Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) bersama PII dan IPM menyampaikan rekomendasi resmi ke Kementerian Perdagangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum IPNU, Muhammad Aqil Nuruzzaman, menegaskan agar program MBG mengutamakan produk lokal. Menurutnya, anggaran negara harus digunakan membeli produk dalam negeri, bukan justru mengalir keluar negeri.
IPNU menilai, program MBG seharusnya menjadi momentum memperkuat pengusaha Indonesia. Produk harus berbahan baku lokal, diproduksi, serta dicetak di dalam negeri demi menjaga kemandirian ekonomi.
Selain itu, IPNU menekankan pentingnya jaminan mutu, keamanan, kesehatan, dan kehalalan produk MBG. Hal ini sangat krusial mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.
“Produk bukan hanya harus sehat, tetapi juga memberi ruang bagi produsen dalam negeri agar kuat bersaing di pasar nasional,” tegas Aqil di Jakarta, Senin (25/08/2025).
IPNU juga meminta Kemendag memastikan setiap produk memiliki sertifikasi SNI. Pengecekan menyeluruh, termasuk uji laboratorium, dinilai wajib dilakukan sebelum produk beredar.
Kekhawatiran muncul terkait kemungkinan penggunaan bahan pelumas hewani, termasuk minyak babi, dalam proses pencetakan produk impor. IPNU menilai hal itu perlu penelitian lebih lanjut.
Sementara produsen lokal dinilai lebih siap karena menggunakan minyak nabati yang halal dan sehat. Mereka juga mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa mengorbankan aspek kehalalan.
IPNU menegaskan, dominasi impor justru melemahkan industri lokal dan mengurangi lapangan kerja. Karena itu, pemerintah harus segera menghentikan ketergantungan produk luar negeri.
“Rekomendasi ini merupakan dorongan agar pemerintah mendukung produk lokal sekaligus menjamin keamanan, kesehatan, dan kehalalan produk MBG,” pungkas Aqil.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar