DPP Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) menggelar talkshow bertema “Benturan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Menghadapi Potensi Kerusakan Hutan” di Pekanbaru, Rabu (6/8/2025).
Acara menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, yakni Kasi Penegakan Hukum DLHK Riau, Kombes Pol Eko dari Polda Riau, akademisi UNRI Zulwisman, serta praktisi hukum Dr. Gusri Putra Dodi, dipandu Jetro Sitorus.
Wali Kota Pekanbaru diwakili Ingot Ahmad Hutasuhut, sementara Bupati Siak diwakili Kadis Ketahanan Pangan. Hadir pula perwakilan Dishut Riau, undangan tokoh masyarakat, dan seluruh pengurus DPP SPKN.
Ketua Panitia, Efrat Bathofend Sibarani, menyampaikan harapan agar diskusi ini melahirkan solusi nyata bagi masyarakat yang terdampak konflik lahan dan keterbatasan kepastian hukum di kawasan hutan.
Ketua Umum SPKN, Jetro Sibarani, menegaskan acara ini digelar tanpa kepentingan politis dan merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap amanat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jetro menyebut, hasil diskusi akan dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto, Ombudsman RI, dan DPR RI sebagai masukan strategis agar pemerintah pusat memberi perhatian pada warga terdampak.
Ia menekankan pentingnya edukasi hukum agar masyarakat memahami hak mereka, terlebih di Riau yang kerap dilanda konflik agraria, seperti kasus di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Sayangnya, sejumlah pejabat yang telah diundang, seperti Gubernur Riau, Kapolda, Kajati, dan Bupati/Wali Kota, tidak hadir meski undangan dikirim resmi jauh hari sebelumnya.
“Ketidakhadiran pejabat publik ini patut disesalkan. Padahal kehadiran mereka sangat penting agar rakyat percaya pemerintah hadir menyelesaikan masalah,” ujar Jetro.
Talkshow ditutup dengan sesi tanya jawab. Beragam isu seperti penegakan hukum, konflik lahan, dan peran negara dalam menjaga hutan dibahas secara terbuka oleh peserta dan narasumber.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar