Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menakar kesiapan ketahanan gizi nasional lewat diskusi strategis, menyoroti Program Makan Bergizi Gratis sebagai fondasi kesehatan dan masa depan generasi muda.
PB HMI Bidang Kesehatan Masyarakat menggelar Health Strategic Talk di Jakarta, Senin 26 Januari 2026, mengangkat kesiapan ketahanan gizi sebagai fondasi ketahanan kesehatan nasional.
Forum ini menghadirkan Kepala BPOM Prof Taruna, perwakilan Badan Gizi Nasional Prof Aida, serta akademisi kesehatan Dr Ray Wagiu Batrawi, membahas pengawasan, tata kelola, serta dampak Program Makan Bergizi Gratis.
Ketua Pelaksana PB HMI Raihan Fudloli menegaskan diskusi ini bertujuan mengawal program prioritas nasional MBG yang telah berjalan lebih dari satu tahun dan menyentuh langsung masyarakat luas.
Ia menyoroti besarnya peluang ekonomi dari pengelolaan dapur MBG yang menyerap puluhan tenaga kerja muda, menggerakkan ekonomi desa, serta membuka ruang partisipasi generasi muda secara masif.
Namun di balik dampak positif, Raihan mengingatkan adanya koreksi serius, mulai dari tata kelola dapur, disparitas kualitas, hingga kasus keracunan siswa yang menuntut pengawasan ketat lintas lembaga.
“Program ini menyentuh langsung anak-anak kita, jadi pengawasan BPOM dan Badan Gizi Nasional harus kuat agar tidak ada mal-administrasi maupun praktik koruptif,” ujar Raihan dalam diskusi.
Dr Ray Wagiu Batrawi menambahkan, masalah gizi Indonesia masih menghadapi beban ganda, mulai dari stunting dan wasting hingga obesitas, sehingga intervensi gizi harus komprehensif dan berkelanjutan.
Ia menyebut MBG lahir dari urgensi menurunkan stunting dan anemia, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pangan, edukasi gizi, dan konsistensi pengawasan dari hulu ke hilir.
Kepala BPOM Prof Taruna menegaskan tanggung jawab negara bukan hanya menyejahterakan, tetapi melindungi rakyat, terutama menjelang target Indonesia Emas 2045.
Ia memaparkan fakta bahwa sekitar 80 persen penduduk Indonesia masih bermasalah gizinya, mencerminkan ketimpangan pembangunan di tengah kekayaan sumber daya alam nasional.
Menurutnya, keamanan pangan adalah prinsip utama, dengan target nol keracunan, sehingga BPOM terlibat penuh dalam pengawasan bahan baku, distribusi, pengolahan, hingga edukasi pangan.
Prof Taruna juga menekankan kolaborasi BPOM dan PB HMI melalui MoU sejak 2025, melibatkan kader HMI sebagai relawan pengawasan pangan di daerah-daerah.
“Ini kerja bersama, bukan sekadar program pemerintah. HMI jangan jadi penonton, tapi ikut turun tangan mengawal masa depan generasi bangsa,” tegasnya disambut antusias peserta.
Diskusi PB HMI menegaskan ketahanan gizi bukan sekadar program, melainkan jalan strategis menuju Indonesia Emas yang sehat, adil, dan bermartabat.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar