Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Wamendes PDT Ariza Patria Sebut Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih Dilakukan Secara Kolektif


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pemerintah terus mendalami skema terbaik terkait dengan pembiayaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, pembiayaan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dilakukan secara gotong-royong, yakni dari pemerintah hingga CSR.

“Sementara ini, pembiayaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menggunakan APBN dan APBD,” ujar Ariza Patria dalam rapat pembahasan Skema Koperasi Desa Merah Putih di Gedung BRI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Selain APBN dan APBD, pembentukan Kopdes Merah Putih juga didapatkan dari Himpunan Bank Negara (Himbara), sampai dengan CSR perusahaan nasional maupun internasional.

Lebih lanjut Wamendes Ariza mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih mencapai Rp2-5 Miliar per desa.

Guna meminimalisir anggaran, Setiap Desa nantinya diharapkan menyiapkan lahan untuk membentuk unit usaha Kopdes Merah Putih, mulai dari gerai sembako, klinik desa, apotek desa, logistik, cold storage, hingga simpan pinjam.

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi layanan sembako murah, simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta distribusi logistik.

Sebagai informasi, rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, perwakilan dari Kementerian Pertanian serta perwakilan dari Kementerian Koperasi. (Ar)

Share:

Ike Farida Dipenjara Setelah Beli Apartemen Casa Grande: Saat Hukum Tak Berdiri di Pihak Korban


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Keinginan sederhana Ike Farida untuk menjaga kesehatan suaminya yang baru saja menjalani operasi jantung justru berubah menjadi mimpi buruk. Setelah membeli satu unit apartemen di Casa Grande Residence, Jakarta Selatan, dengan harga Rp 3,05 miliar secara tunai, ia kini harus menjalani hari-harinya di balik jeruji Rutan Pondok Bambu. Bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena menuntut haknya sebagai konsumen.

Kasus bermula saat Ike dan suaminya yang berkewarganegaraan asing memutuskan untuk tinggal lebih dekat ke rumah sakit dan kantor, demi efisiensi waktu dan kondisi sang suami yang harus rutin kontrol jantung. Apartemen Casa Grande dipilih karena lokasinya yang strategis.

“Dari awal, pengembang janji harga spesial kalau dibayar lunas. Mama dan papa kumpulin uang 10 tahun, bahkan sampai pinjam, demi kesehatan papa,” kata Alya Hiroko Oni, anak sekaligus kuasa hukum Ike saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/10/2024). 

Namun, setelah pembayaran dilakukan, pihak pengembang, PT Elite Prima Hutama (EPH), justru menolak menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan alasan Ike adalah istri dari WNA. Padahal, tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit melarang istri WNA memiliki hak atas apartemen strata-title.

“Mereka pakai alasan hukum untuk mengulur waktu. Kami hanya ingin semuanya berjalan sesuai aturan,” ujar Alya.

Lebih ironis lagi, EPH kemudian menawarkan Akta Jual Beli (AJB) yang baru bisa dilakukan lima tahun kemudian — jelas bertentangan dengan hukum pertanahan. Saat keluarga meminta agar ketentuan itu dicantumkan dalam perjanjian, pengembang menolak.

Alih-alih menyelesaikan masalah, Ike justru ditangkap oleh 80 personel Polda Metro Jaya pada 4 September 2024, atas laporan balik dari pengembang. Banyak kalangan menyebut penangkapan ini sebagai bentuk kriminalisasi konsumen.

Kasus ini menjadi cerminan buram hukum properti di Indonesia. Ketika konsumen membayar lunas, mengikuti prosedur, dan menuntut hak secara sah, justru mereka yang diposisikan sebagai pihak bersalah.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Mendadak Dangdut Tayang 30 April 2025 di Seluruh Bioskop Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Rangkaian Press Screening, Conference, dan Gala Premiere film Mendadak Dangdut produksi Sinemart dan Amadeus Sinemagna menjadi momen bersejarah yang penuh tawa, haru, dan kebanggaan. Film ini mempertemukan kembali para penggemar dengan karakter ikonik dan wajah baru yang siap mengguncang industri film tanah air.

Disutradarai oleh Monty Tiwa, Mendadak Dangdut hadir dalam versi baru yang segar namun tetap membawa semangat dangdut sebagai musik rakyat. Hadir dalam genre drama komedi musikal, film ini dibintangi oleh deretan nama besar seperti Anya Geraldine, Keanu Angelo, Nurra Datau, Dwi Sasono, Wika Salim, Opie Kumis, dan masih banyak lagi.

Lebih Dari Sekadar Hiburan: Dangdut Sebagai Identitas Musik Bangsa

“Mendadak Dangdut bukan hanya soal goyang dan musik pinggiran. Ini tentang jati diri kita sebagai bangsa yang kaya akan budaya,” ujar David Setiawan Suwarto, selaku Eksekutif Produser, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/04/2025). Film ini menjadi ruang penghormatan bagi musik dangdut, memperlihatkan bagaimana aliran musik ini menjadi penghubung lintas generasi dan kelas sosial.

Monty Tiwa menyebut bahwa salah satu tujuan utama film ini adalah mengangkat dangdut ke panggung utama perfilman nasional. “Kami ingin masyarakat melihat bahwa dangdut punya ruang yang besar untuk diceritakan, bukan sekadar hiburan di pinggir jalan,” katanya.

Transformasi Anya Geraldine: Dari Pop Star ke Penyanyi Dangdut Keliling

Salah satu sorotan utama film ini adalah peran Anya Geraldine sebagai Naya, seorang penyanyi pop terkenal yang hidupnya berubah drastis ketika ia diduga terlibat dalam kematian asistennya. Dalam upaya melarikan diri dan mencari keadilan, Naya justru menemukan dirinya di tengah panggung dangdut pantura—bernyanyi dari satu kota ke kota lain bersama grup musik keliling.

“Ini peran yang menantang secara fisik dan emosional. Saya belajar banyak dari karakter Naya, terutama tentang bagaimana bertahan di tengah keterpurukan,” ujar Anya.

Monty Tiwa memuji Anya sebagai aktris dengan spektrum emosi luas. “Dia bukan hanya cantik dan populer, tapi juga punya kapabilitas akting yang matang. Naya adalah peran kompleks dan Anya memainkannya dengan luar biasa,” ungkapnya.

Kembalinya Dwi Sasono Sebagai Rizal Maduma

Nama Dwi Sasono kembali menghiasi film Mendadak Dangdut sebagai Rizal Maduma, karakter legendaris dari film versi 2006 yang tak terlupakan. Meski belum banyak detail dibocorkan, Monty menyebut bahwa karakter Rizal akan membawa kejutan tersendiri bagi penonton.

“Rizal Maduma adalah bagian dari sejarah dangdut di layar lebar. Kali ini, penonton akan melihat sisi lain dari karakternya yang mungkin tak terduga,” kata Monty.

Deretan Pemeran Pendukung yang Bertabur Bintang

Selain Anya dan Dwi, film ini juga menghadirkan Keanu Angelo sebagai Wawan, Nurra Datau sebagai Lola, Fajar Nugra sebagai Wendhoy, Opie Kumis sebagai Babeh Romli, Wika Salim sebagai Tata, serta Joshua Pandelaki, Putri Patricia, dan Calvin Jeremy. Perpaduan aktor kawakan dan pendatang baru menjanjikan dinamika cerita yang kaya dan menghibur.

Cerita Penuh Lika-Liku, Musik, dan Kemanusiaan

Mendadak Dangdut bukan hanya film komedi musikal. Ia mengangkat isu keluarga, pencarian jati diri, dan perjuangan untuk menggapai mimpi di tengah tekanan sosial. Penonton akan diajak menyusuri perjalanan Naya dan keluarganya—sang ayah Anwar (Joshua Pandelaki) yang kehilangan ingatan, serta sang adik Lola—yang bersama-sama melarikan diri sekaligus mencari kebenaran.

Di tengah kekacauan, Naya bertemu Wawan dan Wendhoy, dua pemuda yang bermimpi menjadi musisi dangdut terkenal. Dari sinilah Naya memulai babak baru—bernyanyi bukan lagi untuk ketenaran, tapi untuk bertahan hidup dan menjaga keluarganya tetap utuh.

Tayang Perdana 30 April 2025 di Seluruh Bioskop Indonesia

Film Mendadak Dangdut dijadwalkan tayang secara resmi di seluruh jaringan bioskop Indonesia mulai 30 April 2025. Para penggemar juga bisa mengikuti cinema visit dan special screening yang akan digelar di berbagai kota. Jadwal lengkapnya dapat dipantau di akun Instagram resmi @mendadakdangdut.movie dan @sinemart_ph.

Harapan Baru untuk Dangdut di Layar Lebar

Lewat Mendadak Dangdut, industri film Indonesia kembali diramaikan oleh cerita lokal yang kuat dan musik tradisional yang kaya makna. Ini bukan hanya soal nostalgia, tapi juga tentang keberanian menampilkan budaya Indonesia dalam bentuk hiburan modern.

“Film ini adalah bentuk cinta kami terhadap dangdut. Semoga bisa menginspirasi banyak sineas untuk tidak ragu mengangkat budaya lokal dalam karya mereka,” tutup Monty Tiwa.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Ketum FORSIMEMA-RI: Ini Baru Namanya Penyegaran Hakim


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Mahkamah Agung (MA) resmi melakukan rotasi atau mutasi terhadap 199 hakim di seluruh Indonesia, Selasa (22/4/2025). Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) yang menyebut langkah ini sebagai bentuk penyegaran internal institusi MA dan upaya nyata menjaga integritas peradilan.

Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, mengatakan bahwa rotasi hakim merupakan usulan yang pernah ia sampaikan saat acara Refleksi Akhir Tahun MA pada Desember 2024. Ia mengapresiasi kesigapan pimpinan MA dalam menjawab tantangan publik dan menciptakan sistem yang lebih bersih.

“Mutasi ini adalah solusi positif. Selain menyegarkan institusi, langkah ini juga menjadi cara memutus mata rantai praktik korupsi oknum hakim maupun panitera yang belakangan mencederai nama baik lembaga,” tegas Syamsul.

Ia menambahkan bahwa masih banyak hakim yang menjunjung tinggi marwah MA, bekerja dengan integritas tinggi, dan berjuang demi kesejahteraan hakim secara menyeluruh melalui IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia).

FORSIMEMA-RI berharap, ke depan MA dapat terus mengedepankan kolaborasi antar-unit, termasuk bersama media internal MA, untuk menjawab kritik publik dan menjalankan program kerja institusi MA secara maksimal.

Langkah tegas ini dinilai penting dalam membangun peradilan yang berwibawa, menjamin akuntabilitas sistem hukum, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yudikatif.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Rombak Hakim di Jakarta, Ketua MA: Jangan Ada Lagi Pelayanan Transaksional


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pimpinan Mahkamah Agung (MA) merombak puluhan hakim yang berdinas di Jakarta. Mereka dimutasi ke berbagai daerah. Jakarta kini diisi hakim-hakim baru yang lebih fresh dan muda.

“Pada hari Selasa, 22 April 2025, tepatnya jam 20.00 WIB Rapat Pimpinan MA telah selesai. Saya berharap promosi dan mutasi ini yang merupakan penyegaran dapat memberikan semangat yang lebih besar lagi kepada para hakim dan aparatur pengadian untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Ketua MA Prof Sunarto dalam video pendek yang didapat DANDAPALA, Selasa (22/4/2025).

Prof Sunarto berharap hakim dan pimpinan baru dapat memberikan harapan baru bagi wajah pengadilan di Indonesia. Lebih khusus soal pelayanan pengadilan yang bebas dari transaksional.

“Dan marilah kita hindari pelayanan pelayanan yang akan diberikan oleh aparatur badan pengadilan yang bersifat transaksional. Ke depan kita berdoa tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional,” beber Prof Sunarto.

Promosi dan mutasi ini berbasis integritas. Pimpinan MA memprofiling berdasarkan sumber dari Badan Pengawasan (Bawas) MA. Total ada 199 hakim yang terkena promosi dan mutasi serta 68 panitera.

“Dan akan diikuti oleh TPM berikutnya,” pungkas Sunarto. (Ar)


Share:

Kemenekraf Dukung Vidio Edukasi Publik Nonton Film Lokal yang Legal


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya menerima audiensi dari PT Vidio Dot Com membahas tentang industri perfilman. Salah satu pembahasan mengenai kesadaran masyarakat untuk menonton film lokal secara legal.

“Kemenekraf berkomitmen untuk memberantas pembajakan film Indonesia dan mendukung edukasi masyarakat untuk menonton film lokal secara legal,” kata Menteri Ekraf Teuku Riefky saat audiensi di Gedung Film Pesona Indonesia pada Senin, 21 April 2025.

Vidio sendiri merupakan platform layanan video streaming over-the-top (OTT) berbasis di Indonesia yang menyediakan berbagai konten seperti serial, film, animasi, olahraga, dan acara televisi. Vidio juga memiliki program orisinal sendiri.  

Menteri Ekraf Teuku Riefky meyakini ekosistem film yang sehat dan berkembang berawal dari kerja sama yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat itu sendiri. Upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai karya kreatif disebut Menteri Ekraf Teuku Riefky sebagai kunci memajukan ekonomi kreatif Indonesia.

"Kerja sama yang solid antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan membangun ekosistem film yang kuat, karena apresiasi terhadap karya kreatif merupakan fondasi utama kemajuan ekonomi kreatif," ucap Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Untuk itu Menteri Ekraf Teuku Riefky mengatakan Kemenekraf akan memprioritaskan upaya pemberantasan pembajakan film yang merugikan industri ekonomi kreatif melalui penindakan yang efektif untuk mengurangi penyebaran konten ilegal dan melindungi hak cipta kreator. Setelahnya, lanjut Menteri Ekraf Teuku Riefky, pemerintah dan industri film bisa mempromosikan budaya menonton secara legal yang pada akhirnya akan memperkuat identitas budaya Indonesia dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni lokal.

"Bersama kita jaga layar film nasional agar tetap menjadi wadah bagi para kreator untuk berkarya dan menginspirasi masyarakat," sebut Menteri Ekraf Teuku Riefky yang didampingi Deputi Bidang Kreativitas Media Agustini Rahayu.

Hermawan Sutanto selaku Managing Director Vidio mengapresiasi dukungan Kemenekraf dalam memberantas pembajakan film Indonesia. Dia turut berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas film Indonesia dan mengembangkan industri film serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi para kreator dan pelaku industri.

"Kami mengapresiasi dukungan Menteri Ekraf dalam upaya melindungi hak cipta film Indonesia. Dengan ini, kami optimistis dapat memajukan industri film menjadi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi para kreator dan profesional industri," ujar Hermawan Sutanto. (Ar)


Share:

Kejagung Sita Aset Mewah Tersangka Ariyanto Bakri dalam Kasus Suap Hakim PN Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia resmi menyita sejumlah aset mewah milik pengacara Ariyanto Bakri yang terlibat dalam kasus suap hakim terkait persetujuan ekspor crude palm oil (CPO). Penyitaan dilakukan usai penggeledahan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin (21/4).

Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa aset yang disita terdiri dari dua unit kapal mewah dan lima mobil mewah yang diduga berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi.

“Penyitaan dilakukan terkait dengan barang bukti perkara suap atau gratifikasi dari tersangka Ariyanto,” ujar Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Selasa (22/4).

Dua kapal disita dari kawasan Pantai Marina, Ancol, Jakarta Utara. Sementara lima mobil mewah yang diamankan antara lain:

1. Porsche GT3 RS (D 1196 QGK)

2. Mini GP (B 199 IO)

3. Abarth 695 (B 1845 AZG)

4. Range Rover (B 500 SAY)

5. Lexus LM 350h (B 50 SAY)

Ariyanto Bakri merupakan pengacara yang mendampingi terdakwa korporasi dalam kasus ekspor CPO. Hingga berita ini diturunkan, pihak Ariyanto belum memberikan pernyataan resmi terkait penyitaan tersebut.

Langkah penyitaan ini menambah daftar panjang penanganan hukum dalam kasus suap hakim dan mafia hukum di Indonesia, sekaligus memperlihatkan komitmen Kejagung dalam memberantas praktik korupsi.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

DPR Janjikan RUU Contempt of Court Selesai Akhir 2025


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa DPR 2024-2029 telah memprioritaskan penyelesaian sejumlah RUU. Dalam hal ini yang berkaitan dengan jabatan hakim, lembaga peradilan dan juga Contempt of Court.

“Hasil penelitian DPR RI, 25 persen hakim di Indonesia pernah mengalami Contempt of Court, seperti menghina dan merendahkan lembaga peradilan, melakukan penyerangan fisik saat pengucapan putusan oleh Hakim, dan membuat gaduh di ruang sidang. Kita bicara soal memposisikan hakim sebagai jabatan yang terhormat, tapi undang-undangnya aja nggak ada jabatan hakim,” kata Habiburokhman.

Hal itu disampaikan dalam Seminar Internasional bertema ‘Penegakan Hukum Terhadap Contempt of Court Dalam Mewujudkan Peradilan Berkualitas’ di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat pada Senin (21/4) kemarin. Seminar itu dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-72 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Turut hadir sebagai narasumber yaitu Ketua Komisi Yudisial Prof Amzulian Rifai, Ketua Kamar Pidana MA Dr Prim Haryadi serta professor and doctoral supervisor of Law School, Southwest University of Political Science and Law and Visiting Researcher at the China-ASEAN Legal Research Center, Jiang Min.

Habiburokhman juga meminta agar IKAHI proaktif memberikan masukan dan aspirasinya kepada DPR RI agar terdapat sinergitas antara lembaga negara. 

“Caranya gampang menurut saya, supaya cepat terealisasi apa yang kita bicarakan hari ini, teman-teman IKAHI kami undang untuk Rapat Dengar Pendapat Umum menyampaikan aspirasi hakim ke Komisi III DPR RI,” ucap Habiburokhman yang juga politikus Partai Gerindra itu.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Mataram) Dr Disiplin F Manao mempersoalkan tidak adanya RUU Contempt of Court dalam Prolegnas DPR RI. Menjawab hal tersebut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Contempt of Court ini sangat mendesak. 

“Tanpa masuk prolegnas-pun akan segera kita bahas di Komisi III. Siang ini (kemarin-red) Pukul 12.30 akan kita bahas dalam rapat pimpinan Komisi III,” tegas Habiburakhman. 

“Kita targetkan RUU Contempt of Court selesai di tahun ini,” ujarnya. (Ar)

Share:

Jelang Musim Kemarau, Danrem 031/WB Dampingi Gubernur Riau Pimpin Apel Kesiapan Jambore Karhutla 2025


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Menyambut musim kemarau yang diprediksi lebih cepat, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono mendampingi Gubernur Riau H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si, dan Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Hery Herjawan, S.I.K., M.H., M.Hum, dalam Apel Kesiapan Penyelenggaraan Jambore Karhutla 2025 di halaman Kantor Gubernur Riau, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, Senin pagi (22/4/2025).

Dalam amanatnya, Gubernur Riau mengungkapkan bahwa awal musim kemarau di wilayah Riau diperkirakan akan dimulai pada 3 Mei 2025, dengan puncaknya terjadi pada bulan Juni. “Sebanyak 55% wilayah diprediksi mengalami kemarau lebih cepat dari normal, disertai potensi kekeringan dan penurunan curah hujan,” jelasnya. Oleh karena itu, Pemprov Riau telah menetapkan Status Siaga Karhutla melalui Keputusan Gubernur No. 292/III/2025 yang berlaku hingga 30 November 2025.

Danrem 031/WB menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). “Pencegahan lebih efektif daripada pemadaman. Deteksi dini dan respons cepat adalah kunci utama mengatasi Karhutla,” ujar Brigjen TNI Sugiyono.

Acara ini juga dihadiri jajaran Forkopimda Riau, termasuk Wakil Ketua I DPRD Riau, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kepala Basarnas Riau, Kepala BPBD Kota Pekanbaru, Kepala Polisi Kehutanan (Polhut), serta Pejabat Utama Polda Riau.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi Karhutla semakin optimal. Upaya preventif seperti pelatihan, simulasi, dan patroli terpadu akan terus ditingkatkan demi menjaga lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem.

Dengan kolaborasi aktif antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat, Provinsi Riau optimis dapat menekan jumlah titik api secara signifikan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
Share:

Tindak lanjuti Pertemuan dengan Wakil PM Malaysia, Menkopolkam Koordinasikan Jajaran Polkam


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI, Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi yang berlangsung pada Senin (21/04/2025). 

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden RI, didampingi oleh Menko Polkam, Menko PMK, Menteri Agama, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.

Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

“Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar Menkopolkam saat membuka rapat.

Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. Menkopolkam menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

*Penguatan Sinergi dalam Penanganan Keamanan Perbatasan*

Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Menkopolkam menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya.

*Komitmen Indonesia untuk Stabilitas Kawasan ASEAN*

Menkopolkam menegaskan bahwa penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Ia menyebut bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

“Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,” ujarnya. (Ar)


Share:

Ketua MA Dorong Dibentuk UU Contempt of Court


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Sunarto berharap segera dibentuk UU Contempt of Court. Hal itu agar menjaga wibawa aparat penegak hukum, putusan pengadilan, dan proses persidangan.

“Penelitian terbaru Mahkamah Agung (2020) menyimpulkan dua hal. Pertama, penyelenggaraan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala intervensi serta tekanan, baik secara fisik maupun psikis,” kata Prof Sunarto.

Hal itu disampaikan saat memberikan Pidato Konci pada Seminar Internasional HUT ke-72 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (21/4/2025). Hadir Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Suharto dan seluruh pimpinan MA. Seminar ini digelar secara luring dan daring.

“Kedua, segala bentuk ucapan, tulisan, sikap dan perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk mengganggu hakim, aparatur peradilan, penegak hukum, dan para pihak yang berperkara saat penyelenggaraan peradilan di pengadilan, harus dilarang dan perlu dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana contempt of court,” sambung Prof Sunarto.

Temuan itu tidak hanya sekali. Pada 2001, MA melalui Rapat Kerja Nasional telah mengamanatkan pentingnya pembentukan Rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang larangan pelecehan terhadap pengadilan. Dilanjutkan dengan penelitian pada 2022 yang menghasilkan 3 kesimpulan. Juga dalam penelitian 2015. 

“Baru-baru ini, juga telah dilakukan pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat, bukanlah pencabutan izin advokat, tetapi hanya sanksi administratif yang bersifat korektif. 

Tindakan Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat juga sejalan dengan asas proporsionalitas,” beber Prof Sunarto.

Berikut sejumlah putusan pengadilan terkait Contempt of Court:

Putusan Nomor 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL

Putusan tersebut menyatakan seorang pengacara dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang Pengadilan d imana seorang Pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah. Sanksi: Pidana Penjara selama 7 hari 

Amerika Serikat (California, 2001)

Pengadilan menyatakan pengacara Hanson telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan atas komentar yang dibuatnya saat mewakili klien dalam kasus pidana. Sanksi: Denda US$200 atau 4 hari penjara.

Irak

Abu al-Muwaffaq Saif seorang hakim di kota Wasith yang terletak antara Kufah dan Basrah. Dalam suatu persidangan pernah dimaki oleh pihak berperkara dengan kata- kata kotor.  

Hakim memerintahkan para petugas agar mengurungnya. Perintah mengurung bukan karena telah menghina dirinya, tapi karena menghina hukum dan melecehkan pengadilan. 

Hadir dalam seminar itu yakni Justice See Kee Oon dari MA Singapura dan Professor Jiang Min dari China-ASEAN Legal Research Center. 

Dari dalam negeri, pembicara yang dijadwalkan tampil antara lain Ketua Kamar Pidana MA Dr Prim Haryadi, Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof Amzulian Rifai, dan Ketua Komisi III DPR Dr Habiburokhman.

Selain itu, seminar akan menghadirkan penanggap dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. 

Yaitu Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof Harkristuti Harkrisnowo dan Ketua Umum DPN Peradi Dr Luhut Pangaribuan. Seminar akan dipandu oleh moderator Dr Aria Suyudi. (Ar)

Share:

Bevananda Hadir di IPPAFest 2025, Dukung Karya Warga Binaan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Bevananda, perusahaan manufaktur kawat baja, berpartisipasi dalam Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Acara ini berlangsung dari 21 hingga 24 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta, dan bertujuan untuk menampilkan karya seni serta produk dari warga binaan.

Corporate External Relation PT Bevananda, Magdalena Beatrice, menyatakan bahwa festival ini merupakan kesempatan berharga untuk mendukung kreativitas warga binaan. “Kami sudah membidani Lapas selama 15 tahun untuk membantu membangun perimeter pemagaran dan sistem keamanan. Kami sangat menghargai karya-karya anak bangsa, terutama yang dihasilkan oleh warga binaan,” ujarnya.

IPPAFest 2025 mengusung tema 'Creation Beyond the Bars' dan merupakan bagian dari peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 yang jatuh pada 27 April 2025. Kegiatan ini sejalan dengan visi HBP, yaitu Pemasyarakatan yang Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat, serta mendukung program-program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Festival ini tidak hanya menampilkan produk dan seni, tetapi juga menggelar pertunjukan musik dan tari. Band Warga Binaan berkesempatan tampil bersama musisi terkenal seperti Zivilla Band, Virgoun, dan Tagor Pangaribuan, menambah semarak acara.

Magdalena menekankan pentingnya IPPAFest sebagai wadah ekspresi seni bagi warga binaan. “Kegiatan ini menciptakan produk yang memiliki nilai jual dan dapat dilindustrialisasi, serta menggerakkan roda perekonomian melalui sektor industri kreatif,” jelasnya. 

IPPAFest juga berfungsi sebagai media promosi hasil karya seni warga binaan kepada masyarakat, sekaligus memupuk sikap gotong royong dan rasa kebersamaan antara narapidana, masyarakat, dan petugas pemasyarakatan. Dengan demikian, festival ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan kontribusi warga binaan dalam pembangunan nasional.

Melalui partisipasi dalam IPPAFest, PT Bevananda menunjukkan komitmennya untuk mendukung program pemasyarakatan yang bermanfaat dan berkelanjutan, serta memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk berkarya dan membangun masa depan yang lebih baik.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Menteri Agus Resmi Buka IPPAFest


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Karya dan kreativitas terbaik dari Warga Binaan seluruh Indonesia, mulai dari pertunjukan seni, kuliner, fesyen, hingga bazar tampil di Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) yang digelar tanggal 21 s.d. 24 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta. Bahkan band Warga Binaan berkesempatan untuk bersama sejumlah musisi terkenal, seperti Zivilla Band, Virgoun, Tagor Pangaribuan.

Bertema 'Creation Beyond the Bars, IPPAFest 2025 merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61 tanggal 27 April 2025. Kegiatan ini sejalan dengan tema besar HBP ke-61, yakni Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat sebagai dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya terkait dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri Imipas, Agus Andrianto, mengatakan hari ini tidak hanya membuka sebuah festival, tapi membuka panggung semangat, panggung harapan, dan panggung kemanusiaan. Tema dari IPPAFast adalah Creation Beyond The Bars, sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pemah bisa dipenjara. Bahwa harapan tidak pemah bisa dibungkam, la selalu menemukan jalan, ia selalu menemukan jembatan, apapun penghalangnya," tuturnya membuka IPPAFest, di Jakarta, Senin (21/4).

Menteri Agus menyebut IPPAFest bukan hanya tentang perayaan, tapi refleksi atas perjalanan panjang dalam membina Warga Binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna, Ini adalah proses pemulihan martabat manusia, Ini tentang bagaimana negara hadir untuk mengurangi kejahatan, Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembangunan kapasitas pribadi, "Kita ingin Warga Binaan kembali sebagai manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat," harapnya.

Menteri Agus juga mengajak untuk terus hadirkan Pemasyarakatan sebagai bagian dan solusi bangsa, "Mari kita buktikan konsistensi dan dedikasi dalam membangun Pemasyarakatan yang lebih inklusif, produktif, dan berbudaya. 

IPPAFest bukan sekadar festival. Ini adalah perlawanan terhadap pesimisme. Ini adalah panggung untuk mengatakan "Kami masih punya harapan dan siap berkarya," ajaknya.

Senada, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan, PPAFest sebagai wadah ekspresi sani para Warga Binaan dan menciptakan produk yang memiliki nilai jual yang dapat diindustrialisasi, menggelorakan kembali semangat-semangat perubahan menuju perbaikan sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu Pemasyarakatan, IPPAFest menjadi media promosi hasil karya seni Warga Binaan kepada masyarakat, mengelaborasi pembinaan Warga Binaan dalam pembangunan nasional dengan menggerakan roda perekonomian melalui sektor industri kreatif, seraya meningkatkan peran serta dan kontribusi para Warga Binaan, Kegiatan ini juga memupuk sikap gotong royong dan rasa kebersamaan antara tiga elemen penunjang pelaksanaan Pemasyarakatan, yaitu Narapidana, masyarakat, dan petugas Pemasyarakatan, urainya.

Selama tiga hari, panggung IPPAFest 2025 akan menampilkan beragam seni dan musik, seperti Zivilla Band bersama Sindur Rock Band asal Lapas Khusus Gunung Sindur, Virgoun bersama Band Rutan Opinang, IPPAFest Fashion Show, Kolaborasi Band dan Calung Lapas Purwokerto, Rampak Beduk Lapas Perempuan Tangerang. Rampak Gendang Lapas Narkotika Bandung, Fire Dance Lapas Kerobokan, Stand-Up Comedy Lapas Cipinang, Reog Rutan Ponoroga, Band dan Angklung LPKA Tangerang, serta beragam hiburan lainnya. Ada pula 33 stand Kantor Wilayah Ditjenpas seluruh Indonesia yang memamerkan produk unggulan Warga Binaan di wilayah masing-masing. Tak ketinggalan bazar UMKM dan games seri dengan beragam hadiah menarik bagi seluruh pengunjung.

Kehadiran IPPAFest 2025 merupakan ajang mengenalkan dan menunjukan keberhasilaan program pembinaan Warga Binaan serta menggelorakan kebanggaan untuk menggunakan anggaran untuk menggunakan dan membeli produk karya mereka. IPPAFest 2025 bukan hanya pameran produk, tetapi juga cermin dari harapan baru dan masa depan yang lebih cerah bagi Warga Binaan. Hal ini juga mengoptimalkan penggunaan produk yang dihasilkan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan percepatan implementasi Rencana Aksi Pemasyarakatan Tahun 2025.

Turut hadir dalam pembukaan IPPAFest 2025, yakni Wakli Menteri inipas, Ketua Komisi XIII DPR RI, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perwakilan Bank BRI, Duta Besar negara sahabat, Pimpinan Tinggi Kementerian imipas, dan mitra kerja sama Direktonat Jenderal Pemasyarakatan lainnya. Pembukaan IPPAFest juga dinangkaikan dengan peluncuran Galeri Pemasyarakatan pada lounge Imigrasi dan Hari Cinta Produk Werga Binaan. (AR)
Share:

Purwanto Dukung Kreativitas Warga Binaan di IPPAFest 2025: Kolaborasi Seni dan Teknologi untuk Bangkitkan UMKM


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
CEO PT Palapa Teknologi Indonesia, Purwanto, hadir dalam pembukaan Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/04/2025). Acara ini berlangsung dari 21 hingga 24 April 2025 dan menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61.

Bertema "Creation Beyond the Bars", IPPAFest menghadirkan pertunjukan dan pameran karya warga binaan pemasyarakatan dari berbagai Lapas di Indonesia. Bahkan, band warga binaan tampil sepanggung bersama musisi papan atas seperti Zivilla Band, Virgoun, dan Tagor Pangaribuan.

Purwanto menyampaikan apresiasinya atas kreativitas para warga binaan yang menurutnya tidak kalah dengan seniman profesional. “Kalau hasil karya ini terus dibina, mereka bisa jadi pelaku UMKM saat kembali ke masyarakat. Bahkan bisa menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sebagai pionir di bidang layanan wartelsuspas (warung telekomunikasi khusus lapas), PT Palapa Teknologi Indonesia sejak 2008 memfasilitasi komunikasi aman dan terpantau antara narapidana dan keluarga secara nasional. Layanan ini sekaligus menjadi wujud pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan modern.

Purwanto juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan terhadap kreativitas warga binaan, tidak hanya sebagai bagian dari reintegrasi sosial, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional.

“Yang membedakan mereka dengan kita hanya ruang gerak fisik. Hak untuk berkarya, diakui, dan berkontribusi harus tetap diberikan,” ucapnya.

Dengan kolaborasi teknologi dan seni dalam IPPAFest 2025, diharapkan produk warga binaan bisa menjadi bagian dari ekosistem UMKM nasional yang lebih kuat dan inklusif.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Menteri PU Instruksikan Seluruh Balai Terapkan Teknologi IPHA


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memperluas penerapan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA) ke seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi infrastruktur irigasi yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) di berbagai daerah. Teknologi IPHA diyakini dapat menghemat air sekaligus meningkatkan produktivitas panen padi.

"Teknologi IPHA adalah strategi penting untuk meningkatkan efisiensi pertanian melalui pemanfaatan metode modern. Dengan IPHA, kita tidak hanya mengurangi penggunaan air, tetapi juga meningkatkan kualitas dan hasil panen. Keberhasilan teknologi ini akan menjadi dasar untuk memperluas implementasinya ke daerah-daerah irigasi lain," ujar Menteri Dody, Senin (21/4/2025).

IPHA, yang menggunakan metode pengairan berselang (intermittent irrigation), memungkinkan lahan sawah menjalani siklus basah-kering teratur. Pendekatan ini terbukti menghemat air hingga 30% dan meningkatkan produktivitas padi hingga 169% dibandingkan metode konvensional. 

Untuk mendukung keberhasilan IPHA, Kementerian PU mengembangkan sistem informasi pengelolaan air berbasis digital yang membantu petani dan petugas lapangan mengelola jadwal pengairan, memantau debit air, serta memberikan peringatan dini terkait potensi kekeringan. "Teknologi ini memastikan pengelolaan air menjadi lebih akurat dan efisien, sehingga hasil yang dicapai melalui IPHA dapat dioptimalkan," tambah Menteri Dody.

Sebagai bagian dari sosialisasi dan penguatan implementasi IPHA, Kementerian PU akan menyelenggarakan panen demplot serta pameran hasil panen teknologi IPHA di Daerah Irigasi (DI) Rentang, Selasa, 22 April 2025. Acara ini bertujuan untuk menunjukkan efektivitas teknologi IPHA dalam meningkatkan kualitas panen padi. Dalam kegiatan tersebut, tiga dari 208 demplot yang telah dikembangkan akan dipanen. Hingga kini, 18 demplot telah dipanen dengan hasil yang jauh melampaui rata-rata produktivitas metode konvensional.

Salah satu daerah lumbung pangan yang telah menerapkan IPHA adalah Daerah Irigasi Rentang di Jawa Barat, mencakup Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka. Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, melaporkan hasil yang menggembirakan. "Dari 208 demplot di DI Rentang, hingga 17 April 2025, sebanyak 15 demplot telah dipanen dengan hasil antara 6,48 ton/ha hingga 16,88 ton/ha Gabah Kering Panen (GKP). Rata-rata produktivitas mencapai 10,35 ton/ha GKP, jauh di atas metode konvensional," ungkapnya.

Dwi menambahkan bahwa keberhasilan IPHA tidak hanya meningkatkan produktivitas padi tetapi juga menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam mendukung swasembada pangan nasional. Dengan hasil yang stabil di atas 6 ton/ha GKP, teknologi ini memberikan solusi berkelanjutan untuk pertanian Indonesia.

Keberhasilan penerapan IPHA di DI Rentang diharapkan menjadi model untuk daerah lain. Kementerian PU optimis bahwa dengan sinergi lintas sektor, efisiensi penggunaan air irigasi dan peningkatan hasil panen dapat memberikan dampak signifikan pada ketahanan pangan nasional.

“Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pihak lain untuk memastikan keberhasilan penerapan IPHA secara nasional,” pungkas Menteri Dody. (Ar)



Share:

Paula Verhoeven Resmi Cerai dari Baim Wong, Hotman Paris Tawarkan Jadi Aspri Khusus

 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Rumah tangga pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi berakhir usai putusan cerai yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu, 16 April 2025. Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa Paula terbukti berselingkuh dengan pria berinisial NS.

Putusan ini memicu perhatian publik lantaran Paula langsung menyambangi Komisi Yudisial keesokan harinya. Ia mengadukan hakim sidangnya dan membantah keras tuduhan perselingkuhan. “Saya secara tegas menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah,” ujarnya, Kamis (17/4).

Tak hanya itu, Paula juga menghubungi pengacara kondang Hotman Paris lewat pesan Instagram. Dalam DM yang diunggah Hotman pada Jumat (18/4), Paula mengaku terpukul dan merasa dipermalukan. “Jujur saya memang terpukul disudutkan seperti ini dan dipermalukan 1 Indonesia,” tulisnya.

Ia juga meminta bantuan hukum dan kesempatan berdiskusi langsung dengan Hotman. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyatakan siap memberikan bantuan hukum dan bahkan menawari Paula menjadi Aspri (Asisten Pribadi) Khusus. “Saya tunggu kamu chat aku, siapa tahu kamu bisa jadi Aspri khusus,” ujarnya dalam video unggahan.

Hotman juga menyoroti putusan hakim terkait perselingkuhan. Menurutnya, dalam hukum, perselingkuhan harus dibuktikan dengan adanya hubungan badan. “Kalau hanya pacaran tanpa bukti video atau hubungan badan, itu belum bisa dikategorikan sebagai perselingkuhan menurut hukum,” tegas Hotman.

Drama perceraian ini semakin menyita perhatian publik karena melibatkan isu hukum, moralitas, hingga tawaran karier baru dari tokoh ternama seperti Hotman Paris.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Usung Visi Back to Barrack, Maman Abdurrahman Resmi Maju sebagai Calon Ketua Umum IKA Trisakti


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 
Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Trisakti pada Sabtu, 19 April 2025. Alumni Teknik Perminyakan FTKE Universitas Trisakti angkatan 2000 ini menyerahkan formulir di Sekretariat IKA Trisakti, Gedung Sjarief Thajeb Lantai 6, Jakarta Barat.

Didampingi perwakilan dari Ikatan Alumni Fakultas, Institut, hingga Sekolah Tinggi Trisakti, Maman disambut oleh Steering Committee Rapat Umum Anggota (RUA) IKA Trisakti yang dipimpin oleh Syafaat Perdana. Hadir pula tokoh nasional seperti Lindsey Afsari Puteri, Srimiguna, Ananda Arthanelly, dan Sandi Mandela.

Dalam konferensi persnya, Maman mengusung visi "Back to Barrack", mengajak seluruh alumni Trisakti untuk kembali membangun kontribusi di almamater tercinta. Ia menegaskan pentingnya sinergi alumni dalam mendukung transformasi kampus Trisakti menuju institusi unggulan nasional.

Usai acara, Maman mengunjungi Museum 12 Mei 1998 sebagai bentuk penghormatan terhadap empat mahasiswa Trisakti yang gugur dalam Tragedi Trisakti. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mereka. Maman yang kala itu menjabat Presiden Mahasiswa Trisakti juga pernah mendampingi pemberian Bintang Jasa Mahaputera Pratama oleh Presiden SBY pada 2005.

Rapat Umum Anggota (RUA) IKA Trisakti sendiri akan digelar pada Sabtu, 26 April 2025, di Sheraton Grand Jakarta. Acara ini akan menjadi momen penting bagi seluruh alumni Trisakti untuk menyatukan visi membangun bangsa melalui peran strategis alumni.

Hingga berita ini diturunkan, Maman adalah satu-satunya calon yang telah mengembalikan formulir. Hasil verifikasi oleh SC akan diumumkan pada Senin, 21 April 2025, pukul 11.00 WIB.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 

Share:

Pringati HUT ke-72, IKAHI Tanamkan Nilai Antikorupsi melalui Film Titik Balik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) diperingati pada 20 Maret 2025. Sebagaimana diketahui, IKAHI merupakan organisasi profesi hakim dari 4 lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara (TUN) dan peradilan militer di seluruh Indonesia, yang secara resmi didirikan pada 20 Maret 1953.

Salah satu agenda menarik dalam rangka Puncak HUT IKAHI ke-72 tersebut, adalah pemutaran perdana Film Pendek “Titik Balik” yang dilaksanakan pada Rabu, 23 April 2025, pukul 10.00 WIB melalui siaran langsung (live streaming) YouTube PP IKAHI.

Film ini dapat menjadi inspirasi bagi para aparat penegak hukum, khususnya para hakim serta aparatur peradilan untuk terus menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Film yang dipersembahkan oleh Pusdiklat Menpim MA bekerja sama dengan PP IKAHI tersebut, menggambarkan tentang dilema moral seorang hakim dalam menghadapi godaan dan pertaruhan harga diri dalam menegakkan keadilan.

Film pendek “Titik Balik” diadaptasi dari buku "Catatan di Balik Toga Merah" karya Darmoko Yuti Witanto, S.H. atau yang lebih dikenal dengan D. Y. Witanto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Badan Strajak Diklat Kumdil MA).

Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., mengungkapkan, melalui narasi yang kuat, film tersebut mengajak para penonton untuk merenungkan, setiap keputusan yang diambil bukan hanya berdampak pada diri sendiri tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan intitusi khususnya lembaga peradilan.

Bambang Hery Mulyono berharap, film ini dapat menjadi inspirasi bagi para aparat penegak hukum, khususnya para hakim serta aparatur peradilan untuk terus menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

“Ada satu statement yang ada di film tersebut, nanti bisa disaksikan. Apabila setelah melihat film Titik Balik ini kita masih melakukan korupsi, maka Anda bukan manusia. Ini harus dijadikan sebagai momen pengingat.” ujar Bambang Hery Mulyono melalui laman Instagram Pusdiklat Menpim MA dan PP IKAHI pada Selasa (15/4).

Menariknya, film pendek “Titik Balik” berdurasi 38 menit tersebut diproduksi oleh Corpu Production dengan dibintangi oleh aparatur MA yaitu hakim dan pegawai dari Badan Strajak Diklat Kumdil MA seperti, D. Y. Witanto, Rikatama Budiyantie, H. R. Yustiar Nugroho, Bonardo Siahaan, Ganesa Faiz Jibran, Gendis Annisa Kinandita, Abdurrahman Rahim, Dadang Rifa, Faruq Indrakusumah, Ahadad, Marwanto, Hastuti, H. Taufik, Rangga dan pemeran lainnya.

YouTube Humas MA sebelumnya telah merilis trailer film pendek “Titik Balik” yang mengangkat kisah penuh inspirasi tentang perjuangan, keadilan, dan harapan dengan latar belakang lembaga peradiilan tersebut pada 16 Februari 2025.

Beberapa cuplikan adegan seperti pemberian “bingkisan”, penangkapan oleh KPK hingga peran D. Y. Witanto menggunakan rompi tahanan berwarna oranye mulai diperlihatkan pada trailer yang berdurasi 1 menit dan 28 detik tersebut.

Seperti apa kisah selengkapnya? Nantikan penayangan perdana Film Pendek “Titik Balik” pada Rabu (23/4). (Ar)

Share:

Kemacetan Parah di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Lebaran, Ribuan Truk Tertahan hingga Akses Bandara Terganggu


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu hingga Kamis (16–17 April 2025) menjadi perhatian serius berbagai pihak. Antrian truk logistik yang mengular hingga lebih dari delapan kilometer ini menyebabkan aktivitas pelabuhan tersendat dan mengganggu akses ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kemacetan ini dipicu oleh lonjakan volume kendaraan logistik yang melonjak drastis pasca-libur Idul Fitri. Biasanya, Pelabuhan Tanjung Priok melayani sekitar 2.500 truk per hari. Namun, pada hari-hari pascalebaran, jumlahnya membludak menjadi lebih dari 4.000 unit per hari.

SP, salah satu sopir truk yang ikut terjebak dalam kemacetan, menyebutkan bahwa antrean sudah mulai sejak dini hari. “Saya antre dari jam dua pagi, dan sampai jam dua siang belum juga masuk pelabuhan. Solar makin tipis, tenaga juga terkuras,” ujarnya di Jakarta, Kamis (17/04/2025).

Situasi ini memunculkan kritik tajam terhadap sistem logistik nasional Indonesia. Banyak pihak menilai pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan tahunan yang selalu terjadi usai libur panjang nasional, khususnya Idul Fitri.

Kemacetan di Tanjung Priok tidak hanya berdampak pada proses bongkar muat barang, tetapi juga mengganggu distribusi logistik ke berbagai wilayah Jabodetabek dan luar pulau. Bahkan, sejumlah jalur utama yang menuju Bandara Soekarno-Hatta ikut terdampak karena volume kendaraan yang melimpah.

Pakar transportasi dari Universitas Indonesia, Dr. Erwin Nugroho, menyebutkan bahwa krisis ini adalah sinyal kuat perlunya digitalisasi sistem logistik dan manajemen arus kendaraan di pelabuhan. “Tanpa sistem prediksi dan pengaturan berbasis data, kejadian serupa akan terus berulang setiap libur panjang nasional,” jelasnya.

Kementerian Perhubungan melalui juru bicara resminya menyatakan telah mengerahkan tim gabungan untuk mengurai kemacetan dan melakukan evaluasi mendalam. “Kami tengah menyusun SOP baru dan penyesuaian sistem jadwal truk agar arus logistik tetap lancar di masa liburan mendatang,” ujarnya.

Meski penanganan darurat sedang dilakukan, para pelaku usaha logistik berharap pemerintah segera menghadirkan solusi jangka panjang. Modernisasi pelabuhan, penambahan jalur distribusi alternatif, hingga integrasi sistem digital antara pelabuhan, pengusaha, dan otoritas dianggap sebagai langkah vital.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Dukung Evakuasi Warga Palestina, BAZNAS RI Siap Fasilitasi Perawatan di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendukung niat baik Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan evakuasi sementara bagi sebagian warga Gaza, Palestina yang terluka, yatim piatu, serta yang mengidap penyakit lainnya akibat agresi yang masih terus berlangsung di wilayah tersebut.

“BAZNAS mendukung niat baik Presiden Prabowo untuk evakuasi sementara sebagian warga Gaza yang terluka, yatim dan mengidap penyakit lainnya, karena informasi dari Tim BAZNAS memang banyak yang harus ditolong. Kalau tidak ditolong segera, mereka bisa mati karena tidak ada perawatan dan obat-obatan,” ujar Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Kiai Noor menyampaikan, BAZNAS tidak melihat bahwa evakuasi tersebut mengikuti kebijakan Presiden Trump. “Kita perlu membedakan antara evakuasi dengan relokasi. Evakuasi bersifat sementara dan harus dikembalikan setelah sembuh.”

Ia menegaskan, evakuasi tersebut bersifat sementara, bukan relokasi permanen. “Setelah mereka sembuh dan situasi memungkinkan, mereka akan dikembalikan ke Gaza. Kekhawatiran evakuasi untuk sebagian warga Gaza, yakni sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 orang, yang disamakan dengan relokasi tentu harus ditepis karena jumlah warga Gaza itu tidak kurang dari 2,2 juta orang.”

“BAZNAS siap melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi perawatan dan pendidikan bagi anak yang terluka, yang sakit dan yatim. Sekarang ini juga cukup banyak yang mendapat perawatan di Mesir dan Yordania,” jelasnya.

“Kami menyaksikan langsung bahwa para pengungsi Palestina di Mesir maupun di Yordania juga sangat membutuhkan pertolongan. Banyak yang dirawat di rumah sakit, namun kapasitasnya tidak mencukupi. Karena itu, evakuasi resmi ke Indonesia menjadi langkah strategis,” jelas Kiai Noor.

Ia menambahkan, proses evakuasi dan pengembalian ke Gaza harus dilakukan secara resmi melalui jalur diplomatik, demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengungsi. Untuk itu, perlu segera dilakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

“Termasuk rumah sakit di Mesir yang setiap hari menerima pasien baru dari Gaza. Banyak dari mereka masuk secara tidak resmi. Maka dari itu, apabila evakuasi ini dilakukan secara resmi, pengembaliannya ke Gaza juga harus melalui jalur resmi,” kata Kiai Noor.

Ia menegaskan, BAZNAS siap mendukung penuh proses evakuasi untuk sebagian warga Gaza, termasuk jika diminta untuk membantu perawatan para pengungsi. “Kami siap berkontribusi, seperti yang telah kami lakukan sebelumnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, jelas Kiai Noor, BAZNAS telah lama menjalin kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan lembaga internasional yang menangani korban konflik Palestina, termasuk King Hussein Cancer Center (KHCC) di Yordania.

“Kami juga bekerja sama dengan Egyptian Red Crescent (ERC), Sunaul Hayah, Bayt Zakat, serta UNRWA dan JHCO. Bantuan yang kami berikan juga menjangkau pengungsi yang dirawat di luar Gaza,” kata Kiai Noor.

“Selain bantuan ke Gaza, sebagian bantuan BAZNAS yang disalurkan melalui Grand Syeikh juga diberikan kepada korban Palestina yang sedang dirawat di Mesir,” lanjutnya.

Pemerintah Indonesia sendiri dikatakan telah menyiapkan fasilitas khusus, mulai dari apartemen hingga perawatan medis, untuk menampung para pengungsi yang akan dievakuasi.

“Kalau diminta, BAZNAS siap ikut serta. Kami punya pengalaman dan mitra yang cukup untuk membantu secara logistik maupun kemanusiaan,” ucapnya. (Ar)



Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dikdasmen Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym H Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini