Trik Rahasia Orang Kaya Sembunyikan Kekayaan dari Publik
KPK Kritik Orang Kaya, Pajak Dijadikan Strategi Bukan Kewajiban
Strategi Unik Sales: Melarang Beli Malah Bikin Overtarget
Viral! Remaja Cantik di Vietnam Ternyata Tertukar Saat Lahir
Transformasi Rumah Sakit 5.0: Digitalisasi Cerdas Tingkatkan Layanan
Brigjen TNI Bagus Suryadi Tayo: Kenaikan Pangkat Harus Jadi Pemacu Semangat
Brigjen TNI Bagus Suryadi Tayo Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila
Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru - Kodam XIX/Tuanku Tambusai menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan khidmat di Lapangan Upacara Markas Kodam XIX, Jalan Mayor Ali Rasyid, Rabu (1/10/2025).
Upacara ini mengusung tema nasional, “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, menegaskan kembali pentingnya nilai luhur Pancasila dalam mempererat persatuan bangsa Indonesia.
Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Bagus Suryadi Tayo, M.Sc., bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin jalannya kegiatan penuh khidmat dan penuh semangat kebersamaan.
Upacara diikuti seluruh Kabalakdam, prajurit TNI, dan pegawai negeri sipil Kodam XIX. Mereka hadir dengan disiplin, kompak, dan penuh penghormatan terhadap ideologi bangsa.
Seluruh rangkaian acara dimulai dari penghormatan bendera, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembukaan UUD 1945, ikrar kebangsaan, hingga doa bersama yang berlangsung penuh khidmat.
Brigjen TNI Bagus Suryadi Tayo menekankan bahwa Pancasila terbukti menjadi pedoman bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus perekat yang menjaga persatuan Indonesia.
“Melalui upacara ini, kita harapkan tumbuh semangat nasionalisme, jiwa persatuan, serta kesadaran akan pentingnya Pancasila dalam membangun karakter bangsa,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh prajurit agar selalu mengamalkan nilai Pancasila, tidak hanya dalam tugas, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat sebagai teladan rakyat.
Pesan moral tersebut meneguhkan peran TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga ideologi negara serta melindungi kedaulatan bangsa di tengah tantangan global.
Dengan penuh keyakinan, Brigjen TNI Bagus Suryadi Tayo menutup sambutan dengan ajakan mengobarkan semangat persatuan, demi Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, dan berkarakter.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Jakarta Film Week 2025 Hadirkan Sinema Global di Ibu Kota
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Film Week 2025 resmi dibuka melalui konferensi pers di CGV FX Sudirman, Jakarta, Selasa (30/09). Festival edisi kelima ini menghadirkan ruang pertemuan film, penonton, dan industri.
Mengusung tema REIGNITE, festival berkomitmen menyalakan kembali percakapan, gairah, serta energi kolektif ekosistem film Indonesia melalui kompetisi, forum, hingga program kolaborasi internasional.
Direktur Festival Jakarta Film Week, Rina Damayanti, menegaskan festival ini menjadi ruang berkembangnya talenta muda, memperluas jaringan profesional, sekaligus membuka jalan karya menuju panggung global.
Sejak 2021, Jakarta Film Week tumbuh pesat. Jumlah film bertambah 55%, penonton melonjak 250% mencapai 170 ribu lebih, baik daring maupun luring pada 2024.
Program JFWNET-Industry yang dimulai 2023 memperluas kolaborasi industri, memperkuat posisi Jakarta di kancah internasional, dan mendapat dukungan Kementerian Kebudayaan lewat Program MTN Seni Budaya.
Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, menekankan festival ini sebagai bagian menuju visi “Jakarta Kota Sinema 2027” sekaligus memperkuat identitas kota global.
Festival dibuka film The Fox King karya Woo Ming Jin, diperankan Dian Sastrowardoyo. Penutupan diisi film Dopamine karya Teddy Suryatmaja dengan Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda.
Kompetisi yang digelar mencakup Global Feature, Global Short, Global Animation, Direction Award, serta Jakarta Film Fund yang mendanai ide cerita sutradara muda.
Tiga film pendek baru akan lahir dari Jakarta Film Fund 2025: Amelia, Amelia, Duka Cita, dan Salon Gue Aje karya sineas muda berbakat.
Selain kompetisi, hadir program tematik Emergency Broadcast, Herstory, Fantasea, Classique, serta kolaborasi internasional dengan Made in Hong Kong, Bioscoop Belanda, dan Clermont Ferrand ISFF.
Manager Program Novi Hanabi menyebut tantangan kurasi semakin kompleks. Tahun ini sorotan jatuh pada film animasi, genre segar, serta film ramah keluarga dan anak.
Untuk pertama kalinya, film dari Afrika ikut meramaikan. Hal ini menandai ekspansi global Jakarta Film Week yang semakin luas dari Asia, Amerika, hingga Eropa.
Program industri JFWNET didukung MTN Seni Budaya. Inisiatif meliputi Producers Lab, Pitching Forum, Masterclass, Producers Network, Industry Talks, hingga Talents Hub.
Dirjen Kebudayaan, Ahmad Mahendra, menegaskan JFWNET selaras dengan MTN Seni Budaya dalam melahirkan talenta berkelanjutan, memperkuat jejaring profesional, serta membuka peluang kerja sama internasional.
Masterclass menghadirkan pakar musik film dan penyutradaraan. Sementara Industry Talks membahas international co-production, film festival, exhibition, hingga genre development.
Tahun ini, aktris muda Claresta Taufan didapuk sebagai Festival Ambassador. Namanya mencuat lewat Ronggeng Kematian, Badarawuhi, dan Maryam: Janji dan Jiwa yang Terikat.
Claresta baru saja meraih Rising Star Award di Marie Claire Asia Star Award 2025 dalam rangkaian Busan International Film Festival, mengharumkan perfilman Indonesia.
“Festival ini kesempatan emas bagi penonton dan sineas untuk merayakan sinema bersama di Jakarta,” ungkap Claresta penuh semangat menyambut festival internasional tersebut.
Jakarta Film Week 2025 berlangsung 22–26 Oktober di CGV Grand Indonesia, CGV FX Sudirman, TIM, Mercure Cikini, Galeri Indonesia Kaya, serta daring via Vidio.
Tiket tersedia mulai 13 Oktober di TIX.ID dan on-the-spot. Jadwal resmi bisa diakses melalui situs jakartafilmweek.com dan media sosial @jakartafilmweek.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Institut Jenderal Besar Soeharto Resmi Dideklarasikan di Hari Kesaktian
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Presiden Soeharto dikenal sebagai pemimpin Indonesia yang terlibat langsung dalam revolusi fisik dan pembangunan besar, meliputi bidang ekonomi, teknologi, serta politik internasional.
Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara berkembang pesat. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Indonesia dijuluki Macan Asia Baru.
Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara berkembang pesat. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Indonesia dijuluki Macan Asia Baru.
Predikat tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura, mencerminkan prestasi luar biasa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Namun, pasca lengsernya Soeharto dan perubahan UUD 1945 menjadi UUD 2002, predikat Macan Asia Baru kian sirna ditelan liberalisme global.
Ideologi asing masuk melalui investasi, budaya, dan teknologi. Pancasila lebih sering diperlakukan sekadar jargon politik, tanpa praktik nyata dalam kebijakan negara.
Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sering terabaikan. Bangsa kehilangan arah setelah era Soeharto berakhir.
Meski begitu, warisan Soeharto tak terbantahkan. Ia mengabadikan nama Presiden Sukarno pada bandara internasional, simbol penghormatan antargenerasi kepemimpinan bangsa.
Ironisnya, hingga kini tidak ada satu pun presiden era reformasi yang mengabadikan nama Soeharto pada institusi, gedung, jalan, atau fasilitas negara.
Banyak kalangan menilai ada kekuatan besar yang sengaja menghalangi pengakuan simbolik terhadap warisan Presiden kedua Indonesia itu.
Soeharto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, meninggalkan gagasan berharga: kepemimpinan, strategi pembangunan, stabilitas nasional, serta wawasan kebangsaan.
Untuk mencegah warisan itu terkubur, diperlukan dokumentasi dan kajian ilmiah berkelanjutan agar generasi mendatang memperoleh referensi kebijakan yang objektif.
Generasi kini dan mendatang butuh ruang akademis independen. Melalui ruang itu, mereka bisa memahami peran Soeharto menyelamatkan Pancasila dari komunisme.
Dari pemahaman objektif, lahir harapan agar penyelenggaraan negara di masa depan berjalan lebih baik demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa.
Atas dasar itu, warga Indonesia lintas latar belakang sepakat membentuk lembaga kajian bernama Institut Jenderal Besar Soeharto.
Institut ini fokus pada kajian ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan menjadikan gagasan Soeharto sebagai bahan utama.
Deklarasi pendirian dilakukan tepat pada 1 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, simbol penyelamatan bangsa dari ideologi komunisme.
Garsono, salah satu deklarator, menegaskan bahwa deklarasi ini lahir karena dorongan moral untuk mengembalikan nama Soeharto ke panggung kebangsaan.
Menurutnya, tanpa langkah tegas Soeharto membubarkan PKI, nasib bangsa Indonesia bisa berbeda. Komunisme mungkin tetap bercokol di Tanah Air.
Ia menyebut, selama lebih dari dua dekade, nama Soeharto sengaja ditenggelamkan. Tidak ada presiden reformasi berani mengabadikan namanya.
“Padahal Soekarno langsung diabadikan namanya setelah 18 tahun lengser. Soeharto sudah 27 tahun, belum satu pun presiden berani melakukannya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (01/10).
Institut Jenderal Besar Soeharto diharapkan menjadi wadah akademik dan moral untuk melanjutkan warisan kepemimpinan yang pernah membawa Indonesia disegani dunia.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Kemendagri Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025 Penuh Makna
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.
Upacara dipimpin langsung Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. Momentum tersebut diikuti jajaran pegawai Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan penuh kekhidmatan.
Peserta upacara mengenakan seragam Korpri, menambah suasana nasionalisme yang kental. Rangkaian kegiatan meliputi mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembukaan UUD 1945, ikrar, serta doa bersama.
Setelah prosesi upacara, Safrizal ZA melepas atlet kontingen Kemendagri yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVII Korpri, Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam arahannya, Safrizal menegaskan pentingnya semangat juang bagi atlet. Ia meminta mereka bertanding penuh keyakinan, tidak gentar menghadapi lawan, serta tetap menjunjung sportivitas.
“Kami menaruh harapan besar kepada Saudara-Saudara untuk memperjuangkan nama besar Kementerian Dalam Negeri. Jangan pernah takut menghadapi lawan,” tegas Safrizal.
Menurutnya, jumlah kontingen tidak menentukan hasil akhir. Yang terpenting adalah semangat, kerja keras, dan tekad membara untuk mengharumkan nama besar Kemendagri.
Ia menambahkan, seluruh pejabat Kemendagri mendukung penuh perjuangan para atlet. Bahkan, beberapa pejabat berkomitmen hadir langsung di arena pertandingan Pornas XVII.
“Dengan ridha Allah SWT, kobarkan semangatmu yang menyala-nyala. Selamat bertanding, harumkan nama Korpri Kementerian Dalam Negeri,” pungkas Safrizal penuh harapan.
Sementara itu, Sekretaris Pengurus Korpri Kemendagri Herny Ika Hutauruk, sekaligus Ketua Kontingen, menyampaikan bahwa Kemendagri mengirim 87 atlet dan 9 ofisial.
Para atlet tersebut akan mengikuti sembilan cabang olahraga dari total tiga belas cabang yang dipertandingkan dalam ajang nasional Pornas XVII Korpri di Palembang.
Cabang olahraga yang diikuti yakni lari 5 kilometer, bola voli, bola basket, bulu tangkis, futsal, catur, senam Korpri, tenis meja, serta tenis lapangan.
Atlet berasal dari berbagai unit kerja eselon I Kemendagri. Dukungan penuh dari pimpinan kementerian membuat persiapan keberangkatan kontingen berlangsung matang dan penuh motivasi.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberangkatan para atlet, baik melalui fasilitas maupun dukungan moral,” kata Herny dalam pernyataannya.
Upacara ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir beserta pejabat tinggi madya dan pratama. Kehadiran mereka menambah semangat peserta upacara.
Momentum Hari Kesaktian Pancasila dipadukan dengan pelepasan atlet menjadi simbol kebersamaan, disiplin, serta tekad mengharumkan bangsa melalui prestasi olahraga.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Kepala Desa Pasir Utama Tegaskan Tak Ada Penyelewengan Aset TKD
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Pemerintah Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir, Rokan Hulu, menggelar rapat terbuka menanggapi isu hoaks dugaan penyelewengan aset Tanah Kas Desa (TKD), Senin (29/9/2025).
Rapat berlangsung di Aula Kantor Desa Pasir Utama dengan menghadirkan Camat Rambah Hilir, aparat kepolisian, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.
Kepala Desa Pasir Utama, Ghofurrurohim S.Sos, memimpin rapat bersama Camat Mahadi, Kapolsek Rambah Hilir, Sekdes Bambang Setyono, Ketua BPD Muhammad Rosidin, serta tokoh setempat.
Kegiatan ini digelar sebagai langkah responsif pemerintah desa terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media online dan platform TikTok terkait dugaan penyelewengan.
Dalam paparannya, Kades menegaskan bahwa seluruh aset TKD, mulai dari kebun sawit, kebun karet, pasar desa hingga parkir, dikelola sesuai aturan.
Menurutnya, pendapatan desa disetorkan ke rekening resmi, kemudian dialokasikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2025 untuk berbagai program pembangunan desa.
Ia menekankan mekanisme pengelolaan Pendapatan Asli Desa dilakukan terbuka, dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dapat diakses langsung oleh masyarakat.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua pencairan, penyetoran, hingga realisasi anggaran tercatat resmi secara administratif sesuai prosedur,” tegas Ghofurrurohim.
Sebagai tindak lanjut, rapat menghasilkan keputusan pembentukan Tim Pengelola Keuangan Pendapatan Asli Desa (TPKPAD) untuk mengawasi, mencatat, dan melaporkan penggunaan dana secara transparan.
Ketua BPD Pasir Utama, Muhammad Rosidin, menyebut pembentukan tim khusus ini memperkuat tata kelola desa sehingga mencegah isu serupa di masa depan.
Camat Rambah Hilir, Mahadi, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Desa Pasir Utama dalam meredam isu, sekaligus meluruskan kesalahpahaman melalui pertemuan terbuka dengan masyarakat.
Kapolsek Rambah Hilir juga mendukung penuh inisiatif ini, menegaskan pihak kepolisian siap menjaga kondusivitas desa serta menghalau penyebaran informasi menyesatkan.
Di akhir rapat, Kades Pasir Utama meminta masyarakat tidak mudah percaya isu tidak berdasar dan tetap menjaga kekompakan membangun desa.
Ia menegaskan transparansi pengelolaan keuangan akan terus dijalankan, termasuk pelaporan rutin dana desa yang dapat diakses masyarakat luas secara terbuka.
“Rapat ini bukti, seluruh pengelolaan aset TKD berjalan sesuai aturan dan diawasi ketat. Transparansi tetap menjadi komitmen pemerintah desa,” tutupnya.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Pemerintah Gelar Rapat KLB Program Makan Bergizi Gratis Nasional
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga terkait yang membahas insiden di lapangan.
Dalam rapat, Zulhas menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa keselamatan anak merupakan prioritas utama dalam implementasi program MBG di seluruh Indonesia.
“Presiden menaruh perhatian serius terhadap insiden di beberapa SPPG. Ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulhas.
Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara SPPG bermasalah, mengevaluasi juru masak, serta memperbaiki sanitasi, kualitas air, hingga sistem pembuangan limbah.
Selain itu, seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan program MBG diperintahkan berperan aktif memperketat pengawasan dan memperbaiki standar pelayanan.
Zulhas juga menekankan setiap SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Puskesmas serta UKS diwajibkan memantau secara rutin.
“Pemantauan penting untuk memastikan makanan yang disajikan aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan bagi anak-anak Indonesia,” kata Zulhas di hadapan peserta.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan koordinasi berlanjut pada Senin (29/9) lewat rapat daring bersama kepala daerah, dinas kesehatan, dan pendidikan.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan memimpin rapat lanjutan pada Rabu, guna merumuskan langkah lebih serius memperkuat keamanan program MBG.
Selain Qodari, rapat turut dihadiri Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
Koordinasi lintas kementerian ini menegaskan keseriusan pemerintah menjaga program Makan Bergizi Gratis tetap aman, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh anak Indonesia.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Kolaborasi Vidio dan Shopee Hadirkan Belanja Online Sambil Menonton Konten
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta — Vidio resmi meluncurkan Vidio Shopping, fitur revolusioner hasil kolaborasi strategis dengan Shopee. Inovasi ini memadukan hiburan premium dan kemudahan belanja online langsung dalam satu layar interaktif.
Melalui fitur ini, penonton bisa membeli produk yang muncul di tayangan favorit tanpa meninggalkan aplikasi. Fitur picture-in-picture (PIP) memastikan hiburan tetap berjalan meski aktivitas belanja berlangsung.
Saat fase Alpha Juli 2025, Vidio Shopping diuji pada konten unggulan seperti Premier League, Asmara Gen Z, dan Vidio Original Series populer. Respon penonton terbilang antusias.
Brand ternama seperti Wondermist, Majika, Wardah, hingga Emi sudah bergabung dalam ekosistem content commerce ini. Penonton bisa membeli produk kecantikan, fashion, hingga gadget, hanya dengan sekali klik.
Tak seperti platform berbasis UGC, Vidio menghadirkan konten terkurasi. Produk muncul di momen relevan, terhubung langsung dengan katalog Shopee, menjadikan belanja lebih praktis dan tetap menghibur.
Sejak memasuki fase Beta, data menunjukkan lonjakan signifikan. Rata-rata produk terjual harian naik 41%. Pada periode payday, peningkatan bahkan mencapai 47% dibandingkan bulan sebelumnya.
Tren menarik juga hadir dari konten hiburan. Sinetron dan K-Drama menjadi favorit belanja fashion dan beauty, dengan transaksi 1,5 kali lebih banyak dibandingkan genre lainnya.
Sebagai rumah olahraga, Vidio menghadirkan Premier League hingga BRI Liga 1. Tayangan olahraga terbukti mendorong peningkatan transaksi, termasuk dari penonton live TV interaktif.
Untuk kategori Moms & Kids, tayangan anak dan animasi mencatat konversi tertinggi, 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan kategori hiburan lainnya.
Sejumlah brand besar seperti Samsung, Johnson’s Baby, Garnier Men, Kahf, hingga Wardah ikut mendukung ekosistem ini. Vidio Shopping pun semakin memperluas daya tariknya.
Hermawan Sutanto, Managing Director Vidio, menyebut fitur ini sebagai integrasi hiburan dan gaya hidup digital. Menurutnya, penonton kini bisa nonton sekaligus checkout lebih personal.
“Dari tayangan olahraga hingga Vidio Original Series, pengalaman belanja kini hadir lebih kontekstual, menyenangkan, dan langsung dari layar hiburan favorit,” jelas Hermawan di Jakarta, Selasa (30/09/2025).
Shopee turut memperkuat kolaborasi melalui ekosistem e-commerce berbasis teknologi canggih. Fitur dan program Shopee mendukung koneksi mulus antara konten dan commerce.
Sementara itu, Adi Rahardja, Senior Director of Business Development Shopee, menegaskan fitur ini membuka peluang lebih luas bagi brand lokal dan UMKM.
“Vidio Shopping menghadirkan cara baru berbelanja di Shopee yang lebih interaktif, seamless, dan menyenangkan, sambil membuka kesempatan besar bagi UMKM,” ujar Adi.
Peluncuran ini juga diramaikan kehadiran brand lokal artis terkenal. Wulan Guritno merilis Manifest, sementara Asri Welas memperkenalkan lini fashion ramah lingkungan Denyut Semesta.
Manifest hadir sebagai brand lifestyle yang menghadirkan parfum, diet, dan detox. Wulan ingin mengajak masyarakat merayakan keseimbangan hidup lewat ritual sederhana.
“Manifest lahir dari keyakinan bahwa kecantikan adalah keseimbangan hidup. Vidio Shopping x Shopee menjadi ruang ideal memperkenalkan produk ini,” jelas Wulan.
Sementara itu, Asri Welas meluncurkan Denyut Semesta, koleksi fashion berbasis limbah tekstil daur ulang, diolah kembali menjadi kain indah bernuansa batik berkelanjutan.
“Denyut Semesta mengajak kita lebih peka terhadap alam dan sesama. Limbah tekstil bisa diolah jadi karya bermanfaat sekaligus bernilai seni,” ungkap Asri.
Kedua brand lokal ini diluncurkan bersamaan dengan tayangan Vidio Original Series terbaru berjudul Mama-Mama Pengejar Cinta (MMPC) yang dibintangi Wulan, Asri, dan Masayu Anastasia.
Serial MMPC menceritakan kisah tiga sahabat yang mencari arti cinta dan kebahagiaan di usia matang, penuh humor segar dan pesan inspiratif.
Kehadiran Vidio Shopping dengan Shopee bukan hanya inovasi digital, tapi juga peluang ekonomi baru. Brand lokal dan UMKM bisa menjangkau audiens luas secara relevan.
Dengan sinergi hiburan dan belanja, Vidio dan Shopee menghadirkan pengalaman unik bagi masyarakat. Kini, nonton sambil checkout bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 26.000 KPR FLPP
Duta Nusantara Merdeka | Bogor - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto pada acara Akad Massal 26.000 KPR FLPP di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025).
Kegiatan berlangsung serentak di 100 titik seluruh Indonesia, melibatkan 33 provinsi, dengan pusat perayaan di Perumahan Pesona Kahuripan 10.
Program KPR bersubsidi FLPP ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak, aman, dan terjangkau.
Pada kesempatan tersebut, Presiden secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada 10 penerima, sebagai representasi ribuan MBR penerima manfaat nasional.
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan capaian program perumahan rakyat kali ini telah melampaui target awal yang dijanjikan pemerintah sebelumnya.
“Ini tanda perubahan, tanda transformasi besar, terutama transformasi mental dan pola pikir pejabat, pemimpin, hingga seluruh aparatur,” ucap Presiden.
Prabowo juga menyampaikan rasa bangga sekaligus terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan penting menyukseskan program perumahan nasional tersebut.
“Terima kasih, saya bahagia dan sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak hingga acara ini dapat terwujud dengan baik,” tambah Presiden.
Kehadiran Panglima TNI menunjukkan konsistensi TNI dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama program kesejahteraan rakyat yang menyentuh kebutuhan dasar.
Keterlibatan TNI juga menegaskan peran aktif institusi pertahanan negara dalam mendorong pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Momentum ini memperlihatkan kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, lembaga pertahanan, dan pihak swasta, untuk mengakselerasi program pembangunan nasional berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan lintas sektor, program perumahan rakyat diproyeksikan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
LBH JMM Ungkap Masalah Krusial KUHAP dalam RDPU DPR RI
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) pada Senin (29/09/2025), membahas revisi KUHAP.
Acara berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Jakarta. Forum ini bertujuan menghimpun masukan masyarakat sipil terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
LBH JMM menekankan pentingnya memperkuat perlindungan hak tersangka dan terdakwa, menegaskan posisi advokat dalam sistem hukum, serta menjamin akses keadilan rakyat kecil.
David Surya, Pendiri LBH JMM, mengungkapkan berbagai persoalan lapangan. Ia menyoroti kesulitan advokat pro bono dalam mengakses berkas perkara tanpa dipungut biaya berlebihan.
Ia menegaskan, nota pembelaan (pledoi) kerap dianggap formalitas belaka. Bahkan, beberapa pengadilan langsung menjatuhkan putusan segera setelah pleidoi disampaikan.
David juga menyoroti pembatasan waktu menemui klien di lembaga pemasyarakatan. Akses advokat sering kali dibatasi berdasarkan kebijakan subjektif aparat penegak hukum.
Menurutnya, praktik tersebut menunjukkan posisi advokat masih lebih lemah dibanding jaksa. Putusan pengadilan lebih menekankan tuntutan penuntut umum ketimbang argumen pembela.
Meski advokat pro bono membiayai sendiri pembelaan, mereka tetap berkomitmen membela rakyat kecil. David menyebut hal ini sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar profesi.
LBH JMM meminta DPR agar RUU KUHAP menguatkan kedudukan advokat, terutama yang bekerja pro bono, demi keseimbangan sistem hukum dan perlindungan hak rakyat.
Komisi III DPR RI mengapresiasi keberanian LBH JMM menyampaikan masukan. Legislator menilai advokat pro bono masih memegang teguh idealisme membela masyarakat secara gratis.
David menambahkan, tantangan terbesar pembahasan KUHAP terletak pada tarik-menarik kepentingan antar-lembaga hukum. Namun, ia berharap DPR tetap mengutamakan kepentingan rakyat.
LBH JMM mendorong lahirnya lebih banyak advokat muda yang berani menempuh jalan pro bono. Sikap tanpa pamrih dianggap sebagai pilar penting negara hukum demokratis.
RDPU ini diharapkan menjadi momentum perbaikan KUHAP agar benar-benar menjamin keadilan. Bukan kekuasaan yang berkuasa, melainkan hukum yang melindungi hak seluruh warga negara.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
LBH Jalan Menuju Matahari Bongkar Masalah Krusial KUHAP di DPR
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) terkait Rancangan Undang-Undang KUHAP.
Acara berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (29/09/2025), sebagai bagian dari jadwal resmi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.
Dalam forum tersebut, LBH JMM menyampaikan pandangan kritis terkait RUU KUHAP, terutama soal perlindungan hak tersangka, kedudukan advokat, dan akses keadilan masyarakat kecil.
Pendiri LBH JMM, David Surya, menegaskan banyak hambatan advokat saat mendampingi tersangka. Biaya berkas perkara hingga pungutan liar sering menyulitkan pembelaan.
Menurutnya, ada ketidaksesuaian antara aturan KUHAP dengan praktik lapangan. Tersangka miskin kerap tidak mendapatkan pendampingan hukum layak karena keterbatasan biaya.
David mencontohkan, biaya resmi menyalin berkas perkara bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Namun kenyataannya, banyak tersangka hanya mampu membayar puluhan ribu.
Ia menekankan perlunya kewajiban negara menyediakan berkas perkara lengkap secara gratis bagi tersangka tidak mampu, baik secara fisik maupun elektronik.
Selain itu, David menyoroti lemahnya pengawasan peran advokat. Banyak tersangka hanya “ditandatangani” advokat tanpa benar-benar didampingi selama pemeriksaan berlangsung.
LBH JMM juga mengusulkan agar berita acara pemeriksaan memuat keterangan tersangka mengenai kehadiran advokat, guna memastikan pendampingan benar-benar terjadi.
Dalam RDPU, David turut menyoroti rapat permusyawaratan hakim. Ia menilai putusan kerap dibuat cepat tanpa transparansi musyawarah yang seharusnya diatur jelas dalam KUHAP.
Masalah lain adalah akses advokat menemui klien di tahanan. Jam kunjungan sering dipersempit petugas, menghambat hak tersangka memperoleh pembelaan hukum.
LBH JMM mendesak agar KUHAP baru mengatur hak advokat bertemu tersangka kapan saja untuk kepentingan pembelaan, tanpa hambatan birokrasi yang merugikan.
Selain itu, saksi karakter sering ditolak majelis hakim. Padahal, keterangan sosial terdakwa penting untuk memberikan gambaran utuh sebelum hakim menjatuhkan putusan.
Menurut David, KUHAP harus menjamin saksi karakter didengar. “Seseorang tak bisa diadili hanya dari kesalahan tunggal, tapi juga dinilai peran sosialnya,” ujarnya.
RDPU ini memperlihatkan kesenjangan nyata antara idealisme hukum tertulis dan praktik lapangan. LBH JMM menuntut DPR serius memperbaiki pasal bermasalah di RUU KUHAP.
Komisi III DPR RI menegaskan akan menampung masukan masyarakat sipil. Hasil RDPU ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lebih lanjut RUU KUHAP.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Cara Hadapi Gaslighting agar Tidak Kehilangan Kepercayaan Diri
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Pernah merasa sangat yakin dengan fakta, namun lawan bicara justru memutar balik cerita hingga membuatmu ragu? Hati-hati, itu bisa jadi gaslighting.
Gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis yang membuat seseorang meragukan ingatan, perasaan, bahkan realitasnya sendiri. Efeknya bisa melemahkan mental dan menurunkan kepercayaan diri.
Ketika mulai berpikir, “Jangan-jangan aku terlalu sensitif atau baper,” sebenarnya kamu sedang terjebak dalam permainan yang membuatmu kehilangan kendali emosional.
Namun, kamu berhak mengatakan pada dirimu sendiri, “Aku tahu apa yang aku alami, dan perasaanku valid.” Validasi diri sangatlah penting.
Gaslighting sering terjadi ketika seseorang mengubah alur cerita dengan meyakinkan, sehingga membuat korban merasa bersalah, salah ingat, bahkan mempertanyakan logikanya sendiri.
Ciri paling umum, kamu sering merasa jadi pihak yang salah padahal fakta berbeda. Jika itu terjadi berulang, kemungkinan besar kamu sedang digaslight.
Salah satu cara menghadapinya adalah jangan terjebak diskusi berputar. Hindari debat kusir yang hanya membuatmu tampak defensif tanpa ujung.
Langkah berikutnya, catat fakta dan kronologi. Dokumentasi membantu menjaga kewarasan dan menyadarkanmu tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Selain itu, validasi perasaan sendiri. Percayalah pada ingatan dan intuisi. Ingat, gaslighter ingin kamu bingung, tapi kebenaran tetap berpihak padamu.
Jika situasi makin melelahkan, jaga jarak emosional. Membatasi intensitas komunikasi adalah bentuk peduli pada dirimu, bukan tanda egoisme.
Cari dukungan netral. Teman sehat atau tenaga profesional dapat membantumu melihat situasi lebih objektif, agar tidak merasa sendirian menghadapi manipulasi.
Yang sering melelahkan bukan hanya konfliknya, melainkan bagaimana cerita terus diputarbalikkan seolah kamulah masalahnya. Ingat, kamu tidak lebay.
Kamu berhak atas hubungan yang jujur, bukan relasi manipulatif yang memelintir kenyataan. Lindungi dirimu, karena kesehatan emosional lebih berharga dari sekadar bertahan.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Ristadi Dorong DPR Kawal UU Ketenagakerjaan Supaya Lebih Adil dan Adaptif
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) ketenagakerjaan bertajuk “Anotasi Masalah Ketenagakerjaan Kita” di Jakarta, Senin (29/09/2025).
Dalam FGD, Ristadi memberikan apresiasi kepada Fraksi Nasdem yang disebut lebih terbuka menyerap aspirasi pekerja. Ia menilai hal ini langkah positif.
Menurutnya, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus transparan, detail, dan menyentuh persoalan teknis yang nyata dihadapi para pekerja di lapangan.
Ristadi mencontohkan isu krusial, seperti status pekerja digital yang semakin rentan, serta tantangan yang dihadapi pekerja perempuan di berbagai sektor industri modern.
Ia menekankan DPR, khususnya legislator dengan latar belakang pergerakan buruh, lebih peka terhadap aspirasi pekerja agar kebijakan ketenagakerjaan relevan dengan kondisi saat ini.
“Fraksi harus jadi ujung tombak. Aspirasi buruh mesti masuk ke pembahasan UU. Jangan sampai nasib pekerja terpinggirkan,” tegas Ristadi penuh penekanan.
Selain pekerja digital dan perempuan, Ristadi menyebut akan ada pembahasan lanjutan terkait isu lain yang belum sempat didalami dalam forum FGD kali ini.
Ia berharap Badan Legislasi DPR mampu mengawal setiap masukan yang diberikan serikat pekerja, sehingga aturan baru benar-benar menghadirkan keadilan dan kepastian hukum.
FGD ini juga membahas tantangan serius, mulai dari perlindungan kerja, kepastian hukum kontrak, hingga jaminan sosial yang belum menjangkau semua kalangan buruh.
Ristadi menekankan bahwa UU baru harus adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan esensi melindungi pekerja sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Ia juga mengingatkan, pembahasan UU Ketenagakerjaan tidak boleh sekadar formalitas. DPR harus serius menampung suara buruh yang kerap tidak terdengar.
KSPN bersama serikat buruh lain menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses legislasi agar tidak ada pasal yang merugikan pekerja Indonesia.
Bagi Ristadi, UU Ketenagakerjaan yang ideal adalah yang mampu menjamin hak pekerja sekaligus memberi kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan bisnis.
Ia menyebut keselarasan antara kepentingan buruh dan dunia usaha akan memperkuat daya saing nasional di tengah kompetisi global yang semakin ketat.
Forum ini menjadi momentum penting, menegaskan kembali bahwa perjuangan buruh tidak berhenti, melainkan terus mengawal setiap regulasi hingga lahir kebijakan adil.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Jakarta Film Week 2025 Tampil di Busan, Bukti Kolaborasi Perfilman Asia
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Film Week kembali menegaskan eksistensinya di kancah internasional dengan berpartisipasi pada Busan International Film Festival (BIFF) 2025 melalui Asian Contents & Film Market (ACFM).
Keikutsertaan ini merupakan bentuk kolaborasi erat dengan Platform Busan 2025, sekaligus langkah strategis memperluas jejaring perfilman Indonesia dalam lingkup Asia hingga pasar global.
Melalui program JFWNET Industry, Jakarta Film Week mengirimkan tiga emerging producers dari Producers Lab 2024: Andreas B. Sihombing, Bella Nabila, dan Wildan Aji Gumelar.
Ketiganya hadir dengan proyek film inovatif yang siap dipitching, membuka kesempatan kolaborasi lintas negara, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di forum internasional bergengsi tersebut.
Selain itu, produser sekaligus Festival Board Jakarta Film Week, Yulia Evina Bhara, terpilih menjadi juri utama BIFF 2025 setelah sebelumnya dipercaya di Cannes Critics’ Week.
Film produksinya, The Fox King karya Woo Ming Jin, menjalani Asian Premiere di program A Window on Asian Cinema, memperkuat eksistensi Indonesia dalam peta sinema Asia.
Yulia juga terlibat sebagai co-producer film Renoir (2025), kolaborasi Jepang, Prancis, Singapura, Filipina, dan Indonesia yang melakukan Korean Premiere setelah bersaing di Cannes.
Jakarta Film Week pun membuka booth khusus di ACFM 2025, memperkenalkan program festival, menjajaki potensi kerjasama, dan memperluas interaksi dengan stakeholders perfilman internasional.
Momen bersejarah lainnya, Claresta Taufan diumumkan sebagai Festival Ambassador. Ia juga hadir di BIFF lewat film Pangku (2025) garapan Reza Rahadian.
Prestasinya semakin gemilang setelah berhasil meraih penghargaan Winner of The Rising Star Award di ajang Marie Claire Asia Star Award, bagian dari BIFF 2025.
Festival yang memasuki tahun kelima ini akan kembali digelar pada 22–26 Oktober 2025 di Jakarta, menghadirkan pemutaran film, talks, masterclass, hingga pitching forum.
Tidak hanya merayakan karya terbaik, Jakarta Film Week juga membuka ruang dialog publik, mencetak sineas baru, serta menghubungkan industri film dengan isu sosial budaya kontemporer.
Festival ini diyakini akan terus menjadi ajang penting bagi lahirnya talenta perfilman Indonesia, sekaligus menempatkan karya bangsa dalam radar internasional yang semakin kompetitif.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Elly Rosita Silaban Soroti Tantangan Serius UU Ketenagakerjaan Nasional
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Fraksi Partai NasDem DPR RI menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema Anotasi Masalah Ketenagakerjaan Kita di Jakarta, Senin (29/09/2025). Acara berlangsung penuh antusias.
Irma Suryani, Kapoksi Komisi IX Fraksi NasDem DPR RI, dalam sambutannya menegaskan pentingnya FGD ini. Ia menyoroti putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 sebagai momentum pembaruan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Irma menekankan, sejak awal munculnya Omnibus Law Cipta Kerja, NasDem telah meminta kluster ketenagakerjaan dipisahkan dari RUU Cipta Kerja agar pembahasannya lebih mendalam dan intensif.
Ia menilai, aturan baru harus adaptif, mampu menjawab perkembangan zaman, sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Regulasi juga mesti diterima semua pihak agar berkeadilan.
Beberapa tantangan utama ketenagakerjaan di Indonesia meliputi rendahnya keterampilan tenaga kerja, kesenjangan upah antarwilayah, serta minimnya kesempatan kerja terutama di daerah tertinggal.
Tingginya ketergantungan pada sektor pertanian dan informal turut memperburuk keadaan, apalagi akses pendidikan serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat masih terbatas di banyak wilayah.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyoroti aspek hukum internasional. Ia menjelaskan pentingnya konvensi ketenagakerjaan global dalam menciptakan standar minimum dan akuntabilitas antarnegara.
Menurutnya, perjanjian internasional seperti Konvensi ILO memberi kepastian hukum. Namun, kelemahan muncul karena penerapannya sangat tergantung kesediaan negara melakukan ratifikasi dan penegakan.
Selain hard law, terdapat pula soft law berupa panduan internasional. Instrumen ini memang tidak mengikat, tetapi memberi standar fleksibel yang bisa digunakan pemerintah, serikat, dan perusahaan.
Elly mencontohkan UN Guiding Principles dan SDGs sebagai panduan penting. Meski sifatnya sukarela, panduan ini membantu mendorong praktik ketenagakerjaan lebih beretika di level global maupun nasional.
Indonesia sendiri telah meratifikasi 20 konvensi ILO, termasuk sembilan konvensi fundamental, dua konvensi tata kelola prioritas, dan sembilan konvensi teknis yang menyangkut hak-hak buruh utama.
Konvensi penting yang sudah diratifikasi antara lain kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, larangan pekerja anak, serta penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan kesetaraan upah.
Dalam konteks terbaru, konvensi pekerja platform disetujui pada Juni 2025. Pembahasan teknis dijadwalkan berlangsung Juni 2026, merujuk regulasi ketenagakerjaan di berbagai negara.
Konvensi itu membahas kejelasan status pekerja digital, klasifikasi kontrak, jaminan sosial, hak berunding bersama, serta standar upah minimum sesuai praktik internasional modern.
FGD ini menegaskan kembali komitmen NasDem mendorong regulasi ketenagakerjaan yang adil, bermanfaat, dan adaptif. Upaya ini diharapkan memperkuat perlindungan pekerja sekaligus meningkatkan daya saing nasional.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



























