Ulasan Negatif Berujung Hukum: Nikita Mirzani Terjerat Kasus Pemerasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan artis sensasional Nikita Mirzani terhadap dokter kecantikan Reza Gladys terus bergulir. Terbaru, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menerima kembali berkas perkara tersebut pada 5 Mei 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI, Syahron Hasibuan, mengatakan pihaknya masih mempelajari isi berkas karena sebelumnya sempat dikembalikan dengan status P-19.

“Beberapa petunjuk belum terpenuhi. Kami masih kaji karena berkas baru masuk awal Mei,” ujar Syahron di Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menambahkan, ada puluhan item yang diminta jaksa untuk dilengkapi penyidik sebelum bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kontroversi ini bermula saat Nikita diduga memberikan ulasan negatif terhadap produk skincare milik Gladys melalui siaran langsung di TikTok, November 2024. Gladys mengklaim reputasinya rusak akibat pernyataan tersebut.

Masalah kian memanas saat Mail Syahputra, asisten pribadi Nikita, diduga mengirim pesan WhatsApp kepada Gladys dan menuntut uang sebesar Rp5 miliar agar sang artis tidak melanjutkan komentar negatif.

Kejati kini memiliki waktu 14 hari untuk menentukan apakah kasus ini layak naik ke penuntutan. Sementara itu, publik menanti transparansi hukum atas kasus selebritas yang menyeret nama besar ini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasasi Ditolak MA, SYL Jalani Hukuman Penuh 12 Tahun di Sukamiskin

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengeksekusi Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lapas Sukamiskin, Rabu (14/5/2025). Mantan Menteri Pertanian ini dijebloskan setelah vonis 12 tahun penjara terkait skandal pungli Kementan berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa SYL terbukti melakukan korupsi berjamaah bersama dua mantan pejabat Kementan, yakni Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.

“Eksekusi pidana badan dilakukan pada 25 Maret lalu terhadap terpidana SYL,” ujar Budi di Gedung KPK.

Tak hanya dipenjara, SYL juga dikenai denda Rp500 juta dan wajib membayar uang pengganti Rp44,2 miliar dan 30 ribu dolar AS. Namun hingga kini, SYL baru menyetor sebagian, yakni Rp100 juta dan Rp27,3 miliar.

Skandal pungli ini terbongkar dari pengakuan saksi dan alat bukti yang menguatkan praktik pemerasan pejabat Kementan terhadap para bawahannya. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan pribadi SYL, termasuk membiayai gaya hidup mewah.

KPK juga menyita sejumlah barang sebagai barang bukti yang masih berkaitan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat SYL.

Kasasi yang diajukan SYL ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Vonis 12 tahun penjara pun tetap berlaku, menjadi pengingat keras bahwa korupsi di sektor publik tidak bisa ditoleransi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Megawati Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli, Isu Ijazah Palsu Harus Disudahi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polemik soal ijazah palsu Jokowi kembali mencuat ke publik setelah Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, ikut angkat bicara. Dalam acara peluncuran buku di BRIN, Jakarta Pusat, Rabu (14/5), Ketua Umum PDIP itu menyinggung soal keaslian ijazah Presiden Jokowi yang masih jadi bahan perdebatan di media sosial.

Awalnya, Megawati bercerita soal pengalaman dirinya menangani ribuan peneliti BRIN dan pentingnya kredibilitas akademik. Ia lantas menyinggung soal viralnya tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi.

"Orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener apa nggak?" ucapnya. Megawati pun menyarankan agar dokumen asli ijazah Jokowi ditunjukkan secara terbuka untuk mengakhiri spekulasi.

"Ya kok susah amat ya? Kalau betul, ya kasih lihat saja, ‘ini ijazah saya’ gitu loh," tegasnya.

Sebelumnya, pihak Jokowi telah melaporkan penyebar hoaks ijazah palsu ke Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jaksel pada 30 April 2025. Meski begitu, sorotan publik belum juga reda.

Isu ini menjadi perhatian karena menyangkut integritas pemimpin negara. Pengamat menilai, transparansi dokumen publik penting untuk menjaga kepercayaan rakyat.

Jika Jokowi segera menunjukkan ijazahnya secara terbuka, maka polemik ini bisa segera disudahi. Publik pun mendapat kejelasan, dan ruang bagi hoaks serta disinformasi dapat ditekan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

SK Presiden Tentang Dewan Pers 2025 Potensi Langgar HAM dan Sumpah Jabatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia, Hence Grontson Mandagi menegaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berpotensi melanggar Hak Asazi Manusia (HAM) jika Surat Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode 2025 – 2028 tidak segera dicabut. Untuk itu, Mandagi mendesak Presiden Prabowo segera mencabut SK penetapan Anggota Dewan Pers tersebut. 

Karena menurutnya, pelanggaran HAM tersebut terjadi karena hak konstitusional para pimpinan organisasi pers telah diamputasi dan ‘dirampok’ Dewan Pers periode 2022 - 2025 saat melaksanakan proses pemilihan Anggota Dewan Pers Periode 2025 – 2028 dan ‘celakanya’ Presiden ikut melegitimasi pelanggaran HAM tersebut melalui SK Presiden. 

“Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bahwa pelanggaran HAM itu terjadi, karena pemilihan Anggota Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sejatinya adalah hak organisasi wartawan namun telah diamputasi dan diambil alih oleh Dewan Pers,” terang Mandagi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/5/2025). 

Kondisi ini, lanjut Mandagi, merupakan penghianatan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan pers tahun 1999. Bahwa pada tahun 1999 pemerintah menetapkan UU Pers dengan pertimbangan : bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin. 

Selain pasal 28 UUD 1945, dasar hukum pengesahan UU Pers tahun 1999 adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 UUD 1945, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

“Sangat jelas dasar hukum pengesahan UU Pers adalah mengenai HAM yang dijamin oleh UU Pers,” tandas Mandagi. 

Pimpinan organisasi pers juga memiliki Hak atas perlindungan terhadap diskriminasi karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Pasal 27 UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dasar hukum yang mengatur pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Ketetapan ini mengakui HAM sebagai hak dasar setiap individu, yang melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Lebih tegas lagi dalam UU Pers, Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi menyatakan fungsi Dewan Pers bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan atau regulator, sehingga Dewan Pers tidak berhak menentukan sendiri isi peraturan pers. 

Hal itu disampaikan pemerintah dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor : 38/PUU-XIX/2021 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pihak pemerintah pun mengurai tentang penjelasan rinci yang tercantum dalam Memorie van Toelichting saat pembahasan RUU Pers tanggal 28 Juli 1999, bahwa penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden merupakan pengukuhan, sedang pemilihan anggota Dewan Pers diserahkan sepenuhnya kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 

“Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya pemilihan anggota Dewan Pers kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, bukan kepada Dewan Pers. Oleh karena itu pembentukan Badan Pekerja pemilihan anggota Dewan Pers cacat hukum dan hasil pemilihannya pun seharusnya tidak sah, termasuk SK Presiden harus dicabut,” tegasnya. 

Mandagi menandaskan, Presiden seharusnya melindungi hak warga negara untuk diperlakukan sama di depan hukum sebagaimana sumpah dan janjinya saat dilantik sebagai presiden, termasuk melindungi hak seluruh organisasi pers yang dikebiri Dewan Pers tentang hak memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers. 

Dewan Pers telah mengambil alih kewenangan organisasi pers secara paksa dengan modus pengaturan illegal organisasi konstituen Dewan Pers, namun tidak ada pihak yang berani menghentikannya. 

“Sebagai wujud perlindungan hak asazi warga negara, Presiden seharusnya segera mencabut atau membatalkan SK penetapan Anggota Dewan Pers karena mekanismenya tidak dipilih oleh seluruh organisasi pers berbadan hukum di Indonesia,” imbuh Mandagi, yang menyesalkan Presiden tetap menerbitkan SK tentang penetapan keanggoataan Dewan Pers meski sudah dijelaskan persoalan cacat hukumnya pada surat SPRI ke Presiden baru-baru ini. 

Atas kondisi ini, Mandagi menuturkan, Presiden Prabowo melanggar sumpah jabatannya saat dilantik sebagai presiden yaitu : “akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalanan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”  

Dewan Pers Periode 2025 – 2028 yang ditetapkan Presiden melalui SK Nomor Nomor 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers adalah hasil rekrutmen dan penjaringan Anggota Dewan Pers oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers. Puluhan calon anggota Dewan Pers yang tersaring kemudian dipilih hanya oleh 11 pimpinan organisasi konstituen Dewan Pers, tanpa keikutsertaan puluhan organsiasi pers berbadan hukum yang diakui pemerintah.  

Sungguh ironis, pemerintah tutup mata meski Konstituen Dewan Pers yang ditetapkan Dewan Pers tidak memiliki legal standing berdasarkan UU Pers, namun pemilihan Anggota Dewan Pers periode 2025 – 2028 tetap dipaksakan dilaksanakan atas inisiatif Dewan Pers sendiri. 

Sudah sangat jelas, sejarah terbentuknya UU Pers tahun 1999, Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya pemilihan anggota Dewan Pers kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. 

Lebih jelas lagi, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga secara tegas dalam keterangannya di MK pada perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021, bahwa sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 terdapat 40 organisasi yang ikut dalam pemilihan anggota Dewan Pers pertama, terdiri dari 33 organisasi wartawan dan 7 organisasi perusahaan Pers terjaring 121 nama calon anggota Dewan Pers. 

Artinya, DPR menyatakan, keanggotaan Dewan Pers yang ada saat ini adalah keberlanjutan dari keanggotaan Dewan Pers sejak tahun 2000. Faktanya, pemilih anggota Dewan Pers hanya 11 organisasi konstituen yang menyalahi ketentuan UU Pers sehingga hasilnya cacat hukum. 

Mandagi juga menekankan, jangan sampai keterangan pemerintah dan DPR yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi hanya akal-akalan untuk menggagalkan uji materi yang disampaikan pemohon pada perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021. Karena pada prakteknya, Pemerintah, DPR RI, dan Dewan Pers tidak sejalan dalam implementasinya terkait putusan MK tersebut bahwa Dewan Pers bukan lembaga regulator. 

“Atas seluruh kondisi yang ada saat ini, tidak mengurangi kekaguman saya, dengan ini kami berharap Presiden Prabowo dapat bertindak sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Presidennya para kaum elit pers dan oligarki media. Dan jika SK tentang Dewan Pers tidak dicabut maka kami terpaksa akan mengajukan gugatan di PTUN,” pungkasnya. (Ar)

Read More

AS-China Pangkas Tarif, Optimisme Ekonomi Global Meningkat

Duta Nusantara Merdeka | Washington 

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China menunjukkan titik terang. Pada Senin (14/5), kedua negara ekonomi terbesar di dunia itu mengumumkan kesepakatan perdagangan sementara setelah pertemuan bilateral di Swiss. Ini adalah langkah de-eskalasi pertama sejak AS mengenakan tarif resiprokal pada April 2025.

Dalam kesepakatan tersebut, AS dan China sepakat untuk memangkas tarif impor masing-masing sebesar 115% selama periode 90 hari. China akan memangkas tarif produk AS dari 125% menjadi hanya 10%, sedangkan AS menurunkan tarif impor dari China dari 145% menjadi 30%.

Kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada tarif, tetapi juga melibatkan pelonggaran hambatan perdagangan. China dilaporkan melonggarkan pembatasan ekspor komoditas rare earth dan magnet, yang sangat penting bagi industri teknologi tinggi. Selain itu, Beijing juga mencabut larangan impor pesawat Boeing asal AS, sinyal positif bagi sektor manufaktur dan penerbangan.

Di sisi lain, AS juga mengumumkan penurunan tarif de minimis untuk barang bernilai rendah dari 120% menjadi 54%. Tarif ini berlaku untuk barang dengan nilai maksimal USD 800, dan merupakan salah satu komponen penting dalam arus perdagangan digital lintas batas.

Reaksi pasar langsung terasa. Indeks Dolar AS (DXY) menguat 1,09% ke level 101,79. Bursa saham pun melonjak: Nasdaq naik 4,35%, S&P 500 sebesar 3,26%, dan Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 2,81%. Pasar Asia turut menyambut positif, dengan indeks Nikkei melonjak 2,24% dan Hang Seng 1,57%. Di Indonesia, IHSG naik 2,15% ke 6.979,8, dengan arus dana asing mencapai Rp2,84 triliun—level tertinggi sejak April.

Goldman Sachs langsung merevisi proyeksi ekonomi AS. Risiko resesi dipangkas dari 45% menjadi 35%, sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dinaikkan dari 0,5% menjadi 1%. Faktor kunci lainnya adalah inflasi yang terkendali: April 2025 mencatat IHK sebesar 2,3% YoY—terendah sejak Februari 2021.

Dengan membaiknya prospek ekonomi, ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed mulai mereda. Berdasarkan CME FedWatch Tool, probabilitas pemangkasan lebih dari 50 basis poin hingga akhir tahun turun drastis dari 75,7% menjadi 35,9%.

Meski Indonesia belum menjalin kesepakatan dagang serupa dengan AS, perbaikan hubungan AS-China membuka peluang. Stabilitas eksternal yang lebih baik dan meningkatnya minat risiko global (risk-on sentiment) memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan. Langkah ini dapat memperkuat nilai tukar rupiah dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa tarif bisa saja kembali dinaikkan jika tidak ada kesepakatan final dalam 90 hari. Namun, ia juga menyatakan bahwa saat ini belum ada rencana untuk menaikkan tarif China kembali ke 145%.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

IMO-Indonesia Ucapkan Selamat kepada Pengurus Baru Dewan Pers Periode 2025-2028

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru Dewan Pers periode 2025–2028.

“Kepada pengurus baru Dewan Pers masa bhakti 2025-2028, kami IMO-Indonesia mengucapkan selamat atas pengembanan tugas dan tanggung jawabnya untuk 3 tahun ke depan,” ucap Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail di Jakarta, Rabu (14/5).

Menurut Yakub, pergantian pengurus baru ini menandai sebuah era baru Dewan Pers yang lebih terbuka dan akomodatif.

Ia menilai, perkembangan media akhir-akhir ini begitu pesat dan cepat di tengah disrupsi teknologi digital yang kian masif.

“Untuk itu, hadirnya kepengurusan baru ini tentu diharapkan mampu mengawal seluruh perubahan yang ada sembari menyiapkan kerangka regulasi yang lebih akomodatif terhadap tumbuh kembang media belakangan ini,” ujarnya.

Pihaknya mengaku banyak sekali perubahan dan pergeseran industri media seiring perkembangan digital dan animo masyarakat terhadap kebutuhan informasi.

“Harus diakui bahwa perubahan cepat ini nyaris menggulung semua pola dan tradisi pemberitaan konvensional. Belum lagi selera dan anim masyarakat yang makin tinggi terhadap informasi menuntut sebuah keterbukaan dan kesiapan untuk mengakomodir semua perubahan ini,” terangnya.

Ia menyebut, sedikit saja pengurus Dewan Pers lengah dalam mengantisipasi perkembangan yang ada maka, malapateka akan terjadi di tengah derasnya perubahan.

“Hampir setiap saat kita menyaksikan media-media mainstream yang dulunya tidak pernah terbayangkan akan “gulung karpet" belakangan menunjukkan fenomena yang mengejutkan,” tuturnya.

Ia juga berharap agar pengurus Dewan Pers yang baru lebih peka terhadap kemunculan industri media padat karya yang tengah bersaing ketat dengan degup zaman yang terus berubah.

Adapun susunan pengurus Dewan Pers yang baru ini antara lain:

Ketua: Komaruddin Hidayat

Wakil Ketua: Totok Suryanto

Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Ketua: Muhammad Jazuli

Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua: Abdul Manan

Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi

Ketua: Busyro Muqoddas

Komisi Kemitraan Hubungan Antarlembaga

Ketua: Rosarita Niken Widiastuti

Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi

Ketua: Yogi Hadi Ismanto

Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua: Maha Eka Swasta

Komisi Digital dan Sustainability

Ketua: Dahlan Dahi. (Ar)

Read More

BPOM Pastikan Vaksin TBC M72 Aman untuk Uji Klinis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagian publik Tanah Air tengah ramai menyoroti vaksin Tuberkulosis (TBC) M72 yang didanai oleh tokoh bisnis kenamaan Amerika Serikat (AS), Bill Gates.

Sebelumnya diketahui, vaksin TBC M72 sudah memasuki fase uji klinis tahap ketiga. Pada fase ini, vaksin diuji tingkat efikasinya untuk melawan TBC.

Uji klinis vaksin TBC M72 sudah berjalan di Indonesia sejak September 2024 lalu. Terdapat 2 ribu orang di Indonesia yang terlibat dalam uji klinis fase ketiga dari total 20 ribu orang di seluruh dunia.

Terkini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar mengklaim, uji klinis vaksin TBC M72 itu memang telah diizinkan untuk dilakukan di RI setelah melalui berbagai tahap evaluasi.

Kepala BPOM RI itu menilai, langkah tersebut itu penting bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam penemuan vaksin TBC yang didanai Bill Gates itu.

"Sudah dilakukan (uji klinis) di berbagai negara, tapi kita (RI) ingin berkontribusi, karena itu Badan POM mengeluarkan izin, kan izin uji klinis itu kan ada di kami," ungkap Taruna kepada awak media di Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Mei 2025.

"Kami sudah keluarkan dan sahkan, dengan landasan ilmiah, maka kita izinkan uji klinis sesuai dengan standar sesuai dengan standar saintifik," sambungnya.

Taruna mengingatkan, kasus TBC di Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di dunia, kini RI peringkat kedua dengan jumlah 1.090.000 kasus.

Lebih lanjut, Kepala BPOM mengungkap terdapat tim independen evaluator yang berisi profesor di bidang farmakologi, pernah menguji beragam efek dari vaksin yang didanai Bill Gates.

"Mereka merekomendasikan kepada Badan POM secara bertahap berbagai macam efeknya, akhirnya kami memutuskan telah memenuhi syarat, jadi uji klinis bisa dijalankan," tungkas Taruna. (Ar)

Read More

Maia Estianty dan Judika Tegaskan Pemenang Indonesian Idol Bukan Settingan

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Tudingan soal pemenang Indonesian Idol yang disebut di-setting kembali mencuat usai babak Grand Final yang digelar Senin (12/5). Menanggapi hal itu, juri senior Indonesian Idol, Maia Estianty, buka suara dan menegaskan bahwa kemenangan finalis adalah hasil murni dari suara pemirsa.

“Kita selalu difitnah bahwa katanya setting. Padahal ini murni vote dari masyarakat Indonesia,” ujar Maia dalam kanal YouTube MAIA ALELDUL TV pada Rabu (14/5).

Senada dengan Maia, Anang Hermansyah juga menjelaskan bahwa sistem voting dilakukan secara profesional, meski hasilnya tidak diumumkan ke publik karena mengikuti kebijakan penyelenggara.

Sementara itu, Judika, yang juga menjadi juri dan alumni Indonesian Idol musim ke-2, turut menanggapi. Ia menegaskan bahwa dari proses audisi hingga final, tidak pernah ada rekayasa atau pengaturan siapa yang menang.

“Selama aku jadi juri, nggak ada itu setting-settingan. Kalau pun mau, ya nggak boleh,” ungkapnya.

Judika menambahkan bahwa setiap juri menjaga integritas dan profesionalisme. Mereka tidak memiliki akses untuk menentukan hasil akhir karena sepenuhnya bergantung pada voting.

Pengumuman resmi pemenang Indonesian Idol musim ke-13 antara Fajar Noor dan Shabrina Leanor akan disampaikan dalam Result & Reunion Show pada Senin, 19 Mei 2025.

Isu setting yang terus beredar ditepis langsung oleh para juri sebagai bentuk klarifikasi dan transparansi kepada publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kadin Indonesia Tegas Tolak Intimidasi Proyek: Dukung Investasi Sehat di Cilegon

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, akhirnya angkat suara menyusul kontroversi permintaan proyek senilai Rp 5 triliun tanpa tender oleh oknum Kadin Kota Cilegon kepada pihak kontraktor PT Chengda, pelaksana proyek PT Chandra Asri Alkali (CAA). Anindya menyatakan, tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap resmi organisasi Kadin dan harus ditolak secara tegas.

Dalam pernyataan resminya, Anindya menegaskan bahwa Kadin Indonesia menolak segala bentuk tekanan, intimidasi, dan praktik non-prosedural yang dapat mengganggu kepastian hukum dan keberlanjutan investasi di Indonesia.

“Kami tidak akan mentoleransi tindakan oknum yang mencoreng nama baik organisasi dan dapat mengganggu ekosistem investasi nasional. Kadin adalah mitra strategis pemerintah, bukan alat tekanan,” kata Anindya, Selasa (13/5/2025).

Anindya menyampaikan bahwa Kadin Indonesia segera membentuk tim verifikasi organisasi dan etika untuk menyelidiki kasus ini, termasuk evaluasi terhadap Kadin Kota Cilegon dan afiliasinya.

Jika terbukti melanggar, Kadin Indonesia tidak segan memberikan sanksi kelembagaan, mulai dari teguran keras, pembekuan kewenangan, hingga pencabutan mandat organisasi. “Langkah ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas Kadin sebagai lembaga resmi,” lanjutnya.

Selain itu, Kadin juga akan menyusun SOP partisipasi dalam proyek investasi strategis guna mencegah kejadian serupa di masa depan. SOP ini akan mencakup kode etik interaksi dengan investor dan kontraktor serta pedoman operasional pelibatan Kadin di tingkat daerah.

Kadin Indonesia juga akan menyampaikan laporan resmi kepada Kementerian Investasi/BKM dan Pemprov Banten, serta melakukan audit internal terhadap struktur organisasi Kadin Cilegon dan Kadin Banten.

Sementara itu, diketahui Kadin Cilegon telah menerima undangan rapat dari Kementerian Investasi terkait penyelesaian persoalan ini. “Kami apresiasi langkah tersebut, namun penyelesaian yang baik butuh klarifikasi dan audit menyeluruh,” tegas Anindya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kadin Cilegon Mulyadi Sanusi membenarkan adanya permintaan kerja senilai Rp 5 triliun kepada pihak investor. Ia berdalih bahwa kehadiran pengusaha lokal dalam proyek senilai Rp 15 triliun milik CAA perlu dijamin agar tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

Namun demikian, Anindya menekankan bahwa semua bentuk keterlibatan harus berdasarkan prinsip hukum, etika bisnis, dan kepastian investasi.

“Komitmen Kadin Indonesia jelas: menjaga marwah organisasi, mendukung investasi sehat, dan memastikan dunia usaha tumbuh dalam iklim yang adil dan kondusif,” pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Gotong Royong TNI dan Masyarakat Sukseskan TMMD 124 di Bukit Kayu Kapur

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Semangat gotong royong antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat kembali membuahkan hasil nyata. Melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, Kodim 0320/Dumai sukses menyelesaikan pembangunan infrastruktur penting berupa box culvert di Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Rabu (14/5/2025).

Pembangunan box culvert ini merupakan solusi atas keluhan warga terkait banjir musiman yang kerap menghambat aktivitas harian seperti sekolah, berdagang, hingga mengangkut hasil kebun. Dengan rampungnya proyek ini, diharapkan persoalan banjir yang mengganggu akses vital warga dapat teratasi secara signifikan.

Proyek tersebut melibatkan prajurit TNI dari Kodim 0320/Dumai bersama warga lokal yang dengan penuh semangat bekerja sama, mulai dari tahap penggalian, pemasangan unit box culvert, hingga perapian. Hasil kerja keras ini tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.

Komandan Kodim 0320/Dumai, Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif warga. “Kami bersyukur pembangunan box culvert ini berjalan lancar. Ini adalah bukti nyata kontribusi TNI dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Infrastruktur yang baik adalah kunci utama bagi pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Letkol Ronald menambahkan, keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari selesainya bangunan fisik, tapi juga dari tumbuhnya rasa kebersamaan dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Ia juga memastikan program TMMD ke-124 akan terus berlanjut dengan pembangunan fisik lainnya dan program non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan wawasan kebangsaan.

Sementara itu, Lurah Bukit Kayu Kapur, Muazin, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi TNI. Proyek ini sudah lama dinantikan karena setiap musim hujan, jalan ini selalu tergenang. Kini warga bisa beraktivitas lebih nyaman dan aman,” ungkapnya.

Pembangunan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara TNI dan masyarakat dapat menciptakan perubahan nyata. Kehadiran TMMD bukan hanya menjawab kebutuhan infrastruktur desa, tetapi juga menjadi momentum penting memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Program TMMD yang digagas TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah telah menjadi tulang punggung pembangunan desa-desa tertinggal. Dengan fokus pada daerah rawan banjir, keterisoliran, dan minim akses ekonomi, TMMD mampu menjangkau titik-titik kritis yang luput dari perhatian program pembangunan reguler.

Dengan keberhasilan pemasangan box culvert di Bukit Kayu Kapur, Kodim 0320/Dumai menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan, program ini terus mendapat dukungan lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta, demi Indonesia yang lebih maju dan tangguh.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemilihan Anggota DP Langgar UU Pers, Mandagi Minta Busro dan Komaruddin Mundur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketokohan Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat sebagai figur inspiratif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam karier telah menjadi panutan bagi segenap masyarakat Indonesia. Sayangnya ketokohan dua sosok panutan ini justeru dipertaruhkan saat mengikuti pencalonan sebagai Anggota Dewan Pers periode 2025 – 2028 melalui mekanisme dan proses yang cacat hukum dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia, Hence Grontson Mandagi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (13/5/2025). Mandagi menyatakan, kedua tokoh ini (Busyro dan Komaruddin) adalah sosok yang sangat dikagumi dan dihormati berbagai kalangan di Indonesia. 

“Kapasitas dan kompetensi kedua tokoh ini sangat mumpuni dan tidak diragukan. Saya menghormati dan mengapresiasi keinginan dua tokoh ini membenahi pers di Indonesia,” ujar Mandagi. Bahkan integritas dan idealisme kedua tokoh ini, lanjut Mandagi, sudah teruji pada saat keduanya menduduki jabatan di bidangnya masing-masing. 

“Namun begitu, ketika keinginan dan harapan menjadi Anggota Dewan Pers ternyata melalui proses yang menyakiti dan merugikan mayoritas masyarakat pers Indonesia akibat rekayasa segelintir elit pers nasional di Dewan Pers, ketokohan dua sosok yang sangat berpengalaman dan berintegritas ini tentunya menjadi taruhan,” tegasnya. 

Mandagi juga mengatakan, sosok Busyro Muqoddas sangat disegani ketika menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2011. Begitupun Komarudin Hidayat sangat dihormati publik karena keberhasilannya menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) selama dua periode, yaitu 2006-2010 dan 2010-2015.

Mandagi mengaku yakin dan percaya kedua tokoh ini tidak ambisius dan mau mencermati dan mengkaji mekanisme dan proses pemilihan anggota Dewan Pers yang cacat hukum. 

“Presiden RI memang telah menerbitkan Surat Keputusan penetapan Anggota Dewan Pers, namun sebaiknya keduanya mundur, atau segera mendesak semua pihak terkait untuk mengembalikan ruang lingkup pers kepada mayoritas masyarakat pers Indonesia,” imbuhnya. 

Karena menurut Mandagi, selama ini pengaturan ruang lingkup pers hanya dikelola oleh elit pers nasional (konstituen DP) yang justeru intens memarjinalkan kehidupan pers nasional dan melegalkan ‘pelacuran pers’ melalui Legalisasi kerjasama media dengan pemerintah menggunakan Sertifikat Perusahaan dan UKW Dewan Pers, tanpa melalui mekanisme tender menggunakan pihak ketiga.

Dampak buruknya, tegas Mandagi, di negeri ini tidak ada lagi fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di seluruh Indonesia akibat media langsung kontrak Kerjasama tanpa melalui pihak ketiga. Kontrol media terhadap kepala daerah, Menteri, dan kepala lembaga menjadi nihil karena setiap media kritis membongkar kebusukan atau korupsi pejabat, akan langsung dihentikan kerjasama media. 

Media dan wartawan, lanjut Mandagi, dipaksa ‘menjadi pelacur’ menjual idealisme, sementara konglomerasi media nasional diberi karpet merah oleh Dewan Pers untuk memonopoli pundi-pundi ratusan triliun belanja iklan nasional. 

“Media lokal dibiarkan miskin dan mengemis iklan ke pemerintah, sedangkan ratusan triliun rupiah iklan komersil dari pihak swasta disikat habis oleh media mainstream. Celakanya Dewan Pers diam saja dan malah kontraproduktif melegalisasi ‘pelacuran pers’ di seluruh daerah,” ungkapnya. 

Konstituen Dewan Pers menurutnya, telah menjadi alat para penghianat kemerdekaan pers untuk menguasai pers nasional. 

“Itu semua, karena Dewan Pers yang ada saat ini lahir dari rahim oligarki. Konstituen Dewan Pers adalah cermin kaum elit sang ‘pemerkosa’ kemerdekaan pers. Pengingkaran dan penghianatan terhadap sejarah kemerdekaan pers tahun 1999 dan pendirian Dewan Pers tahun 2000,” tegasnya. 

Mayoritas organisasi pers tempat bernaung ratusan ribu wartawan dan puluhan ribu media lokal, dihina dengan sebutan abal-abal namun dijadikan objek utama bisnis UKW. “Peraturan konstituen dibuat seenak perut, agar anggota Dewan Pers steril dari organisasi pers idealis. Tujuannya untuk melanggengkan bisnis ‘duit haram’ pada desk Aduan Perkara Pers oleh para koruptor dan pengusaha hitam, dengan jerat kriminalisasi pers melalui produk rekomendasi PPR DP,” beber Mandagi. 

“Pak Busyro dan pak Komaruddin harus tahu bahwa Peraturan tentang konstituen Dewan Pers tidak disusun oleh organisasi-organisasi pers sebagaimana diatur dalam UU Pers sehingga tidak mengikat. Jadi pemilihan anggota Dewan Pers harus dikembalikan kewenangannya kepada seluruh organisasi pers berbadan hukum di Indonesia,” terang Mandagi yang juga merupakan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia. 

Faktanya Dewan Pers mengambil alih kewenangan organisasi pers dengan membentuk Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers secara sepihak dan membuat mekanisme rekrutmen calon Anggota Dewan Pers secara terbuka, atau tidak atas inisiatif dan penjaringan dari masing-masing organisasi pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 3 UU Pers. 

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), belum lama ini, telah menyurati Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pemilihan Anggota Dewan Pers Periode 2025 – 2028. SPRI meminta Presiden Prabowo menunda penetapan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Periode 2025 – 2028 karena menilai prosesnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

 

Mandagi mengungkapkan, sejarah penyusunan UU Pers jelas dan terang benderang bahwa UU Pers menyerahkan sepenuhnya pemilihan anggota Dewan Pers kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. (Ar)

Read More

TMMD ke-124 Bangun MCK Layak di Dumai, Solusi Sehat Warga Bukit Kapur

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 di wilayah Kodim 0320 Dumai terus menorehkan capaian positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu program prioritas adalah pembangunan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang layak di Blok A, Kelurahan Bukit Kapur, Kecamatan Bukit Kapur.

Pada Selasa (13/5/2025), terlihat sinergi kuat antara Satgas TMMD dan warga RT 14 yang bersama-sama membangun fasilitas sanitasi sehat tersebut. Material bangunan seperti bata, semen, pasir, dan perlengkapan sanitasi telah tersedia, menunjukkan progres yang menggembirakan di Jalan Baru Blok A.

Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos, menyampaikan bahwa sanitasi layak adalah pondasi penting dalam pembangunan. “Kami berharap, kehadiran MCK layak di Blok A ini dapat mengurangi risiko penyakit dan mendukung gaya hidup bersih masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. “Semangat gotong royong warga Dumai sangat luar biasa. Ini bukti nyata kolaborasi antara TNI dan rakyat dalam membangun daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua RT 14, Dewi Samsah Tambunan, mengapresiasi TMMD yang telah menjawab kebutuhan warganya. “Selama ini kami kekurangan fasilitas MCK bersih dan sehat. Dengan adanya TMMD 124, harapan kami menjadi kenyataan,” katanya dengan penuh syukur.

Pembangunan MCK ini merupakan bagian dari sasaran fisik TMMD ke-124, yang juga mencakup perbaikan jalan, pembangunan box culvert, dan renovasi rumah tidak layak huni. Semua kegiatan dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Dumai.

Melalui semangat kebersamaan dan kerja nyata di lapangan, TMMD ke-124 Dumai menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun harapan, kesehatan, dan masa depan lebih baik bagi masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

55 Tahun Menabung, Penjual Sate Asal Sumut Akhirnya Berangkat Haji 2025

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Musim Haji 2025 menyimpan banyak cerita haru dan inspiratif. Salah satunya datang dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, di mana seorang penjual sate bernama Asma Tanjung, 78 tahun, berhasil berangkat haji setelah menabung selama 55 tahun.

Dilansir dari laman resmi Kemenag RI, Asma telah berjualan sate di Pasar Baru Panyabungan sejak 1970. Dalam kesederhanaan hidup, ia tak pernah surut semangat menyisihkan uang sedikit demi sedikit demi menggapai impian ke Tanah Suci.

Meskipun baru mendaftar tabungan haji pada 2012, perjuangannya sejatinya dimulai sejak 1970. Tiga dekade lebih ia kumpulkan rupiah demi rupiah, hingga akhirnya tercapai juga pendaftaran haji pertamanya.

"Setiap koin yang terkumpul adalah simbol kesabaran dan ketekunan," tulis Kemenag. Asma tergabung dalam kloter 05 Embarkasi Medan (KNO-05) dan bertolak ke Makkah dan Madinah pada 5 Mei 2025 bersama ratusan jemaah lainnya.

Kisah Asma Tanjung menjadi inspirasi bahwa mimpi berangkat haji bukan soal usia atau latar belakang, melainkan tentang keteguhan hati dan niat tulus. Pemerintah berharap kisah seperti ini dapat memotivasi generasi muda untuk tidak menyerah pada impian spiritual mereka.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Richard Lee Bongkar Dugaan Penipuan Rp10 Juta oleh Aldy Maldini, Ini Faktanya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Isu dugaan penipuan yang menyeret mantan personel Coboy Junior, Aldy Maldini, terus menuai perhatian. Setelah viral karena fans merasa ditipu dalam program "dinner bareng", kini giliran dokter sekaligus influencer Richard Lee yang buka suara. Ia mengaku pernah menjadi korban penipuan oleh Aldy pada 2019.

Melalui unggahan Instagram, Richard membagikan bukti percakapan WhatsApp yang menunjukkan bahwa timnya telah membayar Rp10 juta untuk menghadirkan Aldy dalam acara grand opening bisnisnya di Lampung. Sayangnya, Aldy tidak hadir, dan hingga kini uang tersebut tak kunjung dikembalikan.

“Waktu itu acaranya bersama Chika Jessika, tapi yang datang hanya Chika. Refund? Sampai hari ini tidak ada,” tulis Richard Lee di Instagram, Minggu (11/05/2025). Ia menambahkan bahwa unggahan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi agar tidak ada korban berikutnya.

Aldy Maldini pun buka suara. Ia mengaku siap menempuh jalur hukum dan mengklaim memiliki bukti kuat yang akan digunakan untuk klarifikasi lebih lanjut.

Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi kerjasama artis, baik dengan fans maupun partner bisnis. Publik diimbau lebih hati-hati dalam menjalin kerja sama, khususnya dengan publik figur. Di era media sosial, reputasi publik figur bisa runtuh dalam hitungan detik akibat viral dugaan penipuan.

Masyarakat berharap Aldy segera memberikan klarifikasi resmi, dan menyelesaikan persoalan ini secara terbuka.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tingkatkan Kepercayaan Publik: Strategi Mahkamah Agung dalam Komunikasi Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketika publik hanya melihat cuplikan atau narasi yang bias, tanpa memahami proses hukum yang melatarbelakangi suatu putusan, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan pun dapat terganggu.

Di tengah derasnya arus informasi di era digital, masyarakat awam hukum kerap kali tidak mendapatkan informasi hukum yang berimbang, bahkan tak jarang menerima informasi yang keliru.

Fenomena headline reading yakni kebiasan masyarakat hanya membaca judul berita (headline) tanpa melanjutkan membaca isi lengkapnya sehingga dapat memperburuk keadaan.

Dalam isu-isu peradilan, judul berita yang sensasional atau potongan pernyataan tanpa konteks hukum yang utuh dapat membentuk opini publik yang menyimpang. Hal ini berpotensi menimbulkan penilaian yang tidak objektif terhadap suatu putusan pengadilan.

Ketika publik hanya melihat cuplikan atau narasi yang bias, tanpa memahami proses hukum yang melatarbelakangi suatu putusan, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan pun dapat terganggu. Padahal, setiap putusan lahir melalui proses hukum yang kompleks, berdasarkan fakta, alat bukti, dan pertimbangan yuridis yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari Mahkamah Agung untuk menjembatani jurang pemahaman tersebut melalui penguatan komunikasi publik yang lebih proaktif, edukatif, dan terstruktur. Penulis mengusulkan lima langkah strategis berikut:

1. Optimalisasi Media Sosial Pengadilan

Media sosial adalah salah satu kanal komunikasi paling efektif untuk menjangkau masyarakat luas secara cepat dan interaktif. Namun, pemanfaatannya di lingkungan peradilan masih belum maksimal.

Banyak akun media sosial pengadilan hanya berisi dokumentasi kegiatan apel, rapat internal, atau menghadiri undangan dari pihak eksternal, sementara aktivitas utama pengadilan yakni persidangan dan produk akhirnya berupa putusan jarang diangkat.

Padahal, apabila dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan informasi seperti jadwal persidangan, perkembangan perkara yang menjadi perhatian publik, hingga ringkasan putusan, maka media sosial pengadilan berpotensi menjadi sarana komunikasi yang kredibel dalam membangun transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mendorong setiap satuan kerja pengadilan untuk mengembangkan strategi media sosial yang lebih substantif dan edukatif.

2. Penyempurnaan Layanan Direktori Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah platform online yang memuat semua keputusan pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan keterbukaan lembaga peradilan agar masyarakat bisa mengetahui putusan yang telah dijatuhkan.

Namun demikian, dari pengamatan penulis, layanan ini masih memiliki sejumlah kekurangan, seperti sulitnya akses dan sering kali, tidak tersedia salinan putusan pada perkara yang dicari, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Penulis mengusulkan agar Direktori Putusan diperkuat dengan peningkatan teknis dan penambahan fitur, seperti kolom khusus untuk high profile cases yakni perkara yang menarik perhatian besar dari publik dan media, biasanya karena melibatkan Tokoh terkenal (pejabat, selebritas, tokoh publik), peristiwa yang kontroversial atau menggemparkan, perkara yang memiliki dampak sosial, politik, atau hukum yang luas, perkara yang memiliki unsur dramatis yang tinggi dalam kasus (misalnya kasus pembunuhan, korupsi besar, pelanggaran HAM, dll).

Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mudah mengakses dan memahami isi putusan. Dengan demikian, publik bisa menilai putusan berdasarkan data yang sahih, bukan hanya dari pemberitaan atau opini sepihak.

3. Penerbitan Press Release Resmi Pengadilan

Dalam menghadapi derasnya informasi digital, press release dari pengadilan berperan penting sebagai penjernih informasi. Press release yang disusun secara resmi dan sistematis dapat menjelaskan latar belakang perkara, proses persidangan, dan alasan hukum di balik putusan. Ini penting untuk mengurangi kesimpangsiuran dan menjawab pertanyaan publik secara langsung.

Penulis mengusulkan agar Mahkamah Agung mengimbau seluruh satuan kerja pengadilan untuk menerbitkan press release pada setiap perkara penting yang telah diputuskan, guna membentuk narasi hukum yang informatif dan meredam disinformasi yang kerap kali berkembang liar.

4. Pelatihan Jurnalistik untuk Humas Pengadilan

Menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat memerlukan pemahaman mendalam dan keterampilan jurnalistik agar pesan dapat diterima dengan jelas dan akurat. Pelatihan jurnalistik untuk humas pengadilan sangat penting untuk melatih mereka menulis press release yang mudah dipahami dan menyusun narasi hukum yang tepat.

Humas perlu terampil memilih kata dan menghindari istilah hukum yang membingungkan agar informasi dapat diakses oleh publik dengan mudah, sambil menjaga akurasi untuk menghindari misinterpretasi yang dapat merugikan citra lembaga.

Dengan pelatihan yang tepat, humas pengadilan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan pemahaman publik tentang hukum, dan memperbaiki citra sistem peradilan.

5. Pelatihan Juru Bicara Pengadilan

Juru bicara pengadilan memegang peran penting dalam hubungan antara lembaga peradilan, media, dan publik. Mereka harus mampu menghadapi pertanyaan sulit dengan profesionalisme tinggi dan menjaga kredibilitas lembaga.

Untuk itu, pelatihan komunikasi publik sangat diperlukan agar juru bicara dapat menyampaikan informasi hukum dengan jelas dan mudah dipahami, sekaligus menghindari kebingungannya.

Selain itu, pelatihan manajemen krisis juga esensial. Dalam situasi penuh tekanan, juru bicara harus mampu merespons cepat dan mengendalikan situasi untuk melindungi reputasi lembaga peradilan. Dengan pelatihan yang tepat, juru bicara dapat menjaga hubungan yang baik dengan media, mengelola krisis komunikasi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas informasi yang sampai kepada masyarakat.

6. Mengoptimalkan Potensi Generasi Milenial untuk Meningkatkan Komunikasi Publik Pengadilan

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki kesempatan besar untuk memberdayakan generasi milenial yang ada di lingkungannya, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan teknologi dan kecanggihan alat digital, seperti kecerdasan buatan (AI).

Di era digital saat ini, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi hukum dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya, melalui pembuatan konten interaktif, penggunaan platform media sosial, dan aplikasi berbasis AI yang dapat memberikan penjelasan hukum secara real-time.

Generasi milenial yang terampil memanfaatkan teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengemas informasi hukum dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami, baik melalui video edukatif, infografis, atau bahkan chatbots yang dapat menjelaskan dasar-dasar hukum secara singkat dan jelas.

Pemanfaatan AI juga bisa meningkatkan efisiensi dalam mendistribusikan informasi, membantu menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang suatu putusan atau proses hukum.

Seluruh langkah di atas pada akhirnya bertujuan untuk membangun komunikasi publik yang kuat, transparan, dan berbasis edukasi. Ketika masyarakat memahami proses hukum secara utuh, persepsi terhadap putusan pengadilan pun menjadi lebih objektif. Hal ini penting untuk mengurangi ketidakpuasan berbasis asumsi dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian, pengadilan tidak semata-mata menjalankan fungsi yudisial sebagai pemutus perkara, tetapi juga mengemban peran strategis dalam membina literasi hukum masyarakat melalui komunikasi publik yang efektif. Ketika pengadilan aktif menjelaskan proses, dasar pertimbangan, dan tujuan dari setiap putusan secara terbuka, hal ini bukan hanya mendorong pemahaman publik yang lebih utuh, tetapi juga mempersempit ruang bagi disinformasi dan prasangka yang tidak berdasar.

Di sinilah pentingnya komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan membangun empati. Pada akhirnya, penguatan komunikasi publik akan menjadi fondasi penting dalam membentuk opini masyarakat yang sehat terhadap lembaga peradilan, memperkuat legitimasi institusional, dan menumbuhkan budaya hukum yang menghargai proses, bukan sekadar hasil. (Ar)

Read More

TMMD Dumai: TNI dan Warga Bersatu Bangun Infrastruktur Jalan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 0320/Dumai terus menunjukkan hasil menggembirakan. Memasuki hari keenam, progres pengerasan Jalan Sukamaju RT 11, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur telah mencapai 30 persen. Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas TMMD dalam membangun infrastruktur desa.

Pada Senin (12/5/2025), Satgas TMMD bersama warga setempat bahu membahu menata material, meratakan tanah, dan melakukan pemadatan. Cuaca cerah turut mendukung kelancaran pengerjaan yang bertujuan memperbaiki akses jalan warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Komandan Satgas TMMD ke-124, Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos., menyampaikan apresiasinya terhadap semangat gotong royong masyarakat. “Kami sangat berterima kasih atas partisipasi aktif warga. Kolaborasi ini mempercepat penyelesaian pengerasan jalan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, target penyelesaian jalan akan tercapai tepat waktu. “Sebagian ruas jalan sudah padat. Kami optimis akan selesai sesuai rencana,” tambahnya.

Ketua RT 11, Sunardi, mengungkapkan rasa syukur atas program TMMD. “Jalan Sukamaju sangat vital. Selama ini rusak, apalagi saat hujan. Kehadiran TNI jadi solusi nyata bagi kami,” katanya.

TMMD ke-124 Kodim Dumai dijadwalkan berlangsung beberapa pekan ke depan dengan berbagai sasaran fisik dan non-fisik. Program ini menjadi wujud nyata TNI hadir di tengah rakyat, membangun desa dan memperkuat ketahanan sosial.

Pengerasan Jalan Sukamaju menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara TNI dan masyarakat mampu menciptakan perubahan positif. Jalan yang dulunya rusak kini perlahan berubah menjadi akses yang layak dan bermanfaat luas bagi warga Bukit Kayu Kapur.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Perkuat Ketahanan Siber Nasional, AKEN Gelar FGD National Cyber Security

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam upaya memperkuat ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman dunia maya, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “National Cyber Security: Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Keamanan Siber Nasional” di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Jumat (9/5/2025) 

Di era digital yang terus berkembang pesat, keamanan siber menjadi isu krusial bagi kemajuan Indonesia. Focus Group Discussion (FGD) ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk membahas tantangan, peluang, dan solusi strategis dalam memperkuat ketahanan siber nasional.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., didaulat menjadi Keynote Speech dengan memaparkan tentang Digitalisasi pengadaan barang dan jasa di LKPP. Digitalisasi menurut Kepala LKPP, menjadi sebuah system dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berperan penting terutama dalam pengadaan 3 tahun terakhir ini. 

“Trend positif kinerja pengadaan merupakan sebuah langkah dimulai dengan integrasi system pengadaan sehingga kita lebih cepat memonitor progresnya. Trend positif tersebut juga mendorong LKPP untuk terus mmengupayakan transformasi yang berkelanjutan dengan system pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintahan hari ini,” kata Hendi sapaan akrab Dr. Hendrar Prihadi.

Untuk itu Ia berharap, program digitalisasi ini bisa menjadi sejalan dengan visi misi program kerja Asta Cita Pemerintah dimana pada 10 Desember 2024 lalu Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi melaunching Katalog Elektronik versi 6.  

“Dalam upaya transformasi digital pengadaan tersebut, LKPP sangat menyadari bahwa keamanan system merupakan syarat mutlak. Dan memohon bantuan BSSN RI, semoga upaya hari ini sangat melindungi LKPP dari ancaman para hacker yang mencoba untuk masuk dalam system kita ini,” ujarnya. 

Salah satu tonggak sinergi LKPP dan BSSN, menurut Hendi, adalah pengembangan Aplikasi Pengamanan Dokumen (Apendo) untuk Pokja Pemilihan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan hasil kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi standar pengamanan dokumen penawaran pengadaan elektronik.

Selanjutnya Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., juga sebagai Keynote Speech mengatakan, pada realistas keadaan yang ada saat ini, dari 276 juta penduduk rakyat Indonesia terdapat kurang lebih 185 juta atau 66 persennya sudah terakses ke internet menggunakan peralatan elektronik. 

Itu belum termasuk yang digunakan oleh instansi pemerintahan dan sektor privat. “Ini secara eknomi merupakan pasar yang sangat potensial untuk para pelaku ekonomi. Dimana ini memberikan ruang dan peluang bagi bermacam kegiatan usaha di sektor ekonomi dan bisnis menggunakan ruang siber,” ujar Nugroho. 

Namun begitu, lanjut Kepala BSSN, pada satu sisi kondisi ini juga memberikan suatu potensi kerentanan yang sangat luar biasa. “Di dalam ruang yang mimim regulasi ini terdapat kerentanan yang akan kita hadapi. Bebagai fenomena dunia internasional sudah bisa kita bayangkan bahwa di dalam situasi yang sangat terhubung ini apabila terjadi serangan pada infrastruktur informasi yang bersifat vital dapat menimbulkan dampak yang luar biasa,” urainya. 

Selama tahun 2020 sampai 2025 ada lebih dari 4 miliar anomali traffic di Indonesia yang terpantau BSSN. “Bahkan ada studi menemukan lebih dari 25 miliar anomali traffic di Indonesia. Anomali trafik di internet adalah suatu keadaan yang tidak normal atau menyimpang dari perilaku di ruang siber,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, kemanan siber adalah merupakan suatu jaringan yang besar dan masing-masing simpul berdiri sendiri. “Ketahanan siber bersifat semesta artinya melibatkan pemerintah, penyelenggara negara, dan di situ ada akademisi, peran swasta, industry, dan komunitas dalam suatu semangat kolaboratif dan sinergis,” imbuhnya. 

Kepala BSSN juga sempat menyinggung soal Penguatan Regulasi Kamsiber yaitu Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang saat ini sedang pembahasan di Internal Pemerintah, karena menurutnya pengesahan RUU KKS merupakan amanat dari Prolegnas Prioritas 2025.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pula perpanjangan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara BSSN dan LKPP tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., Kepala BSSN, dan Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., Kepala LKPP.

FGD kali ini dimoderatori oleh Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH., dengan narasumber pertama Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Nunil Pantjawati, BSc, ME., yang mewakili Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsekal Pertama TNI R. Tjahjo Khurniawan, S.T., M.Si., lalu narasumebr kedua Deputi Bidang Keamanan Siber, Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, SSi., S.T., MSi..

Tak kalah menarik, narasumber ketiga Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI, Muchtarul Huda SH., yang mewakili Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI, Brigjen Pol. Alexander Sabar, SIK., MH., turut menyampaikan pandangannya terkait keamanan siber.

Lebih dari 100 peserta dari berbagai sektor turut hadir menjadi peserta FGD bersama sederet pimpinan Pusat Data dan Informasi Kementerian/Lembaga, perwakilan BSSN, LKPP, KOMDIGI, instansi pemerintah, serta pelaku industri teknologi, termasuk sejumlah tokoh strategis nasional ikut hadir berdiskusi.

Pada kesempatan ini, Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengaku bangga bisa menjadi moderator kegiatan diskusi yang sangat berkualitas karena dihadiri langsung para pemangku kepentingan dan pelaku di bidang keamanan ruang siber. 

“Kami mendorong kolaborasi yang diungkapkan Kepala BSSN dan penggunaan aplikasi Apendo yang diungkapkan Kepala LKPP harus kita respon dengan sangat positif. Kolaborasi menjaga ruang siber dengan BSSN sudah kami lakukan dengan beragam kegiatan bersama BSSN,” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Pendiri dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Dari diskusi FGD yang sangat produktif ini, beberapa rekomendasi strategis pun disusun sebagai hasil dari kontribusi dan pemikiran para narasumber dan peserta FGD. 

Rekomendasi yang dihasilkan antara lain; Rekomendasi kebijakan penguatan keamanan siber untuk BSSN, Identifikasi potensi kolaborasi sektor publik dan swasta, Peningkatan literasi keamanan digital di seluruh lapisan Masyarakat, Risalah diskusi sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional, Menjaga supply chain produk-produk impor yang dijual oleh anggota AKEN, lalu disahkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Acara dilanjutkan dengan Cyber Security Solutions Forum, yang menghadirkan paparan teknologi dan solusi terkini dari empat perusahaan terkemuka, diantaranya PT Onesia Nusantara Evolusioner, PT Teknologi Sistem Nusantara, SonicWall, dan Onerah. 

Masing-masing perusahaan memaparkan konsepsolusi dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Diskusi interaktif bersama para narasumber menyoroti pentingnya keberpihakan pada produk dalam negeri, strategi edukasi publik, dan peran sektor swasta dalam memperkuat ekosistem keamanan digital nasional.

Pada kesempatan tersebut Ketua Umum AKEN, Sutardi Huang meyakini bahwa penguatan keamanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. 

"Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi titik tolak untuk membentuk kolaborasi yang solid, strategis, dan berkelanjutan antara semua pihak dalam menjaga dan mengamankan sistem pengadaan digital di Indonesia.," tutur Sutardi.

Turut hadir pada FGD yang digelar AKEN ini, Sekretaris Utama BSSN RI, Y.B. Susilo Wibowo, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, LKPP, Patria Susantosa, S.Si., M.Si, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, BSSN, Taufik Arianto, S.ST, M.Kom, Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital, LKPP, Sugianto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati S.H,M.H, dan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri, Pangarso Dadung Nugroho. (Ar)

Read More

TMMD ke-124 Kodim 0320 Dumai Tanamkan Wawasan Kebangsaan di Bukit Kayu Kapur

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 0320/Dumai tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan kegiatan non fisik seperti penyuluhan Wawasan Kebangsaan (Wasbang). Kegiatan ini digelar di Aula Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Jumat (10/5/2025).

Pelda Sarwono, Batuud Koramil 01/Dumai, menyampaikan materi Wasbang kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga sekitar lokasi TMMD. Ia menjelaskan bahwa penyuluhan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Wawasan kebangsaan merupakan bagian penting dari TMMD. Diharapkan masyarakat memahami dan mengamalkan lima unsur Bela Negara seperti cinta tanah air, kesaktian Pancasila, semangat berbangsa dan bernegara, rela berkorban, serta kemampuan bela negara,” jelas Pelda Sarwono.

Program TMMD ke-124 menjadi bukti sinergi TNI dan rakyat dalam membangun desa serta memperkuat ketahanan nasional. Tidak hanya jalan dan bangunan, tapi juga semangat nasionalisme terus dibangun.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Perkumpulan Kin Men Riau Gelar Jalan Santai, Momentum Silaturahmi dan Rayakan Hari Ibu

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Perayaan HUT ke-17 Perkumpulan Kin Men Riau berlangsung meriah dengan jalan santai yang diikuti lebih dari 700 peserta di areal penangkaran arwana, Kecamatan Kulim, Pekanbaru, Minggu (11/5/2025) pagi. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan komunitas Tionghoa Kin Men kepada masyarakat luas.

Acara jalan santai ini dihadiri oleh Ketua Umum Perkumpulan Kin Men, Johan Nurdin, Ketua Perkumpulan Kin Men Riau, Ali Suyanto, serta tokoh dan organisasi Tionghoa di Pekanbaru. “Terima kasih atas dukungan semua pihak. Jalan santai ini menjadi sarana mempererat persaudaraan sekaligus memperkenalkan Perkumpulan Kin Men Riau,” ujar Ali.

Saat ini, tercatat 500 Kepala Keluarga (KK) tergabung dalam Perkumpulan Kin Men Riau. Diharapkan jumlah anggota terus bertambah seiring banyaknya warga Tionghoa asal Kin Men yang berdomisili di Riau. Kin Men sendiri adalah wilayah di perbatasan Taiwan dan Tiongkok, yang menjadi akar asal-usul anggota komunitas ini.

Jalan santai ini juga diramaikan dengan pemotongan kue ulang tahun dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tak hanya itu, panitia menyediakan beragam hadiah menarik, mulai dari sepeda motor, sepeda listrik, kulkas, hingga kipas angin.

Pada kesempatan yang sama,, Ketua Umum Johan Nurdin berpesan agar seluruh anggota terus menjaga kekompakan dan mendukung pendidikan sebagai fokus utama kegiatan sosial perkumpulan. 

Sementara itu, Ketua Panitia, Elfitri Yetty, menambahkan bahwa ini merupakan program pertama pengurus baru pasca dilantik Maret lalu.

“Kami awalnya targetkan 350 peserta, ternyata hampir 700 yang hadir. Ini jadi semangat untuk menjadikan kegiatan ini agenda tahunan,” ujarnya. Elfitri juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ibu Internasional kepada semua ibu yang hadir.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Premanisme Ancam Investasi, Satgas Terpadu Turun ke Kalimantan Timur

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan 

Pemerintah pusat melalui Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme mulai melakukan langkah nyata dalam menjaga stabilitas nasional dan iklim investasi. Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi prioritas dalam operasi ini.

Dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, Satgas Terpadu meninjau langsung daerah-daerah rawan premanisme di Kaltim. Tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi praktik premanisme tidak mengganggu keamanan dan kelancaran arus investasi di wilayah tersebut.

"Kami ditugaskan turun langsung ke daerah untuk melihat langkah pemerintah daerah dalam penanganan ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi," ujar Heri dalam rapat koordinasi di Balikpapan, Sabtu (10/5/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut rapat Kemenko Polhukam pada 6 Mei 2025, yang menekankan pembentukan Satgas Terpadu Daerah sebagai bagian dari pengamanan terhadap gangguan premanisme.

Menko Polhukam, Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan, sebelumnya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak tegas ormas yang bertindak di luar hukum. Arahan tersebut diperkuat kembali oleh Heri yang menyatakan bahwa tindakan hukum akan segera diambil jika terbukti ada pelanggaran.

Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol. Sabilul Alif, mengungkapkan bahwa dari lebih 150 ormas di Kaltim, masih ada beberapa oknum ormas yang terindikasi melakukan gangguan. Meski belum signifikan, potensi gangguan tetap harus diantisipasi agar tidak menurunkan kepercayaan investor.

“Kami bersinergi dengan Kodam VI/Mulawarman dan Pemda dalam mengawasi ormas yang berpotensi ganggu stabilitas. Jika melanggar hukum, akan kami tindak,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kasdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ari Aryanto, memastikan dukungan penuh TNI untuk membantu pengamanan wilayah.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus, menyebutkan terdapat 3.467 ormas terdaftar, namun yang aktif sekitar 931. Pihaknya melakukan pendekatan pembinaan lewat dialog rutin dan penghargaan seperti "Ormas Award" bagi ormas yang berkontribusi positif.

"Ormas seharusnya bisa diberdayakan, misalnya melalui koperasi dan kegiatan UMKM, agar mereka ikut menjaga ketertiban dan berkontribusi pada pembangunan," ucap Sufian.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak represif, tetapi juga persuasif dalam menjaga keamanan nasional dan mendorong kemajuan ekonomi daerah. (Ar)

Read More