ATR/BPN Dorong Perubahan HGB ke SHM, Biaya Rp50 Ribu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendorong masyarakat pemilik rumah dengan status Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) segera mengubah hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum aset rumah tinggal.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, mengatakan perubahan status tersebut kini semakin mudah, murah, dan cepat. Prosesnya bahkan hanya membutuhkan waktu lima hari kerja.

“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek, di perumahan, bisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian.

Proses Ubah HGB ke SHM Kini Lebih Sederhana

Menurut Shamy, syarat perubahan hak tidak rumit. Pemilik rumah hanya perlu melampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal, SPPT PBB yang menunjukkan adanya bangunan, serta formulir perubahan hak dari kantor pertanahan.

“Persyaratannya gampang banget,” kata Shamy.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu legalitas rumah memang makin sering jadi perhatian masyarakat. Seorang warga di kawasan Bekasi pernah bercerita, ia baru sadar status rumahnya masih HGB saat hendak mengurus warisan keluarga. Proses administrasi akhirnya memakan waktu lebih panjang karena hak tanah belum ditingkatkan menjadi SHM.

Kondisi seperti itu cukup umum terjadi di kawasan perumahan lama. Banyak pemilik rumah merasa aman karena sudah menempati rumah puluhan tahun, padahal status lahannya masih memiliki batas waktu.

SHM Dinilai Beri Kepastian Hukum Jangka Panjang

ATR/BPN menilai perubahan HGB menjadi SHM memberi perlindungan lebih kuat terhadap aset keluarga. Dengan SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang hak sebagaimana pada HGB.

“Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dari perubahan hak ini. Di antaranya, kita tidak perlu lagi mikirin perpanjangan hak karena sekarang sudah jadi SHM,” ujar Shamy Ardian.

Biaya perubahan hak juga relatif ringan. Pemerintah menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebesar Rp50 ribu untuk layanan tersebut.

Di tengah naiknya harga properti dan meningkatnya kesadaran soal legalitas aset, perubahan status HGB menjadi SHM mulai dipandang sebagai langkah strategis. Tidak hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga menjaga nilai rumah sebagai aset jangka panjang keluarga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sugiono Dorong BRICS Jadi Penyeimbang Tatanan Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan pentingnya peran BRICS dalam memperkuat posisi negara berkembang di tengah perubahan geopolitik dunia. Sikap itu disampaikan dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting di New Delhi, India, 14 Mei 2026.

Dalam forum tingkat menteri luar negeri tersebut, Sugiono menyebut BRICS tidak boleh terjebak menjadi alat polarisasi global. Indonesia, kata dia, ingin kelompok ekonomi baru itu hadir sebagai bagian dari solusi atas ketegangan internasional dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan,” ujar Sugiono dalam pertemuan yang berlangsung di New Delhi, India.

Indonesia Soroti Palestina dan Keselamatan Pasukan PBB

Forum BRICS tahun ini digelar di bawah keketuaan India dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Pertemuan itu juga menjadi momentum dua dekade berdirinya BRICS sejak pertama kali dibentuk pada 2006.

Dalam dua sesi utama pembahasan, Sugiono menyoroti konflik global dan pentingnya penegakan hukum internasional tanpa standar ganda. Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap Palestina serta mendorong implementasi Solusi Dua Negara.

Sugiono juga secara khusus mengangkat gugurnya empat personel penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di misi UNIFIL. Pemerintah meminta akuntabilitas penuh terhadap pihak yang bertanggung jawab.

“Keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan,” ujar Sugiono.

Di kalangan diplomat Asia Tenggara, isu keselamatan peacekeepers memang menjadi perhatian serius. Seorang mantan pejabat diplomatik Indonesia pernah bercerita, ketegangan di wilayah konflik sering berubah cepat hanya dalam hitungan jam. Risiko itu kini makin kompleks karena konflik regional melibatkan banyak aktor bersenjata.

Indonesia Dorong Reformasi WTO dan Penguatan NDB

Selain isu keamanan, Indonesia mendorong reformasi tata kelola ekonomi global. Sugiono menilai sistem perdagangan internasional perlu dibuat lebih inklusif, terbuka, dan non-diskriminatif dengan World Trade Organization atau WTO sebagai fondasi utama.

Indonesia juga menyambut penguatan New Development Bank dan menyebut proses internal untuk bergabung masih berjalan.

Keanggotaan Indonesia di BRICS dinilai strategis karena blok tersebut mewakili sekitar 30 persen produk domestik bruto dunia dan hampir separuh populasi global.

Bagi Indonesia, forum ini bukan sekadar panggung diplomasi. Pemerintah berharap BRICS dapat membuka kerja sama konkret di sektor energi, kesehatan, perubahan iklim, hingga investasi jangka panjang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Imigrasi Soetta Masuk 10 Besar Dunia Versi Skytrax

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta kembali mempertahankan posisi 10 besar layanan imigrasi bandara terbaik dunia versi Skytrax pada 2026. Capaian itu menjadi tahun kedua berturut-turut setelah penghargaan serupa diraih pada 2025.

Pengakuan internasional tersebut diperoleh dari survei independen terhadap penumpang internasional yang melintas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya dalam layanan Makkah Route. Penilaian dilakukan langsung oleh Skytrax tanpa pemberitahuan kepada pihak imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana, mengatakan pencapaian itu lahir dari konsistensi transformasi digital pelayanan keimigrasian.

“Namun demikian, ini bukan pertama kalinya karena di tahun 2025 kita juga mendapatkan Skytrax peringkat 10 besar dunia. Dan di tahun 2026 juga peringkat 10 besar dunia,” ujar Galih pada Minggu, 17 Mei 2026.

Autogate Jadi Tulang Punggung Layanan Imigrasi

Galih menjelaskan, optimalisasi autogate menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat pemeriksaan keimigrasian di terminal internasional. Proses yang sebelumnya dilakukan manual kini beralih ke sistem otomatis.

“Yang membuat itu achievable, pertama, Rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana mungkin saat ini didominasi oleh autogate,” kata Galih.

Bagi penumpang internasional, perubahan itu terasa cukup signifikan. Seorang pelaku perjalanan bisnis yang rutin terbang Jakarta–Singapura pernah bercerita, antrean pemeriksaan imigrasi yang dulu bisa memakan waktu panjang kini jauh lebih cepat, terutama saat jam sibuk pagi.

Meski demikian, layanan pemeriksaan manual tetap disiapkan bagi pemegang paspor non-elektronik atau dokumen tertentu yang belum dapat dipindai otomatis.

Platform Digital Terintegrasi Pangkas Proses Berlapis

Selain autogate, Imigrasi Soekarno-Hatta juga mengintegrasikan sistem deklarasi melalui platform digital All Indonesia. Sebelumnya, proses clearance dilakukan terpisah antara imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan.

“Nah, saat ini digabung menjadi satu single platform dan itu digital. Artinya tidak lagi diisi menggunakan kertas,” ujar Galih.

Langkah integrasi itu dinilai membantu mempercepat arus penumpang internasional sekaligus mengurangi tumpang tindih proses administrasi di bandara.

Ke depan, Imigrasi Soekarno-Hatta juga menyiapkan implementasi Seamless Corridor Gate untuk mendukung pelayanan jemaah haji dan penumpang tertentu agar proses kedatangan lebih singkat.

Capaian Skytrax ini menjadi indikator bahwa layanan publik sektor keimigrasian Indonesia mulai mampu bersaing di level global, terutama dalam aspek digitalisasi, efisiensi, dan kenyamanan pengguna jasa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Buruh Papua Tengah Kritik Investasi dan Elite Politik

Duta Nusantara Merdeka | Papua Tengah 

Partai Buruh Papua Tengah mulai mengambil posisi politik yang lebih keras terhadap isu tambang, investasi, dan perebutan ruang hidup masyarakat adat di Papua. Dalam pernyataan resminya, Executive Committee (EXCO) Partai Buruh Papua Tengah terang-terangan menolak investasi Block Wabu serta meminta kepastian tapal batas tanah adat di kawasan Grasberg yang meliputi Mimika, Intan Jaya, Paniai, hingga Puncak Jaya.

Sikap itu bukan sekadar manuver politik menjelang momentum elektoral. Partai Buruh Papua Tengah menilai arus investasi besar di Papua selama ini terlalu sering meninggalkan konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakjelasan hak masyarakat adat. Di tengah gencarnya eksploitasi sumber daya alam, suara warga lokal dinilai justru makin pelan terdengar.

Block Wabu dan Perebutan Ruang Hidup Papua

Nama Block Wabu beberapa tahun terakhir memang terus memancing kontroversi. Kawasan tambang emas yang berada di Papua itu berkali-kali menuai penolakan karena dianggap berpotensi memperbesar konflik agraria dan tekanan terhadap masyarakat adat.

Partai Buruh Papua Tengah melihat persoalan itu bukan semata urusan investasi, melainkan soal siapa yang paling diuntungkan dari kekayaan alam Papua. “Daulat rakyat tidak boleh berubah menjadi daulat uang,” begitu garis sikap yang mereka dorong dalam pernyataan politik terbarunya.

Di sejumlah wilayah pegunungan Papua, masyarakat adat masih menggantungkan hidup dari hutan, kebun, dan tanah ulayat. Ketika wilayah-wilayah itu mulai dipetakan untuk kepentingan industri ekstraktif, kekhawatiran warga ikut membesar. Banyak kasus di Papua menunjukkan konflik tanah sering berujung panjang tanpa kepastian hukum yang jelas.

Karena itu, Partai Buruh Papua Tengah meminta aparat penegak hukum berdiri di pihak masyarakat kecil dalam penyelesaian sengketa agraria. Mereka juga menuntut perlindungan terhadap hak ulayat serta penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kritik Oligarki dan Nasib Buruh Papua

Tak berhenti di isu tambang, Partai Buruh Papua Tengah juga menyerang praktik oligarki politik yang dinilai makin dominan dalam demokrasi Indonesia. Mereka menilai kekuasaan politik hari ini terlalu dipengaruhi modal besar dan kepentingan elite.

Kritik itu diperluas ke sektor ketenagakerjaan. Partai Buruh Papua Tengah mendesak pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, menolak outsourcing, dan meminta penghentian kontrak kerja tanpa kepastian status.

Di Papua, persoalan kerja memang terasa sensitif. Banyak tenaga muda lokal mengaku sulit mendapat akses pekerjaan layak di tengah masuknya investasi besar. Sementara tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, masih berkutat dengan pendapatan minim dan status kerja yang tidak pasti.

Partai Buruh Papua Tengah turut mendorong pengangkatan guru honorer menjadi PNS serta meminta lapangan kerja diprioritaskan bagi warga negara Indonesia. Mereka juga menuntut kenaikan upah layak agar kesejahteraan pekerja Indonesia tidak terus tertinggal jauh dibanding negara maju.

Menariknya, partai ini ikut menyinggung fenomena media sosial di Papua yang dinilai memperuncing polarisasi masyarakat. Mereka menyebutnya sebagai “Fashion Show Eksistensialis” atau FSE, ketika media sosial berubah menjadi arena pamer identitas kelompok, organisasi, hingga kepentingan politik tertentu.

Bagi Partai Buruh Papua Tengah, kondisi itu berbahaya jika terus dibiarkan. Papua, menurut mereka, adalah “Bangsa Pelangi” yang hanya bisa bertahan jika keberagaman dijaga, bukan dipertentangkan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FPKB Rayakan HUT-15, Budaya Dayak Jadi Perekat Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Pemuda Kalimantan Barat (FPKB) merayakan ulang tahun ke-15 melalui pagelaran budaya bertajuk “Simfoni Nusantara: Merajut Kepedulian, Melestarikan Warisan Budaya” di Jakarta, Minggu, 17 Mei 2026. Acara itu tak sekadar seremoni organisasi, tetapi juga menjadi panggung konsolidasi sosial komunitas perantau Kalimantan Barat yang kini telah tersebar di 21 provinsi.

Di tengah menguatnya polarisasi sosial dan identitas di ruang digital, FPKB justru memilih jalur berbeda. Organisasi ini mendorong budaya sebagai alat perekat lintas suku, agama, dan kelompok masyarakat. Tema “Bersatu dalam Budaya, Bergerak untuk Kalbar Maju” menjadi pesan utama yang terus digaungkan sepanjang acara.

FPKB Bangun Solidaritas Perantau Lewat Gerakan Sosial

Ketua panitia, Pdt Paran Sakiu, mengatakan FPKB sejak awal dibangun sebagai ruang bersama yang menghargai perbedaan. Menurut dia, keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan sosial yang bisa disatukan seperti harmoni musik.

“Forum Pemuda Kalimantan Barat multi-etnis, multi-agama, ibarat musik. Kalau semua digabungkan, diharmonisasikan, maka semuanya indah,” ujar Paran dalam sambutannya.

Paran menuturkan FPKB selama 15 tahun aktif menjalankan kegiatan sosial, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah lain. Di balik gemerlap ibu kota, kata dia, masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan nyata.

Suasana itu terasa cukup emosional ketika sejumlah anak tampil membawakan pertunjukan budaya daerah. Di sudut ruangan, beberapa tamu terlihat merekam penampilan mereka dengan telepon genggam sambil sesekali bertepuk tangan. Bagi sebagian perantau Kalbar, momen seperti itu menjadi pengingat kampung halaman yang jarang mereka temui di Jakarta.

Daud Yordan dan Petrus Ungkap Perjalanan FPKB

Pembina FPKB, Daud Yordan, menyebut organisasi tersebut lahir dari keresahan anak-anak muda Kalimantan Barat yang merantau ke ibu kota. Ia mengingat bagaimana pendiri FPKB, Dr. Petrus, S.H., M.H., mulai mengumpulkan para pemuda daerah untuk membangun wadah solidaritas bersama.

“Forum Pemuda Kalimantan Barat ini menjadi contoh nyata bagaimana kita dalam perantauan mampu merangkul semua golongan untuk bersama-sama membantu masyarakat,” kata Daud Yordan.

Menurut dia, perkembangan FPKB cukup cepat. Dari organisasi kecil di Jakarta pada 2011, kini jaringan mereka telah hadir di 21 provinsi dengan berbagai program sosial dan pendidikan.

Sementara itu, Pendiri FPKB, Dr. Petrus, S.H., M.H., mengatakan organisasinya kini memiliki yayasan sosial, sekolah TK dan PAUD, lembaga bantuan hukum, rumah singgah, hingga layanan ambulans gratis di sejumlah daerah.

“Saya terlahir dari keluarga tidak mampu. Karena itu saya ingin hidup ini berarti bagi orang lain tanpa memandang suku, agama, dan jabatan,” ujar Petrus.

FPKB juga berencana mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sebagai bagian dari pengembangan organisasi sosial berbasis pendidikan dan kemanusiaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kevin Wu Soroti Kesehatan Mental di Waisak Wellness Festival

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Neyya Paramita menggelar Waisak Wellness Festival 2026 di Baywalk Mall, Jakarta, Minggu, 17 Mei 2026. Acara yang digelar menjelang Hari Raya Waisak dan Hari Hipertensi Sedunia itu mengangkat isu kesehatan mental, kebahagiaan lansia, hingga pentingnya keseimbangan hidup.

Festival tersebut menghadirkan seminar kesehatan, pemeriksaan gratis, terapi relaksasi, hingga edukasi meditasi. Sejumlah tokoh hadir, di antaranya Anggota DPRD Provinsi Jakarta Kevin Wu dan Pembimas Buddha Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta Suliarna.

Kevin Wu Singgung Tingginya Tekanan Hidup Masyarakat Kota

Dalam sambutannya, Kevin Wu menilai kegiatan Waisak tidak seharusnya berhenti pada seremoni keagamaan. Menurut dia, perayaan spiritual perlu menyentuh persoalan sosial yang nyata, termasuk meningkatnya tekanan hidup masyarakat perkotaan.

“Hari ini dunia lagi banyak stres, banyak orang putus harapan, banyak yang merasa mentok menghadapi hidup,” ujar Kevin Wu.

Ia mengapresiasi langkah Neyya Paramita yang menggabungkan pendekatan kesehatan fisik dan ketenangan batin dalam satu kegiatan komunitas. Kevin menyebut model seperti itu mulai jarang ditemui di tengah kehidupan kota yang makin individualistis.

Di sela acara, sejumlah peserta lansia tampak duduk santai setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Ada yang datang bersama anaknya, ada pula yang mengaku baru pertama kali ikut kegiatan komunitas setelah lama lebih sering di rumah.

Kevin Wu juga mengingatkan pentingnya menyebarkan nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, masyarakat membutuhkan ruang untuk kembali menenangkan pikiran di tengah tekanan ekonomi dan sosial.

Meditasi dan Gaya Hidup Sehat Jadi Sorotan

Pembimas Buddha Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, Suliarna, mengatakan kesehatan mental kini menjadi tantangan yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena itu, ia mendukung konsep Waisak Wellness Festival 2026 yang menggabungkan meditasi dan edukasi kesehatan.

“Minimal 10 atau 15 menit untuk menengok ke dalam diri sendiri, sebelum tidur atau setelah bangun pagi,” kata Suliarna.

Ia menilai pola hidup masyarakat perkotaan semakin dekat dengan makanan instan dan ritme kerja cepat. Kondisi itu, menurut dia, membuat banyak orang lupa menjaga keseimbangan pikiran.

Suliarna juga mengapresiasi kepedulian komunitas terhadap isu lingkungan dan kesehatan. Ia menyinggung pentingnya memilih makanan sehat, mengelola stres, hingga menjaga hubungan sosial di usia lanjut.

Acara tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era yang puncaknya berlangsung pada 31 Mei 2026 di Candi Borobudur dan Taman Mini Indonesia Indah.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Waisak Wellness Festival 2026 Dorong Lansia Tetap Aktif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Organisasi sosial Neyya Paramita menggelar Waisak Wellness Festival 2026 di Baywalk Mall, Jakarta, Minggu, 17 Mei 2026. Acara ini menggabungkan seminar kesehatan, pemeriksaan gratis, hingga promosi program Happy Senior untuk mendorong lansia tetap sehat dan aktif.

Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Raya Waisak dan Hari Hipertensi Sedunia itu menghadirkan dokter, terapis, hingga pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Fokus utama acara diarahkan pada meningkatnya tantangan kesehatan fisik dan mental kelompok lanjut usia di Indonesia.

Program Happy Senior Jadi Upaya Cegah Lansia Terlantar

Dewan Penasehat Neyya Paramita, Lingo Djaja Jatidjan, mengatakan program Happy Senior dibuat karena meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi lansia yang mulai terisolasi dari lingkungan sosialnya.

Ia menilai banyak keluarga belum benar-benar memahami pentingnya menjaga aktivitas fisik dan mental orang tua sejak dini. “Kalau sudah muncul dampak negatifnya, biasanya lebih sulit ditangani,” ujar Lingo.

Menurut dia, pendekatan komunitas menjadi penting agar lansia tidak hanya panjang umur, tetapi tetap mandiri. Program yang dijalankan meliputi meditasi, wisata spiritual, pelatihan keterampilan, hingga pengenalan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI.

Di sela acara, suasana terasa berbeda ketika beberapa peserta lansia mencoba terapi relaksasi kaki sambil bercakap santai dengan keluarganya. Pemandangan itu mengingatkan bagaimana banyak orang tua sebenarnya hanya membutuhkan ruang untuk tetap merasa dilibatkan.

Lingo juga menekankan pentingnya aktivitas otak dan gerak tubuh bagi lansia. Ia mengutip prinsip “use it or lose it”, yang berarti kemampuan fisik dan mental akan menurun bila tidak terus digunakan.

Risiko Hipertensi dan Kesepian Lansia Meningkat

Pembina Kesehatan Neyya Paramita, Coach Afu Rahmat, mengatakan Indonesia sedang menghadapi peningkatan populasi lansia. Saat ini, sekitar satu dari sepuluh penduduk Indonesia masuk kategori lanjut usia.

Menurut Afu, persoalan lansia bukan hanya hipertensi, diabetes, atau stroke. Banyak lansia juga menghadapi rasa kesepian dan kehilangan ruang sosial dalam keluarga.

“Yang dibutuhkan orang tua sering kali bukan sekadar pengobatan, tetapi perhatian, aktivitas, dan lingkungan yang membuat mereka tetap ceria,” kata Afu.

Ia menjelaskan Neyya Paramita menjalankan tiga pilar utama, yakni be healthy, be peaceful, dan be cheerful. Program itu diterapkan melalui edukasi kesehatan, meditasi, kegiatan spiritual, hingga pelatihan kreatif berbasis AI.

Acara tersebut turut dihadiri Pembimas Buddha Kanwil Kemenag DKI Jakarta Suliarna dan anggota DPRD Provinsi Jakarta Kevin Wu.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pangdam XIX Percepat Jembatan Armco Bintan, Akses Warga Dibuka

Duta Nusantara Merdeka | Bintan

Panglima Kodam XIX Tuanku Tambusai, Agus Hadi Waluyo, mempercepat pembangunan Jembatan Armco di Kecamatan Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Sabtu, 17 Mei 2026. Proyek itu kini masuk tahap pengerjaan pondasi dengan melibatkan personel TNI bersama masyarakat setempat.

Pembangunan yang dijalankan Kodam XIX Tuanku Tambusai melalui Kodim 0315/Tanjungpinang tersebut diproyeksikan menjadi jalur penting penghubung antarwilayah. Pemerintah daerah berharap jembatan itu dapat mempercepat mobilitas warga sekaligus membuka akses ekonomi baru di Toapaya Selatan.

Pembangunan Jembatan Armco Dikebut di Toapaya Selatan

Sejak pagi, aktivitas pembangunan terlihat padat. Personel TNI dan warga bergotong royong menyiapkan pondasi utama jembatan. Tumpukan material konstruksi mulai memenuhi sisi lokasi pembangunan, menandakan proyek itu tak lagi sekadar rencana di atas meja.

Di sejumlah wilayah kepulauan, persoalan akses sering kali terdengar sepele bagi warga kota. Namun bagi masyarakat desa, jembatan bisa menentukan cepat atau lambatnya hasil kebun tiba di pasar. Seorang warga di sekitar lokasi bahkan menyebut perjalanan yang biasanya memutar cukup jauh nantinya dapat dipangkas setelah jembatan selesai dibangun.

Komandan Kodim 0315/Tanjungpinang, Abdul Hamid, mengatakan pembangunan Jembatan Armco tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik.

“Jembatan Armco bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol persatuan dan kemajuan di Toapaya Selatan. Kami berharap jembatan ini dapat mempercepat mobilitas warga, membuka peluang ekonomi, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan,” ujar Abdul Hamid.

Dampak Ekonomi dan Investasi Mulai Diperhitungkan

Pemerintah Kabupaten Bintan turut mendukung percepatan proyek tersebut. Keberadaan Jembatan Armco dinilai dapat menjadi titik penting pengembangan kawasan, terutama bagi desa-desa yang selama ini terkendala akses transportasi.

Selain memperlancar konektivitas warga, pembangunan jembatan juga diperkirakan mendorong investasi dan sektor pariwisata di Toapaya Selatan. Jalur distribusi logistik menjadi lebih efisien, sementara akses menuju kawasan potensial wisata diprediksi semakin terbuka.

Kodam XIX Tuanku Tambusai memastikan pengerjaan proyek dilakukan dengan pengawasan ketat agar kualitas konstruksi tetap terjaga. Jembatan itu diharapkan menjadi simbol kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah kepulauan secara berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih

Duta Nusantara Merdeka | Nglawak

Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Sabtu (16/5). Peresmian dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

Program itu menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Pemerintah ingin koperasi tidak lagi sekadar papan nama, tetapi menjadi pusat distribusi pangan, pengelolaan hasil tani, hingga penggerak usaha warga.

Ribuan Koperasi Desa Mulai Beroperasi

Sebanyak 530 koperasi mulai berjalan di Jawa Timur dan 531 lainnya di Jawa Tengah. Seluruh unit tersebar di sejumlah kabupaten dan kota yang dinilai memiliki basis pertanian dan ekonomi desa cukup kuat.

Setibanya di lokasi, Prabowo lebih dulu meninjau fasilitas Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak. Presiden melihat langsung gudang logistik, sistem distribusi pangan, hingga kesiapan kendaraan operasional koperasi.

Di beberapa desa, model koperasi seperti ini sebenarnya pernah hidup pada era lama, meski banyak yang kemudian mati suri. Bedanya, kali ini pemerintah mencoba memasukkan sistem logistik dan distribusi yang lebih modern agar koperasi tak berhenti sebagai simbol administrasi semata.

Acara peresmian berlangsung sederhana namun padat pejabat. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI-Polri, kepala daerah, hingga pengurus koperasi daerah hadir dalam agenda tersebut.

Zulhas Sebut Koperasi Instrumen Keadilan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan KDKMP bukan hanya proyek pembangunan fisik. Pemerintah, kata dia, ingin menghadirkan instrumen pemerataan ekonomi langsung ke tingkat desa.

“Inilah wujud ekonomi konstitusional. Negara hadir bukan untuk segelintir kelompok, tetapi memastikan rakyat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat utama pembangunan,” ujar Zulkifli Hasan.

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut operasionalisasi 1.061 koperasi itu sebagai tonggak bersejarah. Ia menilai belum banyak negara mampu meresmikan ribuan koperasi lengkap dengan sistem, gudang, kendaraan, dan logistik dalam waktu singkat.

“Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah,” kata Prabowo.

Presiden juga menyoroti percepatan pembangunan program tersebut. Menurut dia, pembangunan fisik baru dimulai sekitar November 2025, namun dalam tujuh bulan pemerintah berhasil mengoperasikan lebih dari seribu koperasi.

“Tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000,” ujar Prabowo.

Koperasi Desa Disiapkan Jadi Penopang Pangan

Pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penghubung antara produksi pertanian desa dan kebutuhan pasar. Dengan pola itu, distribusi pangan diharapkan lebih pendek dan harga lebih stabil.

Bagi pemerintah, koperasi kini bukan lagi proyek nostalgia ekonomi lama. Program ini mulai diposisikan sebagai alat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap hidup di desa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Cadangan Beras 5,3 Juta Ton, Pemerintah Kejar Swasembada Jagung

Duta Nusantara Merdeka | Tuban 

Presiden Prabowo Subianto mempercepat agenda ketahanan pangan nasional dengan meresmikan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri 2026 di Kabupaten Tuban, Sabtu (16/5).

Langkah itu menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai memperluas fokus dari swasembada beras menuju penguatan jagung dan komoditas pangan strategis lain. Di tengah ancaman krisis pangan global, pemerintah tampak ingin memastikan rantai pasok domestik tetap aman.

Pemerintah Perluas Fokus Ketahanan Pangan

Usai mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah kini bergerak lebih agresif memperkuat fondasi pangan nasional. Setelah swasembada beras diklaim tercapai pada 2025, target berikutnya adalah swasembada jagung dan penguatan sektor pangan lainnya.

“Ini salah satu upaya kita, kerja keras kita untuk memastikan pangan kita kuat, pangan kita mandiri setelah kita berhasil mencapai swasembada beras di tahun 2025,” ujar Prasetyo Hadi.

Ia menilai keberhasilan sektor pangan tak lepas dari kerja petani di daerah. Pemerintah, kata dia, hanya menyiapkan kebijakan dan infrastruktur, sementara hasil akhirnya tetap bergantung pada produktivitas petani.

Di sejumlah desa sentra pangan, cerita soal pupuk langka dan harga gabah yang naik turun masih sering terdengar. Karena itu, pernyataan pemerintah soal stok pangan aman menjadi kabar yang cukup melegakan bagi banyak petani menjelang musim tanam berikutnya.

Cadangan Beras dan Pupuk Disebut Aman

Prasetyo juga mengungkapkan cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog kini mencapai 5,3 juta ton. Menurut dia, angka tersebut menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. Sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut stok pupuk nasional dalam kondisi surplus. Pemerintah bahkan mulai mengekspor pupuk ke beberapa negara seperti Australia, Filipina, Brasil, dan India.

“Pupuk kita lebih dari cukup bahkan kemarin kami ekspor ke Australia,” ujar Amran.

Selain swasembada beras, pemerintah juga mengklaim telah mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan. Harga pupuk dalam negeri, menurut Amran, turun hingga 20 persen sehingga diharapkan membantu biaya produksi petani.

Gudang Pangan dan Gizi Jadi Fokus Baru

Pembangunan gudang pangan Polri dan operasional SPPG dinilai bukan sekadar proyek logistik. Pemerintah ingin membangun sistem distribusi pangan yang lebih stabil sekaligus memperkuat layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Di Tuban, agenda itu memperlihatkan bagaimana isu pangan kini tak lagi dipandang semata urusan pertanian. Pemerintah mulai mengaitkannya dengan stabilitas ekonomi, pengendalian harga, hingga ketahanan sosial nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prabowo Bangun 1.582 Kapal Ikan, Nelayan Diminta Naik Kelas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PRESIDEN Prabowo Subianto kembali menegaskan fokus pemerintah pada sektor kelautan dan perikanan nasional. Saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kota Gorontalo, Sabtu (9/5), Prabowo mengumumkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern untuk nelayan di berbagai daerah.

Program modernisasi armada tangkap itu diproyeksikan menjadi penggerak baru ekonomi pesisir. Pemerintah ingin nelayan lokal tak lagi bertumpu pada kapal tua berkapasitas kecil yang selama ini membatasi hasil tangkapan dan jarak melaut.

Modernisasi Kapal Ikan Jadi Fokus Pemerintah

Di hadapan nelayan Leato Selatan, Prabowo mengatakan pembangunan kapal akan dimulai bertahap sejak tahun ini. Pemerintah, kata dia, ingin menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun menghadapi biaya operasional tinggi dan hasil tangkapan yang tidak stabil.

“Saya sering diejek Prabowo ini, Prabowo itu, tetapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan,” ujar Prabowo.

Pernyataan itu disambut antusias warga pesisir. Seorang nelayan di lokasi bahkan sempat berujar pelan, “Kalau kapal baru benar datang, kami bisa melaut lebih jauh.” Kalimat sederhana itu menggambarkan harapan lama masyarakat pantai yang selama ini hidup dalam ketidakpastian musim dan harga ikan.

Program bantuan kapal akan dijalankan melalui koperasi nelayan. Pemerintah menilai pola koperasi lebih efektif menjaga distribusi bantuan tetap terorganisasi dan berkelanjutan.

KKP Siapkan Armada dan SDM Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pembangunan kapal dilakukan bertahap pada 2026 hingga 2028. Sekitar 1.000 unit merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang diprioritaskan mendukung aktivitas ekonomi di kawasan KNMP.

Menurut Trenggono, mayoritas armada perikanan nasional saat ini sudah berusia tua. Karena itu, modernisasi kapal ikan dinilai mendesak untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ekonomi biru nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan tahap awal pembangunan difokuskan pada 50 kapal modern pada 2026. Pemerintah sedang menyiapkan desain, bahan baku, hingga kesiapan galangan kapal nasional.

“Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional dan memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi,” ujar Latif.

Pemerintah juga menyiapkan pelatihan awak kapal melalui sekolah perikanan dan masyarakat pesisir di kawasan KNMP. Langkah itu dinilai penting karena kapal modern membutuhkan kemampuan operasional yang berbeda dibanding armada tradisional.

Dukungan Inggris dan Target Kampung Nelayan

Program pembangunan kapal ikan nasional turut mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris. Dalam pertemuan bilateral di London awal 2026, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan 1.500 kapal ikan Indonesia.

Selain armada tangkap, pemerintah juga mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Tahun 2025, pemerintah menargetkan sekitar 100 kawasan KNMP dan sebanyak 65 lokasi disebut telah rampung dibangun.

Kawasan itu dirancang menjadi pusat ekonomi pesisir terpadu, mulai dari hunian nelayan, fasilitas pengolahan hasil laut, hingga penguatan koperasi masyarakat. Pemerintah berharap modernisasi kapal ikan dan pembangunan kampung nelayan dapat mengubah posisi nelayan Indonesia dari sekadar pekerja laut menjadi pelaku utama ekonomi maritim nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Skandal Keluarga Pemilik Bir Singha Thailand Gegerkan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Thailand 

Kasus dugaan pelecehan seksual di keluarga pemilik Grup Bir Singha mengguncang publik Thailand setelah seorang pewaris keluarga, Hiso Psi, mengunggah pengakuan emosional di media sosial, Sabtu, 9 Mei 2026.

Perempuan berusia 30 tahun itu menuding kakak kandungnya, Hiso Pi, melakukan pelecehan seksual berulang sejak dirinya masih di bawah umur. Tuduhan tersebut langsung viral karena menyeret salah satu keluarga konglomerat paling dikenal di Thailand.

Pengakuan Video Viral Mengubah Wajah Keluarga Elite

Dalam video yang beredar luas, Hiso Psi tampak menangis sambil menceritakan pengalaman yang disebutnya berlangsung selama 12 tahun. Ia membantah kabar lama yang menyebut pelaku berasal dari lingkungan pengasuh rumah tangga.

Sebaliknya, ia secara terbuka menunjuk kakaknya sendiri sebagai pelaku utama. Pengakuan itu membuat publik Thailand tersentak karena Hiso Pi baru menikah dengan aktris Mild pada akhir tahun lalu.

Beberapa pengguna media sosial Thailand menyebut kasus ini sebagai salah satu skandal keluarga elite paling mengerikan dalam beberapa tahun terakhir. Reaksi publik membesar karena keluarga tersebut selama ini dikenal menjaga citra tertutup dan konservatif.

Seorang jurnalis lokal bahkan menulis, kasus seperti ini sering kali terkubur di balik tembok keluarga kaya. “Di luar terlihat sempurna, tapi di dalamnya bisa sangat rapuh,” tulisnya dalam kolom opini yang ramai dibagikan ulang.

Rekaman Pengakuan dan Konflik Warisan

Hiso Psi mengaku memiliki rekaman suara yang disebut berisi pengakuan langsung kakaknya terkait dugaan pelecehan tersebut. Rekaman itu, menurut dia, sudah diperdengarkan kepada ibu dan para sesepuh keluarga.

Namun, alih-alih mendapat dukungan, ia mengaku justru diabaikan. “Saya berkali-kali meminta bantuan keluarga, tetapi tidak ada yang membela,” ujar Hiso Psi dalam video tersebut.

Konflik semakin rumit setelah ibunya disebut menggugat dirinya dengan tuduhan merusak nama baik keluarga dan tidak tahu berterima kasih. Gugatan itu juga disertai tuntutan pengembalian warisan bernilai ratusan juta baht dari sang kakek.

Di media sosial, reaksi publik terus bermunculan. Banyak netizen mempertanyakan sikap keluarga besar yang dinilai memilih menjaga reputasi dibanding mendengar pengakuan korban.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas di Thailand, bukan hanya soal dugaan kekerasan seksual dalam keluarga elite, tetapi juga tentang budaya diam yang kerap melindungi pelaku di lingkaran berkuasa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Resmikan KDKMP, Kodam XIX Siap Kawal Program Desa

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Program operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi berjalan secara nasional, Sabtu, 16 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia memimpin langsung peresmian melalui video conference yang dipusatkan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Di Pekanbaru, kegiatan video conference berlangsung di Jalan Embun Pagi, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya. Pangdam XIX Tuanku Tambusai, Agus Hadi Waluyo hadir bersama unsur Forkopimda Provinsi Riau dan jajaran Korem 031/Wira Bima.

Kodam XIX Soroti Penguatan Ekonomi Desa

Peresmian operasionalisasi KDKMP menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat ekonomi berbasis desa dan kelurahan. Pemerintah menargetkan koperasi tidak sekadar menjadi tempat simpan pinjam, melainkan pusat distribusi kebutuhan masyarakat hingga penguatan ketahanan pangan.

Dalam sambutannya, Presiden menilai koperasi desa bisa menjadi alat memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat bawah. Model ini dinilai penting di tengah tekanan harga kebutuhan pokok yang masih fluktuatif di sejumlah daerah.

Suasana vidcon di Pekanbaru berlangsung tertib. Sejumlah pejabat daerah tampak serius menyimak arahan Presiden. Seorang peserta bahkan sempat berbisik bahwa pola koperasi berbasis desa seperti ini mengingatkannya pada masa ketika warung dan lumbung kampung masih menjadi penyangga ekonomi warga saat harga pasar melonjak.

Pangdam XIX Tuanku Tambusai menegaskan jajarannya siap mendukung penuh keberlanjutan program tersebut. Menurut dia, penguatan koperasi desa tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek ketahanan nasional.

“Program ini bukan hanya memperkuat ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan nasional dari wilayah pedesaan. Kodam XIX Tuanku Tambusai siap bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program ini,” ujar Agus Hadi Waluyo di Pekanbaru, Sabtu, 16 Mei 2026.

KDKMP Dinilai Bisa Tekan Ketimpangan Distribusi

Program KDKMP muncul di tengah dorongan pemerintah memperluas pusat ekonomi baru di daerah. Selama ini, distribusi bahan pokok dan akses usaha kecil masih terkonsentrasi di kota besar.

Di sejumlah desa, koperasi kerap mati suri karena minim pengelolaan dan akses modal. Pemerintah kini mencoba menghidupkan kembali model koperasi dengan pendekatan digital, distribusi pangan, hingga penguatan UMKM lokal.

Kehadiran TNI dan Forkopimda dalam peluncuran nasional ini menunjukkan pemerintah ingin memastikan program berjalan hingga level daerah, bukan berhenti sebagai agenda seremonial.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Alalka Syahri Ridho Soroti Krisis Pelajar Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama DKI Jakarta resmi melantik pengurus wilayah masa khidmat 2025–2028 dalam agenda bertema “Transformasi Pelajar: Merawat Akar Budaya Mewujudkan Buah Karya” di Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2026.

Pelantikan itu menjadi momentum konsolidasi kader pelajar Nahdlatul Ulama di tengah meningkatnya persoalan generasi muda perkotaan, mulai dari tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga tekanan sosial di ruang digital.

Ketua PW IPNU DKI Jakarta terpilih, Alalka Syahri Ridho, mengatakan organisasinya akan memfokuskan gerakan pada persoalan nyata yang dihadapi pelajar Jakarta.

“PW IPNU DKI Jakarta ke depan akan benar-benar berkonsentrasi pada persoalan-persoalan pelajar dan pemuda di DKI Jakarta,” ujar Alalka Syahri Ridho dalam sambutannya.

Menurut dia, IPNU tidak cukup hanya hadir sebagai organisasi kaderisasi formal, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi sosial di lingkungan pelajar.

Di sejumlah wilayah Jakarta, isu tawuran pelajar memang belum sepenuhnya hilang. Dalam percakapan orang tua murid hingga grup warga, kekhawatiran soal pergaulan remaja masih menjadi topik yang terus berulang.

Gerakan “Jaga Pelajar Jakarta” Jadi Fokus

Alalka memperkenalkan gerakan “Jaga Pelajar Jakarta” sebagai arah utama program organisasi selama tiga tahun ke depan.

Ia mengatakan slogan tersebut bukan sekadar jargon, tetapi akan diterjemahkan menjadi program pendampingan yang nyata dan berkelanjutan.

“Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai slogan ‘Jaga Jakarta’, maka kami PW IPNU DKI Jakarta mempunyai tanggung jawab untuk ‘Jaga Pelajar Jakarta’,” katanya.

Salah satu program prioritas yang disiapkan ialah layanan bimbingan konseling bagi siswa, termasuk pendampingan psikologis dan psikotes.

Program itu ditujukan agar pelajar memiliki ruang aman untuk bercerita dan mendapatkan arahan ketika menghadapi tekanan sosial maupun persoalan pribadi.

IPNU Ingin Dekat dengan Pelajar Jakarta

Alalka juga menyoroti pentingnya memperluas pengenalan organisasi di kalangan pelajar Jakarta agar proses kaderisasi berjalan lebih efektif.

Ia mengingatkan pengurus baru untuk membangun organisasi secara solid dan menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.

“Kita mau IPNU dikenal dulu oleh banyak orang. Berilah manfaat untuk organisasi ini, maka nanti manfaat akan datang kepada diri Anda,” ujarnya.

Di tengah perubahan pola interaksi generasi muda yang makin digital, organisasi pelajar kini dituntut lebih adaptif agar tetap relevan dan dekat dengan kebutuhan pelajar sehari-hari.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Fithri Farhana Dorong Pelajar Jakarta Jaga Budaya Betawi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama DKI Jakarta resmi melantik jajaran pengurus wilayah masa khidmat 2025–2028 di Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2026. Momentum ini dibingkai lewat tema “Transformasi Pelajar Jakarta: Merawat Akar Budaya, Mewujudkan Buah Karya”.

Pelantikan itu tidak hanya menjadi agenda seremonial organisasi pelajar Nahdlatul Ulama, tetapi juga ruang konsolidasi menghadapi tantangan pelajar perkotaan, mulai dari krisis akhlak hingga maraknya kasus bullying di lingkungan sekolah.

Ketua PW IPPNU DKI Jakarta terpilih, Fithri Farhana, mengatakan organisasi pelajar putri saat ini harus tetap relevan di tengah perubahan zaman dan derasnya pengaruh budaya digital.

“Hari ini bukan hanya tentang pergantian kepengurusan. Hari ini adalah tentang melanjutkan perjuangan dan memastikan IPPNU tetap relevan menjadi ruang tumbuh bagi pelajar putri,” ujar Fithri Farhana.

Ia menilai pelajar Jakarta perlu tumbuh mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya dan identitas keislaman. Karena itu, penguatan internal organisasi menjadi fokus awal kepengurusan baru.

Di sejumlah sekolah Jakarta, isu solidaritas antarpelajar memang makin terasa penting. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan sosial di media digital membuat banyak pelajar lebih mudah terisolasi meski terlihat aktif di media sosial.

IPPNU DKI Siapkan Layanan Aduan Bullying

Fithri mengaku prihatin terhadap maraknya kasus perundungan di kalangan pelajar. Menurut dia, organisasi tidak bisa hanya hadir dalam forum kaderisasi, tetapi juga perlu menyediakan ruang aman bagi pelajar perempuan.

Karena itu, PW IPPNU DKI Jakarta membentuk Lembaga Konseling Putri yang akan menyediakan layanan aduan dan pendampingan psikologis.

“Kita akan menyediakan call center atau layanan curhat untuk teman-teman pelajar yang mendapatkan bullying,” katanya.

Layanan itu akan dijalankan bersama lembaga perlindungan perempuan dan anak guna memperkuat pendampingan terhadap korban.

Saat ini, IPPNU DKI Jakarta telah tersebar di enam wilayah kota dan kabupaten administrasi dengan sekitar 35 pimpinan anak cabang tingkat kecamatan.

Jaga Budaya Betawi di Tengah Arus Global

Selain fokus pada isu sosial pelajar, IPPNU DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya menjaga budaya lokal di tengah arus globalisasi.

Fithri berharap pelajar Jakarta tetap memegang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus menjaga nilai budaya Betawi agar tidak terkikis perkembangan zaman.

Ia juga meminta dukungan dari tokoh Nahdlatul Ulama dan pemerintah daerah agar organisasi pelajar memiliki ruang kolaborasi yang lebih luas, khususnya dalam pembinaan generasi muda Jakarta.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Antoni Ludfi Arifin: Jual Beli Hewan Kurban Digital Rawan Manipulasi Data

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjelang Idul Adha 2026, tren pembelian hewan kurban secara digital kembali meningkat. Namun di balik maraknya promosi “hewan premium” dan “garansi syar’i”, muncul kekhawatiran soal transparansi perdagangan ternak daring.

Associate Professor Institut STIAMI, Antoni Ludfi Arifin, menilai praktik jual beli hewan kurban kini tak lagi sekadar transaksi ibadah, tetapi mulai bergerak menjadi bisnis musiman dengan risiko manipulasi yang makin besar.

“Persoalan utama bukan lagi sekadar halal atau haram, melainkan apakah konsumen benar-benar memperoleh hewan yang sesuai dengan informasi yang dijanjikan,” ujar Antoni dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.

Fenomena ini makin terasa sejak masyarakat terbiasa membeli hewan melalui marketplace, media sosial, hingga live streaming. Konsumen cukup melihat foto WhatsApp atau video pendek, lalu mentransfer uang jutaan rupiah tanpa pernah memeriksa langsung kondisi ternak.

Beberapa tahun terakhir, praktik seperti ini memang makin umum. Di sejumlah grup percakapan keluarga, penawaran “titip kurban online” bahkan datang hampir setiap hari menjelang Idul Adha. Masalahnya, kepercayaan sering kali hanya dibangun lewat foto dan testimoni.

Manipulasi Hewan Kurban Jadi Sorotan

Antoni menyoroti adanya praktik penggantian hewan tanpa pemberitahuan, manipulasi bobot ternak, hingga penggunaan foto lama untuk promosi penjualan.

Menurut dia, kondisi tersebut diperparah minimnya kemampuan konsumen memeriksa kesehatan hewan secara langsung sebelum transaksi dilakukan.

Padahal ancaman penyakit ternak seperti Penyakit Mulut dan Kuku, Lumpy Skin Disease, hingga antraks masih menjadi perhatian pemerintah dan otoritas veteriner.

Dalam regulasi pemerintah, hewan kurban wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan serta lolos pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem. Namun implementasi di lapangan dinilai belum konsisten.

Antoni mengatakan persoalan perdagangan kurban modern tidak bisa hanya dibahas dari sisi syariat penyembelihan. Transparansi informasi dan etika bisnis juga menjadi bagian penting dalam menjaga nilai ibadah.

Usulan “Paspor Digital” Hewan Kurban

Ia mendorong lahirnya sistem “paspor digital hewan kurban” berbasis QR Code untuk memperkuat perlindungan konsumen.

Lewat sistem itu, masyarakat dapat memeriksa asal ternak, status vaksinasi, usia hewan, hingga identitas peternak hanya melalui ponsel.

Menurut Antoni, marketplace juga harus ikut bertanggung jawab karena memperoleh keuntungan ekonomi dari perdagangan hewan kurban digital.

“Tanpa pengawasan digital yang kuat, ruang online akan terus menjadi lahan subur bagi praktik perdagangan yang manipulatif,” katanya.

Ia menilai masa depan ekosistem kurban nasional harus bergerak menuju sistem yang lebih modern, terbuka, dan berbasis teknologi agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA Apresiasi Program Rumah Dinas Hakim Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan 8.900 rumah dinas hakim di seluruh Indonesia. Program itu diumumkan melalui arahan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait per 14 Mei 2026.

Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia atau FORSIMEMA-RI. Organisasi jurnalis yang fokus meliput lingkungan peradilan itu menilai langkah pemerintah menjadi sinyal serius memperkuat independensi hakim.

Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menyebut rumah dinas bukan sekadar fasilitas tambahan. Menurut dia, tempat tinggal yang layak berkaitan langsung dengan keamanan, wibawa, hingga kualitas putusan hakim di lapangan.

Di sejumlah daerah, terutama wilayah terpencil, masih ada hakim yang tinggal di rumah kontrakan sederhana dekat pasar atau terminal. Situasi itu kerap memunculkan kerentanan, mulai dari tekanan sosial hingga intervensi pihak berperkara.

“Komitmen Presiden Prabowo adalah angin segar juga perubahan baik menuju integritas bagi dunia peradilan,” ujar Syamsul Bahri.

Rumah Dinas Hakim dan Agenda Reformasi Peradilan

Program rumah dinas hakim dinilai menjadi bagian penting dalam agenda reformasi lembaga peradilan. Pemerintah ingin memastikan hakim bekerja tanpa tekanan ekonomi maupun persoalan keamanan tempat tinggal.

Prabowo sebelumnya juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan hakim sebagai benteng terakhir keadilan. Pesan itu kembali menguat di tengah sorotan publik terhadap integritas aparat penegak hukum.

FORSIMEMA-RI menilai pembangunan rumah dinas dapat menjadi salah satu cara menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor yudisial. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, hakim dinilai bisa lebih fokus menangani perkara.

Bagi banyak hakim daerah, terutama di kawasan 3T, fasilitas rumah dinas selama ini memang menjadi isu lama yang jarang dibahas terbuka. Padahal, kondisi tempat tinggal sering memengaruhi kualitas kerja harian mereka.

Media Diminta Kawal Transparansi Program

FORSIMEMA-RI menegaskan media harus ikut mengawasi realisasi proyek nasional tersebut agar berjalan tepat sasaran dan tidak tersendat birokrasi.

“Namun, tugas kita bersama—termasuk media—adalah memastikan bahwa pembangunan 8.900 rumah dinas ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit,” ujar Syamsul.

Organisasi itu juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia menyiapkan pemetaan wilayah prioritas secara akurat. Sementara pemerintah diminta menjaga kualitas bangunan agar sesuai standar keamanan dan kelayakan.

Program rumah dinas hakim ini dinilai menjadi ujian baru pemerintah dalam membangun sistem hukum yang lebih independen dan dipercaya publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor; Arianto 

Read More

Prabowo Soroti Penyelamatan Aset Negara dan Integritas Hakim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat penegakan hukum dan sektor yudikatif saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti besarnya potensi kekayaan negara yang selama ini dinilai belum sepenuhnya kembali untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut penyelamatan aset negara menjadi fondasi penting untuk memperbaiki ekonomi nasional hingga layanan publik.

“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” ujar Prabowo.

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap tata kelola sumber daya alam dan kawasan hutan yang selama bertahun-tahun kerap memunculkan sengketa, pelanggaran izin, hingga kerugian negara. Di ruang-ruang diskusi ekonomi, isu kebocoran aset negara memang bukan cerita baru. Namun kali ini, pemerintah memberi sinyal pendekatan yang lebih keras.

Satgas PKH dan Perburuan Aset Negara

Prabowo mengapresiasi capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam menyelamatkan aset negara. Meski demikian, ia menilai capaian itu baru sebagian kecil dari potensi yang masih harus diamankan.

Menurut dia, perjuangan penyelamatan aset masih panjang karena nilainya diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah.

“Bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” katanya.

Nada pidato Prabowo terdengar lebih tegas dibanding sejumlah forum sebelumnya. Ia berulang kali menyinggung pentingnya negara hadir lewat penegakan hukum yang konsisten. Bagi kalangan pelaku usaha, pesan itu dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak ingin lagi kompromi terhadap praktik penguasaan aset negara yang bermasalah.

Hakim Jadi Sorotan dalam Agenda Pemberantasan Korupsi

Selain bicara aset negara, Prabowo juga menyoroti penguatan lembaga peradilan. Ia menilai pemberantasan korupsi dan ketidakadilan tidak akan berjalan tanpa hakim yang independen dan sejahtera.

“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan hakim harus dipilih secara baik dan diberi penghasilan layak agar tidak mudah disogok. Pernyataan itu sekaligus menjadi penekanan terhadap pentingnya reformasi peradilan di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap sejumlah putusan hukum.

Prabowo juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menilai putusan pengadilan. Menurut dia, rakyat dapat merasakan langsung ketika hukum dianggap tidak adil.

“Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan,” kata Prabowo.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Satgas PKH Sumbang Rp10 Triliun, Nasib Jaksa Dipertanyakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Penegakan hukum mulai terlihat memberi kontribusi nyata terhadap penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah. Pada Kamis, 14 Mei 2026, Satgas PKH di bawah Kejaksaan Agung RI menyerahkan lebih dari Rp10 triliun kepada Menteri Keuangan.

Tak hanya itu, sebanyak 2,3 juta hektare lahan siap pakai juga diserahkan kepada BUMN Agrinas. Penyerahan tersebut disaksikan langsung Presiden dan menjadi yang ketiga setelah sebelumnya Satgas PKH menyerahkan aset bernilai Rp5 triliun dan Rp11 triliun.

Penegakan Hukum Jadi Mesin PNBP Negara

Direktur Eksekutif INISIATOR, Yakub F. Ismail, menilai capaian itu memperlihatkan penegakan hukum tak lagi hanya bicara proses pidana. Aparat juga mulai berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Di daerah, tren serupa ikut terlihat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan misalnya, disebut berhasil memulihkan keuangan negara lebih dari Rp1,2 triliun.

Namun capaian tersebut disebut lahir dari proses panjang dan penuh risiko. Seorang sumber di lingkungan APK Kejaksaan mengungkapkan petugas di lapangan kerap menghadapi tekanan dari pemilik lahan hingga pelaku tindak pidana yang memiliki pengaruh kuat.

“Tidak saja karena medannya yang berat, tapi juga menghadapi orang-orang yang mempunyai kuasa,” ujar sumber tersebut.

Di sejumlah daerah, cerita soal tekanan itu bukan rahasia lagi. Ada jaksa yang harus masuk kawasan terpencil dengan pengawalan minim. Sebagian bahkan mengaku lebih sering memakai dana pribadi saat anggaran operasional tersendat.

Popularitas Kejaksaan Naik, Kesejahteraan Jaksa Disorot

Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan memang terus meningkat sejak 2020. Penanganan perkara korupsi besar dengan nilai fantastis menjadi salah satu faktor pendorongnya.

Namun di balik citra positif tersebut, persoalan kesejahteraan jaksa mulai ramai dibicarakan. Gaji dan tunjangan disebut hampir tidak mengalami kenaikan selama sekitar satu dekade.

Kondisi itu memunculkan kesenjangan dibanding penegak hukum lain seperti pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik pajak, hingga bea cukai.

Situasi makin terasa setelah gaji hakim naik hingga 280 persen. Di sejumlah daerah, pimpinan satuan kerja bahkan disebut harus menalangi kebutuhan operasional akibat pemotongan anggaran.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya juga menegaskan tidak ada ruang bagi aparat yang memperjualbelikan keadilan. Melalui PAM SDO atau Satgas 53, Kejaksaan beberapa kali menangkap oknum internal.

“Tidak ada tempat bagi Jaksa yang menggadaikan bertransaksi dengan keadilan masyarakat,” tegas ST Burhanuddin.

Yakub berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan insan Adhyaksa agar penegakan hukum tetap berjalan profesional dan tidak membuka ruang degradasi moral di lapangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

RUU KKS Didesak Segera Disahkan, Ancaman Siber Melonjak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), Asosiasi Pengusaha Komputer dan Informatika Indonesia (APKOMINDO), serta Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) kembali mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Regulasi itu dinilai mendesak di tengah lonjakan serangan digital terhadap sektor vital nasional.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO sekaligus Sekretaris Jenderal PERATIN, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. atau Hoky, dalam seminar nasional “Dari Serangan Digital ke Ancaman Nyata: Urgensi Payung Hukum Keamanan Siber” di Kampus UI Salemba, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ancaman Siber Tak Lagi Sekadar Gangguan Teknis

Forum itu mempertemukan akademisi, regulator, praktisi keamanan siber, hingga pelaku industri digital. Mereka membahas meningkatnya ancaman digital yang kini dinilai sudah menyentuh aspek pertahanan negara dan stabilitas ekonomi nasional.

Prof. Drs. Sri Yunanto, M.Si., Ph.D. menyebut serangan siber telah berubah menjadi instrumen strategis yang dapat melumpuhkan sektor penting seperti perbankan, kesehatan, telekomunikasi, hingga layanan publik.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan miliaran serangan siber terjadi setiap tahun di Indonesia. Estimasi kerugiannya mencapai Rp500 triliun per tahun.

Belum lagi serangan ransomware dan pencurian data pribadi yang ditaksir memicu kerugian tambahan hingga Rp8,2 triliun per tahun. Sekitar 60 persen serangan bahkan disebut sudah memanfaatkan Artificial Intelligence (AI).

Beberapa peserta seminar mengaku situasi itu terasa makin dekat. Ada yang bercerita rekening digital sempat terkunci akibat serangan phishing, sementara layanan publik pernah lumpuh hanya karena gangguan sistem beberapa jam. Dampaknya langsung terasa ke masyarakat.

Ego Sektoral Dinilai Hambat Respons Nasional

Wahyudi Djafar dari Lembaga Advokasi dan Catalyst Policy Works mengungkapkan anomali trafik siber nasional pada 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka itu melonjak sekitar 714 persen dibanding rata-rata tahunan sebelumnya.

Menurut dia, koordinasi keamanan siber nasional masih belum optimal karena kewenangan tersebar di berbagai lembaga seperti BSSN, Komdigi, BIN, dan Polri.

Anggota Komisi I DPR RI, Junico B.P. Siahaan, menegaskan RUU KKS bukan alat pembatas kritik publik.

“Kita bicara tentang perlindungan sistem nasional dari serangan siber, bukan membatasi demokrasi atau kritik publik,” ujar Junico.

Sementara itu, Hoky menilai Indonesia tidak bisa lagi menunda kehadiran RUU KKS. Ia menyinggung dugaan sabotase siber terhadap infrastruktur internet Iran sebagai alarm serius bagi Indonesia yang masih bergantung pada perangkat impor digital.

“Apa yang terjadi di Iran merupakan wake-up call bagi Indonesia. Ketergantungan terhadap perangkat impor tanpa audit keamanan dan pengawasan yang memadai dapat membuka celah serius terhadap keamanan nasional,” kata Hoky.

Menurut Hoky, RUU KKS dibutuhkan untuk melindungi data masyarakat, memperkuat Infrastruktur Informasi Kritikal, dan membangun kedaulatan digital nasional yang lebih mandiri.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More