Agustinus Nahak: Perkataan Tanpa Aksi Hanyalah Halusinasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

CEO Media NPLO Group, Advokat Agustinus Nahak, SH, MH, menyampaikan pernyataan yang menggugah semangat dalam suasana santai, Rabu pagi (6/8/2025). "Perkataan tanpa eksekusi hanyalah halusinasi," ujarnya tegas.

Pernyataan tersebut bukan sekadar kutipan motivasi, melainkan dorongan untuk bertindak nyata. Menurut Agustinus, visi dan mimpi besar tak akan berarti tanpa keberanian untuk mengeksekusinya secara konsisten.

"Banyak yang berhenti di tahap perencanaan. Padahal, keberhasilan hanya hadir bagi mereka yang bekerja keras, berkomitmen, dan tak kenal lelah menjalankan rencana," katanya.

Sebagai pemimpin Media NPLO Group, Agustinus Nahak menunjukkan bahwa kesuksesan diraih melalui strategi yang dieksekusi secara nyata oleh seluruh tim. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan industri media.

Ia menekankan pentingnya sinergi dan solidaritas antar individu. “Sukses bukan perjalanan tunggal, melainkan misi kolektif. Kita perlu saling dorong dan saling percaya,” lanjutnya.

Dedikasi, ketekunan, dan keberanian mengambil risiko menjadi prinsip kerja yang terus ia gaungkan di lingkungan perusahaan maupun dalam pesan publik.

“Tidak ada kesuksesan instan. Semua butuh proses, dan hanya bisa diraih jika kita punya keberanian untuk mulai bertindak,” tegas Agustinus.

Pernyataan itu tidak hanya ditujukan untuk internal perusahaan, tapi juga sebagai pesan moral bagi masyarakat Indonesia. Ia mengajak publik untuk bangkit, berinovasi, dan mewujudkan cita-cita dengan semangat baru.

Pesannya mendapat respons positif dari berbagai kalangan, menjadi pengingat kuat bahwa aksi lebih penting dari wacana. “Bermimpi itu penting, tapi bertindak lebih penting lagi,” pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemenko Polkam Tinjau Kesiapan PSU di Papua, Boven Digoel dan Barito

Duta Nusantara Merdeka | Jayapura 

Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar Rabu (6/8/2025), Tim Desk Pilkada Kemenko Polkam melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Fokus pemantauan mencakup Papua, Boven Digoel, dan Barito Utara.

Instruksi ini langsung berasal dari Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, untuk memastikan kesiapan teknis dan keamanan PSU di seluruh wilayah yang dijadwalkan mengulang pencoblosan.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, memimpin pemantauan di Jayapura. Tim hadir di Bawaslu Papua dan mengikuti telekonferensi bersama jajaran pengawas di daerah.

Heri menyebut bahwa secara umum, persiapan telah matang. Bawaslu pun telah menyiapkan langkah preventif dan memperkuat sosialisasi pasal pidana pemilu untuk menjaga integritas dan mencegah pelanggaran.

Di Boven Digoel, tim yang dipimpin Deputi Koordinasi Politik Luar Negeri, Mohammad K. Koba, meninjau kantor KPU, Bawaslu, TPS, serta menyaksikan pemusnahan kelebihan surat suara demi transparansi logistik.

Rapat koordinasi juga digelar bersama unsur daerah dan aparat, memastikan distribusi logistik dan kesiapan teknis berjalan sesuai prosedur. Koba menegaskan pentingnya peran fasilitasi pemerintah dalam pemilu.

Sementara di Barito Utara, Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto memastikan kesiapan penuh penyelenggara di lapangan. Tinjauan dilakukan di TPS 11 dan 14, serta kantor Bawaslu dan gudang logistik setempat.

Yoedhi menegaskan bahwa tim hanya memfasilitasi, bukan mengambil alih tugas penyelenggara. Ia berharap PSU berjalan aman, tertib, dan menjadi cerminan demokrasi yang matang dan bermartabat.

Sebelumnya, tim juga menghadiri apel kesiapan PSU yang dipimpin Pj. Bupati Barito Utara dan menyaksikan pelepasan logistik ke sembilan kecamatan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Strategi Waroeng SS Jaga Rasa & Sistem saat Ekspansi Cabang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Waroeng SS menjadi contoh restoran yang berhasil ekspansi tanpa kehilangan cita rasa khas. Meski memiliki banyak cabang, dari kota besar hingga daerah, kualitas rasa tetap terjaga di setiap lokasi.

Hal ini bukan semata karena resep, melainkan karena strategi bisnis yang berbasis sistem dan aspirasi pelanggan. Sang pemilik, Yoyok Hery Wahyono, menyebut seluruh ekspansi selalu dimulai dari survei konsumen.

"Pembukaan cabang kami dasarkan pada keinginan pelanggan. Mereka isi kuisioner soal lokasi dan inovasi yang dibutuhkan," ujar Yoyok.

Aspirasi pelanggan inilah yang menjadi dasar perencanaan ekspansi dan standarisasi operasional. Target ekspansi Waroeng SS bahkan mencakup pasar luar negeri.

Untuk menjaga rasa, pelayanan, dan efisiensi tetap seragam, Waroeng SS menerapkan SOP baku—mulai dari dapur, penyajian, hingga kasir.

Tanpa SOP yang jelas, rasa sambal bisa berbeda, waktu tunggu bisa tidak konsisten, dan pengalaman pelanggan jadi tidak seragam.

Yoyok membocorkan "rumus konsistensi" restoran: 30% dari kualitas bahan baku, 30% SOP kerja, dan 40% eksekusi oleh SDM yang disiplin.

Bahan sambal dikirim dari dapur pusat dengan takaran pasti. SDM dilatih ketat, dan tim audit rutin memantau kepatuhan standar di semua cabang.

Sistem kerja di Waroeng SS membuat peran tiap karyawan jelas, proses evaluasi efisien, dan pelatihan karyawan baru berlangsung cepat.

Selain itu, SOP terus diperbarui sesuai dinamika lapangan. Promosi pun berbasis kinerja dan disiplin mengikuti sistem.

Pelajaran penting: ekspansi Waroeng SS tidak pernah asal. Semua cabang baru dibuka hanya setelah sistem, target, dan SDM benar-benar siap.

Bagi pebisnis, ekspansi tanpa sistem hanyalah jebakan. Belajarlah dari Waroeng SS: kunci sukses ada pada sistem yang rapi dan target yang terukur.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Prabowo Beri Amnesti kepada Gus Nur dalam Kasus Ijazah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, yang divonis atas kasus ujaran kebencian, penistaan agama, serta pelanggaran UU ITE.

Kasus tersebut bermula dari konten YouTube yang menampilkan narasumber bernama Bambang, menuding ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo palsu, dan dinilai menimbulkan keonaran publik.

Pengadilan Negeri Surakarta memvonis Gus Nur enam tahun penjara pada 18 April 2023. Namun, Pengadilan Tinggi Semarang kemudian mengurangi hukuman menjadi empat tahun pada tahap banding.

Amnesti tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, Gus Nur termasuk dalam 1.178 narapidana yang mendapat pengampunan negara.

Saat amnesti diberikan, Gus Nur masih menjalani pidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta. Namanya tercantum pada nomor 353 dalam daftar resmi Kementerian Hukum dan HAM.

Surat keputusan itu ditandatangani Dirjen Pemasyarakatan Mashudi pada 1 Agustus 2025, dan menjadi dasar hukum pembebasan Gus Nur dari sisa masa hukuman.

Sidang perdana perkara ini digelar pada 20 Desember 2022. Proses hukum berlangsung hingga banding, sebelum keputusan Presiden menghapuskan seluruh vonis melalui pemberian amnesti.

Keputusan Prabowo ini menimbulkan berbagai reaksi, mengingat kasus yang melibatkan Gus Nur sempat menjadi sorotan publik nasional karena menyangkut tuduhan terhadap Presiden sebelumnya.

Amnesti dinilai sebagai bentuk kebijakan politik negara yang mengedepankan rekonsiliasi dan stabilitas, meskipun tetap memunculkan polemik di ruang publik.

Langkah ini menjadi salah satu keputusan penting dalam masa awal kepemimpinan Prabowo, sekaligus menunjukkan pendekatan berbeda terhadap kasus-kasus kebebasan berekspresi dan hukum digital.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kemenko Polkam Terima Delegasi Kongres AS, Bahas Isu Strategis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menerima kunjungan Delegasi Staf Kongres Amerika Serikat pada Selasa (5/8) di Jakarta.

Pertemuan ini dipimpin oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Nur Rokhmah Hidayah, serta dihadiri Kementerian Luar Negeri RI dan perwakilan KBRI Washington DC.

Delegasi terdiri dari enam staf legislatif AS yang mewakili New York, California, Carolina Selatan, Virginia Barat, Nevada, dan Washington. Fokus utama kunjungan adalah memperkuat dialog strategis dan saling pemahaman antarnegara.

Nur Rokhmah menekankan pentingnya kemitraan strategis Indonesia-AS di tengah tantangan geopolitik global yang semakin kompleks dan dinamis.

“Pertemuan ini diharapkan memperdalam hubungan bilateral dan memperkuat kerja sama konkret di bidang politik dan keamanan,” ujarnya.

Delegasi Kongres AS mendapat penjelasan menyeluruh tentang fungsi Kemenko Polkam sebagai penghubung kebijakan lintas kementerian dalam isu-isu strategis nasional.

Topik diskusi mencakup kejahatan transnasional, perdagangan orang (Trafficking in Persons/TIPs), kontra terorisme, keamanan siber, serta perkembangan situasi di Suriah.

Nur Rokhmah menyambut baik dialog terbuka tersebut, menilai kerja sama erat diperlukan dalam menghadapi tantangan lintas batas seperti terorisme dan siber.

Selain Kemenko Polkam, delegasi dijadwalkan bertemu dengan DPR RI, kementerian lain, pemerintah daerah, hingga akademisi dan pelaku industri.

Melalui rangkaian kunjungan ini, diharapkan hubungan RI–AS makin kokoh, serta tercipta langkah-langkah konkret dalam penguatan stabilitas dan keamanan kawasan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Amnesti 2025, Koreksi Moral Atas Hukum yang Kehilangan Nurani

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, memberi amnesti dan abolisi bagi lebih dari seribu narapidana, termasuk Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong.

Langkah ini bukan sekadar prosedur konstitusional berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, melainkan sinyal korektif terhadap praktik hukum yang selama ini kerap dikendalikan oleh kekuasaan, bukan keadilan.

Pemberian amnesti kepada tokoh seperti Hasto dan Lembong dibaca sebagai pengakuan bahwa mereka adalah korban kriminalisasi politik, bukan pelaku kejahatan. Ini menjadi bentuk tanggung jawab negara atas praktik hukum yang menyimpang.

Megawati Soekarnoputri, dalam Kongres PDIP di Bali, menyiratkan dukungan moral terhadap langkah Prabowo. Ia menegaskan pentingnya menjaga jalannya hukum agar tidak lagi menjadi alat kekuasaan.

Amnesti ini juga mencakup ratusan narapidana kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini membuka diskursus lebih dalam soal kegagalan sistem peradilan dalam membedakan antara pengguna dan pengedar narkoba.

Alih-alih mendapat rehabilitasi, para penyalah guna justru dijebloskan ke penjara. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma hukum yang represif lebih dominan daripada pendekatan pemulihan.

Dalam konteks ini, Prabowo memberi sinyal penting bahwa keadilan substantif harus didahulukan. Penyalah guna narkotika dan korban judi online bukan sekadar pelaku, melainkan refleksi dari tekanan ekonomi dan lemahnya regulasi digital.

Namun amnesti ini juga menjadi cermin kegagalan sistemik. Bila hukum berjalan benar, pengampunan tidak akan dibutuhkan. Maka reformasi sistem hukum harus menyasar pada perubahan pedoman teknis aparat penegak hukum.

Keadilan tidak cukup dengan pengampunan. Ia harus diwujudkan dalam keberanian negara untuk pulih dari kesalahan. Dan amnesti ini harus menjadi awal, bukan akhir.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Inovasi Mikroba TNI AD Sukseskan Panen Jagung di OKU Timur

Duta Nusantara Merdeka | OKU Timur

Keberhasilan panen raya jagung di lahan 285 hektare milik Puslatpur Kodiklatad, Jumat (1/8/2025), menjadi bukti nyata sinergi TNI AD dan Pemkab OKU Timur dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Panen berlangsung di Desa Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, dipimpin langsung Danpuslatpur Kodiklatad Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han., sekaligus memperkenalkan teknologi mikroba PA 63 yang mengejutkan banyak petani.

Brigjen Dany menegaskan, panen ini bagian dari strategi nasional mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian pangan berbasis inovasi teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Jagung yang dihasilkan merupakan varietas hibrida unggul, ditanam dengan pengawasan ketat sejak tahap persiapan tanah hingga panen. Hasilnya, produktivitas meningkat meski cuaca sempat mempengaruhi kondisi tanaman.

Mikroba PA 63 yang dikembangkan Brigjen Dany terbukti mampu menyuburkan tanah dan menyelamatkan tanaman jagung yang sebelumnya layu. Solusi ini diapresiasi petani sebagai terobosan yang menjawab masalah klasik pertanian.

Acara dihadiri Forkopimda OKU, tokoh pertanian, Asisten II Pemkab OKU, Danramil, Kapolsek, Bulog, hingga GAPOKTAN OKU. Panen raya juga dirangkai dengan pemberian hadiah umrah kepada petani tertua sebagai bentuk penghargaan.

Brigjen Dany berharap kolaborasi antara TNI AD, pemerintah daerah, dan kelompok tani terus diperkuat untuk menghadapi tantangan pangan masa depan dan menciptakan model pertanian adaptif berbasis inovasi mikroba unggul.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tertukar Sejak Lahir, Pria Jepang Gugat RS dan Tuntut Rp27 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jepang 

Seorang pria lansia di Jepang menggugat rumah sakit San-Ikukai Tokyo senilai 250 juta yen atau sekitar Rp27 miliar, setelah mengetahui bahwa dirinya tertukar saat lahir dan hidup miskin selama enam dekade.

Kasus ini bermula ketika keluarga kaya yang semestinya menjadi keluarganya menyadari bahwa salah satu anak mereka tak memiliki kemiripan fisik. Tes DNA mengungkap bahwa pria itu bukan bagian dari keluarga biologis mereka.

Pada 2011, setelah menelusuri catatan kelahiran di rumah sakit tempat mereka melahirkan, mereka akhirnya menemukan pria kandung mereka yang sebenarnya, yang saat itu bekerja sebagai sopir truk dan tinggal di apartemen tanpa listrik.

Kebalikannya, pria yang lahir dari keluarga sederhana justru tumbuh dengan fasilitas mewah: bersekolah di institusi swasta dan menjalankan bisnis properti yang sukses bersama keluarga kaya tempat ia dibesarkan.

Pengadilan memutuskan rumah sakit bersalah dan mewajibkan membayar ganti rugi sebesar 38 juta yen (sekitar Rp4,1 miliar). Dari jumlah tersebut, 32 juta yen diberikan kepada pria penggugat, sisanya kepada tiga saudara kandung biologisnya.

Meski nilai ganti rugi jauh di bawah tuntutan awal, pria berusia 60 tahun itu mengaku lega bisa mengetahui kebenaran. Ia kini rutin bertemu keluarga kandungnya dan merawat kakak yang selama ini dibesarkan bersamanya.

Kasus ini menjadi pengingat pahit tentang pentingnya akurasi administrasi medis. Kesalahan satu detik di ruang bersalin bisa berdampak seumur hidup bagi dua keluarga dan identitas seseorang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BKKBN Ungkap Stres Jadi Penyebab Warga RI Sulit Glowing

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, mengungkap alasan mengapa penampilan banyak warga Indonesia terlihat lebih kusam dibandingkan warga negara maju. Penyebabnya bukan DNA, melainkan stres yang memicu lonjakan hormon kortisol.

Dalam pernyataannya, Prof. Budi menjelaskan bahwa tekanan hidup seperti ketidakpastian ekonomi, kelaparan, hingga rasa cemas berkepanjangan membuat tubuh memproduksi hormon stres yang berlebihan. Ini berdampak pada kondisi mental dan fisik seseorang.

“Kenapa orang Eropa lebih glowing? Karena mereka tak dibayangi ancaman hidup sehari-hari seperti masyarakat kita. Bukan semata faktor genetik, melainkan keseimbangan hormon,” ujarnya dua hari lalu di Jakarta.

Hormon kortisol akan melonjak ketika tubuh menghadapi ancaman atau tekanan berat. Jika berlangsung terus-menerus, ini bisa memicu gangguan metabolisme, kesehatan kulit menurun, hingga mempercepat proses penuaan.

Menurut BKKBN, penurunan kualitas hidup akibat tekanan sosial-ekonomi sangat berkorelasi dengan peningkatan stres kronis. Tak hanya berdampak psikologis, efeknya terlihat jelas pada penampilan luar seperti kulit kusam dan wajah lelah.

Ia menambahkan bahwa kebijakan peningkatan kesejahteraan serta akses kesehatan mental yang merata harus menjadi bagian integral dari pembangunan keluarga. Kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga ketenangan hidup.

Fenomena ini mengingatkan bahwa keseimbangan hormon dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan tekanan sehari-hari. Saat ketidakpastian hidup meningkat, maka kulit glowing pun sulit tercapai secara alami.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BI Uji Coba Payment ID, Solusi Antikorupsi atau Ancaman Privasi?

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan sistem baru bernama Payment ID, yang dirancang mencatat seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Uji coba akan dimulai pada 17 Agustus 2025 mendatang, bertepatan dengan HUT RI ke-80.

Sistem ini merupakan bagian dari pengembangan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, dan akan menghimpun informasi terkait pendapatan, belanja, investasi, utang, hingga transaksi e-wallet dalam satu platform terintegrasi.

Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, menyatakan Payment ID bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem keuangan nasional. Data akan dikaitkan langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Fungsinya bukan hanya administratif, melainkan juga strategis. Payment ID berpotensi memetakan pola transaksi, mendeteksi rekening titipan, dan mengidentifikasi penyimpangan keuangan. Banyak yang menyebut sistem ini sebagai alat bantu memberantas korupsi.

Namun, reaksi publik beragam. Sebagian masyarakat merasa khawatir terhadap potensi pelanggaran privasi. Kekhawatiran muncul bahwa data keuangan pribadi bisa diakses tanpa batas atas nama pengawasan sistem keuangan.

Meski sistem ini menjanjikan efisiensi dan pengawasan keuangan lebih akurat, pengamat menilai penting adanya regulasi ketat dan perlindungan data pribadi. Tanpa itu, Payment ID bisa menjadi pisau bermata dua di era digital saat ini.

Dengan potensi manfaat besar, apakah Payment ID akan menjadi hadiah kemerdekaan Indonesia ke-80 atau justru menimbulkan dilema baru? Publik menanti implementasi dan pengawasan sistem ini secara transparan dan akuntabel.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Harta Kepala PPATK Naik Tajam, Netizen Soroti Pemblokiran Rekening

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjadi perhatian publik usai kebijakan pemblokiran rekening pasif memicu keresahan masyarakat. Kini, sorotan beralih pada lonjakan kekayaannya yang disebut meningkat dua kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per Maret 2023, total aset bersih Ivan tercatat Rp4,11 miliar, setelah dikurangi utang sebesar Rp2,19 miliar. Asetnya meliputi properti dan kendaraan mewah.

Ia memiliki tanah dan bangunan senilai Rp2,68 miliar serta tiga mobil, yakni Mazda CX-9, BMW X7, dan Toyota Alphard, dengan total nilai kendaraan lebih dari Rp2,4 miliar.

Namun dalam laporan terbaru per Maret 2025 untuk tahun fiskal 2024, jumlah kekayaannya melonjak drastis menjadi Rp9,38 miliar, meski telah dikurangi utang senilai Rp2,9 miliar.

Ivan kini tercatat memiliki properti senilai Rp6,9 miliar serta mobil Toyota Innova Zenix SUV tahun 2023 seharga Rp550 juta. Kenaikan tajam ini menimbulkan reaksi netizen, di tengah kontroversi kebijakan pemblokiran rekening.

Sebelumnya, PPATK menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant atau pasif yang tidak menunjukkan aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Setiap bank memiliki batas waktu berbeda, mulai dari tiga hingga dua belas bulan.

PPATK menyebut banyak rekening dormant digunakan untuk tindakan ilegal seperti pencucian uang atau diperjualbelikan secara tidak sah. Namun, kebijakan ini justru berdampak pada warga biasa yang merasa rekeningnya diblokir secara sepihak.

Kebijakan ini pun memicu perdebatan di media sosial, terlebih setelah publik mencermati laporan kekayaan pejabat terkait. Transparansi dan pengawasan terhadap pejabat publik kembali menjadi tuntutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hillary Lasut Desak Istana Tindak Tegas Kasus Intoleransi Padang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M., melayangkan surat resmi kepada Sekretaris Kabinet, Letkol (Inf) Teddy Indra Wijaya, pada Senin, 4 Agustus 2025.

Surat tersebut merespons insiden pelarangan ibadah anak-anak yang terjadi di Rumah Doa, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu, 27 Juli 2025.

Menurut Hillary, kejadian tersebut mencederai semangat kebhinekaan dan merusak tatanan toleransi beragama yang dijunjung tinggi dalam konstitusi serta prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

“Saya mengajak seluruh elemen bangsa membangun gerakan kasih dan persatuan, bukan dipecah oleh ujaran kebencian bernuansa intoleran,” ujar Hillary dalam surat terbukanya yang juga viral di media sosial.

Ia mendesak Sekretariat Kabinet dan pemerintah pusat segera mengambil tindakan hukum yang adil terhadap pelaku intoleransi serta melakukan langkah pencegahan jangka panjang.

Hillary juga menekankan pentingnya edukasi nilai-nilai toleransi secara nasional. Menurutnya, gerakan sosial ini penting untuk menanamkan kesadaran keberagaman sejak usia dini.

Sebagai legislator asal Sulawesi Utara dan representasi umat Nasrani, Hillary mengingatkan bahwa menjaga kerukunan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera.

Ia juga menambahkan bahwa tindakan nyata pemerintah dalam menyikapi intoleransi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi kebebasan beragama.

Kasus ini menjadi perhatian nasional dan diharapkan menjadi momentum pembenahan dalam penegakan nilai toleransi di seluruh wilayah Indonesia.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Tita Delima Menang Gugatan, Tak Wajib Bayar Rp120 Juta

Duta Nusantara Merdeka | Boyolali 

Warga Boyolali, Tita Delima (27), akhirnya dapat menghela napas lega setelah gugatan dari mantan bosnya, drg. Ester Dwi Cahyadi, resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri Boyolali, Jumat (1/8/2025).

Gadis asal Dukuh Jetak, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono itu dinyatakan bebas dari tuntutan senilai Rp120 juta yang diajukan oleh eks tempat kerjanya.

Tita sebelumnya bekerja sebagai asisten dokter gigi di salah satu klinik kawasan Solo Baru, Sukoharjo, sejak pertengahan 2022. Dalam kontrak, ia terikat masa kerja dua tahun serta larangan bekerja di klinik lain selama setahun pasca-resign.

Namun pada November 2024, Tita mengundurkan diri karena alasan pribadi. Meski disetujui, gaji bulan terakhirnya dipotong sebagai sanksi. Ia pun menerima keputusan itu dan memilih berwirausaha menjual kue nastar dari rumah.

Tanpa disangka, klinik gigi lain di Solo Baru rutin memesan kue darinya. Meski hanya sebagai pemasok, mantan bosnya menilai itu pelanggaran kontrak karena dianggap “bekerja di klinik lain”.

Tita menerima empat kali somasi sebelum akhirnya digugat secara perdata ke PN Boyolali. Namun, hakim tunggal Teguh Indrasto memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam putusan, penggugat justru dikenakan biaya perkara sebesar Rp236 ribu. Hakim menilai aktivitas Tita sebagai penjual makanan rumahan tidak masuk kategori pelanggaran kerja sebagaimana yang dituduhkan.

Kemenangan ini disambut positif publik, terutama sebagai preseden hukum terhadap batasan kewenangan perjanjian kerja di luar ranah profesional langsung.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ekonomi RI Naik 5,12% di Q2-2025, CPO dan Farmasi Pacu Pertumbuhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ekonomi Indonesia melaju positif pada kuartal II tahun 2025 dengan pertumbuhan 5,12 persen secara tahunan (year-on-year). Capaian ini lebih tinggi dibanding kuartal I yang berada di angka 4,87 persen.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Reuters menyebut, pertumbuhan ini merupakan yang tercepat sejak Q2-2023, menandakan perbaikan stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Secara kuartalan (qtq), produk domestik bruto (PDB) Indonesia tercatat tumbuh 4,04 persen pada April hingga Juni 2025. Ini menunjukkan kinerja ekonomi yang membaik, meski belum sepenuhnya pulih dari ketidakpastian eksternal.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang tertinggi dengan pertumbuhan 13,53 persen. Musim panen dan naiknya permintaan pangan menjadi pendorong utama kenaikan sektor ini.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah melonjak 21,05 persen. Kenaikan tajam ini disebabkan oleh intensifnya realisasi belanja negara, terutama pada proyek infrastruktur dan layanan sosial.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi penopang utama, terutama industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,15 persen berkat naiknya ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng dan makanan olahan.

Industri logam dasar mencatatkan lonjakan signifikan 14,91 persen karena tingginya permintaan ekspor besi dan baja. Sementara industri kimia dan farmasi meningkat 9,39 persen seiring permintaan lokal dan global yang tinggi.

Pertumbuhan ini mencerminkan ketahanan ekonomi domestik dan menegaskan pentingnya memperkuat sektor industri strategis, khususnya sektor padat karya dan ekspor, untuk menjaga momentum hingga akhir tahun.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pakar Soroti Nomor 7 Diduga Aktor Politisasi Kasus Hasto

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai wajar jika publik mencurigai adanya kepentingan politik dalam proses hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong.

Dalam program KompasTV Sabtu (2/8/2025), Feri menjelaskan bahwa pemberian amnesti merupakan hak prerogatif presiden. Namun, konteksnya sering digunakan untuk kasus politik besar seperti makar atau pemberontakan.

Menurutnya, karena amnesti adalah wilayah pengampunan politik, maka wajar jika timbul spekulasi soal motif politik di balik proses hukum yang kini menyita perhatian masyarakat luas, terutama menjelang tahun politik.

Meski begitu, Feri menilai kecil kemungkinan presiden saat ini akan memberi amnesti bila dirinya adalah bagian dari rekayasa hukum tersebut. Ia menyebut, ada kekuatan lain yang sedang memainkan peran kunci dalam skema ini.

Saat ditanya siapa yang dimaksud, Feri tidak menyebut nama langsung. Ia hanya melempar guyonan bahwa sosok tersebut adalah pemilik "nomor punggung 7", mengacu pada figur legendaris seperti David Beckham atau Eric Cantona.

Feri juga menjelaskan perbedaan antara amnesti dan abolisi. Ia menegaskan bahwa abolisi secara historis diberikan untuk menghentikan perkara, terutama dalam konteks lawan politik atau sejarah perbudakan di negara demokratis.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena mengaitkan istilah hukum dengan praktik politik praktis. Diskusi ini juga mempertegas urgensi transparansi dalam proses hukum, terlebih saat figur elite partai ikut terjerat dalam pusaran kasus besar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Polres Depok Tangkap 7 Debt Collector Ilegal, Beli Data Debitur

Duta Nusantara Merdeka | Depok 

Tujuh orang diduga debt collector ilegal diamankan Polres Metro Depok dalam Operasi Pekat 2025. Mereka dikenal sebagai "mata elang" yang kerap menarik kendaraan secara paksa di jalan raya.

Penangkapan dilakukan menyusul viralnya video di Instagram @warungjurnalis, Selasa (5/8/2025), yang menunjukkan aktivitas mereka tengah memantau nasabah penunggak cicilan kendaraan. Video itu memicu respons cepat dari kepolisian setempat.

Dalam video tersebut, para pelaku tampak kebingungan saat hendak diamankan. Mereka mempertanyakan alasan polisi memeriksa, namun petugas langsung melakukan penggeledahan kendaraan yang digunakan para matel tersebut.

Hasil pemeriksaan awal menemukan sejumlah dokumen, termasuk BPKB milik unit lain dan data pribadi debitur. Barang-barang ini diduga dipakai untuk melacak target kendaraan yang akan ditarik paksa di jalan.

AKP Made Budi, Kasi Humas Polres Metro Depok, menjelaskan operasi ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Pekat Jaya 2025. Targetnya adalah semua bentuk kejahatan jalanan di wilayah Depok.

"Operasi ini kami lakukan setelah muncul video penarikan paksa di Jalan Legong. Kami tindak lanjuti dengan patroli intensif di wilayah Sukmajaya," ujar Made dalam keterangannya, Sabtu (2/8/2025).

Tujuh pelaku mengaku masih terlibat dalam sejumlah perusahaan pembiayaan kendaraan. Mereka bahkan menyebut membeli data debitur dari pihak tertentu untuk menentukan sasaran penarikan.

Polisi juga mengamankan empat sepeda motor yang digunakan para pelaku. Unit kendaraan tersebut saat ini tengah diperiksa kelengkapan dokumennya guna memastikan keabsahan dan legalitasnya.

"Empat motor sudah diamankan dan akan kami cek surat-suratnya. Kami pastikan semuanya legal atau tidak," tambah Made saat konferensi pers di Mapolres Depok.

Kasus ini menuai reaksi warganet yang mengecam praktik jual-beli data pribadi. Banyak yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum dan lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Musikal Pengin Hijrah, Perpaduan Broadway dan Nilai Kemanusiaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), siap menghadirkan pertunjukan musikal spektakuler bertajuk Pengin Hijrah pada 23 dan 24 Agustus 2025. Drama musikal ini menggabungkan teknologi immersive dan narasi penuh nilai kemanusiaan.

Diproduksi oleh MBK bersama Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Pengin Hijrah menandai tradisi baru: dari layar ke panggung. Biasanya film diangkat ke teater setelah tayang di bioskop, kini justru dimulai dari pertunjukan musikal.

Wakil Rektor II IKJ, Suzen HR Tobing, menyatakan musikal ini menawarkan pengalaman inklusif dengan kemasan kelas dunia. "Hijrah di sini dimaknai sebagai perjalanan batin yang universal, bukan sekadar religius," ujarnya.

Cerita berpusat pada Alina (Rahel Putri Ardani), mahasiswi beasiswa yang hidup dalam sorotan media sosial. Akibat unggahan keliru pacarnya, ia kehilangan beasiswa, reputasi, dan kepercayaan diri.

Di sisi lain, Omar (Mahatva Zakie Siregar), mahasiswa religius, tengah menyelesaikan skripsi sembari menghadapi ujian pribadi. Pertemuan dengan Alina menjadi titik balik yang mempertemukan dua dunia berbeda.

Ketika hubungan mereka berkembang, Omar harus memilih: mengikuti perjodohan keluarga di Uzbekistan atau memperjuangkan cintanya. Konflik makin memuncak saat keluarga Omar menolak Alina karena masa lalunya.

Drama emosional memuncak di Samarkand saat Omar mencari Alina dalam deru salju, mempertanyakan takdir dan arti hijrah sejati—apakah tetap bersama atau berpisah demi kebaikan.

Pertunjukan Pengin Hijrah akan digelar dua kali sehari pukul 14.00 dan 19.30 WIB. Tiket tersedia dalam tiga kategori: Silver (Rp400.000), Gold (Rp600.000), dan Platinum (Rp900.000) via Loket.com.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Cybersecurity Connect 2025 Dorong Kesiapan Data Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

GP Ansor bersama PT Naganaya Indonesia resmi menggelar Press Conference Cybersecurity Connect 2025 bertajuk “Building Data Security Readiness Towards Economic Resilience”, di kantor BUMA, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

Forum ini menjadi bagian dari upaya mendorong ekosistem digital Indonesia yang aman, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Acara puncak akan digelar pada 29–30 Oktober 2025 oleh PT Kokoh Sahabat Teknologi, anak usaha BUMA, dengan skala nasional.

Presiden Direktur PT Naganaya Indonesia, Aditya Adiguna, menegaskan bahwa transformasi digital tidak bisa dipisahkan dari kesiapan keamanan data. Ia menyebut kolaborasi ini lahir dari kepedulian banyak pihak terhadap ancaman siber yang makin kompleks.

Aditya juga menyampaikan terima kasih kepada tokoh-tokoh digital nasional yang turut mendukung acara ini. Ia menekankan bahwa sejak 2022, dorongan dari organisasi dan lembaga pemerintahan menjadi titik awal munculnya inisiatif Cybersecurity Connect.

Selain pameran teknologi, agenda ini juga menghadirkan program edukasi nasional, diskusi lintas sektor, dan kongres keamanan data. Hasilnya akan dirangkum menjadi rekomendasi strategis untuk pemerintah, DPR, serta pemangku kebijakan digital lainnya.

Tema besar tahun ini menitikberatkan pada penguatan sektor digital demi mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo. Data, kata Aditya, adalah aset yang harus dijaga bersama.

“Keamanan digital adalah prasyarat utama ekonomi digital. Edukasi publik dan kolaborasi industri sangat krusial,” tegasnya. Cybersecurity Connect 2025 diharapkan dapat memperkuat jaringan dan ekosistem keamanan digital nasional menuju era industri 5.0.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA-RI Soroti Akses Media ke Humas Peradilan yang Rumit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Nilai integritas tak cukup hanya sekadar slogan. Ia menuntut konsistensi antara ucapan, tindakan, dan hati nurani yang sejalan dengan etika serta aturan yang berlaku di institusi publik, termasuk di peradilan.

Dalam konteks lembaga peradilan, integritas seharusnya tidak menciptakan birokrasi rumit yang justru menjauhkan semangat transparansi. Sebaliknya, pimpinan dan humas pengadilan berperan penting menjaga lingkungan yang terbuka, kondusif, dan profesional.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung RI (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, usai melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 4 Agustus 2025. Ia menyoroti akses wartawan yang dianggap terlalu berbelit.

Menurutnya, awak media yang ingin menemui juru bicara (jubir) humas harus melewati sejumlah prosedur ketat, termasuk pendaftaran di PSTP dan antrean panjang, sebelum bisa bertemu. Hal ini dinilai kontraproduktif dengan semangat keterbukaan publik.

Syamsul meminta kepada Ketua Mahkamah Agung (KMA), Prof. Dr. Sunarto SH, MH, dan Wakil Ketua MA Non Yudisial, H. Suharto SH, MHum, agar akses wartawan terhadap jubir humas pengadilan diperbaiki, khususnya yang tergabung dalam Pokja FORISMEMA-RI.

Ia berharap tidak ada kesan pilih kasih terhadap media tertentu, sebab sinergi antara pengadilan dan jurnalis merupakan bagian dari penguatan akuntabilitas dan kontrol sosial yang sah.

"Integritas bukan sekadar jargon. Ia harus hadir dalam bentuk akses yang mudah, dialogis, dan menghargai peran pers," tegas Syamsul. Peradilan harus menjadi contoh dalam membangun budaya kerja yang terbuka dan inklusif, bukan sebaliknya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Cybersecurity Connect 2025 Dorong Ketahanan Digital Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Cybersecurity Connect 2025 secara resmi diluncurkan dengan tema "Building Data Security Readiness Towards Economic Resilience" di Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

Kegiatan tersebut menandai penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Siber GP Ansor dan PT Naganaya Indonesia, yang akan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem keamanan digital nasional berbasis kolaborasi.

Melalui anak perusahaan BUMA, PT Kokoh Sahabat Teknologi, puncak kegiatan akan berlangsung pada 29–30 Oktober 2025, sebagai bagian dari upaya kolektif untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran digital generasi muda Indonesia.

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharuddin, menegaskan bahwa keamanan siber adalah pondasi utama ketahanan ekonomi ke depan, khususnya menghadapi dinamika global dan target menuju Indonesia Emas 2045.

"Anak muda harus menjadi aktor utama dalam ekosistem digital. Ansor siap membuka ruang kolaborasi, memastikan kompetensi, dan menumbuhkan kontribusi nyata dari desa hingga pusat," ujarnya.

Aditya menambahkan, tantangan cyber bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesadaran sosial, etika digital, dan penegakan kedaulatan data nasional. Ia menekankan perlunya literasi siber lintas sektor untuk memperkuat posisi Indonesia di tataran global.

Dengan kekuatan jaringan 34 provinsi dan 497 kabupaten/kota, serta dukungan lebih dari 8 juta anggota GP Ansor, potensi ini menjadi kekuatan kolektif yang mampu membangun benteng siber Indonesia dari bawah ke atas.

Harapannya, kolaborasi Ansor dan sektor swasta seperti Naganaya dapat melahirkan strategi nyata dalam penanggulangan ancaman digital, peningkatan kompetensi SDM siber, dan mendorong transformasi inklusif yang berdaya saing.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More