Tiga dari Empat Orang Indonesia Pilih Menghindari Berita Karena Politik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Riset Reuters Institute Digital News Report 2025 mengungkap mayoritas orang Indonesia ternyata memilih menghindari berita karena berbagai alasan personal.

Hasil survei menunjukkan 75 persen masyarakat Indonesia enggan membaca berita, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global dari 42 negara yang hanya 71 persen.

Laporan tersebut dianalisis tiga akademisi University of Canberra, yakni Sora Park, Caroline Fisher, serta Lilik Dwi Mardjianto, yang mendalami alasan publik menghindari berita.

Sebanyak 29 persen responden menyebut berita memicu perdebatan tidak produktif, sementara jumlah sama merasa liputan politik terlalu mendominasi ruang informasi.

Sekitar 25 persen masyarakat mengaku berita menurunkan suasana hati, liputan perang dan konflik berlebihan, serta merasa jenuh dengan banjir informasi harian.

Ada pula 24 persen responden yang menilai berita tidak memberikan manfaat langsung, sementara 23 persen lainnya meragukan kredibilitas karena bias dan ketidakpercayaan.

Sebanyak 19 persen publik menganggap berita tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan 12 persen menilai informasi terlalu rumit untuk diikuti.

Data literasi media memperlihatkan sepertiga masyarakat Indonesia pernah mendapat pendidikan literasi, yang memengaruhi sumber verifikasi informasi yang mereka gunakan.

Masyarakat yang terliterasi cenderung mengandalkan laman pemerintah resmi (46 persen), media terpercaya (40 persen), mesin pencarian (32 persen), hingga situs pengecekan fakta (32 persen).

Namun, bagi kelompok tanpa pendidikan literasi, komentar pembaca di media online serta opini pribadi lebih berpengaruh ketimbang sumber resmi pemerintah atau laman verifikasi.

Para peneliti menilai meskipun informasi resmi pemerintah dianggap valid, publik tetap menaruh curiga karena adanya potensi bias terkait kepentingan kekuasaan.

Fenomena news avoidance ini menunjukkan masyarakat membutuhkan berita yang relevan, jernih, tidak berlebihan, serta mampu menyajikan perspektif sehat bagi kesehatan mental.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Semarak HUT RI 80, Puslatpur Gelar Kejuaraan Pencak Silat Danpuslatpur Cup 2025

Duta Nusantara Merdeka | Martapura

Kejuaraan Pencak Silat Danpuslatpur Cup 2025 resmi dibuka di Aula Graha Widya Daya Yudha, Puslatpur Kodiklatad, Minggu (17/8/2025).

Acara ini digelar dalam rangka menyemarakkan HUT ke-80 RI sekaligus mendukung pelestarian nilai budaya Nusantara yang diwariskan leluhur bangsa.

Danpuslatpur Kodiklatad Brigjen Dany Rakca menegaskan, kejuaraan ini menjadi ajang mengukur kesiapan atlet muda menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan mendatang.

Dalam sambutannya, Brigjen Dany mengingatkan bahwa pencak silat memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan, digunakan rakyat, santri, dan pemuda melawan penjajahan.

“Kejuaraan ini wujud kepedulian TNI AD terhadap pembinaan pencak silat di daerah sekaligus mendukung arahan Kasad melestarikan budaya bangsa,” ujarnya bersemangat.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum IPSI OKUT, Ketut, menyerahkan surat keputusan PSM Puslatpur sebagai bagian dari IPSI Sumatera Selatan secara resmi.

Ia mengapresiasi dukungan Danpuslatpur dan menyampaikan terima kasih kepada Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak atas komitmen TNI AD membina pencak silat daerah.

Kejuaraan Puslatpur Cup tahun ini diikuti sekitar 220 pesilat muda dari 12 perguruan se-OKU Raya yang memperebutkan gelar juara bergengsi.

Seluruh perguruan peserta turut menampilkan demonstrasi jurus bela diri masing-masing, menegaskan kekayaan teknik serta keragaman warisan budaya bangsa.

Tak ketinggalan, personel Pencak Silat Puslatpur memukau penonton dengan gerakan tangkas penuh semangat, memperlihatkan dedikasi tinggi terhadap seni bela diri asli Indonesia.

Event ini diharapkan memperkuat kebersamaan sekaligus melahirkan generasi muda tangguh yang mampu mengharumkan nama Sumatera Selatan di tingkat nasional.

Dengan dukungan TNI AD dan IPSI, Puslatpur Cup 2025 bukan hanya sekadar ajang olahraga, melainkan panggung pelestarian budaya sekaligus semangat perjuangan kemerdekaan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PCM Medan Denai Gelar Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 80 Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke 80 Tahun, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Medan Denai mengadakan Kegiatan Upacara Bendera pada 17 Agustus 2025 yang digelar di Komplek SD Muhammadiyah 19 Medan, Jalan Pancasila Gg. Sekolah Kecamatan Medan Denai.

Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam HUT RI Ke - 80 ini diikuti Ratusan pelajar yang berasal dari SD Muhammadiyah 19, SD Muhammadiyah Terpadu 23 Full Day dan SMP Muhammadiyah 48 Medan, yang merupakan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dibawah naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah & Pendidikan Non Formal (Dikdasmen & PNF) PCM Medan Denai, serta turut hadir juga Para Guru, Tenaga Pendidik, Mahasiswa PPL UMSU, Majelis Tingkat Cabang, Pimpinan Ranting Muhammadiyah &  Aisyiyah Se Cabang Medan Denai.

Ketua PCM Medan Denai Harun Al Rasyid, S.Pd.I bertindak sebagai Inspektur Upacara dengan Komandan Upacara Hasan dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang berasal dari SMP Muhammadiyah 48 Medan.

Dalam Amanatnya Harun Mengungkapkan bahwa Muhammadiyah memiliki Peran Penting dalam Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya lewat Pendidikan yang dibangun oleh K.H. Ahmad Dalam dan Tokoh Pendidikan lainnya seperti Ki Hajar Dewantara, Peran yang dilakukan  tersebut dalam memerdekakan Bangsa Indonesia menjadi  Komitmen dalam Memajukan Dan Mencerdaskan Anak Bangsa, terutama dalam upaya merebut Kemerdekaan Republik Indonesia, Ungkapnya.

" Maka Sebagai Generasi Penerus Bangsa, Kita Wajib Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Tidak Terpecah Belah"

Diakhir Amanatnya Harun mengatakan bahwa didalam Momentum Kemerdekaan ini mari kita jadikan kegiatan ini sebagai energi Positif dalam mewujudkan sebuah impian kita bersama memajukan mutu dan kualitas Pendidikan Di Cabang Medan Denai. **

Read More

Meutya Hafid Tegaskan Digitalisasi Jadi Pilar Persatuan Bangsa di HUT ke 80 RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan digitalisasi merupakan pilar utama menjaga kedaulatan sekaligus menyatukan bangsa melalui koneksi nasional yang menyeluruh.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Kick Off Komdigi Karnaval 2025 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).

Meutya menekankan pentingnya digitalisasi dalam membangun persatuan bangsa dengan menghadirkan konektivitas yang merata dari Sabang hingga Merauke melalui teknologi informasi.

Menurutnya, tema peringatan HUT ke-80 RI “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” sangat relevan dengan semangat digitalisasi yang menghubungkan seluruh masyarakat.

“Digitalisasi tidak hanya menguatkan persatuan, tetapi juga menjadi instrumen penting menjaga kedaulatan bangsa serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ungkap Meutya.

Ia mengajak seluruh sivitas Kementerian Komdigi untuk terus bersemangat mendorong digitalisasi sebagai bentuk nyata perjuangan mengisi kemerdekaan di era modern.

Meutya menegaskan digitalisasi adalah wujud semangat bersatu, berdaulat, dan maju, sehingga harus menjadi prioritas dalam kerja sehari-hari seluruh aparatur kementerian.

Selain program kerja, Meutya juga mendorong internalisasi nilai kemerdekaan melalui lomba-lomba perayaan HUT ke-80 RI antarpegawai untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan.

Menurutnya, perlombaan tersebut bukan hanya ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkuat sportivitas sekaligus menjaga semangat persatuan di lingkungan Kementerian Komdigi.

“Semua perlombaan ini bagian dari cara kita merawat kebersamaan sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi juga bermula dari budaya organisasi solid,” ujarnya.

Puncak acara akan ditandai dengan Karnaval Kemerdekaan pada Minggu (17/8/2025) malam di kawasan Monas hingga Semanggi menampilkan Truk Karnaval Komdigi.

Karnaval itu mengusung tema “Transformasi Digital, Wujudkan Indonesia Maju” sebagai simbol Kementerian Komdigi menavigasi teknologi demi kemajuan masyarakat dan program prioritas pemerintah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prabowo Tegaskan Hukum Tak Pandang Bulu Semua Warga Negara Harus Taat Aturan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan hukum di Indonesia berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk kalangan berpengaruh.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung MPR-DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menegaskan dirinya sebagai Presiden berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Ia menolak ada pihak yang merasa kebal atau lebih tinggi dari aturan.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat wajib tunduk pada hukum. Tidak boleh ada individu maupun kelompok yang menghalangi, mempersulit, atau merugikan kepentingan rakyat Indonesia.

Prabowo juga menyinggung kebocoran kekayaan negara yang disebut sebagai net outflow of national wealth. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi kedaulatan ekonomi bangsa.

Untuk itu, pemerintah tengah merumuskan strategi besar menyelamatkan kekayaan nasional. Langkah tegas akan ditempuh agar sumber daya benar-benar dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat.

“Selama saya menjabat sebagai Presiden, jangan pernah anggap yang besar dan kaya bisa seenaknya. Pemerintah tidak ragu membela kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Presiden Prabowo memahami arah kepemimpinan bangsa. Salah satu prioritas utama adalah pemberantasan korupsi tanpa kompromi.

Menurut Supratman, sejak awal Prabowo berkomitmen memimpin di garis terdepan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan kekayaan negara secara sistematis.

Ia menambahkan, Presiden meminta dukungan penuh seluruh anggota parlemen agar strategi penyelamatan kekayaan negara benar-benar berpihak kepada rakyat Indonesia.

Pesan tegas Prabowo dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintahannya tidak akan memberi ruang bagi praktik mafia, oligarki, maupun korupsi yang menggerogoti bangsa.

Komitmen itu diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum. Masyarakat menanti langkah nyata agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kisah Tragis Anak Terlalu Dilindungi Orang Tua Berakhir Lumpuh Hadapi Hidup

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebuah kisah nyata menyentuh hati publik. Anak semata wayang yang sejak kecil dimanja orang tuanya kini tumbuh rapuh menghadapi kenyataan.

Sejak kecil, ia selalu menjadi pusat perhatian. Setiap kesulitan langsung diselesaikan orang tuanya. Bahkan pekerjaan rumah sekolah pun sering dikerjakan ibunya secara diam-diam.

Ia tumbuh seperti bunga dalam rumah kaca: indah dipandang, namun rapuh. Tidak terbiasa bekerja keras, ia hanya tahu hidup nyaman tanpa tantangan berarti.

Tragedi besar datang tak terduga. Sang ibu dan kakaknya, Avah, meninggal dalam kecelakaan mobil. Seketika, dunia nyaman yang ia kenal runtuh total.

Meski sudah dewasa secara usia, ia seperti anak kecil kehilangan pegangan. Tak memiliki keterampilan, ia bergantung penuh pada keluarga dan belas kasihan orang sekitar.

Kisah ini menyimpan pelajaran pahit. Terlalu melindungi anak ternyata bisa membuatnya lumpuh menghadapi realita, kehilangan daya juang, dan tak berani menghadapi kesulitan.

Pakar parenting menyoroti tujuh kesalahan besar orang tua. Pertama, semua keputusan diambil alih, sehingga anak gagal belajar menentukan arah hidupnya sendiri.

Kedua, semua urusan diurus orang tua, dari tugas sekolah hingga pekerjaan. Anak akhirnya pasif, sekadar penonton dalam hidupnya, tak terbiasa berusaha mandiri.

Ketiga, orang tua menjadi bodyguard sosial. Setiap konflik dengan teman langsung diselesaikan, membuat anak tidak pernah matang menghadapi masalah kehidupan nyata.

Keempat, orang tua terlalu takut anak susah. Semua dimudahkan, semua disediakan. Anak pun tumbuh manja, tak tahan lelah, dan tidak terbiasa bekerja keras.

Kelima, anak terlalu cepat ditolong. Padahal frustrasi adalah guru penting membentuk daya juang. Anak justru makin bergantung pada orang lain dalam menghadapi kesulitan.

Keenam, orang tua overprotective, tak memberi ruang risiko. Anak jadi penakut, minder, dan tak berani mencoba hal-hal baru dalam kehidupannya.

Ketujuh, semua keinginan dituruti. Anak jadi penuntut, mudah terluka jika dunia berkata “tidak.” Hidup keras membuatnya tidak siap menghadapi penolakan.

Kisah ini menjadi peringatan: jika semua jalan dilapangkan, kaki anak tak pernah belajar melangkah. Dunia nyata butuh mental tangguh, bukan sekadar dimanjakan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KPK Bongkar Skandal Kuota Haji, Oknum Kemenag Diduga Terima Uang Travel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret sejumlah oknum Kementerian Agama. Aliran dana disebut berasal dari asosiasi travel.

"Penyidik menemukan indikasi uang disetorkan kepada pejabat Kemenag. Besaran fee diperkirakan antara US$2.600 hingga US$7.000 untuk setiap jamaah," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Jika dirupiahkan, nilai tersebut berkisar Rp42 juta sampai Rp113,3 juta per kuota. Asep menegaskan angka pastinya bergantung mekanisme penjualan serta jumlah jamaah tiap travel.

KPK menduga praktik tersebut menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilibatkan menghitung kerugian secara akurat.

Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka. Penyidikan menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, sehingga pihak-pihak terkait akan dipanggil sesuai temuan bukti baru.

Lebih dari 100 biro perjalanan haji diduga ikut terlibat. KPK menyoroti adanya pola sistematis dalam pengaturan kuota tambahan dengan melibatkan asosiasi serta pejabat internal Kementerian Agama.

Langkah tegas juga dilakukan lewat penggeledahan rumah Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur dan Jawa Barat pada Jumat (15/8/2025).

Dalam penggeledahan itu, KPK menyita kendaraan roda empat dan barang bukti elektronik berupa gawai. Seluruh barang bukti kini diekstraksi untuk menelusuri keterlibatan lebih jauh.

Penyidik memastikan penyelidikan terus diperluas, termasuk menelusuri dokumen perjalanan, catatan keuangan, hingga komunikasi digital. KPK berkomitmen mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam skandal ini.

Kasus ini menyita perhatian publik karena terkait ibadah haji, salah satu rukun Islam yang sakral. Dugaan korupsi kuota haji dinilai mencederai kepercayaan umat terhadap penyelenggara negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kaum Tani Bersatu Lawan Perampasan Tanah PT TPL di Toba Batak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta, Senin 18 Agustus 2025 – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama masyarakat adat Tano Batak menggelar aksi besar di Tugu Proklamasi, Senin (18/08/2025). 

Mereka menentang perampasan tanah, perbudakan modern, serta kerusakan lingkungan yang dituding dilakukan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Ratusan petani dari Serikat Petani Pasundan, Pemersatu Petani Cianjur, dan Pergerakan Petani Banten bergabung dengan jemaat Gereja HKBP Jakarta, Bekasi, hingga Banten. 

Mereka mendeklarasikan solidaritas nasional menolak praktik yang dianggap melanggar konstitusi.

Momentum aksi ini bertepatan dengan peringatan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia. Para peserta menyerukan agar pemerintah kembali kepada amanat UUD 1945 serta Undang-undang Pokok Agraria 1960.

Sekjen KPA, Dewi Kartika, menegaskan PT TPL telah merampas tanah adat di 12 kabupaten seluas lebih dari 33 ribu hektar. Ia menyebut perusahaan juga melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat.

Selain itu, PT TPL dituding menghancurkan hutan, melakukan perbudakan modern terhadap pekerja, mengadu domba komunitas adat, dan menjalankan operasi secara ilegal difasilitasi pemerintah. Semua tindakan ini disebut sebagai lima kejahatan agraria serius.

KPA menilai praktik monopoli tanah PT TPL telah menciptakan penderitaan struktural. “Pemerintah harus melaksanakan reforma agraria sejati demi pemulihan keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat maupun pekerja,” ujar Dewi menekankan.

Data KPA menunjukkan lebih dari 1,8 juta petani, nelayan, dan masyarakat adat menjadi korban konflik agraria selama satu dekade terakhir. Kasus PT TPL hanyalah salah satu tragedi besar yang mencerminkan krisis nasional.

Aksi ini diselenggarakan bersama koalisi rakyat, Gereja HKBP, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta lembaga masyarakat sipil. Mereka menegaskan perjuangan akan terus berlanjut hingga hak masyarakat adat dipulihkan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan, Pahami Perbedaan Penting dalam Hukum Perdata

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam hukum perdata, tidak semua perjanjian yang cacat syarat, otomatis dianggap batal. Ada yang langsung batal demi hukum, ada pula yang masih dapat dibatalkan.

Perbedaan ini berkaitan erat dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menetapkan empat syarat sah perjanjian, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang diperbolehkan menurut hukum.

Syarat tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar. Kesepakatan dan kecakapan termasuk syarat subjektif, sedangkan objek tertentu dan sebab yang halal termasuk syarat objektif perjanjian.

Jika syarat subjektif dilanggar, perjanjian tidak langsung gugur, melainkan masuk kategori dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tetap sah sebelum ada putusan pengadilan.

Pihak yang merasa dirugikan atau tidak cakap dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan. Selama belum ada putusan hakim, perjanjian tetap mengikat secara hukum.

Berbeda halnya dengan syarat objektif. Jika objek tidak jelas atau sebab terlarang, maka perjanjian otomatis batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Dasar hukumnya antara lain Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian tanpa sebab sah atau dengan sebab terlarang tidak memiliki kekuatan hukum.

Karena syarat objektif menyangkut substansi perjanjian, pelanggarannya membuat perjanjian langsung batal tanpa perlu putusan pembatalan dari pengadilan terlebih dahulu.

Perbedaan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan menunjukkan pentingnya memahami dasar hukum perjanjian. Keliru memahami bisa berakibat fatal bagi kepastian hukum para pihak.

Kesadaran hukum ini diharapkan membantu masyarakat agar lebih cermat membuat perjanjian. Dengan memenuhi semua syarat, tercipta perlindungan hukum yang jelas serta adil.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

15 Kebiasaan Emas yang Harus Dimulai Hari Ini agar Hidupmu Lebih Sukses dan Bermakna

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hidup sukses dan bermakna tidak datang secara instan, tetapi dibangun melalui kebiasaan sederhana yang konsisten dilakukan setiap hari.

Waktu adalah aset paling berharga yang tidak pernah kembali. Karena itu, berhenti menghabiskannya untuk hal sia-sia, fokuslah hanya pada aktivitas bernilai tinggi.

Kuasai keuangan sejak dini dengan mengatur anggaran, menabung, dan berinvestasi. Kemampuan mengelola uang akan menjadi fondasi penting menuju kemandirian finansial.

Selain itu, bangun keterampilan penting seperti komunikasi, pemasaran, atau teknologi. Keterampilan ini membuat seseorang tidak tergantikan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Kesehatan juga bagian vital. Menjaga pola makan, olahraga teratur, dan istirahat cukup memberi pengaruh besar bagi produktivitas, energi, dan kualitas hidup jangka panjang.

Belajar mengatakan tidak merupakan bentuk perlindungan diri. Tidak semua permintaan orang lain harus dipenuhi, karena energi pribadi juga harus dijaga.

Disiplin diri menjadi kunci. Motivasi seringkali datang dan pergi, tetapi disiplin adalah kekuatan nyata yang menyelesaikan pekerjaan meskipun tanpa dorongan emosional.

Kecerdasan emosional penting untuk mengendalikan respons. Hidup penuh kejutan, namun bagaimana kita bereaksi jauh lebih menentukan arah kehidupan dibanding situasi itu sendiri.

Bangun jaringan sosial dengan niat. Kelilingi diri dengan orang inspiratif yang mampu memberi dukungan dan semangat, karena lingkungan sangat memengaruhi perjalanan kesuksesan.

Terima kegagalan sebagai guru terbaik. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang membantu memperbaiki diri, melatih ketahanan mental, sekaligus memperkuat karakter.

Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada progres pribadi dan hargai langkah kecil yang telah dicapai tanpa terjebak ilusi pencapaian orang lain.

Konsistensi adalah rahasia besar. Kemajuan lahir dari keberanian hadir setiap hari, bahkan ketika tubuh dan pikiran enggan melangkah.

Rasa syukur menjaga kita tetap membumi. Menghargai apa yang dimiliki hari ini justru memperkuat motivasi meraih tujuan lebih tinggi di masa depan.

Ambil risiko dalam hidup. Penyesalan terbesar sering datang bukan karena gagal, melainkan karena tidak pernah mencoba atau memberi kesempatan bagi diri sendiri.

Terakhir, investasikan waktu pada pengembangan diri melalui buku, mentor, atau podcast. Belajar tanpa henti adalah bekal menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pasangan Narsistik Bisa Jadi Mimpi Buruk, Kenali Tanda NPD yang Menguras Emosi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Narcissistic Personality Disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik menjadi perhatian serius karena dampaknya yang besar terhadap kesehatan mental serta hubungan pasangan sehari-hari.

Orang dengan NPD biasanya digambarkan sangat egois, selalu mementingkan diri sendiri, dan rela melakukan segala cara demi memenuhi egonya, tanpa memikirkan perasaan orang lain.

Mereka umumnya tidak memiliki empati, sehingga pasangan bisa merasa hancur, sakit hati, atau tersinggung. Perilaku yang sering muncul meliputi berbohong, menipu, berselingkuh, bahkan mencuri kepercayaan pasangan.

Salah satu ciri utama individu narsistik adalah tidak tahan kritik. Mereka selalu merasa benar, suka mengatur, dan berusaha memegang kendali penuh dalam setiap hubungan.

Lebih jauh, mereka kerap menggunakan strategi playing victim, berpura-pura menjadi korban, padahal sebenarnya merekalah pihak yang menyakiti, mengkhianati, sekaligus merusak kepercayaan pasangan.

Bagi pasangan yang bertahan dengan individu narsistik, risiko mengalami toxic relationship sangat besar. Mereka bisa diselingkuhi berkali-kali, dimanipulasi emosinya, bahkan kehilangan rasa percaya diri secara perlahan.

Psikolog menegaskan pentingnya mengenali tanda-tanda NPD sejak awal. Langkah penting meliputi menjaga batasan diri, mencari dukungan sosial, hingga berkonsultasi dengan tenaga profesional kesehatan mental.

Fenomena pasangan narsistik kini semakin banyak diperbincangkan, baik di media sosial maupun forum psikologi. Kesadaran masyarakat diharapkan meningkat agar korban dapat melepaskan diri dari siklus beracun.

Dengan pemahaman mendalam mengenai NPD, pasangan dapat lebih waspada, tidak mudah terjebak manipulasi, serta mampu melindungi kesehatan mental dan emosinya sebelum terlambat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Verifikasi Dokumen Elektronik di Pengadilan Masih Bermasalah, Hakim Minta Dukcapil Sempurnakan Sistem SIAK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Transformasi digital administrasi kependudukan melalui tanda tangan elektronik membawa kemudahan, namun di ruang sidang masih menyisakan tantangan serius bagi hakim.

Dokumen penting seperti akta kelahiran, akta perkawinan, dan kartu keluarga kini dapat dicetak di kertas HVS biasa. Secara hukum, keabsahannya dijamin Undang-Undang ITE.

Sayangnya, proses verifikasi dokumen cetak dengan data digital asli belum sempurna. Hakim harus memastikan keaslian melalui QR Code yang terhubung ke Sistem SIAK.

Sistem tersebut memang menampilkan status aktif atau tidak aktif, namun informasi detail seperti nama orang tua, anggota keluarga, atau nomor akta lengkap sering absen.

Kekurangan data ini menyulitkan hakim dalam mencocokkan bukti materil. Padahal, dalam praktik sebelumnya, verifikasi dilakukan langsung dengan dokumen asli bertanda tangan basah.

Lebih rumit lagi, status “tidak aktif” sering muncul tanpa penjelasan. Hakim tidak tahu apakah dokumen dicabut, diperbarui, atau sekadar masalah teknis administratif.

Akibatnya, hakim kadang terpaksa mengandalkan asumsi atau meminta soft file asli. Langkah ini tidak praktis, apalagi di wilayah yang belum terbiasa teknologi digital.

Hakim Tommy Marly Mandagi dari PN Kotamobagu menegaskan perlunya perbaikan. Solusi ideal adalah menampilkan pratinjau dokumen digital lengkap saat QR Code dipindai.

Dengan begitu, hakim bisa membandingkan langsung fisik dan data digital. Transparansi ini akan mengurangi keraguan dan memperkuat dasar hukum setiap putusan pengadilan.

Meski ada kekhawatiran soal privasi, akses QR Code sebenarnya aman. Hanya pemegang dokumen fisik yang dapat memindai dan melihat data spesifik terkait.

Kolaborasi Ditjen Dukcapil dan Mahkamah Agung dinilai krusial. Penyempurnaan SIAK akan menjadikan proses peradilan lebih modern, cepat, efisien, sekaligus tetap menjaga integritas hukum.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Suami Ajukan Cerai Istri Jangan Diam Tuntut Hak Hukum Setelah Perceraian

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Perceraian sering dipandang akhir dari sebuah ikatan rumah tangga. Namun bagi istri, ada hak-hak hukum yang wajib diperjuangkan.

Banyak perempuan pasrah ketika suami menggugat cerai. Padahal hukum memberi perlindungan penuh agar mereka tidak kehilangan hak finansial maupun harta bersama.

Hak pertama yang wajib dituntut adalah nafkah iddah. Uang ini diberikan selama masa tunggu sekitar tiga bulan, simbol penghormatan terhadap pernikahan yang sudah berakhir.

Selain itu, ada nafkah mut’ah. Pemberian ini biasanya berupa uang atau barang sebagai bentuk penghiburan bagi istri setelah putusan perceraian dijatuhkan pengadilan agama.

Tak kalah penting, istri berhak atas nafkah madhiyah. Hak ini mencakup kewajiban suami yang belum dibayarkan selama pernikahan, terutama jika ia lalai menafkahi keluarga.

Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak tidak hilang karena perceraian. Ibu bisa menuntut biaya hidup, pendidikan, hingga kesehatan demi masa depan anak-anak.

Poin besar lainnya adalah harta bersama atau gono gini. Semua aset yang diperoleh selama perkawinan, meski atas nama suami, dapat dituntut pembagian adil.

Sering kali hak-hak ini terabaikan karena kurangnya pemahaman. Padahal, tuntutan tersebut sah menurut hukum dan dapat diajukan melalui proses persidangan resmi.

Pakar hukum keluarga mengingatkan, perceraian boleh saja terjadi, tetapi hak perempuan jangan sampai hilang. Perjuangan hukum istri menjadi kunci menjaga keadilan.

Momentum ini menjadi pengingat penting bagi para istri di Indonesia. Jangan pernah takut memperjuangkan hak, karena hukum hadir untuk melindungi keadilan dalam rumah tangga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dipanggil Polisi Jadi Saksi Jangan Panik Ini Daftar Hak Hukummu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Banyak orang langsung panik ketika menerima surat panggilan polisi untuk memberikan keterangan. Padahal, saksi memiliki hak hukum.

Hak pertama yang wajib diketahui adalah pendampingan penasihat hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 KUHAP. Kehadirannya penting agar saksi tidak ditekan saat diperiksa.

Saksi juga memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan sesuai Pasal 117 KUHAP. Hal ini mencegah intimidasi atau kekerasan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1) huruf e menegaskan saksi berhak menolak pertanyaan yang menjebak atau berpotensi memojokkan.

Tak hanya itu, saksi berhak atas perlindungan keamanan diri, keluarga, dan harta benda sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan ini mencakup jaminan kerahasiaan identitas, alamat, hingga data pribadi. Negara wajib memastikan keselamatan saksi dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

Selain memahami hak, masyarakat perlu tahu syarat sah pemanggilan saksi. Polisi wajib melampirkan surat perintah resmi dengan mencantumkan identitas, alasan, serta waktu pemeriksaan.

Hal ini bertujuan menjaga transparansi proses hukum. Saksi berhak menolak hadir jika panggilan tidak dilengkapi administrasi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Pakar hukum menegaskan, menjadi saksi bukan berarti bersalah. Sebaliknya, keterangannya membantu penegak hukum mengungkap kebenaran dalam proses peradilan yang transparan.

Karenanya, masyarakat diminta tidak takut saat dipanggil polisi. Dengan mengetahui hak-hak hukum, saksi dapat menjalankan kewajiban tanpa merasa terintimidasi.

Penulis: Lakalim Adalin  

Editor: Arianto 

Read More

Presiden Prabowo dan Menteri Kompak Tampilkan Pakaian Adat di Istana Merdeka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Suasana khidmat terasa di Istana Merdeka ketika Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih kompak mengenakan pakaian adat Nusantara. Perayaan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung penuh makna di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/08/2025). 

Presiden Prabowo tampil anggun dengan beskap dipadukan wastra tradisional, simbol komitmen menjaga budaya bangsa. Kehadirannya menguatkan pesan persatuan dalam keberagaman, dari Sabang hingga Merauke, yang disatukan semangat merah putih.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memilih busana adat Minangkabau, Sumatera Barat. Ia menekankan filosofi Jawa tentang makna “Padang” sebagai doa Indonesia agar semakin terang benderang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama istri tampil dengan busana Bugis asal Bone. Pilihan tersebut bukan sekadar identitas personal, melainkan wujud penghormatan terhadap warisan budaya leluhur Sulawesi Selatan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengenakan pakaian adat Sunda bersama istri. Ia menyinggung perjuangan intelektual bangsa, dari Tirto Adhi Soerjo hingga HOS Cokroaminoto, yang turut membangun fondasi kemerdekaan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf hadir mengenakan batik khas Yogyakarta. Menurutnya, batik tak hanya kain tradisional, melainkan simbol filosofi Jawa yang sarat doa dan nilai kebijaksanaan.

Keragaman busana adat yang ditampilkan Presiden dan menteri menegaskan kekayaan budaya Indonesia. Upacara ini menjadi refleksi bahwa kemerdekaan dirayakan dengan identitas nasional, namun tetap mengakar pada tradisi lokal.

Momentum 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka bukan hanya seremonial, melainkan pengingat bahwa persatuan Indonesia berdiri kokoh di atas perbedaan budaya, agama, dan tradisi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Rahasia Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata yang Jarang Dibahas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Banyak masyarakat belum memahami bahwa anak luar kawin ternyata memiliki hak waris menurut KUH Perdata, meski dengan aturan khusus.

Dalam Pasal 863 KUH Perdata, dijelaskan anak luar kawin berhak atas sepertiga bagian dari warisan, jika pewaris meninggalkan keturunan sah atau pasangan resmi.

Sementara menurut Pasal 865 KUH Perdata, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sah, maka anak luar kawin berhak memperoleh seluruh harta peninggalan.

Namun, catatan penting dalam Pasal 867 KUH Perdata menyebut anak dari perzinaan atau penodaan darah tidak berhak, kecuali hanya nafkah seperlunya.

Lebih lanjut, Pasal 872 KUH Perdata menegaskan anak luar kawin tidak memiliki hak atas keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam ketentuan khusus berikut.

Dalam Pasal 873 KUH Perdata, anak luar kawin yang diakui bisa menuntut seluruh warisan jika keluarga sedarah meninggal tanpa meninggalkan ahli waris sah.

Aturan ini menunjukkan posisi anak luar kawin tetap diakui hukum, meski berbeda dengan kedudukan anak sah dalam sistem warisan menurut undang-undang perdata.

Pakar hukum waris menilai regulasi ini penting dipahami masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa keluarga dalam pembagian harta peninggalan.

Kesadaran hukum mengenai hak anak luar kawin juga dianggap sebagai langkah mewujudkan keadilan, sekaligus melindungi hak dasar setiap anak di mata hukum.

Dengan memahami isi pasal KUH Perdata, diharapkan keluarga mampu menyelesaikan masalah waris secara adil, transparan, dan menghindari konflik hukum berkepanjangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menko Polkam Budi Gunawan Tegaskan Persatuan Bangsa di HUT RI ke-80

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung khidmat dengan penuh semangat kebangsaan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan hadir memberikan pesan penting tentang persatuan sebagai karunia bangsa Indonesia.

“Di usia ke-80 kemerdekaan, kita wajib bersyukur atas warisan para pendiri bangsa. Persatuan ini anugerah Allah SWT yang harus dijaga,” ujarnya, Minggu (17/08/2025).

Menko Polkam menekankan bahwa dalam situasi dunia yang penuh dinamika, kebersamaan rakyat menjadi fondasi penting untuk menjaga kedaulatan dan masa depan Indonesia.

Ia juga menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa menuju Indonesia maju, sejahtera, serta berdaya saing global.

Menurutnya, program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cetak Generasi Unggul (CGK), dan Sekolah Rakyat adalah investasi besar untuk anak bangsa.

“Generasi sehat, cerdas, berkarakter adalah syarat Indonesia kuat. Kami siap mengawal program Presiden demi tercapainya kesejahteraan nasional,” tambahnya penuh optimisme.

Sementara itu, Kemenko Polkam bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyemarakkan perayaan dengan lomba rakyat, hiburan budaya, dan turnamen olahraga.

Apresiasi diberikan kepada SMA Presiden yang bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih sekaligus menampilkan Marching Band dengan penampilan energik.

Tema HUT RI ke-80, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, ditegaskan sebagai komitmen Kemenko Polkam untuk mendukung visi besar Presiden.

Peringatan bersejarah ini menjadi momentum penting menumbuhkan rasa syukur, nasionalisme, serta tekad mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata demi Indonesia berdaulat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA Sunarto Pimpin Upacara HUT RI ke-80 di Gedung Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 di halaman Gedung Mahkamah Agung, Minggu (17/08/2025).

Acara berlangsung penuh khidmat dengan tema nasional “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H bertindak sebagai pembina upacara.

Prosesi diawali penghormatan umum kepada pembina, dilanjut laporan pemimpin upacara, pengibaran sang merah putih, mengheningkan cipta, hingga pembacaan naskah Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, rangkaian juga menghadirkan pembacaan Panca Prasetya Korpri, doa bersama, dan laporan akhir pemimpin bahwa pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan telah selesai dilaksanakan.

Pada kesempatan bersejarah tersebut, Prof. Sunarto menganugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, serta 10 tahun kepada sejumlah pegawai.

Selain itu, piagam Satya Karya Kehormatan Dwiwindu juga diserahkan kepada aparatur yang telah mengabdi dan berkontribusi besar bagi institusi Mahkamah Agung.

Upacara ini dihadiri Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial, serta pejabat eselon satu hingga empat.

Kehadiran pegawai, pejabat fungsional, serta pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung menambah suasana kebersamaan dalam memperingati kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Momentum ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat proklamasi, persatuan bangsa, serta integritas aparatur peradilan dalam mengabdi pada masyarakat dan negara.

Bagi Mahkamah Agung, peringatan HUT RI bukan hanya seremoni, melainkan wujud penghormatan pada jasa pahlawan sekaligus tekad melanjutkan pembangunan hukum yang berkeadilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IP-KI Jakarta Serukan Kembali ke Cita Proklamasi pada Peringatan Kemerdekaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) Jakarta menggelar upacara HUT RI ke-80 secara khidmat di Gedung Joeang 45 Jakarta, Minggu (17/08/2025).

Peringatan bersejarah ini mengangkat tema Manifest IP-KI Jakarta 2025, sekaligus menjadi refleksi perjalanan bangsa dalam menilai sejauh mana cita proklamasi dijalankan.

Dalam naskah manifest, IP-KI Jakarta menyoroti bahwa arah bangsa kini dinilai telah menyimpang dari cita luhur para pendiri negara yang berlandaskan keadilan.

Karena itu, organisasi ini menekankan pentingnya gerakan kembali ke cita proklamasi 17 Agustus 1945, dimulai dari kebijakan pemimpin bangsa pada setiap level.

IP-KI Jakarta juga mengajak pengurus, kader, dan anggota untuk selalu berada di garda depan menjaga Pancasila, proklamasi, dan sesanti Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang.

Situasi global yang dinamis dan konflik antarnegara membuat IP-KI menyerukan agar pemerintah Indonesia aktif berkontribusi pada perdamaian dunia dengan menjunjung keadilan universal.

Dalam pernyataan tegas, IP-KI Jakarta menolak seluruh bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme baik di tingkat pusat maupun pemerintahan daerah, terutama di Jakarta.

Mereka menegaskan akan terus mengawasi jalannya pembangunan, memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat, serta menjunjung nilai kebenaran demi Indonesia lebih baik.

Upacara berlangsung penuh khidmat, dihadiri pengurus pusat IP-KI, tokoh masyarakat, pemuda, serta tamu undangan yang memenuhi Gedung Joeang 45 Jakarta.

Bagi IP-KI Jakarta, momentum HUT RI ke-80 menjadi pengingat bahwa kemerdekaan adalah amanah besar, yang hanya dapat dijaga melalui integritas, persatuan, dan keberanian melawan penyimpangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APTIKNAS Tekankan AI Etis dan Bermanfaat di IGX Surabaya

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya

Indonesia Game Experience (IGX) Surabaya 2025 resmi dibuka di Fairway Nine Mall dengan kolaborasi gaming, e-sports, teknologi digital, dan budaya Nusantara.

Gelaran ini tidak sekadar ruang berkumpul komunitas game, tetapi juga platform strategis memperkuat ekonomi digital, pendidikan teknologi, sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia.

Dalam rangkaian acara, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) menggelar Tech Summit edisi keenam yang fokus membahas perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan di Indonesia.

Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso menegaskan pentingnya kolaborasi industri, pemerintah, dan akademisi untuk memanfaatkan AI secara etis demi kepentingan masyarakat luas.

“APTIKNAS mendorong penerapan AI bertanggung jawab. Teknologi harus meningkatkan daya saing, mendukung ekonomi digital, sekaligus melindungi hak-hak pengguna,” tegas Soegiharto dalam sambutannya, Kamis (14/08/2025).

Ia menambahkan, APTIKNAS siap menjadi jembatan antara pelaku usaha TIK dengan pemangku kebijakan agar perkembangan AI selaras dengan hukum dan etika.

Forum diskusi turut menghadirkan Vincent Suriadinata, Ketua Komtap Hukum DPP APTIKNAS, yang membahas topik AI: Peluang dan Tantangan Hukum di Indonesia.

Vincent menilai pemanfaatan AI membawa banyak manfaat, mulai dari efisiensi operasional, peningkatan kualitas produk, hingga percepatan inovasi lintas sektor industri nasional.

Namun, ia juga menyoroti ancaman serius berupa plagiarisme, penyebaran disinformasi, polarisasi publik, hingga persoalan hak cipta yang belum diatur secara khusus.

Menurut Vincent, aturan hukum yang ada masih sebatas Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023, bersifat imbauan tanpa kekuatan mengikat secara yuridis.

Ia menegaskan, Indonesia perlu regulasi khusus terkait AI mencakup perlindungan data, privasi pengguna, etika teknologi, serta mekanisme pengawasan efektif.

“AI harus menjadi alat kebaikan. Jangan sampai kemudahan teknologi justru melahirkan penyalahgunaan dan merugikan masyarakat,” pungkas Vincent di forum IGX.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More