Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengkritik kondisi ekonomi dan berbagai kebijakan pemerintah kembali terjadi di sejumlah daerah. Aksi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga menyebar ke Bandung, Semarang, dan Makassar.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan keberatan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya harga kebutuhan pokok. Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan sejumlah kebijakan yang dinilai membebani masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap program prioritas nasional.
Tuntutan Mahasiswa Meluas
Para demonstran menuntut pemerintah menghentikan pemotongan anggaran pada sejumlah sektor serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti dugaan menguatnya praktik militerisme di ruang sipil dan meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik.
Di Jakarta, Jumat (12/6/2026), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di kawasan pusat ibu kota. Aksi yang semula direncanakan berlangsung di sekitar Bundaran HI akhirnya bergeser ke ruas Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin setelah dilakukan pengalihan lokasi oleh aparat.
Pada hari yang sama, ratusan mahasiswa di Semarang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan mengalihkan sebagian anggarannya untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, termasuk subsidi energi.
Sementara itu, mahasiswa di Bandung dan Makassar juga turun ke jalan menyuarakan tuntutan serupa. Fenomena ini memperpanjang rangkaian aksi protes publik yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir terkait berbagai kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.
Pemerintah Minta Kritik Disampaikan Secara Bijak
Menanggapi berbagai aksi tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat.
"Kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan mencampur kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa," kata Dudung.
Ia menambahkan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna mewujudkan pembangunan yang lebih kuat, adil, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar