Fachrul Razi resmi meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Nasional dalam Sidang Senat Terbuka di Menara UNAS Ragunan, Selasa (24/2/2026).
Disertasinya mengupas integrasi politik Aceh pasca-MoU Helsinki, menyoroti peran kelembagaan Wali Nanggroe dalam menjaga stabilitas daerah.
Mengurai Integrasi Politik Aceh
Fachrul Razi dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu Politik oleh Universitas Nasional (UNAS) dalam sidang terbuka yang digelar di Menara UNAS Ragunan, Jakarta Selatan.
Ia mempertahankan disertasi berjudul “Integrasi Politik di Aceh Pasca MoU Helsinki: Studi Pelembagaan Politik Wali Nanggroe (2013–2024)”.
Tema tersebut dipilih dengan latar dinamika politik Aceh setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 2005, yang mengakhiri konflik bersenjata di provinsi itu.
Menurut Fachrul, perjanjian damai bukan sekadar penutup konflik, melainkan awal dari proses panjang membangun sistem politik yang inklusif dan terintegrasi.
Penelitiannya menelaah bagaimana integrasi politik berlangsung lebih dari satu dekade terakhir, sekaligus memetakan faktor yang memengaruhi stabilitas dan konsolidasi demokrasi di Aceh.
Ia menyebut implementasi butir-butir MoU Helsinki di lapangan menyimpan dinamika tersendiri.
“Penelitian ini mengungkap berbagai temuan penting terkait implementasi aturan MoU Helsinki,” ujarnya dalam sidang promosi.
Promosi Doktor dan Harapan Akademik
Proses doktoral Fachrul dipimpin Promotor Utama Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, akademisi yang dikenal luas dalam studi konflik dan perdamaian Indonesia.
Setelah melalui tahapan pembahasan dan verifikasi akademik, ia dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan resmi menyandang gelar doktor.
Sidang senat terbuka tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Wilson Lalengke selaku Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), serta jajaran pengurus organisasi itu.
Momentum akademik ini tak sekadar seremoni. Fachrul berharap hasil risetnya dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan politik yang adaptif terhadap dinamika Aceh.
Ia juga menekankan pentingnya pelembagaan politik lokal, termasuk posisi Wali Nanggroe, dalam menjaga kesinambungan perdamaian.
Baginya, integrasi politik bukan proses instan. Ia membutuhkan konsistensi kebijakan, legitimasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.
Dengan riset tersebut, Fachrul berharap kontribusi akademiknya dapat memperkaya diskursus politik nasional sekaligus memperkuat fondasi perdamaian Aceh di masa depan.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar