Bitcoin Cyber Manhattan Digital yang Jadi Rebutan Negara dan Investor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bitcoin kini digambarkan sebagai Cyber Manhattan, properti digital paling premium yang hanya tersedia 21 juta unit selamanya.

Layaknya Manhattan di dunia nyata, kelangkaan menjadi faktor utama. Lahan Manhattan terbatas, harganya terus naik sejak masa Dutch Guilder hingga dolar Amerika.

Begitu pula Bitcoin. Tidak ada bank sentral atau pemerintah yang bisa mencetak lebih banyak unit. Kelangkaan absolut inilah yang membedakannya dari aset lainnya.

Bitcoin berbeda dari ribuan kripto lain. Ethereum, Solana, atau aset digital lain layaknya saham perusahaan dengan founder, tim, hingga risiko bangkrut sewaktu-waktu.

Sebaliknya, Bitcoin mirip properti langka. Tidak ada CEO, tidak ada kompetitor. Hanya "tanah digital" yang bisa dimiliki, tak tergantikan oleh instrumen lain.

Awalnya Bitcoin hanya dilirik para geek. Namun kini, kompetisinya bergeser. Negara, institusi raksasa, dan konglomerat mulai memborong "kavling digital" ini.

Amerika Serikat melalui ETF BlackRock, Bhutan hingga Argentina menjadikannya cadangan aset. Bahkan konglomerat Indonesia memiliki tambang Bitcoin terbesar dunia.

Dengan masuknya pemain besar, persaingan investor ritel makin berat. Harga masuk ke Cyber Manhattan digital ini terus naik seiring permintaan global.

Di sisi lain, prediksi masa depan juga menambah urgensi. Robot akan mengambil alih banyak pekerjaan dalam satu dekade mendatang.

Di dunia di mana pendapatan kerja makin tidak pasti, memiliki aset langka seperti Bitcoin menjadi strategi bertahan hidup, bukan sekadar pilihan investasi.

Pertanyaan pun sederhana: maukah Anda memiliki "satu unit kavling digital" ini sekarang, atau hanya menjadi penonton ketika negara dan korporasi merebutnya?

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

10 Tipe Orang Beracun yang Bisa Merusak Mental Tanpa Disadari

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tidak semua orang di sekitar kita membawa energi positif. Ada tipe-tipe beracun yang diam-diam bisa meracuni mental.

Pertama, si Penghakim. Mereka selalu merasa paling benar, gemar mengomentari hidup orang lain, dan jarang mau menerima perspektif berbeda dari sekelilingnya.

Kedua, si Gosiper. Tipe ini hobi menyebar rumor, membicarakan orang di belakang, serta menebar drama yang perlahan mengikis kepercayaan dalam hubungan sosial.

Ketiga, si Korban Abadi. Apapun situasinya, dia selalu memposisikan diri sebagai pihak tersakiti, menolak tanggung jawab, dan menjadikan penderitaan sebagai identitasnya.

Keempat, si Manipulator. Ia memainkan perasaan orang lain demi kepentingan pribadi, membuat orang merasa bersalah, dan merusak batasan demi mendapatkan keuntungan.

Kelima, si Negatif. Baginya semua hal selalu salah. Ia menyoroti sisi buruk dari segala sesuatu, membuat lingkungan sekitarnya penuh pesimisme tanpa solusi.

Keenam, si Pengkritik Berat. Mereka selalu menemukan celah dalam setiap tindakanmu, bahkan pada hal-hal kecil, hingga membuatmu merasa tidak pernah cukup.

Ketujuh, si Drama Queen atau King. Karakternya suka melebih-lebihkan masalah kecil, menciptakan konflik, dan memperumit suasana yang sebenarnya sederhana.

Kedelapan, si Penyedot Energi. Ia gemar mengeluh, menguras tenaga emosional, dan membuat orang di sekitarnya merasa lelah hanya dengan mendengarkannya.

Kesembilan, si Serba Tahu. Mereka merasa paling paham segalanya, menolak masukan, dan membuat diskusi terasa berat sebelah tanpa ruang dialog sehat.

Kesepuluh, si PHP. Ia mudah mengumbar janji manis tanpa realisasi, menciptakan kekecewaan, dan merusak kepercayaan yang seharusnya dijaga dengan komitmen nyata.

Mengenali tipe-tipe beracun ini adalah langkah awal menjaga kesehatan mental. Dengan membatasi interaksi, kita bisa melindungi energi dan hidup lebih tenang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Inilah 15 Pelajaran Hidup yang Mengajarkan Arti Cinta, Waktu, dan Keluarga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setiap perjalanan hidup membawa pelajaran berharga. Selama tiga dekade terakhir, saya menemukan 15 hal yang benar-benar mengubah cara pandang.

Pertama, waktu adalah aset terbesar. Dengan hanya 24 jam sehari, penting memanfaatkannya bijak, mencintai keluarga, dan fokus pada hal yang memberi makna mendalam.

Kedua, keluarga adalah jangkar kehidupan. Ibu dan saudara perempuan selalu menjadi penopang, sementara suami mengajarkan arti cinta yang terasa mudah dan tulus.

Ketiga, kesuksesan sejati butuh proses. Segala yang instan mudah runtuh. Nasihat almarhum ayah saya menegaskan: bangun kekuatan, bukan mengejar kekayaan semata.

Keempat, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesuksesan. Berhenti, jeda, dan menyembuhkan diri adalah kunci agar tetap kuat membantu orang lain.

Kelima, ekspektasi terhadap orang lain harus diturunkan. Pada akhirnya, yang selalu bisa diandalkan hanyalah diri sendiri, bukan sekadar dukungan dari luar.

Keenam, bekerja bukan hanya soal meraih sukses pribadi. Lebih dari itu, pekerjaan harus memberi manfaat, membuat orang tersenyum, berkembang, dan merasa dihargai.

Ketujuh, setiap orang punya waktunya sendiri. Apa yang bukan milik kita tidak akan bertahan, sementara yang ditakdirkan pasti datang tepat waktunya.

Kedelapan, menghargai momen kecil menjadi kebiasaan. Kehangatan sederhana bersama anak, keluarga, atau sahabat sejati jauh lebih berharga dari segalanya.

Kesembilan, menjadi orang tua adalah perjalanan belajar. Anak tidak butuh ibu sempurna, melainkan ibu yang bahagia, hadir, dan tumbuh bersamanya.

Kesepuluh, persahabatan sejati lebih berharga daripada lingkaran sosial luas. Beberapa teman sejati lebih bernilai dibanding seribu kenalan yang rapuh.

Kesebelas, olahraga bukan sekadar rutinitas melelahkan. Jika dijadikan gaya hidup yang menyenangkan, olahraga justru menjadi sumber energi dan kebahagiaan jangka panjang.

Pelajaran-pelajaran ini merangkai panduan hidup sederhana namun kuat. Bahagia, sehat, dan penuh makna—itulah hadiah terbesar dari perjalanan panjang tiga dekade.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wayang Kulit, Ki Yanto Sisipkan Pesan Hukum dan Keadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) RI memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 dengan pagelaran wayang kulit megah bertajuk “1 Layar 4 Dalang” di Gedung MA, Jakarta, Jumat (22/8).

Acara hybrid ini diikuti seluruh satuan kerja peradilan di Indonesia, menjadi tradisi lima tahun terakhir yang menyatukan nilai hukum dan kebudayaan nasional.

Sebagai puncak acara, tampil empat dalang ternama. Sorotan utama tertuju pada Hakim Agung Prof. Dr. Yanto, SH., MH., yang dikenal sebagai dalang sekaligus penegak hukum.

Ki Yanto konsisten mendalang di berbagai forum, mulai festival rakyat seperti Festival Mie Bakso Semarang hingga panggung kenegaraan seperti HUT Bhayangkara.

Kedekatannya dengan Kapolri menjadikan Ki Yanto kerap tampil di perayaan Bhayangkara. Melalui pagelaran, ia menyisipkan pesan hukum, keadilan, dan kebajikan bagi masyarakat.

Pagelaran kali ini juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Kabareskrim Komjen Syahardiantono yang memberi apresiasi terhadap kolaborasi hukum dan budaya.

Ketua MA Prof. Dr. Sunarto menegaskan wayang kulit bukan sekadar hiburan, melainkan warisan budaya yang sarat nilai moral, kearifan, dan cermin bangsa Indonesia.

Lakon “Banjaran Kokrosono” yang dipentaskan memiliki makna filosofis tentang perjuangan menegakkan kebenaran, integritas, serta pengorbanan demi menjaga kehormatan bangsa.

Menurut Prof. Sunarto, pengadilan harus bermartabat, profesional, dan menjaga integritas sebagai pilar kokoh kedaulatan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Jurnalis senior Ir. Soegiharto Santoso memuji Ki Yanto sebagai sosok langka yang mampu menjembatani dunia hukum yang rigid dengan budaya penuh kearifan.

Ia menilai, langkah Hakim Agung turun langsung ke tengah masyarakat memperlihatkan empati, kedekatan dengan rakyat, sekaligus komitmen teguh menegakkan hukum berbudaya.

Selain Ki Yanto, tampil pula dalang lintas profesi: Ki Bagong Darmono (profesional), Ki Sri Kuncoro Brimob, serta Ki Purbo Asmoro, akademisi wayang terkemuka.

Pagelaran ini ditutup dengan pesan reflektif: hukum dan budaya harus berjalan beriringan, karena sinergi keduanya akan mengokohkan bangsa serta menegakkan peradaban.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

HUT ke-80 Mahkamah Agung Dimeriahkan 

Read More

Cinta Berujung Petaka, Pria Jaksel Nekat Sebar Video Syur Pacar

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Aksi nekat seorang pria berinisial AMA (29) menggegerkan publik. Warga Jakarta Selatan ini ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebarkan foto dan video tanpa busana pacarnya melalui media sosial.

Saat ini, AMA sudah ditahan di Polda Jawa Timur. Perbuatannya ini bermula dari perkenalan daring. AMA menjalin hubungan dengan korban yang masih berusia 16 tahun sejak pertengahan 2024.

Hubungan intens terjalin via aplikasi pesan. Pelaku mulai meminta korban mengirimkan konten asusila. Awalnya, korban menurut tanpa paksaan. Selama komunikasi lancar, pengiriman konten rutin dilakukan.

Namun, situasi berubah drastis. Korban menjalin hubungan dengan orang lain dan berhenti mengirim konten. Pelaku merasa kecewa dan sakit hati.

Rasa cemburu membakar emosinya. Ia mengancam dan akhirnya menyebarkan foto serta video tersebut. Hal ini disampaikan Kompol Gandi Darma Yudanto, Kaur Penum Polda Jatim, Jumat (15/8/2025).

"Motif tersangka bukan untuk keuntungan ekonomi," kata Kompol Gandi. "Melainkan karena rasa sakit hati dan cemburu." Perilaku ini menyebabkan dampak serius.

Korban mengalami trauma psikologis mendalam. Bahkan, ia sampai tidak mau melanjutkan sekolahnya. Keluarga korban pun memutuskan pindah sekolah. Langkah ini demi pemulihan mentalnya.

Kompol Gandi menegaskan, tidak ada pertemuan tatap muka. Seluruh komunikasi dilakukan secara virtual. Pelaku dan korban hanya berinteraksi melalui media sosial.

Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting. Dua unit ponsel, dua kartu SIM, dua akun aplikasi pesan, serta tangkapan layar unggahan. Semua bukti ini menguatkan kasus.

Atas perbuatannya, tersangka AMA dijerat pasal berlapis. Ia dijerat UU ITE dan UU Pornografi. Hukuman berat menanti. Ini menjadi peringatan bagi siapapun.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kata Bijak Marcus Cicero yang Mengejutkan Dunia Modern

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf dan orator besar Romawi, menulis pandangan tajam tentang kehidupan sosial pada 43 SM. Mengejutkan, tulisannya masih relevan hari ini.

Cicero menggambarkan orang miskin hanya bisa bekerja keras tanpa henti, sementara orang kaya terus mengeksploitasi tenaga mereka demi keuntungan pribadi yang semakin meluas.

Ia menyoroti tentara sebagai garda terdepan, melindungi baik rakyat kecil maupun kaum berpunya. Namun ironisnya, mereka sendiri sering dilupakan dalam kebijakan negara.

Dalam catatannya, Cicero juga menyindir para wajib pajak yang harus membiayai semua pihak, dari rakyat hingga penguasa, tanpa mendapat keadilan setimpal.

Lebih pedas lagi, bankir digambarkan sebagai pihak yang merampok hasil kerja rakyat, dengan dalih aturan keuangan yang kerap menguntungkan kalangan elite.

Pengacara, menurut Cicero, justru kerap menyesatkan masyarakat. Bukan membawa keadilan, melainkan memperumit hukum demi kepentingan klien yang berduit.

Tak kalah satir, dokter dianggap menagih mahal dari penderitaan rakyat. Bagi Cicero, profesi ini cenderung menaruh nilai komersial di atas rasa kemanusiaan.

Preman dalam catatannya digambarkan hanya menakut-nakuti masyarakat kecil, menambah beban kehidupan rakyat yang sudah terhimpit tekanan sosial dan ekonomi.

Politisi menjadi aktor terakhir. Cicero menulis, mereka hidup bahagia di atas jerih payah rakyat, tentara, pajak, dan semua pihak tertindas lainnya.

Apa yang ditulis Cicero pada 43 SM tampak seperti ramalan yang menembus zaman. Kini, masyarakat modern melihat kebenaran itu nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasus Sister Hong Bongkar Fakta Selingkuh Bukan Salah Pasangan Tapi Karakter

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kasus viral Sister Hong kembali jadi sorotan publik. Perempuan ini mengaku sudah tidur dengan lebih dari 1.600 pria sepanjang hidupnya.

Yang mengejutkan, sebagian besar pria tersebut ternyata sudah memiliki pasangan, tunangan, bahkan keluarga. Fakta ini menimbulkan diskusi panjang soal akar perselingkuhan.

Banyak orang kerap menyalahkan dirinya ketika diselingkuhi. Mereka merasa kurang cantik, kurang menarik, atau tidak cukup baik bagi pasangannya.

Namun, pakar psikologi hubungan menegaskan, perselingkuhan lebih sering terjadi karena kualitas diri dan integritas pelaku yang lemah, bukan penampilan korban.

Jika seseorang memiliki karakter rapuh, seindah atau sebaik apa pun pasangannya, ia tetap bisa mencari pelarian melalui hubungan terlarang di luar.

“Setia adalah pilihan sadar. Kalau dia mau setia, dia akan setia. Kalau mau selingkuh, alasan apa pun akan dicari,” jelas pakar.

Sister Hong menjadi cermin nyata. Locus of control yang rendah membuat individu mudah menyalahkan keadaan, lalu mengkhianati komitmen hubungan dengan pasangan.

Perselingkuhan, menurut para ahli, bukan kecelakaan. Ia adalah keputusan sadar yang berulang, sekaligus bukti nyata rapuhnya fondasi integritas seseorang.

Kasus ini seharusnya menguatkan orang yang pernah diselingkuhi. Nilai diri tidak berkurang hanya karena orang lain gagal menjaga komitmen setia.

Saatnya berhenti menyalahkan diri. Pengkhianatan orang lain bukan cermin harga diri kita, melainkan potret kualitas buruk karakter pasangan yang berselingkuh.

Belajar dari kasus Sister Hong, masyarakat diajak lebih melek. Cinta sehat butuh integritas, kontrol diri, serta komitmen, bukan sekadar wajah tampan atau cantik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pakar Hukum Bongkar Risiko Korupsi di Balik Program Makan Bergizi Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu unggulan Asta Cita Presiden, kini menuai sorotan tajam setelah muncul kasus keracunan pelajar sekolah dasar.

Insiden terbaru terjadi di SD Negeri Parakansalak, Kabupaten Sukabumi. Puluhan murid mengalami mual, muntah, hingga sakit perut usai menyantap makanan bergizi gratis.

Kasus yang viral di media sosial tersebut membuat orang tua khawatir terhadap kualitas makanan. Program yang awalnya membantu justru dianggap menimbulkan ancaman kesehatan.

Menanggapi hal ini, Prof. Dr. Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus ekonom, menyebut kasus keracunan pelajar bukan persoalan sepele dan harus diusut.

“Ini menyangkut keselamatan anak bangsa. Jangan sampai program untuk menyehatkan berubah jadi ancaman. Pemerintah harus serius, bukan sekadar seremonial politik,” tegasnya di Jakarta, Jumat (23/8/2025).

Prof. Sutan juga memperingatkan potensi korupsi. Program MBG dengan anggaran triliunan rupiah disebut sangat rawan diselewengkan oleh oknum pejabat atau penyedia jasa.

“Kita tahu praktik mafia anggaran di Indonesia. Jangan sampai dana rakyat yang untuk gizi anak malah masuk ke kantong pribadi,” katanya menambahkan.

Ia menekankan pentingnya standar ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi. Lemahnya kontrol dianggap sebagai pemicu utama keracunan massal.

“Ini menyangkut masa depan anak-anak. Jika pengawasan lemah, akibatnya fatal. Pemerintah harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya.

Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah. Publik berharap kasus keracunan ditindaklanjuti serius, sekaligus memastikan program makan bergizi benar-benar aman.

Bagi banyak orang tua, pertanyaannya sederhana: apakah program ini benar-benar untuk kesehatan anak, atau hanya proyek mercusuar beraroma kepentingan politik?

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasus Malpraktik Rumah Sakit, Pasien Kehilangan Empat Jari Tolak Tawaran Damai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kasus dugaan malpraktik rumah sakit kembali menyita perhatian publik setelah seorang pasien bernama Hera kehilangan empat jarinya usai menjalani perawatan medis.

Kuasa hukum korban, Kemas, mengungkapkan telah dua kali melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit. Namun proses penyelesaian justru terkesan tarik ulur tanpa kepastian jelas.

Menurut Kemas, mekanisme penyelesaian kasus dugaan malpraktik di Indonesia masih lemah. Sistem hukum dinilai belum memberi perlindungan maksimal bagi pasien dan keluarganya.

Ia juga mengkritik langkah rumah sakit yang secara sepihak mengunjungi pasien tanpa izin tim hukum. Tindakan ini dianggap melanggar kesepakatan hukum yang sudah dibuat sebelumnya.

Kemas menegaskan penggunaan istilah akta perdamaian dalam pernyataan resmi rumah sakit tidak tepat. Sebab, akta perdamaian hanya produk pengadilan, bukan kesepakatan internal.

“Jangan salah gunakan istilah hukum. Itu membuktikan ketidakmampuan mereka menangani perkara serius ini,” ujar Kemas dalam pernyataan resmi, Jumat, 22 Agustus 2025.

Pada hari yang sama, pukul 18.00 WIB, rumah sakit mengirim surat kepada keluarga korban. Mereka menawarkan kompensasi berupa kerohiman atas kehilangan empat jari.

Namun tawaran damai tersebut ditolak tegas oleh Hera dan keluarganya. Bagi mereka, kehilangan bagian tubuh tidak bisa diganti dengan uang.

Sebagai langkah hukum, tim kuasa hukum resmi melaporkan kasus ini ke Majelis Disiplin Profesi Konsil Kesehatan Indonesia (MDP KKI) pada 6 Agustus 2025.

Laporan juga ditembuskan ke Komisi IX DPR RI, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan daerah. Langkah ini dianggap penting demi tegaknya keadilan.

“Ini bukan main-main. Kami ajukan laporan resmi sesuai undang-undang, demi melindungi pasien lain agar tidak mengalami nasib sama,” tegas Kemas.

Kasus ini dipastikan akan menjadi sorotan publik. DPR RI diminta memperketat pengawasan, sementara masyarakat berharap ada keadilan nyata bagi korban.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Putri Ridwan Kamil Diduga Pindah Agama Usai Ucapan Atalia Viral

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Putri Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023, Ridwan Kamil, Camillia Laetitia Azzahra atau Zara, kembali mencuri perhatian publik setelah unggahan ibunya viral.

Momen itu terjadi saat Atalia Praratya atau Atalia Kamil mengucapkan selamat ulang tahun ke-21 untuk Zara melalui unggahan foto dan video kebersamaan di Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Atalia tampak mengenakan kebaya hitam elegan bersama Zara di sebuah lokasi luar negeri, menuliskan doa panjang untuk sang putri.

Ucapan itu berisi pesan haru tentang kekuatan dan ketangguhan Zara, disertai harapan agar selalu tumbuh indah, ceria, serta kuat menghadapi badai kehidupan.

Namun, kalimat penutup Atalia sontak membuat warganet salah fokus. Ia menulis pesan, “Jadilah yang terbaik menurut versimu dan Tuhanmu. Love you endlessly.”

Penggunaan kata “Tuhanmu” langsung memicu spekulasi liar di media sosial. Banyak netizen berasumsi Zara telah pindah agama atau berbeda keyakinan.

Komentar warganet pun beragam. Ada yang mendukung kebebasan Zara memilih jalan hidup, namun banyak juga yang mempertanyakan maksud sesungguhnya ucapan itu.

Nama Ridwan Kamil dan keluarga akhirnya kembali trending, setelah sebelumnya kerap jadi sorotan publik karena gaya parenting hingga penampilan anak-anaknya.

Hingga kini, baik Atalia maupun Ridwan Kamil belum memberikan klarifikasi terkait rumor pindah agama yang menyeret putri sulung mereka, Camillia Laetitia Azzahra.

Publik menanti jawaban resmi keluarga Kamil. Sementara itu, spekulasi netizen masih membanjiri media sosial, menjadikan isu ini semakin viral dan penuh perdebatan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Blissful Mawlid 2025 Jakarta Hadirkan Funwalk Shalawat dan Penais Award

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agama mengumumkan agenda besar Blissful Mawlid 2025 dengan tema Membumikan Shalawat Merawat Jagat, dimulai pada Minggu, 24 Agustus 2025, di Jakarta.

Rangkaian acara akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025. Kegiatan pembuka menghadirkan Mawlid Funwalk bertepatan Car Free Day di Jalan MH Thamrin, Jakarta, yang digelar penuh semarak.

Funwalk dimulai dari Gedung Kemenag, melewati Bundaran Patung Kuda, Bundaran HI, lalu kembali ke Gedung Kemenag. Acara berlangsung 06.00–09.00 WIB.

Target peserta mencapai seribu orang, melibatkan pegawai Bimas Islam, ormas Islam, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI), Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, majelis taklim, dan masyarakat umum.

Selain Funwalk, acara dilanjutkan dengan Penais Award pada 23–26 Agustus 2025. Ajang ini diikuti 90 penyuluh dan 250 pendamping daerah dari seluruh Indonesia.

Penais Award diadakan untuk memberikan penghargaan, apresiasi, sekaligus motivasi bagi para penyuluh agama Islam. Mereka dianggap garda depan dalam menyebarkan moderasi beragama.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan Blissful Mawlid menjadi wadah penting untuk memperkuat syiar agama Islam dengan cara damai dan penuh kebersamaan.

“Kegiatan ini tidak hanya seremoni, melainkan bentuk nyata kehadiran Kemenag dalam merawat nilai Islam moderat, merajut persatuan bangsa, serta memperkuat toleransi,” ujarnya dalam Konferensi Pers Blissful Mawlid

di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Acara Blissful Mawlid 2025 juga akan menghadirkan festival, seminar, hingga doa bersama lintas komunitas. Tujuannya mengajak masyarakat menjaga harmoni sosial melalui kekuatan spiritual.

Dengan rangkaian kegiatan tersebut, Kemenag berharap Blissful Mawlid mampu menghadirkan semangat persaudaraan, meningkatkan kepedulian, serta mempererat hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer Usai Jadi Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer usai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikat K3.

Pemecatan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyebut keputusan presiden sudah ditandatangani. Namun, ia tidak merinci nomor resmi keputusan pemberhentian tersebut.

"Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo tidak memberi ruang sedikitpun bagi praktik korupsi di lingkup pemerintahan," kata Prasetyo di Jakarta, Jum'at (22/08/2025).

KPK menetapkan Noel bersama sepuluh orang lain sebagai tersangka pemerasan terhadap perusahaan. Kasus ini terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Skandal ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 20 Agustus 2025, yang meringkus 14 orang, terdiri atas pejabat dan pihak swasta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, perusahaan seharusnya hanya membayar Rp275 ribu untuk sertifikat K3. Namun, mereka dipaksa membayar hingga Rp6 juta.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, praktik pemerasan sudah berlangsung sejak 2019, bahkan sebelum Noel menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Selama menjabat sejak 2024, Noel mengetahui praktik ilegal tersebut, bahkan meminta bagian. Ia disebut menerima Rp3 miliar dan motor mewah Ducati.

Dalam konferensi pers, Noel menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta amnesti meskipun status tersangka telah melekat padanya.

Prasetyo menegaskan, Prabowo mengingatkan seluruh pejabat kabinet Merah Putih agar menjauhi praktik serupa. Presiden menuntut kerja keras melawan korupsi dan menjaga kepercayaan rakyat Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemerintah Luncurkan Peta Rehabilitasi Mangrove Nasional untuk Monitoring Ekosistem

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menggelar talkshow bertajuk “Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Rehabilitasi Mangrove” yang menekankan pentingnya monitoring ekosistem mangrove secara terpadu.

Acara di Jakarta itu menghadirkan Direktur Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik BIG, Dra. Lien Rosalina, M.M., yang menegaskan pemanfaatan data satelit mampu mempercepat program rehabilitasi mangrove nasional.

"Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 130/2025 akan menjadi acuan nasional dalam monitoring ekosistem pesisir," ujar Lien di Jakarta, Sabtu (23/08/2025).

Menurutnya, peta tersebut dilengkapi informasi bertingkat mulai dari potensi kawasan rehabilitasi, status eksisting mangrove, hingga pemetaan habitat yang perlu segera dipulihkan agar ekosistem kembali seimbang.

Ia menambahkan, metode penginderaan jauh berbasis citra satelit dan interpretasi visual menjadi instrumen penting dalam menghasilkan data akurat untuk pengelolaan dan pelestarian mangrove.

Pemerintah menegaskan, kebijakan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025, yang menetapkan peta mangrove nasional sebagai acuan resmi pembangunan berkelanjutan.

Melalui peta rehabilitasi, kementerian bersama BIG berkomitmen memperkuat transparansi, kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan keterlibatan publik dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove.

Lien menekankan, monitoring mangrove tidak hanya berdampak pada ekologi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir melalui ekowisata, perikanan, hingga mitigasi perubahan iklim.

Ia mengingatkan, tanpa pengelolaan berbasis data ilmiah, kerusakan mangrove bisa semakin parah dan mengancam ketahanan lingkungan serta kualitas hidup generasi mendatang.

Kementerian Kehutanan berharap, peta rehabilitasi dapat menjadi instrumen strategis memperkuat agenda Indonesia dalam menjaga pesisir, sekaligus memenuhi target iklim global menuju pembangunan hijau berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Budi Gunawan Tegaskan Perang Total Lawan Sindikat Narkoba Ungkap 30 Ribu Kasus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba atas keberhasilan mengungkap kasus besar narkotika, Jumat (22/8/2025).

Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba adalah wujud nyata komitmen negara melawan sindikat internasional yang terus mengancam keselamatan generasi muda serta kedaulatan Indonesia.

Sejak November 2024 hingga 14 Agustus 2025, Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba berhasil mengungkap 30.190 kasus, dengan barang bukti senilai Rp12,6 triliun yang berhasil diamankan.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi intensif BNN bersama instansi lain di bawah koordinasi Desk Pemberantasan Narkoba, bukti komitmen perang melawan narkoba,” ujar Budi Gunawan.

Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin Menko Polkam mengintegrasikan kekuatan BNN, TNI, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, BIN, hingga pemerintah daerah dalam operasi terpadu lintas sektor.

BNN dalam pemusnahan kali ini memusnahkan barang bukti narkotika total 474 kilogram dari 21 Laporan Kasus Narkoba (LKN) berupa sabu, ganja, ekstasi, hingga kokain.

Budi Gunawan menegaskan penanganan narkoba bukan hanya tugas BNN atau Polri, melainkan tanggung jawab nasional yang harus dijalankan bersama seluruh kekuatan negara.

Ia mengajak semua pihak memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor demi menyelamatkan generasi bangsa serta menutup ruang gerak jaringan sindikat narkoba internasional di Tanah Air.

Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom menambahkan, operasi terpadu berhasil menyita barang bukti signifikan sehingga menekan peredaran narkoba di pasaran dan memutus mata rantai sindikat.

Marthinus juga mengimbau para pimpinan kementerian, kepala daerah, hingga aparat desa untuk memperkuat perlawanan kolektif terhadap pengaruh sindikat narkoba demi melindungi masyarakat Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mendes Yandri Resmikan 17 SPPG di Serang Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Serang 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri launching serta peresmian 17 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Serang, Jumat (22/8/2025).

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan peresmian ini menjadi komitmen pemerintah menjaga generasi emas bangsa demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan manifestasi nyata pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapat asupan gizi sehat demi masa depan bangsa.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan, hingga kini Rp10 triliun anggaran telah terserap untuk mendukung 5.905 dapur SPPG di Indonesia.

Seluruh dapur tersebut, termasuk 17 SPPG di Serang, dibiayai dana masyarakat. BGN kini tengah memverifikasi 19.000 dapur tambahan yang segera beroperasi secara nasional.

Dadan menuturkan, meski sebagian besar dapur masih tahap persiapan, infrastruktur telah siap. Estimasi anggaran per dapur SPPG mencapai Rp2 triliun untuk operasional menyeluruh.

Ia menambahkan, alokasi program MBG dalam RAPBN 2026 mencapai Rp335 triliun, dengan 75 persen anggaran diarahkan pada intervensi makan bergizi masyarakat.

Mendes Yandri menegaskan pihaknya bersama BGN berkomitmen memperluas jangkauan SPPG hingga pelosok. Bahkan, di Yogyakarta terdapat 14 SPPG yang dikelola langsung BUMDesa.

Menurutnya, desa menjadi pihak yang paling merasakan manfaat program MBG, mulai dari tenaga kerja, bahan baku lokal, hingga rantai pasok ekonomi masyarakat.

“Dengan dukungan masyarakat desa, program ini bisa melejitkan ekonomi desa sekaligus mendukung Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri menandatangani prasasti peresmian bersama Kepala BGN Dadan Hindayana. Gubernur Banten Andra Soni turut mendampingi prosesi launching.

Acara ini juga dihadiri Kapolda Banten Brigjen Hengki, Forkopimda, Wali Kota Serang Budi Rustandi, Ketua DPW PAN Irna Narulita, tokoh ulama, dan masyarakat sekitar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Prabowo dan Budi Gunawan Tegaskan Sekolah Rakyat Jadi Prioritas Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Sekolah Rakyat sebagai kunci pemerataan pendidikan Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri pembekalan guru dan kepala sekolah di JIExpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

Acara Kementerian Sosial ini juga dihadiri Menko Polkam Jenderal (Purn.) Budi Gunawan bersama 154 kepala sekolah dan 2.221 guru. Presiden menyampaikan komitmen penuh terhadap keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai proyek pendidikan nasional.

Dalam sambutannya, Prabowo memberi apresiasi lintas kementerian yang sukses mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat sejak diresmikan 14 Juli 2025. Pemerintah menargetkan tambahan 65 sekolah baru pada September mendatang.

Presiden menegaskan, anak-anak Indonesia yang mendapat pendidikan layak akan mampu memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, kecerdasan generasi muda adalah kunci bagi masa depan keluarga dan bangsa Indonesia.

Budi Gunawan menambahkan, Sekolah Rakyat menjadi program prioritas untuk memastikan tidak ada anak Indonesia putus sekolah karena faktor ekonomi. Negara menjamin pendidikan gratis, merata, dan berkualitas hingga pelosok 3T.

Ia menekankan, program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan penguatan guru, kurikulum kebangsaan, serta dukungan gizi melalui Makan Bergizi Gratis dan Susu Gratis.

“Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Budi Gunawan menegaskan arah pembangunan pendidikan berbasis pemerataan dan kualitas berkelanjutan.

Di tengah derasnya tantangan era digital, Budi menekankan pentingnya pendidikan karakter dan kebangsaan. Guru disebut sebagai garda terdepan menanamkan nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sejak dini.

Acara pembekalan ini sekaligus meneguhkan komitmen Presiden Prabowo bahwa pendidikan harus menjadi pintu emas bagi setiap anak Indonesia untuk meraih masa depan cerah.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal kesempatan memperoleh pendidikan layak, gratis, dan berkualitas demi Indonesia yang lebih adil dan maju.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sugiyanto Lantik Puluhan Pejabat Baru Mahkamah Agung, Tegaskan Integritas dan Profesionalisme Aparatur Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H., resmi melantik serta mengambil sumpah sejumlah pejabat struktural dan fungsional di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Pejabat yang dilantik terdiri dari tiga pejabat Eselon II, enam pejabat Eselon III, tiga pejabat Eselon IV, serta 28 pejabat fungsional. Prosesi berlangsung khidmat disaksikan jajaran pimpinan Mahkamah Agung.

Sugiyanto menegaskan pelantikan bukan sekadar seremonial administratif, melainkan momentum pengukuhan tanggung jawab moral, integritas, dan profesionalisme aparatur untuk mendukung sistem peradilan yang agung dan bermartabat.

Ia mengingatkan, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, strategi tepat, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat demi tegaknya supremasi hukum.

“Selamat bekerja kepada pejabat yang baru dilantik. Mari bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Setiap aktivitas harus bernilai ibadah,” tegasnya penuh semangat.

Para pejabat yang dilantik mencakup posisi strategis, mulai dari Sekretaris Badan Strategi Kebijakan hingga Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen serta puluhan pranata peradilan.

Menurut Sugiyanto, regenerasi pejabat adalah bagian penting pembaruan institusi agar Mahkamah Agung semakin adaptif menghadapi tantangan hukum modern dan kebutuhan masyarakat.

Pelantikan ini turut dihadiri pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung serta undangan lain. Momentum tersebut menegaskan komitmen lembaga peradilan menjaga integritas aparatur di era reformasi birokrasi.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Pemerintah Luncurkan Aturan Baru Lindungi Anak dari Predator Online

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Langkah tegas pemerintah akhirnya terwujud. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) telah resmi ditetapkan. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama demi menjamin ruang digital yang aman.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sistem elektronik di Indonesia berpihak. Tujuannya adalah melindungi masa depan terbaik anak-anak. Aturan ini mewajibkan platform digital menyediakan fitur yang ramah anak.

Deputi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, membuka rapat koordinasi. Ia menekankan pentingnya acara ini. Semua pihak harus menyamakan persepsi.

Eko Dono mengingatkan tentang dampak teknologi. Kemajuan sistem elektronik memang memberi peluang positif. Anak-anak bisa belajar, berkreasi, dan berpartisipasi.

Namun, tanpa pengelolaan tepat, risiko besar mengintai. Paparan konten negatif, eksploitasi seksual daring, perundungan siber, dan penyalahgunaan data pribadi. Bahkan, potensi radikalisasi juga mengancam.

"Sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan," tegas Eko Dono di Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025). Kebijakan ini tidak boleh hanya berhenti di tataran normatif. Manfaatnya harus benar-benar dirasakan anak Indonesia.

Eko Dono menyoroti tiga hal pokok. Pertama, integrasi kebijakan di tiap kementerian. Aturan dan program kerja harus sejalan dengan PP TUNAS. Kedua, implementasi di daerah menjadi garda terdepan.

Ketiga, kolaborasi multi-stakeholder. Dunia usaha dan masyarakat sipil harus ikut berperan aktif. Media juga bisa membantu menyebarkan kesadaran.

"Anak-anak adalah penentu arah bangsa di masa depan," kata Eko Dono. "Jika ruang digital tidak aman, kita sedang membiarkan generasi penerus kita tumbuh dengan ancaman."

Maroli Jeni Indarto, Direktur Kemitraan Komunikasi Kominfo juga menambahkan. PP TUNAS mengatur tiga fase usia anak. Anak usia di bawah 13 tahun harus mendapat persetujuan orang tua.

Mereka hanya bisa mengakses platform yang ramah anak. Anak usia 13 hingga 17 tahun bisa mengakses lebih luas. Namun tetap dengan persetujuan platform dan orang tua.

Sedangkan usia 18 tahun ke atas bisa mengakses platform umum. Tetapi pengawasan orang tua tetap diperlukan. Maroli menegaskan, PP TUNAS tidak pernah melarang anak. Aturan ini hanya memberikan batasan yang aman.

Rakor ini dihadiri banyak pihak terkait. Termasuk perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hadir pula pejabat Kominfo dan Komisi Informasi.

Usai rakor, Eko Dono mengunjungi Panti Asuhan Anak Khairun Nisa. Kunjungannya bertujuan mensosialisasikan PP TUNAS. Ia berbicara langsung dengan anak-anak panti asuhan.

Ia menyadari belum semua orang mengerti aturan baru ini. "Tugas pemerintah untuk terus mensosialisasikannya," ujar Eko Dono. Konten media sosial tidak semuanya negatif.

Tetapi, tanpa pengawasan, konten tersebut dapat merugikan. "Terlebih mereka yang sudah terpapar konten-konten negatif," pungkasnya. PP TUNAS diharapkan jadi benteng.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kemenko Polkam Pastikan Perbaikan Komunikasi Papua Selatan Dipercepat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyampaikan empati mendalam atas gangguan komunikasi di Papua Selatan akibat putusnya kabel laut.

Situasi tersebut berdampak besar terhadap aktivitas harian masyarakat, termasuk layanan publik, komunikasi keluarga, hingga kelancaran dunia usaha yang bergantung pada jaringan telekomunikasi.

Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan menegaskan pemerintah bergerak cepat bersama operator telekomunikasi untuk memperbaiki kerusakan agar akses komunikasi kembali normal.

Menurut Budi Gunawan, pemerintah mengerahkan peralatan dan tenaga ahli terbaik. Langkah teknis ini ditempuh agar pemulihan jaringan komunikasi bisa berjalan secepat mungkin tanpa hambatan.

“Kami menghimbau masyarakat tetap tenang, bersabar, serta memberi ruang bagi tim teknis bekerja. Pemerintah berupaya maksimal memulihkan layanan komunikasi Papua Selatan,” ujar Menko Polkam.

Ia menjelaskan, Kemenko Polkam terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, TNI, Polri, dan operator telekomunikasi agar perbaikan berlangsung cepat, aman, serta tepat sasaran.

Selain perbaikan utama, jalur komunikasi alternatif juga dipersiapkan. Hal ini dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama gangguan berlangsung dan perbaikan terus dikerjakan.

Dalam keterangannya, Menko BG turut mengajak tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda Papua Selatan menjaga suasana kondusif serta tidak mudah terprovokasi isu menyesatkan.

“Papua Selatan merupakan bagian penting Indonesia. Negara hadir menjamin hak dasar masyarakat terpenuhi, termasuk layanan komunikasi sebagai kebutuhan vital kehidupan modern,” tegas Menko Budi Gunawan.

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat Papua Selatan berada dalam kesulitan. Pemulihan jaringan komunikasi dipastikan berlangsung cepat dengan dukungan penuh berbagai pihak.

Menko BG menutup keterangannya dengan ajakan menjaga semangat kebersamaan. “Mari bersatu menghadapi situasi ini, saling mendukung, dan tetap optimis layanan komunikasi segera kembali normal,” ungkapnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

CHED ITB-AD Bongkar Kontradiksi Cukai Rokok RAPBN 2026 dan Dampak Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Center of Human and Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan Jakarta menggelar konferensi pers bertajuk “Membaca RAPBN 2026: Target Penerimaan Cukai Rokok Untuk Rakyat atau Pemerintah?”

Diskusi publik tersebut menyoroti kontradiksi kebijakan fiskal tembakau. CHED ITB-AD menilai target penerimaan cukai rokok justru tidak sebanding dengan biaya kesehatan akibat penyakit terkait kebiasaan merokok yang terus meningkat.

"Industri rokok sebagai bentuk serakahnomics. Perusahaan tembakau mengeksploitasi konsumen yang sudah kecanduan dan bahkan menyasar kelompok paling rentan termasuk anak-anak," ujar Ketua CHED ITB-AD, Roosita Meilani Dewi, di Jakarta, Jumat (22/08/2025).

Ia mencontohkan temuan di Desa Kotawaringin, Bangka Belitung, di mana seorang kepala desa mendapati anak berusia 10 tahun sudah kecanduan rokok. Kondisi ini disebut alarm berbahaya.

Roosita menjelaskan keserakahan industri tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga memindahkan beban biaya penyakit kronis kepada masyarakat. Beban ini mencakup kanker, jantung, dan PPOK.

“Keserakahan industri memindahkan beban ke masyarakat. Biaya penyakit jantung, kanker, dan paru kronis meningkat tanpa disadari para korban kecanduan,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa perilaku merokok berdampak pada penurunan produktivitas nasional serta kerusakan lingkungan akibat asap dan limbah puntung rokok yang sulit terurai.

Roosita menilai tidak semestinya industri menggunakan keuntungan cukai untuk program kesehatan langsung. Menurutnya, keuntungan harus masuk ke negara agar digunakan sesuai kepentingan rakyat.

Kementerian Kesehatan melaporkan prevalensi perokok aktif di Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 70 juta orang. Ironisnya, 7,4 persen adalah anak usia 10–18 tahun.

Sekretaris ADINKES Pusat, Halik Sidik, menambahkan bahwa lebih dari 20 penyakit terafiliasi langsung dengan konsumsi rokok. Akibatnya, biaya kesehatan selalu membengkak setiap tahun.

Menurut Halik, RAPBN 2026 memang menargetkan Rp244 triliun untuk kesehatan. Namun tanpa pengendalian konsumsi rokok, kebijakan itu ibarat kapal besar yang tetap bocor.

Ia menekankan, cukai harus dilihat sebagai instrumen kesehatan, bukan sekadar mesin uang negara. Sebab biaya akibat rokok bisa dua hingga tiga kali lipat pendapatan cukai.

Pakar ekonomi kesehatan Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, juga menegaskan kenaikan harga rokok melalui tarif cukai adalah cara paling efektif menekan konsumsi.

Ia menambahkan, hukum ekonomi berlaku tegas: semakin tinggi harga rokok, semakin rendah permintaan. Strategi ini terbukti efektif di banyak negara dunia.

Ahsan menekankan, uang yang biasa dihabiskan masyarakat untuk rokok sebenarnya tidak hilang. Jika dialihkan, dana itu bisa digunakan untuk kebutuhan produktif.

Studi global WHO bahkan menunjukkan kenaikan cukai 50 persen mampu menurunkan prevalensi merokok signifikan, sekaligus meningkatkan penerimaan negara untuk kesehatan.

Menurut Ahsan, justru konsumsi rokok yang tinggi membuat ekonomi melemah. Sebaliknya, jika masyarakat sehat, kualitas SDM meningkat, produktivitas naik, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kuat.

CHED pun menegaskan, pemerintah perlu berani menaikkan cukai signifikan. Tujuannya agar anak-anak dan masyarakat miskin sulit mengakses rokok yang hanya menambah beban keluarga.

Jika tidak ada intervensi tegas, target RAPBN 2026 untuk menekan stunting, TBC, dan memperluas jaminan kesehatan hanya akan jadi janji semu belaka.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More