Riau Perkuat Solidaritas Lewat Kurban 2026

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau bersama DNT Tour and Travel melaksanakan penyembelihan empat ekor sapi kurban di SDIT Milatul Khoir, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, Kamis (28/5/2026).

Kegiatan kurban PWMOI Riau Iduladha 2026 tersebut menjadi agenda perdana organisasi dalam memperkuat solidaritas internal sekaligus meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Ketua panitia kurban, Fiqi Fernando, SE mengatakan, sebanyak 400 kupon telah disiapkan untuk pendistribusian daging kurban kepada pengurus DPW PWMOI Riau dan tim syiar DNT Tour and Travel.

“Alhamdulillah, tahun ini PWMOI Riau bersama DNT Tour and Travel dapat melaksanakan penyembelihan empat ekor sapi. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan mempererat kebersamaan,” ujar Fiqi dalam keterangannya, Kamis.

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk ibadah tahunan, tetapi juga sarana memperkuat hubungan antarpengurus dan mitra organisasi.

Distribusi Daging Kurban Difokuskan untuk Pengurus

Fiqi berharap kegiatan sosial dan keagamaan seperti ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang dengan cakupan penerima manfaat yang lebih luas.

“Semoga PWMOI Riau dan DNT Tour and Travel semakin besar dan maju. Kami juga mendoakan Ketua DPW PWMOI Riau yang juga Owner DNT Tour and Travel, H. Rio Kasairy, S.Sos beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PWMOI Riau, Rio Kasairy menyebutkan pelaksanaan kurban tahun ini merupakan kegiatan perdana yang diselenggarakan organisasi tersebut.

Rio menjelaskan, pada tahap awal penyaluran daging kurban masih diprioritaskan bagi pengurus DPW PWMOI Riau sebelum nantinya diperluas ke daerah.

“Untuk tahun pertama ini, penyaluran daging kurban masih difokuskan kepada pengurus DPW. Insya Allah ke depan bisa diperluas hingga ke DPD-DPD di daerah,” ujar Rio.

PWMOI Riau Targetkan Program Kurban Lebih Luas

Rio juga mengapresiasi dukungan seluruh pengurus PWMOI Riau dan tim syiar DNT Tour and Travel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kurban tersebut.

Ia berharap program kurban tahunan dapat menjadi agenda rutin organisasi sekaligus memperkuat kekompakan internal PWMOI Riau.

“Terima kasih atas dukungan dan doa dari seluruh rekan-rekan. Semoga PWMOI Riau dan DNT Tour and Travel semakin solid dan terus berkembang,” pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Pastikan Negara Kawal Pembebasan WNI di Israel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah Indonesia menyatakan terus bekerja mengupayakan keselamatan dan pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melalui Kepala Biro Humas dan Data Informasi Brigjen TNI Honi Havana, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurut Kemenko Polkam, negara memberi perhatian serius terhadap penahanan sejumlah WNI dalam operasi pencegatan armada kemanusiaan tersebut. Pemerintah memastikan langkah diplomatik dan komunikasi internasional terus dijalankan.

“Pemerintah akan menempuh seluruh jalur diplomatik, hukum, dan komunikasi internasional yang tersedia dengan tetap mengedepankan perlindungan keselamatan WNI, kebebasan pers, serta prinsip-prinsip kemanusiaan,” ujar Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan pernyataan Menko Polkam.

Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, isu perlindungan WNI kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa kasus sebelumnya, proses pembebasan warga di wilayah konflik memang sering berjalan panjang dan senyap dari ruang publik.

Pemerintah Dorong Koordinasi Internasional

Kemenko Polkam mendukung langkah Menteri Luar Negeri RI bersama sejumlah negara sahabat yang mengecam pencegatan terhadap Global Sumud Flotilla 2.0 oleh militer Israel.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat komunikasi dengan pihak internasional. Jalur diplomasi disebut menjadi opsi utama dalam proses penyelamatan para WNI tersebut.

Seorang diplomat Indonesia yang pernah menangani evakuasi warga di kawasan Timur Tengah pernah mengatakan, negosiasi dalam situasi konflik sering berlangsung maraton dan melibatkan banyak saluran tidak resmi.

Karena itu, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan melalui informasi resmi pemerintah agar tidak muncul spekulasi yang memperkeruh situasi.

Perlindungan WNI Jadi Prioritas Negara

Kemenko Polkam menegaskan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah meningkatnya risiko keamanan internasional.

Komitmen tersebut tidak hanya terkait penahanan WNI oleh militer Israel, tetapi juga upaya penyelamatan empat WNI yang disandera di perairan Somalia sejak akhir April lalu.

Situasi ini memperlihatkan tantangan perlindungan warga negara kini semakin kompleks. Pemerintah menghadapi tekanan diplomatik, keamanan lintas negara, hingga dinamika geopolitik global yang bergerak cepat.

Meski begitu, pemerintah memastikan seluruh jalur yang tersedia akan terus digunakan untuk mengupayakan keselamatan dan pembebasan para WNI tersebut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IMO Indonesia Kecam Penangkapan Jurnalis Republika di Gaza

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengecam penangkapan jurnalis Bambang Noroyono oleh aparat Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Jalur Gaza.

Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai tindakan tersebut bukan sekadar insiden keamanan, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan akses publik terhadap fakta kemanusiaan di wilayah konflik.

IMO Nilai Penangkapan Jurnalis Tak Bisa Dibenarkan

Yakub mengatakan kehadiran jurnalis di kawasan konflik memiliki fungsi penting untuk memastikan dunia internasional tetap memperoleh informasi yang utuh dan independen.

“Kami mengutuk keras aksi Zionis Israel yang menangkap saudara Bambang Noroyono dalam misi kemanusiaan di Gaza. Aksi tersebut merupakan bukti nyata pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal dan kebebasan pers,” kata Yakub dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Menurut dia, ketika jurnalis dibatasi atau dibungkam, publik global kehilangan akses terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Situasi itu dinilai semakin berbahaya ketika konflik kemanusiaan berlangsung di tengah perhatian dunia internasional.

“Jurnalis hadir untuk menyuarakan fakta atau kebenaran kepada masyarakat dunia. Karena itu, ketika jurnalis dibungkam, maka dunia kehilangan akses terhadap fakta-fakta kemanusiaan yang terjadi di wilayah konflik,” ujar Yakub.

Di ruang redaksi, kabar penangkapan jurnalis di wilayah konflik selalu memunculkan kegelisahan yang sama. Banyak wartawan memahami bahwa medan perang bukan hanya soal ancaman peluru, tetapi juga risiko kriminalisasi terhadap pencari fakta.

Beberapa editor media nasional bahkan mulai melihat konflik Gaza bukan lagi semata isu geopolitik Timur Tengah, melainkan ujian besar terhadap perlindungan profesi jurnalis secara global.

Pemerintah Diminta Bergerak Cepat

IMO Indonesia mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik untuk memastikan keselamatan Bambang Noroyono dan relawan kemanusiaan lain yang ikut dalam misi tersebut.

“Kami meminta pemerintah Indonesia segera bergerak cepat untuk menjamin sekaligus memastikan keselamatan saudara Bambang Noroyono serta mendorong pembebasan seluruh relawan yang ditahan,” kata Yakub.

Desakan itu muncul di tengah meningkatnya sorotan dunia terhadap keselamatan pekerja media di wilayah konflik. Sejumlah organisasi pers internasional sebelumnya juga berulang kali memperingatkan tingginya risiko kekerasan terhadap jurnalis di Gaza.

Bagi kalangan media, peristiwa ini kembali menegaskan bahwa kebebasan pers di wilayah perang masih menjadi isu yang rapuh dan mudah dikorbankan oleh kepentingan politik maupun militer.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Harkitnas 2026: Pers Nasional Diuji Algoritma Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei kembali memunculkan pertanyaan lama yang kini terasa makin relevan: masihkah pers nasional menjadi penjaga akal sehat publik di tengah banjir informasi digital dan tekanan algoritma global. Di era kecerdasan buatan, media massa menghadapi tantangan paling berat sejak Reformasi 1998.

Di ruang-ruang redaksi, situasinya berubah drastis. Media bukan hanya dituntut cepat, tetapi juga dipaksa mengejar klik, impresi, dan trafik demi bertahan hidup. Dalam kondisi itu, idealisme jurnalistik sering kali berhadapan langsung dengan kebutuhan bisnis yang makin keras.

Pers Pernah Menjadi Senjata Perlawanan

Sejarah pers Indonesia lahir bukan dari industri hiburan, melainkan dari perjuangan politik dan kesadaran kebangsaan. Tokoh seperti Tirto Adhi Soerjo memanfaatkan surat kabar sebagai alat melawan kolonialisme Belanda.

Lewat Medan Prijaji, gagasan tentang bangsa Indonesia mulai tumbuh. Pers saat itu menjadi ruang bersama bagi masyarakat dari Batavia hingga Sumatra untuk merasa memiliki nasib yang sama.

Di banyak ruang redaksi lama, wartawan senior masih sering mengenang masa ketika berita ditulis dengan verifikasi ketat dan diskusi panjang. Kini suasananya berbeda. Seorang editor media digital bahkan bisa memantau puluhan berita hanya dalam satu layar laptop sambil mengejar hitungan menit.

Pasca-Reformasi 1998, kebebasan pers berkembang pesat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun ancaman baru muncul dalam bentuk yang lebih rumit: dominasi platform digital global.

Disrupsi Digital Mengubah Wajah Jurnalisme

Perubahan lanskap media membuat ruang publik dipenuhi arus informasi tanpa henti. Media sosial melahirkan fenomena jurnalisme warga, tetapi juga memunculkan banjir hoaks, disinformasi, dan sensasionalisme.

Dalam ekosistem digital, algoritma kini lebih menentukan berita populer dibanding keputusan redaksi. Konten yang memicu emosi sering lebih mudah tersebar ketimbang laporan investigasi mendalam.

Akibatnya, banyak media arus utama mengalami tekanan ekonomi serius. Pendapatan iklan digital sebagian besar mengalir ke platform global seperti Google, Meta, dan TikTok.

Dampaknya terasa langsung di lapangan. Pengurangan jurnalis, penutupan biro daerah, hingga maraknya praktik “jurnalisme rilis” menjadi fenomena sehari-hari.

Seorang wartawan daerah pernah bercerita, dalam satu hari ia diminta menulis lebih dari 15 berita hanya untuk menjaga trafik situs tetap stabil. Dalam kondisi seperti itu, liputan investigasi mendalam nyaris mustahil dilakukan.

Kebangkitan Mutu Pers Jadi Tantangan Baru

Di tengah situasi tersebut, momentum Hari Kebangkitan Nasional dinilai perlu dimaknai sebagai kebangkitan mutu pers nasional. Fokus utama pers kini bukan sekadar menjadi yang tercepat, melainkan menjelaskan konteks dan dampak sebuah peristiwa secara jernih.

Kepercayaan publik menjadi modal paling penting bagi media. Ketika masyarakat mulai lelah dengan kebisingan media sosial, pers kredibel memiliki peluang kembali menjadi rujukan utama informasi.

Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Regulasi itu diharapkan menciptakan pembagian manfaat yang lebih adil antara media nasional dan platform digital global.

Namun tantangan implementasi masih besar, terutama bagi media lokal yang menghadapi tekanan ekonomi paling berat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Homeless Media Makin Populer, Gen Z Ubah Cara Konsumsi Berita

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fenomena homeless media makin populer di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Media digital tanpa situs resmi itu tumbuh cepat melalui Instagram, TikTok, X, hingga Telegram, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi harian.

Model media semacam ini berkembang karena biaya operasionalnya murah dan distribusi kontennya jauh lebih cepat dibanding media konvensional. Di tengah banjir informasi digital, homeless media hadir dengan format singkat, visual kuat, dan bahasa yang lebih dekat dengan kebiasaan pengguna internet muda.

Homeless Media Tumbuh dari Perubahan Pola Konsumsi Informasi

Homeless media pada dasarnya tidak memiliki “rumah” utama berupa situs berita atau kantor redaksi besar. Seluruh aktivitas publikasi dilakukan lewat akun media sosial aktif yang fokus mengejar interaksi dan penyebaran cepat.

Fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Banyak kreator muda mulai melihat media sosial bukan lagi sekadar ruang hiburan, melainkan saluran distribusi berita yang murah dan efektif. Dalam beberapa kasus, satu unggahan pendek bahkan bisa menjangkau jutaan pengguna hanya dalam hitungan jam.

Situasi itu terasa akrab bagi banyak orang. Di warung kopi atau ruang tunggu commuter line, semakin sering terlihat orang membaca berita langsung dari Instagram atau TikTok, bukan lagi membuka portal berita seperti satu dekade lalu.

Data We Are Social 2025 menunjukkan 62,9 persen masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial. Angka tersebut memperlihatkan perubahan besar perilaku publik dalam mencari informasi dan mengambil keputusan sehari-hari.

Cepat dan Menarik, Tapi Rentan Minim Verifikasi

Kekuatan utama homeless media ada pada kecepatannya. Konten dibuat singkat, mudah dipahami, dan dirancang menarik perhatian dalam beberapa detik pertama. Model ini cocok dengan pola konsumsi informasi generasi muda yang serba cepat.

Namun, di balik pertumbuhan itu, muncul persoalan serius. Banyak homeless media belum menerapkan standar jurnalistik yang ketat. Verifikasi data sering terabaikan karena tekanan mengejar trafik dan viralitas.

Akibatnya, risiko penyebaran hoaks menjadi lebih besar. Beberapa akun bahkan menghapus unggahan tanpa klarifikasi ketika informasi yang disampaikan terbukti keliru.

Selain itu, perlindungan hukum homeless media juga belum jelas. Sebagian besar belum berbadan hukum atau memiliki struktur redaksi yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika muncul sengketa informasi.

Di tengah perubahan lanskap digital itu, publik kini dituntut lebih kritis memilih sumber informasi. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi tetap menjadi fondasi utama jurnalisme.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PWMOI Kepri Dilantik, Profesionalisme Media Online Disorot

Duta Nusantara Merdeka | Batam 

Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Kepulauan Riau resmi dilantik di Aula Engku Hamidah, Kompleks Kantor Wali Kota Batam, Sabtu, 9 Mei 2026. Pelantikan itu sekaligus menjadi momentum penguatan profesionalisme wartawan media online di tengah derasnya arus informasi digital.

Acara bertema “Memperkuat Profesionalisme Wartawan Media Online dalam Mewujudkan Informasi yang Akurat, Berimbang dan Berintegritas di Era Digital” itu dihadiri pengurus DPW PWMOI Riau bersama sejumlah pengurus daerah lain di Sumatera. Kehadiran mereka menegaskan upaya memperkuat jaringan organisasi pers berbasis digital di kawasan tersebut.

DPW PWMOI Riau Dorong Soliditas Organisasi

Ketua DPW PWMOI Riau, H. Rio Kasairy, S.Sos hadir bersama Bendahara Nurhayati, Hendra Saputra selaku humas, dan Sadrail sebagai Sekretaris OKK. Mereka memberikan dukungan langsung kepada Hendri yang kembali dipercaya memimpin DPW PWMOI Kepulauan Riau periode 2026–2029.

Rio juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian kepengurusan PWMOI Kepri pada periode sebelumnya. Menurut dia, perkembangan organisasi di Kepri terlihat cukup aktif dibanding beberapa daerah lain.

“Dan semoga di periode keduanya, PWMOI Kepri bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi ke depan,” ujar Rio dalam sambutannya.

Di sela acara, suasana pelantikan sempat terasa cair ketika sejumlah pengurus daerah berbincang soal tantangan media online saat ini. Obrolan kecil di lorong aula itu berkisar dari persoalan biaya server hingga tekanan kecepatan berita yang sering mengorbankan akurasi.

MoU Hosting Jadi Sorotan di Tengah Tantangan Media Digital

Selain pelantikan, perhatian peserta juga tertuju pada penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara PWMOI Kepri dan Lira Hosting. Kerja sama itu dinilai penting untuk menopang kebutuhan teknis media online yang terus berkembang.

Rio berharap kolaborasi serupa dapat diterapkan di Provinsi Riau. Menurut dia, dukungan hosting menjadi kebutuhan mendasar bagi media digital, terutama bagi media kecil yang sering terkendala biaya operasional.

“Dan semoga dengan MoU ini, bisa juga ditularkan ke Riau, sehingga kita bisa membantu hosting kawan-kawan yang habis dan akan habis,” kata Rio.

Ia menegaskan kehadiran PWMOI Riau di Batam bukan sekadar formalitas organisasi. Menurutnya, solidaritas antardaerah menjadi modal penting memperkuat posisi media online di Pulau Sumatera.

“Dan mari kita besarkan PWMOI di Pulau Sumatera ini,” ujar Rio.

Dalam pelantikan tersebut, turut hadir Ketua DPD PWMOI Kota Pekanbaru Aprianto yang mendampingi rombongan DPW PWMOI Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Di Balik Krisis Media, Kesejahteraan Wartawan Dipertanyakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seruan FORSIMEMA-RI soal perbaikan industri media membuka realitas yang selama ini jarang dibahas terang-terangan: kesejahteraan wartawan ikut tergerus di tengah model bisnis media yang kian rapuh.

Di balik narasi transformasi, ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan—bagaimana media bertahan tanpa mengorbankan kualitas kerja dan nasib jurnalisnya.

Model Bisnis Rapuh, Beban Jatuh ke Wartawan

Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menyinggung perlunya diversifikasi pendapatan. Namun, di banyak ruang redaksi, perubahan itu belum terasa.

Ketergantungan pada iklan digital justru mempersempit ruang gerak media. Platform global menyerap porsi terbesar, sementara media lokal berbagi sisa.

Akibatnya, tekanan efisiensi tak terhindarkan. Beban kerja meningkat, tapi kompensasi tak selalu mengikuti.

“Media harus berani keluar dari zona nyaman,” kata Syamsul dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).

Seorang wartawan di Jakarta pernah bercerita, dalam sehari ia diminta menulis hingga lima berita sekaligus memproduksi konten video. “Gaji segitu-segitu saja, tapi kerjaan nambah terus,” ujarnya.

Antara Akses Kekuasaan dan Independensi

FORSIMEMA juga mendorong sinergi dengan lembaga publik seperti Mahkamah Agung dan pemerintah daerah. Di atas kertas, kolaborasi ini membuka akses informasi yang lebih luas.

Namun, di lapangan, batas antara kerja sama dan kedekatan berlebihan sering kali tipis.

Media dituntut menjaga independensi, tapi di saat yang sama membutuhkan akses dan stabilitas bisnis. Dilema ini bukan hal baru, tapi makin terasa di tengah tekanan ekonomi.

Seorang editor senior pernah mengingatkan, “Kalau terlalu dekat, kita kehilangan daya kritis. Kalau terlalu jauh, kita kehilangan akses.” Tarik-menarik ini kini jadi keseharian redaksi.

Teknologi Mengubah Ritme, Bukan Selalu Menyejahterakan

Adaptasi digital sering disebut sebagai solusi. Video pendek, podcast, hingga infografis jadi standar baru.

Namun, perubahan ini juga menggeser beban ke wartawan. Satu orang kini dituntut multitasking: menulis, merekam, mengedit, sekaligus mendistribusikan.

Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, dalam banyak kasus justru memperpanjang jam kerja tanpa kompensasi setara.

Saya pernah melihat seorang jurnalis muda mengedit video di trotoar usai liputan. Ia tertawa, tapi mengakui kelelahan sudah jadi rutinitas.

Perlindungan Profesi Masih Abu-Abu

FORSIMEMA menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan peningkatan kompetensi. Ini relevan, mengingat risiko sengketa pemberitaan masih tinggi.

Namun, implementasinya belum merata. Banyak wartawan bekerja tanpa perlindungan memadai, terutama di media kecil dan daerah.

Pelatihan memang ada, tapi tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan. Akibatnya, nilai tawar jurnalis tetap lemah di hadapan industri.

Seruan transformasi industri media memang penting. Tapi tanpa perbaikan struktural, perubahan hanya akan berhenti di level wacana.

Krisis media bukan sekadar soal bisnis. Di dalamnya, ada manusia—wartawan—yang selama ini jadi tulang punggung informasi publik, namun kerap jadi pihak pertama yang menanggung dampaknya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasus OTT Wartawan Mojokerto, Uji Batas UU Pers dan KUHP

Duta Nusantara Merdeka | Mojokerto 

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum wartawan oleh Polres Mojokerto memicu polemik serius terkait batas antara tindak pidana dan sengketa pers. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah murni penegakan hukum atau indikasi kriminalisasi profesi jurnalistik.

Dedik Sugianto, Ketua Umum Lembaga Pers WAKOMINDO sekaligus Pemred Sindikat Post, menilai kasus ini bukan sekadar perkara kriminal biasa, melainkan alarm keras bagi kebebasan pers di Indonesia.

Batas Tipis Pidana dan Sengketa Jurnalistik

Dedik menyoroti pentingnya membedakan tindak pidana murni dengan sengketa jurnalistik. Ia mengingatkan, dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas lex specialis derogat legi generali, di mana UU Pers menjadi rujukan utama untuk perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik.

“Jika persoalan bermula dari pemberitaan atau permintaan penghapusan berita, maka mekanisme penyelesaian harus melalui hak jawab atau hak koreksi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/03/2026).

Menurutnya, penggunaan pasal pemerasan dalam KUHP Baru tanpa menelusuri akar masalah berpotensi menimbulkan kesalahan penerapan hukum. Ia menekankan pentingnya melibatkan Dewan Pers sebagai pihak yang berwenang menilai aspek etik dan profesi.

Tiga Titik Kritis dalam Penanganan Kasus

Dedik menggarisbawahi tiga aspek krusial. Pertama, unsur “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” harus dibuktikan secara jelas, termasuk adanya paksaan atau ancaman nyata.

Kedua, potensi salah kaprah dalam penggunaan pasal pemerasan. Jika substansi perkara adalah ancaman pemberitaan, seharusnya masuk ranah pencemaran atau fitnah yang bersifat delik aduan.

Ketiga, perlindungan profesi wartawan sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku jika yang bersangkutan menjalankan fungsi pers secara sah.

Ia juga menyoroti peran pelapor yang merupakan seorang pengacara. Langkah langsung melapor ke polisi tanpa melalui Dewan Pers dinilai menimbulkan kecurigaan adanya strategi untuk membungkam kontrol sosial.

Dedik menegaskan, penegakan hukum harus tetap berjalan jika terbukti ada pemerasan. Namun, prosesnya tidak boleh mengabaikan mekanisme UU Pers. Transparansi Polres Mojokerto menjadi kunci untuk memastikan keadilan dan mencegah preseden buruk bagi kebebasan pers.

“Pers yang merdeka adalah pilar demokrasi. Jangan sampai hukum justru menjadi alat menekan kritik,” katanya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA-RI Rilis Kaos Atribut Jurnalis Peliput Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) meluncurkan kaos atribut keanggotaan bagi jurnalis peliput peradilan di Jakarta, Sabtu (7/3).

FORSIMEMA-RI secara resmi memperkenalkan kaos atribut keanggotaan sebagai identitas organisasi bagi para jurnalis yang tergabung dalam forum tersebut.

Atribut ini diperuntukkan bagi anggota FORSIMEMA-RI yang selama ini menjalankan tugas peliputan di berbagai satuan kerja peradilan di seluruh Indonesia.

Peluncuran atribut tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas sekaligus mempererat solidaritas di antara para jurnalis yang aktif meliput perkembangan lembaga peradilan, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan peradilan di bawahnya.

Kaos atribut tersebut dirancang dengan warna dasar putih, dipadukan dengan logo FORSIMEMA-RI pada bagian dada serta aksen hijau tua di bagian lengan.

Desain tersebut, menurut pengurus forum, dipilih untuk merepresentasikan nilai profesionalisme, keterbukaan, dan kebersamaan di kalangan jurnalis peliput lembaga peradilan.

“Kaos atribut keanggotaan ini memadukan integritas sebagai fondasi moral dengan kolaborasi sebagai penggerak kerja bersama. Kombinasi itu penting dalam membangun kepercayaan publik, terutama di wilayah kerja Mahkamah Agung dan badan peradilan,” ujar Syamsul Bahri, dalam keterangan pers, Sabtu (7/3).

Menegaskan Integritas dan Kolaborasi Media

Selain menampilkan identitas organisasi, atribut tersebut juga memuat slogan “Integritas Oke, Sinergitas dan Kolaborasi Media Yess.”

Menurut Syamsul Bahri, frasa “Integritas Oke” menekankan pentingnya kejujuran, etika, dan konsistensi sikap dalam menjalankan profesi jurnalistik.

“Tanpa integritas, informasi yang disampaikan kepada publik tidak memiliki nilai dan tidak akan dipercaya,” ujarnya.

Sementara itu, frasa “Sinergitas dan Kolaborasi Media Yess” mencerminkan komitmen untuk membangun hubungan kerja yang konstruktif antara media dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan.

Ia menilai peran media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan berdampak positif bagi masyarakat.

Dalam konteks lembaga peradilan, sinergi antara media dan institusi negara dinilai penting untuk menjaga transparansi informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Syamsul Bahri menambahkan, media memiliki fungsi sebagai jembatan informasi yang akurat dan edukatif, sekaligus menjalankan peran kontrol sosial terhadap jalannya lembaga peradilan.

“Media juga menjadi mitra dalam menjaga marwah peradilan agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan harapan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti dinamika dunia informasi di era digital yang semakin terbuka. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah memproduksi dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform, termasuk fenomena citizen journalism.

Namun demikian, wartawan profesional tetap memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, regulasi tersebut menegaskan bahwa media profesional tetap menjadi bagian penting dari pilar demokrasi.

Lebih lanjut, Syamsul Bahri menilai komunikasi yang harmonis antara media eksternal dan unit hubungan masyarakat di lembaga pemerintahan, termasuk di lingkungan peradilan, menjadi faktor penting dalam penyampaian informasi kepada publik.

Ia juga menyinggung berbagai program yang terus disampaikan pimpinan Mahkamah Agung, termasuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto.

Menurutnya, program-program tersebut memerlukan dukungan komunikasi yang kuat antara lembaga dan media agar dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

“Harus ada harmonisasi dan komunikasi yang solid antara media dan humas. Tanpa sinergi tersebut, berbagai program yang dicanangkan pimpinan Mahkamah Agung tidak akan tersampaikan secara optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui peluncuran atribut resmi ini, FORSIMEMA-RI berharap semangat integritas, sinergitas, dan kolaborasi di kalangan jurnalis peliput peradilan semakin menguat.

Forum tersebut juga berharap komunikasi publik di lingkungan lembaga peradilan dapat terus berkembang secara transparan dan konstruktif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

HPN 2026 dan Tantangan Pers Indonesia di Era Diplomasi Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 hadir di tengah perubahan besar lanskap media, ketika arus informasi bergerak cepat dan nyaris tanpa batas, baik di tingkat nasional maupun global.

Dalam situasi tersebut, pers tidak lagi berdiri sebagai penonton. Media bertransformasi menjadi aktor strategis yang memengaruhi persepsi publik, membentuk kepercayaan, bahkan menentukan citra suatu bangsa di mata dunia.

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia memandang HPN 2026 sebagai momentum penting untuk mendorong pers nasional melampaui peran konvensionalnya, sekaligus mengambil posisi lebih strategis dalam percaturan global.

Dengan fondasi profesionalisme jurnalistik yang kuat dan ekosistem media yang sehat, pers Indonesia dinilai memiliki modal berkontribusi pada perdamaian, keadilan global, serta penguatan citra bangsa secara bermartabat.

HPN 2026, dalam konteks ini, menjadi ruang refleksi sekaligus proyeksi masa depan pers Indonesia di tengah dinamika global yang terus bergerak.

Pers nasional saat ini berada pada fase transisi yang tidak mudah diprediksi. Kebebasan pers pascareformasi membuka ruang kontrol sosial dan konsolidasi demokrasi yang lebih kokoh.

Namun, di sisi lain, media menghadapi tekanan berat akibat disrupsi digital, tantangan ekonomi, fragmentasi informasi, polarisasi opini, serta maraknya disinformasi yang menggerus kepercayaan publik.

Dalam demokrasi, pers tetap menjadi pilar yang tak tergantikan. Ia berperan mengawasi kekuasaan, membuka ruang kritik, dan memastikan proses politik berjalan transparan serta bertanggung jawab.

Pemberitaan yang objektif, kritis, mendalam, dan berimbang menjadi kontribusi nyata pers dalam menjaga kualitas demokrasi tetap hidup dan relevan.

Di luar fungsi kontrol, media juga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Pers menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan kebijakan serta capaian pembangunan secara proporsional.

Namun, peran tersebut tidak boleh bergeser menjadi relasi pragmatis. Independensi pers harus tetap dijaga, sehingga media tidak berubah menjadi alat kehumasan maupun instrumen delegitimasi kekuasaan.

Di era disrupsi digital, media juga berkembang menjadi instrumen diplomasi yang efektif. Narasi global kerap lebih menentukan citra negara dibandingkan pernyataan diplomatik formal.

Karena itu, pers Indonesia perlu hadir sebagai produsen narasi global dengan sudut pandang sendiri, bukan sekadar konsumen informasi internasional.

Peran Dewan Pers menjadi krusial dalam konteks ini. Dewan Pers diharapkan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi tampil sebagai rumah besar yang mengayomi seluruh elemen pers tanpa diskriminasi.

IMO Indonesia menilai prinsip inklusivitas penting dijaga agar ekosistem pers nasional tidak terfragmentasi dan mampu membangun kekuatan kolektif di tingkat global.

Penunjukan Provinsi Banten sebagai tuan rumah HPN 2026 mencerminkan realitas pembangunan yang kompleks. Di sinilah pers berperan strategis mengawal pemerataan dan keadilan sosial.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan media, HPN 2026 diharapkan menegaskan bahwa pers bukan sekadar saksi, melainkan penggerak pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Panen Fest 2026 Angkat Pangan Mandiri, Tokoh Nasional Hadir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panen News menandai enam tahun perjalanannya dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026). Perayaan ini menjadi ruang temu antara petani, pelaku usaha, pemerintah, dan publik luas.

Mengusung tema Pangan Mandiri, Masa Depan Negeri, Panen Fest menempatkan isu pangan sebagai fokus utama. Tema ini sejalan dengan agenda swasembada pangan yang menjadi salah satu pilar kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak hadir dalam acara tersebut. Ia berharap Panen Fest dapat mendorong kesadaran publik sekaligus memotivasi sektor pertanian agar produksi nasional terus meningkat.

Menurut Maruli, penyebaran informasi dan keterlibatan masyarakat penting untuk menjaga keberlanjutan pangan. Dorongan kolektif dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan pertanian ke depan.

Dalam kesempatan itu, Maruli menerima Anugerah Apresiasi Insan Inspiratif dari Panen News. Penghargaan diberikan atas peran TNI Angkatan Darat dalam pengembangan agroforestri, penyediaan air bersih, serta penguatan teritori pangan.

Maruli menegaskan anugerah tersebut bukan capaian pribadi. Ia menyebut keberhasilan program pangan TNI AD merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran di lapangan.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani turut mendampingi. Ia menilai apresiasi tersebut menjadi suntikan semangat bagi BULOG untuk meningkatkan kinerja stabilisasi dan pelayanan pangan kepada masyarakat.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menilai Panen Fest penting sebagai sarana edukasi publik. Melalui pameran hasil pertanian, masyarakat dapat melihat langsung perkembangan produksi pangan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan kegiatan semacam ini agar petani dan pembudidaya memiliki ruang memperkenalkan hasil kerja mereka kepada publik luas.

Ketua Umum Serikat Tani Islam Indonesia Fathurrahman Mahfudz menyinggung dinamika geopolitik global yang memengaruhi ketahanan pangan. Meski Indonesia telah swasembada beras dan jagung, tantangan ke depan dinilai semakin kompleks.

Dari sisi akademik, Guru Besar IPB Prof. Nurheni Wijayanto menyoroti persoalan sumber daya manusia petani. Ia menilai pendampingan intensif masih dibutuhkan agar inovasi dan pengetahuan dapat diterapkan di lapangan.

Sebagai tuan rumah, Pemimpin Umum Panen News Amir Firmansyah mengungkapkan rasa syukur atas kekayaan sumber daya pertanian Indonesia. Ia menyebut Panen Fest sebagai refleksi komitmen Panen News mengawal isu pangan nasional.

Panen Fest 2026 diawali parade hasil pertanian dan diramaikan lebih dari 50 stan produk pangan segar maupun olahan. Peserta berasal dari instansi pemerintah, UMKM, hingga komunitas agribisnis.

Cuaca mendung tidak menyurutkan antusiasme pengunjung. Acara ditutup dengan penampilan musik Slank dan Ungu, yang menambah semarak perayaan pangan di jantung ibu kota.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Dandim Jaktim Temui PPWI, Klarifikasi Isu dan Buka Dialog

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komandan Distrik Militer 0505 Jakarta Timur Kolonel TNI Infanteri Nelson Paido Makmur Marpaung melakukan silaturahmi ke Sekretariat Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di Slipi, Jakarta Barat, Sabtu, 31 Januari 2026.

Kunjungan itu dilakukan untuk membuka komunikasi langsung sekaligus memberi penjelasan atas pemberitaan PPWI sehari sebelumnya yang menyinggung namanya dalam isu dugaan keterlibatan dengan perusahaan perusak hutan.

Kedatangan Nelson disambut Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke bersama sejumlah wartawan. Suasana pertemuan berlangsung cair, dengan dialog terbuka mengenai peran TNI dan media dalam menjaga stabilitas serta keseimbangan demokrasi.

Wilson menegaskan media dan TNI memikul tanggung jawab yang sama besar bagi bangsa. Ia menyebut komunikasi jujur dan terbuka menjadi kunci agar kesalahpahaman tidak berkembang liar di ruang publik.

Pembahasan kemudian mengerucut pada pemberitaan yang mengaitkan Nelson dengan Surya Dumai Group. Isu itu berangkat dari pertemuannya dengan Ketua Petir DKI Jakarta Jesayas Sihombing pada 2024.

Nelson menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan dalam kapasitas tugas, bukan untuk membatalkan aksi demonstrasi, melainkan mengingatkan agar penyampaian aspirasi berjalan damai dan tidak menimbulkan kericuhan.

Ia menegaskan saat itu bertugas sebagai Pasintel Kodam Jaya dengan fokus menjaga situasi Jakarta tetap aman dan kondusif. Menurutnya, pencegahan konflik sosial merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Nelson juga membantah tegas memiliki hubungan dengan Surya Dumai Group atau perusahaan lain. Ia menegaskan tidak pernah menjadi backing pihak manapun dan tidak memiliki kepentingan di luar tugas kedinasan.

Menanggapi penjelasan tersebut, Wilson Lalengke menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Dandim. Ia menilai klarifikasi langsung penting agar publik memperoleh gambaran utuh dan tidak terjebak asumsi.

PPWI, kata Wilson, akan memuat penjelasan tersebut sebagai bagian dari komitmen menyajikan informasi seimbang. Ia menegaskan organisasi pers wajib memberi ruang klarifikasi bagi pihak yang diberitakan.

Dalam pertemuan itu, Wilson juga mengingatkan pentingnya kebersamaan TNI dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ia menilai perlindungan hutan dan sumber daya alam adalah tanggung jawab kolektif.

Nelson menyambut pandangan tersebut dan menegaskan media merupakan mitra strategis TNI. Ia menyebut dialog terbuka perlu terus dijaga demi kepercayaan publik.

Silaturahmi ini menjadi contoh bagaimana komunikasi langsung mampu meredam polemik, sekaligus membuka ruang sinergi antara aparat negara dan komunitas pers.

Pertemuan tersebut menegaskan bahwa dialog terbuka menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik, memperkuat demokrasi, dan mencegah kesalahpahaman berkembang lebih jauh. 

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Di Jerat Sanksi Pidana atau Perdata

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Konstitusi menguatkan posisi wartawan dengan mengabulkan sebagian uji materi UU Pers, menegaskan karya jurnalistik profesional tak bisa langsung diseret ke pidana maupun perdata.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Ikatan Wartawan Hukum terkait Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999, menegaskan ulang makna perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia.

Putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang Senin, 19 Januari 2025, di Gedung MK Jakarta, menyangkut uji materi UU Pers yang diajukan Iwakum.

MK menyatakan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan hanya dimungkinkan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menilai norma perlindungan wartawan mencerminkan komitmen negara demokratis menjaga kebebasan pers sebagai pilar kedaulatan rakyat.

“Produk jurnalistik adalah implementasi hak konstitusional warga negara,” tegas Guntur, menyoroti kebebasan menyatakan pendapat serta hak publik memperoleh dan menyebarluaskan informasi.

Ia menegaskan perlindungan hukum harus melekat sejak pencarian fakta, verifikasi, pengolahan, hingga penyajian berita, bukan hanya saat karya jurnalistik dipersoalkan.

Putusan ini memberi napas lega bagi pers nasional, menegaskan jurnalisme bekerja untuk publik, bukan di bawah bayang-bayang kriminalisasi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Putusan MK Tegas, Wartawan Tak Bisa Dipidana Sembarangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Mandagi menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi soal perlindungan wartawan bersifat final dan wajib dihormati seluruh pemangku kepentingan pers.

Heintje menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang melindungi kerja jurnalistik merupakan keputusan konstitusional final yang tidak dapat ditawar oleh pihak mana pun.

Pernyataan tersebut disampaikan Heintje di Jakarta pada Selasa, 20 Januari 2025, merespons putusan MK yang menegaskan sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme pers, bukan jalur pidana.

Menurut Heintje, keputusan MK memperkuat roh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sekaligus menutup ruang kriminalisasi terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik profesional.

“Putusan MK ini menegaskan bahwa karya jurnalistik dilindungi undang-undang dan tidak bisa serta-merta dijadikan dasar pemidanaan,” ujar Heintje dalam pernyataan resminya.

Ia menekankan bahwa setelah putusan dibacakan, seluruh pihak termasuk Dewan Pers dan konstituennya wajib tunduk, meskipun sebelumnya terdapat perbedaan pandangan dalam proses persidangan.

“Dalam negara demokrasi, perbedaan sikap itu wajar, namun setelah MK memutus, tidak ada lagi ruang penafsiran sepihak,” tegas Heintje dengan nada lugas.

SPRI memandang putusan MK sebagai momentum memperkuat sinergi antara insan pers, Dewan Pers, perusahaan media, dan aparat penegak hukum dalam menjaga kemerdekaan pers.

Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia menilai perlindungan wartawan bukan semata kepentingan profesi, melainkan fondasi penting bagi demokrasi dan hak publik atas informasi.

Ia mengingatkan bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tetap memiliki jalur hukum yang sah melalui hak jawab, hak koreksi, dan mekanisme Dewan Pers.

“Pendekatan pidana terhadap karya jurnalistik justru bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Lebih jauh, Heintje menegaskan aparat penegak hukum harus menghentikan penggunaan pasal pidana umum dalam perkara yang jelas berkaitan dengan produk jurnalistik.

“Wartawan bukan pelaku kriminal. Mereka adalah pilar demokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik,” kata Heintje menambahkan.

SPRI, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi putusan MK agar benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan, bukan sekadar menjadi dokumen hukum.

Putusan MK kini menjadi garis tegas, bahwa melindungi wartawan berarti menjaga demokrasi tetap hidup dan kebebasan pers tidak boleh lagi dikriminalisasi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Warga Malaysia Laporkan Dugaan Penipuan Ketua PWI Bekasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kasus dugaan penipuan lintas negara mencuat setelah warga Malaysia melaporkan oknum yang mengatasnamakan Ketua PWI Bekasi kepada Persatuan Pewarta Warga Indonesia.

Kasus ini terungkap setelah Nor Hafiz bin Nor Hazam melaporkan dugaan penipuan kepada Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke di Sekretariat Nasional PPWI, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Laporan tersebut menyebut nama Ade Muksin, S.H., yang diketahui menjabat Ketua PWI Bekasi, dengan dugaan permintaan transfer dana melalui pesan WhatsApp berkedok staf media.

Nor Hafiz mengaku diminta mentransfer 500 Ringgit Malaysia ke rekening BRI atas nama Kemas Fathir Destwo, disertai pengiriman kartu identitas wartawan yang tampak resmi.

Belakangan diketahui, kartu tersebut merupakan KTA PPWI atas nama Ridhal yang telah dimodifikasi dengan teknik pemotongan visual dan penggantian foto serta masa berlaku.

Modus penipuan dinilai canggih karena mengubah tulisan PPWI menjadi PWI, mengganti foto pemilik kartu, serta menambahkan latar belakang spanduk berlogo organisasi wartawan.

Korban juga menerima pesan bernada ancaman, menyebut video dan data pribadi akan dipublikasikan jika tidak segera mentransfer uang demi menjaga nama baik keluarga.

Wilson Lalengke menyatakan nomor pelaku sempat aktif dengan foto profil logo PWI, namun mendadak terblokir setelah dihubungi oleh pihak PPWI.

Penelusuran digital melalui mesin pencari menguatkan dugaan, karena foto Ketua PWI Bekasi yang beredar identik dengan gambar yang ditempelkan pada KTA palsu tersebut.

Wilson Lalengke menegaskan pelaku bukan anggota PPWI dan mengecam keras pencatutan identitas organisasi yang mencederai etika jurnalistik serta kepercayaan publik.

Ia mengingatkan masyarakat internasional agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan profesi wartawan demi kepentingan pribadi dan kejahatan finansial.

PPWI juga menyerukan pimpinan PWI untuk memperketat pengawasan internal serta memberikan sanksi tegas demi menjaga marwah organisasi dan profesi pers.

Menurut Wilson, profesi wartawan tidak boleh dijadikan tameng untuk penipuan, penggelapan, atau intimidasi yang merugikan masyarakat lintas negara.

Saat ini PPWI mempertimbangkan langkah hukum, mengingat dugaan pemalsuan identitas dan penipuan internasional berpotensi mencoreng nama baik bangsa.

Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa integritas profesi wartawan harus dijaga, agar kepercayaan publik tidak runtuh oleh ulah segelintir oknum.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Ketua PWMOI Riau: Media Online Jangan Kehilangan Marwah

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Mengakhiri tahun 2025, Ketua PWMOI Riau Rio Kasairy menyuarakan refleksi tajam, mengingatkan media online agar konsisten menjaga etika, marwah pers, dan fungsi kontrol sosial.

Menutup kalender 2025, Ketua PWMOI Riau Rio Kasairy menyampaikan refleksi kritis terkait kondisi media online, disertai pernyataan resmi yang menekankan pentingnya menjaga integritas jurnalistik di tengah tekanan digital.

Rio menyoroti tantangan serius yang dihadapi pers sepanjang 2025, mulai dari hoaks, informasi tidak berimbang, hingga praktik menyimpang yang terjadi di Riau pada Rabu, 31 Desember 2025.

Menurut Rio, persaingan kecepatan di era digital tidak boleh mengorbankan nilai dasar jurnalistik, karena media memiliki peran sosial strategis dalam membangun kepercayaan publik dan demokrasi sehat.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara media, pemerintah, dan aparat penegak hukum, dengan tetap menjaga jarak kritis demi menciptakan hubungan yang sehat dan profesional.

“Media jangan kehilangan arah. Pers harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan sekadar mengejar sensasi atau membenarkan kepentingan tertentu,” ujar Rio, menegaskan komitmen moral insan pers.

Menjelang 2026, Rio berharap media online mampu bangkit sebagai benteng informasi, memperkuat solidaritas wartawan, serta menghadirkan pemberitaan yang jujur, berani, dan berpihak pada kebenaran.

Refleksi ini menjadi pengingat bahwa kekuatan pers terletak pada integritas, keberanian, dan keberpihakan pada rakyat, bukan pada tekanan atau kepentingan sesaat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IMO Indonesia Nilai Kritik Dino ke Menlu Sugiono Tak Sesederhana Itu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Ikatan Media Online Indonesia Yakub F. Ismail menanggapi kritik Dino Patti Djalal terhadap kinerja Menlu Sugiono, menyebut diplomasi tak bisa dinilai secara instan.

Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail merespons kritik diplomat senior Dino Patti Djalal terkait kinerja Menlu Sugiono, menilai kritik tersebut perlu dibaca secara proporsional dan kontekstual.

Menurut Yakub, kritik Dino terhadap diplomasi Indonesia sah dalam tradisi demokrasi, namun tidak seluruhnya dapat dibenarkan karena berpotensi menyederhanakan persoalan diplomasi yang kompleks.

Pernyataan itu disampaikan Yakub di Kuningan, Jakarta, Jumat, 26 Desember 2025, menyikapi kritik publik atas kinerja Menlu Sugiono dalam mengelola diplomasi Indonesia.

Yakub menegaskan diplomasi modern tidak selalu bekerja di ruang terbuka, melainkan melalui negosiasi tertutup, pendekatan berlapis, serta dinamika geopolitik yang sering kali luput dari sorotan publik.

“Ruang diplomasi sering berlangsung sunyi, penuh kalkulasi, dan tidak selalu bisa diukur dari eksposur media atau simbol-simbol kasat mata,” ujar Yakub dalam pernyataannya.

Ia juga menghargai pengalaman panjang Dino Patti Djalal di dunia diplomasi, namun menilai perbandingan lintas era tanpa mempertimbangkan konteks global saat ini kurang komprehensif.

Menurut Yakub, fragmentasi geopolitik, konflik regional, dan pergeseran kekuatan dunia menuju tatanan multipolar membuat tantangan diplomasi Indonesia jauh lebih rumit.

“Setiap Menlu punya gaya dan pendekatan berbeda. Tidak adil menyeragamkan semuanya dengan satu ukuran tunggal, apalagi di tengah situasi global yang keras,” tegasnya.

Yakub menilai langkah Sugiono menunjukkan pendekatan diplomasi rendah sensasi, sistematis, dan fokus pada konsistensi posisi Indonesia di forum internasional.

“Pendekatan ini memang minim sorotan kamera, tetapi justru penting untuk menjaga stabilitas hubungan luar negeri jangka panjang,” ungkap Sekjen FLAJK tersebut.

Meski demikian, Yakub tidak menutup ruang kritik. Ia menilai evaluasi tetap diperlukan, namun seharusnya diarahkan pada hasil jangka panjang, bukan sekadar figur personal.

Ia menambahkan, masa kerja Menlu Sugiono yang relatif singkat membuat penilaian menyeluruh saat ini masih terlalu dini untuk disimpulkan secara final.

Yakub mengajak publik memberi ruang bagi Menlu Sugiono membuktikan kinerjanya secara objektif, seraya menjadikan kritik sebagai energi perbaikan diplomasi Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IMO Indonesia Dorong Satgas Informasi Bencana Sumatera Segera Dibentuk

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

IMO Indonesia mendorong pembentukan Satgas Informasi Bencana Sumatera guna mencegah simpang siur data, mempercepat update resmi, dan menjaga kepercayaan publik nasional.

Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F Ismail menilai kebutuhan Satgas informasi kian mendesak menyusul tingginya atensi publik terhadap penanganan bencana di Sumatera.

Pernyataan tersebut disampaikan Yakub di Jakarta, Selasa (16/12/2025), merespons kondisi informasi bencana Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Yakub menilai belum adanya satuan tugas khusus berpotensi memicu keterlambatan data resmi serta lemahnya koordinasi pemberitaan lintas wilayah terdampak.

Satgas Pengelolaan Informasi dan Media Bencana Sumatera diharapkan menjadi pusat koordinasi nasional melibatkan media pusat, daerah, serta asosiasi badan usaha media.

Menurut Yakub, pelibatan badan usaha media penting karena media institusional memiliki sistem redaksi, jaringan distribusi, serta tanggung jawab keberlanjutan informasi publik.

la menegaskan Satgas bukan sekadar forum pewarta, melainkan ruang sinergi antarkorporasi media dalam menyebarkan narasi kebencanaan yang utuh dan berimbang.

Dalam konteks sosial, Yakub menilai kolaborasi media dan pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat di tengah situasi krisis kemanusiaan.

"Satgas ini memastikan informasi tersampaikan cepat, akurat, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga empati publik terhadap korban bencana," ujar Yakub.

la juga menyoroti peran strategis pers nasional dalam membangun diplomasi media terkait penanganan bencana Sumatera di tingkat internasional.

Menurut Yakub, arus informasi bencana kini cepat menjadi konsumsi global, sehingga pengelolaan pemberitaan harus presisi dan berbasis data resmi.

"Tanpa manajemen informasi yang baik, persepsi global bisa bias dan merugikan reputasi Indonesia," kata Yakub menegaskan.

Yakub menekankan diplomasi media bukan menutup fakta, melainkan menyajikan informasi kontekstual sesuai prosedur penanggulangan bencana internasional.

Media nasional dinilai berperan menjelaskan langkah pemerintah, kerja kemanusiaan lintas sektor, serta komitmen Indonesia menghadapi bencana secara profesional.

Narasi yang terukur diyakini membangun kepercayaan dunia bahwa Indonesia memiliki kapasitas, tata kelola, dan solidaritas sosial yang kuat.

Diplomasi media yang solid juga membuka peluang kolaborasi internasional, mempercepat bantuan, serta menempatkan Indonesia sebagai subjek aktif pengelolaan krisis.

IMO Indonesia menilai Satgas Informasi Bencana Sumatera menjadi fondasi penting agar pers nasional bergerak serempak, kredibel, dan bermartabat di mata dunia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wilson Lalengke Suarakan Ketidakadilan, Dasco Beri Respons Mengejutkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Suasana hangat tercipta saat Wilson Lalengke bertemu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Pertemuan bernuansa persahabatan itu berlangsung sejak pukul delapan pagi, menghadirkan Wilson, Dasco, dan Julian Caisar yang membahas isu publik sambil menikmati kopi.

Wilson memanfaatkan kesempatan menyampaikan keresahan warga Lampung Selatan terkait ganti rugi lahan jalan tol yang belum dibayar meski putusan inkrah bertahun-tahun.

la menilai kemenangan warga di pengadilan tidak diikuti kepastian negara menunaikan hak rakyat, sehingga PPWI diminta turun tangan memperjuangkan keadilan substantif.

Wilson juga mengangkat dugaan kriminalisasi lansia di Tangerang yang disebut melibatkan oknum aparat serta pengusaha, menggambarkan ketimpangan kekuatan hukum bagi warga kecil.

Menurutnya, perlakuan pada lansia tersebut bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan memperlihatkan rawannya penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

Dasco mendengarkan seluruh penjelasan secara serius dan menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif.

Sebelum pertemuan, Dasco sempat mengirim penjelasan suara terkait pemberitaan isu judi online dan dugaan TPPO yang mengaitkan namanya melalui riwayat pekerjaan lamanya.

la menjelaskan proyek hotel yang dikerjakan perusahaannya tahun 2012 berubah fungsi menjadi arena judi setelah selesai, tanpa keterlibatan dirinya maupun pihak terkait.

Perubahan fungsi hotel yang legal di Kamboja itu, menurut Dasco, menjadi bahan pemberitaan karena media mengutip CV resminya dalam konteks yang kurang tepat.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat, memadukan dialog serius dengan suasana kekeluargaan sesama perantau Sumatera yang saling memahami latar perjalanan hidup masing-masing.

Wilson berharap komunikasi informal seperti ini memberi ruang lebih jujur bagi rakyat menyampaikan keresahan yang sering terabaikan dalam mekanisme resmi birokrasi.

la menegaskan bahwa silaturahmi semacam ini penting untuk menemukan solusi manusiawi bagi persoalan masyarakat kecil yang membutuhkan keberpihakan nyata negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PWMOI Riau Dilantik, Jusuf Rizal Gaungkan Profesionalisme Pers

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepengurusan PWMOI Riau periode 2025-2028 resmi dilantik dalam acara penuh semangat di Ballroom Hotel Alpha Pekanbaru, menghadirkan jajaran pusat, pengurus daerah, serta perwakilan pemerintah.

Acara berlangsung Kamis, 11 Desember 2025, dibuka dengan rangkaian seremoni budaya, pemutaran video perjalanan organisasi, serta pembacaan keputusan resmi DPP PWMOI mengenai penetapan struktur kepengurusan.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PWMOI Dr. HM. H. Jusuf Rizal.. yang menyerahkan SK kepada H. Rio Kasairy bersama jajaran pengurus baru. ↓

Jusuf Rizal menegaskan pentingnya konsolidasi PWMOI sebagai wadah profesionalisme jurnalis digital, sekaligus ruang perjuangan dalam memperkuat sinergi pers dengan pemerintah dan masyarakat.

la menambahkan pentingnya pelatihan, peningkatan kompetensi, serta pembentukan Dewan Pers Media Online Indonesia agar aspirasi jurnalis dapat direspons cepat dan tepat.

Dalam penyampaiannya, Jusuf Rizal menyoroti perlunya perlindungan terhadap jurnalis, peningkatan etika kerja, serta peran pers dalam menjaga kualitas informasi publik di tengah derasnya arus digitalisasi.

Sementara itu Rio Kasairy menegaskan komitmennya membawa PWMOI Riau menjadi organisasi aktif, responsif, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Rio menyebut program pelatihan jurnalistik, UKW, serta kegiatan edukasi di sekolah dan kampus menjadi prioritas untuk mencetak generasi jurnalis digital yang kompeten.

la juga menekankan pentingnya menjaga marwah profesi melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, lembaga publik, dan komunitas media yang berperan menjaga kualitas informasi.

Pesan humanis Rio mengenai harapan membangun ekosistem pers Riau yang sehat, inklusif, dan saling mendukung mendapat sambutan hangat peserta yang hadir.

Acara turut menghadirkan diskusi mengenai tantangan literasi digital, verifikasi informasi, serta masa depan media online yang menuntut inovasi dan adaptasi berkala.

Kehadiran para tokoh pers dan instansi pemerintah memberikan suasana kebersamaan yang memperkuat hubungan antarjurnalis di Riau dalam menghadapi transformasi media.

Pelantikan PWMOI Riau diakhiri foto bersama dan ramah tamah, menandai dimulainya babak baru kolaborasi pers daerah dalam membangun ruang informasi yang berimbang dan bertanggung jawab.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More