Solidaritas rakyat kembali membuktikan dirinya lebih cepat dari negara. Ketika krisis menghantam, birokrasi justru tersendat, seolah gagap menghadapi penderitaan masyarakat.
Di berbagai wilayah, bantuan warga datang sebelum kebijakan resmi turun. Negara terseret di belakang, sibuk dengan rapat dan prosedur panjang yang melemahkan respons kemanusiaan.
Fenomena ini menunjukkan jurang dalam pengelolaan krisis. Ketika masyarakat bergerak spontan, negara terjebak regulasi berlapis yang justru memperlambat kewajiban dasarnya: melindungi rakyat.
Banyak laporan memperlihatkan warga membuka akses, mengevakuasi korban, hingga menggalang logistik tanpa arahan pemerintah. Ironisnya, mereka bekerja dengan sumber terbatas namun hasilnya lebih nyata.
Solidaritas publik menjadi cermin kegagalan kebijakan. Rakyat menunjukkan efektivitas yang seharusnya menjadi tugas institusi negara melalui empati, kecepatan, dan kesigapan respons berbasis nurani.
Ketika satu daerah menjerit, daerah lain langsung mengirim bantuan. Sementara itu, pemerintah masih menyusun koordinasi, padahal penderitaan di lapangan tidak menunggu keputusan pejabat pusat.
Realitas ini menggugat retorika pemerintah tentang kesiapsiagaan nasional. Penderitaan korban membuktikan bahwa sistem penanggulangan krisis masih jauh dari memadai, bahkan sering abai terhadap kebutuhan mendesak.
Solidaritas warga yang menembus batas geografis memperlihatkan bahwa kekuatan bangsa justru bertumpu pada masyarakat, bukan pada janji politik yang sering terlambat diwujudkan.
Jika negara tidak segera berbenah, rakyat akan terus menjadi penopang utama penanganan bencana. Kita layak menuntut kebijakan lebih efektif, transparan, dan tidak dikendalikan birokrasi lambat.
Pada akhirnya, bangsa ini bertahan bukan karena kecanggihan kebijakan, tetapi karena rakyatnya tak pernah menyerah. Itulah ironi sekaligus harapan terbesar negeri ini.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar