Gakkumdu Award 2025 digelar Bawaslu di Hotel Mercure Ancol, Jakarta menghadirkan Mahkamah Agung, DPR RI, serta 15 lembaga lain demi menegaskan sinergi penegakan hukum pemilu berintegritas.
Acara pada Kamis (11/12/2025) memotret evaluasi menyeluruh penanganan tindak pidana pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk memastikan setiap proses berjalan profesional dan transparan.
Deputi Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, memaparkan perkembangan jumlah putusan pidana pemilu dari 2011 hingga 2024 yang terus meningkat seiring penguatan pengawasan dan partisipasi publik.
Kenaikan jumlah putusan itu memperlihatkan konsistensi Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani pelanggaran serius serta kebutuhan koordinasi lintas lembaga agar proses penegakan hukum lebih efektif.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya revisi Regulasi Pemilu dalam Prolegnas 2026 sebagai fondasi demokrasi ideal yang partisipatif, akuntabel dan bebas tumpang tindih kewenangan.
la menyoroti kebutuhan kodifikasi aturan pemilu untuk mengakhiri inkonsistensi sanksi, minimnya ruang partisipasi publik, dan sengketa berulang akibat regulasi yang belum terintegrasi utuh.
Ketua Komisi II juga menekankan peran strategis pengawasan pemilu dalam menjaga keadilan elektoral, terutama saat dinamika politik dan tekanan eksternal terus meningkat menjelang rangkaian pemilu berikutnya.
Gakkumdu Award memberikan penghargaan bagi Sentra Gakkumdu terbaik, termasuk kategori pembinaan, soliditas, fasilitas, inovasi, daerah 3T, serta penanganan perkara pidana paling banyak.
Penghargaan juga diberikan kepada Gakkumdu Provinsi, Kabupaten dan Kota terbaik, termasuk penghargaan khusus bagi Gakkumdu luar negeri yang dinilai berperan menjaga kemurnian suara pemilih.
Kegiatan ini menegaskan bahwa integritas demokrasi tidak hanya bertumpu pada penyelenggara pemilu yang kuat, tetapi juga penegak hukum yang konsisten menjaga keadilan melalui proses transparan.
Mahkamah Agung menegaskan komitmen menegakkan hukum pemilu secara objektif dan imparsial demi memastikan kepercayaan publik terhadap pemilu yang bebas, jujur dan berlandaskan prinsip keadilan.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto





































