Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos, Adit menegaskan kebijakan strategis pemerintah menitikberatkan pada data tunggal terpadu, pengawasan pendataan, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam program kesejahteraan sosial.
Hal tersebut diungkapkan dalam Forum CSR Indonesia 2025 bertema Pendidikan Inklusif sebagai Motor Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan di Indonesia di Jakarta, Kamis (28/08/2025).
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar transmisi kemiskinan dapat terputus, sekaligus memperluas graduasi keluarga prasejahtera melalui dukungan filantropi, dunia usaha, serta jejaring dinas sosial daerah.
Standarisasi kualitas lembaga kesejahteraan sosial juga menjadi fokus, termasuk optimalisasi dana dekonsentrasi dan DAK untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalankan program perlindungan sosial.
Sementara itu, Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso, menyoroti pentingnya rekrutmen putra-putri terbaik bangsa yang disekolahkan ke universitas top dunia demi mencetak pemimpin masa depan.
Menurutnya, LPDP sudah menyalurkan lebih dari sembilan puluh ribu beasiswa dalam negeri maupun luar negeri, namun jumlah itu masih jauh dari kebutuhan nasional.
Ia menambahkan, tanpa kemajuan industri dan bisnis, Indonesia tidak akan mampu mengakselerasi pembangunan pendidikan. Karena itu, peran CSR dan dunia usaha dianggap mutlak diperlukan.
Program afirmasi LPDP juga diprioritaskan bagi masyarakat prasejahtera, difabel, serta daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, termasuk Papua, Maluku, NTT, hingga wilayah perbatasan Kalimantan.
Dwi Larso menegaskan, kolaborasi pemerintah, filantropi, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan pendidikan inklusif sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Rakernas CSR Indonesia 2025 diharapkan mampu merumuskan langkah nyata memperkuat akses pendidikan inklusif sebagai jalan keluar pengentasan kemiskinan struktural di tanah air.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar