target administratif, tetapi fondasi kebijakan publik yang adil, efisien, serta melindungi setiap warga negara Indonesia.
la mengajak seluruh jajaran bekerja konsisten memastikan seluruh penduduk terdata sehingga layanan pemerintah menjadi lebih tepat, inklusif, dan mampu menjangkau masyarakat paling rentan.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar