Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tetap berpegang pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 sebesar 5,12%. Pernyataan ini disampaikan di tengah keraguan sejumlah ekonom.
Sejumlah pengamat memproyeksikan pertumbuhan hanya 4,7%–4,8%, serta menilai konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh 4,97% terlalu tinggi. Angka ini lebih rendah dibanding kuartal I-2025 yang bertepatan dengan momentum Lebaran.
Sri Mulyani menuturkan, BPS adalah sumber resmi data perekonomian nasional dan metodologinya telah teruji. Ia menekankan pemerintah tidak memiliki alasan untuk meragukan akurasi dan integritas perhitungan yang dilakukan lembaga tersebut.
"Selama ini kita menggunakan data BPS. Mereka menjelaskan metodologi dan sumber informasi secara terbuka. Pemerintah tetap mempercayai BPS," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Menkeu juga memastikan BPS independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Seluruh indikator makro, termasuk data konsumsi rumah tangga, bersumber dari hasil survei dan perhitungan resmi BPS.
Menurutnya, isu keraguan ini belum menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah memandang penting menjaga kepercayaan publik terhadap data resmi sebagai landasan kebijakan fiskal dan pembangunan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, penghitungan PDB telah mengacu pada standar internasional, termasuk rekomendasi System of National Accounts (SNA) yang diadopsi banyak negara.
Amalia menegaskan, pihaknya konsisten menjaga kualitas dan transparansi data. Ia menyebut, setiap publikasi pertumbuhan ekonomi selalu melalui proses verifikasi berlapis sebelum diumumkan ke publik.
Dengan pernyataan tegas pemerintah dan penjelasan teknis BPS, polemik mengenai angka pertumbuhan 5,12% diharapkan dapat mereda, meski perdebatan di kalangan ekonom kemungkinan masih akan berlanjut.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar