Pemerintah memperkuat strategi pengendalian karhutla 2026 menghadapi El Nino melalui reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Langkah tersebut ditempuh untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering dibanding tahun sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman yang berdampak pada ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, hingga hubungan diplomatik akibat potensi kabut asap lintas negara.
Saat membuka Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla 2026 bertema Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027 di Jakarta, Kamis (18/6/2026), Djamari menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
"Pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat," ujarnya.
Pemerintah Perkuat Pengendalian Karhutla 2026
Menurut Djamari, sejumlah capaian pada 2025 menunjukkan hasil positif, terutama dalam peningkatan koordinasi antarlembaga, kesiapan pemerintah daerah, serta dukungan TNI, Polri, dan sektor swasta dalam upaya pencegahan.
Meski demikian, ancaman karhutla masih tinggi seiring potensi penguatan fenomena El Nino yang dapat menurunkan curah hujan, memperparah kekeringan, dan meningkatkan jumlah titik panas.
Untuk itu, pemerintah mengaktifkan kembali Desk Karhutla Nasional yang bertugas mengoordinasikan kebijakan, sinkronisasi program, monitoring, serta evaluasi terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.
"Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional," kata Djamari.
Enam Provinsi Jadi Prioritas
Pemerintah menetapkan enam wilayah prioritas rawan karhutla pada 2026, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Wilayah tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena dominasi lahan gambut, luasnya kawasan hutan dan perkebunan, serta faktor cuaca yang berpotensi memperbesar risiko kebakaran.
Djamari meminta seluruh kepala daerah, aparat keamanan, BPBD, serta pemangku kepentingan terkait meningkatkan patroli terpadu, memperkuat sistem deteksi dini, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan.
El Nino Diperkirakan Menguat
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai keberhasilan menekan luas karhutla selama beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang semakin solid. Namun, ia mengingatkan bahwa ancaman pada 2026 diperkirakan lebih berat karena musim kemarau datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan dipengaruhi siklus El Nino.
Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menjelaskan intensitas El Nino saat ini masih berada pada level moderat. Namun kondisi tersebut diperkirakan menguat mulai Juli hingga September dan mencapai puncaknya pada Oktober 2026.
Pemerintah juga terus menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca untuk pembasahan lahan dan pencegahan kebakaran. Hingga kini, operasi telah berlangsung selama 141 hari dengan total 225 sortie penerbangan di berbagai daerah prioritas.
Menutup rakor tersebut, pemerintah menetapkan tiga fokus utama pengendalian karhutla 2026, yakni mencegah kebakaran berskala besar, menghindari terjadinya asap lintas wilayah maupun negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi nasional yang berkelanjutan.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar