Kementerian Dalam Negeri mengirim 1.054 praja IPDN ke Aceh Tamiang dan Aceh Utara guna mempercepat pemulihan pemerintahan desa pascabencana.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengumumkan pengiriman 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ke wilayah terdampak bencana terparah di Sumatera untuk mempercepat pemulihan desa.
Kebijakan tersebut disampaikan Tito Karnavian dalam konferensi pers di Posko Terpadu Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 29 Desember 2025, sebagai respons atas lumpuhnya pemerintahan desa akibat banjir besar.
Ia menjelaskan, Aceh Tamiang dan Aceh Utara menjadi prioritas karena sebagian besar desa hilang tersapu banjir, menyebabkan layanan dasar masyarakat dan administrasi pemerintahan tidak berjalan normal.
“Dari 22 desa yang hilang di tiga provinsi, 13 berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ujar Tito, menegaskan skala dampak sosial yang harus segera ditangani bersama.
Selain membersihkan wilayah terdampak, para praja IPDN ditugaskan menghidupkan kembali roda pemerintahan desa, agar pelayanan publik, pendataan warga, dan koordinasi bantuan dapat kembali berjalan efektif.
Penugasan ini dirancang menyerupai program kuliah kerja nyata, sehingga praja IPDN dapat bersentuhan langsung dengan realitas masyarakat, membangun empati, serta memperkuat sinergi aparat pemerintah dan warga.
Di saat bersamaan, Kemendagri juga mengerahkan tim Dukcapil untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan, mengingat ribuan warga kehilangan dokumen penting akibat banjir dan longsor.
Hingga kini, sebanyak 63.230 dokumen kependudukan telah direstorasi, mencakup KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian, dengan layanan gratis bagi masyarakat terdampak.
“Sejak 25 November, sembilan tim Dukcapil diterjunkan. Ada daerah yang layanannya sempat lumpuh total, namun kini mulai pulih,” kata Tito menegaskan komitmen negara hadir.
Agenda tersebut dihadiri jajaran menteri, pimpinan TNI-Polri, serta BNPB, menandai kuatnya sinergi lintas lembaga dalam percepatan pemulihan Sumatera.
Langkah Kemendagri menurunkan praja IPDN menjadi simbol kehadiran negara, memastikan desa bangkit dan masyarakat kembali mendapatkan pelayanan yang layak.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar