Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

LAMR Rohil Ajak Warga Jaga Stabilitas Pascapelantikan Bupati-Wabup


Duta Nusantara Merdeka | Rokan Hilir 
LAMR Rohil menyerukan pentingnya menjaga stabilitas politik pascapelantikan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jonny Charles di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Sebagai lembaga adat, LAMR menegaskan posisinya sebagai penjaga nilai, pengayom masyarakat, dan penyeimbang kehidupan sosial di Rokan Hilir.

Ketua DPH LAMR, Datuk Juprizan, mengimbau masyarakat untuk tidak larut dalam narasi konflik yang berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan baru.

Ia mengajak mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pemuda untuk fokus membangun kampung, bukan memperkeruh suasana melalui opini tanpa dasar hukum.

“Kritik boleh, tapi sampaikan lewat jalur resmi. Jangan membangun opini liar yang menyesatkan publik,” ujar Datuk Juprizan, Selasa (30/7).

LAMR juga mengingatkan pentingnya menjaga media sosial dari pernyataan provokatif yang merusak citra daerah dan kehormatan adat Melayu.

Menurutnya, ruang publik harus bersih dari tudingan tanpa bukti dan kabar simpang siur yang memperkeruh harmoni sosial.

Sikap LAMR selaras dengan pernyataan Kesbangpol Rohil yang juga menekankan pentingnya suasana damai demi kelancaran pembangunan.

Datuk Juprizan menegaskan bahwa stabilitas bukan semata isu politik, melainkan fondasi bagi kelestarian budaya Melayu yang diwariskan turun-temurun.

“Kampung ini bukan sedang berperang. Jangan saling menjatuhkan, mari bangun bersama,” tegasnya.

LAMR juga menyatakan kesiapan menjadi fasilitator netral dalam menyelesaikan konflik atau aspirasi yang berkembang di masyarakat.

“Kalau ada persoalan, mari duduk semeja. LAMR siap menjadi ruang damai untuk semua pihak,” lanjutnya.

Di tengah arus zaman, LAMR ingin budaya Melayu tetap hidup dan mengakar dalam atmosfer yang kondusif dan bersatu.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

LPK-RI B.A.I Klarifikasi Isu BBM Subsidi di SPBU Peranap


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Badan Advokasi Indonesia (B.A.I) DPW Riau membantah tuduhan pencatutan penyaluran BBM subsidi di SPBU 14.293.651 oleh salah satu LSM lokal.

Melalui pernyataan resminya, Sekretaris LPK-RI B.A.I Riau, Ali Amran Piliang, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar kuat serta tidak sesuai dengan data lapangan.

“Tidak ditemukan bukti sahih mengenai keterlibatan kami dalam pelanggaran distribusi BBM subsidi. Pernyataan tanpa fakta ini hanya merusak reputasi SPBU dan lembaga,” ujar Ali, Rabu (30/7).

LPK-RI B.A.I menyatakan tetap berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mendukung penyaluran BBM bersubsidi secara adil dan sesuai regulasi yang berlaku. 

Pihaknya juga mengingatkan semua elemen masyarakat untuk tidak gegabah menyebar tuduhan yang belum diverifikasi.

Ketua Divisi Hukum LPK-RI B.A.I, Rudi Tampubolon, SH, mengingatkan agar LSM berhati-hati dalam menyampaikan informasi. 

“Kami mengecam keras segala bentuk tudingan yang tak berdasar. Perlu ada data dan bukti sebelum membuat pernyataan,” tegas Rudi.

Senada dengan itu, Hadi, Manajer SPBU Peranap, juga menyampaikan klarifikasi. Ia membantah seluruh isi pemberitaan yang menyebut SPBU miliknya terlibat praktik ilegal. 

“Kami justru terbuka terhadap pengawasan. Tapi jangan menyudutkan tanpa konfirmasi,” ujar Hadi.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama dengan Kapolsek Peranap, AKP Rafidin Lumban Gaol, SH, MM, yang turut menjaga keamanan distribusi BBM dan **k

Penulis Lakalim Adalin 
Editor Arianto 

Share:

Enam Tanda Tubuh Kekurangan Vitamin D, dari Pilek hingga Rontok


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan. Jika tubuh kekurangan asupan harian, sejumlah gejala ringan bisa muncul.

Tubuh memerlukan sekitar 600 IU vitamin D setiap hari. Sumbernya berasal dari sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak, telur, jamur, serta susu.

Makanan yang diperkaya vitamin D, seperti jus jeruk dan sereal sarapan, juga bisa membantu memenuhi kebutuhan harian secara optimal.

1. Rambut Rontok
Kerontokan rambut bisa menjadi tanda awal. Kekurangan vitamin D berkaitan erat dengan alopecia areata, penyakit autoimun penyebab kebotakan.

2. Nyeri Otot
Nyeri otot kronis tanpa sebab jelas dapat dikaitkan dengan defisiensi vitamin D. Studi 2014 mencatat 71% penderita nyeri kronis mengalami kekurangan ini.

3. Luka Sulit Sembuh
Lambatnya proses penyembuhan luka bisa menandakan tubuh kekurangan vitamin D. Nutrisi ini mendukung regenerasi kulit dan menangkal infeksi.

4. Perubahan Mood
Mood tak stabil atau mudah cemas bisa dipicu kurangnya vitamin D. Hormon serotonin dan melatonin yang dipengaruhinya penting untuk emosi.

5. Mudah Lelah Sering kelelahan meski cukup istirahat bisa jadi tanda kekurangan. Penelitian mengaitkannya dengan kualitas dan durasi tidur yang menurun.

6. Sering Terkena Flu Jika tubuh kerap terinfeksi seperti pilek atau flu, bisa jadi imunitas melemah karena defisiensi vitamin D. Nutrisi ini penting untuk pertahanan sel tubuh.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
Share:

Minum Air Dingin Berlebihan Bisa Lemahkan Organ Tubuh, Ini Penjelasannya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Konsumsi air es atau minuman bersuhu rendah seperti es kopi dan es teh dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada kesehatan organ dalam.

Menurut pandangan pengobatan tradisional Tiongkok, air dingin bisa melemahkan Yang Qi, yaitu energi hangat tubuh yang menjaga daya tahan dan kestabilan metabolisme.

Saat kita minum air dingin, tubuh harus bekerja ekstra keras menyesuaikan suhu cairan dengan suhu tubuh. Ini menyedot energi panas tubuh secara signifikan.

Akibatnya, Yang Qi jadi lemah. Kondisi ini membuat tubuh lebih rentan terserang penyakit luar seperti flu, demam, dan sakit kepala.

Terlebih saat olahraga, tubuh sedang mengalirkan Yang Qi secara intens. Minum es dalam kondisi ini bisa menyebabkan tubuh drop mendadak.

Efeknya dapat memicu pingsan, lemas, gangguan jantung, bahkan kambuhnya penyakit kronis pada organ dalam.

Lemahnya Yang Qi turut berdampak pada fungsi limpa dan lambung. Organ pencernaan jadi dingin, gerak usus melambat, dan memicu sembelit.

Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan suhu tubuh dapat memicu panas dalam hingga demam berulang tanpa sebab yang jelas.

Stagnasi aliran Qi dan darah akibat limpa yang dingin juga dapat mengganggu siklus menstruasi. Haid bisa menjadi sedikit, tidak lancar, dan disertai nyeri hebat.

Jika dibiarkan, darah haid yang tak keluar sempurna dapat membeku di rahim, berisiko berkembang menjadi miom atau kista.

Untuk menjaga keseimbangan energi tubuh, disarankan mengurangi konsumsi air es, terutama saat tubuh sedang lelah, sakit, atau setelah aktivitas fisik berat.

Penting juga memperhatikan asupan makanan dan kebiasaan hidup yang mendukung metabolisme dan kesehatan sistem pencernaan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

PPATK Klarifikasi Isu Pemblokiran Rekening Nganggur 3 Bulan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan bahwa rekening bank yang tak aktif selama tiga bulan tidak otomatis diblokir.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pemblokiran hanya berlaku untuk rekening yang masuk kategori risiko tinggi, seperti terkait judi online atau tindak pidana.

"Kriteria dormant berbeda tiap bank, tergantung profil nasabah dan parameter risiko internal masing-masing lembaga," kata Ivan kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

Ivan meluruskan bahwa masa tiga bulan bukanlah standar mutlak. Namun digunakan bila rekening tersebut sengaja dibuat untuk kejahatan dan tidak digunakan setelahnya.
Contohnya, rekening digunakan sebentar untuk aktivitas ilegal, lalu dibiarkan setelah pengkinian data dari pihak bank.

Menurut Ivan, rekening yang diblokir mayoritas sudah tidak aktif lebih dari lima tahun. Hal ini dilakukan demi menghindari penyalahgunaan akun oleh pelaku kejahatan.

"Bukan soal merampas atau mengambil. Pemerintah hadir untuk melindungi, bukan merugikan," ujarnya.

Ia menambahkan, pemblokiran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan rekening dalam kejahatan seperti judi daring yang bisa menyebabkan kerugian besar hingga bunuh diri.

Ivan juga menegaskan, pemilik tetap bisa mengaktifkan kembali rekening yang dibekukan dengan mendatangi bank terkait atau PPATK.

"Saldo tetap aman seratus persen. Tak ada yang hilang. Cukup hubungi bank untuk aktivasi kembali," jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya negara mengamankan sistem keuangan dari kejahatan, bukan mengekang hak pemilik rekening.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Harta Rp735 Miliar, Sherly Tjoanda Jadi Gubernur Terkaya


Duta Nusantara Merdeka | Maluku 
Nama Sherly Tjoanda mencuri perhatian publik bukan hanya karena kiprahnya sebagai Gubernur Maluku Utara perempuan pertama, tetapi juga karena kekayaannya yang fantastis.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 15 Oktober 2024, total kekayaan Sherly mencapai Rp734,2 miliar, dengan utang hanya sekitar Rp24,4 miliar.

Artinya, kekayaan bersihnya menyentuh angka mengagumkan Rp709,8 miliar. Angka ini menempatkannya sebagai salah satu gubernur terkaya di Indonesia.

Kekayaan Sherly terdiri dari beragam aset, termasuk properti senilai lebih dari Rp201 miliar yang tersebar di Ambon, Morotai, dan Manado.

Selain itu, ia memiliki koleksi kendaraan mewah seperti Lexus, Land Rover, dan Hummer Jeep dengan nilai mencapai Rp7 miliar.

Tak kalah mencolok, ia juga menginvestasikan dana besar di surat berharga dan instrumen keuangan lainnya, dengan total mencapai Rp245 miliar.

Kas dan setara kas milik Sherly mencapai Rp146 miliar. Sisa kekayaannya berasal dari aset bergerak dan harta lainnya.

Banyak pihak menyebut sumber utama kekayaan Sherly berasal dari warisan mendiang suaminya, Benny Laos, mantan Bupati Morotai yang wafat dalam kecelakaan laut pada Oktober 2024.

Sherly juga dikenal aktif memimpin yayasan sosial Bela Peduli, namun gaya hidup glamornya tetap menjadi sorotan warganet.

Popularitas Sherly Tjoanda semakin meningkat seiring rumor kedekatannya dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang santer dibicarakan publik.

Dengan profil kekayaan yang menakjubkan dan latar belakang kepemimpinan yang kuat, Sherly kini berada dalam sorotan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Dokter: Remaja Alami Saraf Terjepit Akibat Gadget dan Duduk Lama


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 
Lonjakan kasus saraf terjepit di kalangan remaja kian mengkhawatirkan. Dokter spesialis tulang belakang Eka Hospital BSD, dr. Asrafi Rizki Gatam, menyebut kebiasaan duduk lama jadi faktor utama.

Menurut dr. Asrafi, gaya hidup sedentari dan penggunaan gadget dalam durasi panjang menyebabkan tekanan pada area punggung bawah atau lumbar.

Dalam pemaparannya, ia mengutip Jurnal *Frontiers in Surgery* yang mencatat kenaikan 6,8 persen kasus saraf kejepit pada anak usia di bawah 21 tahun.

Saraf terjepit terjadi saat jaringan lunak seperti otot atau bantalan tulang menekan saraf, umumnya pada leher, punggung bawah, dan pergelangan tangan.

Faktor risiko lainnya termasuk obesitas, cedera fisik, olahraga ekstrem, postur buruk, dan riwayat genetik dalam keluarga.

Gejala umum antara lain kesemutan, rasa terbakar, nyeri menjalar, kelemahan otot, hingga mati rasa di tangan atau kaki.

Jika ditangani sejak dini, kondisi ringan bisa membaik lewat fisioterapi, peregangan, dan koreksi postur tanpa tindakan operasi.

Namun, dalam kondisi kronis, risiko kelumpuhan hingga gangguan buang air dapat muncul jika tidak ditangani dengan tepat.

Untuk kasus berat, dr. Asrafi merekomendasikan teknik Biportal Endoscopic Spine Surgery (BESS) sebagai solusi operasi minimal invasif.

Metode BESS menggunakan dua sayatan kecil dan memungkinkan presisi tinggi, mempercepat pemulihan, serta menurunkan risiko komplikasi.

Keunggulan metode ini membuatnya cocok bagi remaja, mengingat proses penyembuhan yang lebih cepat sangat penting di masa pertumbuhan.

Pencegahan dapat dimulai dari perubahan pola duduk, pengurangan waktu layar, aktivitas fisik rutin, dan edukasi sejak usia sekolah.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

FORSIMEMA Apresiasi Dr. Sobandi, Dukung Penuh Sinergi Baru di Mahkamah Agung RI



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) menyampaikan apresiasi kepada Dr. H. Sobandi, SH., MH. atas kepemimpinannya sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI.

Dalam pelantikannya sebagai Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI pada (30/07/2025), FORSIMEMA mengucapkan selamat dan sukses atas amanah baru tersebut.

Ucapan serupa juga disampaikan kepada Suradi, S.Sos., SH., MH. sebagai Kepala Badan Pengawasan MA (Bawas) dan Dr. H. Syamsul Arief, SH., MH. sebagai Kepala Badan Strajak MA.

Ir. Soegiharto Santoso, SH. yang akrab disapa Hoky, Anggota Penasihat FORSIMEMA menilai Dr. Sobandi berhasil membangun hubungan harmonis antara MA dan media dengan pendekatan humanis, transparan, dan inklusif.

"Pak Sobandi menempatkan FORSIMEMA sebagai mitra strategis. Kami mendukung visi Ketua MA YM. Prof. Dr. H. Sunarto dalam menciptakan peradilan yang akuntabel dan modern," ujar Hoky.

Selama masa kepemimpinannya, Dr. Sobandi menunjukkan respon cepat terhadap isu pemberitaan, membangun silaturahmi, serta menerapkan komunikasi yang terbuka dan solutif.

FORSIMEMA menyoroti kolaborasi positif dalam berbagai momen, seperti buka puasa bersama dan diskusi media, yang memperkuat kemitraan antara lembaga peradilan dan pers.

Dalam amanat pelantikan, Ketua MA RI menegaskan pentingnya BUA sebagai pusat birokrasi yudikatif. Sementara Bawas dan Badan Strajak memegang peran dalam pengawasan dan pendidikan hukum.

Sementara itu, Ketua FORSIMEMA, Syamsul Bahri, menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Dr. Sobandi dalam mengelola BUA dan berharap sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat.

FORSIMEMA juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama menjalin kerja sama serta komitmen untuk terus mendukung visi reformasi peradilan MA RI.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
Share:

SBMI Soroti Gagalnya Peradilan Tangani TPPO, Hak Korban Terabaikan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam momentum peringatan Hari Internasional Anti-Perdagangan Orang, SBMI meluncurkan laporan khusus di Jakarta Selatan. Rabu (30/07/2025).

Laporan ini membongkar praktik buruk aparat dan sistem peradilan dalam penanganan kasus perdagangan orang di lima pengadilan negeri sepanjang 2025.

Kelima pengadilan itu meliputi PN Sukadana, Serang, Indramayu, Pemalang, dan Malang, masing-masing menampilkan pola serupa: korban terabaikan, pelaku tak tersentuh.

Di PN Sukadana, korban tidak didampingi hukum, interogasi intimidatif terjadi, dan bukti hilang saat penyidikan lamban, dengan aparat tak responsif.

PN Serang menangani kasus korban yang dijual dari Arab Saudi ke Suriah; prosesnya berlarut, korban diperas untuk pulang dan tak mendapat pemulihan.

Kasus di Indramayu menunjukkan pekerja migran hamil dipaksa menandatangani pernyataan "tidak disiksa", diperiksa tanpa ruang aman, dan disalahkan hakim.

Di Pemalang, puluhan calon awak kapal dipalsukan datanya, diperiksa tanpa pendampingan, bahkan dipaksa damai oleh perusahaan, menunjukkan koordinasi lemah.

PN Malang mencatat buruh perempuan dipaksa kerja domestik, surat sidang mendadak, kejaksaan abai, dan hakim mengucap lelucon seksis kepada korban.

SBMI menyebut pola-pola ini memperlihatkan sistem hukum yang bukan hanya gagal melindungi, tapi menjadi instrumen kekerasan baru terhadap korban.

Maidina Rahmawati dari ICJR menyebut sistem peradilan “kacau” dan tak dirancang melindungi korban; korban malah tersingkir dalam proses hukum.

Sementara itu, Shafira Ayunindya dari IOM menambahkan, sistem pendampingan belum terpenuhi secara utuh, dan pelaku utama masih bebas tanpa jerat hukum korporasi.

SBMI menuntut revisi KUHAP, penguatan pelindungan korban, serta pelibatan masyarakat sipil dalam struktur Gugus Tugas TPPO yang selama ini mandek.

“Ini bukan seremoni. Ini perlawanan,” tegas Yunita Rohani dari SBMI, menyerukan konsolidasi nasional demi keadilan bagi korban perdagangan orang.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Tom Lembong Ajukan Banding Vonis Korupsi Gula, Tegaskan Bela Integritas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, resmi mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

Vonis tersebut terkait dugaan korupsi dalam kebijakan importasi gula saat Tom Lembong menjabat di pemerintahan.

Langkah banding ini ditempuh sebagai bentuk pembelaan hukum agar namanya tidak tercatat dalam sejarah sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Pengacara Tom, Zaid Mushafi, menyampaikan bahwa kliennya tidak ingin dikenang sebagai koruptor, dan ini adalah soal prinsip dan harga diri.

"Ini bukan tentang menyerang siapa pun. Ini adalah pembelaan terhadap nama baik dan integritas pribadi," ujar Zaid, Rabu (30/07/2025).

Sementara itu, Ari Yusuf Amir, menyoroti kejanggalan vonis yang dijatuhkan karena tidak ditemukannya unsur mens rea dalam perkara ini.

Ari menjelaskan bahwa karena perkara ini termasuk delik materiil, unsur kesengajaan menjadi syarat mutlak untuk dapat dijatuhi hukuman.

"Kalau tidak ada niat jahat, tidak ada tindak pidana. Dan itu yang kami pertanyakan dari vonis ini," tegasnya di hadapan wartawan.

Tim hukum berharap pengadilan tingkat banding dapat mengkaji ulang fakta hukum dan mempertimbangkan ketidakadaan niat jahat Tom.

Dengan putusan yang adil, mereka ingin nama Tom Lembong dibersihkan dari stigma sebagai pelaku korupsi dalam kasus impor gula nasional.

Langkah banding ini menjadi titik balik untuk menilai kembali asas keadilan dalam setiap proses hukum, terutama bagi pejabat publik.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Film Panggil Aku Ayah Hadirkan Haru dan Tawa, Tayang 7 Agustus


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Film Panggil Aku Ayah produksi Visinema Studios resmi melangsungkan Gala Premiere di Epicentrum XXI, Jakarta, Rabu (30/07/2025). Suasana gala penuh tawa dan tangis menandai kekuatan emosional film ini.

Disutradarai Benni Setiawan dan diproduseri Anggia Kharisma bersama CJ ENM Korea, film ini bercerita tentang anak perempuan bernama Intan yang diasuh dua penagih utang dengan cara tak biasa, namun penuh kasih.

Ringgo Agus Rahman dan Boris Bokir memerankan dua tokoh utama yang tak disangka tumbuh sebagai sosok ayah bagi Intan. Interaksi mereka menghadirkan momen lucu sekaligus menyentuh tentang makna keluarga sejati.

Menurut Anggia Kharisma, film ini merupakan ruang refleksi tentang cinta tanpa syarat, keterhubungan manusia, dan sosok keluarga yang bisa datang dari tempat tak terduga, bukan selalu dari hubungan darah.

Sutradara Benni Setiawan menyampaikan bahwa film ini tetap mempertahankan nuansa emosional asli, namun dikemas dalam konteks budaya lokal agar semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Tissa Biani yang memerankan Intan dewasa menyebut film ini cocok untuk penonton yang merindukan sosok orang tua. Ceritanya menyentuh hati dan relevan bagi anak-anak muda maupun orang tua.

Lagu legendaris “Tegar” yang dinyanyikan ulang oleh Sita Nursanti dan Tissa Biani turut memperkuat suasana film. Lagu ini menggambarkan kekuatan cinta, ketegaran ibu, dan tumbuhnya kasih antara orang asing.

Sebelum tayang resmi 7 Agustus 2025, film ini akan hadir lebih awal melalui Nonton Duluan di 25 kota pada 3 Agustus. Tiket sudah tersedia di platform bioskop dan link bit.ly/nontonduluanpan.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 



Share:

Kemenko Polkam Dorong Sinergi Program Nasional di NTT


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kemenko Polkam menegaskan pentingnya sinergi antarsektor untuk mempercepat realisasi Program Prioritas Nasional di NTT, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur NTT, Rabu (30/7/2025).

Marsda TNI Oka Prawira menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat strategi nasional, termasuk akselerasi program MBG melalui kolaborasi Pemda, TNI, dan Polri.

Optimalisasi program dianggap vital untuk meningkatkan kualitas SDM, sesuai misi Presiden dalam menyambut Indonesia Emas 2045 dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Selain MBG, rakor juga membahas TPPO, penyelundupan lintas negara, dan stabilitas keamanan wilayah. Kemenko Polkam akan merumuskan rekomendasi berdasarkan temuan lapangan.

Irjen Pol. Desman Tarigan menambahkan pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai benteng ideologi sejak dini untuk mencegah penyebaran paham menyimpang.

Isu digitalisasi juga disorot. Irjen Pol. Tonny Hermawan menyebut ada 900 titik blank spot di NTT yang menghambat akses layanan publik digital. Pemda diminta menyusun peta jalan digitalisasi.

Sementara itu, Laksda TNI (Purn) Suharto menyoroti masalah nelayan NTT yang ditahan di Australia. Ia mendorong sosialisasi MoU Box 74 untuk mencegah pelanggaran perbatasan laut.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmennya mendukung MBG, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program energi terbarukan berbasis tenaga surya, angin, dan air.

Ia menyebut surplus beras dan jagung tercapai lebih awal berkat kolaborasi TNI-Polri. Visi “NTT Maju, Sehat, dan Ekonomi Berkelanjutan” menjadi pedoman utama pembangunan daerah.

Usai rakor, tim Kemenko Polkam meninjau SPPG Polda NTT yang melayani kebutuhan gizi 2.631 siswa. Kunjungan ini memastikan kesiapan logistik program MBG.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

IFG Dorong Reformasi Asuransi Nasional Demi Stabilitas Keuangan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Indonesia Financial Group (IFG) menilai keberlanjutan industri asuransi nasional sangat penting bagi penguatan stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah tantangan global dan tekanan ekonomi domestik.

Sebagai holding BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG menyoroti pentingnya inovasi, tata kelola, dan digitalisasi dalam menata ulang strategi sektor asuransi agar tetap relevan dan berdaya saing.

Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji, menyebut bahwa asuransi berfungsi melindungi masyarakat dan sektor produktif dari risiko. Karena itu, perlu integrasi kebijakan dan pengawasan adaptif yang menyeluruh.

"Literasi publik tentang manfaat dan fungsi asuransi juga krusial agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan sosial yang terus berkembang," kata Denny dalam keterangan tertulis, Rabu (30/07).

IFG mencatat bahwa sekitar 63% aset investasi industri asuransi saat ini dialokasikan pada obligasi, dan sisanya tersebar ke saham, reksa dana, serta deposito sebagai bagian dari penguatan pasar keuangan.

Industri asuransi dan dana pensiun turut menopang pasar keuangan nasional dengan kepemilikan sekitar 19% terhadap Surat Berharga Negara (SBN), menjadikannya investor institusi yang sangat strategis.

Dalam rangka mendorong sinergi multipihak, IFG menggelar forum “IFG MEDIA BRIEF: Insurance Industry Outlook” di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025 sebagai bentuk edukasi dan kolaborasi.

Forum ini menghadirkan pemaparan dari peneliti IFG Progress seperti Ibrahim Kholilul Rohman dan Mohammad Alvin Prabowosunu yang membahas outlook ekonomi dan tantangan sektor asuransi ke depan.

Dengan pendekatan berbasis data dan riset ekonomi, IFG ingin membangun persepsi publik yang konstruktif terhadap industri asuransi sebagai bagian integral sistem ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan media dalam membangun sistem keuangan nasional yang lebih terintegrasi dan tangguh,” ujar Denny.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Lima Strategi Finansial Keluarga Muda Setelah Beli Mobil Baru


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 
Membeli mobil baru menjadi impian banyak keluarga muda di Indonesia. Namun, setelah impian itu tercapai, muncul tantangan menjaga stabilitas keuangan di tengah naiknya pengeluaran rumah tangga.

Menurut Windy Riswantyo, Marketing Alternate & Direct Business Group Head Astra Life, keputusan membeli mobil baru harus disertai perencanaan finansial jangka panjang agar tidak menimbulkan beban ekonomi.

Berikut lima tips menjaga keuangan keluarga tetap sehat setelah membeli mobil baru ala Astra Life:

1. Hitung Semua Pengeluaran Bulanan

Cicilan mobil, BBM, tol, parkir, dan servis berkala harus dihitung detail. Pengeluaran tambahan ini sebaiknya dimasukkan dalam anggaran bulanan untuk menjaga keseimbangan arus kas keluarga.

2. Jangan Sentuh Dana Darurat

Dana darurat bukan untuk bayar cicilan. Gunanya adalah mengantisipasi kejadian tak terduga seperti kecelakaan, perbaikan kendaraan besar, atau kebutuhan medis mendesak. Menjaga dana ini tetap utuh adalah bentuk manajemen risiko finansial.

3. Cari Penghasilan Tambahan

Jika beban bulanan meningkat, pertimbangkan side hustle seperti usaha sampingan atau freelance. Penghasilan tambahan bisa digunakan untuk biaya operasional mobil atau mempercepat pelunasan cicilan.

4. Proteksi Finansial Lewat Asuransi Jiwa

Astra Life menyediakan asuransi jiwa untuk pencari nafkah keluarga. Melalui promo di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, tersedia cashback Rp350 ribu untuk kredit mobil lewat ACC atau TAF disertai Asuransi Jiwa Kredit.

Ada juga produk Kado Love Life untuk rekan kerja, ART, hingga supir, dengan premi mulai Rp100 ribu per tahun. Astra Life juga bekerja sama dengan Bank Saqu untuk memberikan perlindungan jiwa gratis senilai Rp10 juta.

5. Kurangi Pengeluaran Konsumtif

Setelah beli mobil baru, bijaklah dalam gaya hidup. Hindari pengeluaran impulsif dan fokus pada kebutuhan prioritas seperti cicilan, perawatan kendaraan, dan tabungan jangka panjang.

Keluarga muda bisa mengunjungi booth Astra Financial di GIIAS 2025 pada 24 Juli–3 Agustus di ICE BSD. Ada satu main booth di Hall 7 dan dua booth lainnya di Hall 2 serta Pre Function Hall Nusantara.

Dengan strategi keuangan yang tepat, mobilitas keluarga muda akan lebih nyaman, stabil, dan aman secara finansial.

Penulis Lakalim Adalin 
Editor Arianto 


Share:

Demokrat Dituding di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi, Ini Tanggapan Tegasnya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kembali mencuat, kali ini menyeret Partai Demokrat sebagai pihak yang disebut berada di balik penyebarannya. Namun tuduhan itu dinilai tidak berdasar.


Pernyataan ini muncul setelah pelapor Roy Suryo dalam kasus tersebut, Ade Darmawan, mengisyaratkan adanya “partai biru” di balik isu tersebut. Meski tidak menyebut langsung, dugaan publik tertuju ke Demokrat.


Spekulasi menguat karena Roy Suryo pernah menjadi kader partai berlambang mercy tersebut. Namun, tudingan ini dipandang lemah secara etika dan strategi politik oleh banyak kalangan.


Sejak berdiri pada 2001, Demokrat dikenal menjunjung politik santun. Di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, partai ini dikenal menolak serangan personal dan kampanye negatif.


Rekam jejak Demokrat selama pemilu 2019 hingga 2024 menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan politik rasional dan berbasis data, bukan menyerang privasi individu.


Menyebarkan tuduhan seperti ijazah palsu Jokowi justru bertentangan dengan prinsip dasar dan reputasi partai sendiri.


Tudingan Tak Masuk Akal Secara Politik


Dari sisi strategi, tudingan itu dianggap tidak masuk akal. Demokrat tengah berupaya memperkuat posisi politiknya sebagai kekuatan moderat yang rasional dan konstruktif.


Mengangkat isu sensitif terhadap tokoh sebesar Jokowi hanya akan memperburuk citra partai di mata publik dan menggerus dukungan politik yang telah dibangun.


Selain itu, isu ini berisiko menghambat langkah Demokrat dalam membangun kerja sama strategis di masa depan.


Waspadai Politisasi Tanpa Dasar


Tanpa bukti kuat, tuduhan terhadap Demokrat adalah bentuk politisasi yang tidak sehat. Dalam demokrasi, perbedaan sah-sah saja, tapi tetap harus dilandasi logika, data, dan etika.


Isu ijazah palsu tak seharusnya digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak lain tanpa pertanggungjawaban moral dan hukum yang jelas.


Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Share:

Revisi KUHAP Dinilai Mendesak Demi Sistem Peradilan Berkeadilan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Revisi KUHAP dinilai mendesak untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, adaptif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, seiring dengan dinamika hukum dan sosial yang terus berkembang.

Akademisi Hukum Universitas Trisakti, Dr. Azmi Syahputra, menyoroti stagnasi reformasi hukum acara pidana. Ia menilai pembaruan KUHAP harus menyentuh akar permasalahan, bukan sekadar perombakan prosedural semu.

"Selama ini sistem hukum hanya berkutat pada norma, tanpa menyentuh substansi keadilan," kata Azmi dalam seminar nasional bertajuk “Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Hukum Nasional” yang digelar Yerikho Manurung & Partners bersama Indonesia Millennials Center di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Padahal, hukum acara pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan hukum pidana materil.

KUHAP versi baru akan mengalami perluasan pasal dari 286 menjadi 334 pasal. Hal ini menandakan adanya kebaruan, tapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan prinsip due process of law.

Salah satu poin penting dalam RKUHAP adalah peran aktif advokat. Kini, pengacara berhak mengajukan keberatan sejak tahap pemeriksaan dan keberatan itu harus dituangkan dalam berita acara resmi.

Azmi menyebutkan, kemajuan teknologi semestinya mendorong pembaruan hukum. Misalnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat dikirim melalui media digital seperti WhatsApp secara sah.

Ia menilai aparat penegak hukum harus mampu beradaptasi, termasuk mempercepat sinkronisasi antara jaksa, polisi, dan pengacara demi menjamin hak tersangka, saksi, maupun korban.

Di sisi lain, Azmi menyinggung lemahnya pengawasan dalam praktik penyidikan dan penahanan. Menurutnya, banyak pelanggaran terjadi karena minimnya mekanisme kontrol dan belum transparannya proses penetapan tersangka.

Kritik juga diarahkan pada penyadapan ilegal yang sering disamarkan atas nama penegakan hukum. Ia menegaskan pentingnya izin tertulis dari pengadilan sebagai bentuk perlindungan hak privat warga.

Lebih lanjut, Azmi mengingatkan bahwa sistem peradilan yang sehat hanya bisa terwujud jika semua elemen—baik akademisi, aparat, maupun masyarakat—mau jujur membaca akar persoalan hukum secara menyeluruh.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
Share:

Ekspansi Tambang Nikel Ancam Deforestasi dan Target Iklim Nasional


Duta Nusantara Merdeka | Morowali 
Nilai ekonomi hutan Morowali mencapai Rp 2,81 triliun per tahun, namun lebih dari sepertiganya terancam hilang akibat perluasan tambang nikel yang menggerus kawasan hutan primer dan keanekaragaman hayati.

Laporan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menunjukkan valuasi ekonomi hutan Morowali melebihi pendapatan daerahnya sendiri. Ini menggambarkan pentingnya hutan sebagai modal alam yang belum sepenuhnya dihitung.

Nilai ekonomi total (Total Economic Value/TEV) Morowali mencapai Rp 2,81 triliun per tahun. Sebanyak Rp 1,07 triliun di antaranya berada di area konsesi tambang nikel dan berisiko hilang akibat deforestasi.

Laporan ini menggunakan pendekatan valuasi ekosistem hutan berdasarkan Permen LHK No. 15 Tahun 2012. Penilaian ekonomi dilakukan dengan metode pasar dan biaya pengganti, serta overlay spasial menggunakan Arcgis.

Morowali adalah episentrum industri nikel di Sulawesi Tengah dengan keberadaan IMIP dan IHIP. Namun, pertumbuhan industri mengancam kelestarian hutan, karbon, dan fungsi ekologis jangka panjang.

"Ekspansi industri nikel tanpa regulasi ketat akan berujung pada kerugian ekologis dan ekonomi yang lebih besar dari manfaat jangka pendeknya," kata Peneliti AEER, Risky Saputra, dalam peluncuran laporan di Jakarta, Selasa (29/07/2025). 

Laporan ini dirilis menjelang penyusunan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia untuk COP 30, yang memuat target FoLU Net-Sink 2030 dalam komitmen iklim nasional.

Hutan Morowali menyerap lebih dari 1,1 juta ton CO₂e per tahun, menjadikannya elemen vital dalam mitigasi emisi karbon nasional. Namun, 6.110 hektare hutan telah hilang akibat tambang.

Sebanyak 35% wilayah Morowali kini dikonversi menjadi konsesi tambang. Sebagian besar—97.790 hektare—berada di hutan primer yang seharusnya dilindungi.

Meity Ferdiana Pakual dari Universitas Tadulako mendorong moratorium izin baru di hutan primer dan evaluasi total terhadap izin lama berdasarkan nilai keanekaragaman hayati.

AEER juga mencatat pentingnya perlindungan spesies endemik seperti Maleo, Rangkong Sulawesi, dan Monyet Butung yang hidup eksklusif di Morowali.

Senada, Guru Besar IPB, Akhmad Fauzi, mengingatkan bahwa hutan harus dilihat sebagai natural capital, bukan sekadar komoditas eksploitasi, agar tidak mengalami depresiasi ekologis.

Bappeda Sulawesi Tengah menyatakan laporan AEER akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 untuk menyelaraskan pembangunan dan perlindungan ekosistem.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
Share:

Revisi KUHAP Disorot dalam Seminar Nasional Kedaulatan Hukum


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Revisi KUHAP kembali menjadi sorotan dalam seminar nasional bertajuk “Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Hukum Nasional” yang digelar Yerikho Manurung & Partners bersama Indonesia Millennials Center di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Hukum acara pidana Indonesia melalui KUHAP disahkan pada 1981 dan belum mengalami revisi besar. Padahal, perubahan zaman menuntut sistem hukum yang adaptif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Prof. Dr. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, menekankan pentingnya semangat kolaboratif dalam merombak sistem hukum, bukan hanya sebatas legislasi simbolik atau tambal sulam aturan pidana.

Menurutnya, pendidikan hukum modern harus mampu membangun integrasi dan transformasi nilai keadilan secara fungsional, bukan sekadar transfer ilmu hukum yang formalistik dan tekstual belaka.

Ia mengajak peserta seminar untuk tidak hanya memahami norma hukum, tetapi turut menginspirasi gerakan kolektif reformasi KUHAP sebagai bagian dari proses menyehatkan sistem peradilan pidana nasional.

Suparji juga menyoroti pentingnya revisi pasal-pasal seperti penahanan tanpa pemberitahuan, wewenang penyitaan, hingga praktik penyadapan yang rentan disalahgunakan tanpa mekanisme akuntabel.

Sementara itu, Yerikho Manurung, Direktur Eksekutif IMC, mengungkapkan revisi KUHAP harus menjawab tantangan kedaulatan hukum dan memastikan kontrol terhadap lembaga penegak hukum agar tidak menyimpang dari konstitusi.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan RKUHAP kini telah masuk tahap partisipasi publik di DPR. Yerikho berharap hasil diskusi ini dapat diteruskan sebagai rekomendasi sipil kepada legislator.

Menurutnya, momentum reformasi KUHAP adalah momen strategis untuk membangun sistem hukum yang menghargai HAM, menghapus ketimpangan proses hukum, serta menutup ruang penyalahgunaan wewenang.

Keduanya sepakat bahwa penegakan hukum yang berdaulat tak hanya soal struktur, tapi juga kesadaran kolektif atas nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan warga negara dari praktik represif.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

AMPHURI Dorong Optimalisasi BP Haji dan Proteksi Ekosistem Umrah Nasional


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mendorong optimalisasi peran Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk menjaga ekosistem haji dan umrah nasional dari ancaman liberalisasi penyelenggaraan.

Ketua Umum AMPHURI, Firman Muhammad Nur, menyampaikan kekhawatiran terhadap draf regulasi yang membuka peluang penyelenggaraan umrah mandiri tanpa pengawasan ketat dan perlindungan terhadap jemaah.

"Penyebutan kata “mandiri” dalam rancangan regulasi justru membuka celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab, termasuk potensi masuknya marketplace asing dalam tata kelola umrah nasional," kata Firman kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Firman menyoroti sistem di Arab Saudi yang kini semakin modern dan efisien melalui digitalisasi, namun tetap dikendalikan kuat oleh otoritas swasta lokal yang terorganisir dengan baik.

Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbesar di dunia, menurutnya, harus memiliki otoritas penyelenggara yang kuat agar manfaat ekonominya kembali ke dalam negeri, bukan mengalir keluar.

Ia menegaskan, banyak manfaat ekonomi haji dan umrah yang bisa digarap, mulai dari penyediaan barang konsumsi hingga penyerapan tenaga kerja, yang seharusnya dikendalikan oleh lembaga resmi dalam negeri.

Firman juga mengingatkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 3.300 Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPU) dan 910 Penyelenggara Haji Khusus (PHK), yang hidup dan berkembang dari sistem yang ada.

Jika tidak diatur dengan detail, liberalisasi penyelenggaraan justru dapat menghancurkan ekosistem berbasis pesantren, ulama, dan institusi pendidikan yang telah lama menopang sistem haji dan umrah Indonesia.

AMPHURI menolak sistem mandiri tanpa pengawasan, apalagi jika penyelenggara tidak diwajibkan memenuhi standar asuransi, perlindungan, dan pendataan jemaah secara terintegrasi.

Dengan jumlah jemaah umrah diprediksi mencapai lima juta orang per tahun ke depan, keberadaan lembaga kuat seperti BP Haji dan regulasi ketat menjadi sangat krusial demi perlindungan umat.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Universitas Yarsi Dukung Profesionalisasi Haji Lewat Integrasi Kesehatan dan Ekonomi Umat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Prospek penyelenggaraan haji pasca pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi sorotan dalam Seminar Nasional yang digelar Universitas Yarsi, Rabu (30/7/2025), dengan mengangkat isu penguatan layanan berbasis profesionalisme dan kolaborasi sektor keilmuan.

Rektor Universitas Yarsi, Prof. Dr. Faisal Jalal, SP.GK, PH.D, menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait kesehatan jamaah dan efisiensi manajemen keuangan syariah.

Ia menyebut ibadah haji bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan spiritual kompleks yang melibatkan lebih dari 220 ribu jamaah Indonesia setiap tahunnya, dengan kondisi fisik, latar budaya, dan ekspektasi yang sangat beragam.

Menurutnya, profesionalisasi penyelenggaraan ibadah haji harus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, termasuk tantangan teknologi, demografi lansia, dan kesiapan mental jamaah menghadapi kondisi padat dan ekstrem di tanah suci.

Prof. Faisal menyatakan kesiapannya mendukung BP Haji melalui kontribusi akademik di bidang kedokteran, psikologi, gizi, hingga keuangan syariah, untuk memastikan haji bukan hanya sah secara fiqih, tapi juga layak secara manusiawi.

Prof. Faisal juga berharap agar sistem kuota dan masa tunggu haji dapat segera diperbaiki. Ia menyebut antrean haji di beberapa daerah mencapai lebih dari 40 tahun, dan itu menggerus keadilan bagi umat.

Lebih lanjut,, Ia menyampaikan kesiapan menjadi tuan rumah forum-forum akademik lanjutan terkait isu haji dan umrah, serta membuka diri untuk terlibat dalam edukasi, penelitian, dan rekomendasi kebijakan publik.

Seminar ini menjadi bagian dari upaya kolektif membangun tata kelola haji nasional yang profesional, kolaboratif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
-
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Boardgame Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dikdasmen Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym H Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka mak Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak ment Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Nasional pers Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila pangan Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sunat Massal Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini