Prinsip Mediasi Perkara untuk Mencari Jalan Damai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang tidak dapat dihindari. Namun, cara seseorang merespons konflik sering kali menjadi faktor penentu apakah persoalan dapat diselesaikan secara damai atau justru berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan. 

Dalam praktik prinsip mediasi perkara untuk mencari jalan damai, terdapat tiga karakter respons manusia yang dapat menjadi pembelajaran penting bagi para pihak yang bersengketa.

Respons pertama datang dari individu yang merasa lemah. Mereka cenderung membalas perlakuan yang dianggap merugikan dengan kemarahan atau keinginan membalas dendam. Sikap ini umumnya memperburuk konflik karena emosi lebih dominan dibandingkan upaya mencari penyelesaian yang rasional.

Mengelola Emosi Menjadi Langkah Awal Perdamaian

Dalam proses mediasi, pengendalian emosi menjadi tahapan penting. Mediator berperan membantu para pihak meredam kemarahan, mengurangi rasa sakit hati, serta mengarahkan komunikasi menuju penyelesaian yang lebih konstruktif. Sebaliknya, individu yang memiliki ketangguhan mental biasanya memilih memaafkan. 

Sikap memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan atau melupakan peristiwa yang terjadi, melainkan melepaskan beban emosional agar ruang dialog dan rekonsiliasi dapat terbuka. Pendekatan ini dinilai mampu memulihkan hubungan sekaligus membangun kembali rasa saling percaya.

Fokus pada Solusi, Bukan Memperbesar Perselisihan

Karakter berikutnya adalah mereka yang bersikap bijaksana. Orang dengan pemahaman yang baik terhadap dinamika konflik cenderung tidak larut dalam persoalan-persoalan kecil. Mereka memilih mengabaikan hal yang tidak substansial dan mengarahkan perhatian pada penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua pihak.

Dalam praktik mediasi, kemampuan memilah persoalan yang benar-benar penting menjadi modal utama untuk mempercepat tercapainya kesepakatan. 

Pendekatan ini mendorong para pihak mengedepankan kepentingan bersama dibanding mempertahankan ego masing-masing.

Secara umum, keberhasilan prinsip mediasi perkara untuk mencari jalan damai bertumpu pada tiga aspek utama, yakni mengelola emosi negatif, membangun kembali kepercayaan melalui sikap saling memaafkan, serta memusatkan perhatian pada solusi yang realistis. 

Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut, proses penyelesaian konflik memiliki peluang lebih besar menghasilkan kesepakatan yang adil, berkelanjutan, dan diterima seluruh pihak.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mengenal KEPPH, Aturan Etik dan Perilaku Hakim Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

KEPPH atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan seperangkat aturan yang menjadi acuan bagi setiap hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Aturan ini mengatur standar etika, moral, serta perilaku hakim, baik saat melaksanakan tugas peradilan maupun dalam kehidupan di luar kedinasan.

Penerapan KEPPH bertujuan menjaga integritas, independensi, serta kehormatan lembaga peradilan. Dengan adanya pedoman tersebut, setiap hakim dituntut menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesionalisme, objektivitas, dan tanggung jawab dalam memutus perkara.

KEPPH Menjadi Standar Etika Profesi Hakim

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berfungsi sebagai pedoman baku dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Aturan ini tidak hanya mengatur tata cara bersikap saat memimpin persidangan, tetapi juga mengarahkan perilaku hakim dalam kehidupan sehari-hari agar tetap menjaga martabat dan wibawa profesi.

Melalui KEPPH, hakim diharapkan mampu menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, maupun perilaku yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Peradilan

Keberadaan KEPPH menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya mencerminkan kualitas pribadi seorang hakim, tetapi juga memperkuat kredibilitas institusi peradilan secara keseluruhan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam KEPPH, diharapkan setiap hakim mampu menjalankan tugas secara independen, adil, dan profesional sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan terus terjaga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MTQ XLIV Provinsi Riau 2026 Resmi Dibuka, Danrem 031/Wira Bima Hadir

Duta Nusantara Merdeka | Kuantan Sengingi 

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XLIV Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026 resmi dibuka di Astaka Utama MTQ, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Sabtu (27/6/2026) malam. Pembukaan yang dimulai sekitar pukul 20.20 WIB dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T., serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI-Polri, kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ribuan undangan.

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., turut menghadiri pembukaan MTQ XLIV Provinsi Riau 2026 sebagai bentuk dukungan TNI terhadap penyelenggaraan syiar Islam sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Kehadiran Forkopimda Perkuat Sinergi

Selain Danrem 031/Wira Bima, kegiatan juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. Syahrial Abdi, AP., M.Si., Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, Ak., M.M., Dandim 0302/Inhu-Kuansing Letkol Arh Bangun Bara Kurniawan Prabowo, S.E., M.I.P., Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi H. Juprizal, unsur Forkopimda se-Provinsi Riau, pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga peserta Pawai Ta'aruf dari seluruh kabupaten dan kota di Riau.

Diharapkan Tingkatkan Kecintaan terhadap Al-Qur'an

Penyelenggaraan MTQ XLIV Provinsi Riau diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi tilawah Al-Qur'an, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah kehidupan bermasyarakat.

Momentum ini juga menjadi wadah memperkokoh kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, kerukunan, serta stabilitas daerah. Seluruh rangkaian pembukaan berlangsung aman, tertib, dan lancar berkat koordinasi seluruh unsur pengamanan dan dukungan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Deretan Kasus Pelanggaran Halal di Indonesia, Ini Faktanya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejumlah kasus pelanggaran halal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk pangan masih menjadi tantangan. Mulai dari temuan unsur porcine pada makanan olahan hingga praktik penjualan daging oplosan, berbagai peristiwa tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan sekaligus mengingatkan pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal.

Rangkaian kasus ini juga menjadi pengingat bagi konsumen agar lebih cermat memeriksa status sertifikasi halal sebelum membeli produk, terutama untuk makanan dan minuman yang beredar di pasaran.

Temuan Produk Mengandung Unsur Porcine

Pada April 2025, BPJPH bersama BPOM mengumumkan hasil pengujian laboratorium terhadap sembilan produk pangan olahan. Sebanyak 11 batch dinyatakan mengandung unsur porcine. Dari jumlah tersebut, tujuh produk telah mengantongi sertifikat halal, sedangkan dua lainnya belum tersertifikasi. Pemerintah kemudian menjatuhkan sanksi administratif sekaligus memerintahkan penarikan produk dari peredaran.

Kasus serupa juga terjadi pada Ayam Goreng Widuran di Solo pada 2025. Hasil pemeriksaan laboratorium menemukan unsur porcine pada sampel ayam goreng dan kremesan. Selain itu, BPJPH mendapati produk yang menggunakan bahan tidak halal tidak disertai keterangan yang semestinya.

Pencabutan Sertifikat hingga Penyalahgunaan Label

Pada Agustus 2024, BPJPH mencabut sertifikat halal Roti Okko setelah menemukan ketidaksesuaian dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal. Lembaga tersebut juga menemukan penggunaan label halal pada varian roti yang tidak tercantum dalam ruang lingkup sertifikasi.

Sementara itu, pada 2023, produk Nabidz menuai kontroversi karena dipasarkan dengan narasi menyerupai "wine halal". Berdasarkan pemeriksaan BPJPH, sertifikat halal sebenarnya diterbitkan untuk produk jus anggur melalui mekanisme self-declare, bukan untuk produk yang dipasarkan.

Kasus Lama yang Masih Diingat Publik

Perkara penggunaan bahan penolong bacto soytone pada proses produksi MSG Ajinomoto pada 2000–2001 menjadi salah satu kasus halal terbesar di Indonesia. Saat itu, MUI menyatakan produk yang diproses menggunakan bahan tersebut berstatus haram hingga perusahaan mengganti bahan penolong dan menarik produk terkait.

Pada 2017, BPOM juga menarik empat produk mi instan asal Korea Selatan setelah ditemukan fragmen DNA babi yang tidak disertai pelabelan sesuai ketentuan.

Kasus lainnya terungkap pada 2020 ketika kepolisian membongkar praktik penjualan daging sapi oplosan dengan daging celeng di Bandung Barat. Daging tersebut didistribusikan ke sejumlah rumah makan dan pedagang bakso selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap.

Beragam kasus tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi halal dan pengawasan yang konsisten merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap ketentuan halal tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk membangun reputasi serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Peran Strategis FORSIMEMA-RI Kawal Informasi Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa peran FORSIMEMA-RI mengawal transparansi informasi peradilan menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi publik Mahkamah Agung. Menurutnya, sinergi media yang berfokus pada dunia peradilan, seperti DANDAPALA, MARINews, dan Suara BSDK, memiliki nilai strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

"Sebagai pilar transparansi, FORSIMEMA-RI tidak hanya bertindak sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai jembatan integrasi komunikasi publik," ujar Syamsul Bahri dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).

Menguatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Syamsul menjelaskan, DANDAPALA, MARINews, dan Suara BSDK secara rutin mempublikasikan kebijakan, hasil penelitian, capaian lembaga, hingga arah strategis Mahkamah Agung. Melalui jaringan FORSIMEMA-RI, berbagai informasi tersebut dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan akses terhadap perkembangan dunia peradilan.

Selain memperluas distribusi informasi, FORSIMEMA-RI juga mengawal isu-isu penting, termasuk pemberitaan mengenai integritas hakim, modernisasi layanan e-Court, maupun berbagai reformasi kelembagaan agar tetap menjadi perhatian publik.

Menyederhanakan Informasi Hukum

Bahasa Hukum Lebih Mudah Dipahami

Salah satu tantangan komunikasi publik adalah banyaknya istilah hukum yang bersifat teknis. Karena itu, jurnalis FORSIMEMA-RI berperan mengolah materi tersebut menjadi berita yang lebih sederhana tanpa mengurangi substansi.

Pendekatan itu dinilai penting untuk membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan, termasuk implementasi restorative justice, pembaruan pendidikan teknis peradilan, hingga hasil kajian Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK).

Menjaga Integritas dan Kolaborasi Media

Syamsul menegaskan, FORSIMEMA-RI tetap menjunjung prinsip independensi pers dengan menyajikan pemberitaan yang objektif, berimbang, sekaligus memberikan kritik yang membangun terhadap berbagai kebijakan yang diterbitkan lembaga peradilan.

Di sisi lain, organisasi juga mendorong pola kerja kolaboratif antarmedia melalui integrasi berita, video, dan hasil riset sehingga informasi dapat disajikan secara lebih utuh. Langkah tersebut diharapkan mempercepat penyebaran informasi kepada media daerah sehingga akses masyarakat terhadap perkembangan dunia hukum semakin merata.

Sinergi tersebut menjadikan FORSIMEMA-RI sebagai penghubung utama dalam menyalurkan informasi resmi dari DANDAPALA, MARINews, dan Suara BSDK. Dengan demikian, upaya mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan berintegritas tidak berhenti sebagai slogan, tetapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui informasi yang terbuka dan mudah diakses.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua Umum SBNI Hadiri Pelantikan Jurnalis dan Influencer Partai Rakyat Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI), Adv. Wagimun, S.H., CPM, menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia masa bakti 2026–2030 yang digelar Partai Rakyat Indonesia (PRI) di Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Kehadiran Wagimun juga dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazaruddin, sekaligus membahas peluang kerja sama yang berfokus pada kepentingan kaum buruh.

Dalam keterangannya usai menghadiri acara, Wagimun menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh jajaran Partai Rakyat Indonesia. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pekerja di Indonesia.

SBNI Dorong Sinergi untuk Program Kesejahteraan Buruh

Wagimun mengatakan SBNI berharap dapat menjalin kerja sama dengan Partai Rakyat Indonesia dalam mendorong berbagai program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan buruh.

"Harapan kami kerja sama yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya buruh, melalui program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia," ujar Wagimun.

Ia menambahkan, SBNI berkomitmen terus berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui berbagai program yang berpihak kepada pekerja serta mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang Ketua Umum PRI Hadiri Kongres SBNI

Pada kesempatan tersebut, Wagimun juga menyampaikan bahwa SBNI akan menggelar Kongres Nasional pada 12 Juli 2026 di Jakarta Selatan. Ia mengundang secara langsung Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazaruddin, untuk hadir sebagai tamu kehormatan dalam agenda tersebut.

Menurut Wagimun, kongres direncanakan menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Lingkungan Hidup, Dimas Hidayat. Selain itu, SBNI juga berharap Menteri Ketenagakerjaan dapat menghadiri kegiatan tersebut mengingat kementerian tersebut merupakan mitra strategis bagi organisasi buruh.

Ia menegaskan bahwa kongres akan menjadi forum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus membahas berbagai agenda strategis terkait perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Melalui pertemuan dengan Partai Rakyat Indonesia, SBNI berharap komunikasi antarlembaga semakin erat sehingga mampu menghasilkan sinergi dalam merumuskan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kalangan buruh di berbagai daerah.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Rakyat Indonesia Resmikan Sayap Jurnalis dan Influencer

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia (PRI), Muhammad Nazaruddin, resmi melantik kepengurusan Sayap Partai Jurnalis dan Influencer Partai Rakyat Indonesia dalam sebuah seremoni di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PRI, Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Pembentukan organisasi tersebut menjadi bagian dari strategi partai dalam memperkuat komunikasi publik, meningkatkan literasi digital, serta membangun sinergi dengan insan pers dan kreator konten di berbagai daerah.

Dalam pelantikan itu, M. Aditya Pahlevi dipercaya memimpin organisasi sebagai Ketua Sayap Partai Jurnalis dan Influencer Partai Rakyat Indonesia untuk menjalankan berbagai program penguatan kapasitas komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Ketua Umum Tekankan Pentingnya Komunikasi Publik

Dalam sambutannya, Muhammad Nazaruddin menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Karena itu, menurutnya, keberadaan Sayap Partai Jurnalis dan Influencer diharapkan mampu menjadi penghubung antara partai dan masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat dan edukatif.

"Di era digital saat ini, komunikasi publik memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran Sayap Partai Jurnalis dan Influencer diharapkan mampu menjadi jembatan antara partai dan masyarakat melalui penyebaran informasi yang positif, mencerdaskan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan nasional," ujar Muhammad Nazaruddin.

Fokus pada Literasi Digital dan Etika Jurnalistik

Ketua Sayap Partai Jurnalis dan Influencer, M. Aditya Pahlevi, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. Ia menegaskan komitmennya membangun organisasi yang profesional, inklusif, dan menjunjung tinggi etika jurnalistik serta tanggung jawab dalam pemanfaatan media digital.

"Kami ingin menjadikan Sayap Partai Jurnalis dan Influencer sebagai ruang kolaborasi yang menghadirkan informasi yang berkualitas, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat komunikasi antara partai dengan publik secara terbuka dan konstruktif," ujar M. Aditya Pahlevi.

Ke depan, organisasi ini akan menjalankan sejumlah program strategis, meliputi pelatihan jurnalistik, peningkatan kapasitas produksi konten digital, edukasi literasi media, forum diskusi publik, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat.

Pelantikan tersebut dihadiri jajaran pengurus DPP Partai Rakyat Indonesia, pengurus daerah, kader partai, perwakilan media, komunitas digital, serta organisasi kemasyarakatan. Melalui pembentukan sayap baru ini, Partai Rakyat Indonesia menegaskan komitmennya membangun komunikasi politik yang terbuka, adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mendorong terciptanya ruang digital yang sehat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Rakyat Indonesia Luncurkan JURI Perkuat Komunikasi Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Rakyat Indonesia (PRI) resmi meluncurkan sekaligus mengukuhkan Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia (JURI) sebagai organisasi sayap partai dalam acara bertema "Maju Jurnalis & Influencer untuk Jaga Bangsanya" di Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Selain JURI, partai juga memperkenalkan Angkatan Muda Rakyat Indonesia (AMRI) sebagai bagian dari penguatan organisasi dalam menghadapi perkembangan komunikasi publik di era digital.

Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazaruddin, mengatakan kehadiran JURI diharapkan menjadi wadah yang mampu memperkuat penyebaran informasi, membangun komunikasi publik yang sehat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui media dan platform digital.

JURI Siapkan Program Penguatan Organisasi

Dalam sambutannya, Muhammad Nazaruddin menyampaikan bahwa organisasi tersebut dibentuk untuk memperkuat komunikasi publik sekaligus menjadi ruang kolaborasi bagi jurnalis dan kreator konten dalam menyampaikan gagasan kebangsaan.

"JURI lahir untuk mencoba memperkuat komunikasi publik dari partai itu sendiri. Kami memahami di era digitalisasi sekarang ini, informasi sangatlah penting," ujarnya.

Ia menjelaskan, organisasi akan memprioritaskan empat program utama, yakni peningkatan kapasitas anggota, kolaborasi media dan industri kreatif, publikasi informasi positif, serta kaderisasi dan penguatan organisasi.

Ketua Umum Soroti Peran Media dan Teknologi

Muhammad Nazaruddin menilai perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Menurutnya, media, jurnalis, dan influencer memiliki posisi strategis dalam memperkuat demokrasi sekaligus menyampaikan informasi yang bertanggung jawab kepada publik.

"Negara demokrasi harus dibangun dengan transparansi dan keterbukaan. Silakan memberikan kritik dan masukan, tetapi dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan," ujar Muhammad Nazaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), sebagai salah satu faktor yang menentukan daya saing Indonesia pada masa depan.

Dorong Persatuan dan Tolak Penyebaran Hoaks

Dalam pidatonya, Muhammad Nazaruddin mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pembangunan nasional melalui penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar media maupun influencer tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Selain memperkenalkan JURI dan AMRI, Partai Rakyat Indonesia juga menyampaikan komitmennya memperkuat seluruh organisasi sayap hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, sinergi antarorganisasi menjadi modal penting dalam memperkuat komunikasi publik sekaligus mendukung pembangunan bangsa di tengah percepatan transformasi digital.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BSDK Matangkan Konsep Corporate University Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Labuan Bajo

Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) terus memperkuat konsep Corporate University Mahkamah Agung melalui penyusunan naskah urgensi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pembahasan yang berlangsung di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, pada 23–27 Juni 2026 itu menjadi tahapan penting dalam membangun sistem pengembangan kompetensi aparatur peradilan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi yang digelar Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) tersebut diikuti Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kumdil, tim penyusun naskah, serta jajaran pejabat dan staf BSDK. Forum ini difokuskan pada penyempurnaan substansi kebijakan sebelum menjadi dasar implementasi Corporate University di lingkungan Mahkamah Agung.

Penyusunan Didukung Benchmarking ke Berbagai Instansi

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kumdil, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., mengapresiasi kinerja tim penyusun yang telah menyelesaikan naskah melalui proses panjang dan komprehensif.

Menurutnya, penyusunan dokumen didukung berbagai tahapan, mulai dari rapat pendahuluan, audiensi, wawancara, hingga studi banding ke sejumlah lembaga, antara lain Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Rangkaian kegiatan tersebut memberikan penguatan substantif terhadap kualitas naskah urgensi," ujar Andi Akram dalam laporan kegiatan, Rabu (24/6/2026).

Implementasi Harus Terukur

Sementara itu, Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil, Dr. Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H., menekankan pentingnya indikator yang terukur dalam penerapan Corporate University. Ia juga mengusulkan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat implementasi secara objektif dan berkelanjutan.

Menurut Ach. Jufri, pengembangan kompetensi harus berjalan seiring dengan manajemen talenta dan tetap mengacu pada roadmap Mahkamah Agung agar mampu memberikan manfaat nyata bagi organisasi.

Koordinator Tim Penulis, Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H., menambahkan bahwa rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung telah mengakomodasi tujuh elemen utama Corporate University versi LAN, yakni struktur organisasi, manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, teknologi pembelajaran, serta integrasi sistem.

Pembahasan lanjutan juga menyoroti implementasi manajemen talenta dan integrasi sistem yang selaras dengan blueprint Mahkamah Agung. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen membangun ekosistem pembelajaran modern yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat integritas lembaga peradilan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Rakyat Indonesia Lantik Jurnalis dan Influencer Masa Bakti 2026–2030

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Rakyat Indonesia secara resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia masa bakti 2026–2030 di Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Pelantikan tersebut menjadi langkah awal penguatan organisasi sayap partai yang bergerak dalam pembinaan insan pers dan influencer dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.

Kegiatan yang mengusung tema "Maju Jurnalis & Influencer untuk Jaga Bangsanya" juga menjadi momentum pengesahan kepengurusan baru melalui Surat Keputusan DPP Partai Rakyat Indonesia Nomor 012/SK/DPP-RI/VI/2026.

Pelantikan Diharapkan Perkuat Organisasi

Ketua Panitia, Putri Anjani, mengatakan insan pers memiliki posisi strategis sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus mitra pemerintah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, kepengurusan baru diharapkan mampu menjalankan organisasi secara profesional dan bertanggung jawab.

"Pembentukan dan pelantikan kepengurusan baru ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan roda organisasi berjalan secara profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik," ujar Putri Anjani dalam sambutannya, Sabtu (27/6/2026).

Ia menambahkan, organisasi tersebut ditargetkan melahirkan jurnalis yang kritis, independen, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai program kerja yang akan dijalankan selama masa kepengurusan.

Surat Keputusan Resmi Dibacakan

Pembacaan Surat Keputusan dilakukan oleh Mayjen TNI (Purn.) Prof. Budi Pramono. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa DPP Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia merupakan organisasi sayap Partai Rakyat Indonesia yang berfungsi sebagai wadah kaderisasi, pendidikan politik, serta pengembangan peran masyarakat.

SK tersebut juga menetapkan bahwa kepengurusan memiliki masa bakti hingga 27 Juni 2030 dengan tanggung jawab menjalankan konsolidasi organisasi, menyusun program kerja, melaksanakan kaderisasi, serta menjaga kehormatan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Indonesia.

Keputusan itu ditandatangani Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nasharudin, dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada 27 Juni 2026 di Jakarta.

Adapun susunan pengurus dipimpin oleh M. Aditya Pahlevi sebagai Ketua, didukung jajaran dewan pembina, wakil ketua umum, sekretaris, bendahara, dan pengurus bidang lainnya untuk menjalankan agenda organisasi selama periode 2026–2030.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Santet atau Gangguan Mental, Ini yang Perlu Dipahami

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pertanyaan mengenai apakah seseorang mengalami gangguan mental atau terkena santet masih kerap muncul di tengah masyarakat. Kondisi tersebut umumnya terjadi ketika seseorang merasakan perubahan fisik maupun psikis secara mendadak sehingga sulit menemukan penjelasan yang dianggap memadai.

Sejumlah praktisi kesehatan mental menilai bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menelaah kondisi psikologis, riwayat kesehatan, serta berbagai peristiwa yang dialami sebelum munculnya keluhan. Pendekatan ini penting agar seseorang tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab yang belum dapat dibuktikan.

Kenali Faktor Pemicu yang Mungkin Terjadi

Sebelum menarik kesimpulan, seseorang dianjurkan mengevaluasi apakah sebelumnya mengalami peristiwa yang berdampak besar, seperti kehilangan orang terdekat, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau perubahan hidup yang signifikan.

Gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kecemasan berkepanjangan, hingga kesulitan mengendalikan pikiran juga dapat menjadi tanda bahwa tubuh dan pikiran sedang berada dalam tekanan. Dalam banyak kasus, respons terhadap trauma atau stres berat dapat memunculkan gejala fisik maupun emosional yang memerlukan penanganan profesional.

Pemulihan Tetap Menjadi Prioritas

Gangguan mental bukan merupakan aib, kelemahan pribadi, ataupun ukuran tingkat keimanan seseorang. Kondisi tersebut merupakan masalah kesehatan yang dapat dipengaruhi berbagai faktor biologis, psikologis, maupun sosial sehingga membutuhkan penanganan yang tepat.

Di sisi lain, sebagian masyarakat juga memiliki keyakinan spiritual terhadap adanya gangguan nonmedis. Keyakinan tersebut merupakan ranah kepercayaan. Namun, apabila seseorang mengalami keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, pemeriksaan kepada psikolog, psikiater, atau tenaga kesehatan tetap menjadi langkah penting untuk memperoleh diagnosis dan terapi yang sesuai.

Mendapatkan bantuan profesional tidak berarti mengabaikan keyakinan spiritual. Sebaliknya, kedua pendekatan dapat berjalan berdampingan selama tidak menghambat pemeriksaan medis maupun psikologis. Yang terpenting adalah mengutamakan proses pemulihan agar kondisi fisik dan mental dapat kembali stabil.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PPWI Dukung Sosialisasi Program Doktoral Internasional D.S.P.P

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Program doktoral internasional D.S.P.P menjadi fokus seminar daring yang digelar pada Kamis (25/6/2026) malam. Kegiatan yang diinisiasi melalui kolaborasi WPF University, Princonser University, dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai konsep, mekanisme, serta standar akademik program Doctor of Scientific-Practical Philosophy (D.S.P.P).

Seminar yang berlangsung selama dua jam tersebut diikuti jurnalis, akademisi, aktivis, serta praktisi dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir sebagai pembicara utama Prof. Muhammad Jesues Chrisnha selaku Chancellor International WPF University dan Prof. Fidel Gutiérrez Vivanco selaku Rector Princonser University yang mengikuti kegiatan secara langsung dari Lima, Peru. Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke bertindak sebagai moderator sekaligus penerjemah.

Penjelasan tentang Doctor Award

Dalam pemaparannya, Prof. Muhammad Jesues Chrisnha menyoroti masih adanya kesalahpahaman mengenai istilah Doctor Award. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak dapat disamakan dengan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa.

"Seseorang yang menerima gelar D.S.P.P dari kami wajib berpartisipasi aktif dalam proses ilmiah. Mereka harus menyerahkan karya asli, menyusun disertasi atau tesis, menjalani evaluasi akademik independen, peninjauan penelitian, hingga melakukan ujian lisan dan/atau pembelaan karyanya di hadapan panel dewan akademik internasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh tahapan tersebut menghasilkan rekam jejak akademik berupa publikasi ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen evaluasi yang dapat menjadi bagian dari portofolio akademik peserta.

Kerja Sama Internasional

Rektor Princonser University, Prof. Fidel Gutiérrez Vivanco, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan PPWI dan WPF University. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas pengembangan filsafat praktis-ilmiah kepada masyarakat internasional, termasuk Indonesia.

"Kami mengucapkan selamat kepada keluarga besar PPWI dan WPF University atas kemitraan strategis ini. Seminar ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengembangkan filsafat praktis-ilmiah di tingkat global," katanya.

Sementara itu, Wilson Lalengke menilai program D.S.P.P membuka kesempatan bagi kalangan profesional, akademisi, maupun praktisi untuk memperoleh pengakuan internasional atas karya dan kontribusi ilmiah yang telah dihasilkan.

Mengedepankan Filsafat Praktis

Penyelenggara menjelaskan bahwa konsep D.S.P.P mengadopsi gagasan Phronesis yang diperkenalkan Aristoteles, yakni kebijaksanaan yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghubungkan praktik profesional dengan kajian akademik melalui penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di akhir seminar, Prof. Chrisnha menyampaikan bahwa masyarakat yang berminat mengikuti program doktoral internasional D.S.P.P dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui tim kerja sama PPWI dan WPF University.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

CSIS Tebar Deviden Rp5,49 Miliar, Laba Bersih Naik 142 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) membukukan kinerja positif sepanjang 2025. Perseroan mencatat kenaikan pendapatan sebesar 26,5 persen menjadi Rp105,5 miliar, disertai lonjakan laba bersih 142 persen menjadi Rp33,3 miliar. Capaian tersebut mendorong Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen tunai perdana sejak perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil RUPST pada Kamis, 25 Juni 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp5,49 miliar atau setara Dividend Payout Ratio (DPR) 16,55 persen dari laba tahun buku 2025. Perseroan juga menetapkan dana cadangan wajib Rp100 juta, sedangkan sisa laba akan digunakan sebagai modal kerja untuk mempercepat pengembangan bisnis, terutama Kawasan Industri Cikembar.

Kawasan Industri Cikembar Dorong Profitabilitas

Peningkatan kinerja keuangan CSIS 2025 ditopang monetisasi lahan di Kawasan Industri Cikembar yang mulai memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Kondisi tersebut membuat Net Profit Margin (NPM) meningkat dari 16,5 persen menjadi 31,5 persen.

Momentum pertumbuhan berlanjut pada kuartal I 2026. Perseroan membukukan pendapatan Rp38,4 miliar atau melonjak 263 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Laba bersih juga meningkat drastis menjadi Rp20,9 miliar atau tumbuh 1.479 persen secara tahunan, dengan gross profit margin mencapai 80,3 persen dan net profit margin sebesar 54,6 persen.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan industri, CSIS mengoptimalkan dana rights issue senilai Rp198 miliar. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur kawasan serta perluasan landbank di Cikembar guna mengejar target marketing sales Rp120 miliar pada 2026.

Perkuat Manajemen dan Siapkan Proyek Jangka Panjang

RUPST juga menyetujui pengangkatan Octova Lily sebagai Direktur Perseroan. Langkah ini diharapkan memperkuat kapasitas manajemen dalam mengawal ekspansi bisnis, termasuk pengembangan kawasan Tenjojaya di Sukabumi yang mengusung konsep Integrated Agricultural-Based Healing Haven.

Sementara itu, Direktur Utama PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk, Tjoea Aubintoro, mengatakan CSIS memiliki kombinasi aset yang saling melengkapi. "Sentul memberikan fondasi yang matang, sementara Cikembar mulai berkembang sebagai motor pertumbuhan baru Perseroan. Di saat yang sama, Tenjojaya kami persiapkan sebagai visi jangka panjang Perseroan," ujarnya.

Menurut Tjoea, konsep Tenjojaya akan mengintegrasikan pertanian modern, wellness, community living, dan pariwisata berbasis alam sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan yang memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Asrendam XIX/TT Tinjau Pembangunan YTP 898/PC di Kampar

Duta Nusantara Merdeka | Kampar 

Asisten Perencanaan Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Asrendam XIX/TT), Kolonel Arh Antonius Andre Wira K., S.AP., M.Si., melakukan peninjauan pembangunan YTP 898/PC di Marsheiling Area (MA) Posramil Kampar Kiri, Lipat Kain, Kabupaten Kampar, Jumat (26/6/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan operasional satuan sekaligus mengawasi progres pembangunan sarana dan prasarana agar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Peninjauan yang dimulai pukul 09.00 WIB itu dihadiri Pabandaren Srendam XIX/TT, Wadanyon YTP 898/PC, Danramil Kampar Kiri, serta Babinsa setempat. Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bagian dari evaluasi langsung terhadap kesiapan fasilitas dan pembangunan di lingkungan satuan.

Pemeriksaan Fasilitas Pendukung Dilakukan Menyeluruh

Dalam kunjungannya, Kolonel Arh Antonius Andre Wira K. memeriksa berbagai fasilitas utama, mulai dari barak prajurit, dapur, kamar mandi, fasilitas kesehatan (KSA), hingga kesiapan senjata dan materiil satuan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana berada dalam kondisi layak, terawat, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas prajurit secara optimal.

Selain mengecek fasilitas, Asrendam XIX/TT juga memberikan pengarahan kepada seluruh personel YTP 898/PC. Ia menekankan pentingnya menjaga disiplin, profesionalisme, loyalitas, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam setiap pelaksanaan tugas. Prajurit juga diingatkan untuk merawat seluruh aset dan perlengkapan yang menjadi tanggung jawab satuan.

Progres Pembangunan Diawasi Secara Detail

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan inspeksi ke lokasi pembangunan YTP 898/PC. Pada kesempatan itu, Asrendam meninjau kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta perkembangan proyek agar setiap tahapan pembangunan menghasilkan fasilitas yang aman, berkualitas, dan mampu menunjang kebutuhan operasional dalam jangka panjang.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen Kodam XIX/Tuanku Tambusai dalam mengawal pembangunan sarana dan prasarana di seluruh satuan. Pengawasan langsung diharapkan mampu memastikan setiap proyek berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Melalui peningkatan infrastruktur secara berkelanjutan, Kodam XIX/Tuanku Tambusai berupaya menciptakan lingkungan kerja yang representatif, meningkatkan kesejahteraan prajurit, serta memperkuat kesiapan operasional YTP 898/PC dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pandangan Islam tentang Standar Kebenaran di Tengah Perdebatan Modern

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pertanyaan mengenai siapa yang berhak menentukan benar dan salah terus menjadi perdebatan dalam kehidupan manusia. Di tengah perkembangan pemikiran modern, sebagian kalangan menjadikan akal, tradisi, suara mayoritas, atau perubahan zaman sebagai tolok ukur kebenaran. Namun, pandangan Islam tentang standar kebenaran menempatkan wahyu sebagai sumber utama yang menjadi rujukan dalam menilai berbagai persoalan kehidupan.

Dalam ajaran Islam, akal dan ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting. Akan tetapi, keduanya tidak diposisikan sebagai pencipta kebenaran. Akal berfungsi memahami dan menerapkan petunjuk yang berasal dari Allah sebagai sumber pengetahuan yang paling sempurna.

Al-Qur'an Menegaskan Kebenaran Bersifat Tetap

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kebenaran tidak berubah mengikuti kepentingan atau keinginan manusia. Dalam QS. Yūnus ayat 32, Allah berfirman, "Maka tidaklah setelah kebenaran itu melainkan kesesatan."

Sementara itu, QS. Al-Mu’minūn ayat 71 menegaskan bahwa apabila kebenaran mengikuti hawa nafsu manusia, maka kehidupan akan kehilangan keteraturan. Ayat tersebut menunjukkan pentingnya standar yang tetap dalam menentukan nilai, hukum, dan moralitas.

Selain itu, QS. Al-An‘ām ayat 117 menegaskan bahwa Allah adalah pihak yang paling mengetahui siapa yang berada di jalan petunjuk dan siapa yang tersesat. Karena itu, petunjuk Ilahi dipandang sebagai rujukan paling otoritatif dalam menentukan kebenaran.

Petunjuk Rasulullah sebagai Landasan

Pandangan Islam tentang standar kebenaran juga merujuk pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah Kitab Allah dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Muhammad ﷺ." (HR Muslim).

Hadis tersebut memperkuat posisi Al-Qur'an dan sunnah sebagai fondasi utama dalam memahami berbagai persoalan kehidupan.

Tantangan Relativisme Modern

Dalam filsafat modern berkembang pandangan relativisme yang menyatakan bahwa kebenaran dapat berbeda menurut individu, budaya, atau kondisi sosial. Meski bertujuan menghargai keberagaman, konsep ini memunculkan pertanyaan mengenai standar yang digunakan untuk menilai keadilan, moralitas, dan etika.

Islam menawarkan pendekatan berbeda dengan menempatkan wahyu sebagai ukuran yang tetap. Akal dan ilmu tetap digunakan secara maksimal, namun berfungsi untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, Islam memandang bahwa akal merupakan anugerah yang mulia dan ilmu adalah sarana penting bagi kemajuan manusia. Namun, keduanya memerlukan pedoman yang jelas agar tidak terombang-ambing oleh perubahan kepentingan dan tekanan sosial. Karena itu, wahyu tetap menjadi standar utama dalam menentukan kebenaran menurut ajaran Islam.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wamenko Polkam: PLN Jadi Pilar Ketahanan Energi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa PT PLN (Persero) beserta Serikat Pekerja PLN memegang peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menopang target pembangunan pemerintah. Menurutnya, keandalan sistem kelistrikan menjadi prasyarat utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sebagaimana ditargetkan pemerintah dalam Rancangan APBN 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Lodewijk saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Pekerja PLN di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Ia menilai keberlangsungan pasokan listrik menentukan jalannya aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga berbagai program prioritas nasional.

Sistem Kelistrikan Menjadi Penopang Pembangunan

Lodewijk mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai apabila pasokan listrik terganggu. Menurut dia, stabilitas sistem kelistrikan merupakan fondasi bagi seluruh sektor pembangunan.

"Kalau PLN mati seminggu saja, apakah pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai? Tentu tidak bisa. Karena itu, peran PLN sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional," ujar Lodewijk.

Bagian dari Sistem Pertahanan Negara

Ia menjelaskan bahwa PLN beserta seluruh insan kelistrikan termasuk komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta sejumlah regulasi, di antaranya UU Nomor 3 Tahun 2002, UU Nomor 34 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2019.

Menurut Lodewijk, tugas utama komponen pendukung bukan mengangkat senjata, melainkan memastikan layanan kelistrikan tetap berjalan ketika negara menghadapi berbagai ancaman.

"PLN beserta serikat pekerjanya berada pada komponen pendukung. Apakah harus mengangkat senjata? Tentu tidak. Justru tugasnya adalah memastikan listrik tetap menyala dan sistem kelistrikan tetap berjalan," katanya.

Ia juga mencontohkan pentingnya perlindungan terhadap pembangkit listrik sebagai infrastruktur vital. Menurutnya, dalam berbagai konflik modern, fasilitas energi menjadi salah satu aset strategis yang harus dijaga karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Energi Jadi Kunci Kedaulatan Nasional

Lodewijk menegaskan sistem kelistrikan nasional merupakan objek vital strategis yang harus diamankan. Selain mendukung ketahanan nasional, infrastruktur listrik juga menjadi fondasi transformasi digital yang tengah dipercepat pemerintah.

"Listrik adalah kunci pembangunan, pendukung utama pertahanan negara, dan syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan infrastruktur kita," ujarnya.

Rakernas SP PLN 2026 dihadiri perwakilan serikat pekerja dari berbagai daerah. Ketua SP PLN Muhammad Abrar Ali mengatakan tema Rakernas tahun ini "Mengawal Pengelolaan Energi Listrik Sebagaimana Amanah Konstitusi demi Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Energi Nasional" dinilai relevan dengan tantangan sektor energi saat ini.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN Nurlely Amar berharap rekomendasi Rakernas mampu menghasilkan gagasan yang memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung kemajuan PLN dan pembangunan Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Steady Safe Cetak Laba Bersih Rp39,50 miliar di 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Steady Safe Tbk (SAFE) membukukan laba bersih sebesar Rp39,50 miliar sepanjang 2025 atau meningkat 44,68 persen dibandingkan Rp27,30 miliar pada tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut diraih meski pendapatan perseroan turun menjadi Rp209,6 miliar dari Rp233,6 miliar pada 2024. Kinerja SAFE 2025 dan strategi bisnis 2026 dipaparkan dalam Public Expose Tahunan sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada investor di Jakarta, Jum'at (26/06/2026).

Direktur Utama SAFE, John Pieter Sembiring, menjelaskan bahwa perusahaan tetap berfokus pada efisiensi operasional, optimalisasi aset, dan peningkatan kualitas layanan transportasi guna menjaga keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri.

Penurunan Pendapatan Dipicu Berkurangnya Kilometer Tempuh

Manajemen menjelaskan penurunan pendapatan sebesar 10,32 persen dipengaruhi berkurangnya realisasi kilometer tempuh armada bus. Sepanjang 2025, total jarak operasional tercatat 9,24 juta kilometer, turun sekitar 666 ribu kilometer dibandingkan capaian 9,91 juta kilometer pada 2024.

Di sisi lain, beban langsung berhasil ditekan menjadi Rp148,4 miliar dari Rp154,4 miliar pada tahun sebelumnya. Beban usaha relatif stabil di kisaran Rp17,79 miliar.

Perseroan juga mencatat perbaikan struktur keuangan. Total liabilitas turun signifikan 36,64 persen menjadi Rp136,4 miliar, sementara posisi ekuitas berbalik positif menjadi Rp63,08 miliar setelah pada 2024 masih mengalami defisiensi modal sebesar Rp10,97 miliar.

Strategi Operasional dan Pemasaran

Menurut John Pieter Sembiring, perusahaan menghadapi tantangan berupa kebijakan operasional dari PT Transportasi Jakarta yang berdampak pada pencapaian kilometer tempuh armada. Untuk mengatasinya, perseroan meningkatkan intensitas perawatan kendaraan, memperketat proses rekrutmen pramudi, memperkuat pelatihan keselamatan, serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Di bidang pemasaran, PT Steady Safe tetap berkomitmen menjalankan seluruh ketentuan layanan Transjakarta sesuai regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perseroan juga terus menjaga kualitas pelayanan agar tetap dipercaya sebagai operator transportasi publik sekaligus memperkuat peluang memperoleh penugasan koridor pada masa mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Sukseskan PENAS XVII di Gorontalo

Duta Nusantara Merdeka | Gorontalo 

Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Limboto, Kabupaten Gorontalo, berlangsung lancar berkat kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, panitia pelaksana, serta masyarakat. Ajang nasional tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil peran penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Dukungan yang diberikan mencakup penyediaan fasilitas, pengaturan akomodasi peserta dari berbagai provinsi, hingga koordinasi teknis selama kegiatan berlangsung.

Kolaborasi Pemerintah Jadi Kunci Kelancaran Acara

Penyelenggaraan PENAS XVII memperlihatkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipimpin Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo di bawah kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus.

Selain menyiapkan sarana pendukung, pemerintah daerah juga menggandeng masyarakat dalam menyambut ribuan peserta. Sejumlah kontingen diketahui menginap di rumah-rumah warga, mencerminkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan selama pelaksanaan agenda nasional tersebut.

Dihadiri Presiden dan Ribuan Peserta

Puncak kegiatan PENAS XVII dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, para gubernur, bupati, wali kota, serta ribuan peserta dan masyarakat yang memadati kawasan GOR David-Tonny.

PENAS XVII menjadi wadah strategis bagi petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk bertukar pengalaman, memperluas jejaring kerja sama, sekaligus mendorong inovasi dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

Bagi Provinsi Gorontalo, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional ini menjadi kesempatan memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari berbagai wilayah. Sementara bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, keberhasilan menjadi tuan rumah menambah pengalaman dalam mengelola agenda nasional dan memperkuat kapasitas daerah untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan sektor pangan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

HUT ke-6 JMSI 2026, Pangdam XIX Terima Pin Emas JMSI

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP menerima Pin Emas JMSI Riau bertajuk "Mitra Strategis Kebangsaan" pada malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Gedung Kaharudin Nasution, Makodam XIX/Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Kamis (25/6/2026) malam.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Pangdam dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan sekaligus membangun sinergi antara TNI dan media. Pangdam hadir didampingi Kasdam XIX/Tuanku Tambusai serta Kapendam XIX/Tuanku Tambusai.

Media Dinilai Berperan Menjaga Persatuan Bangsa

Puncak peringatan HUT JMSI dihadiri pengurus JMSI Pusat dan JMSI Riau, unsur Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, insan pers, hingga perwakilan pemerintah daerah. Rangkaian acara diawali tari persembahan, menyanyikan Indonesia Raya dan Mars JMSI, pembacaan doa, serta sambutan dari Ketua JMSI Riau H. Dheni Kurnia, Ketua Umum JMSI Pusat Dr. Faisal Andri Mahrawa, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Plt. Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan media memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan bangsa melalui penyampaian informasi yang berkualitas.

"Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun optimisme, serta memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat," ujar Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.

Pelantikan Pengurus dan Penandatanganan Kerja Sama

Selain penyerahan penghargaan, kegiatan juga dirangkai dengan pelantikan Pengurus JMSI Riau periode 2025–2030, pembacaan prasetia organisasi, penandatanganan berita acara, hingga penandatanganan nota kesepahaman antara JMSI Riau dengan RSIA Zainab dan RS Prof. Dr. Tabrani.

Pada kesempatan yang sama, JMSI Riau turut memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Ustaz Abdul Somad, Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Dr. H. Saidul Amin, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, serta Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby atas kontribusi mereka di berbagai bidang.

Peringatan HUT ke-6 JMSI dan HPN 2026 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara media, pemerintah, TNI, dunia pendidikan, serta berbagai elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Sinergi tersebut diharapkan terus memperkuat ekosistem informasi yang kredibel sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran media dan institusi negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemprov DKI Kantongi Sertipikat Aset Rp124 Triliun Sepanjang 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali memperkuat perlindungan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penyerahan 499 Sertipikat Hak Pakai dengan nilai mencapai Rp22,25 triliun. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari percepatan sertipikasi aset daerah untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa pertanahan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan sertipikat yang diserahkan memiliki luas sekitar 850 ribu meter persegi dan tersebar di sejumlah wilayah Jakarta. Sebagian besar berada di Jakarta Selatan dengan total 229 sertipikat dan luas sekitar 407 ribu meter persegi.

“Hari ini kita menyerahkan 499 sertipikat dengan luas mencapai sekitar 850 ribu meter persegi dan nilai aset sekitar Rp22,25 triliun,” ujar Ossy Dermawan usai acara penyerahan sertipikat di Balai Agung, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

DKI Jakarta Jadi Contoh Tata Kelola Aset

Ossy menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata administrasi pertanahan layak menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi nasional, Jakarta dinilai memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan tertib hukum.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta guna mempercepat target seluruh bidang tanah terdaftar dan bersertipikat.

“Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta agar target 100 persen bidang tanah terdaftar dan bersertipikat dapat segera terwujud,” kata Ossy.

Total Aset Tersertipikasi Tembus Rp124 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan penyerahan terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari program sertipikasi aset yang telah berjalan sejak awal tahun.

Sebelumnya, pada Februari 2026, ATR/BPN menyerahkan 3.922 Sertipikat Hak Pakai dengan nilai aset sekitar Rp102 triliun. Dengan tambahan sertipikat terbaru, total nilai aset Pemprov DKI Jakarta yang telah memperoleh kepastian hukum sepanjang 2026 mencapai Rp124 triliun.

“Pada hari ini Pemprov DKI Jakarta mendapat 499 Sertipikat Hak Pakai dari Kementerian ATR/BPN dengan total nilai Rp22,25 triliun. Ini merupakan kelanjutan dari penyerahan sebelumnya sehingga total semuanya mencapai Rp124 triliun,” ujar Pramono.

Ia menambahkan masih terdapat sejumlah aset yang proses sertipikasinya terus dikoordinasikan bersama Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah berharap seluruh proses tersebut dapat segera diselesaikan guna memperkuat perlindungan aset daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan pemerintah daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More