Forkopimda Riau Bahas Aset Hutan Bersama Agrinas

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menghadiri rapat Forkopimda Riau bersama PT Agrinas Palma Nusantara di Pekanbaru, Selasa (24/2/2026).

Pertemuan berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru. Forum ini mempertemukan Forkopimda Provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau dengan manajemen PT Agrinas Palma Nusantara.

Hadir dalam forum tersebut Pelaksana Tugas Gubernur Riau, pimpinan DPRD, Kapolda, Kajati, Danrem 031/Wira Bima, para bupati dan wali kota, serta unsur Forkopimda lainnya.

Plt Gubernur Riau menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang menyamakan persepsi, terutama terkait pengelolaan aset hasil penertiban kawasan hutan.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Riau mendukung kebijakan pemerintah pusat sepanjang pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Cucu Sumantri, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut merupakan BUMN yang mendapat penugasan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Penugasan itu, kata dia, bersifat sementara sembari menunggu proses hukum dan kebijakan lanjutan. Tujuannya menjaga nilai ekonomi aset negara sekaligus mencegah kerusakan lingkungan.

Ia menambahkan, pengelolaan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pangdam Dorong Tindak Lanjut Terukur

Sejumlah masukan mengemuka dalam forum itu. Ketua DPRD, Kapolda, Kajati, hingga para kepala daerah menyoroti kepastian hukum, pelibatan masyarakat tempatan, serta profesionalisme dalam skema kerja sama operasional.

Koordinasi lintas sektor juga dinilai penting guna meredam potensi konflik sosial di lapangan.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan, harmonisasi yang telah dibangun perlu ditindaklanjuti secara konkret.

Menurut dia, kejelasan arah kebijakan harus diiringi implementasi yang terukur dan berkelanjutan.

Pangdam mendukung pembentukan pusat koordinasi terpadu, penyusunan rencana aksi yang jelas, serta tim komunikasi dan media agar narasi yang berkembang di ruang publik tetap selaras.

“Pengelolaan ini harus dipandang sebagai solusi strategis bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kolaborasi yang solid, transparansi, dan komunikasi berkesinambungan menjadi kunci,” ujarnya.

Forum ditutup dengan kesepakatan memperkuat sinergi lintas sektor dan membentuk tim terpadu untuk menindaklanjuti hasil pembahasan melalui koordinasi teknis lanjutan.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan buka puasa bersama Forkopimda Provinsi Riau. Seluruh agenda berlangsung aman dan kondusif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam dan Menhub Perkuat Pengamanan Mudik Lebaran 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menko Polkam Djamari Chaniago menerima Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (24/2/2026), membahas pengamanan dan kesiapan transportasi menghadapi mudik Idulfitri 1447 H.

Pemerintah mulai mematangkan skenario pengamanan Angkutan Lebaran 2026. Koordinasi lintas kementerian dan aparat keamanan ditegaskan sebagai fondasi utama agar arus mudik dan balik berjalan tertib, aman, serta minim gangguan.

Dalam pertemuan itu, Menteri Perhubungan memaparkan langkah strategis yang telah disiapkan. Fokusnya mencakup kelancaran layanan, aspek keselamatan, hingga kenyamanan penumpang di seluruh moda transportasi.

Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan flexible working arrangement (FWA) beberapa hari sebelum dan setelah libur bersama. Skema ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan pergerakan masyarakat.

Di sektor penyeberangan, layanan Jawa–Sumatera akan diperkuat. Rest area juga disiapkan lebih optimal dengan menggandeng Kementerian Agama, termasuk pemanfaatan masjid sebagai titik istirahat pemudik.

Pemerintah turut menyiapkan diskon tiket kereta api, kapal laut, dan pesawat pada periode tertentu. Diskon tarif tol juga akan diberlakukan sebagai bagian dari pengaturan lalu lintas dan distribusi kendaraan.

Program mudik gratis kembali digelar bersama BUMN. Skema ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi selama periode puncak.

Penguatan Koordinasi dan Aspek Keselamatan

Menhub secara khusus meminta dukungan Menko Polkam dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta aparat keamanan. Dukungan tersebut dinilai krusial agar kebijakan teknis berjalan efektif di lapangan.

Menko Polkam menegaskan, sinergi antarlembaga menjadi kunci mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun keselamatan transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.

Ia menekankan pentingnya rampcheck atau inspeksi keselamatan secara konsisten dan menyeluruh. Seluruh sarana angkutan harus dipastikan laik jalan dan dalam kondisi serviceable sebelum beroperasi.

Kesiapan awak angkutan juga menjadi perhatian. Pengemudi, nahkoda, masinis, hingga pilot harus menjalani pemeriksaan kesehatan berkala dan dipastikan terbebas dari narkotika, alkohol, serta kelelahan.

Mitigasi Cuaca dan Pengaturan Angkutan Barang

Selain faktor teknis, pemerintah mengingatkan pentingnya penertiban pembatasan angkutan barang bersumbu tiga atau lebih. Kebijakan ini perlu dimitigasi agar tidak memicu kepadatan dan mengganggu delaying system.

Potensi bencana hidrometeorologi turut menjadi perhatian. Menko Polkam meminta penyusunan mitigasi risiko berbasis prakiraan cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sebagai pedoman operator transportasi.

Mitigasi tersebut diharapkan memberi ruang antisipasi terhadap dinamika cuaca selama periode arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Menutup pertemuan, Menko Polkam menegaskan komitmen pemerintah memastikan layanan transportasi tetap aman, tertib, dan nyaman. Langkah koordinatif akan terus diperkuat demi menjaga situasi tetap kondusif sepanjang momentum Lebaran 1447 Hijriah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APTIKNAS–BEI Siapkan Perusahaan TIK Menuju IPO

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

APTIKNAS bersama PT Bursa Efek Indonesia akan menggelar workshop Go Public di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengadakan Go Public Workshop bertajuk “Go Big with Go Public: From Technology Excellence to Public Markets”.

Kegiatan ini berlangsung di Main Hall BEI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52–53, Jakarta, Rabu (15/4/2026), pukul 12.00–16.00 WIB, diawali makan siang bersama.

Workshop dirancang khusus bagi anggota APTIKNAS dan APKOMINDO yang terdaftar resmi. Setiap perusahaan dapat mengirim maksimal dua perwakilan dari unsur pemilik atau manajemen.

Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO, Soegiharto Santoso, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen asosiasi membuka wawasan strategis pelaku industri TIK nasional terkait penawaran umum perdana saham atau IPO.

Menurut dia, di tengah peran teknologi sebagai tulang punggung ekonomi, perusahaan tidak cukup hanya unggul pada inovasi. Tata kelola, transparansi, dan kepatuhan regulasi menjadi prasyarat mendasar sebelum melangkah ke pasar modal.

“Go Public bukan sekadar mencari pendanaan. Ini langkah strategis untuk membawa perusahaan naik kelas secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Tekankan Kepatuhan dan Tata Kelola

Soegiharto, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PERATIN, menegaskan setiap proses korporasi, termasuk IPO, harus berada dalam koridor hukum.

Ia menyebut kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip good corporate governance bukan hambatan, melainkan fondasi membangun kepercayaan publik dan investor dalam jangka panjang.

Secara umum, IPO merupakan proses ketika perusahaan membuka kepemilikan saham kepada publik melalui pasar modal. Skema ini memberi peluang memperoleh pendanaan ekspansi, memperkuat struktur permodalan, sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha.

Selain forum edukasi, workshop juga diharapkan menjadi ruang jejaring antaranggota untuk memperkuat kolaborasi di ekosistem industri TIK nasional.

Kegiatan ini tidak dipungut biaya dan tidak disertai kewajiban lanjutan. Namun, peserta dibatasi maksimal 100 orang. Pendaftaran dibuka hingga 13 April 2026 dan hanya berlaku bagi anggota resmi APTIKNAS atau APKOMINDO.

APTIKNAS berharap forum ini menjadi langkah awal strategis bagi perusahaan teknologi nasional memahami opsi pendanaan jangka panjang secara terukur, patuh regulasi, dan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wali Kota Surakarta Fokus Inovasi Atasi Kemiskinan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto menghadiri rilis Indeks Daya Saing Daerah 2025 BRIN di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, menegaskan arah inovasi daerah kini berorientasi pada penyelesaian masalah riil.

Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta.

Menurut Respati, ukuran keberhasilan inovasi tak lagi dihitung dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan. Yang terpenting adalah dampaknya bagi warga.

Pemerintah Kota Surakarta memprioritaskan inovasi untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Dua isu tersebut dinilai paling mendesak.

Peran Solo Technopark diperkuat sebagai pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan. Konsep link and match dengan dunia industri menjadi fokus utama.

Tujuannya jelas: membuka akses kerja lebih luas dan menekan pengangguran, terutama di kalangan usia produktif.

Tantangan Partisipasi dan Langkah Tegas

Namun, Respati mengakui tantangan tak ringan. Persoalan utama justru terletak pada kemauan masyarakat memanfaatkan fasilitas pelatihan yang tersedia.

Program pelatihan disediakan gratis. Tetapi bagi warga berpenghasilan rendah, mengikuti pelatihan jangka panjang kerap berarti kehilangan pendapatan harian.

Kondisi itu membuat sebagian warga memilih bekerja serabutan ketimbang meningkatkan keterampilan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemkot Surakarta akan menggandeng tokoh masyarakat dan perangkat wilayah guna memperkuat sosialisasi.

Pendekatan persuasif dinilai penting agar warga memahami manfaat jangka panjang pelatihan kerja.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah intervensi yang lebih tegas. Orang tua akan didorong memastikan anak-anak mereka mengikuti program peningkatan keterampilan.

Respati bahkan menyebut kemungkinan pencabutan bantuan sosial bagi warga yang menolak mengikuti pelatihan yang telah difasilitasi pemerintah.

Kebijakan ini, menurutnya, bukan semata sanksi, melainkan dorongan agar bantuan sosial benar-benar bertransformasi menjadi kemandirian ekonomi.

Ia berharap strategi ini dapat memperkuat daya saing daerah sekaligus memastikan inovasi berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan pengangguran di Surakarta.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Tito Percepat Rehabilitasi Pascabanjir Sumatera

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Satgas Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memimpin koordinasi percepatan rehabilitasi Aceh, Sumut, dan Sumbar di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinkronisasi lintas kementerian agar penanganan pascabanjir berjalan cepat dan terukur.

Rapat perkembangan digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pertemuan dipimpin Menko PMK Pratikno dan dihadiri sejumlah kementerian serta lembaga terkait.

Fokus utama pembahasan ialah pemenuhan kebutuhan warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Huntara tersebut dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Danantara, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Tito menyebut, warga di huntara mendapat dukungan dapur umum dan kebutuhan makan yang ditanggung pemerintah. Skema ini berlaku sembari menunggu hunian tetap rampung.

Selain menempati huntara, warga terdampak dapat memilih tinggal di rumah kerabat atau menyewa hunian. Pemerintah menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai kompensasi.

Skema Bantuan dan Penanganan Dampak

Pemerintah menyiapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Untuk rusak ringan dialokasikan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat atau hilang Rp60 juta.

Khusus kategori rusak berat atau hilang, dana Rp60 juta disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun lahan relokasi.

Tak hanya itu, bantuan perabotan dan stimulan ekonomi juga disiapkan. Tito mengusulkan agar bantuan tersebut tidak terbatas bagi korban rusak berat saja.

Menurutnya, warga dengan rumah rusak sedang juga perlu mendapat dukungan perabotan dan bantuan ekonomi agar pemulihan berjalan adil dan menyentuh kebutuhan riil.

Untuk kerusakan ringan, ia membuka ruang diskresi pemerintah daerah guna menilai urgensi tambahan bantuan.

Forum juga membahas penanganan puing kayu sisa banjir yang masih menumpuk di sejumlah wilayah. Tito mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait kebijakan pengelolaannya.

Rapat turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi pascabencana Sumatera ini berjalan efektif, dengan koordinasi kuat dan bantuan tepat sasaran bagi warga terdampak.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

BRIN Rilis IDSD 2025, Peta Daya Saing Daerah Menguat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala BRIN Arif Satria merilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 di Jakarta, Selasa (24/2/2026), menekankan penguatan riset dan inovasi daerah.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menegaskan daya saing nasional bertumpu pada kekuatan daerah.

Indeks Daya Saing Daerah 2025, kata dia, bukan sekadar daftar peringkat. Instrumen ini dirancang sebagai cermin untuk membaca kelemahan sekaligus menetapkan prioritas pembangunan.

Data indeks dipakai pemerintah daerah guna menyusun kebijakan berbasis bukti. Fokusnya bukan kompetisi simbolik, melainkan perbaikan kinerja yang terukur.

Arif merujuk teori pertumbuhan endogen dari Paul Romer. Empat pilar utama disebut menentukan pertumbuhan: riset dan pengembangan, inovasi, kewirausahaan, serta kualitas sumber daya manusia.

Ia mengingatkan, perubahan teknologi bergerak eksponensial, kerap melampaui respons kebijakan publik. Fenomena ojek daring menjadi contoh keterlambatan regulasi menghadapi disrupsi.

BRIN menyiapkan proyeksi teknologi hingga 2045. Transisi energi menuju green hydrogen, pengembangan baterai grafena, hingga future protein dan cultured meat masuk agenda riset jangka panjang.

Kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dinilai krusial. Hilirisasi inovasi, baik dari pusat maupun daerah, harus menyentuh kebutuhan lokal.

Seluruh upaya itu diarahkan mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan target menjadi ekonomi terbesar keempat dunia. Sinkronisasi visi, strategi, dan eksekusi menjadi kunci agar transformasi berjalan inklusif.

Skor Nasional Naik, Tantangan Pemerataan Mengemuka

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, dalam pidato kunci menegaskan daya saing nasional tak berdiri sendiri.

Menurutnya, jika sektor tertentu lemah, tanggung jawab tak hanya pada pelaku, tetapi juga pembina hingga pengambil kebijakan.

Ia mengingatkan ancaman middle income trap bila pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen. Pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan dan penciptaan kerja, kata dia, tak cukup.

Investasi masih terkonsentrasi di wilayah maju seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Tantangan berikutnya adalah memperluas daya saing investasi ke luar Jawa.

BRIN diminta mempertajam riset berbasis dampak, selaras prioritas industrialisasi, serta memperkuat hilirisasi teknologi. Prinsip pembangunan people-centered dan “no one left behind” ditegaskan kembali.

Riset juga diharapkan menjadi solusi mitigasi bencana serta penguatan ketahanan pangan, energi, dan air.

IDSD 2025 kini menjadi rujukan perencanaan daerah. Intervensi kebijakan ke depan dituntut lebih presisi, sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Sementara itu, Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo, memaparkan, Metodologi IDSD mengacu pada Global Competitiveness Index 2019 dari World Economic Forum, disesuaikan konteks Indonesia.

Kerangka pengukuran mencakup empat komponen: lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Total terdapat 12 pilar dengan puluhan indikator.

Skor nasional mencapai 3,5, naik 0,07 dibanding 2024. Peningkatan terjadi pada mayoritas pilar dan daerah, meski rentang skor kabupaten/kota masih lebar.

Korelasi IDSD 2024 dan 2025 tercatat 0,98, menunjukkan konsistensi metodologi. Sejak 2022, BRIN menjadi wali data resmi indeks ini.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

MSPI Desak MA Periksa Hakim PN Jakut Soal Kedaluwarsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur MSPI Thomson Gultom meminta Ketua Mahkamah Agung memerintahkan pemeriksaan majelis hakim PN Jakarta Utara terkait putusan sela perkara Budi, Senin (23/2/2026).

Sorotan atas Putusan Sela PN Jakarta Utara

Direktur Hubungan Antar Lembaga Monitoring Saber Pungli Indonesia, Thomson Gultom, melayangkan permintaan resmi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ia meminta Ketua MA, Sunarto, menginstruksikan Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan internal terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Permintaan itu menyusul terbitnya Putusan Sela Nomor 1295/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr. Dalam putusan tersebut, dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur karena kedaluwarsa.

Majelis hakim yang dipimpin bersama dua anggota, mengacu pada Pasal 132, Pasal 136, dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Menurut Thomson, rujukan itu problematis. Ia menilai ketentuan tersebut secara normatif baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026.

“Menjadikannya dasar hukum untuk menyatakan dakwaan gugur karena kedaluwarsa perlu diuji serius,” ujarnya di Jakarta.

Terdakwa Budi sebelumnya didakwa melanggar Pasal 310, 311, dan 335 KUHP. Khusus Pasal 311 memiliki ancaman pidana penjara maksimal empat tahun.

Berdasarkan ketentuan lama, masa kedaluwarsa untuk ancaman tersebut adalah 12 tahun. Karena itu, menurut Thomson, dakwaan belum melampaui tenggat waktu.

Putusan sela tersebut mengabulkan eksepsi terdakwa. Budi yang ditahan di Rutan Cipinang sejak 10 Desember 2025 selama 37 hari kemudian dibebaskan.

Tafsir Pasal dan Permintaan Evaluasi Internal

Penjelasan Pasal 132 KUHP menyebut kewenangan penuntutan gugur dalam sejumlah kondisi, termasuk kedaluwarsa, meninggalnya terdakwa, hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Thomson menilai pasal itu relevan untuk dakwaan ringan seperti Pasal 310 dan 335. Namun, penerapannya terhadap Pasal 311 dipandang tidak tepat.

Pasal 136 KUHP mengatur batas waktu kedaluwarsa berdasarkan ancaman pidana. Untuk ancaman di atas tiga hingga tujuh tahun, batasnya 12 tahun.

Ketentuan itu, menurutnya, justru menegaskan dakwaan belum kedaluwarsa.

Sementara Pasal 137 mengatur perhitungan waktu kedaluwarsa sejak hari berikutnya setelah tindak pidana dilakukan, dengan pengecualian tertentu.

Ia menyebut pengecualian tersebut tidak berkaitan langsung dengan Pasal 311.

Atas dasar itu, MSPI mengirim surat kepada Ketua MA, Kepala Bawas MA, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Ketua PN Jakarta Utara.

Organisasi tersebut meminta evaluasi internal guna memastikan setiap putusan hakim berdasar penerapan hukum yang tepat dan objektif.

Thomson menegaskan, independensi peradilan harus dijaga, namun akuntabilitas tetap diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

Read More

Danrem 031/Wira Bima Perkuat Sinergi Adat di Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu mengunjungi tokoh adat di Riau, Senin (23/2/2026), guna mempererat koordinasi kelembagaan dan stabilitas wilayah.

Komandan Korem 031/Wira Bima datang bersama jajaran staf, termasuk kepala seksi, dalam kunjungan yang dikemas sebagai silaturahmi kelembagaan.

Rombongan disambut Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat, Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf, serta Ketua Umum DPH, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, bersama pengurus adat.

Pertemuan berlangsung hangat. Dialog diawali ramah tamah, dilanjutkan penyampaian pandangan kedua pihak mengenai pentingnya komunikasi rutin antara aparat negara dan pemangku adat.

Dalam sambutannya, komandan menyebut hubungan harmonis dengan tokoh adat menjadi kunci menjaga persatuan masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas kawasan.

Pihak adat menyatakan kesiapan melanjutkan kolaborasi. Mereka menilai sinergi tersebut penting untuk menjaga marwah tradisi Melayu sekaligus menciptakan situasi daerah yang aman dan damai.

Program Sosial dan Bela Negara Diusulkan Lebih Aktif

Sesi dialog memunculkan sejumlah usulan. Beberapa tokoh meminta kegiatan pembinaan masyarakat, termasuk pelatihan bela negara dan program kemanusiaan desa, kembali digiatkan.

Menanggapi hal itu, perwira tinggi tersebut menegaskan institusinya terbuka bekerja sama dengan masyarakat adat, terutama untuk program yang berdampak langsung bagi warga.

Ia menambahkan kegiatan teritorial yang menyentuh masyarakat akan diperkuat agar manfaatnya dirasakan hingga tingkat lokal.

Acara kemudian ditutup dengan foto bersama. Suasana santai dimanfaatkan peserta untuk membicarakan rencana kegiatan lanjutan secara informal.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi strategis antara satuan militer dan lembaga adat, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan serta ketenteraman masyarakat daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

BEM PTMA Apresiasi Anggaran Pendidikan 2026 Tak Dipangkas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BEM PTMA Indonesia menyatakan dukungan terhadap kebijakan anggaran pendidikan 2026 pemerintah di Jakarta, Senin (23/02), karena dinilai tetap prioritas meski ada program nasional baru.

Anggaran pendidikan 2026 dipastikan tidak dipangkas untuk program lain, langkah yang dinilai mahasiswa sebagai sinyal kuat komitmen negara pada sekolah dan guru.

Kebijakan Anggaran Dinilai Progresif

Koordinator Presidium Nasional Yogi Syahputra Alidrus menilai kebijakan anggaran pendidikan pemerintah menunjukkan arah progresif. Menurutnya, sektor pendidikan dasar dan menengah tetap ditempatkan sebagai prioritas pembangunan manusia.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, yang memastikan dana pendidikan tidak dikurangi untuk pembiayaan program lain.

Pemerintah, kata dia, justru memperbesar alokasi untuk sejumlah program strategis, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, bantuan siswa, hingga peningkatan kesejahteraan guru.

Data anggaran yang tercantum dalam APBN menunjukkan nilai lebih dari Rp14 triliun dialokasikan bagi lebih dari 11.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Menurut Yogi, angka tersebut menegaskan bahwa sektor pendidikan masih menjadi fondasi pembangunan nasional jangka panjang.

Catatan Pengawasan Daerah

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar kerap muncul di tingkat pemerintah daerah. Persoalan klasik seperti penyalahgunaan kewenangan hingga lemahnya pengawasan masih ditemukan.

Ia mencontohkan kasus di Nusa Tenggara Timur yang menyoroti lemahnya perhatian terhadap kebutuhan dasar siswa. Peristiwa itu, katanya, harus menjadi alarm bagi penguatan kontrol kebijakan pendidikan.

Selain anggaran, BEM PTMA juga menilai langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dalam program digitalisasi sekolah sebagai kebijakan penting.

Bantuan perangkat panel interaktif dinilai dapat mendorong pembelajaran kolaboratif. Teknologi tersebut memungkinkan guru menulis, menggambar, dan mengakses sumber belajar digital secara langsung di kelas.

Yogi menegaskan, pendidikan dasar dan menengah tetap menjadi “jantung peradaban daerah” karena membentuk generasi masa depan. Ia menilai keberlanjutan kebijakan anggaran menjadi kunci agar manfaatnya terasa merata hingga wilayah terpencil.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Video Debt Collector Kepung Mobil Keluarga di Semarang Viral

Duta Nusantara Merdeka |  Semarang 

Satu keluarga di Semarang dihadang diduga debt collector di jalan lingkar dekat Bandara Ahmad Yani menuju Tanjung Emas, Kamis (19/2/2026).

Rekaman pengepungan mobil keluarga di jalan sepi memicu kekhawatiran publik setelah polisi mengaitkannya dengan kelompok penagih utang yang tengah diselidiki.

Kronologi Pengepungan di Jalan Sepi

Video yang beredar luas memperlihatkan momen menegangkan ketika mobil keluarga dipepet tiga kendaraan sekaligus. Satu menghadang di depan, dua lainnya menutup akses dari belakang.

Menurut keterangan korban, insiden terjadi saat mobil melaju dari arah bandara menuju kawasan pelabuhan. Situasi berubah cepat ketika kendaraan mereka tak lagi punya ruang bergerak.

Sedikitnya enam pria turun dari mobil dan mengerubungi kendaraan korban. Mereka menggedor kaca jendela dan berupaya memaksa seluruh penumpang keluar.

Korban menyebut dalam unggahan bahwa dirinya tidak memahami maksud kelompok tersebut. Ia hanya melihat mobilnya dikepung dari depan dan belakang secara bersamaan.

Di dalam kendaraan terdapat istri, anak, serta kedua mertua. Pengemudi memilih tetap tenang dan tidak menanggapi provokasi demi keselamatan keluarganya.

Ia mengunci seluruh pintu dan segera menghubungi layanan darurat polisi. Menyadari korban meminta bantuan aparat, kelompok itu meninggalkan lokasi sebelum petugas datang.

Polisi Selidiki Kelompok Penagih Utang

Polres Semarang Kota mengonfirmasi insiden tersebut diduga melibatkan debt collector. Kasus itu disebut memiliki pola serupa dengan kejadian pekan lalu di Flyover Madukoro.

Polisi menyatakan belum menerima laporan resmi dari korban. Meski begitu, penyelidikan tetap dilakukan untuk menelusuri pergerakan kelompok yang diduga terlibat.

Aparat juga mengingatkan perusahaan pembiayaan agar menjalankan penagihan sesuai prosedur hukum. Tindakan intimidatif di jalan, tegas polisi, tidak dibenarkan.

Peristiwa ini memicu keresahan warga terkait keamanan di jalur sepi. Sejumlah pengendara mengaku kini lebih waspada ketika melintas di kawasan lingkar dan pelabuhan.

Masyarakat diimbau tidak keluar dari kendaraan jika dihadang pihak mencurigakan. Kunci pintu, tetap di dalam mobil, dan segera hubungi 110 bila menghadapi situasi darurat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem Ajak Jemaat Jaga Stabilitas demi Pembangunan Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Agustatius Sitepu mengajak jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Pekanbaru menjaga stabilitas wilayah saat ibadah, Minggu (22/02/2026).

Pesan stabilitas wilayah disampaikan langsung Danrem kepada jemaat: keamanan, kata dia, menjadi fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sinergi Aparat dan Masyarakat

Komandan Korem 031/Wira Bima itu menegaskan stabilitas bukan hanya tugas TNI, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh unsur masyarakat, termasuk tokoh agama dan jemaat.

Ia menilai kondisi wilayah yang aman memberi ruang bagi program pembangunan berjalan konsisten. Karena itu, kerja sama lintas elemen dinilai penting untuk menjaga persatuan serta memperkuat budaya gotong royong.

Ajakan tersebut disampaikan dalam suasana ibadah dan kegiatan kebersamaan jemaat. Forum itu sekaligus menjadi ruang dialog informal antara aparat kewilayahan dan masyarakat.

Apresiasi Tokoh Gereja

Hadir dalam kegiatan itu, Pdt. Saul Ginting menyampaikan apresiasi atas kehadiran Danrem. Ia berharap kolaborasi antara aparat dan pemuka agama terus terjalin dalam pembinaan umat.

Menurutnya, komunikasi terbuka antara tokoh masyarakat dan aparat dapat memperkuat nilai kebangsaan sekaligus merawat kerukunan sosial di tengah keberagaman.

Acara berlangsung tertib dan hangat. Suasana mencair ketika Danrem ikut bernyanyi bersama anak-anak Permata gereja, menciptakan kedekatan emosional antara aparat dan jemaat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Yusril Soroti 25 Tahun Ombudsman Awasi Layanan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menghadiri peluncuran Laporan Tahunan 2025 Ombudsman RI di Jakarta, Jumat (20/2).

Peluncuran laporan tahunan di kantor Ombudsman Republik Indonesia menjadi ajang refleksi perjalanan lembaga itu mengawasi pelayanan publik sekaligus memperkuat komitmen perbaikan tata kelola.

Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, menyebut laporan kali ini istimewa karena bertepatan dengan seperempat abad kiprah lembaga tersebut menjaga kualitas layanan negara.

Menurutnya, laporan tahunan bukan sekadar tradisi administratif, melainkan bentuk akuntabilitas publik sekaligus mandat undang-undang yang mengharuskan lembaga menyampaikan kinerja pengawasan kepada masyarakat.

Ia menambahkan, tema 25 tahun dipilih sebagai pengingat atas kontribusi para pendiri dan pimpinan terdahulu dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih responsif.

Najih menegaskan peran Ombudsman tidak berhenti pada penyelesaian laporan individu. Lembaga itu juga mendorong pembenahan sistemik agar dampaknya terasa luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Peran Strategis dalam Agenda Nasional

Dalam sambutannya, Yusril menilai laporan tahunan mencerminkan potret kemajuan pengawasan layanan publik selama 25 tahun, bukan sekadar dokumen formal institusi negara.

Ia mengaitkan kinerja Ombudsman dengan agenda strategis nasional, termasuk proses keanggotaan Indonesia di OECD yang menekankan pentingnya tata kelola bersih dan pencegahan maladministrasi.

Menurut Yusril, secara konstitusional Ombudsman merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan khusus mencegah sekaligus menyelesaikan praktik maladministrasi dalam pelayanan publik.

Ia menilai posisi tersebut menjadikan Ombudsman bagian penting upaya Indonesia memenuhi standar tata kelola global, terutama pada sektor hukum, HAM, pemasyarakatan, dan imigrasi.

Dalam bidang hukum, Ombudsman memastikan proses penegakan berjalan sesuai asas kepastian hukum. Pada sektor HAM, lembaga ini berperan mencegah perlakuan tidak manusiawi dalam layanan publik.

Di ranah pemasyarakatan, pengawasan difokuskan pada pemenuhan hak dasar warga binaan. Sementara di bidang imigrasi, Ombudsman berperan menjaga layanan tetap transparan, mudah diakses, dan bebas penyalahgunaan wewenang.

Menutup acara, Yusril menegaskan laporan tahunan harus dipandang sebagai kerja kolektif seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.

Sejumlah pejabat tinggi negara dari berbagai kementerian dan lembaga turut hadir, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Panduan Lengkap Makanan Sehat Jantung dan Pantangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panduan resmi Kementerian Kesehatan menjelaskan pola makan sehat jantung yang wajib diterapkan untuk mencegah gejala serius penyakit kardiovaskular.

Prinsip Pola Makan untuk Menjaga Jantung

Penyakit jantung berkembang perlahan dan kerap tidak disadari. Tanpa perubahan gaya hidup dan pola makan, penumpukan plak di arteri dapat menghambat aliran darah menuju jantung.

Ketika aliran darah berkurang, gejala seperti nyeri dada dan sesak napas bisa muncul. Dalam kondisi berat, gangguan ini berpotensi berujung serangan jantung atau henti jantung mendadak.

Pedoman kesehatan menekankan pembatasan garam, terutama bagi penderita hipertensi. Asupan karbohidrat berlebih juga perlu dikontrol, khususnya pada individu dengan berat badan berlebih.

Makanan tinggi lemak sebaiknya dibatasi dan diganti sumber protein rendah lemak, seperti ikan segar atau daging tanpa lemak. Konsumsi buah dan sayur dianjurkan karena kaya nutrisi dan rendah kalori.

Makanan olahan tinggi sodium, gula, dan lemak trans perlu dikurangi. Porsi makan juga harus dijaga agar berat badan tetap stabil dan metabolisme tubuh tidak terbebani.

Minuman berkafein dan alkohol disarankan dibatasi. Bumbu terlalu pedas atau merangsang sebaiknya dihindari karena dapat memicu respons tubuh yang tidak stabil.

Daftar Makanan Baik dan Pantangan

Buah serta sayuran menjadi komponen utama diet jantung sehat. Kandungan antioksidan dan serat membantu melindungi pembuluh darah sekaligus menjaga kadar kolesterol tetap terkendali.

Sayuran hijau seperti bayam dan sawi dikenal kaya vitamin serta antioksidan. Buah seperti beri, jeruk, melon, dan pepaya juga dinilai mendukung kesehatan kardiovaskular.

Ikan berlemak, termasuk salmon dan sarden, mengandung omega-3 yang bersifat anti-inflamasi. Nutrisi ini membantu menurunkan risiko gangguan jantung jika dikonsumsi rutin dalam porsi wajar.

Biji-bijian utuh dan kacang menyediakan serat serta lemak baik. Namun karena padat kalori, konsumsinya tetap perlu disesuaikan kebutuhan energi harian.

Sumber lemak sehat seperti minyak zaitun dan alpukat dapat membantu menurunkan kolesterol. Produk susu rendah lemak juga dianjurkan sebagai alternatif lebih aman.

Cokelat hitam dengan kadar kakao minimal 70 persen mengandung flavonoid yang berpotensi melindungi jantung. Konsumsinya disarankan terbatas, maksimal beberapa porsi per minggu.

Bawang putih dikenal mengandung allicin. Riset yang dikutip Healthline menunjukkan ekstraknya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol.

Studi dari Harvard Medical School dan Brigham and Women's Hospital menemukan konsumsi tahu mingguan berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung.

Sebaliknya, makanan seperti daging merah berlemak, soda, makanan olahan tinggi gula, serta karbohidrat olahan perlu dibatasi. Jenis makanan ini dapat memicu lonjakan gula darah dan meningkatkan risiko kardiovaskular.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Silaturahmi Danrem dan Pimpinan GBKP Perkuat Sinergi Keamanan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Agustatius Sitepu bersilaturahmi dengan pimpinan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Riau, Jumat (20/2/2026).

Kunjungan Komandan Korem 031/Wira Bima ini menjadi bagian dari penguatan kerja sama antara aparat dan pemuka agama dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah.

Rombongan disambut Ketua Klasis GBKP, Soni Petrus Sembiring, bersama jajaran pengurus dan perwakilan runggun. Hadir pula pengurus Persit KCK setempat.

Dalam sambutannya, Agustatius menilai tokoh agama memiliki posisi strategis merawat persatuan masyarakat. Menurut dia, kolaborasi institusi keagamaan dan TNI penting untuk memperkuat ketahanan wilayah.

Ia menekankan komunikasi terbuka antara aparat dan pemuka agama dapat menjadi jalur efektif menyelesaikan persoalan sosial secara persuasif serta menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat.

Simbol Dukungan dan Komitmen Bersama

Soni menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sekaligus menegaskan komitmen gereja mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian daerah.

Sebagai simbol penghormatan, ia menyerahkan Manuk Sankep Geluh kepada Danrem. Tradisi itu dimaknai sebagai doa agar tugas yang diemban berjalan lancar.

Pertemuan berlangsung hangat dan dialogis, lalu ditutup sesi foto bersama sebagai penanda komitmen memperkuat sinergi demi stabilitas wilayah dan keutuhan Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Pemerintah Evaluasi Keamanan Penerbangan Papua Usai Penembakan Pesawat

Duta Nusantara Merdeka | Papua 

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyoroti gangguan keamanan penerbangan di Papua setelah insiden penembakan pesawat, Jumat (20/2/2026).

Pemerintah memberi perhatian serius pada situasi keamanan penerbangan perintis dan layanan publik setelah penembakan pesawat milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah–Koroway Batu.

Insiden itu memicu penutupan sementara 11 bandara di Papua. Dampaknya terasa luas, termasuk terganggunya distribusi logistik dan layanan kesehatan di wilayah terpencil.

Melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Purwito Hadi Wardhono, pemerintah menegaskan negara tidak akan mundur menjaga keselamatan warga dan kedaulatan wilayah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bertema ancaman keamanan udara nasional di kantor Kemenko Polkam, Jakarta.

Langkah cepat langsung ditempuh melalui evaluasi menyeluruh sistem pengamanan penerbangan. Penutupan bandara disebut sebagai tindakan preventif sambil menunggu penguatan pengamanan aparat.

Bandara Dibuka Bertahap, Stabilitas Jadi Prioritas

Pemerintah menegaskan gangguan terhadap objek vital nasional, termasuk bandara dan fasilitas publik, merupakan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan tidak akan ditoleransi.

Aparat TNI dan Polri diminta bertindak tegas terhadap pelaku sesuai hukum. Masyarakat juga diimbau tidak terprovokasi informasi menyesatkan.

Rapat yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, BIN, serta pemerintah daerah memutuskan pembukaan bandara dilakukan bertahap.

Bandara Koroway Batu, Beoga, dan Iwur menjadi prioritas pembukaan setelah pengamanan dinilai memadai, guna menjaga konektivitas wilayah dan kesinambungan pelayanan publik.

Purwito menegaskan stabilitas keamanan Papua merupakan syarat utama keberlangsungan pembangunan, distribusi logistik, serta terjaganya keutuhan Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Diskusi Media: AI Bisa Perkuat atau Rusak Ekosistem Berita

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Diskusi Asosiasi Media Siber Indonesia di Jakarta, Jumat (20/2/2026), menyoroti strategi redaksi menghadapi Artificial Intelligence (AI) tanpa mengorbankan kualitas jurnalistik.

Forum yang didukung BBC Media Action ini mengangkat satu pertanyaan mendasar: bagaimana ruang redaksi beradaptasi dengan kecerdasan buatan (AI) sekaligus menjaga integritas berita dan model bisnis media.

Dalam sesi diskusi, Luviana Ariyanti menegaskan bahwa teknologi tidak netral. Ia bisa menjadi alat pemberdayaan, tetapi juga berpotensi memperkuat bias lama jika ruang digital tetap didominasi perspektif maskulin.

Pemimpin redaksi Konde.co itu menyoroti realitas di kawasan timur Indonesia. Di sejumlah daerah, perempuan yang bersuara soal ketidakadilan justru kerap diserang hoaks atau narasi yang merendahkan martabat mereka.

Fenomena tersebut, menurut dia, berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online yang berkelindan (berkaitan erat-Red) dengan disinformasi. Tantangannya bukan hanya soal literasi digital, melainkan juga soal keberanian membangun narasi tandingan berbasis fakta.

Kolaborasi Lokal Jadi Kunci

Ia menekankan redaksi di pusat tidak bisa memahami kompleksitas daerah tanpa jaringan lokal. Karena itu, pelatihan bersama mitra seperti Kabar Makassar melibatkan jurnalis daerah agar liputan berangkat dari konteks lapangan, bukan asumsi kota besar.

Dalam praktiknya, bentuk disinformasi berbeda tiap wilayah. Di Nusa Tenggara Timur misalnya, isu palsu sering berkaitan dengan klaim pekerjaan luar negeri yang berujung tindak pidana perdagangan orang. Sementara di Papua, serangan lebih banyak berupa stigma politik terhadap aktivis perempuan.

Program fellowship yang melibatkan puluhan jurnalis lokal disebut memberi perspektif baru bagi redaksi nasional. Mereka bukan sekadar kontributor, melainkan sumber pengetahuan kontekstual yang menentukan arah liputan.

Luviana juga menyoroti kesenjangan perhatian publik. Isu internasional sering cepat memantik empati, sementara persoalan kemanusiaan domestik—terutama di wilayah timur—kerap luput dari sorotan arus utama.

Menurut dia, ruang digital idealnya menjadi ruang aman. Namun realitasnya, platform masih memantulkan struktur sosial lama. Karena itu, proyek microsite “Perempuan Timur” dibuat sebagai ruang dokumentasi perspektif perempuan yang selama ini jarang tercatat.

Diskusi menutup dengan satu benang merah: AI hanyalah alat. Tanpa kerangka etika, perspektif inklusif, dan kolaborasi lokal, teknologi justru berisiko memperlebar ketimpangan informasi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Balon Raksasa Film Pelangi di Mars Hiasi Langit Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Film Pelangi di Mars meluncurkan balon raksasa promosi di SCBD, Jakarta, pada 19 Februari 2026 menjelang penayangan Lebaran.

Instalasi balon berukuran raksasa itu diperkenalkan dalam konferensi pers di SCBD Tunnel BEJ sebagai bagian kampanye promosi film keluarga tersebut. Kehadirannya langsung menarik perhatian publik di kawasan pusat bisnis ibu kota.

Produser Dendi Reynando mengatakan balon raksasa dipilih sebagai simbol pendekatan inklusif. Ia menilai promosi visual di ruang terbuka membuat film terasa dekat bahkan sebelum penonton memasuki bioskop.

Acara peluncuran turut dihadiri sutradara Uple Guava, pemeran utama Messi Gusti, pengisi suara Kristo Immanuel, serta Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar yang menyampaikan dukungan terhadap proyek film tersebut.

Menurut Irene, produksi film ini menunjukkan peningkatan kualitas industri kreatif nasional, terutama dalam kategori tontonan keluarga yang menuntut standar visual tinggi sekaligus narasi ramah anak.

Rumah produksi Mahakarya Pictures menargetkan karya tersebut berkembang menjadi kekayaan intelektual lokal yang berumur panjang, bukan sekadar film tunggal. Strategi promosi lintas kota disiapkan untuk memperluas jangkauan audiens.

Dukungan juga datang dari Artha Graha Group bersama pengelola kawasan SCBD dan mitra penyelenggara acara. Kolaborasi ini dinilai penting dalam membuka ruang pertumbuhan bagi talenta kreatif nasional.

Ambisi IP Lokal dan Cerita Petualangan Futuristik

Peluncuran instalasi udara tersebut melanjutkan momentum setelah perilisan trailer resmi pekan sebelumnya. Kampanye visual di ruang publik diharapkan memperkuat daya ingat audiens terhadap karakter utama film.

Kisahnya mengikuti petualangan Pelangi, anak pertama yang lahir di Mars, bersama robot-robot sahabatnya menjalankan misi menemukan mineral penyelamat krisis air di Bumi. Tema ini memadukan sains fiksi dengan pesan lingkungan.

Selain Messi Gusti, film ini juga dibintangi Lutesha, Rio Dewanto, dan Livy Renata. Deretan pengisi suara mencakup Gilang Dirga serta sejumlah aktor lainnya.

Tim produksi menilai pendekatan promosi visual di langit kota memberi pengalaman berbeda bagi masyarakat. Publik dapat melihat karakter film secara langsung tanpa harus menunggu hari penayangan.

Balon raksasa dijadwalkan berkeliling ke beberapa kota lain setelah tampil di Jakarta. Agenda tur promosi tersebut menjadi bagian strategi distribusi perhatian menjelang perilisan nasional.

Film dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada momen Lebaran, 18 Maret 2026. Momentum libur panjang dinilai sebagai waktu ideal menjangkau penonton keluarga.

Peluncuran ini sekaligus menegaskan tren baru pemasaran film lokal yang memanfaatkan ruang publik sebagai media interaksi visual. Pendekatan tersebut mulai banyak dipakai industri hiburan global untuk memperkuat identitas karya.

Dengan kombinasi kampanye kreatif, dukungan institusi, dan tema cerita universal, proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu rilisan film nasional yang paling diperhatikan menjelang musim liburan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Peta Pilpres 2029: Dinasti Politik vs Strategi Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Agus Harimurti Yudhoyono, Gibran Rakabuming Raka, dan Puan Maharani diproyeksikan mewarnai kontestasi Pilpres 2029 yang mulai dipetakan sejak 2026.

Dinasti Politik dan Peta Awal Kontestasi

Kontestasi pemilihan presiden 2029 diperkirakan berlangsung kompetitif. Pengamat melihat arena politik menuju tiga tahun ke depan akan dipenuhi simbol sejarah, kesinambungan kekuasaan, dan pertarungan pengaruh elite.

Setidaknya ada tiga poros kekuatan yang berakar pada keluarga politik besar. Ketiganya membawa jaringan loyalis, infrastruktur partai, serta basis dukungan yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

AHY kerap diposisikan sebagai penerus figur Susilo Bambang Yudhoyono dengan citra kepemimpinan rasional dan teknokratis yang melekat sejak era pemerintahannya.

Di sisi lain, Gibran dipandang mewakili kesinambungan gaya populis-nasionalistik yang identik dengan kepemimpinan Joko Widodo selama dua periode terakhir.

Sementara itu, Puan sering ditempatkan sebagai representasi garis politik keluarga Megawati Soekarnoputri melalui kendaraan politik PDI Perjuangan yang memiliki basis massa solid.

Meski faktor trah tetap berpengaruh, dinamika elektoral tidak berhenti pada simbol keluarga. Legitimasi politik tetap ditentukan kapasitas, rekam jejak, serta kemampuan membangun koalisi luas.

Pengamat menilai publik kini semakin rasional. Pemilih cenderung mempertimbangkan visi strategis dan kemampuan memimpin ketimbang sekadar nama besar keluarga politik.

Karena itu, Pilpres 2029 diperkirakan bukan sekadar duel figur, melainkan pertarungan narasi besar mengenai arah masa depan negara di tengah perubahan global.

Dimensi Geopolitik dan Faktor Kepemimpinan

Di tengah dinamika tersebut, nama Prabowo Subianto tetap masuk perhitungan karena menawarkan pendekatan kepemimpinan berorientasi strategi global dan pertahanan nasional.

Lanskap dunia saat ini bergerak dari dominasi tunggal menuju keseimbangan multipolar. Rivalitas antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia menandai perubahan konfigurasi kekuatan internasional.

Situasi itu memunculkan tantangan baru, mulai konflik kawasan, krisis energi, hingga ancaman keamanan siber. Semua faktor tersebut menuntut pemimpin nasional memiliki perspektif geopolitik kuat.

Pendekatan strategis global menjadi semakin relevan karena kepala negara bukan hanya aktor domestik, tetapi juga representasi kepentingan nasional di panggung internasional.

Dalam konteks ini, pengalaman pertahanan dan jejaring diplomasi dinilai menjadi nilai tambah bagi kandidat yang ingin tampil kompetitif di panggung nasional.

Namun tiga figur dari poros dinasti politik juga memiliki kekuatan tersendiri. Mereka dikenal dekat dengan isu pembangunan domestik, stabilitas ekonomi, serta kesinambungan program kesejahteraan.

Perbedaan orientasi tersebut memperlihatkan bahwa Pilpres mendatang berpotensi menghadirkan pilihan kontras: kepemimpinan berbasis konsolidasi internal atau strategi global yang lebih ekspansif.

Analis menilai kontestasi nanti akan menjadi ujian bagi pemilih dalam menilai kapasitas kandidat secara rasional. Faktor emosional atau simbolik diperkirakan tidak lagi dominan.

Pada akhirnya, arah hasil pemilihan tetap berada di tangan publik. Keputusan kolektif pemilih akan menentukan figur mana yang dianggap paling mampu menjawab tantangan nasional sekaligus global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mahasiswa UI Gugat Aturan Izin MA Penahanan Hakim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji KUHAP di Jakarta, Kamis (19/2/2026), atas gugatan mahasiswa UI terkait izin MA sebelum penangkapan hakim.

Gugatan Mahasiswa Soroti Hak Istimewa Hakim

Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP digelar di Mahkamah Konstitusi dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan I.

Perkara Nomor 62/PUU-XXIV/2026 itu diajukan mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia yang mempersoalkan aturan penangkapan dan penahanan hakim.

Mereka menguji Pasal 98 dan 101 karena mewajibkan izin Ketua sebelum aparat bertindak terhadap hakim terduga pelaku tindak pidana.

Menurut pemohon, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus perlakuan istimewa berbasis jabatan yang dinilai tidak proporsional dalam sistem peradilan pidana.

Mereka berpendapat aturan itu berpotensi menghambat hak masyarakat memperjuangkan kepentingan hukum secara kolektif, terutama ketika dugaan pelanggaran melibatkan aparat peradilan.

Panel hakim yang memeriksa perkara terdiri dari Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadiir.

Pemohon meminta pasal tersebut dibatalkan. Alternatifnya, mereka mengusulkan tafsir inkonstitusional bersyarat dengan pengecualian kasus tertentu tanpa izin Ketua MA.

Hakim MK Soroti Legal Standing Pemohon

Dalam sidang, Saldi Isra menyoroti kedudukan hukum para pemohon. Ia meminta penjelasan konkret mengenai kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya pasal yang digugat.

Menurut dia, pemohon harus menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara kerugian hak konstitusional dengan norma undang-undang yang diuji.

Saldi mengingatkan, permohonan bisa dinyatakan tidak diterima apabila argumentasi legal standing tidak mampu dibuktikan secara rasional dan terukur.

Ia juga menyarankan pemohon menelaah preseden putusan sebelumnya yang memuat pandangan lembaga peradilan mengenai perlindungan jabatan hakim.

Dalam catatannya, pernah ada pendapat bahwa pengecualian diperlukan pada kondisi tertentu. Namun dalam KUHAP terbaru, pengecualian tersebut justru dihapus.

Majelis memberi kesempatan satu kali perbaikan permohonan. Berkas revisi harus diserahkan ke kepaniteraan paling lambat 4 Maret 2026.

Sidang ini menjadi tahap awal sebelum perkara berlanjut ke pemeriksaan substansi. Putusan akhir nantinya akan menentukan konstitusionalitas aturan tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Kasum TNI Tegaskan Komitmen Berkelanjutan Tangani Bencana Sumatra

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Richard Tampubolon menghadiri rapat dengan DPR RI di Gedung Nusantara IV, Jakarta Pusat, Rabu (18/2), membahas penanganan banjir dan longsor Sumatra.

TNI Pastikan Penanganan Tidak Bersifat Sementara

Kepala Staf Umum TNI itu hadir sebagai Wakil Ketua I Satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat koordinasi membahas perkembangan penanganan banjir serta longsor di sejumlah wilayah terdampak.

Dalam forum tersebut, ia menegaskan keterlibatan TNI tidak berhenti pada fase darurat. Dukungan akan berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan berjalan menyeluruh.

Menurut dia, keterlibatan itu merupakan bagian dari mandat Operasi Militer Selain Perang. Tugas tersebut mencakup bantuan kepada pemerintah dalam menghadapi bencana alam dan dampak turunannya.

Dukungan Personel, Logistik, hingga Infrastruktur

TNI terlibat dalam seluruh tahapan penanganan, mulai tanggap darurat, masa transisi menuju pemulihan, hingga pembangunan kembali fasilitas publik yang rusak.

Hingga kini, personel dan alutsista masih dikerahkan untuk mempercepat penanganan di lapangan. Prioritas utama mencakup evakuasi warga, distribusi logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan infrastruktur dasar.

Selain itu, satuan tugas khusus juga digerakkan. Satgas jembatan memperbaiki akses penghubung, sementara tim normalisasi sungai menangani sedimentasi dan aliran air.

Pekerjaan lain meliputi pembersihan lumpur, pembukaan jalan terisolasi, pembangunan hunian sementara dan tetap, hingga dukungan pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

TNI menyatakan komitmennya tetap hadir secara profesional dan terintegrasi bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More