Rayakan Ramadan dengan Pengalaman Iftar Eksklusif di Sheraton Jakarta Soekarno Hatta Airport

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam semangat menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah, Sheraton Jakarta Soekarno Hatta Airport dengan bangga mempersembahkan Perjalanan Kuliner Iftar Eksklusif, sebuah pengalaman bersantap yang tak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menciptakan kenangan manis bagi setiap tamu. Acara ini diselenggarakan dengan penuh kehangatan di Daily Social Restaurant, yang menyajikan berbagai hidangan autentik dengan tema Timur Tengah, Asia, dan Nusantara. 

Sebagai pra-acara menyambut Ramadan, Perjalanan Kuliner Iftar Eksklusif memberikan kesempatan untuk merasakan pengalaman kuliner yang kaya cita rasa, menggabungkan tradisi dan kemewahan dalam setiap sajian. Sheraton Jakarta Soekarno Hatta Airport mengundang tamu korporat, perwakilan media, serta key opinion leaders (KOL) untuk bergabung dalam acara ini. 

Acara ini tidak hanya ditujukan bagi mereka yang ingin menikmati hidangan lezat, tetapi juga bagi keluarga dan perusahaan yang ingin merayakan kebersamaan dalam suasana yang elegan dan penuh kehangatan. Perjalanan Kuliner Iftar Eksklusif ini berlangsung setiap hari selama bulan Ramadan, mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB di Daily Social Restaurant. 

Para tamu akan disuguhkan dengan ragam pilihan hidangan yang menggabungkan tradisi dan cita rasa dari berbagai belahan dunia. Setiap sajian diolah dengan cermat dan penuh keahlian oleh tim kuliner hotel, menciptakan pengalaman berbuka puasa yang tak hanya menyenangkan, tetapi juga menggugah rasa dan kenangan. 

Untuk memanjakan selera para tamu, Sheraton Jakarta Soekarno Hatta Airport menyajikan berbagai pilihan hidangan yang menggugah selera, mulai dari hidangan pembuka yang segar, hidangan utama yang kaya cita rasa, hingga hidangan penutup yang menggoda. 

Beberapa menu utama yang menjadi favorit di antaranya adalah Turkish Chicken Shawarma, disajikan dengan roti pipih yang baru dipanggang dan bahan pelengkap yang kaya rasa. Selain itu, ada juga Jordania Gulf Lamb Mansaf, nasi saffron kuning yang disajikan dengan daging kambing yang dimasak dengan bumbu khas Arab yang menggugah selera. 

Tak kalah lezat, Lebanese Samak Harra, ikan Barramundi panggang dengan sentuhan bumbu pedas asam yang menyegarkan, serta Black Angus Beef Ribs Maranggi, disajikan dengan sambal khas Indonesia dan salsa tomat segar, menjadi pilihan hidangan utama yang sempurna. Untuk melengkapi pengalaman bersantap, Shorbat Samak, sup ikan khas Timur Tengah yang terbuat dari tomat, ketumbar, bawang, kunyit, dan rempah-rempah Timur yang kaya, siap memanjakan lidah para tamu.

Di samping hidangan utama, tamu juga dapat menikmati live cooking stations, signature seafood on ice, serta live beverage signature seperti teh tarik. Beragam hidangan favorit Indonesia, hidangan khas Timur Tengah, dan pilihan hidangan Asia yang menggugah selera juga tersedia, memberikan pengalaman kuliner yang beragam dan tak terlupakan. 

Beragam hidangan lokal juga turut hadir, seperti Nasi Goreng Kampung, Mie Godog Jogja, Martabak Telur, serta berbagai pilihan sate khas Indonesia seperti Sate Ayam dan Sate Sapi. 

Untuk pengalaman yang lebih unik, terdapat Outdoor Buffet dengan konsep local hawker yang dapat dinikmati di area kolam renang, memberikan suasana bersantap yang segar dan berbeda. Selain itu, menu-menu Timur Tengah yang kaya bumbu dan menggugah selera, seperti Moroccan Braised Lamb Tagine, Gulf Fish Curry, dan Moussaka, turut melengkapi pilihan hidangan, memberikan kelezatan yang sempurna dalam setiap sajian. 

Tidak ketinggalan, hidangan pembuka yang menggugah selera seperti Mutabbal, Kisir Turkish Salad, dan Iranian Couscous, yang terbuat dari bahan-bahan segar dan sehat, siap memanjakan tamu. Sebagai penutup, nikmati hidangan manis yang menggoda, seperti Baklava dan Kunafa, yang menawarkan cita rasa Timur Tengah yang tak terlupakan, sempurna untuk menemani pengalaman kuliner Anda. 

Dengan harga sangat terjangkau, IDR 698.000 nett dalam promo Buy 1 Get 1, tamu dapat menikmati buffet mewah yang menggabungkan tradisi, cita rasa autentik, dan kualitas terbaik dari Timur Tengah, Asia, dan Nusantara, yang disajikan dengan sentuhan profesionalisme oleh tim kuliner Sheraton Jakarta Soekarno Hatta Airport. 

Perjalanan kuliner ini bukan hanya sekedar berbuka puasa, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merayakan momen istimewa Ramadan bersama orang-orang terkasih atau rekan kerja dalam suasana yang penuh keharmonisan dan kehangatan. 

Setiap hidangan yang disajikan oleh tim kuliner hotel dipersiapkan dengan teliti, menjaga kualitas dan keaslian rasa dalam setiap sajian dan menjadikan Perjalanan Kuliner Iftar Eksklusif ini sebagai pilihan sempurna bagi mereka yang ingin menikmati berbuka puasa bersama orang terkasih atau rekan bisnis. 

Lebih dari sekedar menikmati hidangan lezat, acara ini juga menawarkan suasana yang nyaman, menjadikannya kesempatan yang ideal untuk merayakan Ramadan dengan penuh kebersamaan dan kenangan yang tak terlupakan. 

Tak hanya itu, Sheraton Delight Hampers Ramadan juga hadir sebagai pilihan sempurna untuk berbagi kebahagiaan dan kebaikan di bulan suci ini. Keranjang Ramadan spesial ini dirancang untuk membawa kehangatan kepada orang-orang terkasih, berisi coklat kurma premium, manisan berkualitas tinggi, serta camilan artisanal handmade seperti Kastengel, Nastar, dan Putri Salju, yang sangat cocok dijadikan hadiah untuk keluarga, teman, dan rekan bisnis. 

Hampers ini dikemas dengan tas berbahan eceng gondok yang ramah lingkungan, sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan keberlanjutan. Sheraton Delight Hampers Ramadan ini dibanderol dengan harga IDR 798.000 nett, dengan penawaran spesial diskon 15% untuk pembelian lebih awal yang berlaku hingga 16 Maret 2025.

"Ramadan adalah waktu yang penuh berkah dan kebersamaan, dan di Sheraton Jakarta Soekarno Hatta Airport, kami berkomitmen untuk menciptakan pengalaman Iftar yang istimewa bagi setiap tamu," ujar Aprodhite, Marketing Communication Manager Sheraton Jakarta Soekarno Hatta Airport, Jum'at (21/02/2025).

"Melalui Perjalanan Kuliner Iftar Eksklusif ini, tim kuliner kami dengan bangga menyajikan berbagai hidangan yang menggabungkan tradisi Ramadan dengan cita rasa lokal dan internasional, memberikan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya memanjakan selera, tetapi juga mempererat hubungan dalam suasana penuh kehangatan,” tambahnya. 

Sheraton Jakarta Soekarno Hatta Airport mengundang seluruh pecinta kuliner untuk bergabung dalam perjalanan kuliner eksklusif ini dan merasakan hidangan autentik di tempat yang sempurna untuk merayakan Ramadan. Nikmati momen berbuka puasa yang penuh kenyamanan bersama orang-orang tercinta dan rekan kerja, dan jadikan Ramadan kali ini lebih istimewa dengan pilihan hidangan terbaik yang kami tawarkan. (Arianto)

Read More

DPP SPKN Soroti Dugaan Pemborosan Anggaran 16 M di DLH Dumai

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) kembali menyoroti dugaan penyimpangan dalam anggaran belanja sebesar 16 miliar rupiah yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai pada tahun anggaran 2023.

Melalui surat konfirmasi resmi tertanggal 14 Februari 2025 dengan nomor 027/KONF/DPP-SPKN/II/14/2025, DPP SPKN meminta transparansi penggunaan anggaran kepada pihak terkait. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi terkait penggunaan dana publik.

Ketua DPP SPKN, Frans Sibarani, menyoroti beberapa pos anggaran yang dinilai tidak masuk akal dan berpotensi sebagai bentuk pemborosan atau manipulasi anggaran. Beberapa di antaranya adalah:

• Belanja pemeliharaan alat angkutan senilai Rp3,358 miliar per tahun

• Belanja makan minum rapat

• Belanja alat kegiatan dan kebutuhan kantor, termasuk komputer dan kertas

• Belanja kendaraan bermotor dan 

• Belanja habis pakai lainnya

Menurut Frans, beberapa item anggaran tersebut cenderung berulang setiap tahunnya tanpa adanya transparansi yang jelas mengenai manfaat dan realisasinya. Ia menduga bahwa penyusunan anggaran dilakukan secara copy-paste, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya.

"Kami menduga ada unsur manipulasi dalam penganggaran ini. Jika diperiksa lebih dalam, bisa jadi ini hanya akal-akalan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Frans di Pekanbaru, Senin (24/02/2025).

DPP SPKN meminta aparat penegak hukum segera melakukan audit forensik terhadap penggunaan anggaran ini. Selain itu, mereka juga mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan guna memastikan anggaran digunakan dengan benar.

"Pemerintah harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika ditemukan adanya indikasi korupsi, maka harus ada tindakan hukum tegas sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN," tambah Frans.

Dalam waktu dekat, DPP SPKN berencana mengumpulkan bukti tambahan (pulbaket) untuk melengkapi laporan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Mereka berharap kasus ini dapat segera diusut guna mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar.

Dengan desakan ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Dumai dan instansi terkait dapat memberikan klarifikasi serta memastikan anggaran digunakan sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan kepentingan publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua Dewan Pers Terancam Quattrick Dijabat Eks Pejabat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hattrick dalam dunia sepak bola merupakan prestasi gemilang seorang striker melesatkan gol tiga kali berturut-turut ke gawang lawan dalam satu pertandingan. Sebut saja Cristiano Ronaldo, Leonel Mesi, dan Kilian Mbape adalah pesepak bola anyar kelas dunia yang teramat sering menciptakan hattrick dalam sebuah pertandingan dan berkali-kali membawa klub yang dibelanya menjuarai sebuah kompetisi. 

Berbeda halnya ketika Hattrick itu terjadi di Dewan Pers selama tiga periode berturut-turut. Para eks pejabat yang tidak pernah merasakan panasnya terik matahari di jalanan sebagai seorang reporter, dengan ‘genit’ dan ‘ambisius’ menyasar jabatan professional di bidang pers sebagai Ketua Dewan Pers. 

Anggota Dewan Pers sejatinya dinahkodai oleh Wartawan Profesional dan berpengalaman puluhan tahun di bidang pers, bukan oleh para kaum pengangguran dan eks pejabat pemerintah yang takut terserang penyakit Post Power Sindrome. 

Sama halnya organisasi Kedokteran tidak mungkin dipimpin oleh Perawat. Begitupun Organisasi Advokat gak nyambung jika dipimpin oleh Notaris. Nah wartawan selama tiga periode hattrick dipimpin oleh : bekas Ketua MA, eks Menteri Pendidikan, dan terakhir ini mantan Komisioner Ombudsman RI. 

Para pensiunan ini tidak mengerti betapa susah dan panjangnya proses berkarir menjadi wartawan. Tau-taunya petantang-petenteng dan wara-wiri di pentas nasional selaku Ketua Dewan Pers untuk mengatur-ngatur wartawan dan media padahal sesungguhnya tidak paham cara mendeteksi denyut nadi kebutuhan masyarakat pers Indonesia. 

Sayang sekali jika masyarakat pers diam saja, maka Ketua Dewan Pers periode 2025-2028 terancam mencetak Quattrick dan lagi-lagi dipimpin oleh eks pejabat pengangguran yang ingin eksistensinya naik lagi di pentas nasional. 

Dari sederet nama tokoh yang mendaftar, terdapat 6 nama mentereng yang dinyatakan lolos oleh Dewan Pers yaitu : Rosarita Niken Widiastuti, Albertus Wahyurudhantho, Dahlan Iskan, Komarudin Hidayat, M. Busyro Muqoddas, dan Ratna Komala. 

Dari keenam nama-nama ini hanya ada tiga nama yang cukup menjanjikan dan pantas yakni Rosarita Niken Widiastuti, Dahlan Iskan, dan Ratna Komala. Ketiganya memiliki portofolio lengkap di bidang pers. 

Paling tidak jika pemilihan anggota Dewan Pers periode ini tetap dipaksakan melalui jalur ini, masih ada secercah harapan Pers Indonesia dikuasai oleh sosok yang mengerti pers, terlepas dari kontroversi mekanisme pemilihannya. The Man Behind The Gun cocok untuk ketiga figur ini. Bukan Dewan Pers yang mejadi topik utama tapi siapa orang dibalik Dewan Pers yang tampil memimpin wartawan. 

*Status Quo Dewan Pers* 

Dewan Pers periode 2022-2025 telah kehilangan legitimasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Konstituen Dewan Pers yang terdiri dari 11 organisasi pers masih ngotot dan berusaha mempertahankan status quo meski Dewan Pers telah kehilangan legitimasi. 

Sebab yang diuji materi di MK tahun 2021 adalah Pasal 15 ayat (2) huruf f : “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;”

Majelis Hakim MK menimbang bahwa fungsi “memfasilitasi” tersebut menurut Mahkamah telah sejalan dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers. Artinya, Dewan Pers bertindak sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, dan bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan (regulator).

Pertimbangan hukum pada Putusan MK tersebut sangat tegas menyatakan Dewan Pers bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan atau regulator. MK menegaskan kewenangan Organisasi Pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. 

*Dewan Pers Menafikan Badan Hukum Organisasi dan Perusahaan Pers*

Pada prakteknya Dewan Pers tidak mengindahkan hasil putusan MK. Dewan Pers justeru tetap mempertahankan peraturan organisasi konstituen Dewan Pers berdasarkan Peraturan Dewan Pers Tentang Statuta Dewan Pers yang di dalamnya mengatur tentang konstituen Dewan Pers. 

Ironisnya, Dewan Pers secara sepihak tidak mengakui keabsahan Badan Hukum Organisasi-Organisasi Pers yang disahkan Dirjen AHU Kementerian Hukum RI yang memiliki legal standing sebagai organisasi pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. 

Padahal secara hukum Peraturan Dewan Pers yang mengatur tentang Konstituen Organisasi Pers telah batal demi hukum. Pemerintah dan semua pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia wajib melaksanakan Keputusan MK tersebut karena bersifat final and binding atau final dan mengikat. 

Pada kondisi ini penetapan organisasi konstituen Dewan Pers yang selama ini menguasai ruang lingkup pers tanah air seharusnya berstatus illegal alias tidak memiliki dasar hukum. 

Mari kita baca Penjelasan Pasal 15 Ayat 1 UU Pers, tegas disebutkan : “Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers

nasional.” 

Pada prakteknya Dewan Pers justeru mengurangi kuantitas pers nasional. Dewan Pers bahkan menghambat eksistensi puluhan organisasi pers dan pertumbuhan puluhan ribu perusahaan pers. 

Alih-alih meningkatkan kuantitas pers nasional, Dewan Pers justeru menghilangkan hak organisasi-organisasi pers dengan peraturan ‘bodong’ konstituen organisasi, dan mengucilkan keberadaan puluhan ribu media atau perusahaan pers dengan kebijakan ‘edan’ Verifikasi Perusahaan Pers. 

Faktanya, sudah 24 tahun pasca Dewan Pers dibangkitkan dari kuburan oleh 40 organsiasi pers itu, hinggga kini hanya ada 2000-an media terverifikasi. Bahkan dari 40 organisasi pers yang tercatat, kini hanya tersisa 11 organisasi dalam kurun waktu dua dekade. 

Kemunduran yang sengaja dimanipulasi dan dimainkan oleh Dewan Pers kemudian terbongkar dalam Uji Materi di MK atas keterangan DPR RI bahwa ternyata yang diakui DPR ada 40 organsiasi pers yang tercatat sejak tahun 2000 sampai tahun 2020. Berarti ada dugaan manipulasi data yang berada di DPR dan Pemerintah terkait eksistensi organisasi pers. 

Beginilah akibatnya jika anggota Dewan Pers dihuni oleh orang-orang yang tidak memahami situasi dan kondisi kehidupan pers nasional dan tidak paham UU Pers. Pemerintah dan elit politik nasional digiring untuk hanya mengakui eksistensi elit pers nasional. 

Pers Indonesia seolah-olah hanya untuk kaum elit. Mayoritas Masyarakat pers yang sebagian besar beroperasi di tingkat lokal dianggap warga negara kelas dua yang boleh dikriminalisasi, dihina dengan sebutan abal-abal, dimarjinalkan, diibiarkan ‘mengemis’ iklan, dibiarkan ‘melacur dan menjual idealisme’, dan dibiarkan menjadi korban diskriminasi. 

*Pemilihan Anggota Dewan Pers Tidak Sesuai UU Pers* 

Saat ini Dewan Pers Tengah disibukan dengan perisapan pemilihan Anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Namun mekanisme pemilihan Anggota Dewan Pers menyalahi UU Pers sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim MK dalam memutus perkara Nomor : 38/PUU-XIX/2021. 

MK menyebutkan : “Adapun petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 dimaknai “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis”, justru dapat menimbulkan ketidakseragaman ketika masing-masing organisasi pers melaksanakan pemilihan Anggota Dewan Pers sendiri-sendiri.”

Pada bagian lain terdapat keterangan pemerintah terkait materi permohonan yang diuji, diuraikan penjelasan rinci yang tercantum dalam Memorie van Toelichting dari UU Pers yaitu bagian Keterangan Pemerintah atas RUU Pers tanggal 28 Juli 1999.

Disebutkan : “Penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden merupakan pengukuhan, sedang pemilihan anggota Dewan Pers diserahkan sepenuhnya kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”. 

Jadi dengan pertimbangan hukum MK tersebut, pemilihan Anggota Dewan Pers sepenuhnya hak organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Jadi seluruh organisasi-organisasi pers yang berbadan hukum (AHU Kemenkum RI) harus secara bersama-sama melaksanakan pemilihan Anggota Dewan Pers agar seragam dan tidak boleh terpisah-pisah. 

Apalagi dalam pertimbangan hukum MK, tegas disebutkan : Presiden dalam menerbitkan Keputusan Presiden tersebut hanya bersifat administratif untuk pengesahan Keanggotaan Dewan Pers yang telah dipilih melalui proses sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UU 40/1999.

Pasal 3 UU Pers : “Anggota Dewan Pers terdiri dari :

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

Berarti mekanisme pemilihan Anggota Dewan Pers dari unsur Wartawan mekanismenya melalui organisasi wartawan (Tidak Jamak) menjaring dan memilih calon anggota Dewan Pers. Begitupun proses pemilihan anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan Perusahaan Pers mekanismenya melalui organisasi perusahaan pers (Tidak Jamak) menjaring dan memilih calon anggota Dewan Pers. 

Nah khusus untuk pemilihan anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya, mekanismenya melalui organisasi wartawan dan organisasi perushaan pers (jamak) menjaring dan memilih secara bersama-sama dan seragam calon anggota Dewan Pers yang diajukan oleh seluruh organisasi pers untuk unsur tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya. 

Pada tataran inilah pertimbangan hukum MK berlaku bahwa organisasi-organisasi pers tidak sendiri-sendiri tapi bersama-sama dan seragam memilih anggota Dewan Pers yang menyatukan seluruh organisasi pers. Jadi setiap organisasi pers berhak mengajukan anggota dewan pers yang dipilih melalui mekanisme sesuai UU Pers. 

Pada gilirannya, jika mekanisme ini dijalankan oleh seluruh organisasi-organisasi pers yang berbadan hukum di Indonesia, maka Presiden Republik Indonesia tidak memiliki alasan untuk menolak. 

Jika Presiden Republik Indonesia hanya menerima hasil Pemilihan Anggota Dewan Pers versi Badan Pekerja Dewan Pers bukan Versi UU Pers, maka hal itu berpotensi melanggar konstitusi dan cacat hukum serta mencederai UU Pers dan menentang Putusan MK untuk perkara 38/PUU-XIX/2021. 

Penulis yakin, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah seorang prajurit sejati yang telah bersumpah untuk taat pada konstitusi dan menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang, maka hak organisasi-organisasi pers yang dikebiri oleh Dewan Pers staus quo, harus dijamin. 

*Dewan Pers Melegalkan ‘Pelacuran Pers’*

Persoalan serius yang terjadi dalam kehidupan pers nasional adalah para pimpinan berlabel konstituen Dewan Pers itu dengan bangganya menikmati buah reformasi pers dan pasrah, serta asik-asik aja dinahkodai pimpinan yang gak nyambung. Gak pernah merasakan disebut abal-abal, dikriminalisasi, dimarjinalkan, dan didiskriminasi. 

Media lokal dan nasional dibiarkan mengemis iklan dan menjual idealisme dan melegalkan ‘pelacuran pers’ lewat Kerjasama Publikasi dengan Pemerintah. Padahal ada potensi belanja iklan yang bisa ditempatkan di media-media nasional dan lokal non media konglomerasi bernilai ratusan triliun rupiah.

Sementara Dewan Pers tutup mata membiarkan iklan komersil dikuasai dan dimonopoli kaum oligarki. Tak heran praktek konglomerasi media makin subur dan powerfull mengontrol pemerintah dan mengobok-obok negeri dengan pemberitaan yang mengedepankan kepentingan industri dan rating ketimbang dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sadarlah hai para pimpinan konstituen Dewan Pers illegal. Ribuan wartawan UKW dan non UKW, bahkan SKW setiap hari, “MAAF” masih menerima amplop dari nara sumber alias ‘menjual idealisme’ gara-gara media tempat dia bekerja ‘hidup segan mati tak mau’. 

Pengusaha media mainstream kaya raya, jadi konglomerat, tapi wartawan dan media lokal di level bawah saling sikut hanya demi meraup rupiah APBD dan APBN dari belanja publikasi. 

Dewan Pers begitu bangga membuat Rekomendasi Media Terverifikasi dan Wartawan UKW yang berhak Kerjasama bekerjasama dengan pemerintah menggunakan dana APBD dan APBN. 

Dewan Pers seharusnya paham bahwa hal itu adalah (maaf) praktek melegalkan ‘pelacuran pers’ media. 

Sejatinya Kerjasama dengan Pemerintah harus melalui Perusahaan pihak ketiga atau Perusahaan agency lewat tender. Dari situ Perusahaan agency pemenang tender ini yang bertanggunjawab menyalurkan anggaran publikasi media ke Jaringan Media lokal maupun nasional. Sehingga independensi media tetap terjaga. 

Praktek yang berlaku saat ini justeru Dewan Pers sepertinya setuju alias melegalkan dengan membiarkan Perusahaan Pers langsung menerima bentuk Kerjasama publikasi media dengan Pemerintah tanpa melalui pihak ketiga. 

Akibatnya, media lokal dan nasional tidak bisa menjalankan fungsi control sosial pers terhadap pemerintah. Karena jika hal itu dilakukan maka Pemerintah mengancam akan memutus kontrak Kerjasama. Ini tentunya sangat merusak sistem pengawasan pers. 

Jangan heran jika banyak Menteri, pejabat, kepala-kepala daerah ditangkap KPK, Jaksa, dan Polisi gara-gara kebablasan korupsi tanpa control media. 

Penulis: Hence Mandagi – Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia.

Read More

Kegiatan Antar Agama di Banjarmasin: Bangun Toleransi dan Kesatuan Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin

Di tengah potensi konflik yang selalu ada, penting untuk menjaga kondisi damai dan harmonis di masyarakat. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama Ford Foundation, Institut Leimena, dan Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), menggelar kegiatan bersama antar komunitas agama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan komunitas sebagai “bibit” perekat kesatuan bangsa.

Kegiatan ini melibatkan serasehan, workshop, dan pelatihan yang dihadiri oleh berbagai organisasi keagamaan di Banjarmasin. Melalui pembentukan simpul-simpul komunitas, peserta diajarkan untuk mempraktikkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama. "Kami belajar untuk tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga bekerja sama dan bergaul dengan umat lain," ungkap salah satu peserta.

Simpul-simpul tersebut kemudian digabung menjadi kluster, salah satunya adalah Kluster Kayuh Baimbai, yang terdiri dari Simpul Wanita Islam, Simpul Gereja Protestan di Indonesia Barat (GPIB), dan Simpul Pura Agung Jagat Natha. Kegiatan ini bertema “Bersama Membangun Kompetensi Individu, Kompetensi Komparatif dan Kompetensi Kolaboratif dalam Keberagaman untuk Mewujudkan Toleransi Pro Eksistensi Demi Indonesia yang Damai dan Harmonis,“ Jum’at (27/12/2024). 

Sebagai bagian dari kegiatan, mereka melakukan aksi bersih-bersih rumah ibadah secara gotong royong di tiga lokasi: Halaman Mesjid Baiturrahman, Gereja GPIB Maranatha, dan Pura Agung Jagat Natha. Selain itu, mereka juga melaksanakan Program Jum’at Berkah dengan membagikan konsumsi untuk orang yang tidak mampu.

Selang 23 hari kemudian, pada 19 Januari 2025, diadakan Pelatihan Eco Enzyme di GSG GPIB Maranatha. Pelatihan ini mengajarkan cara membuat cairan eco enzyme dari sampah organik, bertujuan untuk mengurangi limbah dan memberdayakan ekonomi rumah tangga.

Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum, membuka acara pelatihan tersebut, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah organik. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat toleransi antar agama dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wakil Ketua MA Non Yudisial Resmikan Bagir Manan Sport Center di BSDK Bogor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bagir Manan Sport Center yang berada di kawasan Badan Strategi dan Kebijakan Mahkamah Agung (BSDK MA) diresmikan Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial, Suharto. Hadir juga sejumlah pejabat penting MA. 

"Ke depannya pembangunan ini bersifat memberikan manfaat bagi seluruh kalangan," kata Suharto dalam sambutan peresmian Bagir Manan Sport Center, Jumat (21/2/2025).

Hadir juga Wakil Ketua MA periode 2009-2016 Dr Ahmad Kamil, para Ketua Kamar dan para Hakim Agung serta Para Pejabat Eselon I dan II serta para Pemain Tenis Eselon I MA bertempat di BSDK. 

Selain kegiatan peresmian juga digelar turnamen tenis yang berlangsung pada 21-22 Februari 2025. Didahului dengan Turnamen Exbisi Tenis antar Pimpinan MA dan Satker Eselon I MA. 

Peresmian Bagir Manan Sport Center ini diharapkan menjadi indikasi perubahan bahwa bsdk MA mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimna tagline BSDK saat ini yaitu 'BSDK bisa kelas dunia'. 

Bagir Manan Sport Center adalah area untuk fasilitas olahraga yang ada di BSDK yang terdiri dari Lapangan Tenis, Gedung Badminton dan Gym Center yang diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan olahraga bagi para peserta pelatihan dalam menjaga kebugaran dan stamina masing-masing personil serta dapat juga digunakan untuk kepentingan PTWP ke depannya. 

Kepala BSDK, Bambang Hery Mulyono menyampaikan sambutan terkait rencana fasilitas kedepannya akan dibangun kolam renang untuk melengkapi fasilitas oleharaga di area Bagir Manan Sport Center.

"Sehingga diharapkan semakin menunjang setiap pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat nasional maupun internasional," ucap Bambang. 

Dalam sambutan Ketua PTWP, Prim Haryadi menyampaikan ucapan terimakasih kepada BSDK karena sudah menyediakan fasilitas pendukung kegiatan PTWP. (Ar)

Read More

APTIKNAS Dukung Kick-Off Indonesia 4.0 Conference and Expo 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) berkolaborasi dengan Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia (WANTRII) dan didukung oleh Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) terus mendorong industri lokal mampu bersaing secara global.

“Meski dunia terus menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks, tentu kita patut bersyukur dan bangga bahwa kinerja sektor industri pengolahan non migas tetap kuat tangguh bersaing,” ujar Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam sambutan acara Kick-Off Indonesia 4.0, yang berlangsung di Ruang Garuda, Gedung Kementerian Perindustrian RI, baru-baru ini (19/2/2024).

Ia menambahkan, keunggulan industri di Indonesia yang patut diapresiasi, salah satunya adalah nilai Manufacturing Value Added (MVA) pada tahun 2023 mencapai US$ 255 miliar yang menjadikan Indonesia berada di posisi ke-12 top manufacturing countries by value added di dunia.

Hal itu membuktikan, nilai MVA Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. 

“Bahwa inisiasi Making Indonesia 4.0 ini sebagai momentum untuk terus mempercepat transformasi industri nasional menuju era digital yang lebih maju dan berdaya saing,” tambah Menperin Agus Gumiwang.

Menurutnya, optimisme sektor industri nasional juga semakin kuat dalam beberapa bulan terakhir ini. 

"Kita bisa lihat kontribusi terhadap PDB Nasional (industri pengolahan nonmigas) Tahun 2024 sebesar 17,16%. Kemudian, kontribusi ekspor industri pengolahan nonmigas mencapai USD 196,54 Miliar, dan pencapaian ekspor nasional sebesar USD 264,70 Miliar," jelasnya.

Kemudian untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja industri pengolahan nonmigas per Agustus 2024 berjumlah 19,96 juta orang atau 13,79% tenaga kerja nasional.

Sementara, Nilai Manfufacturing Value Added (MNA) 2023 diposisi peringkat ke 12. "Nilai MVA Indonesia 2023 mencapai USD 255 miliar mengungguli Amerika Serikat, Jepang, Thailand, dan Vietnam.

Selain itu, nilai investasi di tahun 2024 juga telah mencapai 42,1% atau realisasi investasi disektor industri manufaktur sebesar Rp.721,3 triliun.

"Artinya kalau kita sama-sama kelola sektor industri bisa melihat ya tanda-tanda ekspansi optimisme paling tidak di titik psikologi daripada pelaku industri itu mulai tumbuh mulai kuat. Mereka akan lebih semangat dalam beroperasi dan syukur-syukur kalau mereka akan bisa membawa investasi baru masuk ke Indonesia semua pencapaian ini tidak lepas dari upaya kita mengimplementasikan program making Indonesia 4.0," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH mengatakan, pihaknya terus mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional di era digital. “Kegiatan Kick Off Indonesia 4.0 Conference and Expo 2025 ini merupakan langkah konkrit pemerintah dan swasta mempercepat transformasi industri untuk meningkatkan daya saing di sektor swasta nasional, termasuk industri teknologi, informasi, dan komunikasi,” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, dan Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan, Kick Off Indonesia 4.0 Conference and Expo 2025 ini mengundang para pemangku kepentingan kegiatan untuk memberikan informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya transformasi digital, khususnya dalam mengembangkan dan implementasi aspek keberlanjutan dalam industri.

“Dalam kegiatan ini akan dipaparkan mengenai alasan pemilihan tema yang diusung dan juga kegiatan-kegiatan pendukung seperti sosialisasi skema untuk pemilihan pemenang Penghargaan Rintisan Teknologi Industri 2025, Seleksi INDI 4.0 Awards, dan juga Seleksi National Lighthouse Industry 4.0 Awards,” papar Andi.

 

Kegiatan ini juga didukung penuh oleh Dewan Transformasi Digital Indonesia dan Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. “Diharapkan, kegiatan ini dapat menarik dan menumbuhkan minat dari para pelaku usaha untuk bergabung ke dalam ekosistem kolaborasi demi mewujudkan smart nation yang baik,” ujar Andi.

 

Sejak 2019, Indonesia menyelenggarakan event tahunan ini dalam rangka percepatan transformasi digital dan revolusi industri 4.0 dengan nama Indonesia 4.0 Conference & Expo. 

Ketua Umum WANTRII Ir. Fadli Hamsani menyampaikan, “Kegiatan ini merupakan ajang untuk mempertemukan para stakeholder mulai dari pemerintah, industri, provider teknologi, akademisi, konsultan industri, hingga financial sector dalam satu platform yang berorientasi pada transformasi digital industri di Indonesia.” kata Fadli.

Sementara, event bergengsi Indonesia 4.0 Conference & Expo akan kembali hadir pada 24-25 September 2025 mendatang yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Acara ini didukung oleh Epicor, Beckhoff dan Monitor ERP mengusung tema bertajuk “Smart Nation 2025: Building Stronger, Moving Faster Towards Sustainability”.

Tema tersebut, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat industri nasional dengan transformasi digital yang berkelanjutan, lebih efisien, dan berdaya saing global. Bagi yang ingin ambil bagian dalam acara ini dapat mengunjungi website official www.indonesia40.id. (Ar)

Read More

Jelang Ramadhan 1446 H, IKANOT UNDIP Gelar Isra Mi'raj dan Santunan Yatim Piatu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Isra' Mi'raj 1446 H, Ikatan Alumni Notariat Universitas Diponegoro (IKANOT UNDIP) menggelar acara santunan yatim piatu dan silaturahmi menjelang bulan suci Ramadhan 1446 H. Acara berlangsung di Masjid Agung Sunda Kelapa, Aula Sakinah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/02/2025). 

Dalam sambutannya, Otty Hari Chandra Ubayani, SH, SpN, M.H, selaku Ketua Umum IKANOT UNDIP, menegaskan bahwa organisasi ini bukan hanya menjadi wadah bagi para alumni, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"IKANOT UNDIP berkomitmen untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada seluruh anggota, notaris, dan PPAT di Indonesia, serta masyarakat umum. Selain itu, kami terus menjaga standar ilmu di bidang kenotariatan dan pertanahan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman," ujar Otty.

Acara ini juga menjadi momentum bagi IKANOT UNDIP untuk menunjukkan kepedulian sosial dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu.

Bukan hanya itu, IKANOT UNDIP juga menegaskan komitmennya dalam mendukung program-program Kementerian ATR/BPN RI, terutama dalam bidang pertanahan dan regulasi kenotariatan.

"Kami memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dan para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta memastikan pelayanan pertanahan berjalan dengan amanah," jelas Otty.

Dalam kesempatan ini, IKANOT UNDIP juga merayakan ulang tahun ke-12 dengan dihadiri oleh alumni dari 18 provinsi, termasuk NTT, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Batam, Riau, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Gorontalo, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Yogyakarta.

Dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah, IKANOT UNDIP mengajak seluruh anggota dan masyarakat untuk terus berbuat kebaikan, memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kualitas diri dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kesiapan Pertamina Penuhi Kebutuhan Energi Jelang Ramadhan dan Idul Fitri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

CEO Putraindo Media Tama Yakub F. Ismail angkat bicara perihal kesiapan PT Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi nasional utamanya gas Elpiji dan bahan bakar minya (BBM).

Yakub mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama masyarakat Indonesia di bulan Ramadhan ialah BBM dan LPG 3 kg.

Untuk itu, pihaknya berharap pasokan energi tersebut harus terpenuhi menjelang seminggu Ramadan dan Idul Fitri mendatang.

"Kalau kita berkaca pada Ramadhan 2024, Pertamina mematok kuota LPG 3 kg dari 19 Maret hingga 7 April sebanyak 430.867 MT. Kemudian, realisasi LPG 3 kg pada periode tersebut mencapai 452.954 MT, ditambah Pertamina Patra Niaga menyiapkan 5.027 agen siaga," kata Yakub di Kebayoran, Jakarta, Minggu (23/2).

Yakub tidak menampik bahwa jumlah kebutuhan energi di tahun ini akan mengalami peningkatan. Sehingga, kesiapan Pertamina akan benar-benar diuji.

"Kendati begitu, saya optimis Pertamina sudah punya strategi yang telah disiapkan jauh-jauh hari untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan kebutuhan Elpiji dan BBM," ungkapnya.

Belum lama ini, Yakub mengaku telah mendengar informasi kalau Pertamina telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memenuhi kebutuhan energi jelang Ramadhan dan persiapan Idul Fitri.

"Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan telah menyampaikan bahwa kondisi stok BBM dan LPG cukup untuk beberapa pekan ke depan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Jadi, saya cukup meyakini itu," ujarnya.

Tidak hanya itu, Yakub juga mengatakan bahwa dari informasi yang diterima stok LPG yang tersedian masih cukup untuk 14,63 hari dengan proyeksi konsumsi harian 25.069 metric ton (MT) per hari sesuai perhitungan Pertamina. 

"Sementara itu, untuk stok BBM lainnya seperti Pertalite, Pertamax dan Biosolar juga terbilang masih cukup terjaga dengan rata-rata pasokan yang ada,” urainya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada semua pihak agar tidak perlu khawatir terkait kesigapan Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi nasional jelang Ramadhan dan Idul Fitri mendatang. (Arianto)

Read More

Ketua SPR Randi Syaputra Diperiksa Terkait Dugaan Penambangan Galian C Ilegal

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Ketua Sinergi Pemuda Riau (SPR), Randi Syaputra, memenuhi panggilan Subdit IV Polda Riau untuk memberikan keterangan sebagai pelapor terkait dugaan tindak pidana pertambangan oleh PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) di Pekanbaru, Jum'at (21/02/2025. Randi memberikan keterangan selama 2,5 jam mengenai pemanfaatan tanah urug (Galian C) yang diduga berasal dari penambangan ilegal dalam proyek pembangunan jalan tol lingkar Pekanbaru.

Dalam keterangannya, Randi menjelaskan bahwa ia telah memberikan informasi rinci dan bukti tambahan untuk mempermudah penyidik dalam melakukan penyelidikan. "Saya yakin ini bukan perkara yang rumit. Lokasi penambangan jelas, pelakunya jelas, dan alat berat yang digunakan juga ada," ungkapnya.

Sebagai organisasi sosial kontrol, SPR berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini. Randi menegaskan bahwa mereka akan bersinergi dengan pihak-pihak terkait demi menciptakan iklim usaha yang mematuhi aturan hukum. Ia juga mengungkapkan bahwa PT HKI diduga menjadi penyebab maraknya aktivitas Galian C ilegal di Rumbai, yang kini berlangsung tanpa rasa takut akan penegakan hukum.

"Sejak laporan kami ke Polda Riau pada 10 Januari 2025, lokasi Galian C ilegal semakin bertambah, dan tambang tersebut diduga digunakan untuk proyek tol," tambah Randi. Ia juga menjelaskan posisi PT HKI dan vendor pelaksana proyek di lapangan, yang diduga melanggar Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Randi mengingatkan bahwa pelanggaran ini dapat berakibat pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Laporan Randi terdaftar dengan nomor B/155/II/2025/Ditreskrimsus/POLDA RIAU, dengan PT HKI sebagai terlapor.

Dengan langkah ini, SPR berharap agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum di sektor pertambangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA Tegaskan Pentingnya Kode Etik dalam Penegakan Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setiap profesi memiliki kode etik yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Prof. Dr Sunarto, S.H., M.H. menggelar pembinaan bagi ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat ppertama dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Acara ini berlangsung di Balairung Gedung Tower MA RI sebagai bagian dari rangkaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024.

Dalam kesempatan ini, Ketua MA menekankan pentingnya menjunjung tinggi etika profesi. Di mana, setiap profesi memiliki kode etik yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Ketua MA juga mengingatkan bahwa korupsi dapat terjadi karena dua faktor utama, yaitu kebutuhan (corruption by needs) dan keserakahan (corruption by greed). Hal ini sejalan dengan pernyataan Mahatma Gandhi:

"The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed." atau "Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan." 

Pesan tersebut menegaskan pentingnya hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan yang tidak terbatas.

Sebagai bahan refleksi, Ketua MA mengungkapkan hasil Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana, Mahkamah Agung mendapatkan skor 74,93. Skor ini memang naik dari 2022 yang memperoleh indeks 74,51.

Namun, indeks 2023 dan 2022 berada jauh di bawah indeks SPI 2021 yang memperoleh 82,72. Dalam SPI 2023 ditetapkan dua faktor koreksi (pengurang nilai) yaitu kecukupan data/informasi dan fakta terjadinya kasus korupsi.

Saat ini, Mahkamah Agung masih menghadapi tantangan terkait kepercayaan publik dan kewibawaan institusi. 

Tantangan ini berasal dari aspek kepemimpinan dan integritas, yang tidak hanya berdampak pada individu yang bermasalah, tetapi juga terhadap seluruh aparatur peradilan yang telah bekerja keras menjaga marwah peradilan.

Pimpinan Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus menuntaskan permasalahan tersebut dan memperkuat pondasi kelembagaan agar peradilan di Indonesia semakin efektif, independen, dan berwibawa. 

Ketua MA menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersumber dari kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, putusan pengadilan hanya akan menjadi teks hukum yang tidak bermakna bagi masyarakat.

"Pemimpin yang berintegritas merupakan aset dalam membangun kepercayaan. Tanpa integritas tidak mungkin ada kepercayaan, dan tanpa kepercayaan berarti tidak ada kepemimpinan," ujar Ketua MA dalam pembinaannya.

Ketua MA menegaskan untuk menjadi renungan bagi aparatur peradilan, perbuatan nirintegritas yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak bagi dirinya saja. 

Namun juga berdampak bagi lembaganya. Oleh karena itu, seluruh aparatur peradilan diharapkan terus berkomitmen dalam menjaga integritas serta menegakkan hukum secara adil dan transparan. (Arianto)

Read More

Meski Kurang Fit, 19 Kepala Daerah Semangat Ikuti Retreat Pembekalan di Magelang

Duta Nusantara Merdeka | Magelang 

Para kepala daerah menyambut antusias dan semangat pelaksanaan Retreat Pembekalan Kepemimpinan Kepala Daerah 2025-2030 yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari 19 kepala daerah yang, meski dalam kondisi fisik kurang fit, tetap semangat mengikuti pembekalan tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menuturkan, menurut data yang dihimpun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 21 Februari 2025 sore, dari jumlah 503, sebanyak 450 kepala daerah terkonfirmasi hadir. Dari jumlah itu, 19 di antaranya dalam kondisi yang kurang sehat. 19 kepala daerah tersebut diperkenankan mengenakan gelang berwarna merah.

“Artinya kondisi fisiknya harus memerlukan atensi seperti pascaoperasi, penyakit serius, dan lain-lain. Tetapi mereka bersemangat untuk hadir, tentu kita izinkan tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu,” ujar Bima di hadapan awak media di Akademi Militer (Akmil) Magelang usai menyambut kedatangan para kepala daerah, Jumat (21/2/2025).

Ia menuturkan, dari data yang diterimanya sebanyak 53 kepala daerah terkonfirmasi tidak hadir. Jumlah itu dengan rincian, 6 kepala daerah menyampaikan permohonan izin kepada panitia. Sedangkan 47 kepala daerah hingga saat ini tidak memberikan kabar. Untuk kepala daerah yang telah menyampaikan izin, ungkap Bima, Kemendagri mempersilakan untuk dapat mengirimkan wakil kepala daerah.

Bima memastikan, saat ini panitia terus berupaya menghubungi 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar tersebut. Ini mengingat kegiatan retreat ini sangat penting bagi kepala daerah, khususnya untuk memperoleh materi mengenai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, serta materi lainnya.

“Untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Kemendagri menggelar retreat pembekalan kepala daerah masa jabatan 2025-2030 di Magelang yang meliputi gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari 2025 mendatang. Adapun kegiatan ini direncanakan berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. (Ar)

Read More

Presiden Prabowo Undang Hakim ke Istana: Langkah Baru dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Momen bersejarah, Presiden Prabowo Subianto mengundang para hakim dari seluruh Indonesia ke Istana Negara. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kehakiman di NKRI, para hakim dari peradilan tingkat pertama hingga Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) berkumpul di hadapan kepala negara. Kehadiran mereka menimbulkan berbagai reaksi, baik pro maupun kontra, di kalangan pakar dan praktisi hukum.

"Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan para hakim adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Syamsul Bahri, Ketua FORSIMEMA-RI, dalam keterangan tertulis, Kamis (20/02/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta para hakim untuk menegakkan hukum dengan adil dan benar, terutama dalam mendukung upaya merebut kembali kekayaan alam yang selama ini dikuasai oleh pihak asing dan pengusaha yang tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam sambutannya pada sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta Pusat, Prabowo menyoroti kondisi kehidupan para hakim. Ia mengungkapkan keprihatinan bahwa banyak hakim yang tidak memiliki rumah dinas dan terpaksa menyewa atau indekos. "Kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik," tegasnya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan untuk meningkatkan kewibawaan hakim di mata masyarakat. "Hari ini saya kembali yakin bahwa setiap rakyat bergantung pada putusan hakim," ujarnya. Ia berharap janji-janji yang disampaikan dapat segera terealisasi, sehingga kesejahteraan hakim dapat terjamin.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. "Dengan perhatian pemerintah terhadap kualitas hidup hakim, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan berkeadilan," ucapnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Jelang Ramadhan, Menko Polkam: Pemerintah Pastikan Harga Pangan Stabil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah telah menyusun strategi pengendalian harga pangan utama selama Bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 2025. Seluruh Kementerian akan berkolaborasi mengawasi harga pangan di pasaran, dan strategi lainnya adalah operasi pasar.

"Pemerintah akan mengawasi secara ketat harga pangan utama selama Bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 2025. Sehingga masyarakat tetap mendapatkan harga di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Menko Polkam, Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Jum'at (21/02/2025).

Pemerintah telah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, sedangkan angka realisasinya Rp17.500 atau melebihi HET. Oleh karenanya, Presiden memerintahkan kementerian dan lembaga mengawasi harga pangan di bawah HET.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, menegaskan akan menindak tegas para pengusaha yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET. Tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya.

"Kami tidak mentoleransi para pengusaha yang melanggar sehingga dapat merugikan masyarakat. Apalagi saat puasa nanti, pemerintah berharap situasi keamanan kondusif dan masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang," kata Menko Polkam. 

Menko mengimbau masyarakat untuk dapat melaporkan pihak-pihak yang menjual bahan pokok namun tidak sesuai dengan HET. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengam pihak terkait untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Arianto)

Read More

Tanggapi Isu Keamanan Sertipikat Elektronik, Menteri Nusron Tegaskan Sudah Terapkan Sistem _Back up_ Berlapis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Sertipikat Elektronik tidak aman. Ia dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah berita sesat dan menyesatkan. Menurut Nuron Wahid, tidak mungkin Sertipikat Elektronik yang memiliki sistem keamanan berlapis dan _back up_ yang kuat bisa dibobol. 

"Barang yang sudah berbentuk elektronik dengan sistem _back up_ berlapis, jika di-_hack_ atau dibobol, tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan sertipikat berbentuk kertas, yang bisa hilang akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya," ungkapnya usai Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang Bersama Menteri ATR/Kepala BPN yang berlangsung di Aula Prona, Jumat (21/02/2025).

Menteri Nusron juga menegaskan bahwa Sertipikat Elektronik dapat dengan mudah dicek melalui perangkat seperti laptop atau HP, dan memiliki sistem _firewall_ yang sangat kuat. Selain itu, ia menjelaskan bahwa data Sertipikat Elektronik disimpan di _data center_ yang berlapis di lima lokasi berbeda, dengan beberapa lapisan pengamanan yang sangat ketat, seperti _first line, second line,_ hingga lapisan kelima.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa tuduhan terkait ketidakamanan Sertipikat Elektronik merupakan upaya delegitimasi terhadap pemerintah. "Ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah yang sekarang sudah sangat kuat," lanjutnya.

"Karena pemerintahan kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik banyak. Dia takut ini, kalau negara kuat, dia tetap mencoba untuk melakukan delegitimasi. Ini perlu kita waspadai dan ini tidak boleh," pungkas Nusron Wahid.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam Bincang Isu siang ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Ar)

Read More

Polri Ungkap Jaringan Judi Online Internasional 1XBET, Sembilan Tersangka Ditangkap

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus judi online (judol) jaringan internasional yang beroperasi melalui situs 1XBET. Dalam operasi ini, sembilan orang tersangka ditangkap di berbagai lokasi, termasuk Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan Kota Tangerang.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa pengungkapan ini dimulai pada 14 November 2024. "Kami telah mengungkap perkara judi online dengan situs 1XBET di beberapa kota," kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jum'at (21/02/2025).

Operasi penindakan dilakukan di lima lokasi, termasuk Urip Indah Residen di Cianjur dan Komplek Mega Cinere di Depok. Dari penindakan ini, lima orang tersangka berhasil diamankan, termasuk AW sebagai agen grup belklo, RNH sebagai superviser operator, dan CRW sebagai admin keuangan.

Polisi juga menyita barang bukti berupa 80 kartu ATM, satu token, 17 buku tabungan, 12 handphone, satu set komputer, dan satu laptop. Pengembangan penyidikan dilanjutkan di Riau dan Kepulauan Riau pada 11 Februari 2025, di mana empat orang tersangka tambahan ditangkap.

Barang bukti yang disita dalam pengembangan kasus ini mencakup 19 handphone, tiga laptop, satu set komputer, dan sejumlah kendaraan mewah, termasuk Toyota Fortuner dan Honda CRV. Selain itu, polisi menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang, termasuk SGD dan USD, dengan total mencapai lebih dari Rp10 miliar.

Djuhandhani menjelaskan bahwa para pelaku berkoordinasi dengan agen judi online 1XBET di negara-negara seperti China, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. "Mereka saling bertukar data perbankan dan informasi terkait pengawasan judi online," ujarnya.

Para tersangka disangkakan Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dapat mengakibatkan hukuman hingga 20 tahun penjara.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DPP SPKN Soroti Anggaran Bantuan Rumah Swadaya di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) menyoroti anggaran bantuan stimulasi penyediaan rumah swadaya dan belanja barang sebesar 52 miliar rupiah yang dialokasikan pada tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Frans Sibarani, Sekretaris Jenderal DPP SPKN, dalam konferensi pers yang diadakan di Pekanbaru, jumat (21/02/2025).

Frans Sibarani menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat konfirmasi terkait kegiatan bantuan tersebut dengan nomor 028/konf-dpp-spkn/ll/12 Februari 2025. "Kami ingin memastikan bahwa anggaran ini digunakan dengan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, DPP SPKN juga menyoroti anggaran belanja barang yang mencapai 4,642 miliar rupiah. "Kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang nama belanja yang disampaikan kepada masyarakat dan siapa saja yang menjadi penerima manfaat," tambahnya.

Frans juga mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan drainase dengan anggaran 4,574 miliar rupiah perlu ditelusuri lebih lanjut. "Kami akan melaporkan seluruh kegiatan ini kepada aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas," tegasnya.

DPP SPKN sebelumnya juga telah melaporkan dugaan penyimpangan dalam pembangunan 10 gedung strategis, termasuk gedung Islamic Center di Cipta Karya, Kota Dumai, kepada Kejaksaan Tinggi Riau. "Kami berharap Kejari Dumai melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap penyelenggara kegiatan," ungkap Frans.

Lebih lanjut, Frans Sibarani menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. "Kami mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terkait dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara," katanya. Meskipun ada dugaan korupsi, DPP SPKN tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Sebagai organisasi masyarakat, DPP SPKN berkomitmen untuk menjalankan fungsi sosial kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. "Kami akan terus mengawal dan melakukan investigasi terhadap kegiatan yang kami laporkan," tutup Frans.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Beri Ucapan Selamat, IMO-Indonesia Turut Awasi Kinerja 961 Kepala Daerah Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia akan menyoroti langkah perdana para kepala daerah terpilih setidaknya untuk 100 hari pertama ke depan pasca pelantikan di tengah ketatnya penggunaan anggaran imbas kebijakan efisiensi yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail dalam keterangan yang disampaikan di Kebayoran, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025, mengaku mengapresiasi kepada 961 kepala daerah yang baru saja mengikuti kegiatan pelantikan di Istana, Jakarta pada Kamis (20/2) pagi.

"Memang momentum kali ini harus diakui cukup berat bagi para pemimpin daerah terpilih untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing di tengah kebijakan penghematan anggaran yang begitu besar," kata Yakub.

Ia bahkan men-challenge para kepala daerah di tengah tekanan finansisal untuk terus menumbuhkan kreativitas dalam menyiasati kondisi keterbatasan anggaran yang ada.

"Ini luar biasa, bahkan sangat luar biasa bagi para kepala daerah untuk sebisa mungkin memutar otak demi menjalankan roda pemerintahan di daerah," ujarnya.

Dirinya juga menilai momentum krusial ini akan menjadi ujian sejauh mana komitmen kepala daerah untuk tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat.

"Akhirnya kita patut menguji seberapa komitmen para kepala daerah ini mampu bertahan," paparnya. 

*Gebrakan Baru*

Harus diakui bahwa di era kepemimpinan Prabowo-Gibran ini banyak gebrakan yang berhasil dilakukan mulai dari efisiensi anggaran, check up kesehatan gratis, makan bergizi gratis, hingga tradisi retret atau pembekalan para kepala daerah yang boleh dibilang yang pertama dalam sejarah Indonesia.

"Harus diakui kegiatan retret bagi kepala daerah ini termasuk yang perdana dalam sejarah Indonesia, sehingga mereka bisa dibilang Angkatan pertama untuk tradisi ini. Dan hemat saya ini cukup positif dalam membangun chemistry antara satu daerah dengan daerah lainnya," ujar Yakub.

Ia bahkan menaruh decak kagum kepada sosok Prabowo yang berani menempuh langkah berbeda dari tradisi kepemimpinan sebelumnya.

Ia menilai retret ini memiliki dampak dan manfaat yang besar dalam mendorong penyelarasan pembangunan di masing-masing daerah.

"Sebab, di sana mereka akan menerima araham umum di bawah satu komando presiden RI. Selain itu, dalam momentum kebersamaan ini, masing-masing kepala daerah akan saling mengenal satu sama lain. Di sana akan terjadi interaksi, tukar pikir terkait kondisi daerah masing-masing. Sehingga akan muncul ide kolaboratif dan sharing profit yang menjanjikan," ucapnya.

Yakub meyakini, kegiatan retret juga akan membentuk sense of belonging di antara sesama angkatan sehingga mudah untuk membangun blok kolaborasi lintas sektor dan wilayah.

"Di mana hal ini bertujuan membangun kesamaan visi dan misi sesuai instruksi dan arahan dari pusat," paparnya.

Pihaknya berharap dengan momentum ini, ekspansi kolaborasi pemerintah daerah terus meningkat baik itu dari government to government atau government to privat.

"Untuk kolaborasi government to privat, saya percaya tekanan keuangan daerah tidak akan menjadi satu hambatan, melainkan memacu inovasi dan kreativitas daerah untuk mengoptimalkan sumber pemasukan yang ada dari hasil kolaborasi yang luas ini," urainya.

Termasuk kata dia, keterlibatan media akan menjadi momentum penting dalam mendorong akselerasi pembangunan di daerah.

"Sebab, peran media akan ikut serta membangun citra dan opini masyarakat yang positif serta mengajak masyarakat untuk terlibat aktif falam pembangunan kolaboratis berorientasi kemajuan," tandasnya.

Terakhir, Yakub memberikan ucapan selamat kepada 961 kepada dearah yang telah dilantik agar mengawali masa pemerintahan mereka sesuai visi misi yang telah ditawarkan.

"Insya Allah semua akan berjalan sesuai harapan," tukasnya.

Ia juga menyebut bahwa IMO- Indonesia akan siap mengawal masa pemerintahan baru ini demi memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional dan cita-cita kesejahteraan sosial yang lebih luas. (Ar)

Read More

Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Pangdam I/Bukit Barisan Bersilaturahmi dengan Kapolda Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, mendampingi Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, dalam rangka bersilaturahmi dengan Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, di Mapolda Riau, Jumat (21/02/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat sinergi dan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Riau.

Kehadiran Pangdam I/BB dan rombongan disambut hangat oleh Kapolda Riau, bersama Waka Polda Riau, Brigjen Pol Jossy Kusumo, serta para pejabat utama (PJU) Polda Riau dan ratusan personel di lingkungan Polda Riau. Dalam suasana yang penuh keakraban, Pangdam menyampaikan rasa terkejut dan terima kasihnya atas sambutan hangat yang diberikan oleh Kapolda Riau.

"Saya terkejut atas sambutan yang luar biasa. Ini menjadi suatu kehormatan bagi kami," ungkap Pangdam dengan penuh rasa haru. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari program kerja Pangdam I/Bukit Barisan untuk mempererat hubungan kerja antara TNI dan Polri serta memastikan terjalinnya koordinasi yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau.

Sementara itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, dengan hangat menyambut kedatangan Pangdam I/Bukit Barisan. Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan rasa bangganya atas kunjungan tersebut. "Ini merupakan suatu vitamin bagi kami, karena kami disapa dan dikunjungi," ujar Kapolda dengan penuh rasa terima kasih.

Pernyataan tersebut mencerminkan betapa pentingnya silaturahmi antara institusi TNI dan Polri, yang tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga memberikan semangat dan motivasi bagi para personel di lapangan dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan di wilayah Riau dan meningkatkan kerjasama antara TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan yang ada.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA: Jalan Memimpin Bukan Jalan yang Mudah, Memimpin Itu Terkadang Menderita

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ada kalanya pimpinan harus berada di garis terdepan menjadi contoh bagi hakim dan aparatur di bawahnya.

Mahkamah Agung (MA) menggelar acara Pembinaan Kepemimpinan Peradilan sebagai rangkaian kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024 pada Rabu, 19 Februari 2025.

Acara yang digelar di Balairung Gedung Tower MA tersebut, dimulai pada pukul 19.30 WIB, dengan dihadiri oleh Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar MA, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada MA, Panitera dan Sekretaris MA, para Pejabat Eselon 1 pada MA, para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, para Pejabat Eselon 2 pada MA serta para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Turut hadir dua narasumber dalam acara pembinaan ini, yaitu Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. dan Erry Riyana Hardjapamekas, S.E.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung. Kemudian diawali dengan pembacaan doa yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang Dr. Nurhasan, S.H.I., M.E.

Refleksi Kinerja dan Harapan pada 2025

Ketua MA, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., membuka secara resmi acara Pembinaan Kepemimpinan Peradilan tersebut dengan prolog bahwa Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, telah mengundang Ketua MA, Wakil Ketua MA beserta para peserta yang hadir dalam kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA untuk hadir ke Istana Negara pada Kamis, 20 Februari 2025 pukul 15.00 WIB. 

Undangan Presiden RI tersebut, disampaikan langsung kepada dirinya sebelum Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA dimulai.

“Beliau (red: Presiden RI) merasa, sebagai kepala negara yang menandatangani SK pengangkatan calon hakim menjadi hakim, juga menandatangani SK pensiun hakim, namun tidak tahu orangnya (red: para hakim),” ungkap Sunarto singkat yang menambahkan bahwa undangan kunjungan ke Istana Negara tersebut adalah dalam rangka audiensi. 

Selanjutnya, Sunarto dalam pidato sambutannya menguraikan beberapa hal sebagai refleksi atas kinerja MA dan peradilan di bawahnya setahun lalu. Begitu juga berupa harapan-harapan untuk kinerja yang lebih baik lagi di 2025.

Prof. Sunarto turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin sehingga MA dan peradilan di bawahnya berhasil meraih berbagai penghargaan.  

Ia mengaku, berbagai capaian tersebut merupakan bukti konkret kesungguhan dan kerja sama dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan MA dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Harapannya, capaian 2024 tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali pada 2025.

Ketua MA kelahiran Sumenep tersebut, turut mengajak untuk melakukan introspeksi diri dengan bertanya pada hati nurani, apa yang telah kita berikan pada institusi?

“Pertanyaan tersebut penting digaungkan kembali agar rasa memiliki atau sense of belonging terhadap organisasi semakin menguat dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk tidak menodai instansi yang kita cintai ini,” ujar Sunarto yang dianugerahi gelar Guru Besar Kehormatan Universitas Airlangga pada 2024.

Jadilah Role Model, Tutup Celah Perilaku Korupsi 

Sunarto mengingatkan, pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam fungsi pengawasan dan pembinaan. Kewenangan tersebut berbanding lurus dengan harapan agar pimpinan pengadilan tingkat banding dapat menjadi role model.

Kemudian, Ketua MA ke-15 tersebut mengutip sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Kasman Singodimedjo kepada Haji Agus Salim, yaitu “Een Leidersweg is een lijdensweg. Leiden is lijden." 

Sunarto menuturkan, jalan memimpin bukan jalan yang mudah, memimpin itu terkadang menderita. Kalimat yang ia kutip tersebut, memiliki makna kesederhanaan hidup dan mengajarkan bahwa menjadi pimpinan tidak selalu identik dengan fasilitas mewah.

“Karena ada kalanya pimpinan harus berada di garis terdepan menjadi contoh bagi hakim dan aparatur di bawahnya,” imbuh Sunarto.

Sunarto berpesan bagi yang berada di MA maupun di pengadilan tingkat banding yang hendak melaksanakan kunjungan kerja, agar tidak membebani satuan kerja yang dituju. Hal ini dalam rangka menutup celah yang berpotensi dimasuki perilaku korupsi melalui pengumpulan dan penggunaan dana yang tidak tersedia dalam anggaran resmi (nonbudgeting). Pernyataan Sunarto tersebut diikuti dengan tepuk tangan dari para peserta.

Selain itu, Sunarto berharap agar menjunjung tinggi etika profesi dalam bekerja. Hal ini sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum, perbuatan korupsi ada yang dilakukan karena kebutuhan (corruption by needs) dan ada yang dilakukan karena keserakahan (corruption by grood).

Berbicara mengenai antikorupsi, Sunarto mengungkap pada 2023, MA mendapatkan hasil indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan nilai 74,93.

Menurutnya, angka tersebut sangat jauh di bawah apabila dibandingkan dengan indeks SPI pada 2021 yang memperoleh 82,72. Adanya penurunan nilai SPI tersebut disebabkannya karena adanya dua faktor pengurang nilai, yaitu kecukupan data/informasi dan fakta masih terjadinya korupsi yang dilakukan oleh aparatur badan peradilan.

“Hal ini menjadi renungan bagi kita. Perbuatan nirintegritas yang dilakukan seseorang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga berdampak pada lembaga. Mohon direnungkan,” ujar Sunarto tegas.

Hadirkan Pelayanan Publik yang Berkarakter

Tak hanya itu, Sunarto turut mengajak MA dan seluruh jajaran peradilan di bawahnya untuk meningkatkan level pelayanan publik. Dari yang semula pelayanan publik transaksional, semu dan pragmatis menjadi pelayanan yang berkarakter.

Pelayananan publik yang transaksional merupakan pelayanan yang paling rendah tingkatannya. Di mana, pelayanan dilakukan karena ada transaksi atau imbalan antara pemberi dan penerima pelayanan. Sedangkan pelayanan semu, dilakukan dengan prinsip asal selesai tanpa mempertimbangkan apakah pelayanan tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tidak. 

Adapun pelayanan pragmatis, ia menambahkan, yaitu pelayanan yang hanya melihat untung dan ruginya kita memberikan pelayanan. Hanya menyelesaikan pekerjaan tanpa dibarengi nilai-nilai yang bersifat transendental. Karena kepentingan agar dapat promosi, mutasi yang baik jika bekerja dengan baik. Oleh karena itu, ia mengajak untuk menghadirkan pelayanan yang berkarakter semaksimal mungkin dengan disertai nilai-nilai transendental. 

“Caranya, cukup meniatkan bekerja untuk melayani kepentingan Tuhan di dunia. Dalam Islam, mari kita niatkan dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih,” imbau Ketua MA yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu.

Promosi Jabatan Berbasis Kapabilitas dan Integritas

Ke depannya, Sunarto melanjutkan, promosi jabatan harus berbasis kapabilitas dan integritas dan tidak semata-mata berdasarkan senioritas. Hal ini dilakukan guna memberikan peluang lebih besar untuk memiliki pemimpin yang efektif dan adil.

Ia menjelaskan, promosi jabatan berbasis kapabilitas dapat mendatangkan dampak yang positif yaitu:

1. Kinerja yang lebih baik. Pengisian yang sesuai dengan kapabilitas akan meningkatkan kinerja individu dalam menjalankan tugasnya dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

2. Pengembangan karir. Individu yang ditempatkan dalam jabatan sesuai dengan kapabilitasnya akan memiliki kesempatan untuk berkembang lebih lanjut dan memajukan karir.

3. Meminimalisir tingkat bongkar pasang (turn over), sehingga akan meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap organisasi yang dapat mengurangi tingkat turn over.

Selain kapabilitas, Sunarto menyatakan bahwa pengisian jabatan juga akan dilakukan berbasis integritas. 

“Salah satu indikator orang yang berintegritas adalah selalu menjunjung tinggi kejujuran sedangkan orang yang mengalami krisis integritas akan dihantui dengan rasa was-was, rasa bersalah dan/atau penyesalan,” pesan Sunarto singkat.

Pada kesempatan yang sama, Sunarto turut mengajak agar berusaha memantaskan diri sebelum nantinya dapat duduk pada posisi penting di MA.

“Sanggupkah saudara?” tanya Sunarto tegas kepada para peserta dengan diikuti jawaban kesanggupan dari para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tersebut.

Memantaskan diri dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu meningkatkan intelektualitasnya dan senantiasa menjaga integritas.

“Itu saja modalnya. Tidak perlu modal PDKT, apalagi modal setoran. Gak musim sekarang.” ujar Sunarto.

Para pimpinan MA terus berupaya untuk mewujudkan pondasi kelembagaan yang lebih kuat agar kelak dapat meninggalkan legacy peradilan yang lebih efektif, independen dan berwibawa. Hal ini disebabkan, kekuasaan kehakiman bersumber dari kepercayaan publik. Sebab tanpa kepercayaan, putusan pengadilan hanya menjadi teks hukum yang mati dan tidak memiliki makna serta tidak ada manfaatnya bagi masyarakat pencari keadilan. 

Setelah Ketua MA membuka secara resmi acara pembinaan tersebut, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari dua narasumber yang kerap berkontribusi dalam bidang tata kelola pemerintahan dan perubahan organisasi yaitu Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. dan Erry Riyana Hardjapamekas, S.E. dengan dimoderatori oleh Hakim Agung MA, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Arianto)

Read More

Lantik 961 Kepala Daerah, Presiden Prabowo: Tunjukkan Kekuatan Demokrasi Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Negara menuturkan bahwa pelantikan yang digelar serentak tersebut adalah sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang.

Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia yang digelar serentak di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/02/2025). Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pelantikan yang digelar secara serentak tersebut merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia.

“Saudara-saudara ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” ujar Presiden.

Kepala Negara menuturkan bahwa pelantikan yang digelar serentak tersebut adalah sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang.

“Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tambahnya.

Selanjutnya, Kepala Negara menegaskan para kepala daerah akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan rakyat. Presiden mengatakan bahwa para kepala daerah harus membela kepentingan rakyat, dan berjuang untuk perbaikan hidup masyarakat.

“Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi kita satu,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja keras dan kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada para kepala daerah. “Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, saudara telah turun ke rakyat, saudara telah minta kepercayaan rakyat dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menambahkan bahwa seluruh kepala daerah akan segera bertemu lagi dalam sebuah retreat yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Presiden pun mengingatkan untuk kesiapan dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang, saya akan jumpa saudara-saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng,” ucap Presiden. (Arianto)

Read More