Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan di Jakarta bahwa redistribusi guru berbasis data dan meritokrasi penting untuk pemerataan layanan pendidikan inklusif seluruh Indonesia.
Menteri Mu'ti membuka sosialisasi kebijakan redistribusi guru dan pendidikan inklusif tahap dua, di Jakarta, Selasa (12/11/2025), dihadiri kepala dinas pendidikan dan perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah.
la menekankan kebijakan redistribusi guru harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan bermutu tanpa pengecualian geografis.
Mu'ti menjelaskan pentingnya data akurat setelah menemukan anomali Dapodik, mulai sekolah rusak dilaporkan baik hingga guru wafat masih menerima tunjangan pendidikan aktif.
la menegaskan meritokrasi harus menjadi dasar penempatan guru, bukan kedekatan politik, sehingga pemerataan tenaga pendidik berjalan adil dan mencerminkan kebutuhan riil daerah.
Dalam sesi human interest, Mu'ti mengajak guru melihat redistribusi sebagai pengabdian luas, termasuk tugas tambahan pendidikan inklusif bagi guru berlatar belakang PLB atau berpelatihan khusus.
la menyoroti tantangan kultural, seperti stigma terhadap anak berkebutuhan khusus dan kasus perundungan, yang menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkungan sekolah.
Dirjen GTKPG Nunuk Suryani melaporkan kebijakan redistribusi telah selaras regulasi baru, dilakukan dua kali setahun melalui aplikasi Ruang SDM oleh ratusan pemerintah daerah.
Nunuk memaparkan kekurangan guru mencapai ratusan ribu, sehingga tahun depan pemerintah menyiapkan pelatihan delapan belas ribu guru pendamping khusus untuk memperkuat layanan inklusif.
Mu'ti menegaskan redistribusi guru dan pendidikan inklusif merupakan fondasi penting menghadirkan pendidikan berkeadilan, bermutu, dan berpihak kepada seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar