Prabowo Siapkan Lahan Premium Bundaran HI untuk Menara MUI 40 Lantai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang selama ini identik dengan deretan hotel mewah dan pusat perbelanjaan elit, bakal memiliki wajah baru. 

Presiden Prabowo Subianto memastikan kehadiran simbol religiusitas di jantung ibu kota tersebut lewat rencana pembangunan gedung jangkung untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tak tanggung-tanggung, sebuah menara setinggi 40 lantai dipersiapkan. Presiden menegaskan komitmen ini saat menghadiri acara Munajat Bangsa sekaligus pengukuhan pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

"Saya sebagai Presiden, telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI. Luasnya kurang lebih 4.000 meter persegi," ujar Prabowo di hadapan para ulama dan tokoh bangsa.

Gedung pencakar langit ini nantinya tidak hanya difungsikan untuk MUI semata. Prabowo merancang bangunan tersebut sebagai pusat aktivitas badan-badan umat Islam lainnya, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Rencana besar ini rupanya bermula dari "curhatan" Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Prabowo menceritakan momen ketika Nasaruddin mengeluhkan kondisi kantor pusat MUI yang dinilai kurang representatif untuk lembaga sekelas wadah musyawarah para ulama.

Dalam pidatonya, Prabowo sempat melontarkan kelakar yang menyentil. Ia mengaku tidak mengetahui persis di mana lokasi kantor MUI saat ini, sebuah ironi yang menurutnya harus segera dibenahi oleh negara.

"Beliau (Nasaruddin) menyampaikan, 'Pak, kantor MUI sekarang nggak jelas di mana.' Saya pun, maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI," ucap Prabowo yang disambut riuh hadirin.

Keputusan menempatkan markas ormas Islam di Bundaran HI bukan tanpa alasan filosofis. Presiden ingin mengubah stigma bahwa pusat kota Jakarta hanya didominasi oleh kepentingan komersial dan gaya hidup hedonis.

Baginya, keberadaan gedung lembaga keagamaan di antara mal dan hotel bintang lima adalah simbol keseimbangan. "Jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mal. Nanti ada gedung yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga umat Islam di sana," tegasnya.

Mengenai teknis pembangunan, Prabowo menyerahkan detail ketinggian kepada Menteri Agama, meski angka 40 lantai sudah disebut sebagai target awal. Ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruang kerja juga dijanjikan mendapat tempat di gedung tersebut.

Di luar urusan infrastruktur, kehadiran Prabowo di Istiqlal membawa pesan politis yang kuat mengenai persatuan. Ia menekankan bahwa sinergi antara ulama (pemuka agama) dan umara (pemimpin pemerintahan) adalah kunci mutlak bagi stabilitas dan keselamatan bangsa ke depan.

Momentum Munajat Bangsa ini menjadi penanda babak baru hubungan pemerintah dan lembaga keagamaan, yang kini tidak hanya diperkuat lewat dialog, tetapi juga fasilitas fisik yang sangat strategis di "etalase" utama Indonesia.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Resmi Dilantik, Mirza Mustakim Nahkodai DPD BMI Jakarta 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Daerah Bintang Muda Indonesia (DPD BMI) Provinsi DKI Jakarta resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2026-2031. Dalam prosesi yang digelar di Jakarta, Minggu (8/2), Mirza Mustakim terpilih secara aklamasi memimpin organisasi sayap Partai Demokrat tersebut.

Ketua Panitia, Dimas H. Pribadi, dalam laporannya menyebutkan bahwa dinamika Musyawarah Daerah (Musda) berjalan cair dan penuh kekeluargaan. Meski persiapan tergolong singkat, antusiasme kader untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di Jakarta sangat tinggi.

"Persiapan ini hanya dua minggu, namun kerja keras teman-teman panitia luar biasa. Hari ini sakral, bukan sekadar pelantikan, tapi awal perjuangan baru bersama Partai Demokrat," ujar Dimas dengan nada bangga.

Namun, sorotan utama justru tertuju pada pesan mendalam Ketua Umum DPN BMI, H. Farkhan Evendi. Dalam pidatonya yang bergaya filosofis, Farkhan mengingatkan bahwa politik di Indonesia sedang mengalami ancaman misosophia—sebuah kondisi di mana politik menjadi musuh bagi kebijaksanaan.

"Kita ingin mencetak aktor politik yang mencintai rakyatnya. Jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya menemui rakyat lima tahun sekali saat mau dipotret atau masuk media," tegas Farkhan di hadapan ratusan kader.

Farkhan menekankan pentingnya kader BMI untuk menjadi "nabi-nabi kecil" di lingkungan masing-masing. Baginya, martabat organisasi sangat bergantung pada integritas personal anggotanya. Jika kadernya bersih, maka organisasi akan dipandang mulia oleh masyarakat.

Ia juga memberikan "resep" kepemimpinan yang unik kepada Mirza Mustakim, yakni dengan melatih rasa melalui puasa dan pengendalian diri. Menurutnya, seorang pemimpin yang tidak bisa mengontrol nafsunya sendiri akan berbahaya ketika memegang kendali organisasi atau jabatan publik.

"Politik hari ini tenggelam oleh tata kata dan tumpukan kertas, tapi praktiknya masih jauh. Kita punya falsafah negara yang baik, tapi kenapa rakyat belum sepenuhnya sejahtera? Karena praktiknya belum sejalan dengan retorika," lanjutnya.

Terkait kontestasi 2029, acara ini juga merangkaikan diskusi bertajuk "Wapres Muda 2029: Simbol Regenerasi atau Strategi Politik?". Farkhan berharap BMI Jakarta di bawah kepemimpinan Mirza mampu menjadi madrasah politik bagi anak muda Jakarta yang kritis dan progresif.

Mirza Mustakim, dalam sambutan perdananya, menyatakan siap membawa BMI DKI Jakarta menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di akar rumput. Ia berjanji akan menjaga soliditas dan militansi kader agar tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika politik ibu kota.

"Tugas besar menanti. Kita harus berinovasi dan tetap rendah hati. Mari kita jadikan BMI Jakarta sebagai sekolah kemanusiaan dan peradaban yang nyata, bukan sekadar formalitas organisasi belaka," pungkas Mirza.

Farkhan berharap, regenerasi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk bangkit menjadi kekuatan global yang disegani, asalkan didasari oleh politik yang beretika dan berpihak pada kaum yang lemah.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

   

Read More

Zhao Lusi Live 7 Jam Bantu Petani Sichuan Meski Belum Fit

Duta Nusantara Merdeka | Sichuan 

Aktris papan atas China, Zhao Lusi, baru saja mengukir prestasi sosial yang signifikan. Lewat aksi filantropinya, ia berhasil menggerakkan roda ekonomi petani di kampung halamannya.

Pada Rabu (28/1), bintang drama Hidden Love ini menggelar sesi live streaming maraton selama tujuh jam. Fokusnya bukan promosi merek mewah, melainkan membantu penjualan hasil panen raya di Sichuan.

Langkah ini menjadi istimewa karena skema finansial yang diterapkan. Zhao Lusi secara tegas menolak mengambil komisi sepeser pun dari total penjualan yang masuk selama sesi berlangsung.

Bahkan, platform media sosial Xiaohongshu turut memberikan dukungan penuh. Mereka menghapus seluruh biaya layanan transaksi, sehingga keuntungan penjualan murni 100 persen diterima langsung oleh para petani.

Data menunjukkan dampak ekonomi yang luar biasa. Total transaksi menembus angka 30 juta RMB atau setara Rp73 miliar, sebuah angka fantastis untuk produk agrikultur dalam sehari.

Antusiasme publik terlihat sejak awal dimulai. Hanya dalam waktu 60 menit pertama, nilai transaksi sudah menyentuh Rp24,3 miliar dengan volume pesanan yang terus membengkak.

Sebanyak 830 ribu paket produk, atau setara dengan 1.400 ton hasil tani, ludes terjual. Komoditas seperti beras, cabai, hingga buah khas Sichuan habis dalam waktu singkat.

Aksi ini semakin menuai simpati karena kondisi kesehatan sang aktris. Meski sedang dalam masa pemulihan akibat aphasia, Zhao Lusi tetap menunjukkan dedikasi profesional di depan kamera.

Selama tujuh jam siaran, ia tercatat hanya mengambil jeda singkat sebanyak dua kali. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh stok produk petani habis terjual sebelum menutup sesi.

Sebagai informasi, Zhao Lusi merupakan ikon global yang kini tengah naik daun. Selain kesuksesan di layar kaca, ia juga dipercaya menjadi wajah merek internasional seperti Versace dan Bulgari.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

 

 

Read More

Lima Paradoks Psikologis yang Membentuk Sifat Manusia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Manusia kerap hidup dalam tarik-menarik paradoks psikologis. Banyak sifat dasar justru bekerja berlawanan dengan intuisi, membentuk pola pikir dan perilaku yang sering luput disadari.

Paradoks pertama muncul saat seseorang terlalu berusaha menyenangkan semua orang. Upaya keras untuk diterima justru kerap menggerus penghargaan dari lingkungan sekitar.

Orang cenderung lebih menghargai individu yang berani menjadi diri sendiri, meski sadar tidak semua pihak akan menyukainya. Keaslian sering kali terasa lebih meyakinkan daripada kepura-puraan.

Paradoks berikutnya berkaitan dengan intuisi. Ketika tindakan sederhana terlalu dipikirkan, hasilnya justru berantakan dan kehilangan keluwesan alami.

Tubuh dan intuisi sebenarnya bekerja lebih cepat dibanding pikiran sadar. Terlalu banyak analisis sering membuat proses berjalan lambat dan kaku.

Fenomena ini beririsan dengan teori proses ironis. Pikiran yang ditekan justru muncul lebih kuat dan sulit dikendalikan.

Semakin seseorang berusaha mengusir sebuah bayangan pikiran, semakin jelas gambaran itu hadir. Pengakuan sering kali menjadi langkah awal untuk benar-benar melepaskannya.

Paradoks penyesalan juga menjadi pola umum. Bukan kesalahan yang paling membekas, melainkan kesempatan yang tidak pernah dicoba.

Kegagalan biasanya menyisakan luka sementara. Namun penyesalan atas keberanian yang tak pernah diambil dapat menetap jauh lebih lama dalam ingatan.

Paradoks terakhir berkaitan dengan kebahagiaan. Saat dikejar dan dipaksakan, perasaan itu justru menjauh dan terasa semu.

Sebaliknya, ketika fokus diarahkan pada hal-hal bermakna, kebahagiaan kerap hadir tanpa diminta, tumbuh perlahan, dan bertahan lebih lama.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ketua MA Resmikan Masjid Nurul Adli: Simbol Integritas di PT Yogyakarta

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Usai agenda pembinaan internal, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan Masjid Nurul Adli di Kompleks Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jumat (7/2/2026). Prosesi ini menandai beroperasinya sarana ibadah baru tersebut.

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menegaskan, pemilihan nama Nurul Adli bukan sekadar label. Ada beban filosofis mendalam yang diletakkan pada bangunan tersebut demi menjaga marwah institusi.

“Nama Nurul Adli berarti Cahaya Keadilan. Harapannya, nilai-nilai keadilan terus terpancar dan nyata dirasakan oleh setiap masyarakat pencari keadilan,” ungkapnya dalam sambutan resmi.

Senada dengan itu, Ketua Mahkamah Agung menekankan pentingnya aspek spiritualitas bagi aparatur negara. Keberadaan masjid diharapkan menjadi pengingat harian terkait tanggung jawab moral dan integritas.

Ia menegaskan bahwa masjid ini harus menjadi pusat pembinaan karakter. Menurutnya, integritas insan peradilan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan cita-cita peradilan yang agung dan terpercaya.

Momentum ini diharapkan mampu memperkuat landasan moralitas staf peradilan saat menjalankan tugas. Aspek spiritualitas dipandang krusial dalam menjaga kejernihan berpikir di tengah kompleksitas perkara hukum.

Acara berlangsung khidmat dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua PT Yogyakarta. Sebagai simbol peresmian, Ketua Mahkamah Agung menandatangani prasasti dan melakukan prosesi potong pita melati di lokasi.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

 

Read More

PN Jakpus Dorong Layanan Cepat Lewat Aplikasi PTSP Unggul

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat turut meramaikan rangkaian Kampung Hukum 2026 yang digelar Mahkamah Agung, Senin hingga Selasa, 9–10 Februari 2026.

Dalam agenda tersebut, PN Jakarta Pusat menghadirkan aplikasi digital PTSP Unggul di stan Badan Peradilan Umum sebagai bagian dari inovasi layanan publik peradilan.

Panitera PN Jakarta Pusat, Ahyar Parmika, menjelaskan PTSP Unggul dikembangkan sebagai aplikasi pelayanan terpadu berbasis digital untuk memudahkan akses masyarakat pencari keadilan.

Aplikasi ini mengusung sistem antrean berbasis data e-KTP, sehingga alur layanan menjadi lebih pasti, terukur, dan meminimalkan waktu tunggu pemohon layanan.

“Penggunaannya sederhana dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Ahyar, dalam keterangan tertulis, Jum'at (7/2), menegaskan pendekatan ramah pengguna dalam pengembangan aplikasi tersebut.

Panitera Muda Perdata PN Jakarta Pusat, I Gede Renasa, menyebut inovasi ini sejalan dengan visi pengadilan menghadirkan layanan modern, transparan, dan mendukung percepatan proses peradilan.

Untuk menggunakan PTSP Unggul, pengunjung cukup menyiapkan e-KTP sebelum mengambil nomor antrean melalui pemindaian oleh petugas di lokasi layanan.

Setelah data terbaca, pengunjung dapat memilih jenis layanan dan sublayanan sesuai kebutuhan, lalu mencetak nomor antrean secara mandiri.

Pemohon kemudian menunggu hingga antreannya dipanggil, sementara sistem secara otomatis mencatat durasi pelayanan sebagai bagian dari evaluasi kinerja layanan.

Masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut dapat mengunjungi stan Badilum selama Kampung Hukum berlangsung untuk mendapatkan penjelasan langsung.

Selain PTSP Unggul, PN Jakarta Pusat juga memperkenalkan layanan digital e-Surat Kuasa yang dapat dicoba langsung oleh pengunjung.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Panen Fest 2026 Angkat Pangan Mandiri, Tokoh Nasional Hadir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panen News menandai enam tahun perjalanannya dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026). Perayaan ini menjadi ruang temu antara petani, pelaku usaha, pemerintah, dan publik luas.

Mengusung tema Pangan Mandiri, Masa Depan Negeri, Panen Fest menempatkan isu pangan sebagai fokus utama. Tema ini sejalan dengan agenda swasembada pangan yang menjadi salah satu pilar kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak hadir dalam acara tersebut. Ia berharap Panen Fest dapat mendorong kesadaran publik sekaligus memotivasi sektor pertanian agar produksi nasional terus meningkat.

Menurut Maruli, penyebaran informasi dan keterlibatan masyarakat penting untuk menjaga keberlanjutan pangan. Dorongan kolektif dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan pertanian ke depan.

Dalam kesempatan itu, Maruli menerima Anugerah Apresiasi Insan Inspiratif dari Panen News. Penghargaan diberikan atas peran TNI Angkatan Darat dalam pengembangan agroforestri, penyediaan air bersih, serta penguatan teritori pangan.

Maruli menegaskan anugerah tersebut bukan capaian pribadi. Ia menyebut keberhasilan program pangan TNI AD merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran di lapangan.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani turut mendampingi. Ia menilai apresiasi tersebut menjadi suntikan semangat bagi BULOG untuk meningkatkan kinerja stabilisasi dan pelayanan pangan kepada masyarakat.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menilai Panen Fest penting sebagai sarana edukasi publik. Melalui pameran hasil pertanian, masyarakat dapat melihat langsung perkembangan produksi pangan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan kegiatan semacam ini agar petani dan pembudidaya memiliki ruang memperkenalkan hasil kerja mereka kepada publik luas.

Ketua Umum Serikat Tani Islam Indonesia Fathurrahman Mahfudz menyinggung dinamika geopolitik global yang memengaruhi ketahanan pangan. Meski Indonesia telah swasembada beras dan jagung, tantangan ke depan dinilai semakin kompleks.

Dari sisi akademik, Guru Besar IPB Prof. Nurheni Wijayanto menyoroti persoalan sumber daya manusia petani. Ia menilai pendampingan intensif masih dibutuhkan agar inovasi dan pengetahuan dapat diterapkan di lapangan.

Sebagai tuan rumah, Pemimpin Umum Panen News Amir Firmansyah mengungkapkan rasa syukur atas kekayaan sumber daya pertanian Indonesia. Ia menyebut Panen Fest sebagai refleksi komitmen Panen News mengawal isu pangan nasional.

Panen Fest 2026 diawali parade hasil pertanian dan diramaikan lebih dari 50 stan produk pangan segar maupun olahan. Peserta berasal dari instansi pemerintah, UMKM, hingga komunitas agribisnis.

Cuaca mendung tidak menyurutkan antusiasme pengunjung. Acara ditutup dengan penampilan musik Slank dan Ungu, yang menambah semarak perayaan pangan di jantung ibu kota.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Baru 8 Hari Dilantik, Kepala Kanwil Bea Cukai Terjaring OTT KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal, terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (4/2). Penangkapan itu terjadi hanya delapan hari setelah ia dilantik sebagai kepala kantor wilayah.

Rizal dilantik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Januari 2026 sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. Namun, dalam perkara OTT tersebut, status hukumnya terkait jabatan sebelumnya.

KPK menyebut Rizal ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024 hingga Januari 2026.

Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan total 17 orang dari berbagai lokasi. Setelah pemeriksaan awal, penyidik menetapkan enam orang sebagai tersangka berdasarkan kecukupan dua alat bukti.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

Pernyataan tersebut disampaikan Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) malam.

Selain Rizal, KPK menetapkan Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC sebagai tersangka.

Tersangka lain dari internal Bea dan Cukai adalah Orlando Hamonangan yang menjabat Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dari unsur swasta, KPK menetapkan pemilik PT Blueray, John Field, sebagai tersangka. Perusahaan tersebut diduga terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi terkait pengurusan impor.

KPK juga menetapkan Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri, serta Manajer Operasional PT Blueray, Dedy Kurniawan, sebagai tersangka.

Penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kediaman para tersangka dan kantor pihak swasta yang diduga terkait perkara.

Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, KPK menyita barang bukti dalam jumlah besar dengan nilai total mencapai Rp40,5 miliar.

Barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai rupiah sebesar Rp1,89 miliar, dolar Amerika Serikat senilai US$182.900, dan dolar Singapura sebesar Sin$1,48 juta.

Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai yen Jepang senilai JPY550.000 dari beberapa lokasi berbeda.

Tak hanya uang tunai, KPK turut mengamankan logam mulia seberat 2,5 kilogram dengan nilai sekitar Rp7,4 miliar serta logam mulia lain seberat 2,8 kilogram senilai sekitar Rp8,3 miliar.

Penyidik juga menyita satu unit jam tangan mewah yang ditaksir bernilai Rp138 juta.

KPK menegaskan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih terus berlanjut, termasuk penelusuran aliran dana dan peran masing-masing tersangka.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Air Bersih dan Sanitasi Jadi Tantangan Kampung Nelayan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Akses air bersih, sanitasi layak, dan kebersihan lingkungan masih menjadi persoalan serius di permukiman nelayan. Kondisi ini dinilai harus menjadi prioritas dalam program Kampung Nelayan Merah Putih.

Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk memodernisasi kawasan pesisir. Namun, pemenuhan layanan dasar dinilai belum boleh terpinggirkan.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyebut persoalan air bersih dan sanitasi masih mendominasi keluhan masyarakat pesisir di berbagai daerah.

Data Badan Pusat Statistik 2025 menunjukkan sekitar 5,44 persen desa pesisir masih tergolong kawasan kumuh. Ciri utamanya kepadatan tinggi, rumah tidak layak huni, serta sanitasi yang buruk.

Tekanan di wilayah pesisir juga dipengaruhi faktor global. Studi J. Lubchenco dan P. M. Haugan (2023) mencatat 40 persen penduduk dunia tinggal di kawasan pesisir.

Di Indonesia, angkanya mencapai sekitar 60 persen penduduk yang bermukim di zona pesisir, yakni wilayah dekat pantai dengan ketinggian kurang dari 100 meter.

Bappenas mencatat sektor kelautan dan pesisir berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat perubahan iklim lebih dari Rp 80 triliun per tahun.

“Kondisi kampung nelayan semakin memprihatinkan, terutama karena perubahan iklim dan degradasi ekosistem pesisir,” kata Dani, Jumat (6/2/2026).

Survei KNTI di 26 kabupaten dan kota basis nelayan pada 2023 mengidentifikasi tiga persoalan utama, yakni akses air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan atau WASH.

Dani mencontohkan kondisi nelayan di Makassar. Perempuan pesisir di wilayah tersebut telah mengalami kesulitan akses air bersih selama lebih dari 20 tahun.

Penurunan pendapatan nelayan kecil memaksa keluarga mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih setiap hari.

“Satu keluarga nelayan di Makassar mengeluarkan setidaknya Rp 25.000 per hari untuk air bersih,” ujar Dani.

Ia menambahkan, dari 212 kabupaten dan kota pesisir, sebanyak 147 daerah atau sekitar 69,34 persen masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Keterbatasan air bersih berdampak langsung pada kesehatan keluarga nelayan. Dampak lain terlihat pada kualitas hasil perikanan, terutama saat pembersihan dan pengolahan ikan.

Persoalan sanitasi juga menjadi sorotan. Audit sosial KNTI bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada 2023–2025 menunjukkan kondisi yang masih rendah.

Sebanyak 41 persen rumah tangga pesisir belum memiliki akses sanitasi aman. Hanya sekitar 20 persen yang terhubung dengan jaringan pipa air bersih.

“Lebih dari 90 persen rumah tangga nelayan di Medan, Tangerang, dan Bangkalan tidak memiliki saluran pembuangan limbah,” kata Dani.

Limbah domestik dibuang langsung ke daratan terbuka, drainase, sungai, hingga laut, sehingga memperparah pencemaran pesisir.

Masalah lain yang tak kalah mendesak adalah pengelolaan sampah. Perubahan pola konsumsi masyarakat pesisir tidak diikuti sistem pengelolaan yang memadai.

Wilayah pesisir menjadi muara berbagai aliran. Sampah dari kawasan perkotaan dan daerah lain akhirnya menumpuk di laut.

“Nelayan kini lebih sering menangkap sampah dibanding ikan,” ujar Dani.

Sampah plastik, botol, hingga popok kerap tersangkut di jaring dan baling-baling kapal. Di Tarakan, nelayan bahkan pernah mengalami kecelakaan akibat baling-baling tersangkut sampah.

Dani menegaskan, buruknya kondisi WASH berkontribusi pada persoalan kesehatan, termasuk stunting di kampung nelayan.

“Stunting di kampung nelayan bukan semata soal gizi, tetapi terkait air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Menurut KNTI, pemenuhan WASH merupakan layanan dasar yang menjadi kewajiban negara dan harus masuk prioritas penataan kampung nelayan.

Ia berharap kebijakan pembangunan pesisir tidak hanya berfokus pada infrastruktur ekonomi, tetapi juga menjamin layanan dasar yang berkelanjutan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Panen Fest 2026 dan Anugerah Insan Inspiratif Pangan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-6, Panen News menggelar Panen Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Festival ini menjadi perayaan terbuka atas kekuatan pangan nasional dan karya anak bangsa.

Sejak pagi, kawasan acara dipadati masyarakat dari berbagai latar belakang. Panen Fest menghadirkan pangan murah, bazar UMKM, hiburan musik, hingga parade hasil panen dari beragam wilayah.

Tak hanya pameran, festival ini juga diisi talkshow inspiratif, workshop tematik, minizoo edukatif, serta aneka lomba keluarga. Pengunjung juga memperoleh voucher belanja dan bibit tanaman gratis.

Panen Fest 2026 menegaskan bahwa pangan bukan sekadar komoditas, melainkan simbol kedaulatan dan kebanggaan nasional. Tema besar “Pangan Mandiri, Masa Depan Negeri” menjadi benang merah seluruh rangkaian acara.

Momentum ini juga ditandai dengan penganugerahan Anugerah Panen News, bentuk penghormatan tertinggi bagi tokoh dan penggerak yang berdedikasi memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.

Para penerima penghargaan berasal dari lintas sektor. Mereka bekerja di ruang kebijakan, lapangan produksi, hingga penegakan hukum demi memastikan distribusi pangan berjalan adil dan berkelanjutan.

Penghargaan pertama diberikan kepada Siti Hediati Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, atas perannya dalam penguatan kebijakan ketahanan pangan nasional dari sisi legislatif.

Penghargaan kedua dianugerahkan kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat, atas kepemimpinan TNI AD dalam program agroforestry, penyediaan air bersih, dan penguatan teritori pangan.

Penghargaan ketiga diberikan kepada Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama BULOG, atas peran strategisnya menjaga stabilisasi harga dan cadangan pangan nasional.

Prosesi penyerahan karikatur apresiasi berlangsung khidmat. Panen News berharap penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kemandirian pangan adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

Rangkaian perayaan dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng. Simbol syukur ini menandai perjalanan Panen News dalam mengawal diseminasi informasi pangan yang kredibel.

Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Amir Firmansyah, S.H., M.H., Pemimpin Umum Panen News. Potongan pertama diserahkan kepada para penerima Anugerah Insan Inspiratif.

Dalam sambutannya, Siti Hediati Soeharto mengapresiasi Panen Fest sebagai ruang publik yang memperlihatkan capaian sektor pertanian, perikanan, dan hortikultura kepada masyarakat luas.

Ia juga menyoroti kontribusi TNI AD dalam peningkatan produktivitas padi melalui pembangunan irigasi, yang memungkinkan panen meningkat dari satu menjadi dua kali setahun.

Titiek Soeharto mendorong agar pameran serupa digelar rutin, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi demi mendukung target swasembada pangan nasional.

Ia mengingatkan tantangan ke depan, khususnya ketergantungan impor kedelai, gula, garam, dan bawang. Menurutnya, swasembada harus diperluas, tidak hanya pada beras dan jagung.

Panen Fest 2026 juga dimeriahkan parade hasil panen. Peserta dari PPSU DKI Jakarta tampil dengan gunungan buah dan sayuran sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran.

Kategori instansi menampilkan kekompakan lintas sektor, mulai dari KPKP, Puskesmas, RPTRA, hingga unit pelayanan publik lainnya yang mendukung agenda swasembada pangan.

Parade kategori umum diikuti pelaku UMKM pangan, mahasiswa, dan komunitas agribisnis. Mereka membawa produk segar dan inovasi pangan sebagai denyut ekonomi rakyat.

Keseluruhan rangkaian Panen Fest 2026 menegaskan posisi Panen News sebagai ruang kolaborasi antara petani, negara, dan masyarakat dalam menjaga masa depan pangan Indonesia.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Menkeu Purbaya Sentil Safe House Emas: Kita Belum Bersih dari Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan keras kepada pejabat pajak yang baru dilantik. Ia meminta mereka menutup rapat celah suap menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di lingkungan Bea Cukai.

Purbaya secara spesifik menyoroti temuan mencengangkan penyidik KPK. Diketahui, terdapat oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sengaja menyewa safe house khusus untuk menimbun uang dan logam mulia hasil korupsi.

"Artinya, masih ada sebagian pegawai kita yang belum menjalankan tugasnya dengan lurus," ujar Purbaya saat melantik 40 pejabat pajak di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia tak menutupi kekecewaannya atas temuan emas seberat tiga kilogram di rumah persembunyian tersebut. Baginya, fakta ini menjadi tamparan keras bahwa pembersihan internal di tubuh Kementerian Keuangan masih jauh dari kata selesai.

Menkeu menegaskan bahwa rotasi besar-besaran di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak pekan ini adalah langkah darurat. Para pejabat baru diminta segera memulihkan citra instansi yang kembali tercoreng akibat kasus berulang.

Purbaya juga menekankan pentingnya pengawasan melekat. Ia tidak akan mentoleransi alasan "jarak birokrasi" jika ada bawahan yang tertangkap tangan. Menurutnya, kegagalan bawahan adalah kegagalan langsung dari atasannya.

"Tidak bisa lagi beralasan itu di bawah saya terlalu jauh. Anda harus mengawasi. Jika ini terus terjadi, dirjen-dirjen dan saya juga akan terkena dampaknya," tegas Purbaya menutup arahannya.

Sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam skandal suap di DJBC. Para oknum tersebut diduga menyiapkan tempat khusus guna menyimpan aset hasil rasuah agar tidak terendus oleh pengawasan internal maupun publik.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

Read More

Kemendikdasmen Evaluasi Regulasi: Hapus Aturan Tumpang Tindih Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menata ulang regulasi pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum kuat, jelas, dan benar-benar bisa diterapkan di lapangan.

Penyusunan peraturan kini dituntut lebih terkoordinasi. Fokus utamanya adalah berbasis kebutuhan nyata masyarakat, sehingga setiap pasal yang lahir mudah diakses dan dipahami secara luas oleh publik.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamenikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh. Inventarisasi aturan lama menjadi prioritas agar tidak ada lagi regulasi yang tumpang tindih atau saling berbenturan.

"Kita perlu memastikan semua aturan selaras dengan kewenangan pendidikan dasar dan menengah," ujar Atip dalam Rapat Koordinasi Program Penyusunan Peraturan di Bekasi, Rabu (4/2).

Atip mengingatkan agar proses legislasi di internal kementerian berjalan tertib. Unit utama fokus pada substansi teknis, sementara Biro Hukum berperan menjaga konsistensi penormaan agar tidak memicu konflik kewenangan di kemudian hari.

Menurutnya, setiap regulasi harus melewati regulatory impact assessment yang ketat. Artinya, aturan tidak boleh sekadar tertulis, tapi harus memiliki parameter penilaian serta tujuan dan kemanfaatan yang jelas bagi dunia pendidikan.

Senada dengan itu, Sekjen Kemendikdasmen Suharti menyebut peraturan menteri adalah instrumen strategis. Keberhasilan target pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga pada ketepatan landasan hukum yang digunakan.

Suharti optimis, pembenahan ini akan mendongkrak indeks kualitas kebijakan kementerian. Ia meminta seluruh unit kerja aktif berdiskusi konstruktif dalam menyusun rencana peraturan menteri agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas tinggi.

Kepala Biro Hukum Kemendikdasmen, Muhammad Ravii, menambahkan bahwa koordinasi ini bertujuan menyelaraskan materi muatan dengan kebijakan pusat. Langkah ini penting untuk menghimpun masukan teknis dari berbagai unit kerja terkait.

Di sisi lain, Biro Hukum resmi memperkenalkan wajah baru laman JDIH Kemendikdasmen. Platform ini kini tampil lebih modern dan informatif demi meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui penataan sistematis ini, Kemendikdasmen berkomitmen membangun fondasi pendidikan yang bermutu. Kebijakan yang memiliki kepastian hukum diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan layanan pendidikan merata untuk semua.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ketua MA Tegaskan Reformasi Budaya Peradilan Dimulai dari Pimpinan

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jumat (6/2), diikuti pimpinan dan aparatur peradilan tingkat banding serta tingkat pertama.

Acara tersebut menghadirkan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Sunarto, sebagai narasumber utama yang menekankan penguatan integritas, etika profesi, dan pembenahan budaya kerja di lingkungan peradilan.

Dalam pemaparannya, Prof. Sunarto menyoroti perlunya perubahan pola pikir yang selama ini masih bertahan di sebagian institusi peradilan, khususnya relasi hierarkis yang keliru.

Ia menegaskan, budaya bawahan melayani pimpinan secara tidak proporsional harus ditinggalkan, karena bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan independensi lembaga peradilan.

Menurutnya, perubahan budaya organisasi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparatur di lapisan bawah, melainkan harus dimulai dari jajaran pimpinan sebagai teladan.

“Pimpinan harus menjadi contoh. Jika ingin perubahan, maka perubahan itu harus terlihat dari atas,” tegasnya dalam forum pembinaan tersebut.

Prof. Sunarto juga menguraikan bahwa praktik korupsi di lingkungan birokrasi, termasuk peradilan, umumnya dipicu oleh tiga faktor utama: kesempatan, kebutuhan, dan keserakahan.

Namun, ia menilai faktor kebutuhan seharusnya tidak lagi menjadi alasan, mengingat kesejahteraan aparatur peradilan telah ditingkatkan secara signifikan oleh negara.

Dengan demikian, jika praktik korupsi masih terjadi, persoalan utamanya terletak pada terbukanya kesempatan serta lemahnya integritas personal yang berujung pada keserakahan.

Karena itu, pimpinan satuan kerja diminta bersikap proaktif dalam mengingatkan jajaran di bawahnya, sekaligus menjaga konsistensi sikap dalam menjalankan nilai integritas dan etika kerja.

Ia menekankan, kepemimpinan yang kuat dan bersih akan menciptakan iklim kerja yang sehat, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan.

Ke depan, Mahkamah Agung juga mengarahkan kebijakan promosi, mutasi, dan penempatan aparatur peradilan agar semakin berbasis pada hasil profiling Badan Pengawasan.

Rekam jejak integritas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap kode etik akan menjadi faktor penentu dalam sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan peradilan.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat reformasi internal peradilan, sekaligus memastikan setiap aparatur yang menduduki jabatan strategis memiliki integritas yang teruji.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ketua MA Prof Sunarto: Hapus Mentalitas Dilayani, Perangi Korupsi Yudisial

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Ketua Mahkamah Agung, Prof Sunarto, memberikan arahan tegas di hadapan pimpinan pengadilan tingkat banding dan pertama seluruh Indonesia. Pembinaan teknis ini digelar di Yogyakarta pada Jumat (6/2).

Dalam arahannya, Prof Sunarto menyoroti fluktuasi kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga peradilan. Ia meminta seluruh aparatur tanpa terkecuali untuk menjauhi segala bentuk pelayanan yang bersifat transaksional.

Meski saat ini generasi muda memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja MA, Sunarto mengingatkan agar tidak terlena. Menjaga kepercayaan masyarakat adalah tantangan yang harus dijawab dengan integritas setiap harinya.

Ia menekankan pentingnya budaya saling mengoreksi antar-pimpinan dan bawahan. Menurutnya, pembenahan internal tidak akan berhasil jika masing-masing individu merasa tabu untuk memberikan teguran demi kebaikan institusi.

"Mari kita utuhkan kembali lembaga ini. Perjuangan menjaga muruah harus dilakukan bersama-sama dengan penuh pengorbanan," tegas Sunarto di hadapan para Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri.

Salah satu poin tajam yang ia sampaikan adalah mengenai perubahan pola pikir. Ia mendesak agar budaya minta dilayani segera ditinggalkan dan diganti dengan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Transformasi mindset ini, menurutnya, harus dimulai dari puncak kepemimpinan di Mahkamah Agung. Teladan tersebut kemudian harus menetes ke tingkat banding, tingkat pertama, hingga menyentuh aparatur di garda terdepan.

Terkait isu korupsi yudisial, Prof Sunarto membedah tiga akar masalah utama: kebutuhan, kesempatan, dan keserakahan. Ketiga faktor inilah yang selama ini menggerus kepercayaan publik terhadap integritas dunia peradilan.

Ia menginstruksikan agar setiap pimpinan aktif membentengi anak buahnya dari perbuatan tercela. Pembiaran terhadap kebiasaan buruk hanya akan membuat perilaku tersebut mengakar menjadi karakter yang sulit diubah.

Penekanan terakhirnya adalah soal peran role model. Pimpinan di daerah wajib menjadi contoh nyata, memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik lancung yang merusak martabat benteng keadilan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

 

Read More

Kawal Proyek Strategis, KKP Gandeng Kejagung dan BPKP Perkuat Pengawasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi mempererat sinergi dengan Kejaksaan Agung dan BPKP. Langkah ini diambil untuk membangun sistem pengawasan intern yang lebih preventif dan kolaboratif.

Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan dokumen kerja sama di sela Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itjen KKP 2026 di Jakarta, Kamis (5/2). Momentum ini menjadi krusial bagi tata kelola kementerian.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa peran Kejagung dan BPKP sangat strategis. Pasalnya, beban tugas KKP ke depan diprediksi akan semakin berat dengan berbagai proyek besar.

Beberapa agenda prioritas mencakup pembangunan lanjutan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga pengadaan 1.500 unit kapal perikanan. Selain itu, terdapat rencana revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare.

Rakerwas tahun ini tak sekadar seremonial, melainkan upaya menyelaraskan arah kebijakan. Pengawasan kini tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif, melainkan sejak tahap perencanaan guna menekan risiko kegagalan program.

Pendekatan ini menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara, terutama pada sektor berisiko tinggi. KKP juga tengah memacu proyek tambak udang skala besar di Waingapu dan Kawasan Industri Garam Nasional.

Irjen KKP, Ade Tajudin Sutiawarman, menyebut pengawasan intern harus memposisikan diri sebagai mitra strategis manajemen. Artinya, fungsi audit harus hadir sejak awal proyek, bukan sekadar menjadi pemeriksa di akhir.

"Sinergi dengan Kejaksaan dan BPKP adalah instrumen pencegahan," ujar Ade. Ia berharap kerja sama ini memastikan setiap pengadaan barang dan jasa memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan masyarakat luas.

Secara teknis, kerja sama dengan Jamdatun Kejaksaan Agung mencakup bantuan hukum dan peningkatan kompetensi SDM. Sementara dengan Jamintel, fokusnya ada pada pengamanan investasi dan proyek pembangunan yang bersifat strategis.

Di sisi lain, kolaborasi dengan BPKP diarahkan pada penguatan tata kelola manajemen risiko. Hal ini meliputi pengawasan perencanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan agar tercipta sistem pengendalian intern yang lebih solid.

Ade menambahkan, sinergi ini merupakan bagian integral dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. Deteksi dini terhadap potensi masalah hukum dan keuangan menjadi prioritas utama perbaikan sistem.

Forum ini juga mengevaluasi hasil pengawasan tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan masa depan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah perbaikan yang lebih fokus dan terukur.

Sebagai penutup, Rakerwas membahas penyusunan pedoman teknis audit kinerja. Harapannya, audit tidak lagi kaku pada prosedur, tetapi juga menilai seberapa besar manfaat efektivitas program bagi sektor kelautan nasional.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 

Read More

Segera Tayang, Film Titip Bunda di Surga-Mu Jadi Medium Refleksi Jelang Ramadan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Suasana khidmat seketika berubah haru saat lampu studio perlahan menyala. Isak tangis menyambut berakhirnya special screening film drama keluarga terbaru, "Titip Bunda di Surga-Mu".

Acara yang digelar menjelang rilis resmi pada 26 Februari 2026 ini menyisakan kesan mendalam. Para tamu undangan tampak terpaku, mencoba mencerna narasi emosional yang baru saja mereka saksikan.

Hadir di tengah kerumunan, pakar neuroparenting Dr. Aisah Dahlan memberikan sorotan khusus. Kehadirannya bersama bintang kawakan Meriam Bellina dan Acha Septriasa mempertegas bobot pesan moral dalam film ini.

Zora Vidyanata, yang merangkap sebagai penulis skenario dan pemeran, turut mendampingi produser Dono Indarto. Film ini diproyeksikan menjadi tontonan reflektif yang kuat menyambut momentum bulan suci Ramadan tahun ini.

Dr. Aisah Dahlan menyebut dinamika antara karakter Ibu Moza dan anak-anaknya sebagai potret jujur keluarga modern. Baginya, film ini bukan sekadar hiburan, melainkan medium pembelajaran komunikasi yang krusial.

"Banyak pelajaran tentang bagaimana keluarga mengatasi konflik," ujar Dr. Aisah. Ia menekankan pentingnya menyampaikan rasa sayang sebelum waktu memisahkan, sebuah pesan yang relevan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

Reaksi penonton di dalam studio menjadi bukti nyata kekuatan cerita. Mata sembab dan genggaman tisu yang erat terlihat di hampir setiap baris kursi, menunjukkan betapa dalamnya hantaman emosional film ini.

Salah seorang penonton mengaku ingin segera menghubungi ibunya setelah keluar studio. "Film ini menyadarkan saya bahwa waktu tidak akan pernah menunggu kesibukan kita," ungkapnya dengan nada yang masih bergetar.

Secara naratif, film ini mengisahkan tiga bersaudara yang terjebak himpitan ekonomi hingga nekat merencanakan pencurian warisan. Namun, keputusan keliru tersebut justru menjadi titik balik yang mendefinisikan ulang arti kepulangan.

Diperkuat akting mumpuni Ikang Fawzi, Kevin Julio, hingga Asri Welas, "Titip Bunda di Surga-Mu" adalah sebuah ajakan untuk berdamai. Penonton diingatkan untuk tidak menunda ungkapan cinta selagi kesempatan itu masih ada.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Peringati HUT ke-80 Persit KCK, Korem 031/Wira Bima Targetkan 1.250 Kantong Darah

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Menjelang peringatan HUT ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), aula Hotel Furaya Pekanbaru tampak dipadati peserta donor darah pada Jumat pagi, 6 Februari 2026.

Kegiatan bakti sosial yang diinisiasi Korem 031/Wira Bima ini bukan sekadar seremoni. Danrem 031/Wira Bima hadir langsung memantau jalannya aksi kemanusiaan tersebut.

Didampingi Kasrem dan jajaran staf, kehadiran Danrem mempertegas komitmen satuan dalam membantu stok darah daerah. Ketua Persit KCK Koorcab Rem 031 juga tampak mendampingi.

Sinergi lintas sektoral terlihat kental di lokasi. Berbagai elemen, mulai dari personel TNI-Polri hingga organisasi kemasyarakatan, bahu-membahu menyumbangkan darah mereka sejak pagi tadi.

Dalam sambutannya, Danrem 031/Wira Bima menegaskan bahwa aksi ini adalah bukti nyata kepedulian TNI. Persit KCK ingin memberikan dampak langsung bagi kesehatan masyarakat Riau.

Lebih dari sekadar donor darah, momen ini menjadi wadah mempererat kerja sama. TNI, pemerintah, hingga sektor swasta melebur dalam satu visi sosial yang kuat.

Dukungan pun mengalir luas. Institusi besar seperti Lanud Roesmin Nurjadin, Polda Riau, hingga berbagai rumah sakit swasta ternama turut mengerahkan anggotanya untuk berpartisipasi.

Organisasi sosial seperti PMSTI, Walubi, dan Yayasan Sumeda juga terlibat aktif. Kehadiran mereka membuktikan bahwa solidaritas kemanusiaan di Pekanbaru terjaga dengan sangat baik.

Satuan tempur seperti Yon Arhanud 13/PBY dan Kikav 6 pun tak ketinggalan. Para prajurit tampak antusias mengantre untuk diperiksa kesehatannya sebelum melakukan prosedur donor darah.

Target pengumpulan darah kali ini cukup ambisius, yakni 1.250 kantong. Jumlah ini diproyeksikan mampu menjaga ketahanan stok darah di berbagai rumah sakit mitra.

Seluruh kantong darah yang terkumpul akan segera disalurkan melalui unit transfusi darah resmi. Harapannya, ketersediaan ini bisa menjadi penyelamat bagi pasien yang membutuhkan bantuan medis darurat.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Pelaku Usaha Muara Angke Mulai Terima VMS demi Keselamatan Laut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kesadaran pelaku usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke terhadap pentingnya penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) mulai menunjukkan peningkatan.

Perangkat pemantau kapal berbasis satelit yang sebelumnya kerap dipandang sebagai beban, kini mulai dipahami sebagai kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan dan kepastian operasional di laut.

Perwakilan pelaku usaha Muara Angke, Nasirin, mengakui pada awalnya banyak pengusaha menolak pemasangan VMS karena dianggap menambah biaya serta urusan administrasi.

Namun, pandangan tersebut berubah seiring munculnya sejumlah insiden kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya dulu termasuk yang menentang VMS. Tapi setelah melihat banyak kecelakaan, sekarang justru saya mendorong kapal-kapal memasang VMS,” ujar Nasirin.

Pernyataan itu disampaikan dalam audiensi pelaku usaha perikanan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kantor KKP, Kamis (5/2/2026).

Pelaku usaha lainnya, Nunung, menilai VMS membantu memantau posisi kapal secara real time dan mempermudah penanganan ketika terjadi keadaan darurat di laut.

Meski demikian, ia berharap penerapan VMS diikuti dengan perbaikan pada aspek operasional dan administrasi agar tidak membebani pelaku usaha.

“Kami sepakat menggunakan VMS. Tapi kami berharap penerapannya tidak malah memberatkan,” kata Nunung.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi perubahan sikap pelaku usaha terhadap penggunaan VMS.

Menurut Trenggono, VMS bukan semata instrumen pengawasan, melainkan alat perlindungan bagi nelayan dan kapal selama beraktivitas di laut.

“VMS itu untuk melindungi. Kalau terjadi sesuatu di laut bisa terdeteksi. Ini penting untuk keselamatan dan efisiensi operasional,” ujar Trenggono.

Ia menegaskan pemerintah terus mendorong kepatuhan penggunaan VMS, sejalan dengan penataan pelabuhan perikanan dan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Dengan sistem pemantauan yang lebih baik, aktivitas penangkapan ikan diharapkan menjadi lebih tertib, terukur, dan mampu menekan risiko kecelakaan laut.

Trenggono juga menekankan pentingnya kekompakan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menyukseskan kebijakan sektor perikanan.

Pemerintah, kata dia, akan berupaya menghadirkan solusi, termasuk penyederhanaan perizinan serta dukungan operasional, agar kewajiban penggunaan VMS tidak menjadi beban tambahan.

Perubahan sikap pelaku usaha terhadap VMS dinilai sebagai sinyal positif bagi penguatan tata kelola perikanan nasional.

Muara Angke, sebagai salah satu sentra kapal perikanan terbesar di Indonesia, dipandang strategis dalam mendorong praktik penangkapan ikan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, keselamatan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha perikanan diharapkan dapat berjalan beriringan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

KKP Dorong Produksi Garam Sepanjang Tahun lewat Teknologi Tunnel-SWRO

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat strategi peningkatan produksi dan mutu garam nasional melalui penerapan Teknologi Evaporasi Pergaraman Tunnel–Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Teknologi ini mengintegrasikan sistem tunnel pergaraman dengan mesin SWRO, sehingga proses produksi garam tetap dapat berjalan stabil sepanjang tahun, baik saat kemarau maupun musim hujan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan penggunaan SWRO di sektor pergaraman merupakan yang pertama diterapkan di Indonesia.

Selain meningkatkan efisiensi produksi, teknologi tersebut juga menghasilkan air bersih sebagai produk sampingan yang bermanfaat bagi wilayah pesisir dengan keterbatasan air tawar.

Koswara menyampaikan hal itu saat meninjau langsung penerapan teknologi Tunnel-SWRO di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam rangka penguatan pergaraman nasional.

Menurut Koswara, teknologi SWRO bekerja melalui proses penyaringan air laut untuk memisahkan air tawar, senyawa garam, serta zat lain yang tidak diperlukan atau berpotensi berbahaya.

Hasil proses tersebut berupa air laut bersih dengan kandungan natrium klorida murni dan tingkat kepekatan mencapai 15 derajat Baume (BE).

Kondisi bahan baku ini dinilai sangat ideal untuk langsung masuk ke tahap kristalisasi garam, tanpa melalui proses pemekatan yang panjang.

“Dengan kualitas seperti ini, proses kristalisasi dapat berlangsung lebih singkat, sekitar tiga sampai lima hari dalam kondisi normal,” ujar Koswara, Rabu (4/2).

Ia menambahkan, waktu produksi yang lebih singkat berdampak langsung pada efisiensi biaya, konsistensi hasil, serta peningkatan mutu garam yang dihasilkan.

Penerapan sistem tunnel yang terintegrasi dengan SWRO juga dipandang sebagai solusi adaptif menghadapi ketidakpastian cuaca yang selama ini menjadi kendala utama petambak garam.

Teknologi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha pergaraman rakyat, sekaligus memperkuat daya saing garam nasional di tingkat industri.

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Koperasi Produsen Sae Nalendra Darma Raga, Kabupaten Indramayu, Carmadi, menyebut bantuan teknologi tersebut sangat membantu petambak, terutama saat musim hujan.

Menurut Carmadi, sistem tunnel memungkinkan proses produksi tetap berjalan tanpa ketergantungan penuh pada kondisi cuaca.

“Dengan penggunaan geomembran dan sistem tunnel, garam yang dihasilkan lebih putih, bersih, dan memenuhi standar industri,” ujarnya.

Ia menyebut, dalam waktu sekitar lima hari, petambak sudah dapat melakukan panen dengan kualitas yang relatif stabil.

Carmadi berharap dukungan teknologi ini dapat mendorong semangat petambak untuk berproduksi sepanjang tahun, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Penerapan teknologi Tunnel-SWRO sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan modernisasi sektor pergaraman nasional.

Melalui inovasi yang adaptif dan berkelanjutan, KKP optimistis target swasembada garam nasional dapat dicapai tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Soegiharto Ajukan Keberatan ke Bareskrim soal SP2.Lid

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai bentuk protes hukum atas dihentikannya proses penyelidikan, Ir. Soegiharto Santoso, SH., menyampaikan surat keberatan resmi kepada Kepala Rowassidik Bareskrim Polri pada 29 Januari 2026.

Surat bernomor 120/DPP-SPRI/I/2026 itu diajukan atas kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP APKOMINDO, Wakil Ketua Umum DPP SPRI, serta Sekretaris Jenderal DPN PERATIN.

Dalam surat tersebut, Soegiharto secara tegas meminta pembatalan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SP2.Lid) atas laporan polisi yang ia ajukan pada 2021.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/0117/II/2021/Bareskrim Polri dan berkaitan dengan dugaan peristiwa pidana yang, menurutnya, belum pernah diuji secara utuh.

Dalam rilis resmi yang diterima redaksi, Soegiharto menyatakan surat keberatan turut melampirkan kembali bukti-bukti hukum substantif serta sejumlah bukti baru atau novum.

Ia menilai bukti-bukti tersebut menunjukkan indikasi kuat adanya peristiwa pidana, dugaan kriminalisasi, serta ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara.

Langkah hukum ini disebut sebagai puncak dari rangkaian upaya yang telah ditempuh, termasuk menyurati Komisi III DPR RI untuk meminta pengawasan parlemen.

“Ini ikhtiar moral untuk menjaga marwah institusi penegak hukum dan memastikan setiap warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum,” ujar Soegiharto.

Keberatan diajukan setelah ia menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas Kedua tertanggal 12 September 2025, yang baru diterimanya pada pertengahan Januari 2026.

Persoalan ini berakar sejak 2016, ketika Soegiharto dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sejumlah pihak terkait konflik organisasi, dengan keterangan saksi yang kemudian dipersoalkan keabsahannya.

Proses hukum terhadap dirinya kala itu berjalan cepat. Dalam waktu sekitar enam bulan, perkara dinyatakan lengkap, dilimpahkan ke penuntutan, dan berujung persidangan.

Pengadilan Negeri Bantul melalui putusan tahun 2017, yang dikuatkan Mahkamah Agung pada 2018, menyatakan Soegiharto tidak bersalah dan membebaskannya dari seluruh dakwaan.

Putusan tersebut menegaskan laporan terhadap dirinya tidak berdasar hukum dan dinilai sebagai bentuk kriminalisasi.

Sebagai tindak lanjut, Soegiharto melaporkan balik para pelapor pada 2021. Namun, penanganan laporan itu berjalan lambat dan berlarut selama lebih dari dua tahun.

Penyelidikan akhirnya dihentikan pada September 2023 dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana, keputusan yang kini dipersoalkan melalui surat keberatan.

Dalam suratnya, Soegiharto menekankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi alat bukti sah dan utama dalam proses penyelidikan.

Ia juga menyoroti keterangan saksi di persidangan yang menyebut adanya pendanaan untuk memenjarakannya, yang dinilai mengindikasikan permufakatan jahat.

Selain itu, ia mengungkap dugaan pemalsuan dokumen berita acara pemeriksaan, yang telah dilaporkan sejak 2018 namun belum ditindaklanjuti.

Bukti baru lainnya menunjukkan adanya kontradiksi antara putusan pengadilan perdata, keterangan saksi, dan struktur organisasi yang tercantum dalam berbagai dokumen resmi.

Perbedaan versi tersebut, menurutnya, menguatkan dugaan keterangan palsu yang diabaikan dalam proses penyelidikan.

Soegiharto juga menyoroti dugaan conflict of interest terkait pencantuman nama seorang perwira tinggi Polri dalam dokumen pemeriksaan saksi.

Fakta tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi dan objektivitas penanganan perkara.

Dalam surat keberatan, ia meminta penyelidikan dibuka kembali, seluruh bukti lama dan novum dipertimbangkan, serta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelidik.

Ia menilai perbedaan perlakuan antara proses hukum yang menimpanya dahulu dan laporannya sebagai korban mencerminkan praktik standar ganda.

“Perjuangan ini bukan semata kepentingan pribadi, melainkan pengingat bahwa hukum tidak boleh tunduk pada rekayasa dan kekuasaan,” tegasnya.

Surat keberatan tersebut ditembuskan kepada Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, Divisi Propam, Divisi Hukum Polri, serta sejumlah organisasi terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More