5 Alasan Jangan Buru-Buru Beli Mobil Listrik: SPKLU Langka hingga Baterai Mahal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di tengah promosi besar-besaran kendaraan listrik, suara konsumen mulai mengemuka. Salah satunya disuarakan Chris Delano lewat kanal YouTube miliknya. Dalam video terbarunya, ia menyampaikan lima alasan penting mengapa konsumen tidak perlu tergesa membeli mobil listrik. Dengan gaya bertutur lugas, ia mencoba membuka sudut pandang baru, jauh dari narasi manis promosi industri otomotif dan insentif pemerintah.

Pertama, infrastruktur pengisian daya belum merata. SPKLU masih langka di luar kota besar seperti Jakarta. Bahkan di rest area tol, antrean panjang atau charger rusak jadi hal biasa. Chris membagikan pengalaman temannya yang harus menunggu satu jam karena hanya satu unit charger berfungsi. Ini menjadi tantangan nyata bagi mobilitas harian dan perjalanan jauh yang mengandalkan listrik.

Kedua, harga mobil listrik masih mahal. Kendaraan listrik belum sepenuhnya ramah kantong. Beberapa tipe dijual lebih mahal daripada harga di luar negeri. Insentif belum cukup menurunkan harga agar setara dengan mobil konvensional. Ini membuat masyarakat kelas menengah ke bawah belum bisa menjangkau kendaraan ini dengan mudah.

Ketiga, nilai jual kembali tidak stabil. Mobil listrik bekas belum punya standar harga jelas. Beda dengan mobil bensin, penurunan nilai mobil listrik sangat cepat. Degradasi baterai dan teknologi yang terus berkembang bikin pasar ragu membeli mobil bekas jenis ini. Konsumen pun khawatir rugi saat ingin menjual kembali mobilnya.

Keempat, biaya penggantian baterai sangat mahal. Meski hemat BBM, biaya jangka panjang justru mengintai. Baterai yang rusak di luar garansi bisa menelan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ini jadi beban besar yang sering tak diperhitungkan saat awal membeli. Konsumen diminta memahami hidden cost yang bisa muncul di tahun-tahun berikutnya.

Kelima, mobil listrik belum cocok semua gaya hidup. Tidak semua orang memiliki akses pengisian daya di rumah. Mobilitas tinggi di daerah terpencil juga menyulitkan penggunaan mobil listrik. Chris menyebut, kendaraan ini masih perlu waktu untuk benar-benar bisa menyatu dengan keseharian masyarakat luas.

Lewat lima poin ini, ulasan Chris Delano membuka ruang refleksi. Mobil listrik memang ramah lingkungan, tapi belum tentu ramah untuk semua kebutuhan. Konsumen disarankan berhati-hati dan tidak sekadar ikut tren, agar keputusan membeli tidak berujung penyesalan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

IMO Indonesia Soroti Transparansi Seleksi Pengurus LPJK 2025-2029

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panitia Seleksi Pengurus LPJK resmi umumkan hasil seleksi administrasi calon pengurus LPJK periode 2025-2029 melalui Pengumuman Nomor 18/PENG/PANSEL-LPJK/2025. Sebanyak 32 orang dari unsur masyarakat jasa konstruksi dinyatakan lolos dan berhak lanjut ke tahap berikutnya.

Calon terpilih terdiri dari perwakilan asosiasi profesi, badan usaha, rantai pasok, dan pakar perguruan tinggi. Proses seleksi ini jadi sorotan publik, termasuk Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail, yang menekankan pentingnya kredibilitas panitia.

"LPJK sebagai lembaga nonstruktural di bawah Kementerian PUPR memainkan peran penting dalam pelaksanaan teknis jasa konstruksi sesuai UU No. 2 Tahun 2017. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas proses seleksi sangat krusial," ungkapnya di Bilangan Jakarta Selatan, Selasa (8/7).

Yakub menegaskan, seleksi ini harus bebas dari intervensi dan dijalankan dengan standar profesional demi kepercayaan masyarakat. Jika ada indikasi pelanggaran, pihaknya siap melaporkan panitia dan pihak terkait kepada otoritas.

IMO Indonesia juga sedang mengumpulkan data terkait proses seleksi sejak diumumkan 19 Mei 2025 lalu. Mereka berkomitmen mengawal tahapan seleksi agar hak masyarakat jasa konstruksi terhadap LPJK terjaga.

Ia menekankan, jangan ada permainan dalam proses seleksi terbuka pengurus LPJK 2025-2029. Integritas lembaga bergantung pada profesionalisme dan komitmen panitia dalam menjaga kepercayaan publik.

Yakub menyampaikan bahwa pengawasan publik penting untuk memastikan pengurus LPJK mendatang memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam menjalankan amanah pembangunan infrastruktur nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

ICON Genjot Penjualan Villa dan Ekspansi Bisnis Catering di 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON) mulai menunjukkan perbaikan finansial pada kuartal I-2025. Meski masih mencatat rugi bersih Rp646,8 juta, jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan periode sama 2024 yang sebesar Rp1,5 miliar. Rugi bersih per saham pun menurun menjadi Rp0,59 per lembar. 

"Perbaikan ini ditopang peningkatan pendapatan bersih sebesar 6,47% menjadi Rp54,3 juta dibanding Rp51 juta pada kuartal I-2024," kata Dr Putu Agung Prianta B.Eng (Hons), MA, President Director ICON saat Public Expose di Jakarta, Selasa (8/7/25).

Namun, beban operasional masih menekan kinerja. Laba bruto turun tipis 0,47% menjadi Rp4,64 juta dari Rp4,67 juta. Bahkan laba usaha anjlok 56,07% menjadi Rp795,2 juta dibandingkan Rp1,8 miliar di tahun lalu. Putu Agung Prianta menyampaikan bahwa perusahaan tengah menyiapkan strategi pemulihan dan ekspansi khususnya melalui anak usaha dan sektor properti.

Melalui anak usaha PT Bhumi Lestari Makmur, ICON masih memiliki tantangan menjual 33 unit villa senilai Rp165,76 miliar dan 104 unit kondotel senilai Rp273,66 miliar. Meski belum tercatat penjualan hingga Maret 2025, manajemen yakin penjualan segera terealisasi. ICON mengungkap adanya investor yang telah memberi uang muka untuk akuisisi proyek tersebut, dengan target penyelesaian transaksi akhir 2025.

Begitu juga, Hotel Royal Tulip yang dikelola anak usaha juga mulai mencetak laba. Namun, karena pembagian hasil baru efektif di tahun ini, pendapatan belum terlihat di laporan keuangan 2024. Manajemen tetap optimistis sektor ini dapat menopang kinerja ke depan seiring pulihnya sektor pariwisata dan properti premium di Bali.

Di sisi layanan katering dan facility management, anak usaha Patra Supplies & Services (PSS) mencatat nilai proyek katering Rp463,99 miliar dari 16 lokasi proyek serta layanan facility management senilai Rp770 juta. Patra juga mulai optimalisasi pendapatan melalui proyek Amman senilai Rp250 miliar per tahun. Aktivasi dapur Cakung dan Balikpapan untuk city catering menjadi strategi ekspansi pasar kota.

Bisnis katering industri juga diperkuat dengan perekrutan Business Development Manager senior, serta eksplorasi lokasi baru untuk waralaba Pili2 di Jakarta. Tak hanya itu, ICON juga mempertimbangkan akuisisi perusahaan cleaning service untuk melengkapi layanan.

Pada sektor akomodasi, ICON mengelola 10 villa di lahan 3.300 m2. Namun hingga akhir 2023, pengelolaan belum menghasilkan pendapatan karena konflik dengan operator. Proses hukum sejak 2023 masih berjalan. Perusahaan berharap penyelesaian hukum ini membuka kembali peluang pemasukan dari sektor pariwisata.

Dengan strategi bisnis terpadu 2025-2026, ICON menargetkan efisiensi, diversifikasi layanan, serta optimalisasi aset properti yang ada. Fokus manajemen kini tertuju pada peningkatan arus kas, percepatan penjualan unit, serta perluasan portofolio jasa penunjang industri.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Korem 031/Wira Bima Peringati 1 Muharram 1447 H dengan Semangat Hijrah dan Penguatan Ukhuwah

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H, Korem 031/Wira Bima menggelar peringatan keagamaan di Masjid Al-Mukhlis Asrama Pancasila, Pekanbaru, Selasa (8/7/2025). Kegiatan mengusung tema “Hijrah, Berani Berubah, Menjaga Amanah dan Perkuat Ukhuwah Menuju Masa Depan Penuh Berkah”.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dilanjutkan sambutan Danrem 031/WB Brigjen TNI Sugiyono yang menekankan makna Tahun Baru Islam sebagai momen perubahan spiritual dan profesionalisme. Ia menegaskan pentingnya refleksi diri dan penguatan ukhuwah di lingkungan Korem 031/WB.

Danrem juga menyampaikan bahwa sebagai bentuk pembinaan rohani, Korem 031/Wira Bima akan memberangkatkan enam prajurit untuk melaksanakan ibadah umroh sebagai penghargaan atas dedikasi mereka. Ini menjadi motivasi spiritual sekaligus bentuk apresiasi nyata.

Peringatan dihadiri Kasrem 031/WB Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, jajaran pejabat utama Korem, Dandim 0301/PBR, serta seluruh prajurit dan PNS Korem. Kebersamaan dalam suasana religius menciptakan semangat kebersatuan dan tanggung jawab kolektif.

Sementara itu, Ustaz Ridwan S.Pd dalam ceramahnya mengajak seluruh peserta menjadikan hijrah sebagai momentum memperbaiki kualitas iman, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai aparat negara. Ia menekankan pentingnya menjadikan nilai hijrah sebagai dasar dalam setiap langkah kehidupan.

Acara ditutup dengan doa bersama memohon keberkahan dan keselamatan bagi seluruh personel dan keluarga besar Korem 031/Wira Bima. Peringatan ini menjadi simbol komitmen spiritual dan penguatan moral prajurit menuju masa depan yang lebih berkah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Refleksi Pemerintahan Prabowo Semester I, Pustaka Institute Dorong Kritik Konstruktif untuk Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pustaka Institute menggelar diskusi interaktif bertajuk “Menuju Indonesia Maju: Refleksi Pemerintahan Prabowo Semester I-2025” di Jakarta, Selasa (8/7). Kegiatan ini menjadi ruang terbuka untuk mengevaluasi pencapaian dan memberi masukan terhadap jalannya pemerintahan Prabowo di tengah tantangan global.

Ketua Panitia, Zacky Indra Laksana, menyebut diskusi ini bertujuan mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan program-program unggulan Presiden Prabowo. Ia berharap forum ini tak hanya sarana kritik membangun, tetapi juga wujud dukungan terhadap visi kesejahteraan nasional.

Menurut dia, partisipasi masyarakat dalam mengawal kinerja pemerintah adalah hal penting, khususnya pada masa awal kepemimpinan. Ia menekankan pentingnya dialog publik sebagai sarana evaluasi yang hidup, toleran, dan solutif bagi arah Indonesia ke depan.

"Kegiatan ini menjadi agenda rutin bulanan Pustaka Institute sebagai bentuk kontribusi intelektual bagi bangsa. Melalui refleksi semester pertama kepemimpinan Prabowo, diharapkan muncul sinergi antara pemerintah dan rakyat dalam membangun fondasi Indonesia yang kuat, adil, dan sejahtera," ucapnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

JPU Tolak Eksepsi Nikita Mirzani dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys, Sidang Tetap Lanjut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh eksepsi Nikita Mirzani dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys, di Jakarta, Selasa (8/7/2025). Jaksa menyebut pembelaan Nikita tidak relevan dalam tahap eksepsi karena sudah menyentuh pokok perkara.

Menurut JPU, eksepsi Nikita tidak berdasar dan melampaui batas materi keberatan dalam hukum acara. Tiga permintaan utama diajukan JPU kepada majelis hakim terkait proses sidang kasus pemerasan ini.

Pertama, jaksa meminta agar surat dakwaan terhadap Nikita Mirzani dinyatakan sah dan dijadikan dasar pemeriksaan perkara. Kedua, seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Nikita, termasuk Fahmi Bachmid, diminta untuk ditolak.

Jaksa juga meminta agar pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai prosedur hukum. Dalam sidang sebelumnya, Nikita menyebut dirinya tidak pantas ditahan karena tidak melakukan pelanggaran hukum.

Nikita menjelaskan, ulasan produk Reza Gladys di media sosial adalah bentuk edukasi masyarakat, bukan bentuk pengancaman. Ia menilai proses hukum yang dihadapinya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap upaya bisnisnya.

Nikita bersama asistennya, Ismail Marzuki, didakwa dengan sejumlah pasal berat, termasuk UU ITE, KUHP, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jaksa menyatakan keduanya terlibat bersama dalam dakwaan sesuai Pasal 55 KUHP.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Realisasi Anggaran Kemendes 2025 Capai 34 Persen, Presiden Siap Luncurkan 80.000 Kopdes Merah Putih

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Senin (7/7/2025), membahas laporan APBN 2024 dan realisasi anggaran 2025. Ia melaporkan realisasi anggaran Kemendes PDTT tahun 2024 sebesar 97,49 persen dari total pagu Rp3,24 triliun.

Rendahnya realisasi dibanding 2023 karena blokir anggaran pada DIPA 2024. Untuk tahun 2025, realisasi anggaran hingga 3 Juli mencapai 34,07 persen dari pagu Rp2,45 triliun atau setara Rp836,8 miliar. Anggaran itu terdiri dari belanja pegawai, barang, dan modal.

Yandri menyebut tambahan alokasi pinjaman hibah luar negeri (PHLN) Program TEKAD baru tercatat dalam revisi DIPA 1 Juli 2025. Ia optimistis target penyerapan anggaran Kemendes bisa dicapai sesuai rencana dan didukung program-program prioritas berbasis masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyatakan komitmen DPR memperjuangkan anggaran Kemendes 2026. Dengan pagu kebutuhan Rp3,36 triliun dan pagu indikatif Rp1,59 triliun, terdapat selisih Rp1,77 triliun yang perlu ditutup untuk mendukung program strategis nasional.

Ridwan menyebut Komisi V dan Kemendes PDT sepakat menyesuaikan program-program agar sejalan dengan perundang-undangan dan masukan legislatif. Ia berharap Kemendes semakin optimal dalam mendukung pemberdayaan desa melalui pendekatan berbasis komunitas.

Dalam rapat itu, Yandri juga mengumumkan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Terdapat lebih dari 80.000 Kopdes berbadan hukum yang siap diluncurkan secara nasional.

Sebanyak 130 Kopdes mockup siap menjadi percontohan penguatan ekonomi desa. Langkah ini diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat desa secara inklusif dan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Refleksi Pemerintahan Prabowo Semester I 2025: Menuju Indonesia Maju dengan Revolusi Sistemik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hendarsam Marantoko, Politisi Partai Gerindra menyoroti peran Presiden Prabowo sebagai pemimpin kuat yang membawa agenda revolusioner secara sistemik dan bertahap. Ia menekankan bahwa revolusi saat ini tidak dilakukan dengan gaduh, namun perlahan memperbaiki akar masalah struktural. 

Salah satunya adalah perubahan aliran ekonomi dari pola top-down menjadi pendekatan dari bawah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh masyarakat kecil, bukan hanya lingkar elite.

"Sektor ketahanan pangan jadi bukti konkret: negara langsung membeli hasil panen petani dengan harga wajar, memangkas rantai distribusi dan mengamankan stok nasional," kata Hendarsam saat Diskusi Interaktif bertajuk “Menuju Indonesia Maju: Refleksi Pemerintahan Prabowo Semester I-2025” yang digelar Pustaka Institute di Jakarta, Selasa (8/7).

Program lain seperti subsidi jagung dan gandum juga diluncurkan untuk memperkuat swasembada pangan yang berdikari. Prabowo dinilai tahu persis siapa pemain besar yang mengganggu sektor strategis, dan mulai memotong jalur-jalur yang koruptif.

Ketahanan energi dan efisiensi fiskal juga menjadi sorotan. Presiden mulai menempatkan orang-orang tepercaya di instansi strategis seperti Bea Cukai untuk menjaga integritas penerimaan negara. 

Di bidang pendidikan, Prabowo mendorong lahirnya Akademi Kader Bangsa, sekolah unggulan non-APBN bagi anak-anak berpotensi dari daerah.

Hendarsam menyebut strategi ini meniru sistem pendidikan India dan China yang mencetak elite global. Visi Prabowo disebut mengarah pada tiga prinsip: berdikari, berdaulat, dan berkepribadian dalam budaya. 

"Semua langkah ini bukan proyek instan, tapi investasi jangka panjang untuk kejayaan Indonesia di 100 tahun kemerdekaannya," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

IFG Rayakan 10 Muharram Bersama Anak Yatim Lewat Program Seribu Makna Bahagia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati 10 Muharram 1447 H, Indonesia Financial Group (IFG) menggelar kegiatan bertajuk “Satu Hari Bersama, Seribu Makna Bahagia”. Acara penuh makna ini berlangsung di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Anni’mah, Jakarta Timur, melibatkan 100 anak penerima manfaat. Mereka terdiri dari anak asuh panti dan anak-anak binaan dari masyarakat sekitar.

Kegiatan sosial ini dihadiri Ustadz H Yusuf selaku Ketua Yayasan dan Kepala Panti. IFG menunjukkan kepeduliannya melalui pemberian santunan pendidikan, perlengkapan sekolah, alat mandi, perlengkapan ibadah, dan sembako. Aksi ini menjadi bentuk nyata kontribusi IFG dalam meningkatkan kesejahteraan serta dukungan pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa.

Acara ditutup dengan buka puasa bersama yang menciptakan kehangatan, kebersamaan, dan rasa syukur. Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat dan harapan bagi anak-anak. Momentum 10 Muharram dijadikan sarana memperkuat komitmen sosial IFG terhadap masyarakat yang membutuhkan.

IFG menegaskan akan terus menghadirkan program berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat. Melalui kegiatan ini, IFG berupaya menciptakan dampak positif yang nyata sekaligus membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Editor: Arianto 

Read More

Kemenag Luncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah demi Lindungi Hak Sipil Keluarga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Gerakan Sadar (Gas) Pencatatan Nikah dalam rangkaian kegiatan Peaceful Muharam 1447 Hijriah. Program yang diluncurkan pada Minggu (6/7/2025) di area Car Free Day (CFD) Jalan MH Thamrin, Jakarta ini bertujuan mendorong masyarakat mencatatkan pernikahan secara resmi demi hak sipil keluarga.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar didampingi Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, Direktur Bina KUA Cecep Khairul Anwar, Deputi Kemenko PMK Woro Srihastuti, serta tokoh publik Habib Ja’far, Menag secara simbolis menekan tombol sirine sebagai tanda dimulainya gerakan nasional. Kampanye pencatatan nikah ini dikemas santai, penuh makna, sekaligus edukatif.

Menag menekankan bahwa pencatatan nikah bukan sekadar administrasi, tetapi fondasi hukum dan budaya berbangsa. Ia prihatin atas tren penurunan angka perkawinan di Indonesia yang dapat berdampak pada nilai-nilai keluarga. 

Ia membandingkan kondisi ini dengan negara Barat seperti Prancis yang justru memberi insentif untuk pernikahan. Di Prancis, biaya persalinan ditanggung negara dan beasiswa anak dijamin. 

Hal itu, kata Menag, mencerminkan betapa pentingnya lembaga pernikahan dalam menjaga kesinambungan bangsa. Menurutnya, Indonesia pun harus menjaga semangat itu agar budaya kumpul kebo tak makin merajalela.

Menag juga menjelaskan bahwa tanpa akta nikah, hak-hak sipil warga bisa terhambat. Anak tak bisa mendapat akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, hingga paspor. 

Lebih jauh, hak waris dan akses bantuan negara bagi anak ASN pun bisa hilang. Karena itu, ia minta semua KUA aktif menyosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan.

Sementara itu, Abu Rokhmad menambahkan, gerakan ini bagian dari jihad sosial membangun keluarga harmonis. Ia menegaskan pentingnya perlindungan negara terhadap perempuan dan anak melalui pencatatan nikah resmi. Kampanye ini juga dorong target Indonesia Emas 2045 melalui penguatan keluarga sebagai pilar bangsa.

Lebih lanjut, Ia mengajak generasi muda yang telah berusia minimal 19 tahun, sesuai UU Perkawinan, untuk tak ragu mencatatkan pernikahan. Menurutnya, negara hadir memberi perlindungan, bukan membatasi. 

Pernikahan resmi juga bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan dan anak-anak Indonesia. Gas Pencatatan Nikah menjadi langkah strategis Kemenag dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat. 

"Melalui kampanye ini, pemerintah ingin memastikan setiap keluarga Indonesia mendapatkan jaminan hak-hak sipilnya dan hidup bermartabat dalam ikatan pernikahan yang sah dan terlindungi," pungkasnya.

Editor: Arianto 

 

Read More

Menko Polkam Fokus Jalankan Program Prioritas Presiden 2026, Kepuasan Publik Capai 81,2 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menko Polkam Jenderal (Purn.) Budi Gunawan menyatakan fokus mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin (7/7/2025).

Menurutnya, keberhasilan program Presiden tercermin dari survei kepuasan publik yang mencapai 81,2 persen. Angka itu menjadi bukti bahwa masyarakat memberikan kepercayaan tinggi pada arah pemerintahan saat ini.

Budi memaparkan, survei mencakup berbagai aspek seperti sosial budaya 95,1 persen, keamanan nasional 83,1 persen, dan stabilitas politik 70,8 persen. Aspek lain seperti penegakan hukum dan ekonomi makro masing-masing mencatat 67,8 dan 67,4 persen.

Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam juga mengusulkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program 2026. Usulan ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPR dan akan ditentukan dalam rapat selanjutnya.

Kemenko Polkam membawahi sembilan desk, termasuk dua satuan tugas khusus yang aktif menangani isu strategis nasional. Beberapa fokus utama meliputi pemberantasan judi online, penyelundupan, narkoba, dan kebakaran hutan.

Budi menekankan bahwa program tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, diperlukan pos anggaran khusus agar fungsi sinkronisasi dan monitoring bisa berjalan maksimal.

Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa anggaran yang diajukan bersifat riil dan proporsional. Tujuannya adalah memastikan semua target program prioritas nasional 2026 berjalan efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Penulisan Berita Pengadilan, Susana Rita: Hakim dan Wartawan Diikat Kode Etik, Tulis demi Kepentingan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Susana Rita, wartawan senior Kompas, membagikan perspektif menarik dalam forum Perisai Badilum. Menurutnya, ada kesamaan mendasar antara hakim dan wartawan: keduanya bekerja dengan tulisan. Hakim menulis putusan, wartawan menulis berita. Dan keduanya terikat oleh kode etik.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim bukan hanya menyampaikan keadilan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan publik. Kutipan Lord Dennings disebut Susana sebagai pengingat: “putusan harus bisa dipahami masyarakat, bukan hanya pihak berperkara.” Karena itu, wartawan memiliki peran penting dalam menjembatani bahasa hukum kepada publik luas.

Susana membongkar strategi penulisan berita pengadilan yang baik. Ia menekankan pentingnya memilih tema yang relevan dan menyentuh, seperti isu kemanusiaan, sosial, atau keadilan. “Kenali siapa pembacamu, lalu batasi ruang lingkup tema agar tidak melebar,” jelasnya, Senin (7/7).

Untuk teknik menulis, Susana menyarankan struktur yang komprehensif namun ringkas: maksimal 20–25 kata per kalimat dan 3–6 kalimat per paragraf. “Satu paragraf cukup satu ide,” pesannya. Bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Gaya penulisan naratif dengan alur mengalir dianggap paling efektif. “Gunakan analogi untuk menjelaskan hal rumit, agar pembaca mudah memahami,” tambahnya. Ia juga memberi contoh topik berita pengadilan yang menarik, mulai dari perkara unik, kontroversi hukum, hingga putusan bersejarah.

Tak hanya itu, Susana juga menjelaskan kriteria artikel opini yang layak dimuat di Kompas. Tulisan harus orisinal, belum dipublikasikan di tempat lain, dan bersifat aktual. Substansinya harus menyangkut kepentingan umum, memuat hal baru, dan ditulis tidak lebih dari 700 kata.

Pesannya jelas: baik hakim maupun wartawan punya tanggung jawab moral—melalui tulisan—untuk menyuarakan keadilan dan mencerdaskan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Stefanus Pramono: Mahkamah Agung Harus Tegas dalam Penulisan Berita Hukum untuk Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Stefanus Pramono, host "Tempo Bocor Alus", hadir dalam Perisai Episode 8 yang dihelat Ditjen Badilum pada Senin (7/7). Tema diskusinya menarik: Pengadilan, Media, dan Keriuhan Netizen. Acara ini menjadi ruang refleksi soal interaksi lembaga peradilan dan media di era digital.

Pram, sapaan akrabnya, menyambut forum ini dengan antusias. Sebagai jurnalis senior, ia memberikan kritik tajam namun membangun terhadap kanal berita Mahkamah Agung seperti MARINews dan Dandapala.com. Kritiknya terfokus pada gaya penulisan yang masih terlalu kaku.

Menurut Pram, penulisan berita hukum harus mengikuti kaidah jurnalistik modern. Tulisan harus punya sikap, didukung riset, data, dan teori yang relevan. Ia mencontohkan opini di Majalah Tempo yang selalu berbasis argumen kuat, bukan sekadar narasi.

Mahkamah Agung, kata Pram, harus tegas dalam menyampaikan pandangan melalui media. Tujuannya bukan sekadar informasi, tapi membentuk pemahaman publik. Ia menekankan pentingnya penyajian yang lugas, berbasis hukum, tapi mudah dimengerti.

Andi Saputra selaku moderator menanggapi positif kritik Pram. Namun, ia mengingatkan bahwa hakim dibatasi oleh kode etik dan pedoman perilaku. Hal ini membuat mereka tak sebebas wartawan dalam mengutarakan pendapat di media.

Meski demikian, Pram memahami tantangan tersebut. Menurutnya, pernyataan resmi tetap bisa dilakukan asal sesuai norma hukum. Penyederhanaan bahasa penting agar masyarakat awam paham isu hukum tanpa kehilangan esensinya.

Saat ditanya soal pengkondisian media dalam kasus kontroversial, Pram memberikan jawaban menarik. Ia justru mendukung adanya pengkondisian. Tapi bukan dalam bentuk tekanan, melainkan briefing yang informatif dan transparan.

Pengkondisian media, jelas Pram, bertujuan menghindari miskomunikasi. Dengan briefing yang terarah, media akan paham konteks hukum secara utuh. Ini akan meningkatkan kualitas pemberitaan, memperkaya narasi, dan menghindari spekulasi.

Baginya, komunikasi hukum publik yang baik adalah tanggung jawab bersama. Antara lembaga peradilan dan media harus terjalin sinergi informasi. Karena publik berhak tahu, dan tahu dengan benar.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Investor Muda Indonesia Kritik Pengelolaan Reksa Dana oleh Fund Manager, Dorong Literasi Keuangan Mandiri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Investor muda Indonesia, Timothy Ronald, kembali menjadi sorotan usai melontarkan kritik tajam terhadap penggunaan jasa fund manager dalam pengelolaan reksa dana. Dalam sebuah forum publik, ia menyebut sistem tersebut merugikan investor pemula karena harus membayar biaya manajemen yang tidak sedikit.

“Begitu uang kalian masuk, mereka ketawa-ketawa dan dapat fee 3%,” ungkap Timothy dengan nada serius. Ia mempertanyakan transparansi dan efektivitas kinerja fund manager yang kerap tidak sebanding dengan hasil investasi. Kritik ini menjadi cerminan keresahan generasi muda terhadap sistem investasi konvensional.

Sebagai alternatif, Timothy menyarankan agar investor memanfaatkan teknologi untuk belajar secara mandiri. “Enggak usah kasih management fee, buka Google, cari MCI Indonesia, lihat indeksnya,” tegasnya. Ia mendorong masyarakat untuk lebih proaktif menggali informasi, menganalisis data, dan mengambil keputusan investasi sendiri.

Menurutnya, literasi keuangan adalah kunci utama untuk menghindari ketergantungan terhadap pihak ketiga. Dengan edukasi yang tepat, investor dapat mengelola aset secara efisien dan lebih hemat biaya. Perkembangan teknologi digital kini membuka akses informasi keuangan yang luas dan mudah diakses siapa saja.

Pernyataan Timothy mendapat respons positif dari komunitas investor muda yang mulai mempertanyakan nilai tambah dari manajer investasi. Di era digital ini, pendekatan mandiri dalam investasi semakin relevan, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang melek teknologi.

Kritik ini sekaligus menjadi tantangan bagi pelaku industri reksa dana untuk meningkatkan transparansi, inovasi, dan memberikan nilai nyata bagi nasabah. Literasi keuangan bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan dasar dalam membangun kemandirian finansial di tengah era ekonomi digital.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Banjir Jakarta 2025 Rendam 141 RT dan 7 Jalan, BPBD DKI Kerahkan Personel 24 Jam

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Minggu, 6 Juli 2025, memicu banjir di sejumlah titik ibu kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, genangan air merendam 141 Rukun Tetangga (RT) dan 7 ruas jalan.

Banjir Jakarta 2025 tercatat dengan ketinggian air mulai dari 30 hingga 210 cm. Hingga Senin dini hari pukul 03.00 WIB, wilayah Jakarta Selatan menjadi yang paling terdampak dengan 74 RT tergenang, disusul Jakarta Timur (32 RT), Jakarta Pusat (19 RT), dan Jakarta Barat (16 RT).

Ketinggian air tertinggi ditemukan di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, yang mencapai 210 cm. Beberapa jalan utama seperti Jalan Kemang Raya, Daan Mogot, dan Kapuk Muara Raya juga dilaporkan tergenang dengan ketinggian air antara 15 hingga 45 cm, mengganggu aktivitas warga.

BPBD DKI Jakarta segera merespons dengan mengerahkan personel tanggap darurat di lokasi banjir. Mereka berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Gulkarmat, serta lurah dan camat untuk mempercepat penyedotan genangan dan memastikan keselamatan warga.

Laporan juga menyebutkan ratusan warga mengungsi ke lokasi aman, seperti aula kelurahan, masjid, dan sekolah. BPBD memastikan kebutuhan dasar para pengungsi seperti makanan, air bersih, dan selimut telah disiapkan.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada. “Segera hubungi 112 dalam keadaan darurat. Layanan ini gratis dan beroperasi 24 jam,” ujar Mohamad Yohan, Kepala Pusat Data BPBD DKI Jakarta.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Krisis Kepercayaan Publik terhadap Institusi Peradilan Indonesia, Integritas Hakim Dipertanyakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gelombang ketidakpercayaan publik terhadap institusi peradilan Indonesia kian deras. Banyak pertanyaan muncul dari masyarakat, khususnya pencari keadilan, terkait kinerja lembaga peradilan yang dinilai belum menjawab kebutuhan zaman.

Meski istilah integritas hakim kerap digaungkan lewat seremoni resmi oleh pimpinan Mahkamah Agung, Plt Kepala Badan Pengawasan (Bawas), dan Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), publik menyoroti minimnya aksi nyata. Surat edaran dan regulasi memang terus diterbitkan, namun hasil nyata di bagian pelayanan publik masih dipertanyakan.

Syamsul Bahri, Ketua Umum FORSIMEMA-RI, mengkritik keras minimnya evaluasi langsung oleh pimpinan MA ke lapangan. "Sidak dan monitoring berkala ke unit pelayanan publik adalah langkah mendesak agar pimpinan benar-benar memahami realitas pelayanan bagi pencari keadilan di lapangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (07/07/2025).

"Zaman AI menuntut pimpinan peradilan yang bukan hanya simbolis, tapi mampu merespons isu dengan cerdas dan memberi solusi konkret," ujarnya. Ia menambahkan, masyarakat tidak lagi puas dengan retorika. Dibutuhkan pemimpin yang terbuka, aktif berdialog dengan media, dan mau mendengarkan keluhan pencari keadilan.

Syamsul juga menyoroti minimnya hubungan proaktif antara pimpinan MA dan awak media. Ketertutupan ini dinilai kontraproduktif bagi semangat transparansi. “Bagaimana integritas bisa dibangun jika keterbukaan terhadap publik justru dihindari?” tegasnya.

Disisi lain,, lembaga peradilan Indonesia hanya akan pulih jika ada reformasi menyeluruh—bukan hanya dalam regulasi, tetapi juga dalam kepemimpinan, budaya organisasi, dan keterlibatan publik. “Ini bukan sekadar krisis kepercayaan, ini adalah sinyal bahwa kita butuh arah baru dalam membangun keadilan yang berintegritas,” tutupnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA-RI Dorong Transparansi Lembaga Peradilan Lewat Media

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Publikasi media peradilan tetap krusial, meskipun Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan tengah melakukan efisiensi anggaran. Ketua Umum FORSIMEMA-RI periode 2024–2030, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa peran awak media sangat vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas sistem hukum Indonesia.

Menurutnya, akses media terhadap informasi peradilan dapat membantu mencegah praktik korupsi oleh oknum pengadil, serta menekan potensi penyalahgunaan wewenang dari tingkat pertama hingga banding. “Transparansi yang diciptakan media adalah benteng awal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/25).

Lebih lanjut, Ia menyoroti bahwa publikasi media mendorong kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Saat masyarakat pencari keadilan bisa mengakses informasi secara terbuka, maka apresiasi dan kepercayaan akan tumbuh. Media menjadi jembatan antara publik dan pengadilan.

Meskipun efisiensi anggaran merupakan kebutuhan, MA tetap harus menjamin bahwa komunikasi dan transparansi hukum melalui media tidak boleh terganggu. “Efisiensi jangan jadi alasan menjauhkan media dari pengadilan,” tegas Syamsul.

Ia mengkritik sikap sejumlah jubir dan staf humas pengadilan yang dinilai kurang proaktif. Syamsul mendorong penggantian staf humas dan jubir pengadilan yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) komunikasi publik. “Yang seperti itu lebih baik diganti,” katanya lugas.

Sebagai inisiator grup WhatsApp Media Portal Berita MA dan Peradilan, Syamsul berharap MA mendukung dan merangkul kelompok kerja (Pokja) Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA). Menurutnya, integritas hanya bisa tercapai bila media dilibatkan sejak awal.

Dia menutup pernyataannya dengan mengingatkan: "Integritas yang diusung Ketua MA YM Prof. Dr. Sunarto SH MH tidak akan tercapai jika media tidak dilibatkan.” Media bukan pengganggu, tapi mitra strategis lembaga hukum.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kejaksaan Agung Dukung Program MBG, 1.542 Lokasi SPPG Siap Dibangun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah terus mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan sebagai program prioritas nasional. Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mempercepat proses pengadaan lahan SPPG di 1.542 titik di seluruh Indonesia.

Kolaborasi strategis ini ditegaskan dalam pertemuan koordinasi antara BGN dan Kejaksaan Agung RI yang digelar pada Rabu (2/7/2025) di Gedung Kejagung, Jakarta. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Direktur Wilayah I Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widisetyanta, serta dihadiri Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani.

Acara tersebut juga melibatkan kehadiran luring Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), dan Kepala Cabang Kejari dari seluruh provinsi. Turut hadir pula Kasubdit IV.D Bidang Intelijen Iwan Ginting serta jajaran Deputi BGN, Deni Iskandar dan Sawin.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Kepala BGN tertanggal 16 April 2025 yang meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program MBG secara nasional. Kolaborasi ini juga merupakan bentuk implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500.12/2119/SJ tertanggal 22 April 2025 tentang pentingnya dukungan lintas sektor untuk program prioritas nasional.

Dalam arahannya, Reda Manthovani menyampaikan enam arahan utama. Pertama, Kejaksaan akan mendukung melalui pengamanan pembangunan strategis, dengan memastikan lahan milik pemda memenuhi kriteria teknis: akses jalan, listrik, air, dan lokasi strategis.

Kedua, Kejagung menyoroti pentingnya inventarisasi wilayah dan pengawasan pinjam pakai lahan antara pemerintah daerah dan BGN agar proses administrasi tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, Kejaksaan siap memberikan pendampingan legalitas saat proses perizinan dan konstruksi berlangsung.

Selanjutnya, Reda menegaskan bahwa Kejagung tidak akan mencampuri teknis pembangunan fisik, namun fokus pada aspek pengamanan administratif, sosial, dan hukum. Surat perintah resmi akan segera dikeluarkan kepada seluruh Kajati, Kajari, dan Kacabjari agar mereka dapat mengawal proses pengadaan lahan SPPG di wilayah hukumnya masing-masing.

Reda juga mengungkapkan adanya hambatan dalam bentuk anggaran konsumsi SPPG yang masih terblokir. Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan didorong untuk membantu membuka blokir tersebut melalui fasilitasi administratif, seperti mempercepat proses surat persetujuan pemda dan sertifikat tanah.

Ia pun mengkritisi lambatnya respon dari beberapa pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang layak untuk pembangunan fasilitas gizi. "Kalau perlu, colek langsung. Supaya mereka paham ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden," tegas Reda.

Masalah lain yang masih mengemuka antara lain ketersediaan lahan tidak sesuai spesifikasi, seperti luas yang kurang, tidak ada akses jalan, dan sengketa dengan warga adat. Seluruh ini harus segera ditangani agar pembangunan tidak tertunda.

Direktur Wilayah I, Wahyu Widisetyanta menambahkan, koordinasi lintas sektor ini krusial untuk menjamin proses pengadaan lahan bebas dari potensi hukum dan hambatan teknis. Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya soal pembangunan fisik, tapi juga menyangkut masa depan gizi anak-anak Indonesia.

BGN menargetkan agar pengadaan lahan di 1.542 titik selesai tepat waktu. Dengan begitu, konstruksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa segera dimulai di tahun anggaran berjalan. Fasilitas ini akan dilengkapi dengan tenaga gizi profesional, dapur bergizi, dan sistem distribusi makanan bergizi untuk menjangkau masyarakat luas.

Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam upaya jangka panjang pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, dengan mencetak generasi sehat, kuat, dan cerdas melalui penguatan gizi masyarakat sejak usia dini.

Dengan dukungan menyeluruh dari Kejaksaan Agung RI, program ini diharapkan bisa berjalan cepat, tepat, dan terarah. Tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga menanamkan fondasi keadilan dan integritas dalam proses pembangunan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sepuluh Kesalahan Perilaku yang Buat Pria Menjauh Tanpa Kamu Sadari

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam hubungan asmara, sering kali wanita tidak menyadari perilaku yang justru membuat pria kehilangan rasa hormat dan cinta. Padahal, self-worth, self-respect, dan emotional intelligence adalah kunci utama mempertahankan nilai diri.

Pertama, terlalu sering meminta validasi seperti terus-menerus bertanya “Kamu masih sayang aku, nggak?” hanya akan membuat pasangan jenuh, bukan nyaman. Kedua, menoleransi perlakuan buruk menunjukkan kamu tidak punya batas sehat dalam hubungan.

Ketiga, selalu tersedia 24/7 justru membuat dirimu terlihat desperate. Pria lebih menghargai wanita yang punya kesibukan dan tidak selalu standby. Keempat, overthinking dan baper karena hal kecil seperti chat tidak dibalas 2 jam, menunjukkan kurangnya stabilitas emosional.

Kelima, mengontrol pasangan secara berlebihan seperti sering bertanya “kamu di mana, sama siapa?” justru membuatnya merasa terkekang. Keenam, tidak punya kehidupan sendiri atau kehilangan arah demi dia hanya akan menghapus daya tarikmu.

Ketujuh, menurunkan standar demi diterima padahal kamu tahu kamu layak lebih baik adalah bentuk pengabaian diri. Kedelapan, cemburu berlebihan dan tidak percaya diri bisa memicu konflik tanpa sebab.

Kesembilan, mengemis perhatian lewat story atau status justru menunjukkan kamu haus validasi. Dan terakhir, selalu memaafkan tanpa batas membuat pria berpikir kamu tidak punya harga diri.

Sudah saatnya kamu sadar dan bangun versi dirimu yang lebih kuat, independen, dan menarik. Pria sejati akan menghargai wanita yang punya boundaries, percaya diri, dan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pentingnya Mendaftarkan Hak Cipta Individu dalam Kolaborasi Penulisan Buku

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menulis buku bersama teman, rekan kerja, atau kolega bisa menjadi proses kreatif yang menyenangkan dan inspiratif. Namun, di balik semangat kolaborasi itu, ada satu aspek krusial yang sering diabaikan: hak cipta. Banyak penulis mengira hanya satu hak cipta dibutuhkan untuk karya kolektif. Faktanya, setiap kontributor memiliki hak kekayaan intelektual atas bagian yang mereka tulis.

Dalam hukum hak cipta Indonesia, penulis yang bekerja sama tetap berhak mendaftarkan karyanya secara individu. Ini berarti meskipun buku diterbitkan sebagai satu kesatuan, tiap penulis dapat mendaftarkan hak cipta secara terpisah dan sah secara hukum. Praktik ini memberikan banyak keuntungan strategis dalam mengelola hak dan royalti.

Hak cipta bukan milik penerbit, melainkan penulis. Meskipun penerbit memegang hak untuk mencetak dan menjual, kepemilikan tetap di tangan pencipta konten. Dengan mendaftarkan hak cipta sendiri-sendiri, penulis memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dalam pengelolaan konten maupun sengketa.

Beberapa manfaat dari pendaftaran terpisah antara lain:

1. Bukti kepemilikan sah: Sertifikat hak cipta menjadi dasar hukum jika terjadi klaim kepemilikan.

2. Fleksibilitas pengelolaan: Penulis bebas memberikan lisensi atau menjual hak atas bagian karyanya.

3. Perlindungan hukum maksimal: Dalam kasus pelanggaran hak cipta, perlindungan akan lebih spesifik dan efektif.

Agar kolaborasi berjalan lancar dan adil, penting membuat perjanjian tertulis sebelum menulis. Perjanjian ini sebaiknya memuat pembagian hak cipta, sistem royalti, serta mekanisme pengambilan keputusan. Tanpa dokumen yang jelas, potensi konflik di masa depan akan meningkat.

Sebagai contoh: Penulis A menulis bab 1-3, sedangkan Penulis B menulis bab 4-6. Meskipun buku hanya memiliki satu judul, masing-masing berhak atas bagian yang ditulis. Dengan mendaftarkan bagian mereka secara terpisah ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), keduanya akan memperoleh sertifikat hak cipta masing-masing.

Kolaborasi penulisan tak harus rumit. Dengan memahami dasar HKI, mempersiapkan dokumen legal, dan mendaftarkan hak cipta masing-masing, proses kreatif menjadi lebih aman dan profesional. Jika ragu, penulis disarankan berkonsultasi dengan konsultan kekayaan intelektual untuk menghindari sengketa di masa mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More